BAB III. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

BAB III PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) A. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SK/KD MODEL INTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEKOLAH DASAR/MADRASAN IBTIDAIYAH STANDAR KOMPETENSI 1. Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

KOMPETENSI DASAR 1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia :

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN V/1 1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepenti-ngan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur). c. Melaksakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil). 2. Sosiologi: a. Tidak ingkar janji atau menepati janji (tanggung jawab,

KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa persaudaraan/ kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan(integritas). KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya),

MODEL INTEGRASI Marilah kita renungkan kembali mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Apakah negara kita sejak dulu sudah merupakan negara yang merdeka? Di dalam sejarah, Indonesia semula memang merupakan negara merdeka. Namun di dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia kemudian dijajah oleh Belanda, selanjutnya oleh Jepang. Berkat perjuangan bersama para pemimpin dan pahlawan kita yang tidak mengenal lelah (berani, kebersamaan) dengan segala pengorbanannya, baik harta maupun jiwa (kerja keras, konsekuen, komitmen), dan dilandasi rasa percaya diri (mandiri) akhirnya kemerdekaan dapat diraih kembali. Perjuangan memperoleh kemerdekaan ini mencapai puncaknya pada masa akhir pendudukan Jepang. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh para pemimpin dan tokoh

6

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN disiplin). b. Tidak deskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil). d. idak kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat (jujur). 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat ( jujur dan kerja keras b. Tidak melakukan suap (jujur) c. Tidak melakukan pemborosan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan disitribusi barang, jasa, maupun dana (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan

arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguhsungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.

MODEL INTEGRASI pejuang kita, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia (kerja keras). Semua tokoh pada waktu itu sepakat dan merasa bertanggungjawab atas terwujudnya kemerdekaan Indonesia (konsisten, bertanggungjawab).Para pejuang mempunyai prinsip bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai kedudukan yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini (kesetaraan). Ketika memperjuangkan kemerdekaan, para tokoh pejuang selalu berjuang tanpa pamrih (ikhlas), teguh pendirian (konsekuen), pantang menyerah (kerja keras). Berkat sikap-sikap itulah maka kemerdekaan dapat dicapai. Pada awal kemerdekaan setiap orang ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya (tidak nepotisme, adil). Lihat saja bagaimana proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Para anggota PPKI secara aklamasi menyetujui Ir Soekarno dan Drs Moh. Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada satu anggotapun yang menolak ditetapkannya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menempati posisi itu (bijaksana, sportif, disiplin) Karena terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kehendak seluruh rakyat Indonesa, maka dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan ambisi seseorang atau kelompok yang dapat

7

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN

b. c.

d. e.

f.

g.

h.

penggelapan. dana, pajak dan barang (jujur, tanggung jawab) Tidak melakukan pemalsuan (jujur) Tidak melakukan pencurian (jujur, tanggung jawab), disiplin Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) Tidak melakukan perusakan barang/fasilitas negara (peduli, tanggung jawab) Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana). Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)

SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak selukbeluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

MODEL INTEGRASI menguntungkan tertentu.

seseorang

atau

kelompok

Dalam mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memahami hak dan kewajiban warga negara secara utuh agar tercipta kehidupan yang rukun. tidak boleh membeda-bedakan orang ditinjau dari suku, agama dan ras ( sosiologi). Dalam menjalin hubungan antar sesama tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri (sosiologi), tidak megingkari janji( sosiologi) yang sudah dibuat sehingga menimbulkan perselisihan, (sosiologi) dan tidak mementingkan kepentingan keluarganya atau kelompoknya (politik) serta menghindari perbuatan persekongkolan dalam berbagai hal. Di samping itu dalam rangka mewujudkan keadilan sosial harus dihindari perbuatan seperti persaingan yang tidak sehat (ekonomi), karena akan berakibat menghalalkan segala cara, melakukan pelanggaran hak ekonomi seseorang, melakukan penyimpangan standar prosedur operasional yang ditetapkan, melakukan penyuapan agar diberi kemudahan dalam kepengurusan sesuatu, menggunakan sumber daya seefisien mungkin (ekonomi), serta tidak melakukan penyelewengan alokasi dana dan distribusi dana (ekonomi). Negara Indonesia akan tetap utuh dan suasana kehidupan masyarakat akan rukun apabila

8

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR


MODEL INTEGRASI seluruh warga Negara taat pada aturan. Dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya lingkup sekolah, maka setiap siswa juga harus mengindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, misalnya menyontek ketika menempuh ulangan/ujian. Selain itu, setiap siswa hendaknya menunjukkan sikapsikap yang positif, misalnya (kebersamaan, konsekuen, hemat, ikhlas, berbagi, rajin, tanggung jawab, disiplin, jujur). Nah, sikap seperti ini sejak dini harus sudah ditanamkan kepada siswa agar siswa tahu mana yang baik sehingga harus diteladani/ diwujudkan di dalam praktik kehidupan seharihari, dan mana yang tidak baik sehingga harus ditinggalkan.

1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:

V/1 1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur). c. Melaksakan pengawasan kebijakan secara

KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan(integritas). KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah

Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu dalam membuat aturan negara tidak boleh didasari ambisi pribadi yang dapat menguntungkan kelompoknya ( politik ), pembuat aturan tidak boleh memberikan hadiah agar orang lain mengikuti kemauannya ( politik), dan apabila ada yang bersalah siapapun pelakunya harus ditindak (tidak boleh pilih kasih) (politik, hukum). Dengan menghindari sikap demikian kita akan merasa bersatu sebagai bangsa Indonesia dan dapat mempertahankan keutuhan negara. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

9

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN tidak tebang pilih (adil). 2. Sosiologi: a. Tidak ingkar janji atau menepati janji (tanggung jawab, disiplin) b. Tidak deskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Nepotisme (adil) d. Tidak kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat (jujur). 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (jujur dan kerja keras b. Tidak melakukan suap (jujur) c. Tidak melakukan pemborosan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan disitribusi barang,

diputuskan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguhsungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.

MODEL INTEGRASI sangat penting untuk dipertahankan. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling menghormati (sosiologi), apabila berjanji harus ditepati (sosiologi), dalam bergaul tidak membedakan teman (sosiologi), tidak memaksakan kemauan sendiri (sosiologi) untuk kepentingan pribadi atau keluarga dan tidak bersekongkol dengan tujuan yang tidak baik hingga /merugikan orang lain. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti juga memperhatikan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu agar tercipta keadilan sosial yang merata, maka harus dihindari sikap bersaing secara tidak sehat dalam berusaha, tidak ingin menyuap untuk mendapatkan sesuatu, membeli barang sesuai kebutuhan(ekonomi), dan apabila ada siswa yang dipilih sebagai bendahara kelas harus menggunakannya sesuai aturan dan membuat catatan sebagai laporan (ekonomi). Di dalam lingkup yang lebih kecil, lingkup sekolah misalnya, di dalam menjaga keutuhan bangsa, dapat diwujudkan mulai dari skala yang lebih kecil, dengan mewujudkan tindakantindakan yang merupakan perwujudan nilai-nilai positif di dalam kehidupan sehari-hari, (misalnya selalu menjaga kebersamaan, bertindak konsekuen, bijaksana, melakukan sesuatu secara ikhlas, rajin, sportif, tanggung jawab, jujur, kerja keras, mandiri, berani,. adil, juga peduli).

10

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN jasa, maupun dana (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan. dana, pajak dan barang (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan (jujur) c. Tidak melakukan pencurian (jujur, tanggung jawab), disiplin d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan perusakan barang/fasilitas negara (peduli, tanggung jawab) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana).

MODEL INTEGRASI

JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak selukbeluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan

11

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN h. Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)

1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

V/1 1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur). c. Melaksakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil). 2. Sosiologi: a. Tidak ingkar janji atau menepati janji (tanggung jawab, disiplin) b. Tidak deskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme

MODEL INTEGRASI

(empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan(integritas). KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama,

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terwujud apabila seluruh masyarakat mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum), bekerja sama bahumembahu. Dalam lingkup kecil, para siswa saling menghormati dan saling bekerjasama, meskipun berasal dari suku atau agama yang berbeda, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan pertolongan ( peduli), tidak memperlihatkan kekayaannya meskipun sesungguhnya kaya ( sederhana). Dengan sikap-sikap tersebut persatuan dan kesatuan akan terwujud. Guru harus menindak siswa yang berlaku curang di dalam ulangan/ujian ( menyontek), dengan tidak mempertimbangkan siapa siswa yang menyontek tersebut, serta siswa yang melanggar peraturan yang ada. (adil). Selain itu, dalam kehidupan masyarakat kita harus menghindari perilaku ingkar janji, membeda-bedakan teman, memaksakan kehendak sendiri kepada teman untuk kepentingan pribadi atau keluarga (sosiologi), dan bersekongkol untuk melakukan tindakan

12

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN (adil) d Tidak kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat (jujur). 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (jujur dan kerja keras b. Tidak melakukan suap (jujur) c Tidak melakukan pemborosan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan disitribusi barang, jasa, maupun dana (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan. dana, pajak dan barang (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan

MODEL INTEGRASI

membagi diri, saling memberi pengalaman.

yang merugikan orang lain.

RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus.

Dalam kaitannya dengan peristiwa sejarah, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) masih ada, bangsa Indonesia dua kali terancam perpecahan, yaitu ketika pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, dan pengkhianatan G.30.S/PKI tahun 1965. Karena itu kita harus berusaha agar faham komunis tidak lagi hidup dan berkembang di Indonesia. (politik, berani, komitmen, konsekuen). Cara yang dapat ditempuh antara lain adalah menolak setiap ajaran yang mengandung unsur-unsur komunis.

SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguhsungguh.

