Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi .... (Lina Puspita Ratih) 28
PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA INTEGRATING ANTICORRUPTION EDUCATION PANCASILA THE SUBJECT OF EDUCATION AND CITIZENSHIP IN SMA STATE 2 YOGYAKARTA Oleh: Lina Puspita Ratih dan Halili M.A / Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
[email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 2 Yogyakarta 2) mengungkap hambatan dalam pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn serta solusi yang dapat digunakan guna mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru PPKn di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif, yang tahapannya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengintegrasian pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 2 Yogyakarta dapat dilakukan dengan dua proses: pertama, perencanaan proses perencanaaan yaitu dimulai dengan penyusunan RPP di dalamnya memuat materi tentang korupsi dan antikorupsi, menambahkan suplemen referensi untuk membantu menganalisis kasus-kasus korupsi, dan menyelipkan nilai-nilai antikorupsi; kedua, pelaksanan pendidikan antikorupsi dilakukan melalui kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, dengan cara mengintegrasikan isu-isu aktual dan kontroversial pemberantasan korupsi ke dalam materi PPKn melalui metode group investigation dan in-class discussion. 2) Hambatan yang dihadapi terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari siswa yaitu rendahnya minat dan antusiasme dalam pelajaran PPKn, sedangkan hambatan eksternal berasal dari guru. Sikap kurang tegas guru terhadap siswa menyebabkan siswa cenderung kurang disiplin selain itu jam pelajaran PPKn yang sangat sedikit menyebabkan guru tidak leluasa dalam pengembangan alternatif pendidikan antikorupsi. Solusi yang dilakukan guru adalah dengan memberikan motivasi, memberikan hukuman dan rewards kepada siswa dan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Kata kunci: Pengintegrasian, pendidikan antikorupsi, PPKn ABSTRACT
This study aims to: 1) describe the integration and anti-corruption education in the subjects PPKn in SMA Negeri 2 Yogyakarta 2) reveal obstacles in the integration of anti-corruption education in the subject of PPKn and solution be used to overcome these obstacles. This research are determined employs descriptive qualitative approach. The subjects in this study using purposive technique. Subjects in this study are three PPKn teachers in SMA Negeri 2 Yogyakarta. Collecting data uses the techniques of interview, observation and documentation. Examination data validity
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi .... (Lina Puspita Ratih) 29
in this study using triangulation techniques. Analysis employs study uses inductive data analysis techniques, including data reduction, presentation, and conclusion. The result shows that is: 1) The integration of anti-corruption education in SMA Negeri 2 Yogyakarta can be done through two processes: first, the planning process of planning which starts with the preparation of the RPP in which includes material about corruption and anti-corruption, adding supplements a reference to help analyze the cases of corruption and slid his anti-corruption values; second, the conduct of anti-corruption education is done through the introduction, the core activities and the closing, by integrating the actual issues and controversial eradication of corruption into the material PPKn through group investigation methods and in-class discussion. 2) Obstacle is faced include internal and external constraints. Internal constraints come from the students as the low interest and enthusiasm PPKn lesson, while the external constraints derived from teacher. Equivocal attitude of the student teachers lead students tend to lack discipline in addition time durration sessions of PPKn which is limited very little leads teachers inflexibility in developing of alternatives of anti-corruption education. Solutions that teachers do is to provide motivation, punishment and rewards for students and to use variety of learning media. Keywords: Integration, anti-corruption education, PPKn
berasal dari golongan cendekiawan dan
PENDAHULUAN Indonesia beberapa tahun terakhir dapat dikatakan
mengalami
darurat
korupsi.
terpelajar. Banyak kasus korupsi kelas kakap dilakukan oleh orang terpelajar dan sangat ahli
Pembentukan lembaga negara yang bersifat
dalam
independen
menggambarkan bahwa ada yang kurang
kekuasaan
dan
bebas
manapun
dari
pengaruh
menjadikan
Komisi
dalam
bidangnya.
sistem
Fenomena
pendidikan
di
ini
Indonesia.
Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa
Menurut pendapat Ismail yang dikutip oleh
angin segar bagi pemberantasan korusp di
Wijayanto (2010: 911) menjelaskan bahwa
Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut untuk
dari segi sistem, lembaga pendidikan di
mewujudkan Indonesia yang bersih dari
Indonesia telah gagal menjalankan fungsinya
korupsi,
sebagai
KPK
melakukan
mempunyai
tindakan-tindakan
tugas
untuk
penindakan
maupun pencegahan tindak pidana korupsi. Apabila
melihat
dari
tugas
KPK,
kawah
candradimuka
bagi
pembentukan karakter bangsa. Oleh sebab itu, salah satu “pekerjaan rumah” sistem dan lembaga pendidikan di Indonesia saat ini
keberadaan lembaga ini sangat diperlukan
adalah
untuk
governance,
fungsinya sebagai pembentukan karakter
mengingat bahwa saat ini good govenance
bangsa yang tidak hanya bertugas sebagai
belum berjalan secara optimal. Tindak pidana
sarana
korupsi dikalangan pejabat pemerintahan terus
pengembangan keilmuan, penguasaan life skill
menerus terjadi dan sangat memprihatinkan.
dan teknologi, tetapi juga sebagai wahana
Bukan hanya itu saja pelaku-pelaku korupsi
internalisasi nilai-nilai luhur dan ideal bagi
mewujudkan
good
mengembalikan
transfer
pendidikan
ilmu
pada
pengetahuan,
masyarakat. Nilai-ilai moral merupakan salah
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi .... (Lina Puspita Ratih) 30
satu unsur dalam nilai-nilai luhur yang
antikorupsi sangat penting dilakukan melalui
dimaksud.
jalur pendidikan, dengan harapan agar generasi
Kegagalan dunia pendidikan haruslah
muda secara sadar bertanggung jawab dan
dibenahi dengan cara membuat sebuah inovasi
mampu membangun nilai-nilai antikorupsi
yang bernama pendidikan antikorupsi. Sebagai
(Kemendiknas, 2011 : 1 – 3) Nilai-nilai yang
fungsi dari pencegahan KPK terus melakukan
antikorupsi yang perlu disemaikan kepada
kampanye pendidikan antikorupsi disetiap
generasi muda, terutama mereka yang masih
jenjang pendidikan. Pendidikan antikorupsi
duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, dan
dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah,
Perguruan Tinggi antara lain: 1) Kejujuran, 2)
yang
mata
Tanggung Jawab, 3) Keberanian, 4) Keadilan,
pelajaran, sehingga mampu mewarnai pola
5) Keadilan, 6) Keterbukaan, 7) Kedisiplinan,
pikir, sikap, dan kebiasaan peserta didik.
8) Kesederhaan, 9) Kerja Keras.
terintegrasi
dalam
berbagai
Untuk maksud tersebut dukungan kultur dan iklim sekolah sangat dalam
konteks
dibutuhkan terutama
sudah
menjadi
antikorupsi bagian
dari
pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan
Melalui
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
pendekatan edukatif diperlukan adanya upaya
(Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 dan
preventif yang dapat memberikan kontribusi
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan
dalam
politik
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan
Indonesia yang bersih dari berbagai bentuk
Pendidikan Dasar Dan Menengah. Dalam
perilaku korupsi, salah satu yang dapat
permendiknas tersebut dinyatakan bahwa
dilakukan adalah memberikan pendidikan
pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi
antikorupsi kepada anak-anak yaitu pada
merupakan bagian dari kurikulum bidang studi
tingkat SD, SMP dan SMA. Pendidikan
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Apabila
antikorupsi ini sebagai upaya efektif untuk
melihat
memberikan pemahaman kepada anak-anak
Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006
mulai dari usia dini mengenai korupsi.
tentang Standar
karakter
menciptakan
nilai
sebenarnya
pendidikan
dan
pembentukan
penanaman
Perlunya
siswa.
kehidupan
Pendidikan antikorupsi dalam konteks pendidikan
adalah
tindakan
untuk
Lampiran
Pendidikan cakupan
Isi
Peraturan
Menteri
menegaskan
Kewarganegaraan kelompok
mata
termasuk pelajaran
mengendalikan atau mengurangi korupsi,
kewarganegaraan
merupakan keseluruhan upaya mendorong
dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran
generasi-generasi
dan wawasan peserta didik akan status, hak,
mendatang
dan
bentuk
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
korupai.
Pendidikan
dalam
kepribadian,
mengembangkan sikap menolak secara tegas tindakan
kewajibannya
dan
bahwa
kehidupan
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi .... (Lina Puspita Ratih) 31
serta peningkatan kualitas dirinya sebagai
menjadi ciri dari SMA Negeri 2 Yogyakarta
manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan
dan
kesadaran
Yogyakarta
wawasan
kebangsaan,
jiwa
akan
menjadikan
SMA
pelopor
sekolah
Negeri
2
berbasis
patriotisme dan bela negara, penghargaan
antikorupsi. Wujud sosialisasi disini adalah
terhadap hak asasi manusia, kemajemukan
pengenalan definisi korupsi, dampak korupsi,
bangsa,
hidup,
hukuman jika melakukan korupsi dan cara
kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab
yang bisa dilakukan untuk menghindari
sosial,
ketaatan
korupsi mulai dari lingkungan sekolah. Proses
membayar pajak, dan sikap serta perilaku
sosialisasi brand antikorupsi tersebut telah
antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka
berjalan berkat dukungan dari melalui mata
seharusnya
pelajaran
pelestarian
ketaatan
lingkungan
pada
hukum,
Pendidikan
Pancasila
dan
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan harus mampu menjadi mata
Kewarganegaraan. Good and smart citizen
pelajaran yang dapat mengembangkan nilai-
yang melekat pada Pendidikan Pancasila dan
nilai antikorupsi. (Montessori 2002: 294),
Kewarganegaraan diharapkan menjadi modal
fenomena
lapangan
sekaligus tantangan untuk mewujudkan hal
menunjukan bahwa pembelajaran tentang
tersebut untuk menciptakan generasi baru yang
korupsi
terdidik dan antikorupsi.
yang
ditemui
di
yang dilaksanakan
dalam
mata
pelajaran PPKn belum sesuai dengan sasaran yang
dikehendaki,
terutama
menyangkut
Penelitian
ini
“Pengintegrasian
Pendidikan
berjudul Antikorupsi
penanaman sikap dan perilaku antikorupsi
Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan
pada siswa. Pembelajaran masih terkonsentrasi
Kewarganegaraan
pada pembentukan kognisi melalui pemberian
Yogyakarta. Peneliti ingin mengetaui lebih
informasi secara verbal, tanpa memberi
dalam bagaimana perencanaan, pelaksanan
kesempatan
dan hambatan yang dihadapi para guru
kepada
siswa
untuk
SMA
Negeri
Pancasila
dimensi moral dari korupsi.
tersebut dalam mengintegrasikan pendidikan
kepedulian
tinggi
terhadap
pendidikan
Kewarganegaraan
2
mengembangkan wawasan dan nalar akan
Sebagai sekolah yang mempunyai
dan
di
sekolah
antikorupsi pada mata pelajaran Pencasila dan Kewarganegaraan.
antikorupsi, SMA Negeri 2 Yogyakarta terus membuktikan kepedulian dengan melakukan sosialiasasi brand antikorupsi dengan tujuan menciptkan
peserta
didik
yang
METODE PENELITIAN Jenis dan Pendekatan Penelitian
mampu
Jenis penelitian ini adalah penelitian
menolak secara tegas segala bentuk tindakan
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah prosedur
koruptif. Brand antikorupsi ini kelak akan
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi .... (Lina Puspita Ratih) 32
pemecahan masalah yang diselidiki dengan
2013, SMA Negeri yang mempunyai kepedulian
menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek
terhadap antikorupsi, SMA Negeri di Kota
atau
seseorang,
Yogyarta yang mendapat penghargaan sebagai
lembaga, masyarakat, atau lainnya, pada saat
sekolah berintegritas dalam penyelenggaraan ujian
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak
nasional pada tahun 2015 dan SMA Negeri yang
atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2007:
sedang dalam proses sosialisasi menuju brand
67).
antikorupsi. SMA Negeri tersebut adalah SMA
objek
penelitian,
Pendekatan
misalnya
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut
Negeri 2 Yogyakarta. Subjek Penelitian
Lexy J. Moleong (2013: 6), penelitian kualitatif adalah
penelitian
yang
bermaksud
untuk
Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan
secara
purposive.
Purposive
memahami fenomena tentang apa yang dialami
merupakan teknik pengambilan data dengan
oleh
perilaku,
pertimbangan tertentu. Dengan teknik ini berarti
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara
tidak semua orang dapat menjadi subjek penelitian
holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
karena subjek penelitian harus memiliki kriteria
kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus
yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode
Adapun kriteria atau pertimbangan tertentu yang
ilmiah.
dalam
dimaksud yaitu subjek penelitian sebagai subjek
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena
penelitian, yakni orang-orang yang posisinya
menguraikan dalam bentuk kata-kata tentang
memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada
yang dapat dipertanggungjawabkan. Narasumber
Mata
yang di maksud adalah Tiga guru PPKn SMA
subjek
penelitian,
Pendekatan
Pelajaran
yang
misalnya
digunakan
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan Di SMA Negeri 2 Yogyakarta
Negeri 2 Yogyakarta.
