Penulisan Hukum. (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TINJAUAN PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN ALTERNATIF DAN METODE PEMBUKTIANNYA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 455/Pid.B/2005/PN.SKA)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universita Sebelas Maret Surakarta

Oleh TRI SURYANI E0007230

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user i


digilib.uns.ac.id

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Tri Suryani

NIM

: E0007230

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : TINJAUAN

PENGGUNAAN

ALTERNATIF

DAN

BENTUK

METODE

SURAT

DAKWAAN

PEMBUKTIANNYA

DALAM

PERSIDANGAN PERKARA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN KARTU

KREDIT

(STUDI

KASUS

PUTUSAN

NOMOR.

455/Pid.B/2005/PN.SKA) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftaar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skipsi) ini.

Surakarta, 4 April 2011 Yang membuat pernyataan

Tri Suryani NIM.E0007230

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kemarin adalah sebuah cek mundur Esok adalah sebuah surat tilang Hari ini adalah satu-satunya uang tunai yang anda punya, Jadi pergunakanlah dengan bijak (Kay Lyons)

“ Dasar utama dari keadilan adalah adanya itikad baik” (marcus Tullius Cicero, 106-43 SM)

PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan kepada : 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bapak dan ibu tersayang. 3. Kakak-kakakku tersayang. 4. Teman-teman dan sahabatku. 5. Almamaterku tercinta.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRAKSI

TRI SURYANI, E0007230, TINJAUAN PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN ALTERNATIF DAN METODE PEMBUKTIANNYA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN KARTU

KREDIT

(STUDI

KASUS

PUTUSAN

NOMOR.

455/Pid.B/2005/PN.SKA), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui metode pembuktian surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif dan efektifitas penggunaan bentuk dakwaan alternatif dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit oleh penuntut umum dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif, pendekatan studi kasus dan pendekatan Undang-Undang, metode penelitian kualitatif, teknik analisis data dengan metode deduksi, pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, makalah dan majalah), bahan hukum tersier (kamus dan internet) dan sumber penelitian hukum dari bahan hokum primer terdiri dari perundang-undangan, cetakan-cetakan resmi atau risalah dalam pembuatan perundnag-undangan dan putusan-putusan hakim serta bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-kometar atas putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, penggunaan bentuk surat dakwaan alternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu adalah didasarkan kepada fakta-fakta hukum hasil penyidikan kepolisian dimana penuntut umum mengalami kesulitan untuk menentukan secara pasti bentuk dakwaan yang paling tepat dan metode pembuktian bentuk dakwaan alternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh teerdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar, yaitu sesuai dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan alternatif, dimana jika pembuktian terhadap dakwaan kesatu sudah terbukti maka tidak perlu dilakukan pembuktian terhadap dakwaan kedua Kata kunci : pembuktian, surat dakwaan, penuntutan dan kartu kredit.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

TRI SURYANI, E0007230, A REVIEW ON THE USE OF ALTERNATIVE INDICTMENT FORM AND ITS AUTHENTICATION METHOD IN THE TRIAL OF CREDIT CARD MISUSE AND FALSIFICATION CASE (A CASE STUDY ON VERDICT NO. 455/Pid.B/2005/PN.SKA), Law Faculty of Sebelas Maret University. This research aims to find out the authentication method of indictment arranged in alternative form and effectiveness of alternative indictment form use in credit card misuse and falsification case by the public prosecutor in authenticating the indicted guilt. The research method employed in this law writing are as follows: normative research type, prescriptive research nature, case study and statute approaches, qualitative research method, data analysis technique, deduction method, law material collection using library study and secondary law material (textbooks written by the law expert, law journals, scholars opinions, scientific work, paper and magazine), tertiary law material (dictionary and internet) and the source of law research of primary law material consisting of statute approach, official notes or treatise of legislation and jurist verdict as well as secondary law materials constituting all publications of law not belonging to official document. Law publication includes textbooks, law dictionary, law journals, and comments on the court verdict. Considering the result of research, it can be concluded that, the use of alternative indictment form use in the trial of credit card misuse and falsification case is based on the general facts resulting from the police officer’s investigation in which the public prosecutor finds difficulty of determining exactly the appropriate indictment form and the authentication method of alternative indictment form in the trial of credit card misuse and falsification case committed by the defendants Rifani and John Arieza Iskandar, corresponding to the authentication on alternative indictment form, in which if the authentication on the first indictment has been proved, there is no necessity for the authentication on the second indictment. Keywords: authentication, indictment, prosecution and credit card.

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : TINJAUAN

PENGGUNAAN

ALTERNATIF

DAN

BENTUK

METODE

SURAT

DAKWAAN

PEMBUKTIANNYA

DALAM

PERSIDANGAN PERKARA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN KARTU

KREDIT

(STUDI

KASUS

PUTUSAN

NOMOR

.455/Pid.B/2005/PN.SKA). Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh Karen itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1. Bapak Muhammad Yamin,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Bambang Santoso, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini. 3. Bapak Edy Herdyanto,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara. 4. Tim penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. 5. Bapak Soehartono, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik. 6. Bapak dan ibu tersayang yang telah merangkai doa untuk penulis, melimpahkan kasih sayang dan dukungan yang tiada henti. 7. Kakakku Joko Budiyanto, Dwi Haryanti dan mbak Ike atas segala nasehat, dan semangatnya untuk terselesaikannya penulisan hukum ini. 8. Arenta Aulia Susanto dan keluarga terima kasih atas doa, dukungan dan kesabarannya selama ini.

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

9. Teman-teman selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS : Ay (yang selalu bisa membuat aku tersenyum), Giska (untuk menjadi yang selalu dewasa diantara kita), Estu (makasih banget udah bantuin skripsiku), Hafidz, Ocki, Jefri, padhe, budhe, dan semua teman-teman ‘Happy Heboh’ (yang nggak bisa aku sebutin semuanya, aku nggak bisa melewatkan 4 tahun disini tanpa kalian semua……). Mbak mega, mas andri, mas aw (makasih atas masukannya….). 10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penylisan hukum ini. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memmberikan manfaat bagi kita sebagai kalangan akademisi, terutama untuk penulisan, praktisi, maupun masyarakat umum.

Surakarta, April 2011

penulis

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ......................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................

iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...........................................

v

ABSTRAK ..................................................................................................... vi KATA PENGANTAR ...................................................................................

vii

DAFTAR ISI .................................................................................................. viii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.....................................................................

1

B. Perumusan Masalah ...........................................................................

6

C. Tujuan Penelitian ...............................................................................

6

D. Manfaat Penelitian .............................................................................

7

E. Metode Penelitian ..............................................................................

8

F. Sistematika Penulisan Hukum ...........................................................

11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ..................................................................................

13

1. Tinjauan Tentang Pembuktian .....................................................

13

2. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan................................................. 18 3. Tinjauan Tentang Penuntutan…………………………………...

27

4. Tinjauan Tentang Kartu Kredit..................................................... 32 B. Kerangka Pemikiran ........................................................................... 40 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif dalam Persidangan 42 Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit……………... 1. Kasus Posisi……………………………………………………..

42

2. Dakwaan ………………………………………………………..

43

commit to user x


digilib.uns.ac.id

3. Pembahasan……………………………………………………... 46 B. Metode Pembuktian Bentuk Dakwaan Alternatif dalam Persidangan 50 Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit……………... 1. Alat Bukti Dalam Persidangan………………………………….. 50 2. Pembuktian Dakwaan…………………………………………...

60

3. Pembahasan……………………………………………………... 66 BAB IV PENUTUP A. Simpulan………………………………………………………....

71

B. Saran………………………………………………………………..

72

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan

perekonomian

dunia yang dewasa

ini

sedang

mengalami perubahan pesat yang cukup mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang lebih efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang menuntut adanya kemudahan dan kecepatan didalam perpindahan arus lalu lintas modal maupun perdagangan akibat semakin ketatnya persaingan ekonomi yang saat ini sedang terjadi di dunia internasional. Menanggapi hal itu maka perlu diupayakan pemecahan dari masalah-masalah yang timbul agar dapat ditentukan kebijaksanaan perekonomian yang tepat. Penggunaan fasilitas perbankan seperti kartu kredit merupakan salah satu fungsi bank dalam bidang ekonomi yaitu fungsi bank sebagai lembaga financial intermediary yang artinya, di satu sisi bank dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, dan di sisi lain bank dapat melakukan penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat itu sendiri. Kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh bank yang kegunaannya sebagai alat pembayaran ditempat-tempat seperti pasar, swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya, penggunaan berbagai jenis kartu kredit disebabkan beberapa faktor yaitu untuk kenyamanan, kemudahan, dan unsur praktis bagi penggunanya. Saat memberikan fasilitas kartu kredit kepada nasabahnya harus bertujuan untuk hal yang lebih baik bagi pengguna kartu kredit, sehingga terjadi unsur kepercayaan dari bank bahwa nasabah kredit dapat melakukan prestasinya atau mampu mengembalikan kredit sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Kartu kredit digolongkan dalam kredit jangka pendek yang saat ini diminati masyarakat karena bunga yang di bebankan sangat ringan yaitu tidak lebih dari 5% (lima persen). Sedangkan bagi bank dengan memberikan

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

kredit jangka pendek maka memperkecil resiko yang akan dihadapi oleh bank seperti macetnya pembayaran tagihan atau kredit macet. Mekanisme perolehan kartu kredit tidak sulit karena hanya memerlukan kartu identitas dan slip gaji lalu mengisi formulir yang disediakan oleh bank. Setelah itu bank melakukan analisa kelayakan pemberian kredit yang meliputi survey, lalu mengecek dengan melakukan blacklist yang dikeluarkan oleh bank Indonesia serta melakukan crosscheck terhdap bank lain selaku sesama penerbit kartu kredit lain agar pemohon hanya memiliki satu kartu kredit dari penerbit kartu kredit. Seiring dengan penggunaan kartu kredit yang makin meningkat dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan timbul penyalahgunaan kartu kredit orang lain dengan berbagai modus yang menimbulkan kerugian tidak saja bagi bank tetapi juga bagi masyarakat pengguna kartu kredit itu sendiri, hal itu dapat berakibat terjadinya kredit macet yang dapat mengganggu sistem perbankan nasional dan melemahkan nilai tukar mata uang Indonesia terhadap mata uang asing. Adanya penyalahgunaan kartu kredit maka kejahatan yang ditimbulkan akan memiliki nilai yang strategis, selain bersifat kejahatan Nasional. Penyalahgunaan kartu kredit juga bersifat kejahatan lintas Negara atau Transnasional, karena kartu kredit yang diterbitkan di Indonesia dapat juga digunakan diluar negeri asalkan penggunaannya ditempat pembayaran yang memiliki logo yang sama dengan logo penerbit kartu kredit tersebut. Sebagai contoh warga Negara Indonesia yang pergi ke Negara Jerman, disana dia menggunakan kartu kredit Mastercard untuk membayar transaksi jual beli pada mesin EDC (Electronic Draft Capture) yang berlogo Mastercard setelah itu pelaku langsung membuang kartu kreditnya atau tidak membayar tagihan atas kartu kreditnya sehingga perbuatan pelaku dapat merugikan Negara Jerman karena mata uang yang beredar tidak dapat kembali sebagaimana mestinya dan menjadi kredit macet. Hal inilah yang dimaksud kejahatan kartu kredit yang bersifat lintas Negara atau Transnasional.

