DAFTAR PUSTAKA
Bina Wirausaha. 1997. Informasi Kredit Usaha Kecil. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Biro Pusat Statistik. 1998. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia. Biro Pusat Statistik. Jakarta. Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI. 1997. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia di Bidang Industri. Biro Hukum Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jakarta. Direktorat Jenderal Industri Kecil. 1989. Pola dan Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dalam Pelita IV.Jakarta. Gema Korps. 1997. Topik Utama : Ketenagakejaan di Indonesia. Bank Indonesia. Jakarta. Gujarati, D.N. 1988. Basic Econometrics. Second Edition. McGraw-Hill, Inc. Singapore. Heady, E.O., dan J.L. Dillon. 1961. Agricultural Production Functions. Iowa: Iowa State University Press. Ames. Iowa. Intriligator, M.D. 1978. Econometric Models, Techniques and Application. Prentice-Hall International. New Delhi. Kalangi, J.K.J. 1993. Peranan Perkreditan Dalam Pembangunan Pertanian di Propinsi Sulawesi Utara. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. PPS KPK IPB - Unsrat Manado. Kasryno, F dan Y. M. Colter. 1986. Masalah Perkreditan Pedesaan. Makalah Seminar Proyek Penelitian. Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. LPPT. Bogor.
. 1987. Peningkatan Kualitas Masyarakat Pedesaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
.......................................
Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics. An Introductory Exposition of Econometric Methods. Second Edition. The Macmillan Press Ltd. New York.
Konsep Diagnosa Sentra. 1998. Konsep Diagnosa clan Rencana Aksi Sentra, Sentra Barang-barang Kulit Daerah Yogyakarta, DIY. The United Nations Industrial Development Organization. Jakarta. Kuntjoro. 1983. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Kembali Kredit Bimas Padi. Studi Kasus di Kabupaten Subang Jawa Barat. Disertasi Doktor. Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Kusnadi, N. 1990. Penyediaan dan Penggunaan Kredit pada Usahatani Dampak "Model Farm" di Wilayah Hulu DAS Citanduy. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Kuznet, S. 1964. Economic Growth and the Contribution of Agriculture. In C.K. Eicher and L.W. Witt (eds). Agriculture in Economic Development. Mc. Graw-Hill, New York. Manring, A. 1988. Peranan Lembaga-lembaga Perkreditan Di Pedesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani (Kasus Perkreditan Usahatani Padi Sawah di Sulawesi Selatan). Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. KPK IPB - UNHAS Ujung Pandang. Nicholson, W. 1995. Microeconomics Theory. Basic Principles and Extension. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Rachmina, D. 1994. Analisis Permintaan Kredit Pada Industri Kecil Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Ronodiwirjo, F. S. 1969. Struktur Perkreditan Pertanian di Daerah Produksi Padi. Suatu Penelitian Pedesaan di Karawang. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Sanim, B. 2000. Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menanggulangi Krisis Nasional. Makalah pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Management Agribisnis Institut Pertanian Bogor. Bogor. Sanjaya, A.A.B. 1998. Kemitraan Usaha dalam Meningkatkan Kemampuan Wirausaha Nasional dalam Gunardi, dkk. 1998. " Usaha Kecil Indonesia : Tantangan Krisis dan Globalisasi ". Center for Economic and Social Studies. Jakarta. Suharto, P. 1991. Peran, Masalah dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Jakarta. Suryana, A. dan R. Nurmalina. 1989. Pemuda Pedesaan di Sektor Pertanian. Forum Statistik 7 (4) : 10- 15
Suyatno, Chalik, Sukada, Ananda dan Marala. 1999. Dasar-dasar Perkreditan. Penerbit Gramedia. Jakarta. TAF-ISEI-PERHEPI. 1998. "Usaha Kecil Indonesia : Tantangan Krisis dan Globalisasi". Center for Economic and Social Studies. Jakarta.
LAMPIRAN
Lampiran 1.
Sistem dan Prosedur Permohonan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor.
Calon debitur membuat swat permohonan kredit beserta lampiranlampirannya dan ditujukan kepada pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor. Proses pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor secara terperinci sebagai berikut : 1. Calon debitur atau pemohon mendatangi bank kemudian petugas Bank Rakyat
Indonesia Cabang Bogor melakukan wawancara dengan debitur.
2. Calon debitur atau pemohon kredit mengajukan permohonan peminjaman kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor dengan mengisi Formulir Surat Keterangan
Permohonan Pinjaman (SKPP) secara lengkap dan
menyertai lampiran-lampiran yang terdiri dari : kartu identitas, akte pendirian usaha bagi badan hukum, swat izin usaha, laporan keuangan, swat-surat jaminan atau agunan, NPWP bagi perorangan. Formulir swat keterangan permohonan pinjarnan dibuat rangkap 2 (dua) terdiri dari formulir asli yang disimpan sebagai arsip didalam lemari besi dan rangkap kedua didistribusikan pada pihak yang terkait.
3. Surat keterangan permohonan pinjaman (SKPP) kredit akan diterima oleh pimpinan cabang dan wapinca bidang pemasaran melalui Koordinator Administrasi Kredit untuk dicatat. 4.
Setelah dicatat oleh Koordinator Administrasi Kredit, swat permohonan kredit beserta lampirannya diteruskan kepada Account Officer untuk diteliti lebih lanjut.
5. Apabila permohonan kredit dari calon debitur memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang lengkap maka proses selanjutnya memasuki tahap analisa kredit. Untuk mendapatkan informasi yang akan dianalisis dilakukan dengan cara : a. Petugas Account Oficer akan melakukan pemeriksaan pendahuluan (on
rhe spot) dengan melakukan peninjauan langsung ketempat usaha calon debitur. Hasil kunjungan tersebut dituangkan dalarn formulir Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) b. Melakukan wawancara dengan cdon debitur mengenai pribadi calon debitur dan kegiatan usahanya. c. Mencari informasi tentang cdon debitur melalui : c. 1 .
Informasi Bank (on line) yang akurat
c.2. Menanyakan kepada relasi calon debitur seperti supplier dan pelanggan
c.3. Dari Bank Indonesia dan Rekening Koran dengan melihat NPWP Debitur.
6. Jika data atau informasi dari bank baik lisan maupun peninjauan langsung ke tempat usaha calon debitur sudah benar (clear), maka proses selanjutnya di analisis oleh
Accounr Oflcer. Setelah itu menjalani tahap analisis kredit
kemudian hasil anaIisa tersebut dituangkan dalam Memorandum Andisis Kredit (MAK). Account Oflcer meneruskan swat keterangan permohonan pinjaman (SKPP) beserta lampiran-lampiran yang disertakan saat pengisian formulir SKPP dan MAK kepada pejabat perekomendasi yaitu Wakil Pimpinan Cabang Bidang Pemasaran (WBP).
7. Wapinca
bidang
pemasaran
(sebagai
perekomendasi)
menandatangani
formulir MAK tersebut, lalu mengusulkan mengenai penetapan struktur dan tipe kredit dalam formulir rekomendasi struktur dan tipe kredit (RSTK). Setelah itu dikembalikan kepada koordinator adrninistrasi kredit.
8. Koordinator adminstrasi kredit kemudian meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen paket kredit, setelah itu meneruskan kepada pejabat pemutus yang benvenang yaitu Pimpinan Cabang (PINCA). 9. Pejabat pemutus (PINCA) mengevaluasi hasil analisis dan memberi pendapat
atas analisis kredit yang telah dilakukan oleh Account Officer sebagai pemrakarsa
dan
mempertimbangkan hal-hal
yang
menjadi
kewajiban
pemohon apabila kredit diputus WBP (pejabat perekomendasi), kemudian memberikan putusan kredit disertai tandatangan. Putusan kredit dibuat berdasarkan pertimbangan dari pejabat pernrakarsa dan usulan dari pejabat perekomendasi kredit serta dari pejabat pemutus sendiri. Hasil putusan diberikan pada Koordinator adminstrasi Kredit. 10. Koordinator administrasi kredit menyiapkan surat keputusan penolakan kredit bila keputusan ditolak atau diterima, maka petugas administrasi kredit meneliti kelengkapan dan kebenaran dokurnen putusan kredit, dan menyiapkan Surat Penawaran Putusan Kredit (Oflering Letter) dan menyerahkan kepada calon debitur. 11. Pemohon atau calon debitur mengembalikan Offering Letter kepada petugas
adminstrasi kredit setelah menyetujui dan menandatangani Oflering Letter tersebut.
Selanjutnya tugas
administrasi
kredit
mempersiapkan
Surat
Perjanjian Membuka Kredit (SPMK) dan Instruksi Pencairan Kredit (IPK) dan
kemudian dikirim ke bagian Operation Oflcer untuk pencairan kredit. Sebelum proses pencairan kredit nasabah hams menandatangani perjanjian kredit (SPMK) terlebih dahulu yang dilakukan dihadapan notaris (otentik) atau dibawah tangan.
12. Operation OSficer meminta bagian kredit untuk mempersiapkan pencatatan dan pembukaan kredit serta menyerahkan uang kas atau transfer ke rekening nasabah.
Lampiran 2. Analisis Aspek-aspek Kredit
Analisis aspek-aspek kredit terbagi atas : 1. Aspek Manajemen.
Petugas hams melihat dan melakukan pembinaan pada calon nasabah dibidang manajemen antara lain yang menyangkut : a. Kemampuan pemilik atau pengelola usaha dalarn menjalankan fungsifungsi
manajemen,
seperti
fungsi
pemasaran,
mengorganisir,
menggerakkan dan fungsi mengawasi., struktur organisasi, pengalaman usaha, pendidikan atau pelatihan serta karakter. 2. Aspek Pemasaran
Pemasaran merupakan salah satu kunci keberhasilan dari suatu usaha sehingga dapat memperoleh laba yang menjarnin kelangsungan hidup usaha itu. Umurnnya analisis pemesaran mencakup ha-ha1 sebagai berikut : a. Keadaan pemasaran saat ini. Analisis pemasaran sampai saat ini hams dapat menggarnbarkan jurnlah penawaran yang sudah ada dipasar untuk jenis produk yang direncanakan akan diproduksi oleh calon nasabah serta kernampuan pasar untuk menyerap produk yang bersangkutan. b. Prospek pemasaran dimasa yang akan datang. Prospek pemasaran dimasa yang akan datang perlu diperhatikan perkembangannya yaitu yang menyangkut permintaan, tingkat konsumsi, dan produksi dari produk yang bersangkutan. c. Faktor-faktor yang menunjang pemasaran. Berbagai faktor yang dapat menunjang kelancaran pemasaran antara lain lokasi yang strategis, harga
penjualan yang dapat bersaing, pelayanan yang baik, mutu produk yang tinggi dan sistem pemasaran yang tepat. 3. Aspek
Teknis
dan
Produksi, dalam
aspek
ini
petugas
bank
hams
memperhatikan : a. Lokasi perusahaan yang strategis
b. Proses produksi c. Jenis atau spesifikasi alat-alat produksi d. Sifat alat-alat produksi e. Teknologi yang digunakan sudah tepat 4. Aspek Sosial Ekonomi
Petugas harus mernperhatikan apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah dapat diterima masyarakat seternpat, terutama yang menyangkut norma agama, adat istiadat, atau budaya masyarakat setempat. Undangundang
dan
peraturan-peraturan
pemerintah
serta
lingkungan
hidup
masyarakat setempat. Selanjutnya yang perlu juga diperhatikan apakah calon usaha nasabah tersebut berdampak positif kepada masyarakat setempat, misalnya : a. Dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat
b. Dapat memberikan tarnbahan kesempatan kerja masyarakat setempat c. Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat seternpat.