Waktu Dan Tempat Penelitian
Prosedur
Waktu penelitian yang ditempuh dalam
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui
penelitian berlangsung pada bulan 26 Januari 2016
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam
sampai dengan 26 April 2016. Penelitian ini
penelitian ini peneliti menggunakan teknik
dilakukan SMA Negeri yang berada di Kota
wawancara tidak berstruktur (in-depth interview).
Yogyakarta, karena SMA Negeri di Kota Pelajar
Mulyana (2008: 180) menjelaskan wawancara tak
ini sudah terbukti mempunyai data tarik tersendiri
berstruktur
dalam masyarakat dan mempunyai segudang
mendalam. Wawacara tidak berstruktur tidak
prestasi baik akademik maupun non akademik,
harus menggunakan pedoman wawancara yang
SMA Negeri yang berada di Kota Yogyakarta
telah tersusun namun hanya berupa garis-garis
yang sejak tahun 2013 menjalankan Kurikulum
besar
yang
sering
akan
disebut
juga
ditanyakan.
wawancara
Wawancara
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi .... (Lina Puspita Ratih) 33
berkembang untuk memperoleh jawaban dari
tidak
berstruktur
informan secara mendalam.
dokumentasi.
(in-dept
Instrumen
interview), penelitian
dan yang
Menurut Safiah Faisah (Sugiyono, 2013:
digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu
310) observasi dapat diklasifikasikan menjadi
lembar observasi, pedoman wawancara, dan
observasi partisipasif (participant observation)
lembar dokumentasi. Untuk memperoleh data
yang secara terang-terangan dan tersamar (overt
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,
observation dan covert observatio), dan observasi
maka penelitian ini dalam menguji kredibilitas dan
yang tak terstruktur (unstructured observation).
keabsahan data menggunakan trianggulasi teknik.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik
Teknik analisis data yang digunakan dalam
observasi partisipasif
(pasif) yaitu peneliti
penelitian ini mengacu pada tiga langkah, yaitu:
melakukan pengamatan tetapi peneliti tidak ikut
reduksi data (data reduction), penyajian data (data
terlibat
display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi
dalam kegiatan tersebut.
Observasi
dilakukan untuk mengamati guru ketika sedang
(conclusion drawing/ verification).
melangsungkan proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di dalam kelas. Menurut
Arikunto
(2010:
131)
metode
dokumentasi adalah mencari data mengenai halhal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat liper, agen dan sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh dokumen
mengenai
yang
berupa
dokumen
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Data, Instrumen, Teknik Pengumpulan Data Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Lembar observasi dibaut dengan sistem chek list. Oada lembar observasi tersedia kolom “tampak dan “tidak tampak”, kolom tersebut diberi tanda check list berdasarkan kriteria yang dimaksud dilaksanakan atau tidak oleh para guru dan peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 2 Yogyakarta a. Perencanaan Pengintegrasian Pendidikan Antikorusi pada Mata Pelajaran PPKN Di SMA N 2 Yogyakarta Perencanaan
pembelajaran
pada
umumnya meliputi penyusunan RPP, penyiapan
media,
sumber
belajar,
perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran. Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas. RPP yang digunakan harus sesuai yang tertera pada Permendiknas tentang Pembelajaran Pada Pendidikan
Dasar
Dan
Pendidikan
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi .... (Lina Puspita Ratih) 34
Menengah
(Pedoman
Pelaksanaan
Proses pengintegrasian pendidikan
Pembelajaran nomor 103 Tahun 2014).
antikorupsi khusunya pada mata pelajaran
Proses pembelajaran yang dimulai dengan
PPKn di SMA N 2 dilakukan dengan
fase
memberikan pembentukan pengetahuan
pengembangan
perencanaan
pembelajaran, ketika kompetensi dan
dan
metodologi
akan
korupsi dan aspek-aspeknya, perubahan
membantu guru dalam mengorganisasikan
persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan
materi
pembentukan
telah
standar,
diidentifikasi,
serta
mengantisipasi
pemahaman
mengenai
berbagai
keterampilan
dan
peserta didik dan masalah-masalah yang
kecakapanbaru yang dibutuhkan untuk
mungkin akan timbul. Sebaliknya, tanpa
melawan
perencanaan,
kegiatan
mengalami
seorang hambatan
guru
akan
dalam
proses
pembelajaran yang dilakukannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa para guru PPkn SMA N 2 Yogyakarta telah
korupsi,
kegiatan
penutup
mengintegrasikan
inti
dengan
isu-isu
dan cara
aktual
dan
kontroversial pemberantasan korupsi ke dalam materi PPKn melalui metode group investigation dan in-class discussion.
