PENGUATAN KELEMBAGAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA BIDANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN TANGERANG PUBLIC PRIVATE PARTHNERSHIP INSTITUTIONAL STRENGTHENING IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM AT TANGERANG REGENCY
1
Agus Pramono, 2 Muhammad Yunus, 3Mahyuddin
1. Kementerian Pekerjaan Umum 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin 3. Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin
Alamat Korespondensi: AGUS PRAMONO Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Jalan Patimura 20-Jakarta Selatan Hp. 081329201205 Email:
[email protected]
1
ABSTRAK Kerjasama Pemerintah dan Swasta sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan infrastruktur bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) selalu terkendala dalam hal kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui aspek kelembagaan yang ada dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), (2) merumuskan strategi penguatan kelembagaan KPS bidang SPAM di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta. Metode penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan strategi SWOT dalam menentukan strategi penguatan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam KPS bidang SPAM di Kabupaten Tangerang telah terdapat kelembagaan meliputi sumberdaya (R), organisasi (O) dan norma (N) dan (2). strategi penguatan kelembagaan KPS bidang SPAM di Kabupaten Tangerang adalah dengan memaksimalkan kekuatan PT Aetra Air Tangerang untuk menggunakan peluang yang ada dalam mencapai tujuan KPS. Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi PT Aetra Air Tangerang, Badan Pengatur dan Tim Monitoring untuk berinteraksi secara dinamis dan dialogis dalam meningkatkan cakupan layanan sesuai dengan dokumen perjanjian yang ada. Kata kunci : penguatan kelembagaan, strategi, tujuan
ABSTRACT Public Private Partnership as an alternative financing in the infrastructure development of Drinking Water Supply System (SPAM) is always constrained in terms of institutional. The aims of this research were (1) to determine the institutional aspect in the implementation of Public Private Parthnership (PPP) for drinking water suppy fields, (2) to formulate strategies to strengthen the institutional fields of PPP for drinking water supply system at Tangerang Regency. The location of the research was in the regency of Tangerang and DKI Jakarta. The research method was descriptive and SWOT strategy in determining institutional strengthening strategy. The result showed that the PPP (1) in the field of PPP SPAM at Tangerang Regency has found PPP institutional covering resources (R), organization (O) and norms (N), and (2) institutional strengthening strategy of PPP SPAM at Tangerang Regency is maximize the power of PT Aetra Air Tangerang to use the opportunities in achieving the objective of PPP. This research is useful as a material consideration for PT Aetra Air Tangerang, Regulatory Body and Monitoring Team to interact in a dynamic and dialogical in improving service coverage in accordance with the existing aggrement document as a rules. Keywords : institutional strengthening, strategies, objectives
2
PENDAHULUAN Infrastruktur sistem penyediaan air minum memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Infrastruktur merupakan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan ekonomi manusia (Rostiyanti,2012). Rendahnya tingkat investasi untuk penyediaan infrastruktur akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tantangan utama yang dihadapi adalah funding gaps antara kebutuhan investasi infrastruktur dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya muncul pertimbangan perlunya memperkuat kerjasama publik – privat yang dilihat dari 3 (tiga) dimensi sebagai berikut: (1).Alasan politis: menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong perwujudan good governance and good society, (2). Alasan administratif : adanya keterbatasan sum-ber daya pemerintah, baik sumber daya anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen. Dan (3). Alasan ekonomis: mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas, serta mengurangi resiko (Setianto,2009). Bupati Tangerang atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun 2006 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai rencana untuk meningkatkan pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Tangerang, terutama di wilayah Kecamatan Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja dan Jayanti. Wilayah-wilayah ini merupakan zona kawasan industri dan wilayah permukiman yang berkembang. Walaupun kuantitas air tanah cukup baik dibeberapa bagian area pelayanan, tetapi kuantitas dan kualitasnya cenderung menurun. Hal ini diakibatkan pengambilan air tanah oleh industri yang melebihi kemampuan pengisian secara alami. Sehingga menyebabkan semakin masuknya air laut ke arah daratan (intrusi) serta terjadi pencemaran terhadap air tanah oleh limbah domestik dan industri. Rencana peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Tangerang ini dilakukan salah satunya dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Hal tersebut diatas dilakukan dalam rangka percepatan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang dengan memanfaatkan sumber dana swasta. Tanpa adanya partisipasi pihak swasta, pencapaian cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Tangerang akan menjadi lambat, karena dana pembangunan Kabupaten Tangerang bukan saja diperlukan untuk pengembangan air 3
minum tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur dan utilitas lainnya serta sektor sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Kerjasama Pemerintah dan Swasta, sektor swasta menyediakan modal investasi penting dalam penanganan penyediaan prasarana skala besar (Soesilo,2000). Sisi lain dari aspek peran serta sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur adalah prinsip kepentingan swasta dalam menjalankan usaha, dimana modal besar yang diinvestasikan tentu harus ada jaminan kepastian pengembalian dengan keuntungan yang memadai (Hindersah,2003) dan ini juga telah diperhitungkan oleh Kabupaten Tangerang. Strategi untuk mengundang investor asing ke daerah merupakan langkah strategis sekaligus cukup berat karena menuntut kesiapan semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah (Yuliadi,2009), hal inipun sudah direncanakan dalam perencanaan daerah Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang merencanakan untuk meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat kota dengan cakupan pelayanan 60% pada tahun 2015. Kelima Kecamatan tersebut diatas merupakan kawasan industri yang akan berkembang dan akan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Bentuk kerjasama yang diterapkan pada KPS Air Minum Kabupaten Tangerang adalah BOT Penuh (Built, Operate and Transfer), dengan masa konsesi selama 25 tahun. Bentuk BOT memang masih mendominasi KPS sektor air minum di Indonesia saat ini yang jumlahnya mencapai sekitar 48 % proyek, dengan masa konsesi yang bervariasi (Nugroho,2011). Adapun wilayah konsesi mencakup 5 kecamatan di Kabupaten Tangerang, yaitu Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja dan Jayanti. Dengan nilai investasi proyek sebesar Rp. 520 Milyar, proyek ini mencakup pembangunan intake dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 900 liter per detik, jaringan transmisi, reservoir, dan jaringan distribusi untuk sekitar 70.000 sambungan dan 376 industri. Kisah sukses Kerjasama Pemerintah dan Swasta dibeberapa tempat tersebut menyisakan juga sisi gelap berupa kendala atau permasalahan baik bersifat kecil maupun besar. Contoh kendala dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Indonesia dalam bidang air minum adalah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan koordinasi dalam upaya menyelesaikan persoalan yang ada. Salah satu penyebabnya adalah perbedaaan cara pandang dari kedua unsur yang ada yaitu sisi pemerintah dan sisi swasta. Pemerintah yang berorientasi kepada terpenuhinya pelayanan publik dan tidak berorientasi pada untung rugi dan disisi lain pihak swasta dengan prinsip untung rugi dalam setiap kegiatannya. 4
Ketika keduanya bertemu maka terkadang terdapat kendala. Diperlukan aturan main yang jelas dan struktur pengaturan yang bisa dianut bersama dan disepakati bersama sehingga tujuan utama yaitu pelayanan air minum kepada masyarakat tetap bisa dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepantingan pemerintah, swasta maupun masyarakat selaku pihak yang berkepentingan atas keberhasilan Kerjasama Pemerintah dan Swasta ini. Kelembagaan KPS juga dikenali dari unsur pemenuhan hak dan kewajiban (Hermanto,2007). Secara garis besar kendala yang muncul dalam Kerjasama Pemerintah dan Swasta dapat dikategorikan menjadi persoalan seputar aset atau pemanfaatan sumberdaya, perjanjian atau aturan main dan organisasi pelaksana kerjasama. Berbicara mengenai ketiga kategori kendala tersebut maka dapat kita pahami bahwa kelembagaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta mengalami kendala dalam menggunakan unsur-unsur pembangunan. Dalam unsur-unsur pembangunan kelembagaan disusun oleh 3 (tiga) unsur besar yaitu sumberdaya, organisasi dan norma. Sumberdaya terdiri dari sumberdaya fisik, manusia, keuangan dan teknologi. Organisasi merupakan pelaku untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya kearah pencapaian tujuan. Sedangkan norma adalah prinsip-prinsip untuk memandu dan merampingkan kegiatan organisasi dan angota-anggotanya. Kelembagaan juga diartikan sebagai seperangkat norma dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu dengan memenuhi kebutuhan kolektif, sedangkan organisasi adalah struktur dari peran-peran yang diakui dan diterima (Uphoff,2006). Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek kelembagaan yang ada dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta bidang Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tangerang untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta bidang Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tangerang.