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

Dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dalam tindak pidana kartu kredit yang pelakunya terdiri dari satu orang atau

segolongan

masyarakat yang memiliki tingkat kepintaran yang tinggi dengan pemanfaatan teknologi yang canggih. Oleh karena itu pelaku kejahatan tersebut sudah sepantasnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sebagaimana yang diancamkan oleh peraturan perundang-undangannya agar setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya. Untuk membuktikan kesalahan dari pelaku kejahatan, diperlukan serangkaian proses mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, sampai pada putusan yang disertai dengan penjatuhan pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Dari serangkaian proses tersebut, yang menjadi ujung tombak untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah pada proses penuntutannya. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan. Berdasarkan pada Pasal 13 KUHAP penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang: 1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik; 2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjukdalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 4. Membuat surat dakwan; 5. Melimpahkan perkara kepengadilan; 6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah ditentukan; 7. Melakukan penuntutan; 8. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang; 10. Melaksanakan penetapan hakim. Dilihat dari sepuluh wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umun tersebut, wewenang yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana adalah wewenang untuk membuat surat dakwaan. Karena dalam surat dakwaan tersebut merupakan dasar, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim, apakah perkara tersebut akan dilanjutkan ke proses selanjutnya ataukah perkara tersebut dihentukan sampai disitu. Hal ini berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Surat dakwaan sendiri digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan tuntutan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang ada dalam tuntutan dan juga tidak boleh memutus apa yang tidak ada dalam tuntutan. Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang

ingin

melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Dari pada itu kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengetahui setepat-tepatnya dan seteliti-litinya yang didakwakan kepadanya sehingga ia

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembalasannya

terhadap

dakwaan

tersebut.

(http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1026 diakses 9 November 2010 12.20) Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang Undang Pidana yang bersangkutan. Dalam penyusunan surat dakwaan sendiri terbagi menjadi 5 macam. Salah satunya adalah surat dakwaan alternatif. Dalam dakwaan dibuat beberapa dakwaan tetapi hanya ada satu tindak pidana saja. Hal ini karena adanya keragu-raguan dari penuntut umum untuk menentukan tindak pidana yang paling tepat untuk didakwakan terhadap terdakwa. Menurut pendapat Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah menguatkan dakwaan alternatif dibuat dalam hal : 1. Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan, misalnya apakah terbukti nantinya membujuk melakukan perbuatan atau melakukan perbuatan. 2. Penuntut umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.(A Hamzah,2008:185) Karakteristik dari dakwaan alternatif adalah masing-masing akan saling mengecualikan satu sama lain, maka hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwakan yang terbukti menurut keyakinannya. Sehingga hakim bebas memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa harus memeriksa dan memutus dakwaan yang lainnya. Karena itu dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan (keuze tenlastelgging). Sehingga dalam

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

beberapa perkara pidana, penggunaan dakwaan jenis ini lebih efektif untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum tentang pembuktian pada dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif dan efektifitasnya dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk itulah penulis termotivasi untuk menulis penulisan hukum dengan judul, “TINJAUAN PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN ALTERNATIF

DAN

PERSIDANGAN

METODE

PERKARA

PEMBUKTIANNYA

DALAM

PENYALAHGUNAAN

DAN

PEMALSUAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 455/Pid.B/2005/PN.SKA) ”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana

penggunaan

bentuk

surat

dakwaan

alternatif

dalam

persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit. 2. Bagaimana metode pembuktian bentuk dakwaan alternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit. C. Tujuan Penelitian Suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai, dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun yang menjadi tujuan penelituan ini adalah antara lain sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui penggunaan bentuk surat dakwaan alternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit. b. Untuk mengetahui metode pembuktian bentuk dakwaan alternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis dibidang Hukum Acara khususnya Hukum Acara Pidana. b. Memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana hukum dalam bidang ilmu hukum di Fakulas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara pada khususnya. b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang metode pembuktian surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif sebagai sarana pembuktian kesalahan terdakwa. c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 2. Manfaat Praktis a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Menjadi wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat luas terkait dengan metode pembuktian dalam alternatif.

commit to user

bentuk surat dakwaan


digilib.uns.ac.id 8

E. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2005:35) Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif menurut Johny Ibrahim adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Jhny Ibrahim, 2006:57). Pendapat ini kemudian dipertegas dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif adalah pada obyeknya, obyek tersebut adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang bercampur aduk merupakan chaos, tidak terbilang banyaknya peraturan perundang-undangan yang dkeluarkan setiap tahunnya. Dan ilmu hokum (normatif) tidak melihat hukum sebagai suatu chaos atau mass of rules tetapi melihatnya sebagai suatu structured whole of system (Jhoni Ibrahim, 2006 : 57).

Penulis memilih menggunakan jenis penelitian

hukum yang normatif, karena menurut penulis sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 2. Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat perskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas suatu aturan, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan hukum (Peter Mahmud Marzuki,2005:22). Penelitian ini oleh penulis akan memberikan preskriptif mengenai penggunaan bentuk dakwwaan alternatif dan metode pembuktiannya dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit (studi kasus dalam perkara nomor No. 455/Pid.B/2005/PN.SKA). 3. Pendekatan Penelitian Penelitian hukum mempunyai beberapa macam pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penlitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach),

pendekatan

historis

komparatif

(comparative

(historical

approach),

dan

approach),

pendekatan

pendekatan

konseptual

(conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki,2005:93). Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan melakukan studi kasus terhadap Putusan No. 455/pid.B/2005/PN SKA dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit. Dan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 4. Jenis dan Bahan Penelitian Hukum Jenis data hukum yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah data hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. a. Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki,2005:141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. c. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 455/pid.B/2005/PN SKA. b. Bahan Hukum Sekunder Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan peradilan (Peter Mahmud Marzuki,2005:141) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku, artikel, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik yan kemudian dikategorikan menurut jenisnya. Tehnik pengumpulan bahan hukum tersebut diatas disebut studi pustaka. 6. Teknik Analisis Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian normatif dimana teknik analisi yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang terkait

commit to user



teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Silogisme yang penulis gunakan adalah menggunakan silogisme pendekatan deduktif yaitu proses penalaran yan bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus kemudian ditarik kesimpulan sebagai pernyataan akhir yang mengandung kebenaran. F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sitematika penulisan hukum serta mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematikan penunisan ini menjadi 4 (empat) Bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah,

tujuan penelitian,

manfaat

penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam pennyusunan penulisan hukum ini. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan pada literature-literatur yang berkaitan dengan penulidan hukum ini.kerangka teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang penuntutan, surat dakwaan, penyalahgunaan kartu kredit, dan pembuktian. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti berdasarkan rumusan masalah yang diteliti. Pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu mengenai penggunaan bentuk surat dakwaan alternatif dan metode pembuktian dakwaan yang disusun dalam

commit to user



bentu alternatif dalam persidangan perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit. BAB IV: PENUTUP Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini. DAFTAR PUSTAKA Berisi sumber-sumber pustaka dalam penulisan hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian a. Pengertian Pembuktian Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003:10). Pengertian pembuktian tidak secara jelas disebutkan dalam KUHAP, tetapi dalam KUHAP menerangkan serangkaian proses yang dapat digunakan untuk pembuktian yang tertuang dalam proses penyelidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Pengaturan tentang pembuktian dalam KUHAP hanya menyebutkan tentang macam-macam alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan

pembuktian

adalah

ketentuan

yang

berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan UndangUndang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya Harahap,2000:273) “Hukum pembuktian adalah ketentuan yang memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian, yang jika dilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatu kebulatan itu dapat juga disebut dengan sistem pembuktian.” (Adami Chazawi, 2008:24).

commit to user 13



b. Teori Pembuktian 1) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettwllijke bewijs theorie) Menurut teori ini pembuktian hanya didasarkan kepada undang-undang semata artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undangundang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini disebut juga teori pembuktian formel ( formele bewijstheorie) Menurut D.Simons seperti dikutip oleh Andi Hamzah Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettwllijke bewijs theorie) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.(Andi Hamzah,2008:251). 2) Sistem pembuktian berdasarkan pada Undang-Undang secara terbatas ( negatief wettelijk bewijstheorie) Menurut sistem ini dalam pembuktian kesalahan terdakwa hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.itu tidak cukup, tetapi harus disertai dengan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Dasar dari sistem pembuktian ini adalah Pasal 183 KUHAP yang rumusannnya adalah : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepasa seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannnya”.

commit to user



3) Sistem

pembuktian

berdasarkan

keyakinan

hakim

belaka

(conviction in time). Menurut sistem ini ,hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan darimana (alat bukti) dia peroleh dan alasanalasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. (Adami Chazawi,2008:25) 4) Sistem keyakinan dengan alasan logis (laconviction in raisonne) Merupakan sistem pembuktian yang dalam menentukan kesalahan terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa ini didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat bukti yang diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang.

