PERATURAN DAERAH KABUPATEN JO MBANG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KA B UP A T E N JO M B AN G NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG

Diperbanyak oleh: PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 Telp. (0321) 861560 Jombang 61411

-2-

28 Oktober 2010

LEMBARAN DAERAH

SERI E

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010

NOMOR 7A

S AL IN AN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG, Menimbang

: a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2000-2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perubahan, perkembangan, serta kondisi riil pemanfaatan ruang; b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jombang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya ke dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

-3-

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

-4-

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722); 23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

-5-

24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

-6-

34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3934); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 3934); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 3732); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 4453); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 44. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

-7-

45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 47. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 48. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 49. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 51. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006; 52. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 53. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah; 55. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

-8-

57. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; 58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat; 59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh di Daerah; 61. Keputusan Menteri Energi Sumberdaya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst; 62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya; 63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 64. Keputusan Menteri Energi Sumberdaya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi; 65. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 66. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Raya R. Soerjo; 68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur; 69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur; 70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur; 71. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang.

-9-

Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang. 3.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. 5.

Bupati adalah Bupati Jombang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.

6.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. 8.

Wilayah adalah wilayah Kabupaten Jombang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;

9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- 10 -

14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam penataan ruang. 16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. 17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 21. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 23. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 24. Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan berkaitan dengan merealisasikan misi yang telah ditetapkan. 25. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

- 11 -

28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. 29. Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 30. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. 31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 32. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 33. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 34. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 35. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 36. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 37. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 38. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

- 12 -

39. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 40. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 41. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 42. Pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh rakyat dengan luas dan investasi terbatas. 43. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 44. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 45. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 46. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 47. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

- 13 -

48. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 49. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 50. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 51. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 52. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. 53. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL. 54. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 55. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 56. Frontage Road adalah jalan jalan disamping jalan utama yang berfungsi sebagai jalur lambat yang menuju atau dari jalan utama. 57. Ruang Manfaat Jalan atau Rumaja adalah bagian jalan yang terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman. 58. Ruang Milik Jalan atau Rumija adalah bagian jalan yang terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan. 59. Open Dumping adalah cara pengolahan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir. 60. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.

- 14 -

61. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi. 62. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara bupati dengan gubernur atau wali kota atau bupati lain, dan/atau bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 63. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 64. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang. 65. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 66. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum. 67. Peranserta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. BAB II RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 (1)

Lingkup ruang wilayah RTRW mencakup wilayah Kabupaten dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan seluas 1.159,50 km2 (seribu seratus lima puluh sembilan koma lima puluh kilometer persegi) atau 115.950 (seratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh) hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

(2)

Batas-batas wilayah RTRW sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan; b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang; c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.

- 15 -

Pasal 3 Lingkup muatan RTRW mencakup: a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah; b. Rencana struktur ruang wilayah; c. Rencana pola ruang wilayah; d. Penetapan kawasan strategis; e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Bagian Kedua Jangka Waktu Pasal 4 Jangka waktu berlakunya RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan dan dilakukan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 5 Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan: a. Pemerataan Perkembangan Wilayah Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara seimbang dan bersinergi; b. Kabupaten sebagai wilayah pengembangan kegiatan Agribisnis untuk meningkatkan potensi sumberdaya alam khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan; c. Kabupaten sebagai simpul transportasi dan distribusi untuk mengoptimalkan kedudukan Kabupaten yang dialui Jalan Bebas Hambatan, 2 (dua) Pintu Gerbang Jalan Bebas Hambatan, Jalan Arteri dan Kabupaten sebagai pintu kawasan Gerbangkertosusila; d. Wilayah yang berdaya saing tinggi dan berkepastian hukum dalam pemanfaatan ruang wilayah sehingga dapat menarik investasi di sektor pertanian, pariwisata, perkebunan, kehutanan dan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

- 16 -

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Pasal 6 Kebijakan dan strategi penataan ruang meliputi: a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah; b. Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah; dan c. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis. Pasal 7 (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: a. Pengembangan pusat kegiatan yang mengarahkan pemerataan pusat perkotaan secara berhierarki dan mendorong pemerataan perkembangan wilayah; b. Pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan, keterkaitan sirkulasi lokal dengan sirkulasi regional dan nasional, meningkatkan keterkaitan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan; dan c. Pengembangan sistem sarana dan prasarana melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air dan prasarana lingkungan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah, peningkatan optimalisasi pelayanan yang mendukung keberlanjutan pemanfaatan ruang wilayah. (2) Strategi Pengembangan pusat kegiatan yang mengarahkan pemerataan pusat perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ; a. Membentuk pusat kegiatan perkotaan secara berhirarki yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; b. Membentuk kawasan agropolitan dan pusat kegiatan agropolitan yang bersinergi dengan pusat kegiatan perkotaan; c. Meningkatkan pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan di pusat - pusat kegiatan, yang meningkatkan peran pusat kegiatan sebagai koleksi dan distribusi kegiatan perkotaan dan kegiatan perdesaan yang meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;

- 17 -

d. Membentuk pusat kegiatan di kawasan agropolitan sebagai pusat pengembangan agribisnis; e. Membentuk desa pusat pertumbuhan sebagai PPL; f. Peningkatan fasilitas perkotaan di desa pusat pertumbuhan untuk mempercepat pemerataan perkembangan wilayah di kawasan perdesaan dan untuk mempercepat terbentuknya kawasan agropolitan. (3) Strategi perwujudan sistem jaringan jalan yang dapat meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Menata keterhubungan antara sirkulasi jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri dan jalan bebas hambatan; b. Mengembangkan jalan lingkar kabupaten; c. Mengembangkan jalan lokal primer sebagai jalur keterkaitan kebutuhan proses produksi dan distribusi hasil pertanian antar perdesaan serta antar perdesaan dengan perkotaan; d. Mengembangkan jalan desa sebagai jalan usaha tani untuk peningkatan akses dan jaringan keterhubungan antar kawasan produksi dan pusat distribusi; e. Meningkatkan jaringan jalan di kawasan agropolitan untuk memudahkan pergerakan dan kegiatan; f. Meningkatkan jaringan lokal primer yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar PKL, PKLp, PPK dan PPL. (4) Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi : a. Strategi perwujudan sistem prasarana transportasi di Kabupaten, dengan melakukan: 1. Pengembangan angkutan massal kabupaten yang bersinergi dengan angkutan massal perkotaan Gerbangkertosusila; 2. Penataan sarana dan prasarana transportasi yang memudahkan distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya. b. Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi, dengan melakukan : 1. Pengembangan prasarana telekomunikasi hingga mencapai kawasan perdesaan khususnya di desa tertinggal;

- 18 -

2. Penataan jaringan nirkabel dalam bentuk BTS bersama di beberapa lokasi secara proporsional berdasarkan cakupan wilayah jangkauan pelayanan. c. Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana energi, dengan mengembangkan : 1. Keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; 2. Sumber energi alternatif antara lain berupa mikrohidro dan biogas di kawasan perdesaan. d. Strategi perwujudan sistem jaringan sumberdaya air, dengan melakukan : 1. Konservasi Sungai Brantas; 2. Peningkatan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air; 3. Penetapan zona pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai, cekungan air tanah dan mata air pada zona kawasan lindung, tidak diijinkan pemanfaatan sumberdaya air untuk fungsi budidaya, termasuk juga untuk penambangan; 4. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk mendukung pengurangan potensi bencana banjir dan keberlanjutan ketersedian air baku di wilayah kabupaten; 5. Pemantapan sisten jaringan irigasi di kawasan pertanian; 6. Pengembangan jaringan air bersih di kawasan perdesaan; 7. Pengaturan sistem drainase untuk mencegah terjadinya rawan bencana banjir. e. Strategi perwujudan Sistem Penanganan Persampahan, dengan melakukan : 1. Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan; 2. Pengalokasian tempat pembuangan akhir sesuai dengan persyaratan teknis; 3. Pengendalian volume persampahan, yang dapat dilakukan melalui daur ulang dan komposting pada skala kawasan atau TPS dan rumah tangga dengan sistem 3R (recycle, reduce, dan reuse); 4. Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan.

- 19 -

f. Strategi perwujudan sistem jaringan drainase, dengan melaksanakan : 1. Penataan sistem drainase perkotaan; 2. Pengaturan sistem drainase mengikuti jaringan jalan dan mengikuti perkembangan pembangunan perumahan; 3. Pembuatan saluran drainase yang mengarah ke saluran drainase primer; 4. Pengembangan sarana prasarana pendukung drainase untuk mewujudkan perkembangan wilayah secara sinergi dan sesuai dengan kebutuhan pengembangannya. g. Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana limbah, dengan upaya : 1. Pengembangan sistem pengolahan limbah terpadu di kawasan industri; 2. Penataan sistem pengolahan air limbah domestik secara terpusat di kawasan perkotaan; 3. Penataan sistem pengelolaan limbah di kawasan industri kecil yang menghasilkan limbah; 4. Pemanfaatan limbah kegiatan peternakan dan pertanian sebagai sumber energi alternatif atau input kegiatan lain. Pasal 8 Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi: a. Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung; dan b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya. Pasal 9 (1) Kebijakan pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi: a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Penegasan batas nyata pemanfaatan kawasan lindung melalui pengukuhan dan penetapan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya; b. Penataan kembali kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya yang menyimpang dari fungsi perlindungan; c. Pengelolaan kawasan lindung secara terpadu.

- 20 -

(3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Perlindungan terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; b. Perlindungan terhadap kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; c. Pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; d. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; e. Pengembangan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi terhadap bencana di kawasan rawan bencana; f. Pengendalian dan pencegahan kegiatan budidaya di kawasan lindung, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung; g. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di kawasan lindung seperti penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan bencana alam; dan h. Pengendalian fungsi lindung pada kawasan bekas pertambangan. Pasal 10 (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. Perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; c. Penetapan lahan pertanian berkelanjutan untuk mendukung swasembada beras dan menjadikan Kabupaten Jombang sebagai sentra beras di Provinsi Jawa Timur; d. Penyediaan ruang untuk investasi sektor industri, pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan.

- 21 -

(2) Strategi perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi: a. Pengembangan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; b. Pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; d. Penetapan ruang untuk kegiatan industri yang terpisah dari kawasan perumahan; dan e. Penataan ruang untuk perdagangan, perumahan, pertanian, dan pengembangan obyek wisata. (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Pembatasan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; b. Pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; c. Penguatan terhadap tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta penguatan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; d. Penataan ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan; e. Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung; f. Penyelesaian masalah tumpang tindih hutan produksi dengan kegiatan budidaya lainnya seperti pertambangan dan pertanian; g. Pengendalian perluasan tanaman perkebunan dan pertanian untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan h. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi kawasan lindung. (4) Strategi penetapan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung swasembada beras dan menjadikan Kabupaten Jombang sebagai sentra beras di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Penegasan batas nyata lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan agar tidak mengalami konversi menjadi lahan terbangun; b. Pengembangan prasarana pengairan; c. Ekstensifikasi sawah dengan atau tanpa memanfaatkan lahan kering;

- 22 -

d. Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi yang dikonversi untuk kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai dengan potensinya; e. Pengendalian kegiatan budidaya lainnya agar tidak mengganggu lahan pertanian yang potensial; dan f. Penyelesaian masalah tumpang tindih lahan pertanian dengan kegiatan budidaya lain. (5) Strategi menyediakan ruang untuk investasi sektor industri, pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Pengembangan kawasan peruntukan industri dalam bentuk peruntukan industri besar, menengah, dan sentra industri kecil; b. Penataan ruang kawasan pariwisata; c. Pengembangan obyek dan fasilitas pariwisata; d. Peremajaan dan perluasan areal tanaman perkebunan dan pertanian; e. Pengembangan wilayah-wilayah tanaman perkebunan dan pertanian sesuai dengan potensi/kesesuaian lahannya secara optimal; dan f. Pengembangan pola hutan tanaman industri. Pasal 11 (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, meliputi: a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan; b. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efisien dan mendorong peran wilayah kabupaten dalam pengembangan wilayah provinsi dan nasional; dan c. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata dan adil. (2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten yang berfungsi lindung;

- 23 -

b. Pencegahan terhadap pemanfaatan ruang di kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; c. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan; d. Pembatasan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya; e. Pengembangan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berfungsi sebagai zona pemisah antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan f. Rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten. (3) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam rangka pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efisien guna mendorong peran wilayah Kabupaten dalam perkembangan wilayah provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif; c. Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan; d. Pengelolaan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; e. Intensifikasi promosi peluang investasi; f. Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; dan g. Pemberlakuan insentif dan stimulan untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis. (4) Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan; b. Pembukaan dan perluasan akses serta peningkatan sarana pelayanan komunikasi dan transportasi antara kawasan tertinggal dengan pusat pertumbuhan wilayah; c. Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;

- 24 -

d. Peningkatan akses masyarakat ke sumber-sumber pembiayaan; e. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi; dan f. Penyiapan infrastruktur pendukung bagi pengembangan kawasan strategis. BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Pasal 12 (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi: a. Rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten;dan b. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah. (2) Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten meliputi ; a. Rencana struktur kegiatan wilayah kabupaten; b. Rencana sistem dan fungsi perwilayahan; c. Rencana distribusi penduduk; d. Rencana distribusi fasilitas; e. Sistem pusat kegiatan; dan f. Sistem agropolitan. (3) Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi: a. Sistem jaringan prasarana transportasi darat; b. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi; c. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air; d. Sistem jaringan prasarana energi; dan e. Sistem jaringan prasarana lingkungan. Bagian Kesatu Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Paragraf Kesatu Rencana Struktur Kegiatan Wilayah Pasal 13 (1) Rencana struktur kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Kegiatan sektor pertanian; b. Kegiatan sektor kehutanan dan perkebunan; c. Kegiatan sektor industri; d. Kegiatan sektor perdagangan; e. Kegiatan sektor pariwisata; f. Kegiatan sektor transportasi; g. Kegiatan sektor pertambangan;dan h. Kegiatan pendidikan.

- 25 -

(2) Rencana pengembangan kegiatan sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura; b. Sub sektor peternakan; dan c. Sub sektor perikanan. (3) Rencana pengembangan kegiatan sektor perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi: a. Sub sektor kehutanan;dan b. Sub sektor perkebunan yang terdiri dari kegiatan budidaya tanaman komoditas perkebunan dan pengelolaan institusi perkebunan. (4) Rencana pengembangan kegiatan sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Industri pengolahan yang merupakan industri besar; b. Industri manufaktur;dan c. Agroindustri. (5) Rencana pengembangan kegiatan sektor perdagangan, meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d: a. Perdagangan agribisnis;dan b. Perdagangan umum. (6) Rencana pengembangan kegiatan sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. Wisata buatan; b. Wisata kesenian dan budaya; c. Wisata belanja; d. Wisata alam; e. Wisata minat khusus; f. Wisata religius;dan g. Kerajinan tangan. (7) Rencana pengembangan kegiatan sektor transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. Transportasi jalan raya;dan b. Transportasi perkeretaapian. (8) Rencana pengembangan kegiatan sektor pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diarahkan untuk ekploitasi potensi tambang migas terutama yang ada di Blok Gunting. (9) Rencana pengembangan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diarahkan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kegiatan : a. Pendidikan umum dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi;dan b. Pendidikan dalam bentuk pondok pesantren.

- 26 -

Paragraf Kedua Sistem dan Fungsi Perwilayahan Pasal 14 (1) Rencana sistem perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam 5 (lima) Wilayah Pengembangan (WP) yang meliputi: a. WP Jombang dengan pusat di Perkotaan Jombang; b. WP Mojoagung dengan pusat di Perkotaan Mojoagung; c. WP Ploso dengan pusat di Perkotaan Ploso; d. WP Bandar Kedungmulyo dengan pusat di Perkotaan Bandarkedungmulyo; dan e. WP Mojowarno dengan pusat di Perkotaan Mojowarno. (2) WP Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah administrasi Kecamatan Jombang, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Diwek; (3) WP Mojoagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, dan Kecamatan Kesamben; (4) WP Ploso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi wilayah administrasi Kecamatan Ploso, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Plandaan; (5) WP Bandar Kedungmulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi wilayah administrasi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Perak, dan Kecamatan Gudo;dan (6) WP Mojowarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, dan Kecamatan Ngoro. Pasal 15 (1) Fungsi setiap WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Fungsi WP Jombang adalah: 1. Merupakan wilayah pengembangan kawasan perkotaan yang berperan sebagai Ibu Kota Kabupaten; 2. Sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan skala kabupaten. b. Fungsi WP Mojoagung adalah: 1. Berperan sebagai wilayah pengembangan kawasan perekonomian terpadu skala kabupaten; 2. Sebagai pusat koleksi dan distribusi skala kabupaten.

- 27 -

c. Fungsi WP Ploso adalah: 1. Sebagai wilayah pengembangan kegiatan perkotaan dan pertanian di bagian utara Kabupaten; 2. Merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri skala besar dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan. d. Fungsi WP Bandarkedungmulyo adalah: 1. Sebagai wilayah pengembangan pusat permukiman perkotaan di bagian selatan Kabupaten; 2. Sebagai kawasan industri kecil hingga menengah. e. Fungsi WP Mojowarno adalah: 1. Sebagai pusat pengembangan kawasan agropolitan tingkat Kabupaten; 2. Sebagai wilayah pengembangan potensi sumberdaya alam dan wilayah pengembangan pariwisata di wilayah kabupaten serta pusat penelitian dan pendidikan dalam rangka pengembangan SDM yang diarahkan pada sektor agribisnis. (2) Kegiatan utama yang dikembangkan di setiap WP ditetapkan sebagai berikut: a. Kegiatan utama yang dikembangkan WP Jombang meliputi: 1. Kegiatan ekonomi yang berupa pengembangan sektor perdagangan dan industri secara terbatas pada lokasi yang telah ada dengan skala kegiatan sampai dengan menengah serta luasan lokasi secara terbatas; 2. Kegiatan non ekonomi yang ditata sebagai konsekuensi dari peran dan fungsi WP sebagai pusat pelayanan skala kabupaten berupa kegiatan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan skala kabupaten. b. Kegiatan utama yang dikembangkan WP Mojoagung meliputi: perdagangan, transportasi, industri dan pergudangan; c. Kegiatan utama yang dikembangkan WP Ploso meliputi: industri, perdagangan, perkebunan dan kehutanan, pariwisata dan pertanian; d. Kegiatan utama yang dikembangkan WP Bandarkedungmulyo meliputi industri, perdagangan dan pertanian;dan e. Kegiatan utama yang dikembangkan WP Mojowarno meliputi: perkebunan, pariwisata, kehutanan, agroindustri, dan pertanian.

- 28 -

Paragraf Ketiga Rencana Distribusi Penduduk Pasal 16 Rencana Distribusi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c adalah rencana distribusi penduduk di setiap WP adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Materi Teknis RTRW yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf Keempat Rencana Distribusi Fasilitas Pasal 17 Rencana Distribusi Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d adalah penataan distribusi fasilitas secara berhirarki di setiap pusat kegiatan yang meliputi : a. Distribusi fasilitas perdagangan ditetapkan sebagai berikut: 1. Pusat kegiatan perdagangan bentuk pasar, ruko, plasa dan mall diarahkan di Perkotaan Jombang; 2. Fasilitas perdagangan berupa pasar kabupaten dikembangkan di Perkotaan Mojoagung yang terpadu dengan fasilitas pergudangan dan terminal penumpang; 3. Pasar untuk pusat agribisnis khususnya hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan agroindustri diarahkan di Perkotaan Mojowarno dan Kabuh; 4. Pusat Pasar Hewan dikembangkan di Perkotaan Ngoro;dan 5. Perdagangan pasar lokal tingkat kecamatan dikembangkan di perkotaan kecamatan. b. Distribusi fasilitas pendidikan ditetapkan sebagai berikut: 1. Pendidikan tinggi diarahkan di pusat permukiman Perkotaan Jombang;dan 2. Rencana fasilitas pendidikan tingkat dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas dikembangkan pada perkotaan kecamatan. c. Distribusi fasilitas kesehatan ditetapkan sebagai berikut: 1. Rencana fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit umum tipe B dan tipe C diarahkan untuk dikembangkan di Perkotaan Jombang; 2. Rencana fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit umum tipe D dikembangkan di Perkotaan Ploso dan Perkotaan Mojoagung;dan 3. Rencana fasilitas kesehatan yang terdiri dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dikembangkan di tiap Ibukota Kecamatan dan Desa Pusat Pertumbuhan.

- 29 -

Paragraf Kelima Rencana Sistem Pusat Kegiatan Pasal 18 Rencana Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri dari : a. PKL (Pusat Kegiatan Lokal); b. PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi); c. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan);dan d. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan); Pasal 19 (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah Perkotaan Jombang. (2) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi: a. Perkotaan Mojoagung; b. Perkotaan Ploso; c. Perkotaan Bandarkedungmulyo dan Perkotaan Perak;dan d. Perkotaan Mojowarno. Pasal 20 (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi perkotaan kecamatan yang melayani satu kecamatan. (2) PPK di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kawasan perkotaan : Tembelang, Peterongan, Jogoroto, Plandaan, Kabuh, Ngusikan, Kudu, Sumobito, Kesamben, Ngoro, Bareng, Wonosalam, Gudo, Perak dan Megaluh. Pasal 21 (1) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah pusat pelayanan di kawasan perdesaan yang melayani beberapa desa dan merupakan Desa Pusat Pertumbuhan di Kawasan Perdesaan. (2) PPL di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi : a. Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang; b. Desa Watugaluh Kecamatan Diwek; c. Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan; d. Desa Tanjungwadung Kecamatan Kabuh; e. Desa Mojodanu Kecamatan Ngusikan; f. Desa Munungkerep Kecamatan Kudu; g. Desa Jombok Kecamatan Kesamben; h. Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno;

- 30 -

i. j. k. l.

Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro; Desa Karangan Kecamatan Bareng; Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam; dan Desa Balongsari Kecamatan Megaluh. Paragraf Keenam Rencana Sistem Agropolitan Pasal 22

Pengembangan sistem agropolitan meliputi : a. Rencana Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya disebut SKPP; b. Sistem Kegiatan Agropolitan; c. Hierarki pusat pelayanan Kawasan Agropolitan;dan d. Rencana pengembangan sarana dan prasarana agropolitan. Pasal 23 (1) SKPP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan sebagai berikut: a. SKPP I Mojowarno, ditetapkan dengan ketentuan: 1. SKPP I Mojowarno meliputi Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng dan Kecamatan Ngoro; 2. Pengembangan kegiatan pertanian, meliputi: a) Pusat pengembangan komoditas pertanian; b) Pusat informasi dan pergudangan; c) Penyediaan fasilitas akomodasi yang ditunjang oleh aktivitas jasa informasi dan transportasi; d) Peningkatan produktivitas pertanian; e) Pengembangan agroindustri; f) Pengembangan agribisnis : berupa jasa-jasa perbankan/bantuan permodalan untuk pengembangan pertanian; g) Pengembangan agrowisata berupa perkebunan;dan h) Pengembangan fasilitas pendukung wisata. 3. Pengembangan prasarana pertanian, meliputi: a) Balai penelitian dan pengembangan pertanian; b) Pusat pelatihan dan penyuluhan pertanian; c) Pergudangan dan distribusi pupuk dan bibit; d) Industri pengolahan dan pengemasan hasil pertanian; e) Bank perkreditan/simpan pinjam; f) Pasar utama hasil kegiatan pertanian;dan g) Pusat informasi dan akomodasi wisata. b. SKPP II Mojoagung, ditetapkan dengan ketentuan: 1. SKPP II Mojoagung meliputi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben;

- 31 -

2. Pengembangan kegiatan pertanian sebagai kawasan produksi utama pembentukan sentra beras;dan 3. Pengembangan prasarana pertanian, yang teridiri dari pergudangan, pusat koleksi tanaman pangan dan perkebunan. c. SKPP III Ploso, ditetapkan dengan ketentuan: 1. SKPP III Ploso meliputi: Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Plandaan; 2. Pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi pengolahan hasil pertanian, komoditas perkebunan dan pusat koleksi;dan 3. Pengembangan prasarana pertanian, yang meliputi industri dan pergudangan. (2) SKPP terbagi dalam perwilayahan unit klaster dan unit distrik. (3) Unit klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan berdasarkan keterkaitan agribisnis dari sub sektor hulu hingga hilir yang terdiri dari beberapa unit distrik. (4) Unit distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terdiri dari beberapa kawasan produksi yang mempunyai sektor unggulan tertentu. Pasal 24 Rencana pengembangan kegiatan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi: a. Kegiatan produksi hasil pertanian, yang terdiri dari: 1. Pertanian tanaman pangan; 2. Perkebunan (buah, tanaman obat); 3. Peternakan; 4. Perikanan; dan 5. Produksi Hasil Hutan. b. Agroindustri yang berlokasi di pusat-pusat WP, dan memungkinkan adanya aglomerasi untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan pelayanan sarana dan prasarana; c. Agribisnis, yang berlokasi di pusat SKPP dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam kaitan dengan forward linkage dan backward linkage; dan d. Agrowisata, yang berlokasi baik di kawasan perkotaan maupun pusat perdesaan. Pasal 25 (1) Hirarki pusat pelayanan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi : a. Kawasan penghasil bahan baku;

- 32 -

b. c. d. e.

