LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2031 INDIKASI PROGRAM RTRW KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-2031 WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
A B I
PENYUSUNAN & LEGALISASI PERDA RTRW PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG Perwujudan Pusat Kegiatan a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program: 1. Program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Penyusunan Peraturan Zonasi. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Penyusunan Panduan Rancang Kawasan Perkotaan. Pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
PJM 3
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
2011
NO
PJM 2
Setda Bappeda dan seluruh SKPD
PKL : Kaw. Perkotaan Banjarnegara PKLp: Kaw. Perkotaan Karangkobar Kaw. Perkotaan Purworejo Klampok
APBD
400
Bappeda
APBD
500
Dinas Pekerjaan Umum
APBD
500
Dinas Pekerjaan Umum
APBD
500
Dinas Pekerjaan Umum
APBD
500
Dinas Pekerjaan Umum
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
Program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. -
-
-
3.
Penyusunan Peraturan Zonasi
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
Pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
Program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.
Kaw. Perkotaan Sigaluh Kaw. Perkotaan Pagedongan Kaw. Perkotaan Bawang Kaw. Perkotaan Purwonegoro Kaw. Perkotaan Mandiraja Kaw. Perkotaan Susukan Kaw. Perkotaan Madukara Kaw. Perkotaan Wanadadi Kaw. Perkotaan Rakit Kaw. Perkotaan Punggelan Kaw. Perkotaan Banjarmangu Kaw. Perkotaan Pagentan Kaw. Perkotaan Batur Kaw. Perkotaan Pejawaran Kaw. Perkotaan Wanayasa Kaw. Perkotaan Kalibening Kaw. Perkotaan Pandanarum Desa Sumberrejo Desa Ratamba Desa Pekasiran Desa Biting Desa Slatri
PJM 4
SUMBER DANA
BIAYA
APBD
500
Bappeda
APBD
600
Dinas Pekerjaan Umum
APBD
500
Dinas Pekerjaan Umum
APBD
500
Dinas Pekerjaan Umum
APBD
1.000
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2.
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
Bappeda
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
II 2.1
Desa Sampang
PJM 4
SUMBER DANA
BIAYA
APBD
1.000
Dinas Pekerjaan Umum
APBD
1.000
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
APBN
200.000
Kementerian Pekerjaan Umum
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
Penyusunan Peraturan Zonasi. b. Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program: 1. Penyusunan KTP2D 2. Pengembangan pusat pelayanan perdesaan Perwujudan Sistem Prasarana Sistem Jaringan Transportasi a. Program pengembangan sistem jaringan jalan 1. Peningkatan prasarana jalan nasional meliputi : peningkatan ruas jalan ruas batas Banyumas Tengah – Klampok ruas Klampok – batas Kota Banjarnegara meliputi Jalan Suprapto dan Jalan Pemuda; ruas batas Kota Banjarnegara - batas Kabupaten Wonosobo meliputi Jalan S. Parman dan Jalan Tentara Pelajar; ruas batas Kabupaten Banjarnegara – Selokromo. 2. Peningkatan prasarana jalan provinsi meliputi : -
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
APBN APBD Provinsi
150.000
Kementerian Pekerjaan Umum Dinas PU Prov Jateng
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
-
-
-
-
-
jalan kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Kebumen melalui Kecamatan Mandiraja; jalan kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Kebumen melalui Kecamatan Pagedongan; jalan kolektor primer yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Banjarnegara dengan batas Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Banjarmangu, Karangkobar, Wanayasa, dan Kalibening; kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Wonosobo melalui Kecamatan Batur; dan jalan kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Batang melalui Kecamatan Batur.
PJM 3
SUMBER DANA
PJM 4 2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
2011
NO
PJM 2
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
Peningkatan jalur jalan lokal primer, meliputi: jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Batur - Kawasan Perkotaan Pagentan; jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Pejawaran - Kawasan Perkotaan Pagentan; jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Pagentan-Kawasan Perkotaan Madukara; jalan yang menghubungkan Kecamatan Kalibening - batas Kabupaten Pekalongan; jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Banjarmangu Kawasan Perkotaan Wanadadi - Kawasan Perkotaan Rakit; jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mandiraja – Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok - Kawasan Perkotaan Susukan;
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
3.
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
APBN APBD Provinsi APBD
300.000
Kementerian Pekerjaan Umum Dinas PU Prov Jateng Dinas PU Kabupaten
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
4.