Selain itu juga adanya gerakan separatis (gerakan yang ingin memisahkan diri dari RI Proklamasi), misalnya Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) kesemuanya itu juga mengancam persatuan pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena itu konsisten. gerakan-gerakan semacam ini juga harus kita JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat tolak. Kita harus sepakat untuk menolak usahausaha tersebut, dan kita harus sepakat untuk dipercaya, berkata dan bertindak benar, tetap mempertahankan keutuhan NKRI mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat (komitmen, konsekuen). yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak selukbeluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.

13

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN c.

d. e.

f.

g.

h.

2 Memahami peraturan perundangundangan tingkat pusat

2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-

pemalsuan (jujur) Tidak melakukan pencurian (jujur, tanggung jawab), disiplin Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) Tidak melakukan perusakan barang/fasilitas negara (peduli, tanggung jawab) Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana). Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)

V/1 1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama

MODEL INTEGRASI

KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa

Di dalam setiap kehidupan bernegara, adanya peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Diperlukannya peraturan perundangundangan ini tidak lain adalah agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi teratur, tidak

14

STANDAR KOMPETENSI dan daerah.

KOMPETENSI DASAR undangan tingkat pusat dan daerah

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur). c. Melaksakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil).

persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan(integritas). KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan

2. Sosiologi: a. Tidak ingkar janji atau menepati janji (tanggung jawab, disiplin) b. Tidak deskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil) d Tidak kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat (jujur).

HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.

3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (jujur dan kerja keras b. Tidak melakukan

SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).

BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus.

MODEL INTEGRASI kacau, Di dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan adanya peraturan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu ( politik ), misalnya hanya untuk mengun tungkan para pengusaha besar, dan merugikan pelaku ekonomi kecil. Ini bisa terjadi baik untuk peraturan perundangan tingkat pusat maupun tingkat daerah. Agar masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, maka dalam menentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh sewenang-wenang - seperti didasarkan pada ambisi pribadi, selalu menguntungkan kelompok tertentu saja, melaksanakan kebijakan dilandasi oleh pemberian janji-janji pada bawahan agar berpihak kepadanya serta dalam melaksanakan pengawasan dilakukan secara tebang pilih.(politik) Korupsi dapat dilakukan dalam pembayaran pajak dan ketika melanggar lalu lintas atau pelanggaran terhadap larangan merokok (hukum).

TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap

15

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN suap (jujur) c Tidak melakukan pemborosan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan disitribusi barang, jasa, maupun dana (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan. dana, pajak dan barang (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan (jujur) c. Tidak melakukan pencurian (jujur, tanggung jawab), disiplin d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung

menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguhsungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.

MODEL INTEGRASI

Ditinjau dari aspek ekonomi, korupsi dapat berbentuk persaingan tidak sehat karena dapat menghalalkan segala cara, melakukan pelanggaran hak ekonomi orang lain, antara lain dengan cara menyuap para anggota DPR/DPRD untuk membuat peraturan perundang-undangan yang menguntungkan kelompoknya sendiri, disatu sisi dapat merugikan kelompok lain. (politik).

JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan Contoh peraturan perundang-undangan tingkat kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat pusat dan daerah yang harus ditaati oleh setiap yang lurus terhadap setiap tindakan. masyarakat Indonesia antara lain undangSEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku undang tentang perpajakan, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang yang tidak berlebihan, tidak banyak seluktentang lalu lintas. Di lingkup yang lebih kecil beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa misalnya peraturan tata tertib sekolah, adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan peraturan tata tertib di keluarga, peraturan tata rendah hati. tertib di masyarakat, misalnya mengenai jam KERJA KERAS: kegiatan melakukan wajib belajar, larangan merokok di tempatsesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang tempat tertentu, larangan membuang sampah di menyerah/ulet dan semangat dalam sembarang tempat (hukum, politik, sosiologi). berusaha. Setiap warga negara Indonesia yang telah MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri memenuhi ketentuan peraturan perundangan, sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, misalnya undang-undang yang mengatur percaya pada kemampuan diri sendiri, tentang pajak, maka wajib memenuhi kewajiban mampu mengatur dirinya sendiri, dan membayar pajak, dengan tanpa melakukan mengambil inisiatif. manipulasi data ( misalnya mengecilkan ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak penghasilan dalam surat pemberitahuan pajak), dengan maksud agar pajak yang harus

16

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN jawab) f. Tidak melakukan perusakan barang/fasilitas negara( peduli, tanggung jawab) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana). h. Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)

2.2 Memberikan contoh peraturan perundangundangan tingkat pusat dan daerah seperti pajak, antikorupsi, lalu lintas, larangan merokok.

1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap

memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan(integritas). KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk

MODEL INTEGRASI dibayarkannya menjadi lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan (hukum). Agar masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, maka dalam menentukan peraturan perundangan tersebut tidak boleh sewenang-wenang seperti didasarkan pada ambisi pribadi, selalu menguntungkan kelompok tertentu saja, melaksanakan kebijakan dilandasi oleh pemberian janji-janji pada bawahan agar berpihak kepadanya serta dalam melaksanakan pengawasan dilakukan secara tebang pilih (sosiologi, politik). Korupsi dapat dilakukan dalam pembayaran pajak dan ketika melanggar lalu lintas ( misalnya ketika melanggar rambu lalu lintas hanya diselesaikan di bawah tangan, diselesaikan cukup dengan polisi, tidak lewat proses peradilan. Jika ini terjadi, maka besar kemungkinan uang yang masuk ke polisi tidak diserahkan ke kas negara. Contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah yang harus ditaati oleh setiap masyarakat Indonesia antara lain undangundang tentang perpajakan, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang lalu lintas. Di lingkup yang lebih kecil misalnya peraturan tata tertib sekolah, peraturan tata tertib di keluarga, peraturan tata tertib di masyarakat, misalnya mengenai jam

17

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN menjunjung tinggi kebenaran (jujur). c. Melaksakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil).. 2. Sosiologi: a. Tidak ingkar janji atau menepati janji (tanggung jawab, disiplin) b. Tidak deskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil) d Tidak kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat (jujur). 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (jujur dan kerja keras) b. Tidak melakukan suap (jujur) c Tidak melakukan pemborosan sumber daya

melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan

MODEL INTEGRASI wajib belajar, larangan merokok di tempattempat tertentu, larangan membuang sampah di sembarang tempat (hukum, politik, sosiologi). Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan, misalnya undang-undang yang mengatur tentang pajak, maka wajib memenuhi kewajiban membayar pajak, dengan tanpa melakukan manipulasi data ( misalnya mengecilkan penghasilan dalam surat pemberitahuan pajak), dengan maksud agar pajak yang harus dibayarkannya menjadi lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan (hukum). Agar masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, maka dalam menentukan peraturan perundangan tersebut tidak boleh sewenang-wenang seperti didasarkan pada ambisi pribadi, selalu menguntungkan kelompok tertentu saja, melaksanakan kebijakan dilandasi oleh pemberian janji-janji pada bawahan agar berpihak kepadanya serta dalam melaksanakan pengawasan dilakukan secara tebang pilih (sosiologi, politik). Korupsi dapat dilakukan dalam pembayaran pajak dan ketika melanggar lalu lintas ( misalnya ketika melanggar rambu lalu lintas hanya diselesaikan di bawah tangan, diselesaikan cukup dengan polisi, tidak lewat proses peradilan. Jika ini terjadi, maka besar kemungkinan uang yang masuk ke polisi tidak

18

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan disitribusi barang, jasa, maupun dana (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan. dana, pajak dan barang (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan (jujur) c. Tidak melakukan pencurian (jujur, tanggung jawab), disiplin d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan perusakan barang/fasilitas

dan menyelesaikan tugas dengan sungguhsungguh.

MODEL INTEGRASI diserahkan ke kas negara.

DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak selukbeluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.

19

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN negara( peduli, tanggung jawab) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana). h. Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)

3. Memahami kebebasan berorganisasi

3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi

V/2

1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur). c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil). 2. Sosiologi: a. Tidak ingkar janji atau menepati janji ( tanggung jawab, disiplin)

MODEL INTEGRASI

BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan(integritas). KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan

Dalam kehidupan bersama/ bermasyarakat, orang tidak dapat mengisolasi diri dari pergaulan. Mereka membutuhkan kerjasama antara satu dengan lainnya. Salah satu wujud kerjasama adalah dalam bentuk organisasi. Di dalam setiap organisasi, pasti ada pembagian tugas antar komponen yang ada. Setiap orang yang menjadi anggota organisasi harus mematuh-taati semua ketentuan organisasi (konsisten, konsekuen). Semua anggota pengurus/ pimpinan harus melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah digariskan oleh organisasi (konsisten). Pimpinan organisasi harus memperlaku kan semua anggotanya secara sama (sosiologi, adil).

HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati

20

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN b. Tidak deskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil) d Tidak kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat (jujur). 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (jujur dan kerja keras) b. Melakukan suap (jujur) c Tidak melakukan pemborosan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan disitribusi barang, jasa, maupun dana (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan. dana,

MODEL INTEGRASI

(cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguhsungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku

21

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR


b. c. d. e.

f.

g.

h.

pajak dan barang (jujur, tanggung jawab) Tidak melakukan pemalsuan (jujur, tanggung jawab, Tidak melakukan pencurian (jujur). Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) Tidak melakukan perusakan barang/fasilitas negara( peduli, tanggung jawab) Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana). Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)

MODEL INTEGRASI

yang tidak berlebihan, tidak banyak selukbeluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

22

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR 3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN V/2 1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur). c. Melaksakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil). 2. Sosiologi: a. Tidak ingkar janji atau menepati janji (tanggung jawab, disiplin) b. Tidak deskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil) d. Kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat (jujur,).

KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan(integritas). KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan

MODEL INTEGRASI Di setiap sekolah pada umumnya cukup banyak organisasi yang melibatkan siswa, misalnya OSIS, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam. Karena organisasi ini prinsipnya adalah dari, oleh, dan untuk siswa, maka keberadaan organisasi ini sepenuhnya tergantung kepada siswa. Guru hanyalah membimbing siswa dalam berorganisasi ini. Guru tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada siswa dalam berorganisasi ini , misalnya memaksakan kepada siswa yang lain untuk dapat menerima agar siswa tertentu yang menjadi pengurus (nepotisme, adil).

HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak

23

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (jujur dan kerja keras) b. Melakukan suap (jujur) c Tidak melakukan pemborosan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan disitribusi barang, jasa, maupun dana (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan. dana, pajak dan barang (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan (jujur) c. tidak melakukan pencurian (jujur, tanggung jawab), disiplin

MODEL INTEGRASI

(tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguhsungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak selukbeluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri

24

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan perusakan barang/fasilitas negara( peduli, tanggung jawab) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana). h. Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)

3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah

V/2 1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur).

MODEL INTEGRASI

sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan(integritas). KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati),

Karena organisasi siswa di sekolah pada prinsipnya adalah dari, oleh, dan untuk siswa, maka siswa diberi kebebasan untuk menentukan pilihan organisasi apa yang akan mereka masuki, tanpa paksaan dari manapun dan dari siapapun (sosiologi,kolusi, nepotisme). Di dalam berorganisasi, tentu ada kegiatan untuk memilih pengurus organisasi tersebut. Di dalam memilih pengurus organisasi ini, para

25

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN c. Melaksakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil). 2. Sosiologi: a. Tidak ingkar janji atau menepati janji (tanggung jawab, disiplin) b. Tidak deskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil) d Tidak kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat (jujur,). 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat ( jujur dan kerja keras) b. Tidak melakukan pemborosan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan

kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)

MODEL INTEGRASI siswa harus menunjukkan perannya secara aktif, yaitu turut serta di dalam memilih pengurus. Dan ketika memilih pengurus organisasi ini, para siswa di dalam memilihnya harus mendasarkan diri pada kriteria kecakapan/kemampuan yang dipilih. Mereka yang dipilih haruslah benar-benar yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, bukan didasarkan pada dekatnya hubungan (sosiologis, nepotisme), apalagi didasarkan pada iming-iming (politik, ekonomi, adil, jujur).

IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-

26

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN alokasi dan disitribusi barang, jasa, maupun dana (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan. dana, pajak dan barang (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan (jujur) c. Tidak melakukan pencurian (jujur, tanggung jawab), disiplin d. tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan perusakan barang/fasilitas negara( peduli, tanggung jawab) g. Tidak memberikan atau menerima

MODEL INTEGRASI

sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak selukbeluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan

27

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN gratifikasi (jujur, sederhana). h. Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)

4. Memahami keputusan bersama

4.1 Mengenal bentukbentuk keputusan bersama

V/2 1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur). c. Melaksakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil). 2. Sosiologi: a. Tidak ingkar janji atau menepati janji (tanggung jawab, disiplin) b. Tidak deskriminatif

MODEL INTEGRASI

rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan(integritas). KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan

Di dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti dihadapkan pada pilihan-pilihan yang ada. Dan setiap orang harus menentukan salah satu dari pilihan-pilihan yang ada itu. Ketika kita menentukan pilihan salah satu dari sekian banyak pilihan tersebut, berarti kita telah membuat keputusan. Dengan demikian keputusan dapat diartikan sebagai pilihan yang diambil oleh seseorang, untuk dilaksanakan. Di dalam menentukan pilihan ini, kita harus mempunyai kebebasan, tidak boleh didekte oleh orang lain, lebih-lebih dipaksa oleh orang lain untuk menentukan pilihan itu (sosiologis, tidak memaksakan kehendak).

HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)

28

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil) d Tidak kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat (jujur). 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (jujur dan kerja keras) b. Tidak melakukan suap (jujur) c Tidak melakukan pemborosan sumber daya (sederhana, tanggung jatwab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan disitribusi barang, jasa, maupun dana (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan. dana, pajak dan barang

MODEL INTEGRASI

IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguhsungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak selukbeluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa

29

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR


b. c.

d. e.

f.

g.

h.

(jujur, tanggung jawab) Tidak melakukan pemalsuan (jujur) Tidak melakukan pencurian (jujur, tanggung jawab), disiplin Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) Tidak melakukan perusakan barang/fasilitas negara (peduli, tanggung jawab) Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana). Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)

MODEL INTEGRASI

adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

30

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR 4.2 Mematuhi keputusan bersama

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN V/2 1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur). c. Melaksakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil). 2. Sosiologi: a. Tidak ingkar janji atau menepati janji (tanggung jawab, disiplin) b. Deskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil) d Tidak kolusi atau bersekongkol untuk berbuat jahat (jujur).

KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan(integritas). KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak

MODEL INTEGRASI Di dalam setiap pengambilan keputusan, kita mengenal adanya dua macam cara, yaitu (1) secara musyawarah mufakat, dan (2) dengan pemungutan suara. Di dalam setiap pengambilan keputusan ini, setiap peserta musyawarah harus menentukan secara bebas mana yang menjadi pilihannya, bebas dari paksaan pihak lain, serta pihak lain tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada peserta musyawarah yang lainnya (sosiologis, memaksakan kehendak). Kita semua telah tahu bahwa ada dua macam cara untuk mengambil keputusan bersama, yaitu dengan cara musyawarah mufakat dan dengan cara pemungutan suara. Apapun cara yang ditempuh untuk mengambil keputusan bersama itu, kita boleh berbeda pendapat. Namun setelah menjadi keputusan bersama, meskipun keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus mematuhi dan melaksanakan keputusan itu. Kita tidak boleh berdalih, karena apa yang menjadi keputusan bersama itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lantas kita menolak hasil keputusan bersama itu. Ketika semua itu telah menjadi keputusan bersama, cara apapun yang ditempuh, apakah dengan cara musyawarah mufakat ataukah dengan cara pemungutan suara, maka semua terikat oleh keputusan itu, dan harus melaksanakannya. Di dalam melaksanakan keputusan bersama,

31

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat ( jujur dan kerja keras) b. Tidak melakukan suap (jujur) c Tidak melakukan pemborosan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan disitribusi barang, jasa, maupun dana (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan. dana, pajak dan barang (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan (jujur) c. Tidak melakukan pencurian (jujur, tanggung jawab), disiplin

(tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguhsungguh.

MODEL INTEGRASI hendaknya dilandasi sikap ikhlas, tanggungjawab, jujur, komitmen.

penuh

Di dalam mematuhi dan melaksanakan keputusan bersama ini tidak boleh ada yang merasa dipaksakan atau ditekan oleh pihak manapun (sosiologi).

DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak selukbeluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri

32

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KLS/ SMT DIMENSI DAN INDIKATOR NILAI ACUAN d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan perusakan barang/fasilitas negara( peduli, tanggung jawab) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana). h. Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab)

MODEL INTEGRASI

sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

B. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SILABUS 33

CONTOH INTEGRASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SILABUS SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas Semester

: : : :

Standar Kompetensi

: 1. Memahami Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

KOMPETENSI DASAR 1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia

SD/MI Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan V (lima) 1 (satu)

INDIKATOR

MATERI PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

1. Menceritakan perjuangan pahlawan dalam mencapai kemerdekaan NKRI 2. Menjelaskan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia 3. Menyebutkan nama para pahlawan yang terlibat dalam perjuangan mencapai kemerekaan 4. Menceritakan peristiwa yang mengiringi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 5. Mendeskripsikan saat lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 6. Menceritakan proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 7. Menunjukkan nilai-nilai juang dalam proses lahirnya NKRI. (kesetaraan, kebersamaan,

1. Proses perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. 2. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 4. Nilai-nilai juang dalam proses lahirnya NKRI (kesetaraan, kebersamaan, komitmen, konsekuen, bijaksana, ikhlas, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, mandiri, adil, berani)

1. Membaca buku PKn untuk SD/MI kelas V tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Menggali informasi dan berdiskusi tentang perjuangan mencapai kemerdekaan negara Indonesia. 3. Menggali informasi dan berdiskusi tentang nama para pahlawan yang terlibat dalam perjuangan mencapai kemerekaan 4. Mencari dari berbagai sumber tentang peristiwa yang mengiringi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 5. Menggali informasi dan berdiskusi tentang saat lahirnya Negara Kesatuan

1. Tes bentuk uraian. 2. Non tes Sikap dalam bentuk skala sikap. 3. Tugas membuat karangan bebas

ALOKASI WAKTU

SUMBER/ BAHAN/ ALAT

2 JP @ 35 menit

1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas V, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2. Setiati Widiahastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraa n, SD/MI, Kelas V, Jakarta, Depdiknas.

34

KOMPETENSI DASAR

1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

INDIKATOR

MATERI PEMBELAJARAN


komitmen, konsekuen, bijaksana, ikhlas, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, mandiri, adil, berani) 8. Menunjukkan contoh tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan nilai-nilai juang dalam proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (mis. ingkar janji, egois, boros, bohong)

5. Contoh tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan nilai-nilai juang dalam proses lahirnya NKRI (mis. ingkar janji, egois, boros, bohong)

Republik Indonesia 6. Menggali informasi dan berdiskusi tentang proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 7. Menggali informasi mengenai nilai-nilai juang dalam proses lahirnya NKRI 8. Mencari contoh tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan nilainilai juang dalam proses lahirnya NKRI NKRI (mis. ingkar janji, egois, boros, bohong)

1. Menjelaskan cara-cara mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mendeskrip-sikan cara-cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menjelaskan Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menjelaskan arti persatuan dan kesatuan 5. Menyebutkan cara-cara membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 6. Menunjukkan contoh perbuatan menjaga keutuhan NKRI (kebersamaan,

1. Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Arti persatuan dan kesatuan 4. Cara membina persatuan dan kesatuan bangsa 5. Contoh-contoh perbuatan menjaga keutuhan NKRI. (kebersamaan, komitmen,konsekuen , hemat, bijaksana,

1. Membaca buku PKn untuk SD/MI kelas V tentang pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Menggali informasi dan berdiskusi tentang cara-cara mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menggali informasi dan berdiskusi tentang Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia

PENILAIAN


ALOKASI WAKTU

SUMBER/ BAHAN/ ALAT

2 JP @ 35 menit

1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI KelasV, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2. Setiati Widiahastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraa n, SD/MI, Kelas

35

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR komitmen,konsekuen, hemat, bijaksana, ikhlas, berbagi,sportif, tanggungjawab)

1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Menyebutkan peristiwa sejarah di dalam negeri yang mengancam keutuhan NKRI. 2. Menjelaskan cara menjaga keutuhan NKRI. 3. Melaksanakan sikap rukun di lingkungan masyarakat 4. Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam kerhidupan sehari-hari yang menggambarkan menjaga keutuhan NKRI. (mis.komitmen, konsekuen, ikhlas, berbagi, kerja keras, adil, peduli)

MATERI PEMBELAJARAN


ikhlas, berbagi,sportif, tanggungjawab)

4. Menggali informasi dan

1. Peristiwa sejarah yang mengancam keutuhan NKRI 2 Cara menjaga keutuhan NKRI 3. Penerapan sikap rukun di lingkungan masyarakat. 4. Contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan menjaga keutuhan NKRI (mis.komitmen, konsekuen, ikhlas, berbagi, kerja keras, adil, peduli)

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER/ BAHAN/ ALAT V, Jakarta, Depdiknas.

berdiskusi tentang arti persatuan dan kesatuan 5. Berdiskusi tentang kebersamaan, komitmen,konsekuen, hemat, bijaksana, ikhlas, berbagi,sportif, tanggungjawab

1. Menyanyikan lagu dari 2.

3.

4. 5.

Sabang sampai Merauke. Tanya jawab tentang perjuangan para pahlawan yang tidak mementingkan ambisi pribadi dan menguntungkan kelompok tertentu Berdiskusi tentang contohcontoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan menjaga keutuhan NKRI (mis.komitmen, konsekuen, ikhlas, berbagi, kerja keras, adil, peduli) Memberikan tugas melalui kegiatan kerja bakti. Menyimpulkan inti materi pelajaran.

1. Tes” Tes lisan .Tes Tertulis bentuk Uraian . 2. Nontes: Perbuatan

2 X 35 menit

1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI KelasV, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional 2. Setiati Widiahastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraa n, SD/MI, Kelas V, Jakarta, Depdiknas.

36

Standar Kompetensi KOMPETENSI DASAR 2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundangundangan tingkat pusat dan daerah

: 1.

Memahami Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dan Daerah. INDIKATOR

1. Menjelaskan pengertian peraturan perundangan tingkat pusat dan daerah 2. Mengemukakan alasan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah 3. Menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 4. Menemukan nilai-nilai positif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. (mis. komitmen, tanggung jawab, adil) 5. Menemukan nilai-nilai negatif di dalm pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. (mis curang, berat sebelah)

MATERI PEMBELAJARAN 1. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. 2. Pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. 3. Proses pembuatan peraturan perundang undangan 4. Nilai-nilai positif dalam pembuatan peraturan perundangundangan undangan tingkat pusat dan daerah. (mis. komitmen, tanggung jawab, adil) 5. Nilai-nilai negatif dalam pembuatan peraturan perundang –undangan tingkat pusat dan daerah. (mis curang, berat sebelah)


1. Membaca buku PKn untuk

2. 3.

4.

5.

6.

SD/MI kelas V tentang peraturan perundangundangan tingkat pusat dan daerah Menggali informasi peraturan perundangan tk pusat dan daerah Menggali informasi dan berdiskusi tentang cara-cara pembuatan peraturan perundang-undangan Mencari dari berbagai sumber tentang peraturan yang ada di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat Mencari nilai-nilai positif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. (mis. komitmen, tanggung jawab, adil) Mencari nilai-nilai negatif dalam pembuatan peraturan perundang –undangan tingkat pusat dan daerah. (mis curang, berat sebelah)

PENILAIAN 1. Tes bentuk uraian. 2. Non tes Sikap dalam bentuk skala sikap.

ALOKASI WAKTU

SUMBER/ BAHAN/ ALAT

2JP @ 35 menit

1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional 2. Setiati Widiahastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraa n, SD/MI, Kelas V, Jakarta, Depdiknas.

37

KOMPETENSI DASAR

2.2 Memberikan contoh peraturan perundangundangan tingkat pusat dan daerah seperti pajak, Antikorupsi, lalu lintas,larangan merokok.

INDIKATOR

MATERI PEMBELAJARAN

1. Menunjukkan contoh peraturan perundangundangan di tingkat pusat dan daerah. 2. Menyebutkan peraturanperaturan yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. 3. Menyebutkan cara-cara menegakkan peraturan perundang-undangan. 4. Menunjukkan contoh perilaku menaati peraturan yang berlaku di lingkungannya. 5. Berani mengungkapkan perasaan setelah melanggar peraturan. 6. Menyebutkan sanksi apabila melanggar peraturan. 7. Mengungkapkan akibat setelah melanggar peraturan yang merugikan orang lain. 8. Menunjukkan contoh sikap

1. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan pusat 2. Peraturan yang ada di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat 3. Cara-cara menegakkan peraturan perundangundangan. 4. Contoh perilaku menaati peraturan yang berlaku di lingkungannya. 5. Contoh ungkapan berani setelah setelah melanggar peraturan. 6. Contoh sanksi setelah melanggar peraturan. 7. Berbagai akibat


1. Membaca buku PKn untuk

2.

3.

4.

5. 6.

SD/MI kelas V tentang peraturan perundangundangan tingkat pusat dan daerah Menggali informasi tentang peraturan yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Menggali informasi dan berdiskusi tentang cara-cara menegakkan peraturan perundang-undangan Menggali informasi dan berdiskusi tentang perilaku menaati peraturan yang berlaku di lingkungan. Mendiskusikan contoh ungkapan berani setelah melanggar peraturan. Mendiskusikan sanksi setelah melanggar peraturan.

PENILAIAN


ALOKASI WAKTU

SUMBER/ BAHAN/ ALAT

4 JP @ 35 menit


38

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR berani dan tanggung jawab dalam menegakkan peraturuan.

MATERI PEMBELAJARAN setelah melanggar peraturan. 8. Contoh sikap berani dan tanggung jawab dalam menegakkan peraturan.


PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER/ BAHAN/ ALAT

7. Mendiskusikan berbagai akibat setelah melanggar peraturan. 8. Mendiskusikan contoh sikap berani dan tanggung jawab dalam menegakkan peraturan.

39

Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas Semester

: : : :

Standar Kompetensi

: Memahami kebebasan berorganisasi

KOMPETENSI DASAR 3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi.

3.2 Menyebutkan contoh organisasi di sekolah dan masyarakat

SD Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan V (lima) II (dua)

INDIKATOR

MATERI PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan pengertian organisasi. 2. Menjelaskan pentingnya beroganisasi. 3. Menyebutkan ciri-ciri organisasi yang baik. 4. Menyebutkan manfaat berorganisasi. 5. Menunjukkan contoh sikap jujur dan berani dalam berorganisasi.

1. Pengertian organisasi.

1. Menyebutkan organisasi yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat 2. Membuat struktur organisasi yang ada di sekolah dan masyarakat.

1. Organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.

2. Penjelasan tentang pentingnya berorganisasi. 3. Ciri-ciri oirganisasi yang baik. 4. Manfaat organisasi. 5. Contoh sikap jujur dan berani dalam berorganisasi.

2. Contoh struktur organisasi yang ada di sekolah dan


1. Mencatat dan merangkum 2. 3. 4. 5.

arti tentang pengertian organisasi Mengemukakan alasan pentingnya beroganisasi Diskusi tentang ciri-ciri organisasi yang baik. Mendiskusikan tentang manfaat organisasi. Mendiskusikan contoh sikap jujur dan berani dalam berorganisasi.

1. Mencatat macam-macam organisasi yang ada di sekolah dan masyarakat. 2. Menggambar struktur organisasi di sekolah 3. Mendiskusikan contoh sikap

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

SUMBER/ BAHAN/ ALAT

1. Tes bentuk uraia

4 JP @35 menit

1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarga-negaraan Untuk SD/MI Kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional 2. Setiati Widiahastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan, SD/MI, Kelas V, Jakarta, Depdiknas.

2 JP @ 35 menit

1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegara-an Untuk SD/MI Kelas V, Jakarta,

2. Non tes Sikap dalam bentuk skala sikap. 3. Tugas membuat karangan bebas

1. Tes bentuk uraia 2. Non tes Sikap dalam bentuk skala sikap.

40

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR 3. Menunjukkan contoh sikap sportif dalam berorganisasi.

3.3. Menampilkan peran serta dalam pemilihan organisasi di sekolah

1. Menjelaskan tata cara pemilihan pengurus kelas 2. Mempraktikkan tata cara pemilihan pengurus kelas 3. Berperan serta dalam setiap pemilihan pengurus organisasi kesiswaan di sekolah. 4. Menunjukkan contoh sikap berani, sportif, dan tanggung jawab dalam pemilihan pengurus organisasi di sekolah.

MATERI PEMBELAJARAN masyarakat.

KEGIATAN PEMBELAJARAN sportif dalam berorganisasi.

3. Contoh sikap sportif dalam berorganisasi.

1. Contoh-contoh organisasi sekolah. 2. Proses pengambilan keputusan di dalam organisasi sekolah. 3. Ketaatan terhadap keputusan bersama. 4. Contoh sikap berani, sportif, dan tanggung jawab dalam pemilihan pengurus organisasi di sekolah.