c. Asas –Asas Pembuktian 1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan Dasar hukum bagi berlakunya asas ini terdapat dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang isinya : hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Maksud dari pasal ini adalah sesuatu yang sudah diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau sudah semestinya demikian. Dan suatu pengalaman yang selamanya sah selalu mengakibatkan demikian. Lazimnya bunyi rumusan Pasal 184 ayat (2) KUHAP ini selalu disebut dengan istilah notoir feiten yang berarti setiap hal

commit to user



yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. (Yahya Harahap, 2000:276) 2) Menjadi saksi adalah kewajiban Diatur dalam Pasal 159 ayat (2) yang isinya: menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli. 3) Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) Pengaturan dari asas ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 4) Pengakuan terdakwa tidak melenyapkan kewajiban pembuktian. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan terdakwa saja ttidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 5) Keterangann terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Diatur

dalam

Pasal

189

ayat

(3)

KUHAP

yang

menerangkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

commit to user



d. Alat Bukti Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003:11). Macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah : 1) Keterangan saksi Pengertian saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. 2) Keterangan ahli Pengertian ketetangan ahli terdapat dalam Pasal 1 butir 28, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang

suatu

perkara

pidana

guna

kepentingan

pemeriksaan. 3) Surat Definisi surat menutur Asser-Aneme seperti dikutip oleh Andi Hamzah, surat-surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk

commit to user



mengeluarkan isi pemikiran.(Andi Hamzah, 2008:276). Surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat atau akta otentik dan surat di bawah tangan dalam hal jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 4) Petunjuk Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 5) Keterangan terdakwa. Adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Jika dibandingkan dengan alat-alat bukti dalam Pasal 295 HIR, maka alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada beberapa perbedaan, perbedaan itu adalah : 1) Alat bukti pengakuan menutur HIR, yang dalam KUHAP diperluas menjadi keterangan terdakwa. Pengertian keterangan terdakwa lebih luas dari sekedar pengakuan. 2) Dalam KUHAP ditambahkan alat bukti baru yang dulu dalam HIR bukan merupakan alat bukti, yalni keterangan ahli. (Adami Chazawi,2008:37)

2. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan a. Pengertian Surat Dakwaan Menurut A Karim Nasution pengertian surat dakwaan yaitu : “Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara

commit to user



dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”. (A karim Nasution,1973:75) Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan dari penyidik dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Yahya Harahap,2000:376) Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka (Kuswindiarti.2005.”Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan”. JURNAL MANAJERIAL.Vol. 5, No. 2.). Berdasarkan pada Surat Edaran Bersama Mahkamah Agung dan Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1962 No. 6 MA/1962/24/SE menegaskan bahwa pembuatan surat dakwaan baik dalam perkara tolakan maupun dalam perkara sumir adalah jaksa, sehingga penuntut umum ditempatkan pada posisi yang berdiri sendiri. Sehingga terdapat tiga prinsip dalam pembuatan surat dakwaan yaitu : 1) Pembuatan surat dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada penuntut umum. 2) Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim. 3) Hanya jaksa penuntut umum yang berhak dan berwenang menghadapkan

dan

mendakwa

seseorang

yang

melakukan tindak pidana di muka sidang pengadilan.

commit to user

dianggap



b. Fungsi dan Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Fungsi dari Surat Dakwaan ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan : 1) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan; 2) Bagi Penutut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum; 3) Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan dan menyusun pembelaan. Dasar dalam pembuatan Surat Dakwaan yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut : 1) Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan (pasal 14 huruf d KUHAP); 2) Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah

hukumnya

dengan

melimpahkan

perkara

ke

Pengadilan,yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP); 3) Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (pasal 140 ayat 1 KUHAP).

c. Syarat-Syarat Pembuatan Surat Dakwaan Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat dakwaan adalah sebagai berikut :Pasal 143 (2) KUHAP menetapkan

commit to user



syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil. Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi : 1) Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pernbuat Surat Dakwaan; 2) Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil. Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. meliputi: 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan; 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undangundang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan, misalnya, adakah pengaduan dalam hal delik aduan, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluarsa, apakah tindak pidana tersebut nebis in nidem. Jelas yaitu Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsurunsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian

commit to user



perbuatan materil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. Dan lengkap adalah uraian dakwaan yang mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberikan gambaran secara bulat dan utuh tentang : 1) Tindak Pidana yang dilakukan; 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut; 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan; 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan; 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan; 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil). 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik delik tertentu); 8) Ketentuan ketentuan Pidana yang diterapkan. Komponen

komponen

tersebut

secara

kasuistik

harus

disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiii). Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil. menyebabkan dakwaan batal demi hukum (absolut nietig).

d. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

commit to user



Undang Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut: 1) Tunggal Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Dakwaan tunggal digunakan, apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar bahwa : a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja; b) Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana (eendaadche semenloop=Concursus idealis), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP; c) Terdakwa melakukan perbuatan yng berlanjut (voorgezette hadeling), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2) Altermatif Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

commit to user



Tujuan yang hendak dicapai dengan pembuatan dakwaan alternatif oleh penuntut umum pada dasarnya bertitik tolak pada pemikiran : a) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggung jawaban hukum pidana (crime liability). b) Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat (Yahya Harahap,2000:390) 3) Subsidair. Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. 4) Kumulatif Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. 5) Kombinasi Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

commit to user



e. Teknik pembuatan Surat Dakwaan Teknik

pembuatan

Surat

Dakwaan

berkenaan

dengan

pemilihan bentuk Surat Dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan Tindak Pidana yang didakwakan. 1) Pemilihan Bentuk. Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam Undang Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif. 2) Teknis Redaksional Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur unsur Tindak Pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan

dalam

ketentuan

pidana

yang

bersangkutan.

Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Uraian kedua komponen

tersebut

dilakukan

secara

sistematis

dengan

menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat kallimat efektif Berdasarkan pada R.I.B pada pasal 282 R.I.B kemungkinan mengadakan perubahan surat dakwaan pada waktu sidang berjalan diperbolehkan. Yaitu diperbolehkannya mengadakan perubahan surat dakwaan selama persidangan berjalan dengan perubahan

commit to user



sedemikian rupa, sehingga penyebutan suatu perbuatan yang tadinya tidak lengkap dapat diubah menjadi penyebutan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang perubahannya tidak boleh berakibat

bahwa perbuatan tersebut

sesudah dirubah merupakan perbuatan lain daripada perbuatan yang disebut semula (Faisal Salam,2001:203) Surat dakwaan diubah baik atas inisiatif penuntut umum maupun atas saran hakim. Dalam ketentuan pasal 12 UndangUndnag Pokok Kejaksaan (Undang-Undang No. 15 Tahun 1961) ditentukan bahwa “ dalam hal surat tuduhan (dakwaan) kurang memenuhi syarat-syarat, jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh hakim sebelum persidangan pengadilan dimulai”. Dapat disimpulakan bahwa perubahan surat dakwaan tersebut

hanya

dapat

dilakukan

sebelum

pemeriksaan

dipersidangan dimulai. Selain ketentuan diatas dalam KUHAP juga mengatur tentang jangka waktu yang diperbolehkan untuk melakukan

perubahan

terhadap

surat

(http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1026

dakwaan diakses

9

November 2010 Pukul 12.20) Ketentuan pada pasal 282 R.I.B sudah tidak berlaku dengan keluarnya KUHAP. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP maka Penuntut Umum hanya diperbolehkan untuk mengubah surat dakwaan sebelum ditetapkannya hari sidang terhadap perkara yang bersangkutan, sehingga setelah ditetapkan hari sidang segala bentuk perubahan atas surat dakwaan tidak diperkenankan. Hal ini termuat dalam Pasal 144 KUHAP yaitu : a) Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan,

maupun

penuntutannya.

commit to user

untuk

tidak

meanjutkan



b) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. c) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik.

3. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan a. Pengertian Penuntutan Definisi penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro seperti dikutip oleh Andi Hamzah adalah terdakwa

dengan

berkas

menyerahkan perkara seorang

perkaranya

kepada

Hakim,

dengan

permohonan, supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa (Andi Hamzah, 2008:162). Perbedaan dengan definisi pada KUHAP adalah disebutkan dengan tegas “terdakwa” sedangkan dalam KUHAP tidak. Definisi dari penuntutan yang terdapat dalam KUHAP sendiri terdapat dalam Pasal 1 butir 7 yaitu : “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menutur cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Dari bunyi ketentuan pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan berarti tindakan penuntut umum untuk : 1) Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenaang, 2) Dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Yahya Harahap,2000:374)

b. Asas-Asas Penuntutan Sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam hukum acara pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu :

commit to user



1) Asas legalitas Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut semua

orang

yang

dianggap

cukup

alasan

bahwa

yang

bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana. 2) Asas oportunitas Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan melakukan penuntutan terhadap seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini penuntut umum tidak wajib melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana

jika menurut pertimbangannya apabila orang

tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum, sehingga demi kepentingan umum seseornag yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut. Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang

didakwakan telah melakukan tindak pidana.

Sedangkan asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak

pidana jika menurut

pertimbangannya jika orang tersebut dituntut akan

merugikan

kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dituntut. Penerapan asas oportunitas di negara kita berdasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi. Penuntut Umum berkewajiban mencari keadilan : Prosecutors are blessed and cursed with extensive discretion. They de-cide whether and who to prosecute. They can recommend a harsh or a le-nient sentence. And when exculpatory evidence surfaces following a defendant's conviction, a prosecutor decides whether to continue to prose-cute or drop the case. Because of the importance of

commit to user



criminal prosecutions and the broad discretion prosecutors hold in pursuing them, prosecutors within an office sometimes disagree. When a prosecutor's view of a case differs from her boss's perspective, both lawyers must decide what justice. requires. A prosecutor is duty bound to ¯ seek justice,. not just win a con-viction. (Melanie D. Wilson.2008.”Finding A Happy and Ethical Medium Between A Prosecutor Who Believes the Defendant didn’t do it and the Boss Who Says that He did”. Northwestern University School of Law, Vol. 103.) c. Penggabungan Perkara Terhadap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu sutar dakwaan. Tetapi penggabungan perkara pidana itu dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 141 KUHAP, yaitu : 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain. 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain akan tetapi satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemerikasaan. Pada penjelasan KUHAP dijelaskan maksud dari kata “bersangkut-paut” adalah : 1) Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan. 2) Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan ketapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.

commit to user



3) Oleh lebih dari seorang dengan maksud mendapatkan alat yang akan

dipergunakan

untuk

melakukan

delik

lain

atau

menghindarkan diri dari pemidanaan karena delik lain.