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan KarangkobarKecamatan PejawaranKawasan Perkotaan Batur; dan jalan lokal primer lainnya.
pembangunan jalan lingkar di Kawasan Perkotaan Banjarnegara.
Pengembangan angkutan umum 1. Studi kelayakan sistem angkutan 2. Penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai 3. Penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal. c. Pengembangan sarana transportasi:
APBN APBD Provinsi APBD
100.000
Kementerian Pekerjaan Umum Dinas PU Prov Jateng Dinas PU Kabupaten
APBD
500
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
APBD
4000
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
APBD
500
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
b.
1.
Peningkatan terminal tipe A;
PKL Banjarnegara
APBN APBD Provinsi APBD
2.
Peningkatan terminal tipe C;
PKL Banjarnegara PPK Purworejo Klampok PPK Karangkobar
APBN APBD Provinsi APBD
50.000
145.000
Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK PPK 2.2
III
Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api 1. Pengembangan jalur kereta api 2. Penetapan pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api 3. pembangunan stasiun kereta api. Perwujudan Sistem Prasarana Energi - peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di setiap Kecamatan - pengembangan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik - pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif
PJM 3
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
2011
NO
PJM 2
Sigaluh, Pagedongan, Bawang, Purwonegoro, Mandiraja, Susukan, Madukara, Wanadadi, Rakit, Punggelan, Banjarmangu, Pagentan, Batur, Pejawaran, Wanayasa, Kalibening Pandanarum
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
APBN
30.000
Dept.Perhubungan PT.KAI
APBN
500
Kementerian.Perhubungan PT.KAI
APBN
30.000
Dept.Perhubungan PT.KAI
Seluruh Kabupaten
Swasta
50.000
PT. PLN, Swasta
Seluruh Kabupaten
Swasta
80.000
PT. PLN, Swasta
Seluruh Kabupaten
Swasta
40.000
PT. PLN, Swasta
WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER DANA
BIAYA
Seluruh Kabupaten
Swasta
10.000
PT. Telkom, Swasta
Seluruh Kabupaten
Swasta
20.000
PT. Telkom, Swasta
Seluruh Kabupaten
Swasta
5.000
PT. Telkom, Swasta
Seluruh Kabupaten
Swasta
5.000
PT. Telkom, Swasta
10.000
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
PJM 1
V
Perwujudan Sistem Prasarana Telekomunikasi - peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap kecamatan - pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran - peningkatan sistem hubungan telepon otomatis, termasuk telepon umum - pengembangan menara telekomunikasi di setiap kecamatan Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air - peningkatan pengelolaan DAS; - normalisasi sungai dan saluran irigasi; -
-
pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi pembangunan embung;
-
pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam.
PJM 4
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
DAS Serayu Seluruh sungai dan 262 D.I 262 D.I
Seluruh Kecamatan -
2013
2011
IV
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
APBN APBD Prov APBD APBN APBD Prov APBD APBN APBD Prov APBD
10.000
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
100.000
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
Seluruh Kecamatan
APBD
5.000
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup PDAM
Seluruh Kecamatan
APBD
5.000
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup PDAM
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
Perwujudan Sistem Prasarana Lingkungan a. Sistem Persampahan - peningkatan dan pengembangan TPA
peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST - program pengelolaan sampah 3R; - penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan; - studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan - usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan nonorganik b. Air Bersih - penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR); - pengembangan jaringan distribusi utama; - penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan diseluruh kecamatan.