Pusat pengumpul bahan baku; Pusat pelayanan kawasan atau klaster; Agropolitan center;dan Pusat pasar regional.

(2) Kawasan penghasil bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan produksi di kawasan perdesaan dengan cakupan wilayah satu desa atau lebih dan ditetapkan mempunyai potensi unggulan. (3) Pusat pengumpul bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pusat kegiatan di kawasan perdesaan yang menjadi pusat koleksi dan distribusi bagi beberada kawasan produksi. (4) Pusat pengumpul bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang secara hierarki terkait dalam sistem pusat kegiatan perkotaaan dan ditetapkan sebagai desa pusat pertumbuhan dan direncanakan terdapat fasilitas agropolitan berupa pasar pengumpul setingkat pasar desa. (5) Pusat pelayanan kawasan atau klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yang melayani beberapa desa yang terkait dalam sebuah sistem agribisnis yang dilengkapi dengan fasilitas agropolitan yang melayani lingkup wilayah klaster. (6) Pusat Pelayanan Kawasan atau klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hierarki perkotaan kabupaten adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang dilengkapi dengan fasilitas agropolitan yang melayani dalam lingkup wilayah klaster. (7) Agropolitan Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pusat Kegiatan SKPP, yang di dalam hirarki perkotaan kabupaten berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp). (8) Pusat Pasar Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pusat distribusi skala kabupaten yang terdapat di Perkotaan Mojoagung. Pasal 26 Rencana pengembangan sarana dan prasarana agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi: a. Pengembangan jaringan irigasi khususnya pada pengembangan kawasan pertanian lahan basah berupa peningkatan dari irigasi non-teknis atau ½ (setengah) teknis ke teknis.

- 33 -

b. Pengembangan jaringan jalan yang merupakan jaringan antar pusat-pusat desa menuju pusat kegiatan dan jalan usaha tani. c. Pengembangan jaringan kelistrikan untuk menunjang kegiatan agroindustri pada masing-masing pusat SKPP khususnya untuk keperluan dunia industri. d. Pengembangan sarana pendukung kegiatan sub sektor hulu sampai dengan sub sektor hilir, sarana pengembangan SDM dan kelembagaan. Bagian Kedua Rencana Sistem Prasarana Wilayah Pasal 27 Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi: a. Sistem jaringan prasarana transportasi; b. Sistem jaringan prasarana energi; c. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air; d. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;dan e. Sistem jaringan prasarana lingkungan. Paragraf Kesatu Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Pasal 28 Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas : a. sistem jaringan jalan; dan b. sistem jaringan jalur kereta api. Pasal 29 (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah sistem jaringan jalan umum yang meliputi jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, terminal, dan angkutan umum. (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Jalan TOL atau bebas hambatan;dan b. Jalan arteri primer. (3) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. Jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jalan bebas hambatan Kertosono - Jombang - Mojokerto Surabaya yang melintas di Kabupaten Jombang sepanjang 36,2 (tiga puluh enam koma dua) kilometer;

- 34 -

b. 2 (dua) pintu Jalan Bebas Hambatan di Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Bandarkedungmulyo beserta jalan penghubung menuju jalan arteri;dan c. Lokasi yang ditetapkan sebagai tempat peristirahatan di jalur jalan bebas hambatan. (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Jaringan jalan arteri dengan sistem primer yaitu ruas jalan Surabaya - Mojokerto - Jombang - Kertosono - Nganjuk yang melintasi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Perak dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo;dan b. Rencana jalan lingkar luar wilayah Kabupaten Jombang yang menghubungkan PKLp Mojoagung - PKLp Mojowarno - PKLp Bandarkedungmulyo, yang akan diwujudkan secara bertahap setelah ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. (5) Jaringan jalan provinsi sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah jalan kolektor dengan sistem primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, yang meliputi ruas jalan Kandangan - Pulorejo - Jombang - Ploso Babat melalui Kecamatan Ngoro, Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kabuh. (6) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan jalan strategis kabupaten, jalan lokal primer dan jalan desa. (7) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghubungkan secara berdaya guna antara PKL/PKLp, PPK dan PPL, yang meliputi: a. Perkotaan Ploso, yang dihubungkan dengan peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Kecamatan PlandaanKecamatan Ploso - Kecamatan Ngusikan - Kecamatan Kudu - Kecamatan Kabuh; b. Perkotaan Mojowarno, yang dihubungkan dengan peningkatan sistem jaringan jalan yang menghubungkan Kecamatan Ngoro – Kecamatan Mojowarno - Kecamatan Bareng - Kecamatan Wonosalam; c. Perkotaan Bandar Kedungmulyo direncanakan dengan sistem pergerakan yang menghubungkan Kecamatan Bandar Kedungmulyo - Kecamatan Perak - Kecamatan Megaluh - Kecamatan Gudo;

- 35 -

d. Jembatan penghubung, yang menghubungkan Kecamatan Megaluh - Kecamatan Plandaan dan Kecamatan Ngusikan - Kecamatan Kesamben; e. Jalan frontage pada sekitar rel kereta api dan jalan tol. Jalan frontage yang terdapat pada sekiar rel kereta api melewati Kecamatan Sumobito, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Perak, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Jalan frontage yang terdapat pada sekitar jalan tol melewati Kecamatan Kesamben, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Jombang, Kecamatan Megaluh, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo. (8) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah jaringan jalan di kawasan perdesaan yang dikembangkan menjadi jalan lokal primer, yang meliputi ruas jalan: a. Menghubungkan Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang dengan pusat pelayanan kawasan dan Perkotaan Jombang; b. Menghubungkan Desa Watugaluh Kecamatan Diwek dengan pusat pelayanan kawasan dan Perkotaan Jombang; c. Menghubungkan Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan dengan pusat pelayanan kawasan dan Perkotaan Jombang; d. Menghubungkan Desa Tanjungwadung Kecamatan Kabuh dengan pusat pelayanan kawasan dan Perkotaan Ploso; e. Menghubungkan Desa Mojodanu Kecamatan Ngusikan dengan pusat pelayanan kawasan dan Perkotaan Ploso; f. Menghubungkan Desa Munungkereb Kecamatan Kabuh dengan pusat pelayanan kawasan dan Perkotaan Ploso; g. Menghubungkan Desa Jombok Kecamatan Kesamben dengan pusat pelayanan kawasan dan Perkotaan Mojoagung; h. Menghubungkan Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno dengan pusat pelayanan kawasan dan Perkotaan Mojowarno; i. Menghubungkan Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro dengan pusat pelayanan kawasan dan Perkotaan Mojowarno; j. Menghubungkan Desa Karangan Kecamatan Bareng dengan pusat pelayanan kawasan dan Perkotaan Mojowarno;dan k. Menghubungkan Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam dengan pusat pelayanan kawasan dan Perkotaan Mojowarno. l. Menghubungkan Desa Balongsari Kecamatan Megaluh dengan pusat pelayanan kawasan dan perkotaan Bandar Kedungmulyo.

- 36 -

(9) Jaringan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan di kabupaten yang meliputi : a. Arahan pengembangan terminal penumpang tipe B di PKLp Mojoagung dan terminal tipe A di Perkotaan Jombang yang merupakan terminal berskala regional; b. Arahan pengembangan terminal barang di Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Perak;dan c. Arahan pengembangan fasilitas transfer atau halte yang terdapat di PKL, PKLp dan PPK, meliputi Kecamatan Jombang, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Gudo dan Kecamatan Megaluh. (10) Jaringan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaringan angkutan umum yang melayani pergerakan wilayah, meliputi: a. Jalur angkutan umum antar kota/kabupaten antar provinsi; b. Jalur angkutan umum antar kota/kabupaten dalam provinsi; c. Jaringan trayek perkotaan penghubung kawasan perkotaan : Perkotaan Jombang, Perkotaan Peterongan, Perkotaan Jogoroto, Perkotaan Plandaan, Perkotaan Ploso, Perkotaan Kabuh, Perkotaan Ngusikan, Perkotaan Kudu, Perkotaan Sumobito, Perkotaan Kesamben, Perkotaan Mojowarno, Perkotaan Ngoro, Perkotaan Bareng, Perkotaan Wonosalam, Perkotaan Bandar Kedungmulyo, Perkotaan Gudo dan Perkotaan Megaluh; dan d. Jalur trayek perdesaan penghubung pusat-pusat perdesaan yang meliputi : Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang, Desa Watugaluh Kecamatan Diwek, Desa Ngrandulor Kecamatan Peterongan, Desa Tanjungwadung Kecamatan Kabuh, Desa Mojodanu Kecamatan Ngusikan, Desa Munungkereb Kecamatan Kabuh, Desa Jombok Kecamatan Kesamben, Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno, Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro, Desa Karangan Kecamatan Bareng Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam, dan Desa Balongsari Kecamatan Megaluh. Pasal 30 (1)

Sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b adalah jaringan jalur kereta api umum, dan stasiun kereta api.

- 37 -

(2)

Sistem jaringan transportasi kereta api umum meliputi: a. Jalur Tengah Perkeretaapian : Surabaya (Semut) Surabaya (Gubeng) - Wonokromo - Jombang - Kertosono - Nganjuk - Madiun - Solo; b. Arahan pengembangan jalur rel kereta api ganda (double track) dan komuter ditujukan pada jalur-jalur perkeretaapian : Surabaya - Mojokerto - Jombang; c. Arahan konservasi jalur perkeretaapian mati ditujukan pada jalur-jalur perkeretaapian mati potensial Babat – Jombang.

(3)

Rencana pengembangan stasiun kereta api meliputi Stasiun Jombang (Kecamatan Jombang) dan Stasiun Sembung (Kecamatan Perak). Paragraf Kedua Sistem Jaringan Prasana Energi Pasal 31

(1)

Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas: a. Jaringan pipa gas; b. Jaringan transmisi tenaga listrik; dan c. Gardu induk.

(2)

Jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Perak, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Mojoagung yang dikembangkan untuk: a. Menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau b. Menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen khususnya pada kawasan industri besar di Kecamatan Ploso.

(3)

Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut : a. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan; b. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan terisolasi; c. Melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, hutan, persawahan, perkebunan dan jalur transportasi;

- 38 -

d. Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman; e. Merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, dan kabel bawah tanah; dan f. Menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kiloVolt. (4)

Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yang menggunakan kawat saluran udara dan kabel bawah tanah.

(5)

Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi gardu induk di Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Tembelang.

(6)

Pembangunan pembangkit listrik alternatif meliputi pembangkit listrik tenaga air di sekitar Sungai Brantas maupun yang berasal dari Waduk Beng dan Waduk Jarak. Paragraf Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Pasal 32

(1)

Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi sungai, mata air, dan waduk untuk kegiatan jaringan irigasi pertanian dan perkebunan maupun jaringan air bersih permukiman, perdagangan dan jasa dan industri.

(2)

Wilayah Sungai Brantas di wilayah Kabupaten Jombang ditetapkan menjadi daya dukung utama bagi jaringan sumberdaya air yang terkait dengan: a. Sungai Brantas sebagai wilayah sungai strategis nasional; b. Gerbangkertosusila yang merupakan PKN di wilayah Jawa Timur; c. Pelayanan kawasan strategis nasional; d. Suplai kebutuhan air daerah irigasi di Jawa Timur seluas > (lebih dari) 14.000 (empat belas ribu) hektar; e. Kelangsungan dan ketersediaan air Sungai Brantas di wilayah Jawa Timur; dan f. Tingkat produksi di sektor pertanian secara luas di Jawa Timur.

- 39 -

(3)

Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian dari sistem pelayanan prasarana air wilayah adalah Sungai Brantas, Sungai Konto, Sungai Jarak, Sungai Pakel, Sungai Gunting, Sungai Marmoyo, Sungai Beng dan Sungai Ngotok Ring Kanal.

(4)

Sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimanfaatkan untuk melayani Wilayah terdiri dari 11 (sebelas) sumber mata air meliputi: a. 1 (satu) mata air di BKPH Ploso Barat, Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan; b. 1 (satu) mata air di BKPH Ploso Timur, Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh; c. 3 (tiga) mata air di BKPH Gedangan, Desa Japanan Kecamatan Mojowarno; d. 1 (satu) mata air di BKPH Gedangan, Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam; e. 2 (dua) mata air di BKPH Gedangan, Desa Kedung Lumpang Kecamatan Mojoagung; f. 2 (dua) mata air di BKPH Jabung, Desa Carang Wulung Kecamatan Wonosalam; g. 1 (satu) mata air di BKPH Jabung, Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam.

(5)

Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan menjadi bagian dari sistem prasarana sumberdaya air meliputi: a. Waduk Kepuhrejo, Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu; b. Waduk Grogol, Desa Katemas Kecamatan Kudu; c. Waduk Pelabuhan, Desa Pelabuhan Kecamatan Plandaan; d. Waduk Glugu, Desa Katemas Kecamatan Kudu; e. Waduk Mangunan dan Waduk Brumbung, Desa Mangunan Kecamatan Kabuh; f. Waduk Kradenan, Desa Genenganjasem Kecamatan Kabuh; g. Waduk Sempal, Waduk Karangjati dan Waduk Karangpakis, Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh; h. Waduk Ngabar, Desa Sumberteguh Kecamatan Kudu; i. Waduk Wadung, Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh; j. Waduk Bangsri, Desa Bangsri Kecamatan Plandaan; k. Waduk Beng, Desa Klitih Kecamatan Plandaan; l. Waduk Jarak, Desa Jarak Kecamatan Wonosalam; dan m. Waduk Sidowayah, Desa Mundusewu Kecamatan Bareng.

- 40 -

(6)

Waduk Beng di Desa Klitih Kecamatan Plandaan dan Waduk Jarak di Desa Jarak Kecamatan Wonosalam ditetapkan sebagai jaringan sumberdaya air strategis provinsi yang melayani Kabupaten Jombang dan wilayah kabupaten sekitarnya.

(7)

Rencana pengembangan sistem jaringan air bersih meliputi Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Perak dan Kecamatan Gudo.

(8)

Pengelolaan sumberdaya air ditempuh dengan cara: a. Meningkatkan kapasitas produksi sumberdaya air; b. Memperluas jaringan-jaringan yang sudah ada; c. Mencari sumber-sumber mata air yang ada dan mencukupi debitnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih khususnya di daerah rawan air bersih; d. Mengoptimalkan keberadaan sumur sebagai fasilitas penyediaan air bersih di desa-desa rawan air bersih; e. Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air, waduk dan daerah aliran sungai; f. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; dan g. Membangun dan memperbaiki pintu-pintu air. Paragraf Keempat Sistem Jaringan PrasaranaTelekomunikasi Pasal 33

(1)

Penyelenggaraan sitem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi: a. Sistem Jaringan Kabel; dan b. Sistem Jaringan Nirkabel.

(2)

Penyelenggaraan sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Kecamatan Kudu, Kecamatan Ploso, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Jombang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Perak, Kecamatan Gudo, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Wonosalam.

(3)

Penyelenggaraan jaringan nirkabel termasuk menara Base Transceiver Station (BTS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Tower tunggal, apabila digunakan untuk penempatan satu antena atau lebih oleh satu penyelenggara telekomunikasi; dan

- 41 -

b. Tower bersama, apabila digunakan untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi. (4)

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dlam bidang telekomunikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah, melalui upaya: a. Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern; b. Pembangunan teknologi telematika pada wilayah wilayah pusat pertumbuhan; c. Pembentukan jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten; dan d. Pengarahan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama pula.

(5)

Arahan pengembangan menara telekomunikasi diarahkan pada wilayah Kabupaten Jombang meliputi Kecamatan Jombang, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Perak, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Diwek, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Kudu, Kecamatan Bareng, Kecamatan Ploso, Kecamatan Gudo, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Plandaan, dan Kecamatan Kesamben. Paragraf Kelima Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan Pasal 34

Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdiri atas: a. Sistem jaringan persampahan; b. Sistem drainase; dan c. Sistem jaringan limbah. Pasal 35 (1)

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi: a. Penempatan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pelayanan yang bersifat pembagian wilayah pelayanan; b. Penampungan sementara secara terpusat pada tiap unitunit lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan; dan

- 42 -

c. Penyediaan fasilitas pemilahan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. (2)

Rencana pengembangan lokasi TPA terdapat di Kecamatan Ploso dan Kecamatan Mojoagung.

(3)

Dalam pembangunan TPA harus memenuhi kriteria aspek: a. Kondisi Geologi, dengan ketentuan: 1. Tidak berlokasi di zona holocene fault; dan 2. Tidak boleh di zona bahaya geologi. b. Kondisi hidrogeologi, dengan ketentuan: 1. Tidak boleh mempunyai muka air tanah < (kurang dari) 3 (tiga) meter; 2. Tidak boleh ada pada keluasan tanah lebih besar dari 10-6 (sepuluh pangkat minus enam) cm/detik; 3. Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 (seratus) meter di hilir aliran; dan 4. Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteriakriteria tersebut di atas, maka harus diadakan masukan teknologi. c. Kemiringan zona harus kurang dari 20% (dua puluh persen); d. Tidak boleh berlokasi pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun; e. Harus memenuhi syarat AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; f. Teknologi penanganannya ramah lingkungan; g. Untuk menghindari perembesan lindi terhadap air tanah perlu dilakukan: 1. Pemilahan sampah yang dilaksanakan pada sumber sampah; 2. Efisiensi dalam pengangkutan sampah; 3. Teknologi pengolahan sampah yang mengacu pada : prioritas kepada pengolahan sampah organik seperti proses bio fertilized, memaksimalkan sistem 3 R (reuse, recycle, reduce); 4. Pengolahan sampah menjadi sumber energi baru perlu dikembangkan; 5. Posisi sanitary landfill harus di bawah air tanah karena dapat menimbulkan polusi air yang menyebabkan bau, uap zat kimia beracun, bahan organik dan anorganik beracun serta bibit penyakit;

- 43 -

6. Pembangunan perumahan yang membangun 80 (delapan puluh) unit rumah harus menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), alat pengumpul, sedangkan pengangkutan dan pembuangan akhir sampah bergabung dengan yang sudah ada. Pasal 36 (1)

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi: a. Sistem jaringan drainase yang meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier; b. Sistem jaringan drainase yang disesuaikan dengan sistem drainase tanah yang ada dan tingkat peresapan air ke dalam penampang/profil tanah, serta arah aliran dengan memanfaatkan topografi wilayah; c. Pemeliharaan kelestarian sungai-sungai sebagai sistem drainase primer, melalui kegiatan normalisasi sungaisungai dan konservasi sempadan sungai.

(2)

Rencana pengembangan sistem jaringan drainase diarahkan pada jalan arteri primer dan jalan kolektor primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan, pusat permukiman real estate, serta lokasi rawan banjir yakni Desa Mojoduwur, Desa Japanan dan Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno.

(3)

Sistem jaringan drainase meliputi sistem jaringan drainase primer yang terdapat pada 44 (empat puluh empat) aliran kali/sungai yang melewati wilayah Kabupaten Jombang. Pasal 37

(1)

Sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi: a. Penggunaan septic-tank dan peresapan dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan; b. Kewajiban menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasian (sistem off-site) bagi pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar; dan c. Penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan fasilitas umum.

(2)

Rencana pengelolaan prasarana air limbah terdiri dari: a. Pengembangan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat; b. Pengadaan dan mengoptimalkan pelayanan sistem terpusat pada kawasan yang sudah dilayani sistem tersebut;

- 44 -

c. Pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel, restoran dan rumah tangga; dan d. Pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 38 (1)

Rencana pola ruang wilayah terdiri atas: a. Kawasan Lindung; dan b. Kawasan budidaya.

(2)

Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 39

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi: a. Kawasan hutan lindung; b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari : 1. Sempadan sungai; 2. Kawasan sekitar waduk/embung; 3. Kawasan sekitar mata air; dan 4. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; d. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari : 1. Taman hutan raya; dan 2. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; e. Kawasan rawan bencana alam yang terdiri dari : 1. Potensi gempa tektonik; 2. Rawan tanah longsor; 3. Rawan banjir; dan 4. Bahaya angin puting beliung.

- 45 -

Paragraf Kesatu Kriteria Kawasan Lindung Pasal 40 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penyumbang berjumlah nilai/skor 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih; dan c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut atau lebih. Pasal 41 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. Daerah yang memiliki curah hujan tinggi > 2000 (lebih dari dua ribu) mm pertahun; b. Daerah yang memiliki struktur tanah yang mudah meresapkan air, tingkat permeabilitas 27,7 (dua puluh tujuh koma tujuh) mm perjam; dan c. Daerah yang memiliki bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air secara besar-besaran, baik datar maupun berbukit dan/atau memiliki ketinggian 250 (dua ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut. Pasal 42 (1)

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 1 ditetapkan dengan kriteria: a. Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurangnya 5 (lima) meter pada bagian luar sepanjang kaki tanggul; b. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar minimal 5 (lima) meter dari kaki tanggul bagian luar; c. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 100 (seratus) meter dari tepi sungai; d. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; e. Sungai mempunyai anak sungai dan apabila terjadi perubahan fungsi dan peran sungai tersebut akan mempengaruhi ekosistem di sepanjang aliran yang ada; dan

- 46 -

f. Sungai yang turut memberikan kontribusi terhadap sistem sarana dan prasarana sumberdaya air, dan suplai terhadap pengembangan energi yang bersumber dari air. (2)

Kawasan sekitar waduk/embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 2 ditetapkan dengan kriteria: a. Daratan sepanjang tepian waduk atau embung yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk atau embung; dan b. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk atau embung tertinggi.

(3)

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 3 ditetapkan dengan kriteria: a. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan b. Wilayah dengan jarak minimal 200 (dua ratus) meter dari mata air.

(4)

Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 4 ditetapkan dengan kriteria: a. Memiliki fungsi sebagai mitigasi bencana, sosial dan ekologis; b. Penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik (milik pemerintah dan terbuka untuk umum) dan RTH privat (milik perorangan atau institusi); c. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) terdiri dari ruang terbuka hijau privat; d. Lokasi sasaran ruang terbuka hijau kawasan perkotaan termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/jalan yang berada di kawasan perkotaan; dan e. Persentase luas hutan kota ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Pasal 43

(1)

Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d angka 1 ditetapkan dengan kriteria: a. Merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau pun kawasan yang sudah berubah; b. Memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gejala alam; c. Mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat pemukiman penduduk;

- 47 -

d. Luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli dan/atau bukan asli; e. Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; dan f. Memiliki arsitektur bentang alam yang baik. (2)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d angka 2 ditetapkan dengan kriteria tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pasal 44

(1)

Kawasan potensi gempa tektonik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e angka 1 ditetapkan dengan kriteria adanya patahan berpotensi timbul gempa tektonik.

(2)

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e angka 2 ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

(3)

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e angka 3 ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

(4)

Kawasan rawan penyebaran bahaya angin puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e angka 4 ditetapkan dengan kriteria merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung. Paragraf Kedua Sebaran Kawasan Lindung Pasal 45

(1)

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan fungsinya maka kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung.

(2)

Kawasan Hutan Lindung seluas lindung 874,40 (delapan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh) Hektar terdapat di KPH Jombang seluas 871,20 (delapan ratus tujuh puluh satu koma dua puluh) Hektar dan KPH Kediri seluas 3,20 (tiga koma dua puluh) Hektar.

- 48 -

(3)

Pengelolaan kawasan hutan lindung diarahkan pada: a. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air; b. Perluasan hutan lindung terutama pada area yang mengalami alih fungsi; c. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa dan fauna dilindungi dapat lestari; d. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; e. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat/agroforestry yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil bukan kayu; serta f. Peningkatan kegiatan pariwisata alam/ekotourism, sekaligus menanamkan gerakan cinta alam. Pasal 46

(1)

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b meliputi kawasan resapan air.

(2)

Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, dan merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

(3)

Rencana pengembangan kawasan resapan air, meliputi: 30% (tiga puluh persen) dari DAS Sungai Brantas dan cekungan air tanah di BKPH Gedangan Kecamatan Wonosalam seluas 745 (tujuh ratus empat puluh lima) hektar yang memiliki kelerengan 25-40% (empat puluh persen).

(8)

Pengelolaan kawasan resapan air, meliputi : a. Pelarangan semua kegiatan budidaya di sekitar DAS Brantas yang dapat mengganggu dan merusak; b. Pengamanan bantaran sungai dari erosi dan longsor; c. Pembuatan turap di tempat tertentu untuk menjaga bahaya longsor; d. Penanaman vegetasi pelindung dan mampu menyerap dan menahan aliran air; e. Pembangunan jalan inspeksi di kiri-kanan sungai untuk sungai yang melalui permukiman; f. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; dan g. Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

- 49 -

Pasal 47 (1)

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 1 adalah: a. Kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai; dan b. Sempadan sungai meliputi Sungai Brantas dan 43 (empat puluh tiga) anak sungai Brantas dengan luas sempadan sungai 6.514,42 (enam ribu lima ratus empat belas koma empat puluh dua) hektar.