METODE Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini secara garis besar untuk mengetahui aspek kelembagaan yang ada dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta bidang pengembangan air minum di Kabupaten Tangerang serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan KPS dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta secara keseluruhan, sehingga 5
Kerjasama Pemerintah dan Swasta sebagai realitas pembangunan akan dilihat secara menyeluruh. Pelaksanaan pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta dikaji lebih mendalam dalam hal kelembagaan. Dengan pijakan ini maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan akan digunakan dengan metode SWOT. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan dilokasi pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di daerah Kabupaten Tangerang. Sehingga persoalan-persoalan mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam praktek keseharian dilapangan selama ini menjadi fokus penelitian terutama dalam hal kelembagaannya. Penelitian dilakukan mulai bulan November 2013 dengan lokasi di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Lokasi kabupaten Tangerang terkait dengan keberadaan proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta serta tempat beradanya pemerintahan Kabupaten Tangerang. Lokasi lainnya yaitu DKI Jakarta tempat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPPSAM) dibawah Kementerian Pekerjaan Umum berada. BPPPSPAM merupakan sebuah badan yang ditunjuk sebagai badan pengatur dalam proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta ini. Kedua lokasi ini sebagai lokasi inti dari penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer dikumpulkan melalui (a). wawancara mendalam (indepth Interview) Wawancara mendalam dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara lebih mendetail tentang bagaimanakah aspek kelembagaan yang ada dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta bidang Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tangerang. Wawancara dilakukan dengan informan terdiri dari Kepala Bidang Kerjasama Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang, Tim Monitoring KPS Tangerang, Badan Pengatur KPS Tangerang, Ketua BPPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Analisis Keuangan Investasi dan Promosi BPPSPAM, Kepala Bagian Produksi PT Aetra Air Tangerang, Bagian Hubungan Masyarakat PT Aetra Air Tangerang. (b). Diskusi Dalam penelitian ini, diskusi dilakukan untuk menentukan nilai bobot dan skor faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai komponen dasar analisis SWOT untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan Kerjasama 6
Pemerintah dan Swasta bidang Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tangerang. Untuk peserta diskusi adalah Ibu Miradian Isyana, ST dari Bidang Kajian Kebijakan dan Program BPPSPAM, bapak Riski Aditya, SAP dari Bidang Pemantauan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan BPPSPAM serta Fadlilah Rohmadani, ST dari Bidang Umum dan Informasi BPPSPAM. Ketiga peserta diskusi ini dipilih karena memiliki pemahaman lebih luas terhadap kerjasama pemerintah dan swasta. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap beberapa dokumen antara lain dokumen peraturan perundang-undangan bidang SPAM, dokumen perencanaan, dokumen laporan pemantauan dan evaluasi terkait kelembagaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta bidang Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tangerang. Teknik Analisis Proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Mengalir dari tahap awal hingga tahap kesimpulan. Proses analisis juga tidak kaku. Komponen analisis data (yang mencakup reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. (1). Analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab tujuan pertama dan kedua. Proses ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimanakah aspek kelembagaan yang ada dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta bidang Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tangerang. (2). Analisis SWOT untuk menjawab tujuan kedua. Analisis SWOT pada dasarnya merupakan identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu institusi secara sistematis untuk melakukan evaluasi kondisi lingkup kegiatan bersangkutan dan selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan strategi pembangunan institusi yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya (Sjafrizal,2009). Kegunaan Penelitian Penelitian ini berguna terutama untuk pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan Kerjasama Pemerintah dan Swasta bidang pengembangan air minum dimasa mendatang dan juga menjadi referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang maupun pemerintah daerrah lainnya di Indonesia dan pihak swasta jika ingin melakukan Kerjasama Pemerintah dan Swasta bidang pengembangan air minum. 7