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
VI
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
Kecamatan Banjarnegara Kecamatan Purwarejo Klampok Kecamatan Karangkobar
APBN APBD
50.000
Kementrian Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
Seluruh Kabupaten
APBD
20.000
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
Seluruh Kabupaten
APBD
5.000
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
Seluruh Kawasan Perkotaan
APBD
5.000
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
Seluruh Kabupaten
APBD
1.000
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
APBD
1.000
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
15.000
PDAM
1000
PDAM
5.000
PDAM
-
APBD Seluruh Kabupaten Seluruh Kabupaten
APBD APBD
Seluruh Kabupaten
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
Pembangunan reservoir
c. Air Limbah - pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri - pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; - pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan. d. Air Hujan dan Drainase - pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan; - normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder; - normalisasi saluran sungai; dan
Kaw. Perkotaan Banjarnegara Kaw. Perkotaan Purworejo Klampok Kaw. Perkotaan Karangkobar
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
APBD 10.000
PDAM
Kecamatan Sigaluh Kecamatan Susukan
APBD
500
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
Kaw. Perkotaan Banjarnegara Kaw. Perkotaan Purworejo Klampok Kaw. Perkotaan Karangkobar
APBD
2.500
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
APBD Provinsi APBD
2.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
Seluruh Kabupaten
APBD
2.500
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
Seluruh Kabupaten
APBD
40.000
Dinas Pekerjaan Umum
Seluruh Kabupaten
APBD
15.000
Dinas Pekerjaan Umum
-
Seluruh kawasan perkotaan
Seluruh Kabupaten
APBN APBD
Kementerian PU Dinas Pekerjaan Umum 50.000
WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER DANA
BIAYA
Seluruh Kawasan Perkotaan
APBD
2.500
Seluruh Kabupaten
APBD
2.500
Seluruh Kabupaten
APBD
2.500
PJM 1
PJM 4
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya - pengembangan jalur evakuasi bencana - pengembangan ruang evakuasi bencana PERWUJUDAN POLA RUANG Perwujudan Kawasan Lindung a. Kawasan Hutan Lindung - pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung; - penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan; - pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; - percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan - melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan. b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
-
VI
C I
APBN
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
Kementrian Kehutanan 10.000 Perhutani
APBN
Kementrian Kehutanan 10.000 Perhutani
APBN
Kementrian Kehutanan 10.000 Perhutani
APBN
Kementrian Kehutanan 10.000 Perhutani
APBN
Kementrian Kehutanan 10.000 Perhutani
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
-
-
c.
pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat; dan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- penghijauan. kawasan perlindungan setempat 1. arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran dilakukan melalui program : - penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hiduo
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
-
-
2.
penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
penertiban bangunan diatas saluran irigasi; dan
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
penetapan batas kawasan pasang surut;
INSTANSI PELAKSANA
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2031
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
penghijauan
arahan perlindungan kawasan sekitar waduk dilakukan melalui program : - penetapan batas kawasan waduk dan sempadannya; dan
-
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
SUMBER DANA
PJM 4
penghijauan APBN APBD Prov APBD
3.
arahan perlindungan kawasan sekitar mata air dilakukan melalui program : - penetapan batas sempadan masingmasing sumber air;
-
-
d.
BIAYA
melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
penghijauan
kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
arahan perlindungan cagar alam dilakukan melalui program : - pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan cagar alam;
-
-
-
penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;
pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
1.
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
percepatan reboisasi kawasan cagar alam yang telah rusak; dan
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
2.
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.
kawasan lindung geologi - perlindungan jenis batuan dan tanah yang berpengaruh terhadap kesimbangan lingkungan kawasan; dan
INSTANSI PELAKSANA
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2031
APBN APBD Prov APBD
10.000
arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui program : - pelestarian bangunan cagar budaya; dan
-
e.
melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
f.
melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
kawasan bencana alam 1. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program: - pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
-
-
2.
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
pengembangan jalur ruang evakuasi;
melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
arahan perlindungan kawasan rawan longsor dilakukan melalui program:
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
-
-
3.
pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor.
arahan perlindungan kawasan rawan gas beracun dilakukan melalui program: - pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
APBN APBD Prov APBD
10.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
-
4.
SUMBER DANA
PJM 4
BIAYA
pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan letusan gunung berapi.
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
arahan perlin`dungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program: - pembangunan sumur dalam; APBN APBD Prov APBD
-
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
10.000
pengembangan bangunan penyimpan air; dan APBN APBD Prov APBD
10.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
g.
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2031
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
APBN APBD Prov APBD
10.000
Kecamatan yang terdapat kawasan hutan produksi
APBN
500
Seluruh Kabupaten
APBN
melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan plasma nufah
Perwujudan Kawasan Budidaya a. Perwujudan kawasan hutan produksi 1. Penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya 2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi;
SUMBER DANA
PJM 4
APBN APBD Prov APBD
kawasan lindung lainnya 1. Identifikasi keanekaragaman palsma nutfah daratan dan air; dan
2.
II
pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bappeda Dinas Kehutanan Kantor Lingkungan Hidup
Kementrian Kehutanan Perhutani
Kementrian Kehutanan 500 Perhutani
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
PJM 4
SUMBER DANA
BIAYA
APBD
500
Dinas Pertanian dan Kehutanan
APBD
500
Dinas Pertanian dan Kehutanan
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
Kawasan Hutan Rakyat 1. menetapkan kawasan hutan rakyat yang memiliki peranan dalam ekologis; 2. penghijauan lahan yang berkelerengan diatas 25% yang dikuasai masyarakat c. Perwujudan kawasan pertanian 1. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; 2. pengembangan tanaman semusim produktif di kawasan pertanian hortikultura;
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
b.
