PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 - 2031 I. UMUM Proses pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Bondowoso dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (internal factors) ataupun dari luar (external factors). Kedua faktor tersebut saling terkait satu sama lain dan membentuk suatu sistem yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan wilayah. Dalam kondisi ideal, faktor-faktor internal dan eksternal secara positif dapat mendorong pembangunan daerah bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, terjadi penurunan efisiensi dan efektivitas struktur ruang dan pola ruang wilayah dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga terjadi ketidakserasian struktur ruang dan pola ruang wilayah, dan ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan, yang diindikasikan dengan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan penurunan kinerja sistem ekonomi dan sosial masyarakat pada suatu wilayah. Pembangunan Wilayah Kabupaten Bondowoso memerlukan arahan dalam pengaturan pemanfaatan ruang sebagai salah satu kebijakan makro daerah dalam mendorong pembangunan dan perekonomian daerah. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, Penataan ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso harus sinergis dengan wilayah kabupaten sekitar. Berbagai potensi, khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata, belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut mendasari konsep penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akomodatif terhadap berbagai potensi, serta memperhatikan berbagai kendala dan limitasi yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah, sehingga terwujud suatu arahan struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah yang efisien dan relevan, karena sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sinergis dengan struktur ruang dan pola ruang wilayah yang lebih luas. RTRW Kabupaten Bondowoso yang telah ada sebelumnya (Perda Nomor 8 Tahun 2007) perlu disempurnakan dan dilengkapi, mengacu pada berbagai peraturan perundangan dan ketentuan penataan ruang terbaru. Selain itu RTRW kabupaten perlu mengakomodasi beberapa perubahan kebijakan nasional dan regional, serta paradigma pembangunan di reformasi dan otonomi daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah di masa mendatang memerlukan dukungan RTRW yang memadai sebagai arahan spasial dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah. RTRW Kabupaten Bondowoso ini telah disusun dengan memperhatikan semua aspek kebijakan pembangunan regional dan perkembangan internal wilayah kabupaten, yaitu pemekaran wilayah kecamatan dan desa. RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 sampai dengan 2031 ini, disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan telah melalui sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Timur. Secara teknis dan substantif, RTRW Kabupaten Bondowoso mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, dengan suatu mekanisme penetapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.
- 64 II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Substansi RTRW Kabupaten Bondowoso mencakup arahan pemanfaatan ruang daratan, perairan dan udara. Namun dalam peraturan ini, substansi arahan lebih mengutamakan penataan ruang daratan, sedangkan untuk penataan ruang perairan dan udara secara detail dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) sampai ayat (4) Rumusan visi, misi dan tujuan penataan ruang merupakan perwujudan spasial dari RPJPD dan sinkronisasi dengan RPJMD yang sedang berjalan. Pembangunan pertanian melalui pendekatan agribisnis dan pengembangan kawasan agropolitan yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata, yang menampilkan pesona alam pegunungan, diarahkan menjadi andalan pembangunan Kabupaten Bondwoso dalam 20 tahun mendatang. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan. Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai: a. arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan b. sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan atau simpul perkotaan. Pasal 7 Cukup jelas
- 65 Pasal 8 Penentuan kawasan perkotaan yang mencakup batas dan luasan kawasan perkotaan secara detail, dilakukan melalui suatu studi penetapan batas kawasan perkotaan atau bersamaan dengan penetapan kawasan perencanaan dalam penyusunan rencana detail tata ruang pada kawasan dimaksud. Pasal 9 Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan permukiman diluar kawasan perkotaan (PKL, PKLp, PPK dan PPL) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan berfungsi mendukung sistem pelayanan dalam wilayah kabupaten. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Keterpaduan sistem antar moda diupayakan melalui perencanaan dan pengembangan sistem transportasi wilayah yang terpadu dan komprehensif. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas
- 66 Pasal 24 Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam wilayah kabupaten c. kebutuhan ruangan untuk pengembangan kegiatan pembangunan yang diarahkan; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Pasal 25 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cagar Alam Ceding, Cagar Alam Kawah Ijen - Merapi - Ungup-ungup, Cagar Alam Pancuran Ijen I, Cagar Alam Pancuran Ijen II dan Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang merupakan kawasan lindung nasional. Luasan indikatif yang tercantum adalah bagian dari kawasan tersebut yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Bondowoso. Ayat (6) sampai dengan Ayat (7) Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Kawasan hutan produksi yang dimaksud adalah hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani Bondowoso, meliputi peruntukan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 28 Hutan rakyat adalah budidaya tanaman kayu yang dikembangkan oleh masyarakat pada lahan kering atau tegalan. Pasal 29 Ayat (1) sampai (4) Cukup jelas Ayat (5) Luasan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk lahan sawah (basah) ditetapkan seluas 29.937,6 Ha, sedangkan perkiraan sawah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagaimana pada ayat (3) adalah seluas 34.118,00 ha. Penyusunan dan penetapan Kawasan LP2B akan dilaksanakan kemudian. Ayat (6) Kawasan peternakan skala besar adalah usaha peternakan dengan besaran dan luasan tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak penting dan sesuai ketentuan harus dilengkapi dengan UKL-UPL atau AMDAL.