memiliki pemahaman terkait makna dari
Pada kegiatan pendahuluan selalu
pendidikan antikorupsi bagi peserta didik,
mengucap salam atau berdoa, memotivasi
guru juga telah merencanakan dengan baik
peserta didik agar bertingkahlaku jujur dan
pengintegrasian pendidikan antikorupsi
mengingatkan peserta didik agar selalu
pada mata pelajaran
datang tepat waktu, menaati tata tertib,
PPKn, mampu
menyusun RPP yang didalamnya memuat
dengan
memberikan
penekanan
materi tentang korupsi, menambahkan
pemahaman
suplemen referensi pembelajaran yang
kedisiplinan maupun tanggung jawab para
sesuai dengan materi korupsi, maupun
peserta didik akan terbiasa dan mampu
menyelipkan nilai-nilai antikorupsi pada
membentuk
materi pelajaran, dengan demikian dapat
selanjutnya adalah kegiatan inti guru
diharapkan akan tercapai tujuan dari
menggunakan metode yang bervariasi
pembelajaran PPKn yaitu peserta didik
namun yang paling sering digunakan
mampu menolak secara tegas segala
adalah group investigation dan in-class
bentuk tindakan korupsi.
discussion. Lewat metode tersebut guru
b. Pelaksanaan Pengintegrasian
mengaitkan materi PPkn dengan isu-isu
mengenai
sikap
yang
kejujuran,
antikorupsi,
aktual
dan
dengan
tahap
Pendidikan Antikorupsi pada Mata
korupsi
Pelajaran Pendidikan Pancasila dan
menanamkan
Kewarganegaraan
kepada peserta didik agar mampu menolak
nilai-nilai
tujuan
antikorupsi
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi .... (Lina Puspita Ratih) 35
secara tegas bentuk tindakan korupsi.
mereka lupa dan tidak memperhatikan
Tahap terakhir adalah kegiatan penutup
pelajaran. Apabila hal tersebut dibiarkan
yang dilakukan dengan berdoa bersama,
maka peserta didik akan cenderung
menutup pembelajarn dengan salam dan
bersikap kurang disiplin dan kurang
juga menyanyikan lagu wajib nasional dan
bertanggung jawab, selain itu waktu
mars SMA Negeri 2 Yogyakarta.
pelajaran
yang
sangat
sedikit
menyebabkan guru tidak leluasa dalam pengembangan 2. Hambatan yang Dihadapi Guru dalam
alternatif
pendidikan
Hambatan-hambatan
tersebut
antikorupsi.
Proses Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran
membuat tujuan dari pendidikan akan
PPKn
menjadi tercapai secara optimal dan Dalam
perjalanan
pendidikan
Sekolah
sebagai
tempat
antikorupsi pada mata pelajaran PPKn di
mewujudkan
SMA N 2 Yogyakarta yang bertujuan
seharusnya mampu menciptakan situasi
menciptakan generasi baru yang terdidik
belajar yang demokratis sehingga mampu
dan antikorupsi kurang berjalan sesuai
mengembangkan anak yang bertanggung
dengan harapan karena adanya beberapa
jawab, mencerminkan karakter antikorupsi
hambatan. Selama ini pengintegrasian
dan bermoral. Selain itu sekolah sebagai
pendidikan antikorupsi hambatan yang
lembaga yang melakukan pelayanan pada
utama atau internal berasal dari peserta
masyarakat dengan menekanan secara
didik sendiri yaitu minat, antusiasme
sosial, moral dan akademis bertanggung
peserta
dalam
didik
yang
kurang
dalam
tujuan
untuk
pendidikan
mengembangkan
pendidikan
mempelajari PPKn akibat beban pikiran
antikorupsi sehingga peserta didik tidak
yang berat karena mengikuti berbagai
hanya berorientasi pada tataran kognitif
kegiatan disekolah dan fokus kepada ujian
tetapi juga afektif dan psikomotorik.