3.
4.
d.
peningkatan produksi tanaman perkebunan; dan
pengembangan peternakan unggas, ternak kecil dan ternak besar.
Perwujudan Kawasan Perikanan 1. penetapan kawasan pengembangan budidaya perikanan; 2. mengembangkan kawasan minapolitan;
APBD Provinsi APBD
500
APBD Provinsi APBD
3.000
APBD Provinsi APBD
3.000
APBD Provinsi APBD
3.500
APBD
1.000
APBD
1.000
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan perkebunan Dinas Pertanian dan perkebunan
WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER DANA
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
APBD
1.000
Dinas Pertanian dan perkebunan
Seluruh Kabupaten
APBD
1500
Dinas ESDM
Seluruh Kabupaten
APBD
500
Dinas ESDM
500
KPPT
PJM 1
3.
2.
Identifikasi lingkungan industri;
dampak kegiatan
3.
Peningkatan kawasan industri; 4. Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja. g. Perwujudan kawasan pariwisata 1. pengembangan atraksi wisata; 2. pengembangan pusat informasi wisata; dan 3. peningkatan dan pengembangan objek wisata h. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan 1.
Penyediaaan prasarana perkotaan;
Sarana dan permukiman
PJM 4 2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
peningkatan budidaya perikanan air tawar. e. Perwujudan kawasan pertambangan 1. Identifikasi potensi tambang 2. Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksplorasi. f. Perwujudan kawasan Industri 1. Mengarahkan kegiatan industri ke kawasan industri
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
Seluruh Kabupaten
Seluruh Kabupaten
APBD
500
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kantor Lingkungan Hidup
Seluruh Kabupaten
APBD
500
Bappeda
Seluruh Kabupaten
APBD
500
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
APBD
500
Dinas Pariwisata
APBD
1.500
Dinas Pariwisata
APBD Provinsi APBD
25.000
Dinas Pariwisata
6.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bappeda
APBD
Seluruh Kabupaten
APBD Provinsi APBD
WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER DANA
BIAYA
Seluruh Kabupaten
APBD
5.000
Seluruh Kabupaten
APBD Provinsi APBD
3.000
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bappeda
Seluruh Kabupaten
APBD
1500
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Distanak
PJM 1
PJM 4
j.
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2.
i.
Mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; 3. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan 1. Pengembangkan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian. 2. Pengembangan kawasan perdesaan melalui : pembentukan PPL; dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya 3. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. Perwujudan kawasan Pertahanan dan Kemanan 1. pengembangan dan peningkatan fasilitas kantor; 2. pengembangan dan peningkatan fasilitas latihan
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
Seluruh Kabupaten
APBD
1500
Seluruh Kabupaten
APBD
5.000
Seluruh Kabupaten
APBN
5000
Dinas Pekerjaan Umum Bappeda
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Distanak
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Distanak
Kementrian Pertahanan Kementrian Pertahanan
Seluruh Kabupaten
APBN
5000
WAKTU PELAKSANAAN
SUMBER DANA
BIAYA
APBD
15.000
APBD
5.000
Seluruh Kawasan Perkotaan
APBD
5.000
Seluruh Kawasan Perkotaan
APBD
5.000
APBD
5.000
APBD
5.000
PJM 1
2.
pengembangan jalur hijau
3.
pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan penghijauan makam
4.
D
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS a. Program kawasan sepanjang koridor jalan nasional kolektor primer yang melewati Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Rakit, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purworejo Klampok, dan Kecamatan Susukan : - pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang; - penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan; dan
Seluruh Kawasan Perkotaan Seluruh Kawasan Perkotaan
Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Rakit, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purworejo Klampok, dan Kecamatan Susukan
PJM 4
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
K. Perwujudan kawasan peruntukan lainnya (RTH) Ruang terbuka hijau wilayah perkotaan 1. pengembangan taman lingkungan
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Kantor Lingkungan Hidup
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
PJM 4
SUMBER DANA
BIAYA
APBD
5.000
APBD
5.000
APBD
5.000
APBD
5.000
APBD
5.000
APBD
5.000
APBD
5.000
APBD
5.000
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan. b. Program kawasan strategis Sentra Produksi (KSP) Agropolitan JAKABAYA meliputi : - pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi; - pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani; - pengembangan kawasan kawasan agro industri;
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
-
-
c.
d. -
peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian. Program kawasan strategis Sentra Produksi (KSP) Perikanan/ Minapolitan RAJAPURBAWA meliputi : peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar; pengembangan UMKM pengolah hasil perikanan; peningkatan fasilitas dan prasarana pemasaran. program kawasan wisata dataran tinggi Dieng meliputi: perlindungan situs benda cagar budaya ;
Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Karangkobar, Kecamatan Batur, Kecamatan Wanayasa
Kecamatan Rakit, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Bawang, Kecamatan Wanadadi.