HASIL Kelembagaan KPS bidang SPAM di Kabupaten Tangerang Aspek yang ada dalam kelembagaan KPS meliputi sumberdaya (R), Organisasi (O) dan norma (N). Mobilisasi sumberdaya oleh pihak swasta yang kemudian menjadi sumberdaya PT AAT adalah Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terletak di Kecamatan Sepatan di atas area 1,7 hektare. Dalam KPS Air Minum Tangerang ini terdapat 3 organisasi inti yaitu Badan Pengatur, Tim Monitoring serta PT AAT sebagai pemegang hak konsesi dan pelaksana KPS. Selama proses KPS Air Minum Tangerang ini berjalan maka ketiganya akan berinteraksi secara terus menerus dengan berorientasi kepada tujuan KPS yang ingin dicapai. Selanjutnya norma hukum yang harus diikuti dalam pelaksanaan pekerjaan KPS Air Minum Tangerang adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dengan PT Aetra Air Tangerang Nomor 690/PK-2076-BPMD/2008 tentang Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kecamatan Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja dan Jayanti. Dalam pelaksanaan KPS Air Minum Tangerang terdapat interaksi yang dinamis dan dialogis antar unsur yang ada dalam kelembagaan dalam upaya pencapaian keberhasilan KPS. Ukuran keberhasilan KPS berupa telah terlaksananya peran masing-masing pihak dalam KPS serta pencapaian tujuan KPS yaitu berupa peningkatan cakupan layanan (kuantitas), peningkatan kualitas layanan serta terdapat kepentingan yang seimbang antara penyelenggara, pemerintah dan masyarakat. Ini akan diukur melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah terjadinya KPS. Kelembagaan yang kuat akan tercapai jika para pihak telah melaksanakan peran dan kewajibannya dan tujuan KPS tercapai. Peran para pihak juga telah dilakukan dengan baik baik oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Tangerang maupun oleh pihak swasta. Sehingga kelembagaan KPS bisa dikatakan kuat namun belum memenuhi unsur pencapaian tujuan yang menjadi indikator kuatnya kelembagaan KPS Tangerang. Sehingga kondisi ini memerlukan penguatan dalam hal pencapaian tujuan. Dan dari pencapaian kinerja KPS Air Minum Tangerang dapat diketahui bahwa pada point tujuan KPS yang belum tercapai adalah pada peningkatan kuantitas atau cakupan layanan yang baru mencapai 23.936 SR dari target seharusnya 70.000 SR dan 214 industri dari target total 376 industri terlayani di 3 (tiga) kecamatan yaitu Sepatan, Pasar Kemis dan Cikupa. Sehingga pada sisi peningkatan cakupan untuk memenuhi pencapaian tujuan 8
KPS inilah diperlukan perhatian lebih dan strategi. Pencapaian tujuan menjadi indikator bahwa kelembagaan KPS berhasil dalam menghantarkan pencapaian tujuan KPS. Tujuan berupa peningkatan cakupan layanan di 3 wilayah kecamatan yaitu Pasar kemis, Sepatan dan Cikupa, peningkatan kualitas berupa kualitas air minum sesuai standard dan layak minum, kontinuitas pelayananan yang 24 jam, tariff yang terjangkau serta keuntungan yang seimbang berupa pemasukan PAD dan keuntungan swasta yang wajar. Strategi Penguatan Kelembagaan KPS bidang SPAM Hasil perhitungan matriks IFAS dan matrik EFAS yang menghasilkan nilai sumbu X merupakan hasil pengurangan antara faktor kekuatan (3,00) dan faktor kelemahan (0,75) dari lingkungan internal yaitu sebesar 2,25 dan nilai sumbu Y yang merupakan hasil pengurangan antara faktor peluang (2,30) dan faktor ancaman (1,20) dari lingkungan eksternal yaitu sebesar 1,10 sehingga dapat diperoleh perhitungan X = 3,00 – 0,75 = 2,25 dan Y = 2,30 - 1,20 = 1,10. maka disusun diagram SWOT. Posisi strategi penguatan kelembagaan dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan perhitungan faktor internal strategis dan faktor internal strategis dapat diketahui bahwa posisi strategi penguatan kelembagaan KPS air minum di Kabupaten Tangerang setelah dilakukan pemetaan analisis lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal berada pada kuadran pertama (I) atau pada posisi progresif atau pada posisi strategi S-O. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang tinggi, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif artinya organisasi dalam kondisi baik dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi atau peluasan cakupan layanan, memperbesar potensi pasar, meningkatkan kualitas pelayanan dengan dukungan kebijakan nasional dan pemanfaatan sumberdaya yang maksimal.
