i digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA DAN DESA
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh: Dila Eka Juli Prasetya NIM. E0011103
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015 commit to user
i
ii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA DAN DESA
Oleh: Dila Eka Juli Prasetya NIM. E0011103
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 23 Maret 2015 Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing I
Suranto, S.H., M.H. NIP. 195608121986011001
Dosen Pembimbing II
Adriana Grahani F, S.H., M.H. NIP. 198107212005012003 commit to user
ii
iii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA DAN DESA Oleh: Dila Eka Juli Prasetya NIM. E0011103 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada: Hari : Senin Tanggal : 6 April 2015 DEWAN PENGUJI : (……..……..……..)
(1) Aminah, S.H., M.H. NIP. 195105131981032001 Ketua (2) Adriana Grahani F, S.H., M.H.
: (……..……..……..)
NIP. 198107212005012003 Sekretaris : (……..……..……..)
(3) Suranto, S.H., M.H . NIP. 195608121986011001 Anggota Mengetahui Dekan,
Prof. Dr. Hartiwiningsih, commit to userS.H., M.Hum. NIP. 195702031985032001
iii
iv digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
SURAT PERNYATAAN (KEASLIAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI)
Yang bertanda tangan di bawah ini saya: Nama : Dila Eka Juli Prasetya NIM : E0011103 Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 18 Juli 1993 Alamat Rumah : Rejosari RT 03/RW 08, Sabrang Delanggu, Klaten : 081393518088 No.HP Judul Penulisan Hukum : IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA DAN DESA Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri. 2. Apabila ternyata kemudian hari diketahui Penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/sanduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi/hukuman berupa : a. Sebelum dinyatakan lulus: Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali. b. Setelah dinyatakan lulus: Pencabutan gelar dan penarikan gelar kesarjanaan yang telah diperoleh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surakarta, 23 Maret 2015 Yang membuat pernyataan,
Dila Eka Juli Prasetya NIM. E0011103
commit to user
iv
v digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
MOTTO
Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin (Sukarno)
Ojo ngucap bodho yo ben, golek ngelmu kudu telaten (Emha Ainun Nadjib)
Kerja jauh dari usai, dan pengharapan selalu lebih panjang dari nafas (Budiman Sudjatmiko)
commit to user
v
vi digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
PERSEMBAHAN
Karya Penulisan Hukum (Skripsi) ini Penulis dedikasikan kepada:
Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahNya untuk membimbing hambaNya untuk beriman dan bertaqwa
Baginda Nabi Muhammad SAW atas segala ajaran dan suri tauladan yang dijadikan pedoman umat manusia di bumi ini
Keluargaku, Ayahanda Bapak Sartono dan Ibunda Heti Legawati serta Kedua Adikku Danang dan Dimas yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, inspirasi dan motivasi
Seluruh Masyarakat Desa
Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
commit to user
vi
vii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
ABSTRAK
Dila Eka Juli Prasetya. E0011103. 2015. IMPLIKASI UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA DAN DESA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks hubungan kewenangan antaran kabupaten/kota dan desa. Selain itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan, yaitu: Pertama, implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks hubungan kewenangan antara kabupaten/kota dan desa adalah terbentuknya suatu pola hubungan dimana otonomi desa berada dalam kerangka otonomi daerah. Kedua, permasalahan yang timbul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain: permasalahan kelembagaan desa, permasalahan desa pakraman di Provinsi Bali, dan permasalahan mekanisme pengangkatan kepala dusun/dukuh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata Kunci: desentralisasi, otonomi desa, hubungan kewenangan
commit to user
vii
viii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
ABSTRACT
Dila Eka Juli Prasetya. E0011103. 2015. IMPLICATIONS ACT OF VILLAGE NUMBER 6 OF 2014 TO IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF RELATIONS AUTHORITY OF DISTRICT / TOWN AND VILLAGE This study aims to determine the implications of Act No. 6 of 2014 on the village towards governance in the context of power relations conduction districts / cities and villages. In addition to knowing the problems that arise after the implementation Act of Village Number 6 of 2014. This study is a doctrinal legal research or normative, prescriptive approach to legislation, the historical approach, and the conceptual approach. Legal material collection techniques used in this research is the study of documents. Legal materials analysis techniques used in this study is the method of deduction. Based on the results of research and discussion resulted in the conclusion, namely: First, the implications Act of Village Number 6 of 2014 towards governance in the context of power relations between districts / cities and villages is the formation of a pattern of relationships which are village autonomy within the framework of regional autonomy . Second, the problems that arise after the enactment Act of Village Number 6 of 2014, among others : institutional issues village, problems Pakraman in Bali, and the problems lifting mechanisms hamlet head / hamlet in the province of Daerah Istimewa Yogyakarta. Keywords : decentralization , village autonomy , authority relations