APBD
5.000
Bappeda Dinas Pekerjaan Umum
Bappeda Dinas Pertanian dan perkebunan Bappeda Dinas Pertanian dan perkebunan Bappeda Dinas Pertanian dan perkebunan Bappeda Dinas Pertanian dan perkebunan Dinas Pertanian dan perkebunan
Dinas Pertanian dan perkebunan Dinas Pertanian dan perkebunan Dinas Pertanian dan perkebunan
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pariwisata Disperindag
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
-
-
e. -
f.
-
-
g.
meningkatkan akses informasi wisata; meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal; dan mendirikan sanggar budaya untuk melestarikan tradisi dan budaya. program kawasan budaya Kecamatan Susukan meliputi: perlindungan bangunan dan/atau peninggalan lainnya yang memiliki nilai sejarah ; meningkatkan akses informasi wisata; dan melestarikan budaya dan hasil karya khas masyarakat. Program kawasan strategis pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng di Kecamatan Batur meliputi : pemeliharaan prasarana pembangkit listrik;
Kecamatan Batur
peningkatan akses menuju lokasi; pemanfaatan limbah.
Program kawasan strategis pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Kawasan Kecamatan Karangkobar meliputi :
Kecamatan Karangkobar
PJM 4
SUMBER DANA
BIAYA
APBD
5.000
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pariwisata
APBD
5.000
Dinas Pariwisata Dinas Dukcapil
APBD
5.000
APBD
5.000
APBD
5.000
APBD
5.000
APBN
30.000
APBN
20.000
APBN
10.000
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
Dinas Pariwisata
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pariwisata Disperindag Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Disperindag
Kementrian ESDM Dinas ESDM Provinsi PLN Kementrian Pekerjaan Umum Kementrian ESDM Dinas ESDM Provinsi Kementrian LH
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
-
pemeliharaan prasarana pembangkit listrik; peningkatan akses menuju lokasi; dan peningkatan daya listrik.
Program kawasan strategis pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di kawasan Waduk Mrica meliputi : - pemeliharaan prasarana pembangkit listrik;
PJM 4
SUMBER DANA
BIAYA
APBN
10.000
Kementrian ESDM Dinas ESDM Provinsi PLN
APBN
10.000
Kementrian Pekerjaan Umum
APBN
10.000
Kementrian ESDM Dinas ESDM Provinsi PLN
APBN
30.000
Kementrian ESDM Dinas ESDM Provinsi PLN
APBN
10.000
Kementrian Pekerjaan Umum
APBN
30.000
Kementrian ESDM Dinas ESDM Provinsi PLN
APBN
30.000
Kementrian Pekerjaan Umum Dinas SDA Provinsi
APBN
30.000
Kementrian Pekerjaan Umum Dinas SDA Provinsi
APBN
30.000
Kementrian Pekerjaan Umum Dinas SDA Provinsi
INSTANSI PELAKSANA
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
h.
-
i.
Kecamatan Rakit
peningkatan akses menuju lokasi; peningkatan daya listrik.
Program kawasan strategis DAS Serayu Hulu meliputi : - identifikasi karakteritik dan kerusakan lingkungan kawasan DAS Serayu; - pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat menganggu kawasan DAS; - memperbaiki kualitas tutupan vegetasi kawasan DAS; dan
Kawasan DAS Serayu
WAKTU PELAKSANAAN PJM 1
bekerja sama dengan pemerintah dan pemeritah provinsi pengelolaan DAS melalui pendekatan one river – one plan - one integrated management.
PJM 4
SUMBER DANA
BIAYA
INSTANSI PELAKSANA
APBN
30.000
Kementrian Pekerjaan Umum Dinas SDA Provinsi
2031
S/D
2027
2026
S/D
2022
2021
S/D
2017
2016
2015
2014
2013
2011
-
PJM 3
LOKASI 2012
PROGRAM UTAMA
NO
PJM 2
BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO
