ANALISIS SITA UMUM HARTA KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT TERKAIT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh Rizal Widiya Priangga NIM. E0012335
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
i
PERSERTUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
ANALISIS SITA UMUM HARTA KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT TERKAIT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Oleh Rizal Widiya Priangga NIM. E0012335
Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 20 September 2016 Dosen Pembimbing I
Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H.,M.Hum NIP.197701072005011001
ii
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi)
ANALISIS SITA UMUM HARTA KEKAYAAN BUMN PERSERO YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT TERKAIT BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Oleh: Rizal Wdiya Priangga E0012335 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Hari
: Rabu
Tanggal : 5 Oktober 2016 DEWAN PENGUJI 1. Dr. M. Hudi Asrori S, S.H.,M.Hum.
: ………………………
NIP. 19601107 198911 1 001 Ketua : ………………………
2. Tuhana, S.H., M.Si NIP. 19690322 199802 2 001 Sekretaris 3. Dr, Yudho Taruno Muryanto S.H.,M.Hum. NIP. 19770107 200501 1 001 Anggota Mengetahui, Dekan
iii
: ………………………
Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum. NIP. 196011071986011001
PERNYATAAN
Nama : Rizal Widiya Priangga NIM : E0012335 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : ANALISIS SITA UMUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT TERKAIT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skkripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 21 September 2016 Yang membuat pernyataan
Rizal Widiya Priangga NIM E001233
iv
ABSTRAK ANALISIS SITA UMUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT TERKAIT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui kedudukan dan status hukum harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, serta sita umum harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrin. Sumber data penelitian berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum menggunakan deduktif. Hasil penelitian bahwa kedudukan dan status hukum harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara adalah bagian dari keuangan negara. Sita Umum harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero dapat dilaksanakan terhadap berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sita umum ini berlaku terhadap harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara sebagai badan hukum. Demikian, apabila terdapat barang milik negara yang masih dikuasai yang pengelolaanya dititipkan pada Badan Usaha Milik Negara maka, Pasal 50 Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku terhadap barang milik negara tersebut. Sehingga barang milik negara tidak dapat dilakukan penyitaan. Kata Kunci : Badan Usaha Milik Negara, Kepailitan, Perbendaharaan Negara
v
ABSTRACT ANALYSIS OF GENERAL CONFISCATION ON ASSETS OF BANKRUPT STATE-OWNED ENTERPRISES RELATED TO IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 1 YEAR 2004 CONCERNING STATE TREASURY. This research aims to examine the legal position and status of State-Owned Enterprises based on Law Number 17 Year 2003 Concerning State Finances, and the implementation of general confiscation to the assets of State- Owned Enterprises based on the provision of Law Number 1 Year 2004 concerning State Treasury. The researcher applied research method of normative law which is prescriptive. This research also used legislative approach and doctrinal approach. The source of data of the research are in the form of secondary data that is primary and secondary law materials.The technique in collecting law materials in this research are library study. The technique in analysing the law materials is deductive. Results and discussions of the research show that the legal position and status of State-Owned Enterprises’s assets is part of state finance. General confiscation on the assets of Indonesian State-Owned Enterprises can be done based on the provision of Law Number 1 Year 2004 Concerning State Treasury. This general confiscation can be implemented on the assets of Indonesian State- Owned Enterprises as a legal entity. Thus, if there are still any state assets possessed and managed by the entrusted State-Owned Enterprises, The Article 50 of Law Number 1 Year 2004 Concerning State Treasury can be implemented on the assets. Therefore, the assets owned by the state cannot be confiscated. Key words: State -Owned Enterprises, Bankruptcy, State Treasury.
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “ANALISIS SITA UMUM HARTA KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT TERKAIT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR
1
TAHUN
2004
TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA. Penulisan hukum ini disusun dan di ajukan dengan tujuan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan juga penulis. Selama penulisan hukum ini penulis telah banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada; 1.
Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2.
Bapak Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum selaku pembimbing penulisan Hukum (Skripsi) yang telah banyak memberikan bimbingan, serta saran sampai dengan selesainya penulisan hukum (skripsi) ini.
3.
Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang selama ini telah memberi bekal ilmu selama penulis menempuh perkuliahan
4.
Orang tua penulis Bapak Murtoyo dan Ibu Eny Widiyanti yang telah mendukung penulis baik materiil maupun imateriil sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
5.
Kawan-kawan dari Fakultas Hukum Univeritas Sebelas Maret yang telah memberikan saran, motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi)
vii
6.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi). Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Surakarta, 21 September 2016
Penulis
viii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL................................................................................... i PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................... ii PENGESAHAN PENGUJI ......................................................................... iii PERNYATAAN .......................................................................................... iv ABSTRAK .................................................................................................. v ABSTRACT ................................................................................................ vi KATA PENGANTAR ................................................................................ vii DAFTAR ISI ............................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xiv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................... 8 C. Tujuan Penelitian...................................................................... 8 D. Manfaat Penelitian.................................................................... 9 E. Metode Penelitian ..................................................................... 10 F. Sistematika Penulisan Hukum.................................................. 13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ......................................................................... 15 1. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Negara ............. 15 a. Pengertian Badan Usaha Milik Negara ............ 15 b. Bentuk Badan Usaha Milik Negara .................. 15 c. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara 16 d. Permodalan Badan Usaha Milik Negara .......... 17 e. Pengurusan Badan Usaha Milik Negara........... 18
ix
f. Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Negara .. 20 2. Tinjauan Tentang Kepailitan ........................................ 20 a. Pengertian Kepailitan ....................................... 20 b. Asas Hukum Kepailitan ................................... 22 c. Syarat Permohonan Pailit ................................. 23 d. Pengertian Debitur dan Kreditur ..................... 24 e. Pihak yang dapat Dimohonkan Pailit .............. 24 f. Pihak yang dapat Dinyatakan Pailit ................ 27 g. Akibat Hukum Kepailitan ............................... 30 3. Tinjauan tentang Badan Hukum ................................... 31 a. Pengertian Badan Hukum................................. 31 b. Teori-teori Badan Hukum ............................... 32 c. Syarat Badan Hukum ..................................... 34 d. Kedudukan Badan Hukum ............................... 36 e. Tanggung Jawab Badan Hukum . .................... 40 4. Tinjauan tentang Kekayaan Negara . ........................... 41 a. Pengertian Kekayaan Negara. .......................... 41 5. Tinjauan tentang Perbendaharaan Negara………………. 48 a. Pengertian Perbendaharaan Negara………….... 48 b. Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara……… 48 c. Asas Umum Perbendaharaan Negara…………. 49 d. Pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara ..................................................... 50 B. Kerangka Pemikiran ........................................................................ 53 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kedudukan dan Status Hukum Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero ..……………………………........ 55 1. Pengelolaan Keuangan Negara hubungannya dengan
x
Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero . 55 2. Perbedaan Prinsip Mengenai Status Hukum dan Kedudukan Terhadap Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero ............................. 60 a. Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Terpisah dari Keuangan Negara………………. 60 b. Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Menjadi Bagian dari Keuangan Negara………………... 73 B. Sita Umum Harta Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Terkait Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara....………......................................................84 1. Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara ……………... 85 2. Tanggung Jawab Pemegang Saham Badan Usaha Milik Negara dalam Kepailitan................................................................... 92
BAB IV PENUTUP A. Simpulan ......................................................................................... 97 B. Saran ................................................................................................ 98 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 99 LAMPIRAN
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Pemikiran …………………………………………….
53
Gambar 2. Skema Transformasi Hukum Status Keuangan Negara…………
70
xii