(2)

Ketentuan sempadan sungai adalah: a. Garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai berikut: 1. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan 2. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km2 (lima ratus kilometer persegi) atau lebih ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 km2 (lima ratus kilometer persegi) minimal 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; c. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut: 1. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; 2. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan 3. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai minimal 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

(3)

Pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah untuk: a. Arahan kegiatan daerah sepanjang aliran sungai, yang meliputi: 1. Pengembangan irigasi;

- 50 -

2. Pengembangan drainase;dan 3. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumberdaya air guna pengendalian banjir, pengendalian sedimen, pengembangan suplai air bersih perkotaan, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas air baku. b. Pengelolaan kawasan sempadan sungai antara lain dilakukan dengan: 1. Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan sungai dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai; 2. Bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan; 3. Sungai yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan dilakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; 4. Sungai yang memiliki arus deras dijadikan salah satu bagian dari wisata alam-petualangan seperti arung jeram, out bond, dan kepramukaan; 5. Sungai yang arusnya lemah dan bukan sungai yang menyebabkan timbulnya banjir dapat digunakan untuk pariwisata; serta 6. Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat digunakan untuk pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai. (4)

Kawasan sekitar waduk atau embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 2 adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau embung yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau embung, meliputi: a. Kawasan perlindungan setempat berupa waduk/embung seluas 32,26 (tiga puluh dua koma dua puluh enam) hektar yang tersebar di Kecamatan Kudu, Kecamatan Bareng, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Plandaan dan Kecamatan Wonosalam; b. Rencana pengembangan kawasan Waduk Beng di Desa Klitih Kecamatan Plandaan dan Waduk Jarak di Desa Jarak Kecamatan Wonosalam yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan penampungan air hujan;dan c. Sempadan kawasan sepanjang tepian waduk/embung yang lebarnya proporsional dengan bentuk fisik waduk/embung yaitu selebar 50 (lima puluh) meter, diukur dari titik pasang tertinggi kearah darat.

- 51 -

(5)

Pengelolaan kawasan sempadan waduk dilakukan dengan: a. Perlindungan sekitar waduk untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; b. Pemanfaatan waduk selain untuk irigasi, pengendali air, perikanan, sumber energi listrik juga untuk pariwisata. Untuk itu diperlukan pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya; c. Waduk yang digunakan untuk kepentingan pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada; d. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta e. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.

(6)

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 3, meliputi: a. Sempadan mata air seluas 34,60 (tiga puluh empat koma enam puluh) hektar yang terdapat di 11 (sebelas) mata air yang tersebar di Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Wonosalam; dan b. Kawasan perlindungan setempat sekitar mata air ditetapkan dengan radius 200 (dua ratus) meter.

(7)

Pengelolaan kawasan sekitar mata air meliputi kegiatan: a. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; b. Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi; c. Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga digunakan untuk pariwisata peruntukkannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri; d. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta e. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.

(8)

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 4 adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

- 52 -

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, meliputi: a. Ruang terbuka hijau perkotaan berfungsi sebagai hutan kota, yang ditetapkan dengan luasan sebesar 1.271,97 (seribu dua ratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh tujuh) hektar yang tersebar di Perkotaan Jombang, Ploso, Mojowarno, Mojoagung dan Bandar Kedungmulyo; b. Penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut: 1. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik (milik pemerintah dan terbuka untuk umum) dan RTH Privat (milik perorangan atau institusi); 2. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat; dan 3. Apabila luas ruang terbuka hijau baik publik maupun privat di perkotaan yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya; c. Arahan pemanfaatan ruang terbuka hijau perkotaan meliputi : taman perkotaan, lapangan olahraga, lapangan terbuka, hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, tempat pemakaman, pekarangan dan ruang terbuka produktif. (9)

Arahan pengelolaan kawasan terbuka hijau kota meliputi: a. Penambahan luasan kawasan terbuka hijau perkotaan hingga mencapai 30 % (tiga puluh persen); serta b. Pengawasan ketat terkait perubahan fungsi ruang terbuka hijau. Pasal 48

(1)

Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d angka 1 adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

(2)

Taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Taman Hutan Raya R. Soerjo yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Wonosalam bagian tenggara seluas 2.864,70 (dua ribu delapan ratus enam puluh empat koma tujuh puluh) hektar atau sebesar 10,27% (sepuluh koma dua puluh tujuh persen) dari luas Taman Hutan Raya di Provinsi Jawa Timur.

- 53 -

(3)

Pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo meliputi: a. Mengembalikan fungsi lindung terutama pada kawasan dengan kelerengan 40 % (empat puluh persen); b. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis; c. Memperbanyak reboisasi dengan melakukan penanaman pohon produktif yang dapat digunakan sebagai perlindungan disamping diambil hasilnya; dan d. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam.

(4)

Pengembangan kawasan taman hutan raya R. Soerjo dilakukan melalui upaya: a. Pengembalian fungsi lindung terutama pada kawasan dengan kelerengan 40 % (empat puluh persen) dan penetapan peraturan daerah tentang larangan mendirikan bangunan pada kawasan konservasi; b. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan yang selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis; c. Intensifikasi reboisasi dengan melakukan penanaman pohon produktif yang dapat digunakan sebagai perlindungan di samping diambil hasilnya; d. Pembukaan jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa cinta terhadap alam; dan e. Penetapan peruntukan ruang Tahura R. Soerjo sebagai hutan konservasi yang tidak dapat dialihfungsikan.

(5)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d angka 2 adalah kawasan dimana terdapat: a. Benda buatan manusia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; b. Benda buatan manusia yang mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; atau c. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

- 54 -

(6)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi: a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan non-gedung yaitu : Makam KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahid Hasyim, KH Abdurrahman Wahid, Makam Sayyid Sulaiman, Sendangmade, Goa Sigolo-golo, Candi Arimbi serta situs peninggalan Kerajaan Majapahit; b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan gedung meliputi: Kelenteng Hok San Kiong, Gereja Protestan GKJW Mojowarno.

(7)

Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi: a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan non-gedung, diwujudkan melalui kegiatan: 1. Pada kawasan sekitar situs/candi harus dikonservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya, berupa pembatasan pembangunan, pembatasan ketinggian, dan menjadikan candi tetap terlihat dari berbagai sudut pandang; 2. Pengembangan jalur wisata candi sebagai salah satu obyek wisata yang menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian benda purbakala dan tujuan pendidikan; 3. Meningkatkan pelestarian situs, candi dan artefak lain yang merupakan peninggalan sejarah; 4. Mengembangkan pencarian situs bersejarah terutama di Kabupaten Jombang; 5. Mendirikan museum purbakala sebagai sarana penelitian dan pendidikan bagi masyarakat; dan 6. Menjadikan lingkungan bangunan non-gedung sebagai obyek daya tarik wisata sejarah. b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan gedung, diwujudkan melalui kegiatan: 1. Melestarikan bangunan kuno yang masih terdapat di berbagai wilayah kabupaten; 2. Mempertahankan keaslian dari bangunan tersebut dengan modernisasi ke bentuk lain; 3. Memfungsikan bangunan tersebut sehingga dapat terkontrol dan terawat kelestariannya; dan 4. Perlindungan terhadap bangunan peninggalan sejarah tersebut, ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

- 55 -

Pasal 49 (1)

Kawasan potensi gempa tektonik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e angka 1 adalah kawasan yang berpotensi terdapat bencana akibat patahan lempeng bumi (bencana geologi) di sepanjang Sungai Brantas meliputi: Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Megaluh dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo.

(2)

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e angka 2 seluas 18.445,22 (delapan belas ribu empat ratus empat puluh lima koma dua puluh dua) hektar yang tersebar di Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Plandaan.

(3)

Upaya mitigasi pengurangan bencana longsor/erosi meliputi: a. Pengendalian pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya pada daerah rawan bencana; b. Mengurangi tingkat keterjalan lereng; c. Meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase baik air permukaan maupun air tanah; d. Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling; e. Penataan terasering dengan sistem drainase yang tepat; f. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat; g. Khusus untuk runtuhan batu dapat dibuatkan tanggul penahan baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit; h. Pengenalan daerah yang rawan longsor; i. Identifikasi daerah yang aktif bergerak, dapat dikenali dengan adanya rekahan-rekahan berbentuk ladam (tapal kuda); dan j. Melakukan relokasi pada kasus-kasus tertentu.

(4)

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e angka 3 seluas 1.585,72 (seribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh dua) hektar, meliputi Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Gudo, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Mojowarno, dan Kecamatan Diwek.

- 56 -

(5)

Upaya mitigasi penanganan kawasan rawan banjir meliputi : a. Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana direncanakan; b. Melakukan monitoring dan evaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir; c. Menyiapkan peta daerah rawan banjir dan lokasi pos pengamat debit banjir/ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir; d. Pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, untuk mengurangi bencana banjir pada tingkat debit banjir yang direncanakan; e. Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir; f. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air dan debit aliran air masuk ke dalam sistem pengaliran diantaranya adalah dengan reboisasi dan pembangunan sistem peresapan serta pembangunan bendungan/waduk; serta g. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan dapat membantu mengurangi terjadinya banjir.

(6)

Penyebaran bahaya angin puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e angka 4 merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung meliputi Kecamamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Perak, Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Ngoro.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 50 Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi: 1. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan 2. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap; b. Kawasan peruntukan hutan rakyat; c. Kawasan peruntukan pertanian meliputi; 1. Kawasan pertanian lahan basah; dan 2. Kawasan pertanian lahan kering; d. Kawasan peruntukan perkebunan; e. Kawasan peruntukan peternakan dan perikanan;

- 57 -

f. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi : 1. Pertambangan mineral terdiri dari : a) pertambangan mineral bukan logam; dan b) pertambangan batuan; 2. Pertambangan minyak dan gas bumi; g. Kawasan peruntukan industri meliputi : 1. Kawasan peruntukan industri besar; 2. Kawasan peruntukan industri sedang; dan 3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga; h. Kawasan peruntukan pariwisata meliputi: 1. Kawasan wisata alam; 2. Kawasan wisata budaya; dan 3. Kawasan wisata buatan; i. Kawasan peruntukan permukiman; j. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan k. Kawasan khusus pengembangan sektor informal. Paragraf Kesatu Kriteria Kawasan Budidaya Pasal 51 Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. Pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang kegiatan pemanfaatan kawasan jasa lingkungan, hasil kayu dan/atau bukan kayu, dan pemungutan hasil kayu dan/atau bukan kayu; b. Hutan produksi harus diupayakan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor; c. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi; d. Pemanfaatan ruang beserta sumberdaya hasil hutan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumberdaya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air hujan serta memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup; e. Parameter yang diperhatikan dan diperhitungkan dalam penetapan hutan produksi adalah lereng (kemiringan) lapangan, jenis tanah, dan intensitas hujan;

- 58 -

f. Berdasarkan hasil penjumlahan skoring ketiga parameter tersebut yaitu lereng, jenis lahan, dan intensitas hujan suatu wilayah hutan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai: 1. Hutan Produksi Tetap jika memenuhi syarat: a) memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai < 124 (kurang dari seratus dua puluh empat) b) tidak merupakan kawasan lindung; serta c) berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya. 2. Hutan Produksi Terbatas jika memenuhi syarat : a) memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) – 174 (seratus tujuh puluh empat); b) tidak merupakan kawasan lindung; c) mempunyai satuan bentangan sekurang-kurangnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar pada peta dengan ketelitian skala 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu); serta d) bisa berfungsi sebagai kawasan penyangga. Pasal 52 Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. Kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik; dan b. Luas minimal 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar dan mempunyai fungsi hidrologis/pelestarian ekosistem, luas penutupan tajuk minimal 50% (lima puluh persen) dan merupakan tanaman cepat tumbuh. Pasal 53 Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c ditetapkan dengan kriteria: a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; b. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan secara selektif tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat; c. Pemanfaatan kawasan pertanian untuk kegiatan pertanian tanaman hortikultura dan tanaman pangan/palawija; d. Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air; e. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah; dan f. Kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian lahan kering.

- 59 -

Pasal 54 Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d ditetapkan dengan kriteria: a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan; b. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan perkebunan menjadi peruntukan lain harus dilakukan secara selektif tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat; c. Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air; d. Produk perkebunan yang bersifat spesifik; dan e. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan. Pasal 55 Kawasan peruntukan peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e ditetapkan dengan kriteria: a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai usaha sampingan, cabang usaha, usaha pokok, maupun industri; b. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan budidaya perikanan; c. Sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan hasil perikanan; d. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup; e. Memiliki potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; dan f. Memiliki potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu. Pasal 56 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f meliputi bahan-bahan galian yang dibagi atas tiga golongan yaitu : a. bahan galian strategis; b. bahan galian vital; atau c. bahan galian yang tidak termasuk dalam kedua golongan di atas. (2) Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria: a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan; b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; c. Memiliki sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi; d. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; serta

- 60 -

e. Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. (3) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat ditetapkan dengan kriteria: a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai; b. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; c. Memiliki luas maksimal wilayah pertambangan rakyat sebesar 25 (dua puluh lima) hektar; d. Memiliki kejelasan jenis komoditas yang akan ditambang; dan e. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Pasal 57 Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g, ditetapkan dengan kriteria: a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri; b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; c. Tidak mengubah lahan produktif;dan d. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan industri secara keruangan dapat memberikan manfaat dalam : 1. Meningkatkan produksi hasil industri dan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya; 2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. Tidak mengganggu fungsi lindung; 4. Tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam; 5. Meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. Meningkatkan kesempatan kerja; 8. Meningkatkan peluang dan kegiatan ekspor; serta 9. Meningkatkan kesejahteran sosial dan ekonomi masyarakat. Pasal 58 Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h, ditetapkan dengan kriteria: a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata; b. Mendukung upaya kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan; c. Memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan

- 61 -

d. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara keruangan dapat memberikan manfaat: 1. Meningkatkan devisa dan mendayagunakan investasi; 2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. Tidak mengganggu fungsi lindung; 4. Tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam; 5. Meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. Meningkatkan pendapatan daerah; 7. Meningkatkan kesempatan kerja; 8. Melestarikan budaya; serta 9. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pasal 59 Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i, ditetapkan dengan kriteria: a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha; b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas pendukung; dan/atau d. Kawasan yang apabila digunakan untuk permukiman dapat memberikan manfaat: 1. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman; 2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; 3. Tidak mengganggu fungsi lindung; 4. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam; 5. Meningkatkan pendapatan masyarakat; 6. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 7. Menyediakan kesempatan kerja; dan/atau 8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 60 Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf j, ditetapkan dengan kriteria: a. Peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kebutuhan konsumen; b. Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain : 1. Bangunan usaha, perdagangan (eceran dan grosir): toko, warung, tempat perkulakan, pertokoan dan sebagainya;

- 62 -

c.

d.

e.

f. g. h.

i.

2. Bangunan penginapan: hotel, guest house, motel, penginapan dan sebagainya; 3. Bangunan penyimpanan dan pergudangan: gedung tempat parkir, ruang pameran, gudang dan sebagainya; 4. Bangunan tempat pertemuan : aula, tempat konferensi dan sebagainya; dan 5. Bangunan pariwisata/rekreasi di ruang tertutup, seperti: bioskop, area bermain dan sebagainya; Pemanfaatan ruang di kawasan perdagangan dan jasa harus diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumberdaya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup; Pembangunan hunian hanya diizinkan jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari izin mendirikan bangunan (IMB); Jauh dari daerah kriminalitas, memiliki akses tinggi ke seluruh penjuru kota, tersedia ruang terbuka cukup luas, ada penduduk yang dilayani, persyaratan teknis kemiringan lahan kurang dari 15% (lima belas persen); Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam; Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota; Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung; Diperuntukan bagi perdagangan lokal, regional, dan/atau antar regional. Pasal 61

Kawasan khusus pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf k, ditetapkan dengan kriteria: a. Jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil; b. Kepemilikan oleh individu atau keluarga; c. Teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja; d. Tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah; e. Akses ke lembaga keuangan rendah; f. Produktivitas tenaga kerja yang rendah;serta g. Tingkat upah yang juga relatif rendah.

- 63 -

Paragraf Kedua Penetapan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Pasal 62 (1)

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a ditetapkan seluas 18.840 (delapan belas ribu delapan ratus empat puluh) hektar meliputi KPH Jombang seluas 15.313 (lima belas ribu tiga ratus tiga belas) hektar, KPH Mojokerto seluas 3.503,70 (tiga ribu lima ratus tiga koma tujuh puluh) hektar, dan KPH Kediri seluas 23,30 (dua puluh tiga koma tiga puluh) hektar.

(2)

Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi meliputi : a. Kawasan hutan produksi yang memiliki tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi; b. Pengadaan atau alih fungsi kawasan tegalan dan kebun melalui pengembangan tanaman dengan tegakan tinggi yang memiliki fungsi sebagai hutan produksi; c. Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak; d. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan; e. Pengembangan dan diversifikasi penanaman sehingga dapat untuk diambil hasil non-kayu, seperti buah dan getah; dan f. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam. Pasal 63

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan hutan milik rakyat dengan tegakan berupa tanaman tahunan seluas 14.154,82 (empat belas ribu seratus lima puluh empat koma delapan puluh dua) hektar yang diperuntukkan bagi produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan yang mendukung pengembangan industri ekspor. Pasal 64 (1)

Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c angka 1 ditetapkan dengan ketentuan: a. Wilayah pengembangan kawasan pertanian lahan basah meliputi: Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Plandaan, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo;

- 64 -

b. Penetapan pengendalian ketat pada lahan pertanian produktif (irigasi teknis) dengan menekan laju konversi lahan pertanian, sehingga sedikitnya lahan pertanian basah yang harus dipertahankan sebesar 40.676 (empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam) hektar atau penetapan lahan pertanian tanaman pangan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dengan luasan minimal sebesar 31.569,36 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh enam) hektar; c. Arahan pengelolaan pertanian lahan basah, meliputi: 1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya; 2. Perubahan alih fungsi sawah hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50% (lima puluh persen) dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis 2 (dua) kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama; 3. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20% (dua puluh persen) dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya 2 (dua) kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama; 4. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan tidak boleh dilakukan alih fungsi;dan 5. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; (2)

Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c angka 2 ditetapkan dengan ketentuan : a. Kawasan yang berpotensi dikembangkan sebagai pertanian lahan kering seluas 4.927,88 (empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh delapan) hektar adalah lahan tegalan dan lahan lain yang tidak digunakan untuk kegiatan permukiman, pertanian maupun perkebunan; b. Wilayah pengembangan kawasan pertanian lahan kering meliputi Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Mojoagung; c. Bagi kawasan pertanian lahan kering yang tidak terjangkau irigasi teknis, dapat dikembangkan lahan tanaman komoditas perkebunan;dan

- 65 -

d. Arahan pengelolaan kawasan pertanian lahan kering ditetapkan dengan ketentuan: 1. Kawasan pertanian lahan kering secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif. Lahan ini diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan tanah campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan dalam skala kecil; 2. Dalam beberapa hal kawasan ini merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang; serta 3. Alih fungsi lahan tegalan menjadi kawasan terbangun diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat. Pasal 65 (1)

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, ditetapkan dengan ketentuan: a. Kawasan yang dikembangkan sebagai tanaman perkebunan seluas 5.431,62 (lima ribu empat ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua) hektar berupa lahan perkebunan tanaman tahunan seperti cengkeh, kopi, coklat, karet dan perkebunan tanaman semusim seperti tebu, vanili dan tembakau; b. Wilayah pengembangan kawasan perkebunan meliputi: Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Mojowarno; c. Wilayah pengembangan kawasan perkebunan tanaman semusim meliputi: Kecamatan Ploso, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Gudo, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Diwek, Kecamatan Perak, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Peterongan.

(2)

Arahan pengelolaan perkebunan ditetapkan dengan ketentuan: a. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan Wonosalam dan Ploso diupayakan tidak dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian; b. Perkebunan yang juga memiliki fungsi perlindungan kawasan yang telah dialihfungsikan menjadi tanaman semusim, harus diupayakan menjadi perkebunan kembali dengan melibatkan masyarakat;

- 66 -

c. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; dan d. Penetapan komoditas tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan atau estetika. Pasal 66 (1)

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, ditetapkan dengan ketentuan: a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar terdapat di Kecamatan Kudu, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Bareng, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Diwek, Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Wonosalam; b. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil terdapat di Kecamatan Kesamben, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Kudu, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Ngusikan; c. Pengembangan peternakan unggas terdapat di Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan dan Kecamatan Kabuh; d. Kegiatan peternakan unggas diarahkan tidak berdekatan dengan permukiman. e. Peternakan diselenggarakan dalam bentuk: 1. Peternakan rakyat;dan 2. Perusahaan peternakan.

(2)

Arahan pengelolaan peternakan dilakukan dengan kegiatan: a. Peningkatan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan yang pada beberapa bagian dapat menyatu dengan kawasan perkebunan atau kehutanan; b. Kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi tersendiri, dan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak; c. Pengembangan sistem inti-plasma dalam peternakan; d. Pengolahan hasil ternak diupayakan untuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi; e. Pengembangan ternak unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; dan f. Permisahan ternak unggas dan ternak lain yang memiliki potensi penularan penyakit pada manusia dari kawasan permukiman.

- 67 -

(3)

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, ditetapkan dengan ketentuan: a. Pengembangan sentra perikanan yang berada di Kecamatan Diwek, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Perak, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo;dan b. Wilayah pengelolaan perikanan untuk pembudidayaan ikan meliputi sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah kabupaten.

(4)

Arahan pengelolaan kawasan perikanan, diwujudkan melalui kegiatan: a. Pengembangan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan; b. Pengembangan budidaya perikanan darat; dan c. Pelestarian, rehabilitasi dan revitalisasi konservasi lingkungan untuk kelestarian ekosistem. Pasal 67

(1)

(2)

(3)

Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f angka 1 huruf a) adalah pertambangan yodium yang berada di Kecamatan Kesamben; Terhadap kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f angka 1 huruf b), ditetapkan ketentuan sebagai berikut: a. Dilarang melakukan kegiatan penambangan batuan secara mekanik di sepanjang Sungai Brantas dan kawasan lindung; b. Dilarang melakukan penambangan batuan pada lahan di sempadan sungai dan kanal atau avoor, kawasan pertanian produktif terutama pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan, pada kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung, serta pada kawasan yang apabila dilakukan penggalian tanah akan mengganggu keselamatan bagi kawasan permukiman disekitarnya; Kawasan pertambangan bahan minyak dan gas alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f angka 2, meliputi: a. Sumber minyak bumi yang dieksplorasi pada bagian utara wilayah kabupaten; b. Sumber gas alam yang dieksplorasi pada Blok Gunting yang tersebar di wilayah kabupaten.

- 68 -

(4)

Dalam pengelolaan kawasan pertambangan, berlaku ketentuan: a. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; b. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya agar lahan dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya; c. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi atau reklamasi lahan bekas penambangan; d. Dilakukannya upaya meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran kapur dan batu bata, genting, agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan; e. Pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang minyak dan gas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh dialihfungsikan, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL dan operasi kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi dalam jangka panjang dan skala luas; f. Dilakukannya upaya untuk menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, disertai pengendalian yang ketat; dan g. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan yang memiliki nilai ekonomi. Pasal 68

(1)

Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g angka 1 meliputi kawasan industrial estate yang terdapat di Kecamatan Ploso dengan luas ruang yang diperuntukkan 899,87 (delapan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) hektar, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Industri (KI) Ploso;

(2)

Kawasan Industri Ploso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk industri pengolahan yang berpotensi menghasilkan limbah yang perlu perlakuan pengolahan limbah (treatment) secara terpadu;

- 69 -

(3)

Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g angka 2, meliputi: a. Zona agroindustri di Kecamatan Mojowarno dengan luas lahan sebesar 54,74 (lima puluh empat koma tujuh puluh empat) hektar; b. Kawasan Industri manufaktur di Kecamatan Bandar Kedungmulyo dengan luas lahan seluas 181,66 (seratus delapan puluh satu koma enam puluh enam) hektar, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Industri Bandar Kedungmulyo; c. Zona industri di koridor Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Sumobito maksimal seluas 15 (lima belas) hektar; d. Lokasi industri di Kecamatan Diwek yang dipertahankan dengan luasan maksimum sampai dengan 15 (lima belas) hektar.

(4)

Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g angka 3, meliputi: a. Sentra industri kuningan terdapat di Mojoagung; b. Industri rumah tangga, yakni : industri tempe di Diwek, industri tahu di Jogoroto, industri tape di Diwek, industri krupuk di Diwek dan Ngoro, industri jamu instan di Gudo dan Sumobito, industri daur ulang alumunium di Sumobito, industri tas plastik, tas kulit dan dompet di Mojowarno, anyaman di Ngoro dan industri manik-manik di Gudo; c. Industri kecil diarahkan untuk dikembangkan di Kawasan Industri yang telah ditetapkan.

(5)

Pengelolaan kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan ketentuan: a. Kawasan industri yang akan dikembangkan adalah di Kecamatan Ploso sebagai industri besar dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan Kecamatan Perak sebagai industri kecil dan menengah dengan penataan kawasan industri yang diprioritaskan untuk industri manufaktur; b. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis melalui penyediaan Ruang Terbuka seluas 30% (tiga puluh persen) terdiri dari 20% (dua puluh persen) berupa Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% (sepuluh persen) berupa Ruang Terbuka Hijau Privat; c. Pengembangan kawasan industri didukung oleh adanya jalur hijau atau sabuk hijau di sekitar kawasan sebagai penyangga antar fungsi kawasan industri dengan kawasan sekitarnya;

- 70 -

d. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; e. Setiap kegiatan industri menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, serta harus dilengkapi dengan instrumen pengelolaan kemungkinan bencana industri; f. Lokasi industri yang masih dipertahankan di wilayah yang tidak diperuntukkan sebagai wilayah pengembangan industri tidak dikembangkan dan apabila kawasan industri yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah ini telah siap, lokasi industri sebagaimana dimaksud diarahkan untuk dipindahkan ke Kawasan Industri (KI); g. Ketentuan jenis industri atau kegiatan industri yang diarahkan di Kawasan Industri yang telah ditetapkan akan diatur lebih lanjut melalui kajian dan perencanaan secara tersendiri; h. Setiap Kawasan Industri menyediakan ruang untuk kegiatan industri kecil minimal seluas 10% (sepuluh persen) dari total luas kawasan. Pasal 69 (1)

Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h angka 1 meliputi wisata alam di Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, dan wisata buah di Kecamatan Wonosalam.