d. Pemecahan Perkara (splitsing) Kebalikan dari penggabungan perkara, penuntu umum dapat memecah perkara menjadi lebih dari satu. Hal in diatur dalam Pasal 142 KUHAP yang isinya: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.” Pemecahan perkara (splitsing) dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi sehingga diperlukan pemeriksaan baru baik terhadap tersangka maupun saksi. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP untuk semua perkara yang dipecah (splitsing) harus diperiksa kembali. Menurut Andi Hamzah dalam perkara yang dipecah (splitsing) tidak harus diperiksa kembali. Mungkin kalau tidak ada saksi sedangkan ada beberapa orang tersangka bergantian menjadi saksi. Tetapi hal yang demikian sesungguhnya dapat menimbulkan kemungkinan orang akan dipaksa berbohong, tidak akan memberatkan tersangka (terdakwa) karena pada gilirannya nanti ia juga akan menjadi tersangka (terdakwa). (Andi Hamzah,2008:165). Tidak selalu dalam memecah perkara perlu pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa tersangka dan juga ada beberapa orang saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikatnya saja., dimana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri, dan pemeriksaan saksi tetap. Dalam hal ini penuntut umum dapat langsung memecah perkara tersebut menjadi beberapa buah. Sehingga yang perlu diminta penyidik adalah duplikat hasil pemeriksaan.

commit to user



e. Proses Penuntutan Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 7 itu secara singkat proses penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut : 1) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang. 2) Pemeriksaan di sidang pengadilan. 3) Tuntutan Pidana. 4) Putusan hakim. Proses penuntutan dapat dilakukan setelah proses penyidikan selesai dan berkas penyidikan diberikan kepada kejaksaan adapun proses penuntutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 138 KUHAP adalah sebagai berikut : 1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. 2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Berdasarkan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penuntutan adalah proses pra penuntutan dimana penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan. Pada proses pra penuntutan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dimana kejaksaan mempunyai wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan

commit to user



sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Untuk melengkapi berkas perkara, pemerikasaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut : 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka. 2) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau membahayakan keselamatan Negara. 3) Harus dapat dilaksanakan 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP. 4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. Proses selanjutnya adalah pembuatan surat dakwaan. Menurut Pasal 140 KUHAP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukann penuntutan maka penuntut umum dalam waktu secepatnya harus membuat surat dakwaan.

4. Tinjauan Umum tentang Kartu Kredit a. Pengertian Kartu Kredit Menurut Suryo Hadibroto dan Prakoso sebagaimana dikutip oleh Hermansyah kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran, sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukar dengan produk barang atau jasa yang diinginkan ditempat-tempat yang menerima kartu kredit (merchant) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya ( cash advance ). (hermansyah,2005:45) Pengertian secara bahasa berasal dari Kata bithaqah (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata i’timan secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya

commit to user



semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda. Pengertian secara termilogis kartu kredit yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Kalau kita terjemahkan kata ‘kredit giro’ ini secara langsung artinya adalah kartu pinjaman. Atau kartu yang

memberikan

kesempatan

kepada

pembawanya

untuk

mendapatkan pinjaman.

b. Macam-Macam Kartu Kredit 1) Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (charge card) Keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah diharuskannya menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan. 2) Kartu kredit pinjaman yang dapat diperbaharui (Revolving Credit Card) Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga.

commit to user



Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan. Jenis kartu kredit berdasarkan pada fungsinya kartu kredit terbagi menjadi 5, yaitu: 1) Charge card Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu harus melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. 2) Credit card Adalah suatu system dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo. 3) Debit card Merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank dimana pada saat membuka kartu.dengan pendebitan tersebut maka sejumlah uang nasabah yang sesuai dengan nominal transaksi berkurang atau dikreditkan kepada rekening pedagang tempat nasabah berbelanja.

4) Cash card Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di teller bank. Namun pembayaran cash ini tidak dapat dilakukan diluar bank. 5) Check guarantee

commit to user



Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai. (kasmir,2002: 174)

c. Dasar Hukum Kartu Kredit Pengaturan mengenai kartu kredit belum secara tegas disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) namun dalam didalam KUHPerdata terdapat ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan kegiatan bisnis kartu kredit diindonesia yaitu adanya asas ‘’kebebasan berkontrak’’ (partij autonomie). Penegrtian dari asas ini adalah setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian dengan orang lain baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur oleh undang-undang, kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat pelengkap (aanvullend recht). Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Selain

dalam

KUHPerdata

sekarang

terdapat

beberapa

peraturan yang dapat dijadikan landasan hukum penerbitan kartu kredit di Indonesia, yaitu : a. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 2 ayat (1) dari Keppres ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan mempergunakan kartu

commit to user



kredit. Selanjutnya dalam Pasal 3 yang dapat melakukan kegiatan pembiayaan tersebut, termasuk kartu kredit adalah bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan. Namun sekarang lembaga keuangan bukan bank sudah tidak ada lagi dalam system hukum keuangan kita. b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 2 dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu dari kegiatan pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Dan dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/jasa. c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Dalam Pasal 6 huruf 1 juga dengan tegas dinyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

d. Pihak-Pihak Dalam Penerbitan Kartu Kredit Dalam penerbitan kartu kredit terdapat tiga pihak yang terlibat didalamnya, yaitu : 1) Bank penerbit kartu kredit (issuer bank) Adalah bank yang menerbitkan kartu kredit yang mempunyai hak untuk melakukan penagihan pembayaran dari pemegang kartu atau card holder serta mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada merchant.

commit to user



2) Merchant Adalah penjual barang atau jasa yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit. Dan seseorang atau perusahaan yang melakukan perjasama dengan bank penerbit dalam menerima kartu kredit sebagai pembayaran atas transaksi barang atau jasa yang dijualnya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama. 3) Pemegang kartu ( Card holder) Adalah seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi dengan merchant yang telah ditetapkan oleh bank penerbit.

e. Tindak Pidana Perbankkan Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam: 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46. 2) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A. 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2). 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan

Pasal

50A.

(http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminarpadang.pdf diakses 9 November 12.31)

commit to user



f. Modus Tindak Pidana Kartu Kredit Modus dari tindak pidana yang berkaitan dengan kartu kredit adalah : 1) Modus Konvensional : Pencurian data pada saat pemilik betransaksi di Cashier, sebelum kartu kredit yang bersangkutan di swipe ke mesin EDC terlebih dahulu di gesek pada alat mungil bernama Skimming Device yang dapat membaca dan merekam data pada magnetic stripe kartu kredit asli. Modus ini jelas melibatkan Merchant staff tersebut. 2) Modus Chip Memasang sebuah chip secara diam-diam ke dalam mesin EDC di berbagai merchant. Hal ini dapat dilakukan oleh staff pemilik mesin EDC atau Perusahaan yang melakukan jasa service mesin EDC. Dengan chip tersebut

maka data transaksi akan

dengan mudah terekam. 3) Modus Wire Trapping Modus ini sangat canggih, dimana sitemnya dalam melakukan penyadapan dari jaringan telekomunikasi data. Dengan modus ini data yang dapat dicuri sangat banyak sehingga dampak kerugian akan semakin luas. Pada tehnik ini semua data jenis kartu kredit dapat tersadap dengan mudah.

4) Hilangnya Kartu Kredit (Lost/Stolen Card) Modus operandi dalam hal ini sederhana saja. Di mana pihak pemegang kartu kredit berpura-pura menyatakan bahwa kartu kreditnya hilang. Baik karena dicuri ataupun bukan. 5) Kartu Kredit Palsu (Counterfeit Card)

commit to user



Dalam hal ini di buat suatu kartu kredit palsu yang persis sama dengan kartu kredit yang asli. Lengkap dengan logo pihak penerbit. Kadang-kadang magnetic stripe juga ikut ditiru. Dalam kasus ini seperti ini biasanya terlibat suatu sindikat nasional, regional maupun internasional. 6) Mengubah Kartu Kredit (Re-Embosssed Card/Altered Card) Modus operandi dalam tindak pidana kartu kredit dengan cara mengubah data-data yang terdapat dalam kartu kredit dengan menggunakan data palsu. 7) Kartu dari Bocoran Informasi (Solicited Card) Ada pihak-pihak seperti penerbit atau karyawan dari penerbit ataupun pihak yang dekat dengan pemegang yang membocorkaninformasi tentang nomor dan kode kartu kredit kepada suatu sindikat pemalsu kartu kredit. 8) Kejahatan dalam Pengiriman Kartu (Mail Order Fraud) Apabila kartu kredit dikirim dengan pos maka kartu tersebut tidak sampai ke tangan pemegangnya. Biasanya pelaku adalah

orang

dalam/pegawai

kantor

pos

tersebut.

(http://www.scribd.com/doc/22370900/Paper-Tentang-KartuKredit diakses 12 November 2010 14.35)

commit to user



B. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana Pemalsuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit

Penuntutan Oleh Penuntut Umum

Pembuktian Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa

Dakwaan

Metode

Alternatif

Pembuktian

Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Bagan I :Kerangka Pemikiran Keterangan : Berdasarkan kerangka berfikir tersebut dapat dijelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunan kartu kredit. Dengan adanya tindak pidana maka telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku. Maka pelaku harus proses pemeriksaan

commit to user



perkara dipersidangan untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang

telah

dilakukannnya.pemeriksaan

perkara

dipersidangan

ini

dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup untuk tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Proses pemeriksaan persidangan ini dimulai dari tindakan penangkapan sampai dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polri, kemudian berkas perkara penyidikan itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diperiksa dan ditindak lanjuti. Setelah perkara pidana dilimpakhan ke Kejaksaan Negeri maka memasuki tahap proses persidangan, dimana menjadi kewenangan dari penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana tersebut, penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum bertujuan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan penyusunan surat dakwaan. Karena surat dakwaan merupakan dasar dalam proses persidangan. Dalam hal ini dakwaan yang digunakan adalah dakwaan alternatif karena dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang paling efektif

untuk

membuktikan

kesalahan

terdakwa

dengan

metode

pembuktian yang dilakukan terhadapnya. Dan berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum maka hakim dapat mengambil putusan yang mengikat dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif dalam Persidangan Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit

a. Kasus Posisi Pada awalnya terdakwa Rifani membeli kartu kredit HSBC master card jenis gold No. 5409-2600-00676-0058 atas nama Arief.S dari saudara Rudi seharga Rp. 4.000.000,-. Selanjutnya terdakwa Rifani mencari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arief.S dengan alamat Jl. Cemara Raya No. 119 Rt.01/10 Kelurahan Cibodasari Kec. Cobodas Tanggerang, setelah memperoleh KTP tersebut terdakwa Rifani mengajak