5. Aspek Hukum Pemberian kredit melibatkan pihak bank dan debitur, sehingga masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hal ini dituangkan dalam perjanjian kredit yang harus didasarkan pada hukurn secara formal sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dinegara kita. Untuk keamanan dan kelancaran kredit, bank hams memperhatikan dan menilai secara seksama faktor-faktor yuridis seperti kedudukan, keabsahan hukum bagi : debitur, usaha, collateral dan produk. Hal-ha1 yang perlu dievaluasi dan dinilai adalah : a. Status hukum atau perijinan usahanya b. Status hukum jaminan yang akan diserahkan ke bank, berikut proses pengikatan jaminan tersebut oleh bank. c. Peraturan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) terutama tentang pembuangan limbah atau gangguan lainnya d. Peraturan perpajakan 6 . Aspek Keuangan Penilaian aspek keuangan usaha, dapat diketahui dari hasil operasi masa lalu, keadaan keuangan masa kini dan prospek usaha dimasa mendatang. Garnbaran dari operasi masa lalu dapat diperoleh dari neraca dan laba rugi sebelumnya. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan usaha tersebut seperti tercermin dalam bentuk neraca dan laba rugi, usaha itu yang kemudian diproyeksikan untuk usaha dimasa yang akan datang. Tujuan daripada pemeriksaan dan penilaian terhadap aspek keuangan usaha nasabah adalah untuk rnengukur sejauh mana kesehatan usaha dan seberapa besar fasilitas yang dapat diberikan dengan aman kepada calon nasabah.
Lampiran 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dirinci per Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 1999 (Jiwa) Perempuan Jumlah Laki-laki No. Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Nanggung Leuwiliang Pamijahan Cibungbulang Ciampea Drarnaga Ciomas Cijeruk Caringin Ciawi Cisarua Megamendung Sukaraja Babakan Madang Sukamakmur Cariu Jonggol Cileungsi Gunung Putri Citeureup Cibinong Bojonggede Kemang Parung Gunung Sindur Rurnpin Cigudeg Jasinga Tenjo Parung Panjang Total
30 471 71 204 55 736 44 469 72 740 35 799 78 729 61 380 43 275 34 91 1 41 357 37 439 57 094 34 679 29 053 41 181 40 101 80 503 53 306 56 257 72 502 83 661 53 425 66 013 30 274 43 149 65 535 43 097 24 656 35 249 1 517 245
Sumber : Registrasi penduduk akhir tahun 1999
29 526 69 526 53 680 45 709 72 009 34 145 77 407 59 517 42 700 34 234 40 932 36 298 55 511 33 735 29 110 41 674 39 597 80 056 51 515 54 534 72 149 79 408 51 438 67 008 28 960 41 738 64 821 42 031 23 323 34 908 1 487 199
59 997 140 730 109 416 90 178 144 749 69 944 156 136 120 897 85 975 69 145 82 289 73 737 112 605 68 414 58 163 82 855 79 698 160 559 104 821 110 791 144 65 1 163 069 104 863 133 021 59 234 84 887 130 356 85 128 47 979 70 157 3 004 444
Lampiran 4.
Banyaknya Perusahaan Dagang Barang dan Jasa Sesuai Data Penerbitan TDUP di Kabupaten Bogor Tahun 1999
No. 1. NanbXwng 2. Leuwiliang Pamijahan 3. 4. Cibungbulang Ciarnpea 5. Dramaga 6. 7. Ciomas 8. Cijeruk 9. Caringin Ciawi 10. Cisarua 11. Megamendung 12. Sukaraja 13. 14. Babakan Madang Sukamakmur 15. 16. Cariu 17. Jonggol 18. Cileungsi Gunung Putri 19. 20. Citeureup Cibinong 21. 22. Bojonggede Kemang Parung Gunung Sindur Rumpin Cigudeg Jasinga Tenjo Parung Panjang Tot2l Sumber : Deperindag Kabupaten Bogor
Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