1. Menulis dan menyebutkan tata cara pemilihan pengurus kelas 2. Mensimulasikan tata cara pemilihan pengurus kelas 3. Membiasakan diri selalu berperan aktif pada kegiatan pemilihan pengurus organisasi kesiswaan di sekolah. 4. Mendiskusikan . Contoh sikap berani, sportif, dan tanggung jawab dalam pemilihan pengurus organisasi di sekolah

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU

3. Tugas membuat karangan bebas


SUMBER/ BAHAN/ ALAT Departemen Pendidikan Nasional 2. Setiati Widiahastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan, SD/MI, Kelas V, Jakarta, Depdiknas.

4 JP @ 35 menit

1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 2. Setiati Widiahastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan, SD/MI, Kelas V, Jakarta, Depdiknas.

41

Standar Kompetensi KOMPETENSI DASAR 4.1 Mengenal bentuk keputusan bersama

: Menghargai Keputusan Bersama INDIKATOR

MATERI PEMBELAJARAN

1. Mengidentifikasi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan bersama 2. Membedakan musyawarah mufakat dan voting. 3. Menyebutkan bunyi pasal 28E ayat 3 UUD 1945. 4. Menunjukkan contoh sikap tanggung jawab, konsekuen, jujur, adil, dan, berani dalam mengambil keputusan bersama.

1. Bentuk-bentuk keputusan bersama 2. Perbedaan musyawarah mufakat dengan voting 3. Bunyi pasal 3 UUD 1945. 4. Contoh sikap tanggung jawab, konsekuen, jujur, adil, dan, berani dalam mengambil keputusan bersama.


1. Mencari informasi tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan 2. Diskusi tentang perbedaan musyawarah mufakat dan voting 3. Membuka teks UUD 1945 dan mencari bunyi pasal 3 UUD 1945. 4. Mendiskusikan Contoh sikap tanggung jawab, konsekuen, jujur, adil, dan, berani dalam mengambil keputusan bersama.

PENILAIAN 1. Tes bentuk uraian. 2. Non tes Sikap dalam bentuk skala sikap. 3. Tugas membuat karangan bebas

ALOKASI WAKTU 12 jp @ 35 menit

SUMBER/ BAHAN/ ALAT 1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional 2. Setiati Widiahastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraa n, SD/MI, Kelas V, Jakarta, Depdiknas.

42

KOMPETENSI DASAR 4.2 Mematuhi keputusan bersama

INDIKATOR 1. Menyebutkan asas, nilai-nilai dan pertanggungjawaban secara moral terhadap pelaksanaan hasil keputusan bersama 2. Mengidentifikasi manfaat penggunaan asas kekeluargaan dalam melaksanakan keputusan bersama 3. Mengimplementasikan nilainilai Pancasila terutama sila ke-4. 4. Menunjukkan contoh sikap kebersamaan, komitmen, ikhlas, tanggung jawab, dalam mematuhi keputusan bersama.

MATERI PEMBELAJARAN 1. Azas dan nilai-nilai moral terhadap hasil keputusan bersama 2 Manfaat penggunaan azas dalam melaksanaan hasil keputusan bersama. 3. Implementasi sila keempat 4. Contoh sikap kebersamaan, komitmen, ikhlas, tanggung jawab, dalam mematuhi keputusan bersama.


1. Diskusi kelompok tentang asas, nilai-nilai, dan pertanggungjawaban secara moral terhadap pelaksanaan hasil keputusan bersama 2. Menjelaskan manfaat penggunaan asas kekeluargaan dalam melaksanakan keputusan bersama 3. Membiasakan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sila ke-4 Pancasila. 4. Mendiakusikan sikap kebersamaan, komitmen, ikhlas, tanggung jawab, dalam mematuhi keputusan bersama.

PENILAIAN 1. Tes bentuk uraian. 2. Non tes Sikap dalam bentuk skala sikap. 3. Pengamatan dengan lembar pengamatan .

ALOKASI WAKTU

SUMBER/ BAHAN/ ALAT

12jp @ 35 menit


43

C. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) CONTOH 1 PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH(SD/MI)

Satuan Pendidikan : SD/MI Indonesia Mata Pelajaran

: Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas

: V (Lima)

Semester

: I (Satu)

Jumlah Pertemuan : Satu kali (2 X 35 menit) I.

Standar Kompetensi : 1. Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

II.

Kompetensi Dasar

: 1.3. Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Menyebutkan pengertian [peraturan perundang-undangan. 2. Mengidentifikasi peristiwa sejarah di dalam negeri yang mengancam keutuhan NKRI. 3. Menjelaskan cara menjaga keutuhan NKRI 4. Menunjukkan sikap perilaku rukun di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. 5. Menunjukkan contoh-contoh sikap komitmen, konsekuen, ikhlas, berbagi, kerja keras, adil, peduli) dalam kerhidupan sehari-hari yang menggambarkan menjaga keutuhan NKRI.

IV. Tujuan Pembelajaran Melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, peserta didik dapat/mampu: 1. Menyebutkan peristiwa sejarah di dalam negeri yang mengancam keutuhan NKRI. 2. Mengidentifikasi peristiwa sejarah di dalam negeri yang mengancam keutuhan NKRI 3. Menjelaskan cara menjaga keutuhan NKRI

44

4. Memberikan contoh sikap/ perilaku rukun di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. 5. Menerapkan sikap komitmen, konsekuen, ikhlas, berbagi, kerja keras, adil, peduli) dalam kerhidupan sehari-hari yang menggambarkan menjaga keutuhan NKRI.

V. Materi Ajar: 1. Peristiwa sejarah di dalam negeri yang mengancam keutuhan NKRI. 2. peristiwa sejarah di dalam negeri yang mengancam keutuhan NKR 3. Cara menjaga keutuhan NKRI 4. Sikap rukun di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar. 5. Contoh sikap komitmen, konsekuen, ikhlas, berbagi, kerja keras, adil, peduli) dalam kerhidupan sehari-hari yang menggambarkan menjaga keutuhan NKRI.

Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Materi Ajar Banyak sumber daya alam (SDA) dan harta milik negara Indonesia yang diserobot bangsa lain, dicuri oleh oknum/orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ikan, kayu, tambang, uang negara, barang-barang milik negara. Hal itu merugikan negara Indonesia, karenanya kita harus berani melaporkan dan bertindak. Kita harus peduli terhadap kasus di sekitar kita yang merugikan negara dan ikut untuk mempertahankan sumber daya yang kita miliki dan menjaga keutuhan NKRI. Di samping itu pembuatan aturan oleh pejabat yang berwenang tentang penggunaan SDA dan harta milik negara lainnya tidak boleh didasari oleh ambisi pribadi sehingga menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Di samping itu dalam melaksanakan aturan tidak boleh memberikan hadiah kepada orang lain agar mengikuti kemauannya, dan jika ada pelanggaran harus ditindak tanpa membeda-bedakan. Agar keutuhan Negara Indonesia dapat terjaga, maka dalam kehidupan masyarakat kita harus menghindari perilaku ingkar janji, membeda-bedakan teman, memaksakan kehendak sendiri kepada teman untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan bersekongkol untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain Untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, harus menghindari perilaku persaingan tidak sehat dalam berdagang, maupun dalam berkompetisi. Juga harus dihindari melakukan penyuapan untuk mendapatkan sesuatu, suka membelanjakan uang untuk hal yang tidak perlu (berpoya-poya, boros). Dalam menggunakan uang atau barang 45

hendaknya sesuai peruntukannya. Selain itu kita harus berperilaku taat aturan, jangan sampai melakukan tindakan merugikan negara seperti penggelapan, pemalsuan, pencurian, penipuan, persekongkolan, perusakan, gratifikasi, dan menyalahi aturan yang ada. Karena tindakan/perilaku tersebut di atas termasuk perilaku korupsi, sebaliknya dengan menghindari perilaku-peilaku tersebut di atas, maka kita sudah menunjukkan perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). VI. Alokasi Waktu Dua jam pelajaran ( 2 x 35 Menit) VII. Metode Pembelajaran Pendekatan pembelajaran aktif dengan menggunakan metode:  Diskusi  Tanya jawab  Simulasi  Penugasan VIII. Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A. Pendahuluan (15 Menit)

Aktivitas Siswa /Guru

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam 2. Guru melakukan mengecek lingkungan kelas dan kehadiran siswa 3. Apersepsi a. Menginformasikan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. b. Menyampaikan materi pokok pembelajaran c. Menyanyikan lagu ”Dari Sabang sampai Merauke” d. Tanya jawab antara guru dan siswa tentang semangat perjuangan para pahlawan.

B. Inti (45 Menit)

1. Eksplorasi Siswa dibagi dalam 5 kelompok, dengan tugas sebagai berikut: a. Mengidentifikasi peristiwa sejarah di dalam negeri yang mengancam keutuhan NKRI. b. Menjelaskan cara menjaga keutuhan bangsa dalam kehidupan sehari-hari c. Memberikan contoh kegiatan yang dapat mempersatukan kerukunan di masyarakat. d. Memberikan contoh tindakan yang menggambarkan kebersamaan dalam suatu kegiatan bersama. e. Memberikan contoh perilaku menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekitar.

2. Elaborasi Setiap kelompok mendiskusikan tugasnya masing-masing dan mencatat

46

Tahap Kegiatan

Aktivitas Siswa /Guru hasil diskusi.

3. Konfirmasi a. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. b. Kelompok lain memberikan masukan/ merespon dari hasil diskusinya c. Guru mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan melakukan pelurusan. Saat menjelaskan guru mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dan dipesankan agar diterapkan dalam sikap kehidupan sehari-hari. d. Guru bersama peserta didik membuat rangkuman dan kesimpulan. C. Penutup (10 Menit)

1. Guru menyimpulkan kembali tentang inti pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Guru memberikan tugas melalui kegiatan kerja bakti. 3. Guru menutup proses pembelajaran dengan salam

IX. Penilaian A. Penilaian Proses Tes Perbuatan Berilah tanda contreng ( ) pada pertanyaan dan pernyataan berikut ini sesuai dengan jawabanmu. Jawaban No.

Pertanyaan/ pernyataan

1.

Jika saya menjaga kerukunan di kelas berarti turut menjaga keutuhan lingkungan sekolah.

2.

Kerukunan sangat penting, karena akan berdampak terciptanya keutuhan NKRI

3.

Perkelahian antarkelompok pelajar menunjukkan perbuatan yang bertentangan dengan semangat menjaga keutuhan NKRI

4.

Jika saya ketua kelas, maka saya akan membuat aturan kelas sesuai kemauan saya.

5.

Berteman dengan siapapun tanpa melihat asal daerahnya merupakan salah satu cara menjaga keutuhan NKRI

6.

Jika kamu memenuhi ajakan teman-temanmu untuk membolos sekolah atau menyontek ketika ulangan, maka itu termasuk perbuatan korupsi Seragam sekolah merupakan salah satu usaha untuk menghindari persaingan tidak sehat dan mengembangkan kerukunan Salah satu wujud kerukunan adalah kerja bakti membersihkan halaman sekolah

7. 8. 9.

Menciptakan kerukunan di lingkungan masyarakat berarti sudah merupakan cermin turut menjaga keutuhan NKRI

10.

Menggunakan barang-barang miliki sekolah dengan boros termasuk perbuatan korupsi

Setuju

Tidak Setuju

47

Petunjuk pemberian skor: Untuk pernyataan sikap: Nomor: 1, 2,3, 5,6 7, 8, 9 dan 10 

Bila siswa mencontreng setuju diberi skor 2



Bila mencontreng angka tidak setuju diberi skor 0

Untuk pernyataan sikap Nomor: 4,       

Bila siswa mencontreng setuju diberi skor 0 Bila siswa menconreng tidak setuju diberi skor 2 Jumlahskor maksimum seluruh soal = 4 X 2 + 4 X 0 = 8 Pernyataan positif 4 X skor maksimum 2 = 8 Pernyataan negatif 4 X skor minimum 0 X 4 = 0 Nilai idela 100 Mengolah skor menjadi nilai sikap dengan rumus: Jumlah perolehan skor siswa X nilai ideal jumlah seluruh skor maksimumseluruh pernyataan



Kriteria Nilai sikap: 85 – 100

= Sangat baik

75 – 84

= Baik

55 – 74

= cukup

kurang 54

= buruk

B. Penilaian Hasil 1. Pedoman tanya jawab lisan: a. Sebutkan 2 peristiwa sejarah yang mengancam keutuhan NKRI! b. Bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekitarmu? c. Berikan contoh sikap rukun dalam kehidupan di rumah, di sekolah dan di masyarakat! d. Apa yang kamu lakukan apabila melihat perkelahian? e. Setujukah bila semua warga Indonesia selalu rukun akan berakibat tetap utuhnya NKRI? f. Menyontek ketika ulangan termasuk perbuatan korupsi. Setujukah dengan pernyataan tersebut? Berikan alasan! g. Menggunakan air maupun listrik yang berlebihan di rumah, di sekolah termasuk tindakan korupsi. Bagaimana pendapat kalian terhadap pernyataan tersebut? h. Setujukah kalian bahwa orang yang mencuri kayu di hutan (illegal loging) termasuk tindakan korupsi dan tidak menjaga keutuhan NKRI ? Berikan alasannya! 48

2. Tes tertulis bentuk uraian Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! a. Sebutkan peristiwa sejarah di dalam negeri yang mengancam keutuhan NKRI! b. Jelaskan cara menjaga keutuhan NKRI! c. Berikan contoh sikap rukun di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat! d. Sikap apakah yang harus dikembangkan untuk membuat aturan kelas? e. Sikap apakah yang harus dikembangkan untuk melaksanakan aturan kelas? f. Perilaku atau tindakan apakah yang harus dihindari untuk menjaga keutuhan negara RI? g. Berikan empat contoh perilaku yang menggambarkan taat aturan! h. Berikan contoh tindakan sehari-hari yang termasuk tindakan korupsi? Pedoman Penskoran: 1. Bila jawaban sangat sempurna diberi skor 4 2. Bila jawaban sempurna diberi skor 3 3. Bila kurang sempurna diberi skor 2 4. Bila tidak sempurna diberi skor 1 

Skor maksimum

= 4 X 8 item = 32



Skor minimum

= 1 X 8 item = 8



Nilai ideal



Jumlah perolehan skor Nilai = X nilai ideal Jumlah skor maksimum

= 100

X. Sumber Belajar 1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 2. Setiati Widihastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 3. Gambar-gambar pahlawan, kegiatan kerja bakti. .........................,..............2011 Mengetahui, Kepala SD

Guru PKn Kelas V

_________________

_________________ 49

CONTOH 2 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YANG BERMUATAN NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Satuan Pendidikan

: SD/MI Indonesia

Mata Pelajaran


Kelas/ Semester

: V (Lima) / I (Satu)

Jumlah Pertemuan

: 2 X (4 X 35 menit)

I.

Standar Kompetensi : 2.

Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.

II. Kompetensi Dasar

: 2.2. Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, Antikorupsi, lalu lintas, larangan merokok.

III. Indikator:Pencapaian Kompetensi Pertemuan Pertama: 1. Menyebutkan contoh perundang-undangan di tingkat pusat. 2. Menyebutkan contoh perundang-undangan di tingkat daerah. 3. Menyebutkan cara-cara menegakkan peraturan perundang-undangan. 4. Menunjukkan contoh perilaku menaati peraturan perundangan yang berlaku di lingkungan sekitar. 5. Menunjukkan contoh sikap berani dan tanggung jawab dalam menegakkan peraturuan. Pertemuan Kedua: 1. Menyebutkan

peraturan-peraturan

di

lingkungan

rumah,

sekolah,

dan

masyarakat. 2. Berani mengungkapkan perasaan setelah melanggar peraturan. 3. Menyebutkan sanksi atau hukuman apabila melanggar peraturan. 4. Mengungkapkan alasan/akibat setelah melanggar peraturan yang merugikan orang lain. 5. Mengungkapkan bentuk-bentuk pengendalian diri apabila mendapat sanksi/hukuman yang pernah dialaminya. 6. Menunjukkan contoh sikap keberanian untuk mengingatkan/melapor jika melihat kesalahan. 50

IV. Tujuan Pembelajaran: Pertemuan Pertama Melalui kegiatan ekspositori, eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, peserta didik dapat/mampu: 1. Menyebutkan contoh perundang-undangan di tingkat pusat. 2. Menyebutkan contoh perundang-undangan di tingkat daerah. 3. Menyebutkan cara-cara menegakkan peraturan perundang-undangan. 4. Menunjukkan contoh perilaku menaati peraturan perundangan yang berlaku di lingkungan sekitar. 5 Menerapkan sikap berani dan tanggung jawab dalam menegakkan peraturuan. Pertemuan Kedua Melalui kegiatan ekspositori, eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, siswa dapat/mampu: 1. Menyebutkan peraturan-peraturan yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. 2. Mengungkapkan perasaan setelah melanggar peraturan. 3. Menyebutkan sanksi atau hukuman apabila melanggar peraturan. 4. Menceritakan alasan/akibat setelah siswa melanggar peraturan yang merugikan orang lain. 5. Menjelaskan bentuk-bentuk pengendalian diri apabila mendapat sanksi/hukuman yang pernah dialaminya. 6. Menunjukkan sikap berani untuk mengingatkan/ melapor jika melihat kesalahan. V. Materi Ajar: 1. Contoh perundang-undangan tingkat pusat. 2. Contoh perundang-undangan tingkat daerah. 3. Cara-cara menegakkan peraturan perundang-undangan. 4. Sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 5. Peraturan-peraturan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. 6. Sanksi atau hukuman apabila melanggar peraturan. 7. Alasan/akibat setelah peserta didik melanggar peraturan yang merugikan orang lain. 8. Bentuk-bentuk pengendalian diri apabila mendapat sanksi/hukuman yang pernah dialaminya. 9. Sikap keberanian untuk mengingatkan/ melapor jika melihat kesalahan. 51

Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Materi Ajar Contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah yang harus ditaati oleh setiap masyarakat Indonesia antara lain membayar pajak, tidak melakukan korupsi (antikorupsi) tata tertib lalu lintas, dan larangan merokok di tempat-tempat tertentu. Agar masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, maka dalam menentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh sewenang-wenang seperti didasarkan pada ambisi pribadi, selalu menguntungkan kelompok tertentu saja, melaksanakan kebijakan dilandasi oleh pemberian janji-janji pada bawahan agar berpihak kepadanya serta dalam melaksanakan pengawasan dilakukan secara tebang pilih. Korupsi dapat dilakukan dalam pembayaran pajak. Salah satunya dengan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Dengan mengisi SPPT yang lebih kecil dari yang seharusnya, maka ini sudah merupakan contoh perbuatan korupsi. Korupsi juga bisa terjadi misalnya saat berlalu lintas. Ketika penyelesaian pelanggaran rambu lalu lintas dilakukan di bawah tangan ( tahu sama tahu antara pelanggar dengan petugas lalu lintas), maka hal inipun juga sudah merupakan contoh perbuatan korupsi. Demikian juga melanggar larangan merokok di tempat-tempat yang telah ditentukan. Ini dapat merugikan dirinya sendiri, lebih-lebih diri orang lain yang ada didekatnya. Dalam melakukan korupsi

pasti melibatkan orang lain, karena itu dalam

hubungannya dengan orang lain harus dihindari perilaku ingkar janji terhadap kesepakatan yang sudah dibuat, membeda-bedakan pemberian pelayanan terhadap orang lain, melakukan pemerasan untuk memperkaya diri atau kelompoknya, melakukan tindakan yang semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi/kelompoknya serta terjadi persekongkolan dalam interaksi sosial. Ditinjau dari aspek ekonomi, korupsi dapat berbentuk persaingan tidak sehat karena dapat menghalalkan segala cara, melakukan pelanggaran hak ekonomi orang lain, melakukan penyimpangan terhadap prosedur yang ada, memberikan suap demi keuntungan pribadi/ kelompoknya, tidak efisien menggunakan sumber daya sehingga merugikan negara,