Jhon

Arieza

Iskandar

ke

Solo

bermaksud

untuk

menggunakan kartu kredit HSBC miliknya karena sebelumnya saudara Rudi berpesan agar kartu kredit HSBC digunakan di Solo, karena Solo sudah dikondusikan dan dijamin tidak ada masalah. Setelah berada di Solo para terdakwa meminta tolong kepada saksi Ari Patria Wisnu untuk menarik uang sebesar Rp. 4.500.000,- menggunakan kartu tersebut setelah ada kesepakatan dengan Toko Satelit bahwa Bank mendapatkan 2,8 % dan Toko Satelit mendapatkan 1,2 % guna membayar telepon dan listrik maka kartu digesekkan di mesin EDC (Elektronic Data Capture ) setelah mendapat persetujuan transaksinya dibayar maka Toko Satelit dalam hal ini saksi Libranis Suhoko, membayar Rp. 4.500.000,- kepada saksi Ari Patria Wisnu selanjutnya oleh saksi Ari Patria Wisnu diserahkan kepada terdakwa Rifani yang pada saat itu bersama terdakwa Jhon Arieza Iskandar menunggu di luar Toko Satelit kemudian oleh para terdakwa uang tersebut sidah habis digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.

commit to user 42



Identitas Terdakwa Nama

: Rifani

Tempat Lahir

: Jakarta

Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun/1 Juni 1974 Jenis Kelamin

: Pria

Kebangsaan

: Indonesia

Alamat

: Jalan Mawar Berduri 12 Tangerang

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Tehnisi komputer

Pendidikan

:Sarjana Ilmu Komputer

Nama

: Jhon Arieza Iskandar

Tempat Lahir

: Bekasi

Umur/Tgl. Lahir : Bekasi, 32 tahun/23 Mei 1977 Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Alamat

: Jalan Melati Nan Wangi No. 23 Tangerang

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta

Pendidikan

: D3 Elektro

b. Dakwaan pertama Bahwa ia terdakwa

Rifan bersama-sama dengan temannya yang

bernama Jhon Arieza Iskandar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Toko “Satelit” Jalan Slamet Riyadi Solo atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud secara melawan hukum dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang

commit to user



dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2005 Rifan di sebuah counter HP di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, membeli sebuah kartu kredit HSBC master card jenis gold No. 5409-2600-00676-0058 atas nama Arif S dari seorang laki-laki bernama Rudi seharga Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah). Selanjutnya Rifan mencari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arif S dengan alamat Jalan Mampang Prapatan XV No. 23C Jakarta Selatan. Setelah memperoleh KTP tersebut, Rifan mengajak Jhon Arieza Iskandar ke Solo dengan tujuan untuk menggunakan kartu kredit tersebut miliknya,

karena

sebelumnya

saudara Rudi berpesan agar kartu kredit HCBS digunakan di Solo karena Solo sudah dikondisikan dan dijamin tidak ada masalah. Setelah berada di Solo, Rifan dan Jhon Arieza Iskandar pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 minta tolong kepada seorang lakilaki bernama Ari Patria Wisnu untuk menarik uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Oleh Ari Patria Wisnu, Rifan dan Jhon Arieza Iskandar diajak ke sebuah toko ”Satelit” yang terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 204/206 Solo. Setelah ada kesepakatan dengan Toko ”Satelit” bahwa Bank mendapat 2,8 % dan Toko ”Satelit” mendapat 1,2 % guna membayar telepon dan listrik, maka kartu kredit digesekkan di mesin EDC (Electronic Data Capture) toko tersebut. Setelah mendapat persetujuan transaksinya dibayar, maka pemilik Toko ”Satelit”, yaitu Lebranis Suhoko Kimiananta membayar Rp. 5.000.000,- lima juta rupiah) kepada Ari Patria Wisnu. Selanjutnya Ari Patria Wisnu menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut kepada Rifan dan Jhon Arieza Iskandar yang menunggu di luar toko. Rifan dan Jhon Arieza Iskandar menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Pada hari Kamis 20 Oktober 2005 sekitar pukul 09.30 WIB pemilik toko ”Satelit” mendapat telepon dari Lippo

commit to user



Bank Yogyakarta bahwa

kartu kredit HCBS yang digesekkan di

tokonya adalah palsu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ATAU Kedua Bahwa ia terdakwa Rifan bersama-sama dengan temannya yang bernama Jhon Arieza Iskandar pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Toko “Satelit” Jalan Slamet Riyadi Solo atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2010 Rifan di sebuah counter HP di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, membeli sebuah kartu kredit HSBC master card jenis gold No. 5409-2600-00676-0058 atas nama Arif S dari seorang laki-laki bernama Rudi seharga Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah). Selanjutnya Rifan mencari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arif S dengan alamat Jalan Mampang Prapatan XV No. 23C Jakarta Selatan. Setelah memperoleh KTP tersebut, Rifan mengajak Jhon Arieza Iskandar ke Solo dengan tujuan untuk menggunakan kartu kredit tersebut miliknya,

karena

sebelumnya

saudara Rudi berpesan agar kartu kredit HCBS digunakan di Solo karena Solo sudah dikondisikan dan dijamin tidak ada masalah. Setelah berada di Solo, Rifan dan Jhon Arieza Iskandar pada hari Selasa tanggal

tanggal 2 Nopember

2010 minta tolong kepada

seorang laki-laki bernama Ari Patria Wisnu untuk menarik uang

commit to user



sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Oleh Ari Patria Wisnu, Rifan dan Jhon Arieza Iskandar diajak ke sebuah toko ”Satelit” yang terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 204/206 Solo. Setelah ada kesepakatan dengan Toko ”Satelit” bahwa Bank mendapat 2,8 % dan Toko ”Satelit” mendapat 1,2 % guna membayar telepon dan listrik, maka kartu kredit digesekkan di mesin EDC (Electronic Data Capture) toko tersebut. Setelah mendapat persetujuan transaksinya dibayar, maka pemilik Toko ”Satelit”, yaitu Lebranis Suhoko Kimiananta membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta lrupiah) kepada Ari Patria Wisnu. Selanjutnya Ari Patria Wisnu menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut kepada Rifan dan Jhon Arieza Iskandar yang menunggu di luar toko. Rifan dan Jhon Arieza Iskandar menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Pada hari Kamis 20 Oktober 2005 sekitar pukul 09.30 WIB pemilik toko ”Satelit” mendapat telepon dari Lippo Bank Yogyakarta bahwa kartu kredit HCBS yang digesekkan di tokonya adalah palsu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

c. Pembahasan Dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan hukum materiil (materiale warheid), aspek meteriil yaitu suatu kebenarat yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya. Berbeda dengan hukum perdata yang menggunakan kebenaran formil. Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan bahwa meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya, belum cukup dijadikan alasan untuk dijatuhi putusan, masih diperlukan beberapa bukti lain untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut. Pengakuan dalam proses persidangan hanya digunakan sebagai petunjuk, bukan sebagai

commit to user



kebenaran. Sehingga proses beracara dipersidangan sangatlah penting untuk mencari kebenaran dari suatu tindak pidana yang terjadi. Pada proses pembuktian di persidangan tidak bisa lepas dari bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Karena bentuk dakwaan menentukan bagaimana pembuktian dari tindak pidana yang didakwakan misalnya saja apakah hanya perlu dibuktikan satu saja tindak pidana yang didakwakan atau harus dibuktikan secara keseluruhan dari dakwaan tersebut. Terhadap masing - masing bentuk surat dakwaan terdapat beberapa maacam pembuktian juga, yaitu : d. Tunggal Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Sehingga pembuktian

yang

digunakan

dalam

dakwaan

ini

hanya

diperuntukkan terhadap satu tindak pidana yang didakwakan saja. b.

Alternatif Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

c. Subsidair. Sama dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut

commit to user



dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. d. Kumulatif Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Pembuktian terhadap dakwaan komulatif adalah dibuktikan satu demi satu dari dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa, karena sifat dari dakwaan ini yang masing-masing tindak pidananya berdiri sendiri, sehingga putusan yang dijatuhkan juga berupa kumpulan dari masing-masing tindak pidana yang didakwakan. e. Kombinasi Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Pembuktiann dalam dakwaan ini adalah dengan dibuktikannya semua dakwaan yang disebutkan dalam surat dakwaan. Dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu rumusan tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan.

commit to user

Alasan penggunaan dakwaan



alternatif oleh penuntut umum adalah tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa mempunyai kemiripan dalam hal rumusan tindak pidananya yaitu terhadap dakwaan pertama yaitu Pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :  Barang siapa  Dengan sengaja  Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan.  Mendatangkan kerugian.  Dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan untuk dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut :  Barang siapa  Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain  Secara melawan hukum  Memakai nama palsu atau martabat palsu  Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan  Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.  Dilakukan secara bersama-sama. Selain itu terhadap kedua rumusan tindak pidana tersebut mempunyai ancaman hukuman yang hampir sama yaitu terhadap tindak pidana pemalsuan surat ancaman hukumannya selama 6 (enam) tahun dan terhadap tindak pidana penipuan ancaman hukumannya selama 4 (empat) tahun. Alasan lain penggunaan bentuk dakwaan alternatif adalah

penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti

perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti

commit to user



nantinya di Pengadilan, yaitu apakah pemalsuan surat seperti yang tertuang dalam dakwaan pertama atau penipuan seperti yang tertuang dalam dakwaan kedua. Dan adanya keragu-raguan dari penuntut umum tentang ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti. Dan dengan dakwaan alternatif yang disusun oleh penuntut umum sebenarnya didalam dakwaan tersebut hanya ada satu tindak pidana saja yang dilakukan oleh para terdakwa yang dituangkan dalam dua dakwaan. Terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Surakarta. Hal ini berkaitan dengan locus delicti atau tempat dilakukannya tindak pidana. Sehingga walaupun pemalsuan kartu kredit tersebut dilakukan di Jakarta tetapi tindak pidananya yang mendatangkan kerugian terjadi di kota Surakarta, tepatnya di Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta.

D. Metode Pembuktian Bentuk Dakwaan Alternatif dalam Persidangan Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit

a. Alat Bukti dalam Persidangan Dalam kasus tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar,

alat bukti yang digunakan didalam persidangan

berupa : a. Keterangan saksi 1) Saksi Antonius Prihananto, di bawah sumpah menerangkan : i.

Bahwa benar saksi bekerja di Lippo Bank sejak 6 Mei 1996 dan ditugaskan di bagian Risk Management Unit sejak 14

commit to user



Februari 2001 dan tugas pokoknya memonitoring dan menangani

kasus

yang

berkaitan

dengan

transaksi

penyalahgunaan kartu kredit. ii.

Bahwa untuk mendapatkan Kartu Kredit di Bank atau lembaga keuangan yang dimaksud dilakukan dengan melampirkan fotokopi KTP, slip gaji, dan surat keterangan dari atasan tempat bekerja dan berdasarkan permohonan pihak bank atau lembaga keuangan akan melakukan verifikasi atas data-data yang diberikan. Dan apabila dianggap memenuhi syarat maka pihak bank atau lembaga keuangan akan menerbitkan kartu kredit atas nama pemohon berikut nomor kartu kredit yang masa berlakunya selama satu tahun dan dapat diperpanjang lagi.

iii. Bahwa batas maksimum (limit) pemberian kredit sebuah kartu kredit ditentukan berdasarkan jenis kartunya, misalnya Classic Gold dan Platinum, sebagai contoh kartu kredit limitnya Rp. 2.000.000,- kartu kredit jenis Gold limit kreditnya Rp. 9.000.000,- dan jenis Platinum limit kreditnya Rp. 100.000.000,iv. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 18.30 WIB, tilah terjadi tindak pidana pemalsuan atau penipuan kartu kredit di toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 204/206 yang dilakukan oleh terdakwa Riffani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar. v. Bahwa benar kartu kredit yang dimiliki para terdakwa dengan nomor 5409 2600 067 0058 telah digunakan untuk transaksi di toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 204/206 telah digunakan untuk menarik uang sebesar Rp. 4.500.000,-

commit to user



vi. Bahwa benar kartu kredit yang ada di tangan para terdakwa itu atas nama Arief. S tidak terdaftar di HSBC di Lippo Bank pusat. vii. Bahwa kartu kredit atas nama Arief.S dengan nomor 5409 2600 067 0058 yang dibawa para terdakwa itu tidak terdaftar di Bank Indonesia, namun nomor 5409 2600 067 0058 terdaftar di Kookmin Bank Republik Indonesia Korea, dengan demikian para terdakwa ini melakukan pemalsuan atau penipuan memakai kartu kredit tersebut. 2) Saksi Lebranis Suhoko Kimiananta, di bawah sumpah menerangkan : i.

Bahwa

benar

saksi

tidak

kenal

dengan

terdakwa

sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga daik sedarah maupun semenda. ii. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 18.00 WIB di toko saksi Jl. Slamet Riyadi No.206 Timuran Banjarsari Ska bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan atau penipuan dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yang belum saksi kenal. iii. Bahwa benar di toko saksi ada mesin EDC untuk Bank Lippo yang dipasang di toko saksi. iv. Bahwa benar para terdakwa melakukan pemalsuan atau penipuan dengan menggunakan tartu kredit HSBC Lippo Bank yang mesinnya dipasang di toko saksi dan saat itu terdakwa akan menarik uang sebesar Rp. 4.500.000,dengan perincian Bank mendapat 2,8 % dan saksi mendapat 1,2 % guna biaya telepon dan listrik ( sekitar Rp.60.000,-) setelah ada kesepakatan maka kartu saksi gesekkan ke mesin EDC dan langsung diproses dan setelah

mendapatkan

persetujuan

commit to user

dapat

dibayarkan



transaksinya, maka saksi langsing membayar kepada terdakwa Rp.4.500.000,v. Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau kartu kredit itu palsu (yang dibawa terdakwa) setelah pada hari Kamis 20 Oktober 2005 sekitar pukul 09.30 WIB, Lippo Bank Yogyakarta menelpon ke toko saksi dan memberitahukan bahwa karti kredit HSBC yang digesekkan atau transaksi di toko saksi dengan menarik uang sebanyak Rp. 4.500.000,- adalah palsu. Selanjutnya saksi berusaha mencari orang yang menggesekkan kartu di toko saksi berdasarkan

KTP/fotokopi

KTP

yaitu

di

daerah

Penumping dan dapat ditemukan. Ternyata orang itu hanya

suruhan

para

terdakwa.

Kemudian

saksi

menanyakan dimana alamat terdakwa, lalu saksi diberi informasi lagi bahwa terdakwa akan datang lagi dan kemudian saksi memanggil polisi untuk melakukan penangkapan dan ternyata benar tidak lama kemudian terdakwa datang dan lalu dilakukan penangkapan dan akhirnya saksi serahkan ke kantor polisi Laweyan Surakarta. vi. Bahwa menurut saksi kartu kredit tersebut kelihatannya asli karena pada waktu saksi gesekkan di mesin keluar kertas kemudian saksi adakan transaksi dan saksi bayar sesuai permintaan para terdakwa ini. vii. Bahwa benar saksi puny amesin EDC kerjasama dengan Bank Lippo kurang lebih dua tahun dan jualan kelontong serta melayani menggesekan kartu kredit HSBC. viii. Bahwa cara mencairkan karu kredit tersebut adalah setelah kartu kredit HSBC saksi gesekkan ke mesin EDC kepunyaan saksi kemudian keluar kertas dan menunjukkan

commit to user



adanya transaksi pembayaran, kemudian saksi membayar bank yang telah dituji yaitu Bank Lippo. ix. Bahwa benar sebelumnmya saksi minta fotokopi KTP-nya dan ternyata KTP tersebut kepunyaan temannya dan akhirnya saksi dapat melacaknya dan dapat menangkap terdakwa tersebut lewat bantuan polisi. 3) Saksi Ari Patria Wisnu, di bawah sumpah menerangkan : i.

Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi sedang berada di kantor mendapat telefon dari orang yang mengaku bernama Arief.S untuk minta tolong mengantarkan pergi ke toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta untuk menarikkan uang dengan kartu kredit. Lalu pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2005 sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi sedang berada di kantor telah kedatangan tamu toko Satelit memberitahukan kepada saksi bahwa kartu kredit kemarin untuk menarik uang di toko Satelit adalah palsu. ii. Bahwa benar saksi telah diminta tolong para terdakwa untuk menarikkan uang dengan kartu kredit milik para terdakwa itu dan berhasil menarik uang sebesar Rp. 4.500.000,- dan atas jasa tersebut saksi akan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- tetapi belum dibayarkan karena dijanjikan upah akan diberikan setelah saksi akan menarik uang yang kedua. iii. Bahwa benar pada waktu penarikan yang kedua ternyata tidak dapat upah karena pada saat akan menarik uang dengan kartu kredit tersebut para terdakwa dan saksi ditangkap polisi. iv. Bahwa saksi bekerja pada CV yang bergerak pada perdagangan atau supplier dan saksi bekerjasama dengan Bank BCA tahun 2004 sampai dengan sekarang dan

commit to user



bekerja sama dengan Bank Lippo untuk menggesekkan kartu kredit. v. Bahwa saksi menerima kartu kredit itu sore dan kemudian saksi bersama terdakwa Rifani datang lagi ke toko Satelit untuk menarik uang dengan kartu kredit HSBC itu. vi. Bahwa saksi tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tidak asli, setahu saksi apabila kartu kredit itu digesekkan keluar kertas yang ada permintaan untuk dibayarkan setahu saksi itu asli. vii. Bahwa benar atas jasa penggesekkan kartu kredit HSBC tersebut dan uang juga telah cair, saksi belum mendapat upah karena pada waktu akan mencairkan yang kedua terdakwa dan saksi keburu ditangkap polisi. 4) Ahli Muhammad Mussi Sofyan, tidak dapat hadir ke persidangan sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian dibacakan : i.

Bahwa benar saksi bekerja di HSBC sejak tanggal 19 Agustus 2004 dan oleh pimpinan diberikan jabatan atau ditugaskan di bagian Risk Management Unit, yang mana tugas pokoknya memonitoring dan menangani kasus atau perkara

yang

berkaitan

dengan

transaksi

atau

penyalahgunaan kartu kredit. ii. Bahwa benar kartu kredit HSBC Master Card No. 5409 2600 0676 0058 atas nama Arief.S diduga palsu atau dipalsukan

dan

terhadap

HSBC

Indonesia

tidak

mengalami kerugian secara financial, akan tetapi dapat menimbulkan

kerugian

dari

aspek

social

yaitu

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap logo HSBC yang telah dipalsukan pada kartu kredit tersebut. iii. Dan setelah saksi mengamati kartu kredit HSBC Master Card No. 5409 2600 0676 0058, empat angka awal 5409

commit to user



yang merupakan BIN ( Bank Identification Number ) bukan dikeluarkan dari Bank HSBC Indonesi dan nomor kartu tersebut dikeluarkan oleh Kookmin Bank Seul Republic of Korea, sedangkan cirri-ciri fisik kartu kredit HSBC Master yang dikeluarkan oleh HSBC Indonesia dan berdasarkan surat pernyataan adalah nomor awal master 5185.35.5184.94.5183.23, bagian depan terapat nama bank dan logo HSBC Bank, serta dibagian belakang kartu kredit tertulis nomor costomer service HSBC Indonesia yaitu (62-21) 25244844. b. Keterangan ahli Ahli Teguh Irwanto,S.H., di bawah sumpah menerangkan : i. Bahwa benar saksi telah bekerja di BNI Card Center Jakarta bagian Unit Collection dari tahun 2001 dan sejak Januari 2002 sampai dengan januari 2005 dipindahkan ke BNI Card Center Semarang bagian Fraud Control dan Collection yang tugas pokoknya melakukan penagihan, memonitoring dan menangani

kasus

yang

berkaitan

dengan

transaksi

penyalahgunaan kartu kredit. ii. Bahwa benar seseorang tidak dibenarkan menggunakan kartu kredit milik orang lain dengan alasan apapun juga, karena hal tersebut telah disepakati dalam perjanjian antara bank penerbit dengan pemegang kartu kredit saat pihak bank penerbit menyerahkan kartu kredit kepada nasabah atau yang mengajukan permohonan kartu kredit. iii. Bahwa modus operandi atau jenis kejahatan kartu kredit yang terjadi selama ini dapat menggunakan kartu kredit asli yakni dengan fraud application, non received card atau lost.stolen card. Selain itu dapat pula menggunakan kartu kredit palsu yaitu dengan cara altered card, totally counterfeit card dimana terdakwa dapat mencetak atau membuat dan

commit to user



menggunakan kartu tiruan bergambar/logo dan fisik 100 % palsu. iv. Bahwa menurut ahli para terdakwa ini termasuk ke dalam modus dan jenis kejahatan kartu kredit yang palsu secara keseluruhan (totally counterfeit card) dimana terdakwa dapat mencetak atau membuat dan menggunakan kartu tiruan bergambar/logo dan fisik 100 % palsu. v. Bahwa untuk menentukan keaslian kartu kredit jenis master adalah dengan cirri-ciri sebagai berikut : 

Enam digit pertama dari 16 digit nomor kartu kredit merupakan BIN atau nomor identitas bank yang harus sesuai dengan logo bank penerbitnya yang tercetak pada fisik kartu kredit dan juga menunjukkan jenis kartu kreditnya (misalnya classic, gold, atau platinum).