sekolah dan ujian nasional, sehingga menyebabkan
peserta
didik
Untuk mewujudkan pendidikan
kurang
antikorupsi yang optimal dengan tujuan
mempunyai kesadaran dari hati nurani
membentuk peserta didik agar mampu
dalam bertindak. Hambatan yang berasal
mengembangkan sikap yang menolak
dari guru atau eksternal yaitu sikap kurang
tegas
tegas yang diberikan oleh para guru malah
memperhatikan tiga komponen utama yang
membuat peserta didik terlalu bebas dan
dimiliki oleh Pendidikan Pancasila dan
asyik memainkan gadget mereka sehingga
Kewarganegaraan,
segala
bentuk
korupsi,
diantaranya
perlu
adalah
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi .... (Lina Puspita Ratih) 36
pengentahuan
kewarganegaraan
(civic
c. menarik perhatian peserta didik
keterampilan
dengan berinovasi dalam proses
kewarganegaraan (civic skill), dan sikap
pembelajaran seperti penggunaan
kewarganegraan (civic disposition). Ketiga
berbagai media dan memanfaatkan
komponen
teknologi.
knowledge),
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegraan tersebut berkaitan erat dengan sasaran pembentuk pribadi warga negara. Warga negara yang memilki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (civiv confidence), warga negara yang memilki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (civic competence), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan
kewarganegaraan
akan
menjadi warga negara yang komitmen (civic commitment), dan pada akhirnya warga negara yang memilki pengetahuan sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizenship). Guru SMA Negeri 2 Yogyakarta juga mempunyai
solusi
untuk
mengatasi
berbagai hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi diantaranya yaitu a. memberikan pelajaran
motivasi PPKn
bahwa
merupakan
pelajaran penting. b. memberikan hukuman dan rewards kepada peserta didik agar lebih bertanggung jawab dalam proses pembelajaran.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 2 Yogyakarta dapat dilihat dalam dua hal yaitu Perencanaan dan Pelaksanaan Pengintegrasian Pendidikan Antikorusi pada Mata Pelajaran PPKn. Perencanaan
pembelajaran
pada
umumnya
meliputi penyusunan RPP, penyiapan media, sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan
skenario
pembelajaran.
Proses
pengintegrasian pendidikan antikorupsi khusunya pada mata pelajaran PPKn di SMA N 2 dilakukan dengan memberikan pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai korupsi dan aspek-aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan pembentukan keterampilan dan kecakapanbaru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi, kegiatan inti dan kegiatan penutup dengan cara mengintegrasikan isu-isu aktual dan kontroversial pemberantasan korupsi ke dalam materi PPKn melalui metode group investigation dan in-class discussion. Hambatan yang dihadapi terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari siswa yaitu rendahnya minat dan antusiasme pelajaran PPKn. Sedangkan hambatan eksternal berasal dari guru berupa
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi .... (Lina Puspita Ratih) 37
mereka sikap kurang tegas mereka terhadap siswa
pendidikan
antikorupsi
dapat
juga
dimana siswa cenderung kurang disiplin dan jam
dikembangkan pada pembelajaran mata
pelajaran PPKn yang sangat sedikit menyebabkan
pelajaran yang lain atau dikegiatan lain
guru tidak leluasa dalam pengembangan alternatif
seperti kegiatan ekstrakulikuler.
pendidikan antikorupsi. Solusi yang dilakukan guru
adalah
dengan
memberikan
motivasi,
memberikan hukuman dan rewards kepada siswa dan
penggunaan
media
pembelajaran
yang Lexy J. Moeloeng. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
bervariasi. Saran Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis dapat, memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Guru harus lebih bersabar dan memberikan perhatian kepada para peserta didik agar lebih antusias dalam mengikuti pelajaran PPKn 2. Peranan
DAFTAR PUSTAKA
guru
sangat
dominan
Lia Yuliana. (2007). Buku Pegangan Kuliah Manajemen Tenaga Kependidikan. Yogyakarta: FIP UNY. Soetjipto dan Raflis Kosasi. (2004). Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta. Sudarwan Danim. (2010). Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru. Bandung: Alfabeta.
dalam
membentuk sikap antikorupsi maka dari itu
Sugiyono. (2012). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
guru harus terus menjadi teladan baik dalam pembelajaran maupun diluar pembelajaran.
Suparlan. (2005). Menjadi Guru Efektif. Yogyakarta: Hikayat.
3. Guru juga tegas dalam menegur peserta didik agar peserta didik tidak menyepelekan proses pembelajaran 4. Sekolah hendaknya meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran guru dalam pengintegrasian pendidikan antikorupsi. Dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana tentu akan semakin membuat kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan membuat peserta didik lebih
tertarik
dalam
mengikuti
pembelajaran. Selain itu pengintegrasian
Syaiful
Sagala. (2009). Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