(2)

Wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h angka 2 meliputi wisata religi di Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojowarno, dan Kecamatan Gudo; wisata budaya di Kecamatan Bareng, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Ngusikan; wisata minat khusus (pondok pesantren) di Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Peterongan; wisata kesenian dan budaya di Kecamatan Kesamben, Kecamatan Kabuh, dan Situs Mojopahit Park di Kecamatan Sumobito, Mojoagung, Mojowarno; serta wisata buatan di Kecamatan Peterongan.

- 71 -

(3)

Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan wisata belanja di Kecamatan Jombang, Kecamatan Perak, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo; wisata kerajinan di Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Gudo, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Megaluh.

(4)

Pembangunan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan : a. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya; b. Nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; serta d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

(5)

Pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata ditempuh melalui kegiatan: a. Pembentukan link wisata nasional; b. Pengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata agar Kabupaten Jombang menjadi salah satu tujuan wisata; c. Pengembangan obyek wisata alam dengan tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata; d. Pencegahan dari pengrusakan terhadap obyek wisata alam seperti penebangan pohon; e. Pelestarian peninggalan bersejarah; f. Intensifikasi pencarian benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya; g. Peningkatan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyekobyek wisata alam, budaya dan minat khusus pada obyek wisata yang tidak memiliki akses yang cukup; h. Perencanaan kawasan wisata sebagai bagian dari desain urban/regional untuk keserasian lingkungan; dan i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual/saing. Pasal 70

(1)

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf i seluas 27.445,1 (dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima koma satu) hektar, meliputi: a. Kawasan permukiman perkotaan; dan b. Kawasan permukiman perdesaan.

- 72 -

(2)

Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Jombang, Perkotaan Ploso, Perkotaan Mojoagung, Perkotaan Mojowarno, dan Perkotaan Bandar Kedungmulyo.

(3)

Pemanfaatan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Perumahan real estate; dan b. Perumahan individu.

(4)

Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar pada desa-desa di wilayah Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Diwek; b. Kawasan permukiman perdesaan industri yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri berbasis pertanian, meliputi: kawasan perdesaan Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Megaluh.

(5)

Pengelolaan kawasan permukiman dilaksanakan dengan ketentuan: a. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dijadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman; b. Setiap kawasan permukiman harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hierarki dan tingkat pelayanan masing-masing; c. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha; d. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil; e. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian; f. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;

- 73 -

g. Pada Perkotaan Jombang penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal; h. Pembentukan klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau; i. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan; dan j. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti permukiman pada kawasan pariwisata di Kecamatan Wonosalam, permukiman kawasan industri di Kecamatan Ploso, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan berkesesuaian dengan rencana tata ruang. Pasal 71 (1)

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf j seluas 73,60 (tujuh puluh tiga koma enam puluh) hektar meliputi Perkotaan Jombang, Perkotaan Perak, Perkotaan Bandarkedungmulyo, Perkotaan Mojowarno, Perkotaan Ngoro, Perkotaan Mojoagung dan Perkotaan Peterongan. Pengembangan kegiatan agribis di Kecamatan Mojoagung, dan pengembangan kegiatan perdagangan modern terdapat di Kecamatan Jombang.

(2)

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi: a. Memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran); dan b. Menyerap tenaga kerja di pusat kegiatan dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB. Pasal 72

(1)

Kawasan khusus pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf k, meliputi: a. Sektor perdagangan; b. Sub sektor jasa perbengkelan; dan c. Sub sektor jasa produk kerajinan.

(2)

Penetapan lokasi pengembangan sektor informal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kegiatan perdagangan berupa pedagang kaki lima yang menjual makanan dan pusat oleh-oleh dikembangkan di kawasan-kawasan wisata, alun–alun Kabupaten Jombang, Stadion Merdeka, Kawasan Perkotaan Perak, Kawasan Perkotaan Wonosalam, sekitar intercange tol (Kecamatan Bandar Kedungmulyo dan Kecamatan Tembelang), kawasan agropolitan Mojowarno, kawasan ekonomi terpadu Mojoagung, kawasan cepat tumbuh Ploso;

- 74 -

b. Perbengkelan pada jalan kolektor dan jalan lokal baik yang menghubungkan ke Ploso dan ke arah Ngoro; dan c. Jasa produk kerajinan dikembangkan di lokasi wisata, khususnya di wisata belanja sepanjang jalan Desa Mojosongo Kecamatan Jombang dan sepanjang jalan Kecamatan Perak dan Bandarkedungmulyo serta pusat kerajinan di Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Gudo, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Megaluh. BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 73 (1)

Kawasan strategis di Kabupaten Jombang terdiri dari: a. Kawasan yang ditetapkan oleh Provinsi sebagai kawasan strategis provinsi yang meliputi Kawasan Tertinggal Kabupaten Jombang, Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo dan Kawasan Cagar Budaya Mojopahit Park; b. Kawasan strategis kabupaten meliputi : 1. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 2. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan 3. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2)

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 ditetapkan dengan kriteria: a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; c. Memiliki potensi ekspor; d. Didukung oleh jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; g. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; serta h. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

- 75 -

(3)

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan dengan kriteria: a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; c. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan; d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; dan f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

(4)

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 ditetapkan dengan kriteria: a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; b. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara; d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; f. Rawan bencana alam nasional; dan g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Pasal 74

(1)

Penetapan kawasan strategis wilayah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b angka 1 merupakan kawasan strategis cepat tumbuh dan kawasan potensial berkembang yang meliputi: a. Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno; b. Kawasan Ekonomi Mojoagung; c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Bandar Kedungmulyo dan Perak; d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tembelang; dan e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Ploso.

- 76 -

(2)

Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan ketentuan: a. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Mojowarno meliputi SKPP I terdiri dari Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Mojowarno; b. Berfungsi sebagai pusat agribisnis wilayah Kabupaten Jombang, mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan agrowisata; dan c. Didukung dengan pengembangan fasilitas pergudangan, perbankan, pusat penelitian dan pelatihan pengembangan sumberdaya alam, khususnya di sektor agrobisnis dan pasar agribisnis.

(3)

Kawasan Strategis Ekonomi Mojoagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola dengan ketentuan: a. Sebagai pusat kegiatan perdagangan umum dan transportasi skala kabupaten; b. Berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil produksi dari semua sektor dari dalam dan luar wilayah kabupaten; dan c. Pengembangan fasilitas pendukung berupa pasar induk, sub terminal agribisnis, terminal cargo, pergudangan, frontage road, green belt dan kawasan rest area.

(4)

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Bandar Kedungmulyo dan Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola dengan ketentuan: a. Sebagai pusat pengembangan industri manufaktur yang non-polutif; b. Secara simultan direncanakan memberikan kontribusi terhadap: 1. Pengembangan perekonomian kabupaten melalui penyerapan tenaga kerja lokal; 2. Diversifikasi kegiatan yang mendorong berkembangnya potensi lokal; dan 3. Dampak berganda terhadap kegiatan di sektor perdagangan dan transportasi. c. Untuk keseimbangan pemanfaatan ruang terbuka hijau dengan ruang terbangun, maka dalam kawasan industri yang direncanakan, harus disediakan ruang terbuka hijau dengan luas minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan industri;

(5)

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tembelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikelola dengan ketentuan: a. Sebagai pintu masuk Perkotaan Jombang merupakan pusat koleksi dan distribusi barang dagangan; dan

- 77 -

b. Perkotaan Tembelang dikembangkan sebagai salah satu pusat perkembangan wilayah kabupaten dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan perumahan, perdagangan dan pemerintahan. (6)

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Ploso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikelola dengan ketentuan: a. Dikembangkan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh industri besar; dan b. Arahan pengembangan dilengkapi dengan pergudangan, permukiman industri, green belt dan ruang publik, pusat pengolahan limbah industri, frontage road dan kegiatan perdagangan. Pasal 75

(1)

Penetapan kawasan strategis wilayah dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi: a. Kawasan tertinggal; b. Kawasan cagar budaya Mojopahit Park; dan c. Kawasan pondok pesantren.

(2)

Kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu kawasan yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan standar taraf hidup yang disebabkan oleh kemiskinan secara struktural dan natural.

(3)

Penetapan kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan melalui perhitungan tingkat kemiskinan relatif antar kecamatan dengan kriteria : a. Kawasan yang tidak mempunyai akses yang cukup kepada pusat-pusat pertumbuhan (terpencil); b. Kawasan yang mempunyai tradisi yang kuat terhadap lingkungan sosialnya (adat istiadat); c. Kawasan dengan penguasaan teknologi yang masih tradisional; d. Kawasan dengan kondisi pelayanan masyarakat yang masih terbatas; dan/atau e. Kawasan tertentu dengan ketersediaan mutu permukiman dan prasarana wilayah yang masih rendah.

(4)

Kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah perdesaan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bareng, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Plandaan.

- 78 -

(5)

Rencana penanganan kawasan tertinggal, diarahkan pada: a. Pemenuhan standar fasilitas-fasilitas pelayanan; b. Pemenuhan kebutuhan dasar sarana prasarana permukiman sebesar 50% (lima puluh persen) yang meliputi: air bersih, peningkatan aksesibilitas atau jalan, dan sanitasi; serta c. Desa-desa dengan tingkat kemiskinan di atas 40% (empat puluh persen) dan kecamatan dengan tingkat kemiskinan di atas 30% (tiga puluh persen).

(6)

Kawasan cagar budaya Mojopahit Park sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Mojowarno.

(7)

Arahan pengembangan kawasan Mojopahit Park sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pembukaan dan peningkatan akses dan koneksitas regional Jombang - Trowulan yang merupakan rute wisata antara Situs Trowulan Mojopahit Park - Agropolitan Mojowarno - Wisata buah Wonosalam - Wisata minat khusus dan religi Diwek dan Gudo - Wisata kerajinan dan wisata belanja Perak; dan b. Pelestarian cagar budaya yang merupakan peninggalan situs Kerajaan Majapahit di Kecamatan Somobito, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Mojoagung.

(8)

Kawasan pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Darul Ulum di Kecamatan Peterongan; b. Bahrul Ulum di Kecamatan Jombang; c. Mambaul Ma’arif di Kecamatan Jombang; d. Tebuireng di Kecamatan Diwek; dan e. Siddiqiyah di Kecamatan Ploso.

(9)

Kawasan pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai kawasan strategis budaya dengan keunggulan di bidang keagamaan, pendidikan dan pengembangan ekonomi. Pasal 76

(1)

Penetapan kawasan strategis wilayah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi: a. Sepanjang Aliran Sungai Brantas; b. Sepanjang aliran yang sungai dan kanal atau avour di wilayah kabupaten; dan c. Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo.

- 79 -

(2)

Sungai Brantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wilayah yang ditetapkan sebagai Sungai Strategis Nasional meliputi: a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar sungai atau kanal atau avour; dan b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai.

(3)

Pemanfaatan sempadan Sungai Brantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Pengelolaan zona pemanfaatan DAS Brantas pada daerah sepanjang aliran sungai; b. Pengembangan penyediaan air bersih perkotaan; c. Pengembangan wisata air; dan d. Bantaran Sungai Brantas harus bebas dari bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi.

(4)

Arahan kegiatan daerah sepanjang aliran sungai dan kanal atau avour sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Pengembangan irigasi; b. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumberdaya air (pengendalian banjir, pengendalian sedimen, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas air baku); c. Melarang alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai; d. Melarang penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai; e. Sungai yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan dilakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; serta f. Sempadan sungai yang areanya masih luas dapat digunakan untuk pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai.

(5)

Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bagian dari kawasan strategis nasional seluas 2.864,7 (dua ribu delapan ratus enam puluh empat koma tujuh) hektar yang terdapat di Kecamatan Wonosalam.

(6)

Arahan pengelolaan Taman Hutan Raya R.Soerjo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. Mengembalikan fungsi lindung terutama pada kawasan dengan kelerengan 40 % (empat puluh persen);

- 80 -

b. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga memiliki nilai ekonomis; c. Memperbanyak reboisasi dengan melakukan penanaman pohon produktif yang dapat digunakan sebagai perlindungan disamping diambil hasilnya; dan d. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam. BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 77 (1)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah meliputi: a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis; b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

(2)

Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

(3)

BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi yang diberi wewenang untuk merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.

(4)

Pembentukan BKPRD ditetapkan Keputusan Bupati.

lebih lanjut dengan

Pasal 78 (1)

Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan sesuai arahan umum pembangunan daerah.

- 81 -

(2)

Prioritas pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam indikasi program yang terdiri atas: a. Usulan program utama; b. Lokasi; c. Besaran Program; d. Sumber pembiayaan; dan e. Instansi pelaksana. BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 79

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: a. Ketentuan umum peraturan zonasi; b. Ketentuan umum perizinan; c. Ketentuan umum insentif dan disinsentif; dan d. Arahan sanksi. Bagian Kesatu Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 80 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a berfungsi sebagai: a. Landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang; b. Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan c. Salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

(2)

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang yang terdiri atas: a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan; b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan; c. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana wilayah; d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan budidaya; e. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten; dan f. Ketentuan umum peraturan pada zona pengendalian ketat.

- 82 -

Paragraf Kesatu Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Perkotaan Pasal 81 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi : a. Setiap rencana kawasan terbangun dengan fungsi-fungsi perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya, harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut dan dirinci atas amplop ruang (koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan parsarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; b. Dalam pengembangan kawasan perdagangan yang telah ditetapkan dalam RDTR, diatur jarak minimal antara lokasi perdagangan tradisonal dan modern minimal 3 km (tiga kilometer) guna menjaga pertumbuhan perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah; c. Dalam menyusun amplop bangunan di setiap zona pada kawasan perkotaan diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi masingmasing ibukota kecamatan dengan tetap menjaga harmonisasi intensitas ruang yang ada; d. Pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing; e. Pada setiap pusat-pusat kegiatan masyarakat diupayakan untuk dialokasikan kawasan khusus pengembangan sektor informal; f. Pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi dan tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi; g. Penyediaan RTH minimal 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan 20% (dua puluh persen) berupa ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) berupa hutan terbuka hijau privat; h. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing, dan tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi;

- 83 -

i. Pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus disediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul; j. Pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik harus disediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan; k. Pada kawasan lindung yang ada di perkotaan baik kawasan lindung berupa ruang terbuka, diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat digunakan untuk kepentingan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata alam, jogging track tepi sungai yang ditata secara menarik; dan l. Pada kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat dilakukan nilai tambah dengan melakukan revitalisasi, rehabilitasi dan sebagainya. (2)

Unsur-unsur pengendalian kawasan perkotaan, meliputi: a. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan pada dasarnya dapat dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai RDTR kawasan perkotaan masing-masing; b. Perubahan fungsi lahan dapat dilakukan secara terbatas, yakni pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan tetap menjaga fungsi utama zona; c. Dalam pengaturan kembali zona tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; d. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak diperbolehkan dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, seperti permukiman digabung dengan industri polutan; e. Pembangunan di luar area yang telah ditetapkan terutama memanfaatkan sebagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan kecuali diikuti ketentuan khusus sesuai dengan kaidah desain kawasan, seperti pemunduran bangunan, atau kompensasi tertentu yang disepakati oleh stakeholder terkait; dan f. Pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan dalam radius tersebut.

- 84 -

Paragraf Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perdesaan Pasal 82 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap zona kawasan perdesaan dan hanya berlaku pada setiap zona peruntukan sesuai kawasan perdesaan masing-masing kecamatan, dengan arahan meliputi: a. Pengendalian kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dengan fungsi pertanian dan lindung dilakukan melalui penetapan struktur konservasi lahan yang terintegrasi dengan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; b. Pada rencana kawasan terbangun dengan fungsi perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya di perdesaan dapat dilakukan penambahan fungsi yang masih saling berkesesuaian, dengan memperhatikan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut; c. Pada kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan, khususnya agar tidak dialihfungsikan pada peruntukan non pertanian; d. Setiap kawasan perdesaan harus mengefisienkan ruang yang berfungsi untuk pertanian; e. Perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun hanya dilakukan secara infiltratif pada permukiman yang ada dan harus menggunakan lahan yang kurang produktif; dan f. Pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masingmasing yang bersinergi dengan pengembangan sistem perkotaan.

(2)

Unsur-unsur pengendalian kawasan perdesaan, meliputi: a. Pada lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi dan tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi; b. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perdesaan harus tetap dilindungi sesuai dengan fungsi RTH masing-masing dan tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi;

- 85 -

c. Pada kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan untuk tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi dapat ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung seperti wisata alam, penelitian, kegiatan pecinta alam dan yang sejenis. d. Pada kawasan lindung berupa bangunan harus tetap dilakukan upaya konservasi baik berupa situs bangunan peninggalan, bangunan/monumen perjuangan rakyat, dan sebagainya; e. Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada kawasan terbangun di perdesaan dapat dilakukan sepanjang saling menunjang atau setidaknya tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan; f. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbuka hijau produktif di perdesaan dapat dilakukan alih fungsi untuk kawasan terbangun secara terbatas dan hanya dilakukan pada lahan yang produktivitasnya kurang tinggi dengan catatan komposisi atau perbandingan antara kawasan terbangun dan ruang terbuka hijau tidak berubah sesuai kawasan perdesaan masing-masing; g. Dalam pengaturan zona tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya sesuai kawasan perdesaan masing-masing; h. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak diperbolehkan dilakukan untuk fungsi yang bertentangan; i. Pada kawasan terbangun di perdesaan yang lokasinya terpencar dalam jumlah kecil tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya; j. Pada kawasan perdesaan khususnya desa tertinggal dapat dilakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis lahan; k. Pemanfaatan sumberdaya alam di perdesaan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; l. Adanya komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan perdesaan pada kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) yaitu kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan erosi; dan m. Pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian untuk alat komunikasi dan jaringan pengaman SUTT tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan dalam radius tersebut.

- 86 -

Paragraf Ketiga Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Zona Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 83 Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana transportasi; b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana energi; c. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana telekomunikasi; d. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana sumberdaya air; dan e. Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona prasarana pengelolaan lingkungan. Pasal 84 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi ketentuan umum peraturan zonasi pada jalan bebas hambatan, jalan raya dan jalur kereta api.

(2)

Ketentuan umum peraturan zonasi jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan kebijakan sebagai berikut: a. Sempadan jalan diarahkan sebagai RTH jalur; b. Mempertahankan kawasan pertanian di sepanjang jalan bebas hambatan; c. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sisi jalan bebas hambatan tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun; d. Pengembangan kawasan budidaya di sekitar jalan bebas hambatan dan/atau jalan tol harus dilengkapi dengan frontage road sebagai jalur sirkulasi lokal yang terhubung dengan pintu bebas hambatan; dan e. Pengembangan kawasan di sepanjang jalan bebas hambatan harus sesuai dengan rencana pengembangan yang tertuang dalam dokumen RTRW.

- 87 -

(3)

Ketentuan umum peraturan zonasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi harus dibatasi; b. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan perkotaan tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun dan harus sesuai dengan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan perkotaan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; c. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan; d. Pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus serta memenuhi ketentuan standar teknis keamanan, keselamatan, dan lingkungan; e. Menjamin tersedianya ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sempadan atau median jaringan jalan; f. Jaringan jalan harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsi jalan; g. Guna peningkatan hubungan interaksi antar wilayah perkotaan maupun perdesaan, dapat dibangun jembatan penyeberangan; h. Guna peningkatan pemanfaatan jaringan jalan dapat dilakukan pelebaran dan rehabilitasi jalan; i. Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas, maka dengan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya dapat dilakukan pembangunan sarana yang ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum; j. Dalam hal ruang milik jalan diperbolehkan untuk prasarana moda transportasi lain dapat diadakan prasarana moda transportasi dengan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya yang ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum;

- 88 -

k. Guna peningkatan integrasi perpindahan antar moda baik angkutan yang melayani perkotaan maupun angkutan yang melayani perdesaan dan angkutan yang melayani hingga perbatasan dapat dilakukan penambahan jumlah armada rute. (4)

Ketentuan umum peraturan zonasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melintasi wilayah meliputi: a. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi rel kereta api tidak diperbolehkan dimanfaatkan sebagai lahan terbangun sesuai penetapan garis sempadan bangunan; b. Pengembangan transportasi kereta api harus menyediakan sarana dan prasarana perkeretaapian yang berpedoman kepada rencana induk perkeretaapian dan rencana teknis perkeretaapian; c. Peruntukan ruang di sepanjang sisi rel perkeretaapian dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi tidak dilarang dengan syarat pengembangan ruangnya dibatasi; d. Rel kereta api harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang disesuaikan dengan fungsi perkeretaapian yang bersangkutan. e. Perlengkapan perkeretaapian berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan yang berpotongan dengan rel perkeretaapian; f. Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup; g. Tidak diperbolehkan membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api; h. Batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya tidak boleh lebih kurang dari 6 (enam) meter; i. Batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya tidak boleh lebih kurang dari 9 (sembilan) meter; dan j. Kegiatan usaha penunjang perkeretaapian diperbolehkan meliputi aktivitas usaha untuk mendukung pengusahaan perkeretaapian antara lain usaha pertokoan, restoran, perkantoran dan perhotelan.

- 89 -

Pasal 85 Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; b. Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Jarak minimum saluran udara tegangan tinggi 66/150 KV ditetapkan seluas 20 (dua puluh) meter dari tiang kiri dan kanan dan/atau batas aman dari atas tiang transmisi ke bumi adalah 450 (empat puluh lima derajat); d. Untuk pembangunan sarana kelistrikan dapat memanfaatkan lahan bukan milik umum yang bersetifikat dengan kewajiban menyelesaikan ganti rugi atau kompensasi yang berhubungan dengan tanah, bangunan, dan/atau tanaman; e. Luas lahan sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari luas SUTT harus dihijaukan; f. Untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan tanah jalan dan sebagainya diperbolehkan diambil jarak tiang antara 30 (tiga puluh) meter s/d 45 (empat puluh lima) meter; g. Jarak kawat pengantar (konduktor) terhadap unsur-unsur di dalam lingkungan seperti bangunan, pohon, jarak tiang dan lain-lain disesuaikan dengan peraturan PLN yang berlaku; dan h. Diperbolehkan melakukan pengembangan energi baru dan terbarukan seperti pengembangan energi mikrohidro bagi pembangkit listrik oleh badan usaha dengan tetap memperhatikan keseimbangan sumberdaya alam, kelestarian lingkungan hidup. Pasal 86 Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c ditetapkan sebagai berikut: a. Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;

- 90 -

b. Dalam rangka pembangunan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah, bangunan dan/atau sungai yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah; c. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi diperbolehkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan/atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan dari pemiliknya; d. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memperoleh ijin/persetujuan wajib memasang rambu-rambu (tanda-tanda) keberadaan jaringan telekomunikasi; e. Untuk ketinggian tower telekomunikasi di atas 60 (enam puluh) meter jarak tower dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh 20 (dua puluh) meter; f. Untuk ketinggian tower di bawah 60 (enam puluh) meter jarak tower dari bangunan terdekat ditetapkan sejauh 10 (sepuluh) meter; g. Jangkauan pelayanan maksimal pada daerah layanan padat dan/atau peak hour per antena BTS ditetapkan dengan batas limit + 3 km (kurang lebih tiga kilometer); h. Jarak antar tower minimum antar provider/kelompok provider yang tergabung dalam tower pemanfaatan bersama diperbolehkan mendekati limit + 6 km (kurang lebih enam kilometer); i. Untuk penguatan spektrum layanan diperbolehkan menggunakan antena transmiter yang dapat ditempatkan pada mini tower, gedung tinggi dengan disamarkan dan menyesuaikan karakteristik estetika kawasan; dan j. Pengembangan sistem telekomunikasi dengan menggunakan sistem satelit dapat dilakukan dengan pengalokasian secara khusus bagi tiang pemancar dan lokasinya terletak jauh dari permukiman; dan k. Pada kawasan perkotaan yang direncanakan pengembangan telematika perlu didata dan pembangunan tower untuk jaringan telematika dibatasi. Pasal 87 Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d ditetapkan sebagai berikut: a. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dapat dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan dengan memperhatikan daerah tangkapan hujan tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air pengendalian banjir dan lingkungan sungai serta mata air;

- 91 -

b. Pemanfaatan sumberdaya air untuk irigasi harus memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang; c. Guna mendukung keandalan air irigasi diperbolehkan membangun waduk dan/atau waduk lapangan dengan tetap mengendalikan kualitas air menyediakan jaringan drainase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase; d. Bantaran sungai harus bebas dari bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi dengan memperhatikan aturan jarak untuk sempadan sungai bertanggul dan tidak bertanggul; e. Pemanfaatan mata air diperbolehkan dengan menjaga kuantitas air dan kualitas air; f. Dalam rangka pengendalian banjir diperbolehkan menentukan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk kawasan terbangun dan tidak terbangun; g. Diperbolehkan pengembangkan daerah wisata air di sekitar lingkungan Sungai Brantas; dan h. Lokasi industri yang berdekatan dengan daerah aliran sungai dan dapat mencemari sungai tidak diperbolehkan. Pasal 88 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada zona prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e meliputi: a. Sistem jaringan pematusan; b. Sistem jaringan persampahan; dan c. Sistem jaringan limbah industri dan domestik.

