PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG I. UMUM Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten; pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.Wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota; pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
-2-
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Penetapan dimensi waktu perencanaan mempunyai pengertian bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang kurun waktu implementasi adalah selama 20 tahun, yaitu untuk kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2029 dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila : a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau ; b. terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti : bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundangundangan. . Pasal 5 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Yang dimasud dengan pengembangan kegiatan agribisnis adalah pengembangan kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya bidang pertanian untuk memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Kabupaten Jombang agar berdaya saing tinggi memiliki arti pembangunan berkelanjutan di segala bidang dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan potensi daerah, kelestarian dan keseimbangan lingkungan, pemerataan pembangunan dan kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian, setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Jombang dapat bersaing, baik pada tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.
-3-
Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Peningkatan pelayanan faslitas sosial dan ekonomi untuk meningkatkan peran pusat kegiatan sekaligus sebagai pusat koleksi dan distribusi kegiatan perkotaan dan kegiatan perdesaan yang meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. Huruf d Pusat pengembangan kegiatan agribisnis kabupaten adalah Kecamatan Mojowarno yang termasuk dalam WP Mojowarno. Agribisnis tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan agrowisata. Huruf e Desa Pusat Pertumbuhan adalah wilayah di kawasan perdesaan yang didorong perkembangannya agar dapat menjadi stimulan perkembangan bagi kawasan perdesaan di sekitarnya. Desa pusat pertumbuhan merupakan bagian dari sistem agropolitan di Kabupaten Jombang. Desa pertumbuhan didorong perkembangannya dengan memberikan sarana dan prasarana permukiman sehingga dapat berperan sebagai pusat permukiman di kawasan perdesaan. Desa pusat pertumbuhan dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung sistem produksi dan distribusi hasil pertanian diantaranya lembaga keuangan yang melayani usaha mikro dan petani di wilayah perdesaan, fasilitas pendidikan yang memadahi dan balai pengembangan serta kajian untuk mendukung perkembangan sistem pertanian. Pembentukan desa pusat pertumbuhan dengan kriteria : 1. Desa-desa yang dikembangkan yang mempunyai jaringan dengan perkotaan yang baik.
-4-
2. Desa-desa di sepanjang jaringan jalan regional atau yang mempunyai akses/ keterhubungan dengan jaringan jalan regional. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Kegiatan pembangunan di kawasan lindung yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan tersebut akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Jombang tidak hanya mempunyai fungsi perlindungan bagi wilayah Kabupaten Jombang namun memberikan dampak perlindungan bagi wilayah di sekitar Kabupaten Jombang, sehingga diarahkan untuk tidak dikonversi menjadi kawasan budidaya. Kawasan yang ditetapkan memberikan perlindungan bagi wilayah disekitarnya sangat penting bagi ketersediaan sumber daya air untuk kepentingan pertanian maupun penduduk Kabupaten Jombang secara umum sehingga perlu untuk di konservasi. Huruf c Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.
-5-
Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Perubahan atau konversi ruang untuk kepentingan budidaya harus tetap diserasikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga ruang yang dimanfaatkan harus menjadi lebih baik, berkualitas dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi masyarakat sekitar. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Kegiatan budidaya unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budidaya unggulan dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dikawasan tersebut dan di kawasan sekitarnya. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas.
-6-
Ayat (5) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Pengembangan obyek wisata juga mencakup antara lain pemberdayaan masyarakat, pengambangan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta secara terpadu dan berkesinambungan. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Fasilitas wisata mencakup sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud fungsi utama wilayah adalah fungsi pusat pelayanan. Ayat (2) Yang dimaksud kegiatan utama adalah jenis kegiatan utama yang akan direncanakan dikembangkan di masing-masing WP.
-7-
Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Sistem fasilitas ditata secara berhierarki adalah disesuaikan dengan skala pelayanan wilayah kabupaten, skala pelayanan wilayah pengembangan, skala pelayanan kawasan dan skala pelayanan lingkungan. Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api umum” adalah jaringan jalan perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/ atau barang dengan dipungut bayaran.
-8-
Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 31 Cukup Jelas. Pasal 32 Cukup Jelas. Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 35 Cukup Jelas. Pasal 36 Cukup Jelas. Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Cukup Jelas.
-9-
Pasal 45 Cukup Jelas. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Yang dimaksud RTH publik adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah/ Kabupaten Kota Yang dimaksud RTH Privat adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI jakarta oleh Pemerintah Provinsi. Angka 3 Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Ayat (9) Cukup Jelas.
- 10 -
Pasal 48 Cukup Jelas. Pasal 49 Cukup Jelas. Pasal 50 Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada. Huruf a Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahanlahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas.
- 11 -
Huruf f Lokasi kegiatan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Huruf g Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya. Huruf h Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup: 1. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang
berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan 2. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud
museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata berburu, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan. Huruf i Kawasan peruntukkan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan peruntukkan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas.
- 12 -
Pasal 51 Huruf a Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut: a. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; b. Meningkatkan fungsi lindung; c. Menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya; d. Menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan; e. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan; f. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat; g. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; h. Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat; i. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya; j. Meningkatkan ekspor; atau k. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Angka 1 Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman Angka 2 Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam. Pasal 52 Cukup Jelas. Pasal 53 Cukup Jelas. Pasal 54 Cukup Jelas.
- 13 -
Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Cukup Jelas. Pasal 58 Cukup Jelas. Pasal 59 Cukup Jelas. Pasal 60 Cukup Jelas. Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62 Cukup Jelas Pasal 63 Cukup Jelas. Pasal 64 Cukup Jelas. Pasal 65 Cukup Jelas. Pasal 66 Cukup Jelas. Pasal 67 Cukup Jelas. Pasal 68 Cukup Jelas. Pasal 69 Cukup Jelas. Pasal 70 Cukup Jelas. Pasal 71 Cukup Jelas.
- 14 -
Pasal 72 Cukup Jelas. Pasal 73 Cukup Jelas. Pasal 74 Cukup Jelas. Pasal 75 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan karena struktur sosial sedangkan kemiskinan natural karena faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Cukup Jelas. Ayat (9) Cukup Jelas. Pasal 76 Cukup Jelas. Pasal 77 Cukup Jelas. Pasal 78 Cukup Jelas.
- 15 -
Pasal 79 Cukup Jelas. Pasal 80 Cukup Jelas. Pasal 81 Cukup Jelas. Pasal 82 Cukup Jelas. Pasal 83 Cukup Jelas. Pasal 84 Cukup Jelas. Pasal 85 Cukup Jelas. Pasal 86 Cukup Jelas. Pasal 87 Cukup Jelas. Pasal 88 Cukup Jelas. Pasal 89 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan zero delta Q policy adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.
- 16 -
Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang melintasi taman di median jalan dan halte angkutan umum. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Cukup Jelas. Ayat (9) Cukup Jelas. Pasal 90 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas.
- 17 -
Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas. Huruf h Cukup Jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan “agroforestri” adalah sistem penggunaan lahan atau usaha tani yang mngkombinasikan tanaman keras dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis atau lingkungan. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas.
- 18 -
Huruf g Yang dimaksud dengan “pengembangan permukiman perkebunan” adalah pembangunan perkebunan yang menggunakan kawasan sebagai pusat pertumbuhan, pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan dimensi ruang, waktu, skala usaha dan pengelolaannya, yang diselenggarakan dengan asas kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat perkebunan dan pelaku usaha lainnya. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas. Huruf h Cukup Jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan ”buffer zone” adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai zona penyangga antara kawasan budidaya dan kawasan lindung.
- 19 -
Huruf j Cukup Jelas. Huruf k Cukup Jelas. Huruf l Cukup Jelas. Huruf m Cukup Jelas. Huruf n Cukup Jelas. Huruf o Cukup Jelas. Ayat (9) Cukup Jelas. Ayat (10) Cukup Jelas. Ayat (11) Cukup Jelas. Pasal 91 Cukup Jelas. Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Yang dimaksud “ruang eksisiting” adalah ruang yang penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan kondisi yang ada pada saat dilakukan penyusunan perencanaan. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 93 Cukup Jelas.
- 20 -
Pasal 94 Cukup Jelas. Pasal 95 Cukup Jelas. Pasal 96 Cukup Jelas. Pasal 97 Cukup Jelas. Pasal 98 Cukup Jelas. Pasal 99 Cukup Jelas. Pasal 100 Cukup Jelas. Pasal 101 Cukup Jelas. Pasal 102 Cukup Jelas. Pasal 103 Cukup Jelas. Pasal 104 Cukup Jelas. Pasal 105 Cukup Jelas. Pasal 106 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010 NOMOR 7A /E
D:\Perda RTRW bener\Lembaran Daerah\Penjelasan perda RTRW.doc