PEMBAHASAN Dalam KPS bidang SPAM di Kabupaten Tangerang telah terdapat kelembagaan yang meliputi sumberdaya (R), organisasi (O) dan norma (N). Pembangunan seyogianya dilihat sebagai proses meningkatkan kapasitas suatu tatanan agar senantiasa mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Disini diperlukan suatu interaksi yang dialogis dalam mengakomodir perubahan lingkungan yang dihadapi (Amin,2005). Demikian halnya dengan pembangunan dalam bidang air minum yang dilakukan melalui KPS Air Minum Tangerang banyak perubahan 9
lingkungan yang dihadapi. Dari analisis kelembagaan yang ada baik R-O-N dapat kita lihat bagaimana organisasi mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul selama proses KPS berjalan. Jika dilihat dari suatu pendekatan sistem dapat kita artikan bahwa serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa masalah dipahami telah diambil alih oleh organisasi dari hanya masalah PT AAT menjadi masalah bersama dan solusi alternatif dipertimbangkan dan solusi yang dipilih pun telah bekerja. Melalui pendekatan sistem, suatu permasalahan KPS Air Minum Tangerang sudah dipandang sebagai satu kesatuan yang didalamnya mencakup berbagai komponen/unsur terkait yang saling mempengaruhi, dengan demikian memecahkan permasalahan ataupun mencapai suatu tujuan tertentu dapat menjadi lebih komprehensif dimana berbagai unsur terkait selalu menjadi bahan pertimbangan, serta berbagai alternatif pemecahan masalah dapat identifikasi dan kemudian diambil solusi yang terbaik. Penyelesaian permasalahan ini mengacu kepada agar pencapaian tujuan KPS tetap tercapai sesuai dokumen perjanjian. Dalam hal ini dipahami
bahwa
kelembagaan sebagai sebuah sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang saling berkaitan, saling bergantung, dan saling berinteraksi atau suatu usaha yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lainnya, dalam usaha untuk mencapai satu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks. Bagaimana sumberdaya dikelola oleh PT AAT dibawah pengawasan Tim Monitoring merupakan interaksi positif dalam rangka mengawal tujuan. Pengawasan didasarkan pada norma perjanjian kerjasama KPS. Artinya pada pembahasan dalam sistem umum dapat kita simpulkan bahwa tujuan merupakan hal yang harus dipegang ketika kita membicarakan sebuah sistem. Karena apa yang akan dicapai dalam tujuan inilah yang bisa menyatukan semua objek atau komponen untuk berinteraksi bersama memaksimalkan fungsinya masing-masing untuk tujuan secara keseluruhan. Tujuan dalam sebuah sistem merupakan hal yang fleksibel atau dapat berubah dikarenakan adanya umpan balik yang terjadi selama sistem berproses. Dalam hal ini jika ada penambahan konsep feedback atau umpan balik, pada akhirnya nanti akan mempengaruhi tujuan sebuah sistem. Konsep umpan balik ini dapat dijelaskan bahwa setiap gejala apapun baik fisik maupun non fisik bagaimanapun kerumitannya dapat disederhanakan menjadi struktur dasar yaitu mekanisme dari masukan, proses, keluaran, dan umpan balik. Mekanisme kerja berkelanjutan yang menunjukkan adanya perubahan menurut waktu atau 10