(2)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pematusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut : a. Sistem jaringan drainase perkotaan memerlukan saluran pembuangan air hujan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga; b. Pemenuhan saluran pembuangan air hujan dapat dilakukan dengan pembangunan saluran terbuka untuk kawasan permukiman dan saluran tertutup untuk kawasan perdagangan; c. Pengembangan saluran drainase baru terutama pada jalan arteri dan kolektor dapat dijadikan prioritas bagi pengembangan sistem pematusan; d. Guna perbaikan sistem pematusan yang sudah ada agar pemanfaatannya lebih maksimal dapat dilakukan dengan cara pengerukan; dan e. Guna keperluan pengendalian banjir dapat ditetapkan penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk kawasan terbangun dan tidak terbangun.

- 92 -

(3)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut: a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, sistem pembuangan air hujan dan limbah; b. Penentuan lokasi TPA terpadu diharuskan jauh dari permukiman penduduk; c. Lokasi pembuangan sampah harus memperhatikan faktor-faktor seperti topografis, geologis, hidrologis, serta metode pengelolaan sampah itu sendiri. d. Di area sekitar TPA wajib dibudidayakan tanaman pepohonan yang berfungsi sebagai sabuk hijau dan upaya membatasi kawasan terbangun; e. Perseorangan atau badan hukum diperbolehkan memiliki area penimbunan sampah untuk penimbunan sampah organik; f. Dilarang mengoperasikan tempat pengolahan akhir dengan metode open dumping serta mengimpor dan mengekspor sampah; g. Tidak diperbolehkan adanya tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di dalam kawasan perkotaan; h. Diperbolehkan pengembangan TPS secara terpusat pada unit-unit lingkungan yang terdapat pada pusat-pusat perkotaan dan pusat kegiatan; dan i. Diperbolehkan pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan komposting.

(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah industri dan domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut: a. Peningkatan sarana sanitasi dapat dilakukan dengan pembangunan pembuangan air limbah domestik yang ditujukan bagi penduduk yang belum mempunyai sarana dan tidak mampu dari segi pendapatan; b. Direkomendasikan adanya pembangunan pengolahan limbah hasil industri secara terpadu pada kawasan industri; dan c. Direkomendasikan adanya pemasangan pipa pengolahan limbah industri di kawasan industri besar dengan memperhatikan kondisi lingkungan.

- 93 -

Paragraf Keempat Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung dan Budidaya Pasal 89 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d meliputi: a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; b. Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air; c. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan waduk; d. Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan; e. Peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; f. Peraturan zonasi untuk taman hutan raya; g. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor atau erosi; dan h. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

(2)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan : a. Pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; b. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya yang hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan dibawah pengawasan ketat; c. Pemanfaatan hutan lindung yang secara terbatas hanya diperbolehkan pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan non-kayu; d. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; e. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum; f. Pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan g. Pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

(3)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan: a. Peruntukan ruang secara terbatas hanya untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

- 94 -

c. Penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya. (4)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau. Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau adalah taman rekreasi; b. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air. Bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air antara lain jalan inspeksi dan bangunan pengendali banjir. Bangunan yang dimaksudkan untuk pemanfaatan air antara lain water intake untuk produksi air bersih; c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi. Pendirian bangunan dibatasi pada bangunan permanen; d. Penetapan lebar sempadan yaitu selebar 50 (lima puluh) meter, diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat; e. Pencegahan kegiatan budidaya disepanjang sungai yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik, dasar sungai, serta aliran air; dan f. Arahan kegiatan diperbolehkan pada daerah sepanjang aliran sungai, antara lain : pengembangan irigasi, pengembangan navigasi dan transportasi air, pengembangan drainase dan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumberdaya air (pengendalian banjir, pengendalian sedimen, pengembangan suplai air bersih perkotaan, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas air baku).

(5)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; c. Pelarangan pendirian bangunan permanen selain bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b; d. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) terdiri dari ruang terbuka hijau privat; dan e. Penentuan luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar.

- 95 -

(6)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Peruntukan ruang diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau; b. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dan tidak diperbolehkan peruntukan ruang bagi yang dapat mengganggu fungsi mata air terutama sebagai sumber mata air. c. Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 (dua ratus) meter; d. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air; dan e. Pengembangan potensi pariwisata diperbolehkan di kawasan mata air.

(7)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi : a. Peruntukan ruang yang diperbolehkan untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam; b. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak taman hutan raya; c. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitihan, pendidikan dan wisata alam; d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain untuk menunjang kegiatan penelitihan, pendidikan dan wisata alam; e. Penentuan batas-batas kawasan yang ditata pada kawasan taman hutan raya; f. Pembagian kawasan ke dalam blok-blok terdiri dari: blok pemanfaatan, blok koleksi tanaman, blok perlindungan, dan blok lainnya; g. Pemberian izin membuka jalur wisata jelajah/pendakian; h. Pengembalian fungsi lindung, terutama pada kawasan dengan kelerengan > 40% (empat puluh persen) dengan memperbanyak tanaman keras; dan i. Larangan perburuan, penangkapan satwa dan pengambilan kayu.

(8)

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor atau erosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan memperhatikan: a. Peruntukan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

- 96 -

c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; d. Pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian lebih dari 2000 (dua ribu) meter di atas permukaan air laut dan memiliki kelerengan lebih dari 30% (tiga puluh persen); e. Pembangunan secara khusus bangunan pengendali erosi sepanjang lereng gunung yang mudah tererosi; f. Pengaturan kontur dan cara-cara pengolahan lahan; dan g. Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah pada sempadan sungai. (9)

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan memperhatikan: a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; d. Penetapan batas dataran banjir; e. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan f. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya. Pasal 90

(1)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d meliputi: a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat; b. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian; c. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan; d. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan; e. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan; f. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan; g. Peraturan zonasi untuk kawasan industri; h. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; i. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman; dan

- 97 -

j. Peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa. (2)

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan; b. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; c. Pelarangan pendirian bangunan selain untuk kegiatan hutan produksi; d. Pemanfaatan hutan produksi yang diperbolehkan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan non-kayu; e. Peruntukan ruang yang diperbolehkan dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan yang meliputi pemanfaatan air, wisata alam/rekreasi, olahraga tantangan dan penyelamatan hutan dan lingkungan; f. Peruntukan ruang yang mengizinkan pembagian blokblok ke dalam petak-petak kerja dengan keharusan memperhatikan pada luas kawasan, potensi hasil hutan dan kesesuaian ekosistem; g. Radius atau jarak yang diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi, yaitu: 1. lebih dari 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 2. lebih dari 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 3. lebih dari 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; dan 4. lebih dari 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang. h. Tidak diperbolehkannya kegiatan pengusahaan hutan serta perladangan ilegal; dan i. Diperbolehkannya pengembangan agroforestry.

(3)

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi : a. Peruntukan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; b. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non-pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama; c. Sistem jaringan prasarana utama yang mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air yang dibangun untuk kepentingan umum;

- 98 -

d. Pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias dengan tidak memanfaatkan kawasan lindung dan hutan kota; e. Pemantapan konservasi kawasan pertanian berkelanjutan berupa tanaman pangan untuk memenuhi ketahanan pangan; f. Pengendalian ketat pada konversi lahan pertanian khususnya kawasan perkotaan; g. Pembentukan kelembagaan produksi hasil pertanian dan tanaman pangan; dan h. Pengembangan dan pemeliharaan sistem irigasi. (4)

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Penyelenggaraan usaha perkebunan yang diperbolehkan untuk usaha lahan perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai; b. Larangan pemindahan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum; c. Keberaradaan lahan perkebunan besar swasta yang terlantar yang tidak berupaya untuk melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya diperbolehkan dialihkan untuk kegiatan nonperkebunan; d. Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi yang dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis; e. Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis yang dilarang untuk dialihfungsikan; f. Pelarangan terhadap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan g. Pengembangan perkebunan yang diperbolehkan dengan pengembangan pemukiman perkebunan dalam mendukung sentra-sentra produksi perkebunan.

(5)

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan: a. Peruntukan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; b. Peruntukan ruang untuk kawasan pemisahan dan/atau kawasan sabuk hijau; c. Pemanfaatan sumberdaya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;

- 99 -

d. Pelarangan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya; dan e. Upaya pengelolaan sumberdaya ikan yang mewajibkan dilakukannya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. (6)

Peraturan zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi : a. Usaha-usaha peternakan yang diadakan dengan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat umum; b. Jumlah dan jenis ternak yang boleh diternakkan di suatu bidang tanah tertentu untuk disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang bersangkutan; c. Zona-zona di mana suatu rumpun ternak telah mencapai mutu yang tinggi di dalam suatu produksi dan harus dijalankan peternakan murni; d. Pemanfaatan sumberdaya peternakan agar tidak melebihi potensi lestari; dan e. Peternakan-peternakan dan perusahaan-perusahaan peternakan yang harus menyediakan tanah dan air untuk menyelenggarakan padang rumput atau penanaman tanaman-tanaman yang menghasilkan hijau-hijauan makanan ternak.

(7)

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi : a. Keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan b. Pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

(8)

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi : a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri berupa Kawasan Industri (KI) sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; b. Kawasan Industri (KI) dikembangkan dengan kawasan industri estate dan dapat dikelola oleh swasta maupun pemerintah melalui BUMN dan/atau Perusahaan Daerah; c. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;

- 100 -

d. Pengelolaan limbah pada Kawasan Industri (KI) dilakukan dengan pengelolaan secara terpadu; e. Kawasan industri minimal berjarak 1 (satu) kilometer dari permukiman dan berjarak minimal 10 (sepuluh) kilometer dari Ibukota Kabupaten; f. Kawasan Industri tidak melanggar ketentuan sempadan sungai; g. Penggunaan lahan pada kawasan industri yang terdiri dari penggunaan kavling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau dan fasilitas penunjang; h. Ruang terbuka hijau yang meliputi taman kawasan, jalur hijau dan hutan kota seluas 20% (dua puluh persen) dari kawasan; i. Tersedia buffer zone berupa sabuk hijau sebagai penyangga antara kawasan industri dengan kawasan di sekitarnya; j. Fasilitas penunjang berupa kawasan pergudangan dan tempat parkir kendaraan besar tersedia di kawasan industri; k. Tidak membuka akses ke jalan lingkungan atau jalan lokal primer untuk sirkulasi kendaraan besar terkait kepentingan jalur distribusi kegiatan industri; l. Kawasan Industri (KI) terdiri terdiri dari kavling industri besar, kavling industri menengah dan kavling kecil yang dapat diperuntukkan bagi kegiatan industri kecil; m. Penentuan besar dan kecil kavling ditentukan lebih lanjut melalui perencanaan dan kajian; n. Penetapan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas disekitar kawasan industri memperhatikan rencana rinci lebih lanjut dan o. Pembangunan Kawasan Industri harus didahului dengan melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kawasan Industri. (9)

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h meliputi : a. Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; c. Pembatasan pendirian bangunan yang hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; d. Pemanfaatan Taman Hutan Raya yang hanya diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata alam, yang dilaksanakan sesuai dengan azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; dan

- 101 -

e. Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam dengan ketentuan pemanfaatan lahan maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas blok pemanfaatan taman hutan raya yang bersangkutan. (10) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i meliputi : a. Penetapan amplop bangunan; b. Penetapan tema arsitektur bangunan; c. Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; d. Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; e. Syarat pengembangan kawasan perumahan real estate yang harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 20% (dua puluh persen); f. Dilarang melakukan pengembangan kawasan perumahan wisata di kawasan lindung; g. Kawasan perumahan yang melebihi luasan 1 (satu) hektar diarahkan memiliki pusat pelayanan tersendiri; h. Pelarangan terhadap pendirian kawasan perumahan di bantaran sungai; i. Penyediaan sarana prasarana pendukung perumahan perdesaan dan pelayanan fasilitas yang memadai; dan j. Penyediaan lahan untuk kegiatan sektor informal yang diizinkan dan secara fleksibel berlokasi di kawasan perumahan. (11) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j meliputi : a. Diperbolehkan melakukan pembangunan bangunan komersial berdekatan dengan pembangunan hunian; b. Peletakan bangunan komersial serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kelas konsumen yang akan dilayani; c. Penetapan amplop bangunan antara lain meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau dan ketinggian bangunan; d. Diciptakan kesinambungan jalur bagi pejalan kaki di dalam area bangunan dan di luar area bangunan dengan mengaitkan pola pedestrian yang ada;

- 102 -

e. Orientasi bangunan diutamakan menghadap akses jalan. Sedangkan pada area ruang terbuka kawasan, orientasi utama bangunan adalah pada space berupa ruang terbuka hijau dan sungai; f. Mengelompokkan fungsi-fungsi yang saling berhubungan pada zona-zona yang saling terkoneksikan melalui sistem sirkulasi yang efektif; dan g. Peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau dan bentang alam. Paragraf Kelima Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Pasal 91 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) huruf e meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kawasan sosial kultural; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan.

(2)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut : a. Kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar; b. Pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masingmasing;

- 103 -

c. Pada kawasan strategis secara ekonomi harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran di tengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan; d. Perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka kecuali untuk RTH kawasan perkotaan tidak diperbolehkan; dan e. Dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya. (3)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut: a. Kawasan sosio-kultural terdiri atas kawasan peninggalan sejarah yakni candi dan situs. Secara umum kawasan ini pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan candi atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi monumental candi; b. Bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembanganya; c. Untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang misalnya souvenir shop atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan; d. Pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang di sekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; e. Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait candi dan pariwisata; serta f. Pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian 2/3 (duapertiga) dari candi yang ada.

(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- 104 -

a. Pada kawasan ini yang termasuk dalam kategori zona inti harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung; b. Pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari; c. Untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan; d. Pada zona yang telah ditetapkan memiliki fungsi perlindungan lingkungan tetapi saat ini sudah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya khususnya budidaya semusim, maka harus mengembangkan hutan rakyat; e. Pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam; f. Pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan; dan g. Pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali ke zona lindung. Paragraf Keenam Ketentuan Umum Peraturan zonasi pada Zona Pengendalian Ketat Pasal 92 (1)

Ketentuan umum peraturan pada zona pengendalian ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf f diarahkan pada: a. Kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan; b. Wilayah yang berpotensi mempunyai perkembangan kawasan yang sangat cepat, diprioritaskan dalam pembangunan dan berdasarkan kecenderungan permintaan; dan

- 105 -

c. Pemanfaatan ruang eksisiting di kawasan yang diidentifikasi berpotensi menyimpang dari rencana tata ruang wilayah. (2)

Zona pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan lahan pertanian untuk kepentingan swasembada beras baik di tingkat kabupaten maupun untuk kepentingan Provinsi Jawa Timur dan Nasional; b. Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung khususnya Zona Pasar Induk, Sub Terminal Agribisnis, dan Jalan Lingkar Mojoagung; c. Kawasan sekitar Jalan Lingkar Perkotaan Jombang; d. Kawasan sekitar interchange Tol Tembelang dan Bandar Kedungmulyo; e. Wilayah Aliran Sungai Brantas yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional; f. Wilayah yang ditetapkan sebagai pengembangan Waduk Beng dan Waduk Jarak; g. Kawasan konservasi alami, budaya dan yang bersifat unik dan khas; h. Kawasan sepanjang jalan bebas hambatan; i. Kawasan sepanjang jalan arteri; j. Kawasan sepanjang rel kereta api; k. Kawasan sepanjang jalur SUTET; l. Kawasan sepanjang jalur pipa gas; dan m. Kawasan yang ditetapkan sebagai TPA.

(3)

Pengaturan dan penetapan zona pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Ketentuan Umum Perizinan Pasal 93

(1)

Ketentuan umum perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2)

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a. Izin Lokasi; b. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT); c. Izin Mendirikan Bangunan; dan d. Ijin lainnya berdasarkan peraturan perundangan.

- 106 -

(3)

Jenis perizinan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus mengacu pada peraturan daerah ini antara lain Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO), AMDAL, dan izin usaha.

(4)

Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang;

(5)

Setiap orang yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang wajib melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam izinnya; dan

(6)

Mekanisme dan syarat untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Bagian Keempat Ketentuan Umum Insentif dan Disinsentif Pasal 94

(1)

Ketentuan umum insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf c dilakukan dengan pengertian bahwa: a. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan atau kemudahan kepada kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang; b. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

(2)

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat diberikan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah lain atau kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan dan lain sebagainya);

(3)

Pemberian insentif dapat diberikan kepada pemerintah desa dalam bentuk: a. Pemberian kompensasi; b. Subsidi silang; c. Penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau d. Publisitas atau promosi daerah.

(4)

Pemberian insentif kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) dapat diberikan dalam bentuk: a. Pemberian kompensasi; b. Pengurangan retribusi; c. Imbalan; d. Sewa ruang dan urun saham; e. Penyediaan prasarana dan sarana; dan f. Penghargaan; dan/atau

- 107 -

g. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada masyarakat umum. (5)

Pengenaan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam bentuk: a. Pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

(6)

Pengenaan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) dapat diberikan dalam bentuk: a. Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi; b. Pemberian pensyaratan khusus dalam perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum; dan/atau c. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

(7)

Ketentuan detail tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 95

(1)

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d merupakan pengenaan sanksi terhadap: a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten; b. Pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi sistem kabupaten; c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah; d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah; e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah; f. Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

- 108 (2)

(3)

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pencabutan izin; f. Pembatalan izin; g. Pembongkaran bangunan; h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. Denda administratif. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pembongkaran bangunan; f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. Denda administratif.

(4)

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f selain dikenakan sanksi administrasi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Pasal 96

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak: a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. Mengetahui secara terbuka tentang rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan; c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

- 109 -

Pasal 97 (1)

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2)

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 98

(1)

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat, melalui kegiatan dalam bentuk: a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2)

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. Pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan yang akan dicapai; b. Pengindetifikasian berbagai potensi dan masalah pembangun termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan; c. Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang; d. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang; e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau bantuan tenga ahli.

- 110 -

(3)

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk: a. Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang; c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana rinci tata ruang; d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang; f. Pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan/atau g. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.

(4)

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk: a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang. Pasal 99

Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 100 Setiap orang yang melanggar rencana tata ruang wilayah dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang.

- 111 -

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 101 (1)

Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilengkapi dengan Lampiran berupa Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2)

Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 102

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana detail tata ruang kawasan dan rencana teknik ruang yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya rencana detail dan rencana teknik berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 103 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka: a. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan/atau mengakibatkan konversi kawasan berfungsi lindung, maka penataan dan pengendalian kegiatan tersebut dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Apabila terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, maka kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 104 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2000-2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 112 -

Pasal 105 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 106 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. Ditetapkan di Jombang pada tanggal 3 Juli 2009 BUPATI JOMBANG, ttd. SUYANTO Diundangkan di Jombang pada tanggal 28 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN J O M B A N G, ttd. M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19530412 197903 1 015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010 NOMOR 7A /E Salinan sesuai aslinya a.n Sekretaris`Daerah Asisten Administrasi Umum

Drs. PADI MULYONO, MM Pembina Utama Muda NIP. 510 500 024

- 113 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG I. UMUM Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten; pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.Wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota; pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

- 114 -

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Cukup Jelas. Pasal 2. Cukup Jelas. Pasal 3. Cukup Jelas. Pasal 4. Penetapan dimensi waktu perencanaan mempunyai pengertian bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang kurun waktu implementasi adalah selama 20 tahun, yaitu untuk kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2029 dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila : a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau ; b. terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti : bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundangundangan. . Pasal 5. Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Yang dimasud dengan pengembangan kegiatan agribisnis adalah pengembangan kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya bidang pertanian untuk memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Kabupaten Jombang agar berdaya saing tinggi memiliki arti pembangunan berkelanjutan di segala bidang dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan potensi daerah, kelestarian dan keseimbangan lingkungan, pemerataan pembangunan dan kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian, setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Jombang dapat bersaing, baik pada tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.

- 115 -

Pasal 6. Cukup Jelas. Pasal 7. Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Peningkatan pelayanan faslitas sosial dan ekonomi untuk meningkatkan peran pusat kegiatan sekaligus sebagai pusat koleksi dan distribusi kegiatan perkotaan dan kegiatan perdesaan yang meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan. Huruf d Pusat pengembangan kegiatan agribisnis kabupaten adalah Kecamatan Mojowarno yang termasuk dalam WP Mojowarno. Agribisnis tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan agrowisata. Huruf e Desa Pusat Pertumbuhan adalah wilayah di kawasan perdesaan yang didorong perkembangannya agar dapat menjadi stimulan perkembangan bagi kawasan perdesaan di sekitarnya. Desa pusat pertumbuhan merupakan agropolitan di Kabupaten Jombang.

bagian

dari

sistem

Desa pertumbuhan didorong perkembangannya dengan memberikan sarana dan prasarana permukiman sehingga dapat berperan sebagai pusat permukiman di kawasan perdesaan. Desa pusat pertumbuhan dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung sistem produksi dan distribusi hasil pertanian diantaranya lembaga keuangan yang melayani usaha mikro dan petani di wilayah perdesaan, fasilitas pendidikan yang memadahi dan balai pengembangan serta kajian untuk mendukung perkembangan sistem pertanian. Pembentukan desa pusat pertumbuhan dengan kriteria : a. Desa-desa yang dikembangkan yang mempunyai jaringan dengan perkotaan yang baik.

- 116 -

b. Desa-desa di sepanjang jaringan jalan regional atau yang mempunyai akses/ keterhubungan dengan jaringan jalan regional. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Pasal 8. Cukup Jelas. Pasal 9. Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Kegiatan pembangunan di kawasan lindung yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan tersebut akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Jombang tidak hanya mempunyai fungsi perlindungan bagi wilayah Kabupaten Jombang namun memberikan dampak perlindungan bagi wilayah di sekitar Kabupaten Jombang, sehingga diarahkan untuk tidak dikonversi menjadi kawasan budidaya. Kawasan yang ditetapkan memberikan perlindungan bagi wilayah disekitarnya sangat penting bagi ketersediaan sumber daya air untuk kepentingan pertanian maupun penduduk Kabupaten Jombang secara umum sehingga perlu untuk di konservasi. Huruf c Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.

- 117 -

Pasal 10. Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Perubahan atau konversi ruang untuk kepentingan budidaya harus tetap diserasikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga ruang yang dimanfaatkan harus menjadi lebih baik, berkualitas dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi masyarakat sekitar. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Kegiatan budidaya unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budidaya unggulan dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dikawasan tersebut dan di kawasan sekitarnya. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas.

- 118 -

Ayat (5) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Pengembangan obyek wisata juga mencakup antara lain pemberdayaan masyarakat, pengambangan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta secara terpadu dan berkesinambungan. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Fasilitas wisata mencakup sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Pasal 11. Cukup Jelas. Pasal 12. Cukup Jelas. Pasal 13. Cukup Jelas. Pasal 14. Cukup Jelas. Pasal 15. Ayat (1) Yang dimaksud fungsi utama wilayah adalah fungsi pusat pelayanan. Ayat (2) Yang dimaksud kegiatan utama adalah jenis kegiatan utama yang akan direncanakan dikembangkan di masing-masing WP.

- 119 -

Pasal 16. Cukup Jelas. Pasal 17. Sistem fasilitas ditata secara berhierarki adalah disesuaikan dengan skala pelayanan wilayah kabupaten, skala pelayanan wilayah pengembangan, skala pelayanan kawasan dan skala pelayanan lingkungan. Pasal 18. Cukup Jelas. Pasal 19. Cukup Jelas. Pasal 20. Cukup Jelas. Pasal 21. Cukup Jelas. Pasal 22. Cukup Jelas. Pasal 23. Cukup Jelas. Pasal 24. Cukup Jelas. Pasal 25. Cukup Jelas. Pasal 26. Cukup Jelas. Pasal 27. Cukup Jelas. Pasal 28. Cukup Jelas. Pasal 29. Cukup Jelas. Pasal 30. Ayat (1) Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api umum” adalah jaringan jalan perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/ atau barang dengan dipungut bayaran.

- 120 -

Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 31. Cukup Jelas. Pasal 32. Cukup Jelas. Pasal 33. Cukup Jelas. Pasal 34. Cukup Jelas. Pasal 35. Cukup Jelas. Pasal 36. Cukup Jelas. Pasal 37. Cukup Jelas. Pasal 38. Cukup Jelas. Pasal 39. Cukup Jelas. Pasal 40. Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pasal 41. Cukup Jelas. Pasal 42. Cukup Jelas. Pasal 43. Cukup Jelas. Pasal 44. Cukup Jelas.

- 121 -

Pasal 45. Cukup Jelas. Pasal 46. Cukup Jelas. Pasal 47. Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Yang dimaksud RTH publik adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah/ Kabupaten Kota Yang dimaksud RTH Privat adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI jakarta oleh Pemerintah Provinsi. Angka 3 Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Ayat (9) Cukup Jelas.

- 122 -

Pasal 48. Cukup Jelas. Pasal 49. Cukup Jelas. Pasal 50. Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada. Huruf a Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas.

- 123 -

Huruf f Lokasi kegiatan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Huruf g Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya. Huruf h Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup: 1. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang

berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan 2. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud

museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata berburu, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan. Huruf i Kawasan peruntukkan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan peruntukkan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas.

- 124 -

Pasal 51. Huruf a Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut: a. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; b. Meningkatkan fungsi lindung; c. Menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya; d. Menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan; e. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan; f. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat; g. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; h. Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat; i. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya; j. Meningkatkan ekspor; atau k. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Angka 1 Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman Angka 2 Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam. Pasal 52. Cukup Jelas. Pasal 53. Cukup Jelas. Pasal 54. Cukup Jelas.

- 125 -

Pasal 55. Cukup Jelas Pasal 56. Cukup Jelas Pasal 57. Cukup Jelas. Pasal 58. Cukup Jelas. Pasal 59. Cukup Jelas. Pasal 60. Cukup Jelas. Pasal 61. Cukup Jelas Pasal 62. Cukup Jelas Pasal 63. Cukup Jelas. Pasal 64. Cukup Jelas. Pasal 65. Cukup Jelas. Pasal 66. Cukup Jelas. Pasal 67. Cukup Jelas. Pasal 68. Cukup Jelas. Pasal 69. Cukup Jelas. Pasal 70. Cukup Jelas. Pasal 71. Cukup Jelas.

- 126 -

Pasal 72. Cukup Jelas. Pasal 73. Cukup Jelas. Pasal 74. Cukup Jelas. Pasal 75. Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan karena struktur sosial sedangkan kemiskinan natural karena faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Cukup Jelas. Ayat (9) Cukup Jelas. Pasal 76. Cukup Jelas. Pasal 77. Cukup Jelas. Pasal 78. Cukup Jelas.

- 127 -

Pasal 79. Cukup Jelas. Pasal 80. Cukup Jelas. Pasal 81. Cukup Jelas. Pasal 82. Cukup Jelas. Pasal 83. Cukup Jelas. Pasal 84. Cukup Jelas. Pasal 85. Cukup Jelas. Pasal 86. Cukup Jelas. Pasal 87. Cukup Jelas. Pasal 88. Cukup Jelas. Pasal 89. Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan zero delta Q policy adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

- 128 -

Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang melintasi taman di median jalan dan halte angkutan umum. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Cukup Jelas. Ayat (9) Cukup Jelas. Pasal 90. Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas.

- 129 -

Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas. Huruf h Cukup Jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan “agroforestri” adalah sistem penggunaan lahan atau usaha tani yang mngkombinasikan tanaman keras dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis atau lingkungan. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas.

- 130 -

Huruf g Yang dimaksud dengan “pengembangan permukiman perkebunan” adalah pembangunan perkebunan yang menggunakan kawasan sebagai pusat pertumbuhan, pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan dimensi ruang, waktu, skala usaha dan pengelolaannya, yang diselenggarakan dengan asas kebersamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat perkebunan dan pelaku usaha lainnya. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas.

Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas. Huruf h Cukup Jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan ”buffer zone” adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai zona penyangga antara kawasan budidaya dan kawasan lindung.

- 131 -

Huruf j Cukup Jelas. Huruf k Cukup Jelas. Huruf l Cukup Jelas. Huruf m Cukup Jelas. Huruf n Cukup Jelas. Huruf o Cukup Jelas. Ayat (9) Cukup Jelas. Ayat (10) Cukup Jelas. Ayat (11) Cukup Jelas. Pasal 91. Cukup Jelas. Pasal 92. Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Yang dimaksud “ruang eksisiting” adalah ruang yang penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan kondisi yang ada pada saat dilakukan penyusunan perencanaan. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 93. Cukup Jelas.

- 132 -

Pasal 94. Cukup Jelas. Pasal 95. Cukup Jelas. Pasal 96. Cukup Jelas. Pasal 97. Cukup Jelas. Pasal 98. Cukup Jelas. Pasal 99. Cukup Jelas. Pasal 100. Cukup Jelas. Pasal 101. Cukup Jelas. Pasal 102. Cukup Jelas. Pasal 103. Cukup Jelas. Pasal 104. Cukup Jelas. Pasal 105. Cukup Jelas. Pasal 106. Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010 NOMOR 7A /E

ATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2009 TANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG

-2-

-3-

-4-

Tabel 6.1. Indikasi Program 5 Tahun Pertama (2010-2014) TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHAP I (2009 - 2013)

INDIKASI PROGRAM UTAMA

LOKASI

2010

Besaran/jumlah kegiatan Kegiatan

I.

Perwujudan Struktur Ruang

A.

Perwujudan Pusat Kegiatan Perkotaan 1 Pengembangan Pusat Kegiatan melalui Program Pengembangan data/informasi

Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal Jombang (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

15 paket

-

-

2 Perbaikan Kawasan Perkotaan melalui Program pembangunan infrastruktur

3 Pemantapan peran perkotaan melalui Program Perencanaan Pengembangan kawasan perkotaan 4 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

5 Pengembangan baru pusat pelayanan lokal yang berfungsi sebagai Desa Pusat Pertumbuhan melalui Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 6 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Kawasan Perkotaan Setiap WP, meliputi: Perkotaan Jombang, Perkotaan Peterongan, Perkotaan Jogoroto, Perkotaan Diwek, Perkotaan Tembelang, Perkotaan Ploso, Perkotaan Plandaan, Perkotaan Kabuh, Perkotaan Ngusikan, Perkotaan Kudu, Perkotaan Desa Sidowarek Kec. Ngoro, Desa Blimbing Kec. Gudo,Desa Keras Kec. Diwek, Desa Panglungan Kec. Wonosalam, Desa Selorejo Kec. Mojowarno, Desa Bangsri Kec. Plandaan, Desa Mojodanu Kec. Ngusikan, Desa Sumbersari Kec. Megaluh

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan profile daerah Pembangunan jalan dan jembatan

2011 Biaya

Kegiatan

2012 Biaya

200,000,000 1,000,000,000 -

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan profile daerah Pembangunan jalan dan jembatan

200,000,000 1,000,000,000 -

Pembangunan gorong-gorong Pembangunan Jaringan air minum Pembangunan jaringan drainase

500,000,000 500,000,000 -

Pembangunan gorong-gorong Pembangunan Jaringan air minum

500,000,000 500,000,000 -

150,000,000 -

175,000,000 -

150,000,000 -

175,000,000 -

20 paket

-

45 paket 57 paket

-

64 paket

-

500,000,000 -

Pembangunan jaringan drainase

500,000,000 -

11 paket

-

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

250,000,000

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

5 paket

-

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

200,000,000 -

5 paket

10 pake t

-

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

20 paket

-

72 paket

-

5 paket

Kegiatan

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan profile daerah Pembangunan jalan dan jembatan

2013 Biaya

150,000,000 -

175,000,000 -

200,000,000 1,000,000,000 -

Kegiatan

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan profile daerah Pembangunan jalan dan jembatan

2014 Biaya

150,000,000 -

175,000,000 -

200,000,000 1,000,000,000 -

Kegiatan

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan profile daerah Pembangunan jalan dan jembatan

Biaya

TOTAL BIAYA

150,000,000

600,000,000

175,000,000

700,000,000

200,000,000 1,000,000,000

800,000,000 4,000,000,000

Pembangunan gorong-gorong Pembangunan Jaringan air minum Pembangunan jaringan drainase

500,000,000 500,000,000

2,000,000,000 2,000,000,000

SUMBER PEMBIAYAAN

INSTANSI PELAKSANA

APBD Kabupaten Jombang

KPDE

APBD Kabupaten Jombang

DPU Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Bapemas

Pembangunan gorong-gorong Pembangunan Jaringan air minum Pembangunan jaringan drainase

500,000,000 500,000,000 -

Pembangunan gorong-gorong Pembangunan Jaringan air minum

500,000,000 500,000,000 -

500,000,000 -

Pembangunan jaringan drainase

500,000,000 -

500,000,000

2,000,000,000

250,000,000

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

250,000,000

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

250,000,000

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

250,000,000

1,000,000,000

APBD Kabupaten

Bappeda

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

250,000,000 -

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

250,000,000 -

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

250,000,000 -

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

250,000,000

950,000,000

APBD Kabupaten

Bappeda, DPU Cipta Karya

200,000,000

700,000,000

500,000,000 -

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

500,000,000 -

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

500,000,000 -

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

500,000,000 -

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

500,000,000

2,000,000,000

APBD Kabupaten

Bappeda, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, DPU Cipta Karya, DPU Bina Marga

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

500,000,000 -

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

500,000,000 -

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

500,000,000 -

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

500,000,000 -

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

500,000,000

2,000,000,000

APBD Kabupaten

500,000,000

2,000,000,000

DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, DPU Bina marga dan pengairan

-

Pembangunan pasar perdesaaan

250,000,000 -

Pembangunan pasar perdesaaan

250,000,000 -

Pembangunan pasar perdesaaan

250,000,000 -

Pembangunan pasar perdesaaan

250,000,000 -

Pembangunan pasar perdesaaan

250,000,000

1,000,000,000

46 p;ekt

-

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

500,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

500,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

500,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

500,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

500,000,000

2,000,000,000

56 paket

-

200,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

200,000,000

800,000,000

200,000,000

800,000,000

-

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

200,000,000 -

-

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

200,000,000 -

13 unit

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

200,000,000 -

5 paket

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

100,000,000

400,000,000

100,000,000 -

500,000,000 -

200,000,000 100,000,000 -

200,000,000 -

500,000,000 -

200,000,000 100,000,000 -

200,000,000 -

500,000,000 -

200,000,000 100,000,000 -

200,000,000 -

500,000,000 -

200,000,000 100,000,000 -

-5-

B. Pengembangan Sistem Agropolitan 1 Program perencanaan pembangunan a. SKPP I meliputi SSWP ekonomi Mojowarno: Mojowarno, Wonosalam, Bareng, Ngoro. b. SKPP II meliputi SSWP Mojoagung: Mojoagung, Sumobito, 2 Program Lingkungan Sehat dan Kesamben. Perumahan c. SKPP III meliputi SSWP Ploso: Kec. Kudu, Ngusikan, Kabuh, dan Plandaan

3 Program Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian

Kawasan Pedesaan Pertanian meliputi desa-desa Kec. Ngoro, Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Diwek

4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

5 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

5 paket

-

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

150,000,000

-

Penyusunan indikator ekonomi daerah

150,000,000

-

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

150,000,000

-

Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

150,000,000

-

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

150,000,000

-

-

-

-

-

200,000,000

-

200,000,000

-

500,000,000

-

500,000,000

-

500,000,000

-

500,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

150,000,000

-

150,000,000

-

150,000,000

-

150,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

500,000,000

-

500,000,000

-

500,000,000

-

500,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

150,000,000

-

150,000,000

-

150,000,000

-

150,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

500,000,000

-

500,000,000

-

500,000,000

-

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

150,000,000

200,000,000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

150,000,000

-

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

150,000,000

200,000,000

500,000,000

-

500,000,000

-

Pembangunan jalan dan 500,000,000 jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan 250,000,000 prasarana air bersih perdesaaan

-

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

500,000,000

-

-

Pembangunan jalan dan jembatan 500,000,000 perdesaan Pembangunan sarana dan 250,000,000 prasarana air bersih perdesaaan

-

250,000,000

250,000,000

-

5 paket

-

10 paket

-

30 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

-

-

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

150,000,000

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

150,000,000 200,000,000

600,000,000

APBD Bappeda, Dinas Kabupaten dan Perindustrian, APBD Provinsi Perdagangan, Dan 600,000,000 Pasar, Dinas Pertanian 800,000,000 APBD Bappeda, DPU Cipta Kabupaten Karya, Badan Lingkungan Hidup

500,000,000

2,000,000,000

100,000,000

400,000,000

100,000,000

400,000,000

150,000,000

600,000,000

100,000,000

400,000,000

500,000,000

2,000,000,000

100,000,000

400,000,000

150,000,000

600,000,000

250,000,000

1,000,000,000

250,000,000

1,000,000,000

250,000,000

1,000,000,000

500,000,000

2,000,000,000

500,000,000

2,000,000,000

250,000,000

1,000,000,000

5 paket

-

Pembangunan pasar perdesaaan 250,000,000

-

Pembangunan pasar perdesaaan

250,000,000

-

Pembangunan pasar perdesaaan 250,000,000

-

Pembangunan pasar perdesaaan

250,000,000

-

Pembangunan pasar perdesaaan 250,000,000

1,000,000,000

25 paket

-

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

500,000,000

-

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

500,000,000

-

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

500,000,000

-

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

500,000,000

-

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

500,000,000

2,000,000,000

5 paket

-

250,000,000

-

-

-

-

1,000,000,000

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

1,000,000,000

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

400,000,000

5 paket

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

400,000,000

5 paket

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

5 paket

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

5 paket

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

5 paket

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

5 paket

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

7 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

5 paket

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

250,000,000

-

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

250,000,000

-

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

250,000,000

5 paket

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

250,000,000

5 paket

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

5 paket 5 paket

-

Pengembangan klaster bisnis 100,000,000 Koordinasi pemanfaatan fasilitas 100,000,000 pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

-

Pengembangan klaster bisnis Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

100,000,000 100,000,000

-

Pengembangan klaster bisnis 100,000,000 Koordinasi pemanfaatan fasilitas 100,000,000 pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

-

Pengembangan klaster bisnis Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

100,000,000 100,000,000

5 paket

-

100,000,000

-

-

100,000,000

-

100,000,000

-

5 paket

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

5 paket

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

5 paket

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

5 paket

-

100,000,000

-

100,000,000

-

100,000,000

-

5 paket

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

5 paket

-

250,000,000

-

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

250,000,000

-

250,000,000

-

5 paket

-

250,000,000

-

-

250,000,000

-

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

5 paket

-

250,000,000

-

250,000,000

-

250,000,000

-

5 paket

-

250,000,000

-

Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

250,000,000

5 paket

250,000,000

-

Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

100,000,000

-

100,000,000 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan 100,000,000 penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

-

5 paket

Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

250,000,000

-

6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

9 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Kawasan Pedesaan industri meliputi kawasan perdesaan Kec. Mojowarno, Wonosalam, Gudo dan Sumobito.

a. SKPP I meliputi SSWP Mojowarno: Mojowarno, Wonosalam, Bareng, Ngoro. b. SKPP II meliputi SSWP Mojoagung: Mojoagung, Sumobito, dan Kesamben. c. SKPP III meliputi SSWP Ploso:

-

100,000,000

400,000,000

250,000,000

1,000,000,000

100,000,000

400,000,000

100,000,000

400,000,000

100,000,000

400,000,000

100,000,000

400,000,000

-

Pengembangan klaster bisnis 100,000,000 Koordinasi pemanfaatan fasilitas 100,000,000 pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

400,000,000 400,000,000

100,000,000 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan 100,000,000 penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

-

100,000,000 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan pengelolaan 100,000,000 penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

400,000,000

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

100,000,000

-

100,000,000

400,000,000

100,000,000

-

100,000,000

400,000,000

100,000,000

-

100,000,000

400,000,000

100,000,000

-

100,000,000

400,000,000

250,000,000

-

250,000,000

1,000,000,000

250,000,000

-

250,000,000

1,000,000,000

Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

250,000,000

-

250,000,000

1,000,000,000

250,000,000

-

250,000,000

1,000,000,000

250,000,000

-

250,000,000

1,000,000,000

250,000,000

-

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

250,000,000

1,000,000,000

-

APBD Dinas Perkebunan Kabupaten dan dan Kehutanan, APBD Provinsi Dinas Pertanian

APBD Kabupaten, Swasta

Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Kantor Promosi Daerah

APBD Kabupaten, Swasta

DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, DPU Bina marga dan pengairan

APBD Kabupaten

Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Kantor Promosi Daerah

APBD Kabupaten

Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Kantor Promosi Daerah

APBD Kabupaten, swasta

Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan; Penanaman Modal Daerah

400,000,000

-6-

C I

Perwujudan Sistem Transportasi Pemantapan Jaringan Jalan Bebas Hambatan

Rencana jalan tol Kertosono-NganjukMojokerto melalui Kec. Kesamben, Kec. Peterongan, Kec. Tembelang, Kec. Jombang, Kec. Megaluh, dan Kec. bandar Kedungmulyo

5 paket

-

Pembebasan Lahan dan Pembangunan jalan TOL

Jalan tol dan interchange TOL di Kec. Bandarkedungmulyo dan Kec. Tembelang

5 paket

-

Perencanaan pembangunan jalan

100,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

2 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

5 paket

-

Survei kontur jalan dan jembatan

100,000,000 -

Pembangunan jalan

5,000,000,000 -

3 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

5 paket

-

Pembangunan jalan

5 paket

-

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

II.

Pemantapan Jaringan Jalan Arteri 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

III. Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

IV

Pemantapan jaringan Jalan Lokal 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

100,000,000 -

-

100,000,000 -

Pembebasan Lahan dan Pembangunan jalan TOL

Perencanaan pembangunan jalan

5,000,000,000 -

2,500,000,000 -

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

2,500,000,000 -

1,000,000,000 -

Perencanan Persandangan jalan

150,000,000

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

100,000,000 -

-

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

250,000,000 -

Pembangunan Saluran Drainase dan gorong-gorong

Rencana jaringan jalan lingkar luar wilayah kabupaten Jombang yang menghubungkan antar Perkotaan Ploso - Perkotaan Mojoagung Perkotaan Mojowarno - Perkotaan Perak.

5 paket

-

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

-

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

5 paket

5 paket

-

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

Survei kontur jalan dan jembatan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

150,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

150,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

Jalan Arteri Mojokerto - Jombang – Nganjuk, yang melalui Kec. Mojoagung, Kec. Sumobito, Kec. Peterongan, Kec. Jombang, Kec. Perak dan Kec. Bandar Kedungmulyo.

Jaringan jalan lingkar luar Perkotaan Jombang yang menghubungkan Tembelang, Peterongan dan Diwek dengan perkotaan Jombang. Jaringan jalan lingkar luar pada Perkotaan Mojoagung yang menghubungkan Mojoagung dengan Sumobito.

100,000,000 -

Pembangunan jalan

5 paket

100,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

100,000,000 -

Pembangunan jalan

5,000,000,000 -

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

2,500,000,000 -

100,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

Departemen PU, DPU Bina Marga Prop.

Departemen PU, Dinas Cipta Karya Prop Dinas Perhubngan Pfropinsi dan Kabupaten DPU Cipta Karya Prop dan Kabupaten, DPU Binamarga Kabupaten

400,000,000

APBN

Pembangunan jalan

5,000,000,000

15,100,000,000

APBN

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

100,000,000

5,300,000,000

APBN

2,500,000,000

7,600,000,000

2,500,000,000

500,000,000 -

500,000,000 -

1,250,000,000 APBD Provinsi Dinas Cipta Karya Prop Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

500,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 500,000,000

2,000,000,000 APBD Kabupaten

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000

600,000,000 APBD Kabupaten

150,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

500,000,000 -

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000

600,000,000 APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

5 paket

-

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000

400,000,000

5 paket

-

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000

Perencanaan pembangunan jalan Survei kontur jalan dan jembatan

5,000,000,000 150,000,000 2,500,000,000 -

Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

5,000,000,000 150,000,000 2,500,000,000 -

Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

5,000,000,000 150,000,000 2,500,000,000 -

Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

5,000,000,000 150,000,000 2,500,000,000 -

Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

150,000,000

600,000,000

140 paket 5 paket

600,000,000 APBD DPU Cipta Karya Kabupaten, Prop dan Kab 20,000,000,000 APBD Provinsi 600,000,000

2,500,000,000

10,000,000,000

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000

150,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

150,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

150,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

150,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

150,000,000

-

5 paket

-

menghubungkan Jombang – Lamongan – Tuban yang melalui Kec. Tembelang, Kec. Ploso dan Kec. Kabuh. menghubungkan Jombang – Kediri yang melalui Kec. Ngoro dan Gudo.

5 paket

-

Pembangunan jalan

5,000,000,000 -

5 paket

-

5 paket

-

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

2,500,000,000 -

Pembangunan jalan akses alternatif menuju SS jalan tol : menghubungkan perkotaan Jombang dengan SS Tembelang jembatan penghubung yang menghubungkan Megaluh – Plandaan dan Ngusikan - Kesamben.

5 paket

-

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000

5 paket

-

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000

jembatan penghubung yang menghubungkan Bandar Kedungmulyo dan Perak dengan Megaluh dan Gudo dengan rencana pembangunan .

5 paket

-

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000

5 paket

-

Perencanaan pembangunan jalan

5 paket

-

5 paket 5 paket

-

5 paket

-

Survei kontur jalan dan jembatan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

150,000,000 -

Pembangunan jalan

5,000,000,000 -

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

2,500,000,000 -

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

100,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

2,500,000,000 150,000,000 2,500,000,000 -

Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

150,000,000 -

Pembangunan jalan

5,000,000,000 -

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

2,500,000,000 -

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

100,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

2,500,000,000 150,000,000 2,500,000,000 -

Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

150,000,000 -

Pembangunan jalan

5,000,000,000 -

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

2,500,000,000 -

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

100,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

2,500,000,000 150,000,000 2,500,000,000 -

Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

150,000,000

600,000,000

2,500,000,000

10,000,000,000

100,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

2,500,000,000 150,000,000 2,500,000,000 -

Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) 600,000,000 APBD DPU Cipta Karya Kabupaten Kab 600,000,000 APBD Provinsi DPU Cipta Karya dan APBD Prop dan Kab Kabupaten

5,000,000,000

Perencanaan pembangunan jalan

Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

150,000,000

100,000,000

Bappeda Prop dan Kab; Dinas Cipta Karya Prop dan Kabupaten

10,000,000,000 APBD Kabupaten

Pembangunan jalan

150,000,000 -

Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) DPU Cipta Karya, tata Ruang , Kebersihan dan Pertamanan

5,000,000,000 150,000,000

5 paket

Jalan lokal primer yang menghubungkan antar pusat SSWP dan Ibukota Kec. yang terdapat di kabupaten Jombang.

APBN

100,000,000

Jaringan jalan yang menghubungkan Malang - Jombang, yang melalui Kec. Ngoro, Kec. Diwek, Kec. Jombang,

2 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

3 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5,000,000,000 -

Pembebasan Lahan dan Pembangunan jalan TOL

5 paket

2 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

3 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

-

Jalan lingkar perkotaan Mojoagung

3 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

4 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rp. 4 T

20,000,000,000

600,000,000 APBD Propinsi DPU Cipta Karya dan dan Kabupaten PU Binamarga Propinsi, DPU Binamarga Kab, 400,000,000 Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) 10,000,000,000

600,000,000 APBD Kabupaten

400,000,000 APBD Kabupaten APBD Kabupaten

2,500,000,000 150,000,000

10,000,000,000 600,000,000

2,500,000,000

10,000,000,000

Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) DPU Cipta Karya Kab DPU Cipta Karya Kab

-7-

V

Penataan jaringan Jalan Kereta Api 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalur kereta api

VI

Pengembangan Jaringan Jalan Kawasan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan VII Pengembangan Jaringan Jalan Kawasan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3 Pengembangan Sistem angkutan umum Perdesaan

a. Terminal Penumpang

b. Terminal cargo c. Rest Area

d. Frontage

e. Pergudangan

Rencana kereta api komuter Surabaya – Mojokerto – Jombang.

5 paket

-

Koordinasi dan sinkronisasi program dengan instansi terkait

100,000,000

-

Pembangunan KA Komuter Surabaya-Jombang

2,000,000,000

100,000,000 APBN, APBD Departemen PU, Provinsi, BUMN DPU Prop, PT KAI

Rencana jalur double track Surabaya – Jombang. Jalur kereta pai regional melewati Sumobito, Peterongan, Jogoroto, Jombang, Diwek, PerakBandar Kedungmulyo Jaringan jalan lingkar luar Perkotaan Jombang yang menghubungkan Tembelang, Peterongan dan Diwek dengan perkotaan Jombang. Jaringan jalan lingkar luar pada Perkotaan Mojoagung yang menghubungkan Mojoagung dengan Mojowarno Jaringan jalan lingkar luar pada Perkotaan Mojoagung yang menghubungkan Mojoagung dengan Sumobito. Peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Perkotaan Ploso Ngusikan - Kudu – Kabuh. Peningkatan sistem jaringan jalan yang menghubungkan Perkotaan Mojowarno - Ngoro - Bareng – Wonosalam. Sistem pergerakan yang menghubungkan Perkotaan Bandar Kedungmulyo dan Perak dengan Megaluh dan Gudo dengan rencana pembangunan jembatan penghubung.

0 0

5 paket

-

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000 -

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

150,000,000

600,000,000 APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

5 paket

-

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000 -

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

100,000,000

400,000,000

5 paket

-

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2,500,000,000

10,000,000,000

5 paket

-

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000

600,000,000

5 paket

-

Survei kontur jalan dan jembatan

100,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

100,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

100,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

100,000,000 -

Survei kontur jalan dan jembatan

100,000,000

400,000,000

5 paket

-

Pembangunan jalan

5,000,000,000 -

Pembangunan jalan

5,000,000,000

20,000,000,000

5 paket

-

5 paket

-

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

2,500,000,000 -

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

2,500,000,000

Rencana pembangunan jalan raya yang menghubungkan perdesaan dan perkotaan pada desa-desa yang memiliki potensi ekonomi pertanian yang tinggi yakni : Desa Sidowarek Kec. Ngoro, Desa Blimbing Kec. Gudo, Desa Grogol Kec. Diwek, Desa Panglungan

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

Terminal penumpang skala regional Tipe B di Kec. Mojoagung Sub terminal penumpang skala kota terdiri dari Kec. Diwek, Kec. Ploso, Kec. Mojowarno, Kec. Jombang dan Kec. Bandar Kedungmulyo. Terminal cargo di Kec. Mojowarno, Kec. Mojoagung, dan Kec. Kabuh Rest Area di Sepanjang jalur tol, jalan arteri primer dan jalur wisata di Wonosalam Rencana frontage di Sepanjang jalan Tol yaitu Kec. Sumobito, Kec. Peterongan, Kec. Jombang, Kec. Perak, dan Kec. Bandar Kedungmulyo

1 paket

2 paket

-

Pembebasan Lahan

2,000,000,000 -

Pembangunan Jalan

5,000,000,000 -

Pembangunan Jalan

5,000,000,000

0 APBD Provinsi dan APBD Kabupaten 10,000,000,000

Rencana frontage di sepanjang Rel kereta api yaitu Kec. Kesamben, Kec. Peterongan, Kec. Tembelang, Kec. Jombang, Kec. Megaluh, dan Kec. Bandar Kedungmulyo Rencana frontage di kawasan pengendalian ketat Ekonomi Terpadu Mojoagung Sentra pergudangan di Mojoagung, Mojowarno, Perak, Kabuh, Ploso

2 paket

-

Pembebasan Lahan

2,000,000,000 -

Pembangunan Jalan

5,000,000,000 -

Pembangunan Jalan

5,000,000,000

10,000,000,000

2 paket

-

Pembebasan Lahan

2,000,000,000 -

Pembangunan Jalan

5,000,000,000 -

Pembangunan Jalan

5,000,000,000

10,000,000,000

2 paket

-

Pembebasan Lahan

2,000,000,000 -

Pembangunan Gudang

2,000,000,000 -

Pembangunan Gudang

2,000,000,000

4,000,000,000

Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

150,000,000 -

Pembangunan jalan

5,000,000,000 -

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

2,500,000,000 -

150,000,000 -

-

5 paket

-

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

2,500,000,000 -

150,000,000 -

Pembangunan jalan

5,000,000,000 -

Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan

2,500,000,000 -

150,000,000 -

150,000,000

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000 -

Perencanaan pembangunan jalan

150,000,000

250,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

250,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Pembangunan gedung terminal

250,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

250,000,000 -

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

250,000,000

2,000,000,000 1,000,000,000 -

-

2 paket

5,000,000,000 -

150,000,000 -

2,000,000,000 1,000,000,000 -

-

1 paket

Pembangunan jalan

2,000,000,000 1,000,000,000 -

2,000,000,000 1,000,000,000 -

2,000,000,000 1,000,000,000

600,000,000 APBD Kabupaten 10,000,000,000 APBD Kabupaten

Dinas Bina Marga Kab DPU Cipta Karya dan Bina Marga

600,000,000 APBD Kabupaten 1,000,000,000 APBD Kabupaten 8,000,000,000 APBD Kabupaten 4,000,000,000

DPU Cipta Karya dan Bina Marga DPU Cipta Karya dan Bina Marga Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ)

0 APBD Provinsi dan APBD 0 Kabupaten

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Kab

Dinas Cipta Karya Prop dan Kab, Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ)

0

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan

Dinas Cipta Karya Prop dan Kab, Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ)

-8-

I

Pengembangan Prasarana Sumber Daya 1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Waduk Beng di Desa Klitih Kec. Plandaan dan Waduk Jarak di Desa Jarak Kec. Wonoasalam; jaringan irigasi Papar-Turi-Peterongan (PariTerong) Sumber mata air yang berlokasi di Desa Jipurapah Kec. Plandaan, Desa Tanjung Wadung Kec. Kabuh, Desa Japanan Kec. Mojowarno, Desa Wonosalam Kec. Wonosalam, Desa Kedung Lumpang Kec. Mojoagung, Desa Carang Wulung dan Desa Panglungan

1 paket

5 paket

-

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

250,000,000 -

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Kawasan Pedersaan yang dikategorikan sebagai Desa Tertinggal

5 paket

-

250,000,000 -

5 paket

-

500,000,000 -

5 paket

-

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pembangunan reservoir pengendali banjir Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

5 paket

-

2 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan bergerak

5 paket

-

3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

5 paket

-

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

pengembangan kelistrikan di kawasan industri Ploso, Bandar Kedungmulyo, dan Zona industri di Sumobito; Rencana pipa gas pada Kec. Ploso, Bandar Kedungmulyo, Perak, Peterongan, Sumobito, dan

2 paket

-

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

100,000,000

pengembangan lokasi TPA di Ploso dan Mojoagung

5 paket

-

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

100,000,000 -

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

100,000,000 -

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

100,000,000 -

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

100,000,000 -

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

5 paket

-

100,000,000 -

Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

100,000,000 -

Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan

100,000,000 -

-

Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

100,000,000 -

5 paket

5 paket

-

5 paket

-

Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

5 paket 5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

5 paket

-

2 Program penyediaan dan pengolahan air baku

3 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum

4 Program pengendalian banjir dan Daya DAS Brantas Rusak Air 5 Program pengembangan, pengelolaan DAS Brantas dan konversi sungai, waduk dan sumber daya air lainnya II

Penataan Prasarana Telematika Peningkatan kebutuhan dan pelayanan 1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan tetap;

III. Prasarana Energi/ Listrik 1 Program Pengembangan kelistrikan wilayah 2 Program pembinaan bidang ketenagalistrikan IV

Jaringan Prasarana Lingkungan Sistem jaringan persampahan; 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

-

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif

Perencanaan pembangunan waduk beng dan waduk jarak

500,000,000

250,000,000 -

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

250,000,000 -

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

250,000,000 -

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

250,000,000

1,000,000,000 APBD Kabupaten, BUMN

DPU Bina marga dan pengairan, PDAM

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

250,000,000 -

250,000,000 -

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

250,000,000 -

1,000,000,000 APBD Kabupaten, BUMN

DPU Bina marga dan pengairan, PDAM

500,000,000 -

500,000,000 -

Pembangunan reservoir pengendali banjir Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

500,000,000 -

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pembangunan reservoir pengendali banjir Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

250,000,000

Pembangunan reservoir pengendali banjir Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pembangunan reservoir pengendali banjir Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

500,000,000

2,000,000,000 APBD Kabupaten 2,000,000,000 APBD Kabupaten

DPU Bina marga dan pengairan DPU Bina marga dan pengairan, Badan Lingkungan Hidup

100,000,000 -

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

100,000,000 -

100,000,000 -

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

100,000,000 -

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

100,000,000 -

100,000,000 -

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

100,000,000 -

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

100,000,000

100,000,000 -

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

100,000,000

500,000,000 -

100,000,000 -

2,000,000,000 -

250,000,000 -

250,000,000 150,000,000 100,000,000 -

1,000,000,000 500,000,000 -

Sistem jaringan limbah 1 Program mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik 2 Program pengembangan kinerja pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel, restoran dan rumah tangga

Pengembangan jaringan drainase di desa Mojoduwur, Japanan, dan Penggaran Kec. Mojowarno

100,000,000 -

-

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan

2,000,000,000 -

250,000,000 -

250,000,000 150,000,000 100,000,000 -

1,000,000,000 500,000,000 -

200,000,000 -

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

200,000,000 -

150,000,000 -

Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

150,000,000 -

150,000,000 150,000,000 -

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif

150,000,000 150,000,000 -

250,000,000 -

200,000,000 -

200,000,000 -

Sistem jaringan Drainase 1 Program Pengembangan data/informasi

2 Program pengendalian banjir

500,000,000 -

500,000,000 -

100,000,000 -

2,000,000,000 -

250,000,000 -

250,000,000 150,000,000 100,000,000 -

1,000,000,000 500,000,000 -

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

200,000,000 -

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif

150,000,000 150,000,000 -

-

Pengembangan data dan informasi jaringan drainase perkotaan

500,000,000

250,000,000 -

200,000,000 -

200,000,000 -

150,000,000 -

250,000,000 -

200,000,000 -

200,000,000 -

0 APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan

500,000,000 -

100,000,000 -

2,000,000,000 -

250,000,000 -

250,000,000 150,000,000 100,000,000 -

1,000,000,000 500,000,000 -

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

200,000,000 -

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif

150,000,000 150,000,000 -

150,000,000 -

250,000,000 -

200,000,000 -

200,000,000 -

500,000,000

400,000,000 APBD Kabupaten, BUMN, Swasta 400,000,000 APBD Kabupaten, BUMN, Swasta 400,000,000 APBD Kabupaten, BUMN, Swasta

DPU Cipta Karya kabupaten, Telkom

100,000,000 APBD Kabupaten, BUMN 0 APBD Kabupaten, BUMN

DPU Cipta Karya kabupaten, PLN

100,000,000

400,000,000 APBD Kabupaten

100,000,000

400,000,000 APBD Kabupaten

Dinas PU Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan, Lingkungan Hidup Dinas PU Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan, Badan Lingkungan Hidup

100,000,000

100,000,000

2,000,000,000

8,000,000,000

250,000,000

1,000,000,000

250,000,000

1,000,000,000

150,000,000

600,000,000

100,000,000

400,000,000

1,000,000,000

4,000,000,000

500,000,000

2,000,000,000

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

200,000,000

800,000,000

150,000,000

600,000,000

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif

150,000,000 150,000,000

600,000,000 600,000,000

250,000,000

1,000,000,000

200,000,000

800,000,000

200,000,000

800,000,000

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan

0 APBD Kabupaten

5 paket

-

Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir

250,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir

250,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir

250,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir

250,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir

250,000,000

1,000,000,000 APBD Kabupaten

5 paket

-

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

250,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai

250,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai

250,000,000 -

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai

250,000,000

-

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai

250,000,000 -

5 paket

1,000,000,000 APBD Kabupaten 1,000,000,000

5 paket

-

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

200,000,000 -

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

200,000,000 -

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

200,000,000 -

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

200,000,000 -

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

200,000,000

5 paket

-

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

300,000,000 -

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

300,000,000 -

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

300,000,000 -

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

300,000,000

-

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

300,000,000 -

5 paket

250,000,000 -

400,000,000 -

250,000,000 -

400,000,000 -

250,000,000 -

400,000,000 -

250,000,000 -

400,000,000 -

DPU Bina marga dan pengairan

250,000,000

400,000,000

0 800,000,000 APBD Kabupaten

1,200,000,000 APBD Kabupaten 1,600,000,000

DPU Cipta Karya kabupaten, Telkom DPU Cipta Karya kabupaten, Telkom

Dinas PU Cipta Karya kabupaten, PLN

Dinas PU Bina marga dan pengairan, Badan Lingkungan Hidup Dinas PU Bina marga dan pengairan Dinas PU Bina marga dan pengairan, Badan Lingkungan Hidup

Dinas PU Bina marga dan pengairan, Badan Lingkungan Hidup Dinas PU Bina marga dan pengairan, Lingkungan Hidup

-9-

B.

Perwujudan Kawasan Budidaya 1. Pengembangan dan Rehabilitasi Peruntukan Sektor Hutan Produksi a. Program pembinaan dan penertiban KPH jombang dan KPH Mojokerto industri hasil hutan

2.

6.

7.

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

100,000,000 -

250,000,000 -

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

250,000,000 -

-

Penataan RTH

200,000,000 -

Penataan RTH

-

Pemeliharaan RTH Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

100,000,000 100,000,000 -

Pemeliharaan RTH Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

5 paket

-

c. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasankawasan hutan d. Program Pengendalian kebakaran hutan

5 paket

-

5 paket

-

5 paket 5 paket 5 paket

Kec. Wonosalam

e. Program Pengelolaan ruang terbuka Kawasan Perkotaan Setiap WP, hijau (RTH) meliputi: Perkotaan Jombang, Perkotaan Peterongan, Perkotaan f. Program Pemanfaatan Potensi Kec. Kudu, Kec. Mojowarno, Kec. Sumber Daya Hutan sebagai Wonosalam, Kec. Kudu, Kec. agroforestri Plandaan dan Kec. Kabuh Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/tanaman perkebunan a. Pengembangan dan rehabilitasi kawasan pertanian lahan kawasan yang ditetapkan sebagai basah/sawah: lahan pertanian kawasan pertanian beririgasi teknis di Kec. Mojowarno, Kec. Wonosalam, Kec. Bareng, Kec. Ngoro, Kec. Mojoagung, Kec. Sumobito, Kec. Kesamben, Kec. Kudu, Kec. Ngusikan kawasan pertanian lahan kering/tegalan yaitu berupa komoditas tanaman hutan (kayu) dan komoditas perkebunan berupa tembakau, tebu, dan pandan di Kec. Ngusikan, Kudu, Plandaan, serta tanaman obat dan bumbu di Kec. Bareng, Wonosalam, Mojowarno, dan

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

100,000,000 -

200,000,000 -

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

100,000,000 -

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

100,000,000 -

250,000,000 -

200,000,000 -

Penataan RTH

100,000,000 100,000,000 -

Pemeliharaan RTH Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

200,000,000 -

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

100,000,000 -

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

100,000,000

400,000,000 APBD Prop dan Kabupaten

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

100,000,000 -

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

100,000,000

400,000,000 APBD Prop dan Kabupaten

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

250,000,000 -

Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

250,000,000

1,000,000,000 APBD Kabupaten

200,000,000

800,000,000 APBD Kabupaten

200,000,000 -

Penataan RTH

200,000,000 -

Penataan RTH

200,000,000

100,000,000 100,000,000 -

Pemeliharaan RTH Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

100,000,000 100,000,000 -

Pemeliharaan RTH Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

100,000,000 100,000,000

800,000,000 APBD Kabupaten 400,000,000 400,000,000 APBD Kabupaten

200,000,000 -

200,000,000 -

Perhutani, dinas Perkebunan dan Kehutanan Perhutani, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Badan lingkungan Hidup DPU Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan

0 APBD Kabupaten 5 paket

-

Pembangunan / rehabilitasi saluran irigasi

250,000,000 -

Pembangunan / rehabilitasi saluran irigasi

250,000,000 -

Pembangunan / rehabilitasi saluran irigasi

250,000,000 -

Pembangunan / rehabilitasi saluran irigasi

250,000,000 -

Pembangunan / rehabilitasi saluran irigasi

250,000,000

1,000,000,000 APBD Kabupaten

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

5 paket

-

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

250,000,000 -

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

250,000,000 -

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

250,000,000 -

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

250,000,000 -

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

250,000,000

1,000,000,000 APBD Kabupaten

Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan

5 paket

-

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

250,000,000 -

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

250,000,000 -

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

250,000,000 -

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

250,000,000 -

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian

250,000,000

1,000,000,000 APBD Kabupaten

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

5 paket

-

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

500,000,000 -

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

500,000,000

2,000,000,000 APBD Kabupaten

Dinas Peternakan dan Perikanan

250,000,000

-

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

500,000,000 -

5 paket

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

500,000,000 -

-

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

500,000,000 -

5 paket

1,000,000,000 APBD Kabupaten 800,000,000 APBD Kabupaten

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan

5 paket

-

100,000,000 -

Pembangunan pusat-pusat etalase/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan

500,000,000 -

Pembangunan pusat-pusat etalase/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan

500,000,000 -

Pembangunan pusat-pusat etalase/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan

500,000,000

-

Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer Pembangunan pusat-pusat etalase/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan

100,000,000 -

2 paket

Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer Pembangunan pusat-pusat etalase/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebuanan

5 paket

-

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

50,000,000

1 paket

-

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan pertambangan rakyat

50,000,000

Industrial estate terdapat di Kec. Ploso

5 paket

-

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

100,000,000 -

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

250,000,000 -

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

250,000,000 -

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

250,000,000 -

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

250,000,000

Zona industri manufaktur dan agroindustri terdapat di Kec. Mojowarno, Kec. Bandar Kedungmulyo, Sumobito, dan Mojoagung

5 paket

-

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

200,000,000 -

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

200,000,000 -

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

200,000,000 -

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

200,000,000 -

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

200,000,000

Rute wisata yang menghubungkan Majapahit Park dengan Kabupaten Jombang meliputi : Mojopahit park agropolitan wonosalam - wisata religi Diwek - Wisata Kerajinan Gudo Wisata belanja Perak dan Bandar

5 paket

-

Pengembangan objek pariwisata unggulan

150,000,000 -

Pengembangan objek pariwisata unggulan

150,000,000 -

Pengembangan objek pariwisata unggulan

150,000,000 -

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

250,000,000 -

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

250,000,000

5 paket

-

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

250,000,000 -

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

250,000,000 -

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

250,000,000

pengembangan dan Pengendalian kawasan permukiman a. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Kawasan strategis dan cepat tumbuh

5 paket

-

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

150,000,000 -

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

150,000,000 -

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

150,000,000 -

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

150,000,000 -

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

150,000,000

600,000,000 APBD Kabupaten

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kawasan pusat pengembangan perumahan

5 paket

-

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

200,000,000 -

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

200,000,000 -

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

200,000,000 -

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

200,000,000 -

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

200,000,000

800,000,000 APBD Kabupaten

5 paket

-

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

200,000,000 -

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

200,000,000 -

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

200,000,000 -

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

200,000,000

800,000,000 APBD Kabupaten

-

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

200,000,000 -

5 paket

150,000,000

600,000,000

DPU Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan DPU Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan DPU Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan

5 paket

-

Penyusunan program pengembangan RTH

250,000,000 -

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

150,000,000 -

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

150,000,000 -

Penyusunan program pengembangan RTH

250,000,000 -

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

150,000,000

0 APBD Kabupaten 800,000,000 APBD Kabupaten

Badan Lingkungan Hidup

2 paket

-

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

150,000,000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

150,000,000

Pengendalian Kawasan peruntukan pertambangan a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Pengembangan Kawasan peruntukan kegiatan industri a. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Pengembangan dan Rehabilitasi Kawasan pariwisata a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

250,000,000 200,000,000 -

500,000,000 -

250,000,000 200,000,000 -

250,000,000 200,000,000 -

250,000,000 200,000,000 -

200,000,000

500,000,000

1,200,000,000

1,000,000,000

0 tambang golongan C (pasir), yaitu disepanjang sungai Brantas, yaitu di Kec. Plandaan, Ploso, dan Kudu; tambang Yodium yang terdapat di Kec. Kesamben, sumber minyak bumi terdapat di bagian utara sungai Brantas khususnya Kec. Plandaan dan kaw

b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

5.

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

100,000,000 -

b. Program rehabilitasi hutan dan lahan KPH jombang dan KPH Mojokerto

b. Pengembangan kawasan yang ditetapkan sebagai sentra pengembangan peternakan c. Program peningkatan produksi hasil peternakan d. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

4.

100,000,000 -

-

kawasan Perkebunan tanaman tahunan yaitu di Kabuh, Ngusikan, Kudu, Ploso dan Wonosalam, serta tanaman semusim meliputi Ploso, Kabuh, Kudu, Ngusikan, Plandaan, Gudo, Jogoroto, Mojoagung, Kesamben, Sumobito, Tembelang, Diwek, Perak, Mojowarno, dan Peteronga

3

0 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

5 paket

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C

50,000,000 -

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

50,000,000 -

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

50,000,000 -

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan pertambangan rakyat

50,000,000

200,000,000 APBD Kabupaten, Swasta

50,000,000 APBD Kabupaten

Badan lingkungan hidup Badan lingkungan hidup

Badan Lingkungan hidup

0 850,000,000 APBD Kabupaten dan Prop 800,000,000

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi

0 800,000,000 APBD Kabupaten dan Prop 500,000,000 APBD Kabupaten

Dinas Parbupora

Dinas Parbupora

0

c. Program Pengembangan Perumahan Pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan a. Program Pengelolaan ruang terbuka Pusat Perkotaan hijau (RTH)

150,000,000 -

150,000,000 -

150,000,000 -

-

150,000,000 -

300,000,000 APBD Kabupaten

DPU Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan, Lingkungan Hidup

- 10 -

III. Perwujudan dan Pengembangan A.

Perwujudan dan Pengembangan 1 Program pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

5 paket

-

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

200,000,000 -

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

200,000,000 -

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

200,000,000 -

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

200,000,000 -

Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

200,000,000

800,000,000 APBD Kabupaten

Bappeda, DPU Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan

5 paket

-

Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

200,000,000 -

Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

200,000,000 -

Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

200,000,000 -

Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

200,000,000 -

Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

200,000,000

800,000,000 APBD Prop, APBD Kabupaten

3 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

5 paket

-

100,000,000 -

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

100,000,000 -

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

100,000,000 -

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

100,000,000

400,000,000 APBD Kabupaten

5 paket

-

150,000,000 -

150,000,000 -

150,000,000 -

-

-

600,000,000 APBD Prop, APBD Kabupaten 400,000,000 APBD Prop, APBD Kabupaten 800,000,000 APBD Kabupaten

Bappeda Prop dan Kab, DPU Cipta Karya Prop dan kab DPU Cipta Karya Prop dan kab

5 paket

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

150,000,000

5 paket

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

150,000,000 -

5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

100,000,000 -

4 Program Perencanaan Pengembangan Perkotaan Jombang Kota menengah

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Bappeda Prop dan Kab, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bappeda, Badan Lingkungan Hidup

5 paket

-

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

150,000,000 -

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

150,000,000 -

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

150,000,000 -

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

150,000,000 -

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

150,000,000

600,000,000 APBD Prop, APBD Kabupaten

Bappeda Prop dan Kab, DPU Cipta Karya Prop dan kab

Kawasan Cagar Budaya Ibukota Mojopahit meliputi Kec. Sumobito,Kec. Mojoagung dan Kec. Mojowarno

5 paket

-

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

250,000,000 -

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

250,000,000 -

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

250,000,000 -

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

250,000,000 -

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

250,000,000

1,000,000,000 APBN, APBD Kabupaten

Kawasan strategis budaya Diwek

5 paket

-

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

200,000,000 -

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

200,000,000 -

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

200,000,000 -

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

200,000,000 -

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

200,000,000

800,000,000 APBN, APBD Kabupaten

10 paket

-

Pembangunan jalan dan jembatan

250,000,000 250,000,000 -

Pembangunan jalan dan jembatan pemeliharaan jalan dan jembatan

250,000,000

pemeliharaan jalan dan jembatan

Pembangunan jalan dan jembatan pemeliharaan jalan dan jembatan

250,000,000 -

250,000,000 -

5 paket

-

250,000,000 -

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

250,000,000 -

Pembangunan jalan dan jembatan pemeliharaan jalan dan jembatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

250,000,000 -

-

Pembangunan jalan dan jembatan pemeliharaan jalan dan jembatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

250,000,000 -

5 paket

250,000,000 -

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

250,000,000 -

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

250,000,000

5 paket

-

200,000,000 -

Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

200,000,000 -

Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

200,000,000 -

Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

200,000,000

-

5 paket

-

1 paket

-

100,000,000 Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana Koordinasi pembangunan daerah 200,000,000 rawan bencana Koordinasi penyusunan 200,000,000 masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Konservasi Sumber Daya Air dan 250,000,000 Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air

Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

1 paket

5 paket

-

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

1 paket

-

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

2 Program pengembangan kawasan potensial berkembang

B.

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Banda Kedungmulyo dan Perak, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tembelang, dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Ploso Kawasan Agropolitan Mojowarno dan Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung

6 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Pengembangan dan pengendalian 1 Program perencanaan pembangunan Kawasan Desa-desa Tertinggal di ekonomi Kec. Ngoro, Mojowarno, Bareng, Sumobito, Megaluh, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh dan Plandaan

2 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 3 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

C.

Pengembangan dan pengendalian 1 Program perencanaan pembangunan Daerah rawan bencana di kecamatan daerah rawan bencana Plandaan, Kabuh, Wonosalam, Bareng, Mojoagung 2 Program Perlindungan dan Konservasi Sungai Brantas, Waduk Beng, dan Sumber Daya Alam Waduk Jarak

Kawasan Agroforestri Wonosalam, dan Tahura R. Suryo B

Pengembangan dan pengendalian 1 Perwujudan Konservasi Zona Kec. Kabuh, Desa Manduro Pertahanan, Zona Penyangga dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan budidaya disekitarnya melalui Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Sumber : Penyusunan Program Kerja Dinas Terkait

100,000,000 -

200,000,000 -

150,000,000 -

150,000,000

100,000,000 -

200,000,000 -

Konservasi Sumber Daya Air dan 250,000,000 Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air

-

150,000,000 -

100,000,000 -

200,000,000 -

250,000,000 -

Konservasi Sumber Daya Air dan 250,000,000 Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

-

150,000,000 -

100,000,000 -

200,000,000 -

250,000,000 -

Konservasi Sumber Daya Air dan 250,000,000 Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

-

150,000,000 -

100,000,000

200,000,000

250,000,000

Konservasi Sumber Daya Air dan 250,000,000 Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

150,000,000

1,000,000,000 APBD Kabupaten 1,000,000,000 APBD Kabupaten 1,000,000,000 APBD Kabupaten

Bappeda dan DPU Cipta Karya

Bappeda, Parbupora, Departemen PU

Dinas Pendidikan dan Departemen agama DPU Cipta karya DPU Cipta karya Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

700,000,000 APBD Kabupaten 200,000,000

Bappeda, Badan Lingkungan hidup

950,000,000 APBN, APBD Kabupaten

Departemen PU, PU Prop,

250,000,000 APBD prop, APBD Kab

Dinas Kehutanan Prop dan Kab

600,000,000 APBD Kabupaten

Bappeda

150,000,000

- 11 -

Tabel 6.2. Indikasi Program Tahap II – IV (Tahun 2015 – 2029) Kabupaten Jombang

USULAN PROGRAM UTAMA

I.