Hologram master yang merupakan gambar dua bola dunia yang saling beririsan akan terlihat tiga dimensi dan tidak mudah terkelupas.



Bola dunia yang terlihat pada master card, jika digerakkan tidak akan menunjukkan dan tidak memperlihatkan gambar kepulauan Indonesia dan benua Australia.



Lingkaran garis yang memperlihatkan irisan dua bola kualitas garisnya terlihat sangat tipis dan jika terlihat di bawah kaca pembesar didalam garis tersebut akan terlihat rangkaian huruf MC secara berturut-turut.



Pada logo Mater card terlihat tanda “Regestrasi” disamping atau di bawah huruf “d”.

c. Surat Dalam kasus ini alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka, saksi maupun saksi ahli yang dibuat oleh penyidik selama proses penyidikan. Dasar hukum dapat digunakannya

commit to user



Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai alat bukti surat dalam persidangan tedapat didalam Pasal 187 KUHAP huruf a yang bunyinya : berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alas an yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. d. Petunjuk Alat bukti petunjuk diperoleh berdasarkan adanya kesesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan

terdakwa

selama

proses

persidangan

untuk

membuat terang suatu tindak pidana. Alat bukti petunjuk dalam kasus ini bisa dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan adanga kesesuaian antara keterangan yang diberikan oleh para saksi, para terdakwa dan alat bukti yang ada. Sehingga dapat menjadi petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh para terdakwa. e. Keterangan terdakwa 1) Terdakwa Rifani : i. Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggesekan dengan kartu kredit HSBC pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta. ii. Bahwa benar terdakwa melakukan penggesekan kartu kredit HSBC dengan terdakwa Jhon Arieza Iskandar. iii. Bahwa benar kartu kredit itu atas nama Arief.S yang terdakwa dapatkan dari Rudi yang tidak jelas alamatnya dan Rudi mengaku dari Malang, Jawa Timur.

commit to user



iv. Bahwa benar kartu itu fisiknya saja HSBC, namun dalamnya bukan dan terdakwa mengetahui bahwa kartu kredit itu palsu, bukan asli. v. Bahwa terdakwa membeli kartu kredit itu dari Rudi di Jakarta

seharga

Rp.

4.000.000,-

dan

terdakwa

membelinya sekitar tanggal 12 Oktober 2005 dan terdakwa mengakui kartu kredit yang dimilikinya tidak melalui prosedur yang benar. vi. Bahwa terdakwa baru sekali mencairkan kartu kredit tersebut di Surakarta di toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No 206 Surakarta sejumlah Rp.4.500.000,vii. Bahwa benar kartu kredit atas nama Arief.S dengan kode 5409 2600 0676 0058 berlaku dari bulan Oktober 2004 sampai dengan Oktober 2007. viii.

Bahwa hasil penarikan uang itu adalah untuk terdakwa dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar.

2) Terdakwa Jhon Arieza Iskandar i.

Bahwa benar terdakwa diajak terdakwa Rifani untuk menemani ke Solo untuk menarik uang dengan kartu kredit yang dibeli dari Rudi.

ii.

Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Rifani mencairkan kartu kredit HSBC sebesar Rp.4.500.000,- pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta.

iii.

Bahwa benar saat dicairkan oleh terdakwa Rifani, terdakwa ada di mobil menunggu dan terdakwa tidak masuk ke toko Satelit tersebut.

iv.

Bahwa benar terdakwa hanya diajak saja untuk menemani terdakwa Rifani.

commit to user



v.

Bahwa terdakwa tahu kalau kartu kredit itu palsu namun diberitahu Rudi apabila dicairkan di daerah Solo tidak ada masalah.

vi.

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Selain dari alat bukti tersebut diatas, dalam kasus pemalsuan

kartu kredit yang dilakukan oleh para terdakwa, juga terdapat barang bukti yang diajukan didalam persidangan, yaitu :  Satu

buah

kartu

kredit

HSBC

Master

card

No.

5409.2600.0676.0058 a.n Arief.s (palsu).  Satu buah KTP a.n Arief.S (palsu).  Satu bendel sales draf yang dikeluarkan mesin EDC (Electronic Data Capture).  Satu nota transaksi tagihan.

b. Pembuktian Dakwaan Proses beracara yang dilakukan di dalam persidangan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, eksepsi oleh terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tanggapan oleh Penuntut Umum terhadap eksepsi terdakwa, duplik oleh terdakwa, putusan sela oleh Mhjelis Hakim, pemeriksaan saksi dan alat bukti., tuntutan oleh Penuntut Umum dan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Dari serangkaian proses tersebut, proses pembuktian terdapat. Karena dakwaan digunakan sebagai acuan dalam pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti. Dasar hukum dalam pemeriksaan alat bukti terdapat dalam Pasal 184 KUHP dan aturan lain yang mengatur tentang hal tersebut diluar KUHAP. Dilihat dari proses pembuktian yang diperoleh dari keterangan yang diberikan oleh saksi, ahli maupun terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan didalam persidangan, maka pembuktian yang dilakukan

commit to user



ditujukan untuk membuktikan dakwaan pertama dari dakwaan alternatif yaitu Pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : a. Barang siapa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus ini berdasarkan pada keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam BAP penyidik dari surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pada fakta-fakta tersebut yang dihubungkan dengan yurisprudensi pada putusan No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus 1982 maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum. b. Dengan sengaja Yang dimaksud dengan sengaja (opzet) didalam undangundang dikatakan bahhwaseseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menhendaki perbuatan itu serta menguasai akan akibatnya dari perbuatan itu. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyatakan bahwa pelaku terbukti memenuhi unsur “dengan sengaja” didepan persidangan maka baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang : 

Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan.



Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu.

commit to user



Dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iakandar unsur “dengan sengaja” didalam persidangan dapat dibuktikan dengan melihat pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang meliputi : 

Saksi Antonius Prihanto yang menyatakan bahwa para terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemalsuan kartu kredit dengan membuat kartu kredit atas nama Arief S dengan nomor 5409 2600 0676 0058 tidak terdaftar di Bank Indonesia, namun kartu kredit dengan nomor 5409 2600 0676 0058 tersebut terdaftar di Kookmin Bank Republik Indonesia Korea.



Saksi Lebranis Suhoko Kimiananta yang menyatakan bahwa para terdakwa melakukan pemalsuan dengan menggunakan kartu kredit HSBC Lippo Bank yang mesinnya dipasang ditoko saksi dan saat itu terdakwa akan menarik uang sebesar Rp. 4.500.000,- dengan perincian Bank mendapatkan 2,8% dan saksi mendapatkan 1,2 % guna biaya telepon dan listrik (sekitar Rp.60.000,-). Setelah ada kesepakatan maka kartu saksi gesekkan di mesin EDC dan langsung diproses dan setelah mendapatkan persetujun dapat dibayarkan transaksinya, naka saksi langsung membayar kepada terdakwa Rp.4.500.000,-



Terdakwa

Rifani

yang

menyatakan

bahwa

terdakwa

mengetahui bahwa kartu kredit HSBC atas nama Arief S yang digesekkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta yang didapatkan dari rudi hanya fisiknya saja yang HSBC, namun dalamnya bukan dan terdakwa mengetahui bahwa kartu kredit itu palsu, bukan asli. Keterangan dari para saksi dan terdakwa tersebut juga dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa satu buah kartu

commit to user



kredit HSBC master card No. 5409 2600 0676 0058 atas nama Arief S (palsu) dan satu buah KTP atas nama Arief S (palsu). Dilihat dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah dengan sengaja memalsukan

kartu

kredit HSBC dengan momor 5409 2600 0676 0058 atas nama Arief S untuk melakukan penarikan uang pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi

No.

206

Surakarta

dimana

atas

kehendak

dan

sepengetahuan para terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana pemalsuan kartu kredit tersebut. c. Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan. Termasuk

didalamnya

menggunakan surat tersebut

dalam

hal

pemakai

telah

untuk memperdaya orang lain

terhadap orang dimana ia bermaksud untuk menggunakan surat yang bersangkutan. Dalam unsur “Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan “ diisyaratkan bahwa yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu haruslah merupakan : 

Sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan suatu utang.



Sepucuk surat yang mempunyai kegunaan untuk membuktikan suatu kenyataan. Dalam rumusan tindak pidana pada dakwaan pertama ini,

jika

dihubungkan

dengan

tindak

pidana

pemalsuan

dan

penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar maka Penuntut Umum menganalogikan kartu kredit dengan surat. Pengertian dari surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang

commit to user



dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pemikiran. Sehingga kartu kredit sama halnya dengan surat tetapi dalam bentuk digital dengan adana magnetic stripe didalamnya. Dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iakandar unsur “Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan” didalam persidangan dapat dibuktikan dengan melihat keterangan para saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa yang berupa : 

Saksi Lebranis Suhoko Kimiananta yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- di toko saksi dengan menggunakan kartu kredit atas nama Arif S, yang kemudian diketahui kemudian oleh saksi bahwa kartu kredit tersebut adalah palsu.