bersifat dinamis. Perubahan tersebut menghasilkan unjuk kerja sistem yang diamati perilakunya. Persoalan dalam sistem dinamis yang penting adalah menemukan mekanisme pemecahan persoalan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mekanisme (strategi dan kebijakan/tindakan) agar sistem tetap berfungsi sesuai dengan keinginan atau tujuan. Sifat adapatif kelembagaan yang ada dalam KPS air minum Tangerang menjadikan kelembagaan KPS tetap berjalan secara wajar dan tidak ada masalah yang cukup serius dalam hal mobilisasi sumberdaya, dinamisasi organisasi maupun norma yang ada. Semuanya bergerak menuju tujuan sesuai dengan norma. Hal tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip bahwa pengaturan kelembagaan penting, dalam pengertian bukan hanya sekedar tertatanya kelembagaan itu sendiri saja, tapi harus memberikan konsekuensinya atas pilihan-pilihan aksi bersama (collective actions) yang betul-betul bisa dijalankan oleh para pihak terkait. Dengan begitu, para pihak bukan saja peduli, tapi memiliki cukup insentif untuk melestarikan sumberdaya dimaksud (Khan, 2008). Penguatan kelembagaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan peran kelembagaan dengan memaksimalkan peran dan fungsi organisasi KPS dalam pencapaian tujuan. Kemudian kelembagaan yang kuat itu, dapat digunakan merumuskan dan melaksanakan berbagai program kerja sehingga dapat tercapai pemaksimalan rekayasa (engineering) baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Shonhaji,2010). Jika dilihat dari capaian kinerja KPS air minum Tangerang kita dapat melihat bahwa kinerja kelembagaan KPS dalam memobilisasi sumberdaya sesuai dengan norma yang ada telah dilakukan dengan baik oleh organisasi KPS yang ada. Peranan kelembagaan adalah memudahkan penegakkan aturan dan koordinasi di antara anggotanya dengan cara membantu memenuhi harapan-harapan mereka melalui kerjasama secara wajar dalam hubungannya satu sama lain. Semakin tinggi usaha yang diperlukan dalam penegakkan aturan di suatu organisasi maka akan meningkatkan penegakkan aturan kelembagaan (Zulfa,Vol.19). Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat, demikian halnya dengan interaksi diantara organisasi inti KPS yang ada baik PT AAT, Tim Monitoring maupun Badan Pengatur. Karenanya kegiatan penguatan kelembagaan hanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di lingkungan organisasi yang memiliki budaya dinamis. Penguatan kelembagaan yang berfokus pada kegiatan mengadaptasi perubahan untuk mewujudkan organisasi yang lebih baik dari 11
kondisi sebelumnya dilakukan melalui perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan pengetahuan dan kemampuan organisasi dalam bekerja. Hasilnya berupa penyesuaian, perubahan dan peningkatan cara bekerja yang menjadi lebih efektif, produktif dan berkualitas dari sebelumnya. Penguatan kelembagaan dapat dilahirkan melalui proses monitoring atas indikator-indikator kinerja pencapaian tujuan maupun hasil evaluasi. Hasil evaluasi atas pencapaian kinerja ditindaklanjuti dengan suatu proses pengendalian baik berupa koreksi maupun perbaikan atas proses implementasi maupun perubahan pada perencanaan pada tahap awal. Dalam hal ini kita melihat perencanaan sebagai sebuah bagian dari social learning process (Rustiandi,2005). Dalam evaluasi pencapaian tujuan yang belum 100% dalam peningkatan cakupan layanan oleh PTAAT memang diperlukan strategi yang bisa menjadi arahan bagi KPS untuk memenuhi tujuan perjanjian. Rumusan strategi penguatan kelembagaan dalam matrik diatas memberikan gambaran bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan KPS Air Minum Tangerang memang saat ini paling relevan jika digunakan strategi S-O yaitu bagaimana menggunakan kekuatan yang ada baik berupa sumberdaya keuangan yang besar, manajemen profesional dalam mengelola organisasi, teknologi tinggi serta visi misi dan budaya kerja yang baik untuk menangkap peluang yang ada dalam upayanya mencapai tujuan KPS.