Perwujudan Struktur Ruang

1.

Perwujudan Sistem Perdesaan

A.

Perwujudan fungsi kawasan perdesaan.

SUMBER PEMBIAYAAN

INSTANSI PELAKSANA

TAHAPAN 2015-2019

2020-2024

20252029

√

√

√

√

√

√

√

Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

√

√

√

√

Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

√

√

Kawasan Pedesaan Pertanian meliputi desa-desa Kecamatan Ngoro, Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Diwek Kawasan Pedesaan industri meliputi kawasan perdesaan Kecamatan Mojowarno, Wonosalam, Gudo dan Sumobito.

Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

APBD Kabupaten

Bappeda

√

APBD Kabupaten

√

3

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

APBD Kabupaten, swasta

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina marga dan pengairan, Bappeda Bappeda

4

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

APBD Kabupaten, swasta

5

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

APBD Kabupaten

1 2

B.

LOKASI

Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan perdesaan

Desa Pusat Pertumbuhan meliputi: Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro;Desa Blimbing Kecamatan Gudo;Desa Grogol Kecamatan Diwek;Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam;Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno; Desa Klitih dan Tondowulan Kecamatan Plandaan; Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan;Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh;Desa Curah Malang Kecamatan Sumobito Desa Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis Agropolitan Mojowarno, serta agrowisata Wonosalam

1

Program Pengembangan Perumahan

APBD Kabupaten, swasta

2

Program Lingkungan Sehat Perumahan

APBD Kabupaten

3

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

APBD Kabupaten

Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan; Penanaman Modal Daerah Bappeda

√

√

- 12 -

USULAN PROGRAM UTAMA

C.

Pengembangan Sistem Agropolitan

SUMBER PEMBIAYAAN

Program pengembangan sistem kegiatan Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

3

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

APBD Kabupaten dan APBD Provinsi

4

APBD Kabupaten, Swasta

6

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

7

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

APBD Kabupaten

2.

Perwujudan Sistem Perkotaan

A.

Perwujudan Fungsi Kawasan Perkotaan

1

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Penataan pusat pemukiman perkotaan

INSTANSI PELAKSANA

TAHAPAN 2015-2019

2020-2024

√ √

√

20252029

a. SKPP I meliputi SSWP Mojowarno: Mojowarno, Wonosalam, Bareng, Ngoro. b. SKPP II meliputi SSWP Mojoagung: Mojoagung, Sumobito, dan Kesamben. c. SKPP III meliputi SSWP Ploso: Kecamatan Kudu, Ngusikan, Kabuh, dan Plandaan

1 2

5

B.

LOKASI

APBD Kabupaten, Swasta APBD Kabupaten

PKL terdapat di Jombang, Mojoagung, Mojowarno, Ploso dan Bandarkedungmulyo; Perkotaan menengah dan perkotaan kecil Setiap SSWP, meliputi: Perkotaan Jombang, Perkotaan Peterongan, Perkotaan Jogoroto, Perkotaan Diwek, Perkotaan Tembelang, Perkotaan Ploso, Perkotaan Plandaan, Perkotaan Kabuh, Perkotaan Ngusikan, Perkotaan Kudu, Perkotaan Mojoagung, Perkotaan Sumobito, Perkotaan Kesamben, Perkotaan Mojowarno, Perkotaan Ngoro, Perkotaan Bareng, Perkotaan Wonosalam, Perkotaan Bandar Kedungmulyo, Perkotaan Perak, Perkotaan Gudo, Perkotaan Megaluh Pusat Distribusi hasil perkebunan dan kehutanan di Perkotaan Ploso Pusat pelayanan kegiatan koleksi dan distribusi barang dan jasa yang membentuk kegiatan ekonomi terpadu Mojoagung Pusat Kegiatan Lokal terdapat di Jombang, Mojoagung, Mojowarno, Ploso dan Bandarkedungmulyo Lampiran pusat permukiman perkotaan

Bappeda Kab Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina marga dan pengairan Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Swasta

Penanaman Modal Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi

√

√

- 13 -

USULAN PROGRAM UTAMA

3. A.

B.

C.

1

Pengembangan baru kawasan

2

Perbaikan Kawasan Perkotaan

Perwujudan Sistem Transportasi Pemantapan Jaringan Jalan Bebas Hambatan

LOKASI

Pengembangan perumahan di kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tembelang, Bandar Kedungmulyo, Perak dan Ploso; kawasan ekonomi terpadu Mojoagung; Kawasan strategis budaya di Gudo

Rencana jalan tol Kertosono-Nganjuk-Mojokerto melalui Kecamatan Kesamben, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Jombang, Kecamatan Megaluh, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Jalan tol dan interchange TOL di Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Kecamatan Tembelang

SUMBER PEMBIAYAAN

Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan

√

√

APBN

Departemen PU, Dinas Cipta Karya Prop

√

√

√

Departemen PU, Dinas Cipta Karya Prop Departemen PU, Dinas Cipta Karya Prop

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

APBN

3

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

APBN

3

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan Arteri Mojokerto - Jombang – Nganjuk, yang melalui Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Perak dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Jaringan jalan lingkar luar Perkotaan Jombang yang menghubungkan Tembelang, Peterongan dan Diwek dengan perkotaan Jombang. Jaringan jalan lingkar luar pada Perkotaan Mojoagung yang menghubungkan Mojoagung dengan Sumobito.

APBD Provinsi

Dinas Cipta Karya Prop

APBD Kabupaten

Dinas Cipta Karya Kab

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas Cipta Karya Prop dan Kab

√ √

√

√ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Bappeda Prop dan Kab; Dinas Cipta Karya Prop dan Kabupaten Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Dinas Cipta Karya Kab

2

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

APBD Kabupaten

3

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

APBD Kabupaten

4

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan yang menghubungkan Malang Jombang, yang melalui kecamatan Ngoro, Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang,

20252029

APBD Kabupaten

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2020-2024

√

2

2

2015-2019

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bappeda Kab, Bappeda Prop

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan lingkar perkotaan Mojoagung Rencana jaringan jalan lingkar luar wilayah kabupaten Jombang yang menghubungkan antar Perkotaan Ploso - Perkotaan Mojoagung - Perkotaan Mojowarno - Perkotaan Perak.

TAHAPAN

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Swasta

1

Pemantapan Jaringan Jalan Arteri 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

INSTANSI PELAKSANA

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Cipta Karya Prop dan Kab

√ √

√

√ √

√

- 14 -

USULAN PROGRAM UTAMA

LOKASI

SUMBER PEMBIAYAAN

INSTANSI PELAKSANA

TAHAPAN 2015-2019

menghubungkan Jombang – Lamongan – Tuban yang melalui Kecamatan Tembelang, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kabuh. menghubungkan Jombang – Kediri yang melalui kecamatan Ngoro dan Gudo. D.

E.

Pemantapan jaringan Jalan Lokal 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

3 4

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Penataan jaringan Jalan Kereta Api 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2

F.

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalur kereta api

Pengembangan Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

jembatan penghubung yang menghubungkan Megaluh – Plandaan dan Ngusikan - Kesamben. jembatan penghubung yang menghubungkan Bandar Kedungmulyo dan Perak dengan Megaluh dan Gudo dengan rencana pembangunan .

Rencana kereta api komuter, yaitu Surabaya – Mojokerto – Jombang. Rencana jalur double track Surabaya – Jombang. Jalur kereta pai regional melewati Sumobito, Peterongan, Jogoroto, Jombang, Diwek, PerakBandar Kedungmulyo Jaringan jalan lingkar luar Perkotaan Jombang yang menghubungkan Tembelang, Peterongan dan Diwek dengan perkotaan Jombang. Jaringan jalan lingkar luar pada Perkotaan Mojoagung yang menghubungkan Mojoagung dengan Sumobito. Peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Perkotaan Ploso - Ngusikan - Kudu – Kabuh. Peningkatan sistem jaringan jalan yang menghubungkan Perkotaan Mojowarno - Ngoro Bareng – Wonosalam.

20252029

√

√

√

√

√ APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Jalan lokal primer yang menghubungkan antar pusat SSWP dan Ibukota Kecamatan yang terdapat di kabupaten Jombang. lampiran Jalan lokal primer yang menghubungkan antara perkotaan – Desa Pusat Pertumbuhan.

2020-2024

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

APBN, APBD Provinsi, BUMN

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Cipta Karya Kab, Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Dinas Cipta Karya Kab Dinas Cipta Karya Kab

√

√

√

Departemen PU, Dinas PU Prop, PT KAI

Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Kab

Sistem pergerakan yang menghubungkan Perkotaan Bandar Kedungmulyo dan Perak dengan Megaluh dan Gudo dengan rencana pembangunan jembatan penghubung. 2

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

APBD Kabupaten

Dinas Bina Marga Kab

3

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

APBD Kabupaten

Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Kab

√

√

√

√

√

√ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√

- 15 -

USULAN PROGRAM UTAMA

4

G.

H.

LOKASI

Pengembangan Sistem angkutan umum Perkotaan

Pengembangan Jaringan Jalan Kawasan Perdesaan 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rencana pembangunan jalan raya yang menghubungkan perdesaan dan perkotaan pada desa-desa yang memiliki potensi ekonomi pertanian yang tinggi yakni : Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro, Desa Blimbing Kecamatan Gudo, Desa Grogol Kecamatan Diwek, Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam, Desa Selorejo Kecamatan Mojowarno, Desa Klitih dan Tondowulan Kecamatan Plandaan, Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan, Desa Sumbersari Kecamatan Megaluh, dan Desa Curah Malang Kecamatan Sumobito

SUMBER PEMBIAYAAN

√

APBD Kabupaten

Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Kab

√

√

Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Kab Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ)

3

Pengembangan Sistem angkutan umum Perdesaan

APBD Kabupaten

d. Frontage

2020-2024

√

APBD Kabupaten

c. Rest Area

2015-2019

Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ)

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

b. Terminal cargo

TAHAPAN

APBD Kabupaten

2

Sistem Sarana dan Prasarana Transportasi 1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan a. Terminal Penumpang

INSTANSI PELAKSANA

20252029

√ √

Terminal penumpang skala regional Tipe B di Kecamatan Mojoagung

√

Sub terminal penumpang skala kota terdiri dari Kecamatan Diwek, Kecamatan Ploso, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Terminal cargo di Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Kabuh Rest Area di Sepanjang jalur tol, jalan arteri primer dan jalur wisata di Wonosalam Rencana frontage di Sepanjang jalan Tol yaitu kecamatan Sumobito, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Perak, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Rencana frontage di sepanjang Rel kereta api yaitu Kecamatan Kesamben, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Jombang, Kecamatan Megaluh, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo

√

√ Dinas Cipta Karya Prop dan Kab, Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ)

√ √

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten √

- 16 -

USULAN PROGRAM UTAMA

e. Pergudangan

LOKASI

A.

B.

Program rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perwujudan Prasarana lainnya Pengembangan Prasarana Sumber Daya Air 1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

D.

√

√

Dinas Bina marga dan pengairan, PDAM Dinas Bina marga dan pengairan Dinas Bina marga dan pengairan, Lingkungan Hidup

√

√

√

√

√

APBD Kabupaten, BUMN, Swasta APBD Kabupaten, BUMN, Swasta APBD Kabupaten, BUMN, Swasta

Dinas Cipta Karya kabupaten, Telkom Dinas Cipta Karya kabupaten, Telkom Dinas Cipta Karya kabupaten, Telkom

√

APBD Kabupaten, BUMN

Dinas Cipta Karya kabupaten, PLN

√

APBD Kabupaten, BUMN

Dinas Cipta Karya kabupaten, PLN

√

APBD Kabupaten

Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan, Lingkungan Hidup

√

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Program pembinaan bidang ketenagalistrikan

Jaringan Prasarana Lingkungan Sistem jaringan persampahan; 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

pengembangan lokasi TPA di Kabuh, Wonosalam dan Diwek

√

Dinas Bina marga dan pengairan, PDAM

Program pengendalian banjir dan Daya Rusak Air Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, waduk dan sumber daya air lainnya

2

√

APBD Kabupaten, BUMN

4 5

pengembangan kelistrikan di kawasan industri Ploso, Bandar Kedungmulyo, dan Zona industri di Sumobito; Rencana pipa gas pada Kecamatan Ploso, Bandar Kedungmulyo, Perak, Peterongan, Sumobito, dan Mojoagung

√

Dinas Bina marga dan pengairan

APBD Kabupaten, BUMN

Prasarana Energi/ Listrik 1 Program Pengembangan kelistrikan wilayah

20252029

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan bergerak Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2020-2024

Dinas Cipta Karya Kab

3

Penataan Prasarana Telematika Peningkatan kebutuhan dan pelayanan masyarakat 1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan tetap;

2015-2019

APBD Kabupaten

Program penyediaan dan pengolahan air baku

3 C.

Waduk Beng di Desa Klitih Kecamatan Plandaan dan Waduk Jarak di Desa Jarak Kecamatan Wonoasalam; jaringan irigasi Papar-Turi-Peterongan (Pari-Terong) Sumber mata air yang berlokasi di Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan, Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh, Desa Japanan Kecamatan Mojowarno, Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam, Desa Kedung Lumpang Kecamatan Mojoagung, Desa Carang Wulung dan Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam

TAHAPAN

√

2

2

INSTANSI PELAKSANA

Rencana frontage di kawasan pengendalian ketat Ekonomi Terpadu Mojoagung Sentra pergudangan di Mojoagung, Mojowarno, Perak, Kabuh, Ploso

2

4.

SUMBER PEMBIAYAAN

√

√

√ √

- 17 -

USULAN PROGRAM UTAMA

2

LOKASI

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Sistem jaringan Drainse 1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan 2 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3 Program pengendalian banjir

pengembangan jaringan drainase di desa Mojoduwur, Japanan, dan Penggaran Kecamatan Mojowarno

Sistem jaringan limbah 1 Program mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik 2 Program pengembangan kinerja pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel, restoran dan rumah tangga

II.

Perwujudan Pola Ruang

1.

Perwujudan Kawasan Lindung 1 Program Pengembangan data/informasi kawasan lindung 2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam a. Pelestarian Taman Hutan Raya b. Kawasan hutan produksi c. Kawasan resapan air

SUMBER PEMBIAYAAN

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, waduk dan sumber daya air lainnya a. Sungai b. Waduk/embung

c. Mata air

2015-2019

2020-2024

20252029 √

Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan, Lingkungan Hidup

√

√

APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Dinas Bina marga dan pengairan Dinas Bina marga dan pengairan Dinas Bina marga dan pengairan, Lingkungan Hidup

√ √ √

√ √

APBD Kabupaten

Dinas Bina marga dan pengairan, Lingkungan Hidup Dinas Bina marga dan pengairan, Lingkungan Hidup

APBD Kabupaten

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

√

√

√

√

√

√

Bappeda kabupaten

Perhutani, Bappeda, perkebunan dan kehutanan Prop dan kab

√ √ √ √

d. Hutan Kota 3

TAHAPAN

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Hutan Tahura R. Suryo. KPH Gedangan Kecamatan Wonosalam Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Ngusikan

INSTANSI PELAKSANA

Sungai Brantas, Konto, Jarak, Pakel, Gunting, Marmoy, Beng, dan Ngotok Ring Kanal; dan waduk Beng di Desa Klitih Kecamatan Plandaan, waduk Jarak di Desa Jarak Kecamatan Wonosalam, serta waduk/embung lainnya 11 (sebelas) mata air dan tersebar di Kecamatan Plandaan, Kabuh, dan Wonosalam

√

√

√

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Dinas Bina marga dan pengairan Prop, dan Kab

Dinas Bina marga dan pengairan Kab, Lingkungan hidup dan PDAM Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan

√

APBD Kabupaten

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

√

√

APBD Kabupaten

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

√

√

4

Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air.

APBD Kabupaten, BUMN

5

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

APBD Kabupaten

6

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

7

Program Pengembangan kawasan cagar budaya

Makam KH. Hasyim Asy’ari, Makam KH. Wachid Hasyim, Makam Sayyid Sulaiman, Sendang Made, Candi Arimbi, Kelenteng Hok San Kiong, Gereja Mojowarno, dan Goa Sigolo-golo Kerajaan majapahit meliputi Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojoagung hingga Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno

√

√

- 18 -

USULAN PROGRAM UTAMA

8 9

10

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Program pengendalian banjir

Program pengendalian rawan bencana kegagalan teknologi

Bareng, Kabuh, Mojoagung, Mojowarno, Plandaan, Wonosalam, dan Sumobito Desa Mojoduwur, Desa Japanan, Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno; serta bagian utara sungai Brantas yakni Kecamatan Mojowarno, ploso, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Ngusikan peleburan kuningan dan aluminium yang ada di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito dan Kesamben; serta Kecamatan Ploso sebagai kawasan industri realestate dan Bandar Kedungmulyo sebagai lokasi industri menengah

11

2.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 12 Program Konservasi lahan kritis 13 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 14 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perwujudan Kawasan Budidaya 1. Pengembangan dan Rehabilitasi Peruntukan Sektor Hutan Produksi a. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

LOKASI

KPH jombang dan KPH Mojokerto

b. Program rehabilitasi hutan dan lahan

KPH jombang dan KPH Mojokerto

c. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan hutan d. Program Pengendalian kebakaran hutan

Kecamatan Wonosalam

2.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/tanaman perkebunan

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Bappeda, Dinas PU, lingkungan hidup Dinas PU Bina Marga, lingkungan hidup

Dinas PU, lingkungan hidup, Dinas Perindustrian

APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Lingkungan hidup, Dis Energi dan Sumberdaya Mineral Lingkungan hidup BPN

APBD Kabupaten

Bappeda, lingkungan hidup

APBD Prop dan Kabupaten APBD Prop dan Kabupaten APBD Kabupaten

Perhutani, dinas Perkebunan dan Kehutanan Perhutani, dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan, lingkungan Hidup Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan, Lingkungan hidup, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan

APBD Kabupaten

Kecamatan Kudu, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kudu, Kecamatan Plandaan dan Kecamatan Kabuh

INSTANSI PELAKSANA

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

e. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

f. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan sebagai agroforestri

SUMBER PEMBIAYAAN

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

TAHAPAN 2015-2019

2020-2024

20252029

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

- 19 -

USULAN PROGRAM UTAMA

SUMBER PEMBIAYAAN

INSTANSI PELAKSANA

TAHAPAN 2015-2019

2020-2024

20252029

kawasan pertanian lahan basah/sawah: lahan pertanian beririgasi teknis di Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Plandaan, dan Kecamatan Bandarkedungmulyo

APBD Kabupaten

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

√

√

kawasan pertanian lahan kering/tegalan yaitu berupa komoditas tanaman hutan (kayu) dan komoditas perkebunan berupa tembakau, tebu, dan pandan di Kecamatan Ngusikan, Kudu, Plandaan, serta tanaman obat dan bumbu di Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojowarno, dan Mojoagung.

APBD Kabupaten

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

√

√

kawasan Perkebunan tanaman tahunan yaitu di Kabuh, Ngusikan, Kudu, Ploso dan Wonosalam, serta tanaman semusim meliputi Ploso, Kabuh, Kudu, Ngusikan, Plandaan, Gudo, Jogoroto, Mojoagung, Kesamben, Sumobito, Tembelang, Diwek, Perak, Mojowarno, dan Peterongan. kawasan peternakan meliputi: Ternak besar jenis sapi potong di Kudu, Kabuh, Bareng dan Plandaan, sedangkan jenis sapi perah di Wonosalam, Ngoro, Diwek, dan Mojoagung Ternak Kecil (Kambing dan Domba), meliputi Kesamben, Tembelang, Kudu, Plandaan, Wonosalam dan Ngusikan. Unggas (Ayam Petelur, Ayam Potong, Itik) yakni di Plandaan, Kudu, Ngusikan dan Kabuh.

APBD Kabupaten

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

√

√

APBD Kabupaten

Dinas Peternakan dan Perikanan

√

√

kawasan perikanan meliputi Diwek, Ngoro, Perak, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo

APBD Kabupaten

Dinas Peternakan dan Perikanan

√

√

b. Pengembangan kawasan yang ditetapkan sebagai sentra pengembangan peternakan c. Program peningkatan produksi hasil peternakan c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

APBD Kabupaten

Dinas Peternakan dan Perikanan

√

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

√ √

√

d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

APBD Kabupaten

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan

√

√

a. Pengembangan dan rehabilitasi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian

3

LOKASI

Pengendalian Kawasan peruntukan pertambangan

- 20 -

4.

USULAN PROGRAM UTAMA

LOKASI

SUMBER PEMBIAYAAN

a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

tambang golongan C (pasir), yaitu disepanjang sungai Brantas, yaitu di Kecamatan Plandaan, Ploso, dan Kudu; tambang Yodium yang terdapat di Kecamatan Kesamben, sumber minyak bumi terdapat di bagian utara sungai Brantas khususnya Kecamatan Plandaan dan kawasan kawasan Blok Gunting

APBD Kabupaten, Swasta

Dis Energi dan Sumberdaya Mineral, lingkungan hidup

APBD Kabupaten

Lingkungan hidup

APBD Kabupaten dan Prop

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi

b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Pengembangan Kawasan peruntukan kegiatan industri a. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Industrial estate terdapat di Kecamatan Ploso

INSTANSI PELAKSANA

7.

√

2020-2024

20252029

√

√

√

√ √

√

√

APBD Kabupaten

Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi; Penanaman Modal Daerah

APBD Kabupaten dan Prop

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

√

b. Rehabilitasi daya tarik wisata

APBD Kabupaten

c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah pengembangan dan Pengendalian kawasan permukiman a. Program Lingkungan Sehat Perumahan

APBD Kabupaten

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Cipta Karya

b. Program Pengembangan Perumahan

APBD Kabupaten

Pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan

APBD Kabupaten

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup b. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

b. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah c. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

6.

2015-2019

√

Zona industri manufaktur dan agroindustri terdapat di Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Sumobito, dan Mojoagung

5.

TAHAPAN

Pengembangan dan Rehabilitasi Kawasan pariwisata a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

III.

Perwujudan dan Pengembangan Kawasan Strategis

1.

Pengembangan dan pengendalian Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 1 Program pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh

APBD Kabupaten

Rute wisata yang menghubungkan Majapahit Park dengan Kabupaten Jombang meliputi : Mojopahit park - agropolitan wonosalam - wisata religi Diwek - Wisata Kerajinan Gudo - Wisata belanja Perak dan Bandar Kedungmulyo

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Banda Kedungmulyo dan Perak, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Tembelang, dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Ploso

√

√

√

√

√

√

√

Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan

√ √

√

APBD Kabupaten

Lingkungan Hidup

√

√

APBD Kabupaten

Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan, Lingkungan Hidup

√

APBD Kabupaten

Bappeda, Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan

√

APBD Kabupaten

√

√

- 21 -

USULAN PROGRAM UTAMA

2

Program pengembangan kawasan potensial berkembang

3

Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Program Perencanaan Pengembangan Kota menengah

4

Kawasan Agropolitan Mojowarno dan Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung

Perkotaan Jombang

5

2.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 6 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Pengembangan dan pengendalian Kawasan Strategis Dari Sudut sosial dan budaya; 1 Program perencanaan pembangunan ekonomi

LOKASI

2 3 4 5 3.

Kawasan Desa-desa Tertinggal di Kecamatan Ngoro, Mojowarno, Bareng, Sumobito, Megaluh, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh dan Plandaan Kawasan Cagar Budaya Ibukota Mojopahit meliputi Kecamatan Sumobito,Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Mojowarno Kawasan strategis budaya Diwek

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program perencanaan sosial budaya

Pengembangan dan pengendalian Kawasan Strategis Dari Sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 1 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sumber : Penyusunan Program Kerja Dinas Terkait

SUMBER PEMBIAYAAN

INSTANSI PELAKSANA

TAHAPAN 2015-2019

2020-2024

20252029

APBD Prop, APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Bappeda Prop dan Kab, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bappeda, Lingkungan Hidup

√

APBD Prop, APBD Kabupaten APBD Prop, APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Bappeda Prop dan Kab, Cipta Karya Prop dan kab Cipta Karya Prop dan kab

√ √

√

√

Bappeda dan Cipta Karya

√

√

√

APBD Prop, APBD Kabupaten

Bappeda Prop dan Kab, Cipta Karya Prop dan kab

√

APBN, APBD Kabupaten

Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen PU

√

APBN, APBD Kabupaten

Dinas Pendidikan dan Departemen agama Cipta karya Cipta karya

√

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

√

√

√

√

√ APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Sungai Brantas, Waduk Beng, dan Waduk Jarak Kawasan Agroforestri Wonosalam, dan Tahura R. Suryo

Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

APBD Kabupaten

Bappeda, Lingkungan hidup

APBN, APBD Kabupaten APBD prop, APBD Kab

Departemen PU, PU Prop, Dinas Kehutan Prop dan Kab

√ √

√ √ √

√ √

√ √