pengurangan ukuran dan penyelewengan alokasi dan distribusi

dana. Bentuk dan praktik korupsi ditinjau dari aspek ekonomi adalah membuat peraturan perundangan yang hanya berpihak pada pengusaha besar (konglomerat), dan merugikan pengusaha kecil. Selain itu korupsi dapat pula berbentuk penggelapan barang, dana, pemalsuan dokumen/surat-surat,

pencurian

ukuran,

pencurian

dana,

pencurian

barang, 52

menaikkan/meninggikan dana bangunan, melakukan persekongkolan demi keuntungan pribadi atau kelompoknya, melakukan perusakan yang merugikan negara, menerima hadiah demi kekuasaan, menyontek dan menyalahi aturan yang ada. Sebagai warga negara yang baik, seyogyanya kita mematuhi dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya peraturan perundangan yang terkait dengan lalu lintas. Ketika kita berkendaraan di jalan raya, dan di situ ada rambu lalu lintas, misalnya lampu merah, maka kita harus berhenti, tidak perlu melihat ada polisi atau tidak ada polisi. Demikian juga jika ada larangan untuk belok, meskipun keadaan aman dan sepi, maka kita tetap harus berhenti. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara yang baik, yang disiplin

di dalam mematuhi peraturan perundang-

undangan. Demikian juga misalnya terhadap peraturan tata tertib di sekolah. Apapun yang diatur di dalam tata tertib sekolah ini sebagai warga sekolah yang baik harus kita taati. Selain itu, di sekolah ada kantin. Ketika kita jajan di kantin, maka kita harus membayar jajanan yang kita ambil/makan sebesar harga jajanan itu. Tidak dibenarkan mengambil jajanan tiga misalnya, mengaku hanya mengambil dua. Ini merupakan tindakan korupsi. Bahkan jika ada teman yang melakukan tindakan seperti itu, artinya mengambil jajanan membayarnya tidak sesuai/lebih sedikit dari harga jajanan yang diambil, kita harus berani menasehati, dan jika masih tetap melakukan tindakan serupa, dilaporkan kepada guru. Pendek kata, dalam upaya memberantas korupsi di lingkungan kita, apakah di sekolah, di masyarakat, maka kita setiap warganegara Indonesia harus berperan aktif melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terjadinya tindakan korupsi. Apakah sanksi bagi meraka yang melakukan tindakan korupsi? Bagi aparat penegak hukum, bagi para pelaku korupsi harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Para penegak hukum harus menegakkan peraturan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegak hukum tidak boleh pilih kasih di dalam menegakkan peraturan. VI. Alokasi waktu: Pertemuan Pertama

: 2 x 35 menit

Pertemuan Kedua

: 2 x 35 menit

VII. Metoda Pembelajaran Pendekatan pembelajaran aktif dengan menggunakan metode: 53

 Tanya jawab  Diskusi  Penugasan  Pengamatan VIII. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama Tahap Kegiatan A. Pendahuluan (10 Menit)

Aktivitas Peserta didik/Guru 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam 2. Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan pengecekan kehadiran siswa. 3. Tanya jawab tentang kegiatan piket dan kebersihan kelas. Guru menanyakan siapa yang tidak melaksanakan piket hari ini? Mengapa? dst. 4. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 5. Apersepsi: guru menanyakan kembali materi pelajaran yang dipelajari pada minggu yang lalu kepada sejumlah siswa, sebagai jembatan memasuki pelajaran hari ini/materi ini.

B. Inti (50 Menit)

C. Penutup (10 Menit)

1. Eksplorasi a. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. b. Masing-masing kelompok diminta mencari contoh-contoh peraturan perundang-undangan yang ada di daerah dan di pusat, dan mendiskusikan di dalam kelompok, bagaimana jika peraturan perundang-undangan itu dilanggar/tidak dipatuhtaati. Bagaimana sanksi yang seharusnya ditimpakan kepada para pelaku? 2. Elaborasi dan Konfirmasi a. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, dan kelompok lain menanggapi. b. Guru mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan melakukan pelurusan c. Guru memberikan penjelasan dengan penegasan nilai- nilai Antikorupsi dalam menyikapi peraturan perundang-undangan. Misalnya, ketika kita semua sudah tahu bahwa peraturan perundangundangan itu harus ditaati oleh seluruh warga Negara, maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. d. Guru bersama peserta didik membuat rangkuman. 1. Guru menyimpulkan kembali tentang inti pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Evaluasi: Tanya jawab secara lisan (15 e kegiatan pembelajaran dengan salam 3. Guru menutup n

54

Pertemuan Kedua Tahap Kegiatan A. Pendahuluan (10 Menit)

Aktivitas Siswa/Guru 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam 2. Guru melakukan mengecek lingkungan kelas dan kehadiran siswa Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan pengecekan kehadiran siswa 3. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 4. Apersepsi: Tanya jawab tentang pentingnya peraturan di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. 1. Eksplorasi

B. Inti (50 Menit)

a. Guru menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. b. Guru menunjukkan gambar yang terdapat pada Modul Pendidikan Antikorupsi dari KPK untuk kelas V SD c. Setelah melihat gambar peserta didik dapat mengungkapkan perasaan apabila melanggar peraturan d. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. e. .Masing-masing kelompok diminta menyebutkan: 1) sanksi-sanksi atau hukuman yang diterima bila melanggar peraturan 2) menyebutkan alasan/akibat ketika melanggar peraturan 3) mengungkapkan bentuk-bentuk pembelaan diri bila mendapat sanksi atau hukuman. 2. Elaborasi dan Konfirmasi a. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, dan kelompok lain menanggapi. b. Guru mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan melakukan pelurusan c. Guru mengintegrasikan nilai keberanian dalam menyikapi peraturan yang berlaku di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Misalnya, ketika kita melanggar sanksi harus berani memberikan alasan mengapa melakukan pelanggaran tersebut. Guru bersama peserta didik membuat rangkuman.

C. Penutup (10 Menit)

1. Guru menyimpulkan kembali tentang inti pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari 2. Evaluasi: Tanya jawab secara lisan 3. Guru memberikan program tindak lanjut 4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam

IX. Penilaian A. Penilaian Proses 1. Format Penilaian Diskusi Kelompok Petunjuk: Diskusikan soal/materi dalam kompetensi dasar 1 secara kelompok dengan temanmu, selanjutnya buatlah laporan secara tertulis! 55

INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF “DISKUSI KELOMPOK “ Indikator Perilaku yang dinilai No

Nama siswa

Frita

Tang Jawab

Kerja sama

Kedisiplinan dalam diskusi

Kesopanan

Mengharga i pendapat teman

4

4

4

3

3

Kejujuran 2

Jumlah skor 20

Keterangan: Indikator 1.

Indikator 2.

Indikator 3.

Sangat bertanggung jawab

skor 4

Bertanggung jawab

skor 3

Kurang bertanggung jawab

skor 2

Tidak bertanggung jawab

skor 1

Selalu bekerjasama

skor 4

Bekerjsama

skor 3

Kurang bekerjsama

skor 2

Tidak mau bekerjasama

skor 1

Sangat disiplin dlm diskusi

skor 4

Disiplin dalam berdiskusi

skor 3

Kurang disiplin dalam berdiskusi

skor 2

Tidak disiplin dlm bekerjasama

skor 1, dst.

Jumlah skor maksimum seluruh indikator perilaku

= 4 X 6 = 24

Jumlah skor minimum seluruh indikator perilaku = 1 X 6 = 6 Nilai ideal = 100 Misalnya Frita jumlah skor = 20, maka nilai afektif diperoleh Frita adalah:

20 X 100  83,33 24

Untuk mememperoleh generalisasi gambaran perilaku Frita, maka digunakan penggolongan atau menggunakan kelas inverval, misal: 90 - 100

= A (sangat baik)

80 - 89

= B (baik)

70 - 79

= C (cukup baik)

60 - 69

= D (kurang baik).

Dari hasil penilaian tersebut disimpulkan Frita tergolong: Baik

56

2. Format Penilaian Presentasi Petunjuk : Presentasikan hasil diskusi yang telah kalian susun, kelompok lain memperhatikan, menanggapi dan menanyakan materi yang dibahas. INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK PRESENTASI/DEMONSTRASI Indikator Perilaku yang dinilai No

Nama siswa

KomuniRasional kasi Lisan

Responsif

Kerja sama

Pengelolaan Emosi

Menghargai pendapat teman

Jml Nilai


Sangat rasional

skor 4

Indikator 2.

Rasional Kurang rasional Tidak rasional Komunikasi lisan sangat baik

skor 3 skor 2 skor 1 skor 4

Indikator 3.

Komunikasi lisan baik Komunikasi lisan kurang Komunikasi lisan kurang baik Sangat bersemangat

skor 3 skor 2 skor 1 skor 4

Bersemangat Kurang bersemangat Tidak bersemangat

skor 3 skor 2 skor 1, dst.

Misalnya

Dhinda jumlah skor = 20, maka nilai afektif diperoleh Dhinda adalah:

20 X 100  83,33 24

Untuk mememperoleh generalisasi gambaran praktik Dhinda, maka digunakan pengkatagorian atau menggunakan kelas interval, misal: 90 - 100

= A (sangat baik)

80 - 89

= B (baik)

70 - 79

= C (cukup baik)

60 - 69

= D (kurang baik).