KESIMPULAN DAN SARAN Dari hasil penelitian sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan dalam pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Tangerang telah terdapat kelembagaan yaitu meliputi sumberdaya (R), organisasi (O) dan norma (N).
Dan Strategi penguatan
kelembagaan yang dapat digunakan adalah dengan memaksimalkan kekuatan PT Aetra Air Tangerang untuk menggunakan peluang yang ada dalam mencapai tujuan KPS. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada maka dapat disarankan dalam menggunakan strategi penguatan kelembagaan KPS bidang SPAM di Kabupaten Tangerang sebaiknya diarahkan dalam rangka pemenuhan target layanan yaitu 70.000 SR dan 376 industri di 2 (dua) wilayah kecamatan tersisa yaitu Balaraja dan Jayanti dan untuk mendukung hal tersebut perlu dibentuk Badan Pengatur permanen dan Forum Pelanggan Air Minum KPS bidang SPAM. 12
DAFTAR PUSTAKA Amien, Mappadjantji.(2005). Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru. Universitas Hasanuddin, Makassar. Hermanto,R.(2007). Rancangan Kelembagaan Tani Dalam implementasi Prima Tani di Sumatera Selatan. Jurnal Analisis kebijakan Pertanian Volume 5 No.2.Juni 2007:110125.BPTP.Sumatera Sealatan. Hindersah, Hilwati.(2003). “Prospek Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Penyelenggaraan Pelayanan Infrastruktur.” Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Nomor 03/Tahun ke-3. Khan, Aziz.(2008). Alternatif Penyelesaian Masalah Peraturan Perundangan Sebuah Pelajaran Penataan Kelembagaan. Jurnal MHHT Vol.XIV: 47-53. April 2008. PIB. Bogor. Nugroho Priyo Negoro, Moses Laksono Singgih, Christiono.(2011).Model Optimasi Masa Konsesi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang Memaksimumkan Kinerja Pihak yang Bekerjasama. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2011. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya. Rostiyanti, Susy F, Rizal Z Tamin, Purnomo Soekirno, Senator Nur Bahagia.(2012). Kerangka Pengukuran Kinerja Sistem Penyelenggaraan Jalan Tol Melalui Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia. Jurnal Teknik Sipil Volume 11 No.2 April 2012: 117-127 Institut Teknologi Bandung (ITB). Bandung. Rustiandi, Erman, Sunsun Saefulhakim, Dyah R Panuju.(2005). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Setianto, Eri Kurniawan, Bambang Pudjianto, Y.I. Wicaksono.(2009). Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta(KPS) dalam pengembangan Infrastruktur Transportasi di Perkotaan. Jurnal Teknik Volume 30 N0.3 Tahun 2009 ISSN 0852-1697 Universitas Diponegoro. Semarang. Shonhaji. (2010). Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Program Dakwah. IAIN Sultan Alaudin.Makassar. Sjafrizal.(2009). Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Bauose Media Soesilo, Nining L.(2000). Reformasi Pembangunan dengan Langkah-langkah Manajemen Strategik. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, FE - UI. Jakarta. Uphoff, Norman and Louise Buck.(2006).Sthrengthening Rural Local Institutional Capacities For Sustainable Livelihoods and Equitable Development. Cornel International Institut For Food, Agriculture and Development (CIIFAD). Washington DC. Yuliadi, Imamudin.(2009). Analisis Kesenjangan Investasi Asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 10,No.1,April 2009. Zulfa, Ikatrianasari Fitri, Syamsul Maarif, Endang Gumbira Sai’d. Model Pemilihan Kelembagaan Agropolitan Berbasis Agroindustri dengan Analytical network Process. Jurnal Teknik Industri Pertanian Vol.19, 130-137.
13
Lampiran
Gambar 1. Posisi Strategi Penguatan Kelembagaan
14
