PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2031
I.
UMUM Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Banjarnegara, adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian Program-program Pembangunan Daerah dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah, rencana perincian tata ruang daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsesus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kabupaten yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan alokasi pemanfaatan ruang serta Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan ruang.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Perwujudan tujuan ini merupakan upaya untuk mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alamnya. Terdapat 4 (empat) kata kunci dalam tujuan di atas, yaitu : 1. Pengembangan pertanian; sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting di Kabupaten Banjarnegara, pengembangan sektor ini harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. 2. Pengembangan pariwisata; potensi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara sangat beragam dan potensial dikembangkan sebagai ikon daerah. 3. Sistem wilayah terpadu; pengembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui keterpaduan kawasan perdesaan dan perkotaan.
92
4. Berkelanjutan; karakter wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri atas hulu (kawasan bagian Utara) dan hilir (kawasan bagian tengah-selatan) membutuhkan penanganan alam yang tepadu dengan prinsip kelestarian lingkungan. Pasal 3 Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai: 1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah; 2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah; 3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan 4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi: 1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis; 2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; 3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Deliniasi adalah garis batas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
93
Ayat (5) Huruf a Morfologi adalah kondisi bentang alam. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Wilayah pengembangan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembagian wilayah kabupaten Banjarnegara berdasarkan karekateristik wilayahnya. Tujuan pembagian wilayah pengembangan ini untuk lebih memudahkan pelaksanaan pembangunan struktur ruang yang akan dituju. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pengertian jalan berdasarkan status pengelolaan dan fungsi adalah sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ayat (3) Huruf a Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
94
Huruf b Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari rencana Kementerian Perhubungan dalam hal pengembangan sistem kereta api nasional. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Pengembangan Listrik Tenaga Pikohidro, Mikrohidro, dan/atau Minihidro dilakukan di seluruh Kecamatan yang memiliki potensi sumberdaya alam dan air yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Sistem nirkabel adalah saluran telekomunikasi tanpa kabel (menggunakan gelombang elektromagnetik).
95
Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Pembangunan embung dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas terhadap kebutuhan air untuk irigasi dan air baku Huruf e Ayat (2) Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Penanganan sampah 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang) sampah mulai dari sumbernya. 1. Reduce adalah upaya mengurangi volume sampah. 2. Reuse adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat. 3. Recycle adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat. Ayat (2) Pembangunan tempat pemerosesan akhir sampah lainnya di lokasi selain Kecamatan Karangkobar, Kecamatan Batur, dan Kecamatan Purwareja Klampok dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan studi tentang persampahan. Ayat (3) Sanitary landfill merupakan upaya pengelolaan/ pengurugan sampah ke lokasi yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan rekayasa teknis sesuai yang dipersyaratkan. Proses penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan dan penutupan sampah setiap hari. Penutupan sel sampah dengan tanah penutup juga dilakukan setiap hari. Ayat (4) Tempat penampungan sementara dikembangkan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
96
Ayat (5) Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Ayat (1) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi daerah yang terletak di wilayah bawahannya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
97
Pasal 46 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Kawasan hortikultura dikembangkan berbasis sentra produksi. Pasal 60 Ayat (1) Huruf a Ternak besar terdiri dari sapi, kerbau dan kuda Huruf b Ternak kecil terdiri dari ayam bukan ras, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging, itik, itik manila, angsa, kalkun, burung puyuh dan burung dara. Huruf c Unggas adalah hewan yang tubuhnya berbulu mempunyai dua kaki, dua sayap dan berparuh.
98
Huruf d Aneka ternak adalah ternak selain yang disebutkan di atas terdiri dari kelinci, lebah, ulat sutera dan sebagainya Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 61 Kawasan produksi
Perkebunan
dikembangkan
berbasis
sentra
Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk memanfaatkan sumberdaya mineral dan energi untuk masyarakat, dengan tetap memelihara sumberdaya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Huruf a Industri besar adalah usaha kegiatan industri yang memiliki tenaga kerja diatas 100 seratus orang dan/atau bermodal lebih dari 2 (dua) milyar. Huruf b Industri menengah adalah usaha kegiatan industri yang memiliki tenaga kerja diatas 13-100 seratus orang dan/atau bermodal lebih dari 200 (dua ratus) juta sampai dengan 2 (dua) milyar. Huruf c Industri kecil dan/atau adalah usaha kegiatan industri yang memiliki tenaga kerja sampai dengan 12 (dua belas) orang dan/atau bermodal sampai dengan 200 (dua ratus) juta. Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas
99
Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Ayat (1) Huruf a Kawasan pariwisata alam adalah bentangan alam yang memiliki daya tarik alam dapat dan atau dimanfaatakan sebagai objek wisata. Huruf b Kawasan pariwisata budaya adalah objek wisata yang didasarkan pada sejarah, keunikan budaya masyarakat, bangunan, dan budaya lainnya. Huruf Kawasan pariwisata buatan adalah kegiatan yang dikembangkan atau dibangun manusia yang memiliki unsur kegiatan wisata. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 73 Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan. Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Huruf a Cukup jelas Huruf b JAKABAYA adalah akronim dari nama Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Karangkobar, Kecamatan Batur, Kecamatan Wanayasa. Huruf c RAJAPURBAWA adalah akronim dari nama Kecamatan Rakit, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Bawang, Kecamatan Wanadadi. Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas
100
Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Cukup jelas Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas Pasal 106 Cukup jelas Pasal 107 Cukup jelas Pasal 108 Cukup jelas Pasal 109 Cukup jelas
101
Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Cukup jelas Pasal 112 Cukup jelas Pasal 113 Cukup jelas Pasal 114 Indikasi program adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang Pasal 115 Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif. Pasal 116 Cukup jelas Pasal 117 Cukup jelas Pasal 118 Cukup jelas Pasal 119 Cukup jelas Pasal 120 Cukup jelas Pasal 121 Cukup jelas Pasal 122 Cukup jelas Pasal 123 Cukup jelas Pasal 124 Cukup jelas Pasal 125 Cukup jelas Pasal 126 Cukup jelas
102
Pasal 127 Cukup jelas Pasal 128 Cukup jelas Pasal 129 Cukup jelas Pasal 130 Cukup jelas Pasal 131 Cukup jelas Pasal 132 Cukup jelas Pasal 133 Cukup jelas Pasal 134 Cukup jelas Pasal 135 Cukup jelas Pasal 136 Cukup jelas Pasal 137 Cukup jelas Pasal 138 Cukup jelas Pasal 139 Cukup jelas Pasal 140 Ayat (1) Huruf a Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah. Huruf b Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan. Huruf c Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
103
Pasal 141 Ayat (1) Huruf a Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Huruf b Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang. Huruf c Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang. Huruf d Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut: 1. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau 2. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 142 Cukup jelas Pasal 143 Cukup jelas Pasal 144 Cukup jelas Pasal 145 Cukup jelas Pasal 146 Cukup jelas Pasal 147 Cukup jelas Pasal 148 Cukup jelas Pasal 149 Cukup jelas Pasal 150 Cukup jelas Pasal 151 Cukup jelas Pasal 152 Cukup jelas Pasal 153 Cukup jelas Pasal 154 Cukup jelas
104
Pasal 155 Cukup jelas Pasal 156 Ayat (1) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten menghasilkan rekomendasi berupa: a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi. Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 157 Cukup jelas Pasal 158 Cukup jelas Pasal 159 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 145
105