- 67 Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Kawasan potensi pertambangan dan pemanfaatan panas bumi sesuai pemetaan Wilayah Kerja Migas dan Panas Bumi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) sampai ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) terdiri dari RTHKP publik dan RTHKP privat. RTHKP publik adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan RTHKP privat adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah. Jenis-jenis RTHKP meliputi : taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai dan bangunan, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, dan taman atap (roof garden). Pasal 36 Penetapan lokasi atau ruas jalan yang dialokasikan untuk pedagang kaki lima di kawasan perkotaan, dilakukan melalui kajian dan pertimbangan yang komprehensif, sehingga upaya menyediakan ruang yang layak bagi usaha ekonomi masyarakat tetap memperhatikan terciptanya lingkungan kawasan perkotaan yang aman, tertib dan nyaman. Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Penetapan batas dan luasan kawasan-kawasan strategis dilakukan berdasarkan suatu studi penentuan kawasan strategis atau bersamaan dengan penyusunan rencana detail tata ruang
- 68 Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) RTRW Kabupaten merupakan arahan spasial dari RPJPD dan RPJMD, sehingga ketiga dokumen perencanaan tersebut harus saling menjiwai dan sinergis. Ayat (2) sampai (4) Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) cukup jelas Ayat (2) dan ayat (3) RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang, merupakan dokumen rencana tata ruang pada sebagian wilayah kabupaten dengan kedalaman substansi yang lebih rinci dan dengan pemetaan 1 : 10.000 sampai 1 : 5000 RTBL adalah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, merupakan dokumen rancangan penataan kawasan dengan kedalaman arahan 3 (tiga) dimensi dengan skala pemetaan 1 : 1000, serta skala gambar 1 : 100 Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas
- 69 Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan arahan umum bagi penyusunan peraturan zonasi dalam penyusunan rencana detail tata ruang, dengan prioritas penyusunan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan perkotaan, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat. Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62 Cukup Jelas Pasal 63 Cukup Jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas
- 70 Pasal 70 Bentuk-bentuk insentif dan disinsentif dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang menjadi kewenangan bupati sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan ketentuan insentif dan disinsentif dilakukan tersendiri maupun menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sektor-sektor terkait. Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten Bondowoso merupakan database informasi penataan ruang yang dikembangkan dengan perangkat lunak khusus oleh SKPD yang menangani urusan penataan ruang, yang secara bertahap akan diintegrasikan melalui media internet agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah. Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Penjabaran RTRW dapat berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), maupun Peraturan Zonasi (PZ). Ketiga jenis perencanaan tersebut dapat disusun untuk kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan strategis, maupun kawasan tertentu lainnya. Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas
- 71 Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Pelanggaran terhadap arahan penataan ruang wilayah dapat disidik oleh PPNS sebagai pelanggaran perda dan dapat pula oleh aparat yang berwenang sebagai suatu tindak pidana. Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