Ahli Teguh Irwanto,S.H. yang menerangkan bahwa modus yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan kartu kredit terdebut termasuk kedalam jenis kejahatan kartu kredit yang palsu secara keseluruhan (totally counterfeit card) dimana terdakwa dapat mencetak atau membuat dan menggunakan kartu tiruan bergambar/logo dan fisik 100% palsu. Dan terhadap kartu kredit atas nama Arif S yang dimiliki oleh para terdakwa tidak terdapat ciri-ciri dari kartu kredit jenis master yang asli.



Terdakwa Rifani yang menerangkan bahwa terdakwa membeli kartu kredit HSBC atas nama Arief S dari Rudi di Jakarta seharga Rp.4.000.000,- yang dimilikinya tidak melalui prosedur yang benar, dimana kartu kredit tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penarikan uang pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 sekitar pukul 19.30 WIB di Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta yang seolah-

commit to user



olah kartu kredit tersebut adalah asli. Dan terdakwa mengetahui bahwa kartu kredit tersebut adalah palsu bukan asli. Keterangan yang diberikan oleh para saksi, ahli dan terdakwa sesuai dengan barang bukti yang ada yang berupa kartu kredit HSBC dengan momor 5409 2600 0676 0058 atas nama Arief S. sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah menggunakan kartu kredit HSBC palsu dengan nomor 5409 2600 0676 0058 atas naam Arief S untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp.4.500.000,- di Toko Satelit yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 206 Surakarta dengan seolah-olah kartu kredit tersebut tidak dipalsukan. d. Mendatangkan kerugian Pengertian dari unsur “menimbulkan kerugian” termasuk didalamnya adalah baik kerugian yang bersifat kebendaan atau materiil maupun kerugian yang bersifat bukan kebendaan atau inmateriil. Dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iakandar, kerugian materiil yang dialami oleh saksi Lebranis Suhoko Kimiananta selaku pemilik dari Toko Satelit dimana para terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp.4.500.000,- dengan menggunakan kartu kredit HSBC dengan nomor 5409 2600 0676 0058 atas naam Arief S. Sedangkan kerugian inmateriil akibat dari tindak pidana pemalsuan kartu kredit yang dilakukan oleh para terdakwa adalah berupa kerugian dari aspek sosial yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap logo HSBC yang telah dipalsukan pada kartu kredit tersebut. Kerugian inmateriil itu dialami oleh HSBC Indonesia selaku penerbit yang sah dari kartu kredit tersebut diatas. e. Dilakukan secara bersama-sama Yang dimaksud bersama-sama adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana

commit to user



tersebut. Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit ini dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar, unsur “dilakukan secara bersamasama” dapat dibuktikan dengan adanya keterangan dari saksi Ari Patria Wisnu yang menyatakan bahwa saksi telah dimintai tolong oleh para terdakwa (terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar) untuk menarik uang dengan menggunakan kartu kredit yang dimiliki oleh para terdakwa dan atas jasa tersebut saksi akan diberi upah sebesar Rp.300.000,-. Dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa para terdakwa secara bersama-sama sepakat

untuk

melakukan

tindak

pidana

pemalsuan

dan

penyalahgunaan kartu kredit.

c. Pembahasan Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak terhadap perkara yang didakwakan, bukan merupakan hal yang mudah. Hal tersebut harus dengan dibuktikan alat-alat bukti yang cukup. Untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dan untuk

commit to user



membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Dalam

pembuktian

ini,

hakim

perlu

memperhatikan

kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Dan bila memang terbukti bersalah maka hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undangundang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. . Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkam nilai pembuktian. Menilai sampai mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia.

commit to user



Pembuktian

adalah

ketentuan-ketentuan

yang

berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undangundang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alatalat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2000: 273). Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah : 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan terdakwa. Menurut sistem penuntutan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dibebani pembuktian adalah Penuntut Umum. Hal ini karena

penuntut umumlah yang membuat surat

dakwaan, sehingga wajar beban pembuktian ada di pundak penuntut umum.

Salah satu tugas penuntut umum adalah membuat surat dakwaan.

Dalam menyusun surat dakwaan, maka penuntut umum bisa memilih bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif mempunyai ciri, yaitu antara dakwaan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan kata penghubung “atau”. Dakwaan ini memberi pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa berada dua atau beberapa delik yang mempunya corak

dan ciri yang hampir sama. Sedangkan metode atau. cara

pemeriksaannya adalah : 1. memeriksa dakwaan pertama, kalau terbukti, dakwaan berikut dibiarkan. 2. Diperiksa dakwaan secara keseluruhan, baru ditentukan dakwaan yang tepat.

commit to user



Pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam putusan yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah didapatkan kenyataan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa Rifani membeli kartu kredit HSBC dari temannya Rudi di Jakarta seharga Rp.4.000.000,- selanjutnya bersama-sama dengan dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar pergi ke Surakarta serta sesampainya di Surakarta minta bantuan saksi Arie untuk menarik uang tunai dengan menggunakan kartu tersebut sebanyak Rp.4.500.000,- di Toko Satelit Jl. Slamet Riyadi No 206 Surakarta hasilnya uang tersebut digunakan untuk belanja dan kebutuhan yang lainnya bersama terdakwa Jhon Arieza Iskandar dan telah habis, sedangkan Rp.300.000,- untuk Arie sebagai upah mencairkan dan terdakwa mengetahui kartu tersebut palsu dan kartu tersebut atas nama Arief S dengan No.5409.2600.0676.0058 berlaku dari bulan Oktober 2004 s/d bulan Oktober 2007. Berdasarkan pada pembuktian didepan persidangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit ini dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar maka semua unsur yang ada dalam dakwaan pertama dalam dakwaan alternatif telah terbukti. Sehingga dengan telah terbuktinya dakwaan pertama dalam dakwaan alternatif maka menghilangkan pula beban pembuktian dalam dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif. Hal ini dituangkan dalam salah satu pertimbangan dalam putusan terhadap perkara tersebut yang isinya : menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi. Sehingga berdasarkan pada pertimbangan dari majelis hakim dalam pengambilan putusan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit ini dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar dengan bentuk dakwaan alternatif sudah sesuai dengan ketentuan dalam hal pembuktian terhadap dakwaan dalam bentuk alternatif. Dimana jika pembuktian terhadap dakwaan pertama sudah terbukti maka tidak perlu dilakukan pembuktian terhadap dakwaan

commit to user



kedua. Karena hanya ada satu tindak pidana saja yang dituangkan kedalam dua dakwaan. Pertimbangan hakim dengan hanya melakukan pemeriksaan dan pembuktian didepan persidangan hanya terhadap rumusan tindak pidana dalam dakwaan pertama pada dakwaan alternatif, karena terhadap dua dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum mempunyai kemiripan dalam rumusan tindak pidananya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut : 1. Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif dalam Persidangan Perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu adalah didasarkan kepada fakta-fakta hukum hasil penyidikan kepolisian dimana Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk menentukan secara pasti bentuk dakwaan yang paling tepat. Hal demikian disebabkan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain mempunyai corak yang hampir sama. Dalam kasus yang Penulis kaji Penuntut Umum memilih bentuk

dakwaan

alternatif

untuk

perkara

pemalsuan

dan

penyalahgunaan kartu kredit, yaitu dakwaan pemalsuan surat atau penipuan. Unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan yang hampir sama adalah adanya unsur pemalsuan atau memakai sesuatu hal yang dipalsukan, dalam hal ini adalah surat, nama atau martabat, selain itu juga mempunyai ancaman hukuman yang tidak terpaut jauh yaitu ancaman hukuman selama 6 (enam) tahun untuk dakwaan pertama dan 4 (empat) tahun untuk dakwaan kedua. Sehingga dalam perkara penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit ini terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dimasukkan kedalam dua pilihan rumusan dakwaan yang disusun didalam dakwaan dalam bentuk alternatif. Hal ini dimungkinkan untuk mencegah para terdakwa terbebas dari hukuman. 2. Metode Pembuktian Bentuk Dakwaan Alternatif terdapat dua pilihan metode pembuktian yang akan digunakan yaitu dengan melakukan pembuktian terhadap dakwaan pertama dan jika dakwaan pertama sudah terbukti maka tidak perlu dilakukan pembuktian lagi terhadap

commit to user 71



3. dakwaan kedua. Untuk metode pembuktian yang kedua adalah dengan melakukan pembuktian terhadap keseluruhan dari dakwaan yang didakwaan yaitu terhadap dakwaan pertama dan kedua, kemudian baru dilakukan pemilihan tentang rumusan tindak pidana mana yang tepat dan paling sesuai dengan tindak pidana y ang dilakukan oleh terdakwa. Dalam persidangan perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit yang dilakukan oleh terdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar pembuktian hanya dilakukan terhadap dakwaan pertama dari dakwaan alternatif yaitu terhadap Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Yang berdasarkan pada fakta yang terungkap didalam persidangan para terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dalam dakwaan alternatif. Sehingga dengan terbuktinya dakwaan pertama dalam dakwaan alternatif dalam perkara Penyalahgunaan dan Pemalsuan Kartu Kredit yang dilakukan oleh teerdakwa Rifani dan terdakwa Jhon Arieza Iskandar maka tidak perlu dilakukannya pembuktian terhadap dakwaan kedua dalam dakwaan alternatif yaitu tindak pidana yang didakwa dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena hanya ada satu tindak pidana saja yang dilakukan oleh para terdakwa yang dituangkan kedalam dua rumusan dakwaan.

B. Saran-Saran Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut : 1. Penuntut umum seyogyanya lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan di dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan, agar proses beracara dipersidangan dapat berjalan dengan maksimal.

commit to user



2. Meningkatkan koordinasi antara penuntut umum, hakim, dan terdakwa dalam proses pembuktian dipersidangan agar tercapainya tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 3. Untuk perkara yang menyangkut kejahatan kartu kredit, diperlukan peran aktif dari penuntut umum untuk berkoordinasi dengan ahli agar pelaksanaan pembuktian dapat berjalan optimal.

commit to user

Penulisan Hukum. (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk

Recommend Documents