commit to user
viii
ix digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan taufik, rahmat, hidayah, serta inayahNya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA DAN DESA. Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini kepada: 1. Ayahanda Sartono, Ibunda Heti Legawati, dan kedua Adikku Danang dan Dimas yang senantiasa memberikan kasih sayang dan perhatian kapanpun dan dimanapun; 2. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 3. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 4. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta; 5. Bapak Suranto, S.H., M.H. dan Ibu Adriana Grahani F, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi I dan Pembimbing Skripsi II yang telah mencurahkan segenap ilmu dan bimbingan saat penyusunan dan penyempurnaan Penulisan Hukum (Skripsi); 6. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. yang senantiasa memberikan bimbingan dan mematik pengetahuan Penulis dengan memberikan ulasan-ulasan commit to user
ix
x digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
permasalahan khususnya tentang desa hingga terjadi dialog santai tetapi substantif dan penuh inspirasi; 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan segala daya dan upaya kemuliaan hati telah memberikan ilmu kepada Penulis selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 8. Bapak dan Ibu di Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Tata Usaha, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 9. Sahabat-sahabatku Aan, Tomi, Dion, Taufan, Herlambang, Fandi, Bastian, Fauzi, Rifki, Aziz, Bahar, Aryoko, dan Muldianto “Wijaya” cs; 10. Keluarga Besar Desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, Bapak Suwandi dan Keluarga, Ibu Sri Nuryanti, Bapak Suranto, Bapak Wiji Nugroho, Bapak Gunawan Purwanto, Bapak Sri Mujianto, Bapak Ngatmin, Mas Hari dan segenap masyarakat Desa Nangsri yang telah memberikan inspirasi kepada Penulis serta menerima Penulis penuh ketulusan dan keramahan ketika Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten; 11. Keluarga Besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Endang Sudirman, Bc.IP., S.Sos., M.M., Ibu Dr. Dra. Erni Widyasari, Apt., M.Si., Ibu Enny Purwaningsih, Bc.IP., S.H., M.H., Ibu Dra. Sukma Murni Sinulingga, Bapak Ridwanto, S.H., M.Hum, Ibu Dra. Retno Indraty, M.M., Bapak Menggung Wijaya, Bc.Hk., Ibu Susanti Yuliandari, S.E., M.Hum, Mas Nurman, Mas Agung, Mbak Anita Mas Wawan, dan segenap pegawai/staf
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada Penulis ketika melaksanakan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta; 12. Semua pihak yang telah membantu dalam terlesaikannya Penulisan Hukum commit to user ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu; dan
x
xi digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
13. Alamamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tiada gading yang tak retak, tiada hal yang sempurna di dunia ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis senantiasa menunggu kritik dan sara dari pembaca sekalian. Demikianlah, semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Surakarta, 23 Maret 2015 Penulis,
commit to user
xi
xii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
iii
HALAMAN PERNYATAAN
iv
HALAMAN MOTTO
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
vi
ABSTRAK
vii
KATA PENGANTAR
ix
DAFTAR ISI
xii
DAFTAR TABEL
xiv
DAFTAR GAMBAR
xv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
1
B. Rumusan Masalah
6
C. Tujuan Penelitian
6
D. Manfaat Penelitian
7
E. Metode Penelitian
7
F. Sistematika Penelitian
12
TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori
15
1. Implikasi
15
2. Pemerintahan Daerah
15
3. Pemerintahan Desa
16
4. Desentralisasi
19
5. Otonomi Desa
26
6. Hubungan Kewenangan commit to Satuan user Pemerintahan
36
xii
xiii digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
B. Kerangka Pemikiran
BAB III
40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Konteks Hubungan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
42
B. Permasalahan-Permasalahan
yang
Timbul
Pasca
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
70
1. Permasalahan Kelembagaan Desa
70
2. Permasalahan Desa Pakraman di Provinsi Bali
84
3. Permasalahan
Mekanisme
Pengangkatan
Kepala
Dusun/Dukuh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 89
BAB VI
PENUTUP A. Simpulan
93
B. Saran
94
DAFTAR PUSTAKA
95
commit to user
xiii
xiv digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Perbandingan
Kewenangan
Desa
antara
Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tabel 2
52
Perbandingan Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan yang Dimiliki Kabupaten/Kota terhadap Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Tabel 3
61
Perbandingan Ketentuan tentang Desa antara UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
63
Tabel 4
Pembagian Tugas dan Wewenang Terkait Desa
79
Tabel 5
Daftar Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri
Tabel 6
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
80
Tipologi Desa Pakraman di Bali
86
commit to user
xiv
xv digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
Susunan dan Rentang Kendali Organisasi Daerah menurut Undang-Undang
Gambar 2
Nomor
24
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah
44
Skema Desentralisasi Desa
67
commit to user
xv