Dari hasil penilaian tersebut disimpulkan Dhinda tergolong: Baik 57

3. Format Penilaian Sikap dalam Presentasi Petunjuk: a. Amatilah perilaku temanmu dengan cemat pada waktu melakukan diskusi kelompok. b. Berilah tanda () pada kolom yang sesuai (ya atau tidak) berdasarkan hasil pengamatanmu! c. Serahkan hasil pengamatan kepada ibu guru PKn mu ! Daftar Periksa Pengamatan Sikap Diskusi Kelompok Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan Nama siswa yang diamati : ……………………...............No. Absen: ..... kelas …

No

Muncul/ dilakukan

Perilaku / sikap

Ya 1.

Memberi kesempatan teman untuk menyampaikan pendapat

2.

Memotong pembicaraan teman lain

3.

Menyampaikan pendapat dengan jelas

4.

Mau menerima pendapat teman

5.

Mau menerima kritik dari teman

6.

Memaksa teman untuk menerima pendapatnya

7.

Menyanggah pendapat teman dengan sopan

8.

Mau mengakui kalau pendapatnya salah

9.

Menerima kesepakatan hasil diskusi

10.

Memberikan argumentasi berdasarkan keilmuan dan atau realita

Tidak

Jakarta , ........................., 2010 Nama dan Tanda Tangan pengamat

......................................... Penskoran : 1. Setiap nomor apabila dijawab ”ya” mendapat nilai 10 kecuali nomor 2 dan 6. 2. Nomor 2 dan 6 apabila dijawab ”ya” mendapat nilai 0, dan apabila dijawab ”tidak” mendapat nilai 10 Jumlah nilai maksimal adalah 100. 58

B. Penilaian Hasil Tes tertulis bentuk uraian 1. Sebutkan 2 contoh perundang-undangan di tingkat pusat! 2. Sebutkan contoh perundang-undangan di tingkat daerah! 3. Bagaimana caranya menaati peraturan perundang-undangan? Jelaskan! 4. Apa yang kamu lakukan jika melihat seseorang melanggar peraturan? 5. Sebutkan dua bentuk peraturan yang kamu ketahui di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat! 6. Bagaimana perasaanmu apabila kamu ketahuan melanggar peraturan? 7. Sebutkan dua sanksi/hukuman bila melanggar peraturan sebagai perbuatan korupsi! 8. Beranikah kamu mengungkapkan alasanmu bila melanggar peraturan? 9. Jelaskan sanksi yang kamu terima apabila terbukti melanggar peraturan! 10. Tunjukkan tindakan yang melanggar peraturan perundangan sebagai tindakan korupsi. Pedoman Penskoran: 1. Bila jawaban tiap soal sangat sempurna diberi skor 4 2. Bila jawaban sempurna diberi skor 3 3. Bila kurang sempurna diberi skor 2 4. Bila tidak sempurna diberi skor 1 

Skor maksimum tiap soal = 4 X 10 soal = 40



Skor minimum tiap soal = 1 X10 = 10



Nilai ideal = 100



Nilai =

Jumlah peroleh anskor X nilai idea Jumlah skor maksimum

X. Sumber Belajar 1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 2. Setiati Widihastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional 3. Gambar contoh pelanggaran peraturan. 4. Lembar Informasi

59

................., ...............2011 Mengetahui, Kepala SD

Guru PKn Kelas V

_________________

_________________

60

LEMBAR INFORMASI. Amati gambar dan perhatikan dengan baik dan catatlah hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok pembahasan hari ini.

Setiap peraturan lalu lintas harus ditaati demi terciptanya ketertiban berlalu lintas

Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dapat membahayakan keselamatan

Akibat pelanggaran peraturan lalu lintas

Bentuk pelanggaran terhadap undangundang lingkungan hidup

Bentuk pelanggaran undang-undang lalu lintas

Pembangunan yang mengambaikan dampak lingkungan hidup

61

CONTOH 3 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YANG BERMUATAN NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Satuan Pendidikan

: SD Indonesia

Mata Pelajaran


Kelas/ Semester

: V/ II

Jumlah Pertemuan

: satu kali pertemuan (2 X 35 menit)

I. Standar Kompetensi : 4. Menghargai Keputusan Bersama. II. Kompetensi Dasar

: 4.1 Mengenal Bentuk-Bentuk Keputusan Bersama.

III. Indikator:Pencapaian Kompetensi 1. Mengidentifikasi hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan bersama 2. Membedakan musyawarah mufakat dan voting 3. Menerima dengan senang hati hasil keputusan yang diambil lewat mesyawarah mufakat maupun dengan pemungutan suara 4. Mensimulasikan tata cara mengambil keputusan bersama 5. Menemukan nilai-nilai positif dalam pengambilan keputusan bersama 6. Menunjukkan contoh sikap tanggung jawab, konsekuen, jujur, adil, dan, berani dalam mengambil keputusan bersama.

IV. Tujuan Pembelajaran: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan bersama 2. Peserta didik dapat membedakan keputusan yang diambil lewat musyawarah mufakat dan dengan pemungutan suara. 3. Peserta didik menerima dengan senang hati hasil keputusan yang diambil lewat musyawarah mufakat maupun dengan pemungtan suara. 4. Peserta didik dapat mensimulasikan tata cara mengambil keputusan bersama 5. Peserta didik dapat menemukan nilai-nilai positif dalam pengambilan keputusan bersama. 6.

Menerapkan sikap tanggung jawab, konsekuen, jujur, adil, dan, berani dalam mengambil keputusan bersama.

62

V. Materi Ajar: 1. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pengambilan keputusan bersama. 2. Cara-cara pengambilan keputusan bersama 3. Penerimaan terhadap hasil keputusan bersama. 4. Simulasi cara mengambilkeputusan bersama. 5. Nilai-nilai positif dalam pengambilan keputusan bersama. 6. Contoh sikap tanggung jawab, konsekuen, jujur, adil, dan, berani dalam mengambil keputusan bersama.

Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Materi Ajar: Di dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti dihadapkan pada pilihan-pilihan yang ada. Dan setiap orang harus menentukan salah satu dari pilihan-pilihan yang ada itu. Ketika kita menentukan pilihan salah satu dari sekian banyak pilihan tersebut, berarti kita telah membuat keputusan. Dengan demikian keputusan dapat diartikan sebagai pilihan yang diambil oleh seseorang, untuk dilaksanakan. Di dalam menentukan pilihan ini, kita harus mempunyai kebebasan, tidak boleh didikte oleh orang lain, lebih-lebih dipaksa oleh orang lain untuk menentukan pilihan itu (sosiologis, tidak memaksakan kehendak). Di sini siapa pun tidak dibenarkan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, agar orang itu menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak orang yang memaksakan tadi. Di dalam setiap pengambilan keputusan, kita mengenal adanya dua macam cara, yaitu (1) secara musyawarah mufakat, dan (2) dengan pemungutan suara. Di dalam setiap pengambilan keputusan ini, setiap peserta musyawarah harus menentukan secara bebas mana yang menjadi pilihannya, bebas dari paksaan pihak lain, serta pihak lain tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada peserta musyawarah lainnya (sosiologis, memaksakan kehendak), apakah pihak lain itu sebagai pimpinan rapat, ataukah pihak lain itu sebagai anggota atau peserta rapat. Setiap peserta musyawarah harus memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai apa yang akan diputuskan bersama itu. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah, apakah yang akan diputuskan itu membawa manfaat bagi peserta musyawarah dan bagi anggota yang akan dikenai keputusan hasil musyawarah itu. Selanjutnya juga perlu dipertimbangkan, apakah keputusan bersama hasil musyawarah itu nantinya dapat dilaksanakan oleh segenap anggota. Apakah keputusan hasil musyawarah itu dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota. Setiap pengambilan keputusan hasil 63

dilakukan secara bijaksana. Hasil mesyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mengambil suatu keputusan bersama, seringkali dilakukan secara musyawarah-mufakat. Keputusan bersama secara musyawarah mufakat bisa dilakukan di mana pun dan dalam forum apapun, termasuk di sekolah. MisaInya ketika pemilihan ketua kelas atau pengurus kelas. Namun ketika pemilihan ketua kelas atau pengurus kelas ini tidak dapat dicapai secara mufakat, maka dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemilihan ketua kelas/ pengurus kelas ini harus dilakukan secara demokratis, tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh calon ketua kelas memberi iming-iming kepada seluruh anggota kelas itu dengan sesuatu, sehingga terpilihnya bukan karena kemampuannya, tetapi karena iming-imingnya itu. Pengambilan dengan cara musyawarah juga dapat dilakukan misalnya ketika akan menghadapi liburan panjang, kelas merencanakan akan melakukan rekreasi misalnya. Semua peserta didik dalam kelas itu sepakat untuk mengadakan rekreasi. Akan tetapi mengenai tempatnya belum ada kesepakatan. Jika akhirnya tidak ada kesepakatan mengenai tempatnya, maka harus dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dan untuk menentukan objek rekreasi sebagai tempat yang dipilih oleh peserta didik kelas itu maka ditempuh dengan pemungutan suara, dan tempat yang mendapatkan dukungan suara paling banyak, maka tempat itulah yang dipilih. Ketika hal ini telah diputuskan, maka semua peserta didik harus menaati keputusan itu. Tidak boleh ada peserta didik yang menolak keputusan itu, dengan alasan karena tidak sesuai dengan pilihannya. Apapun yang telah diputuskan lewat cara yang benar, maka seluruh peserta didik kelas itu harus menerimanya secara senang hati., dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. VI. Alokasi waktu: Dua jam pelajaran ( 2 X 35 menit.) VII. Metode Pembelajaran Pendekatan pembelajaran aktif dengan menggunakan metode:  Tanya jawab  Diskusi  Simulasi  Penugasan  Pengamatan 64

VIII. Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A. Pendahuluan (10 Menit)

Aktivitas Siswa/Guru 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam 2. Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan pengecekan kehadiran siswa, kegiatan piket dan kebersihan kelas. 3. Guru menanyakan siapa yang tidak melaksanakan piket hari ini? Mengapa? dst. 4. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 5. Apersepsi: Guru menanyakan materi pembelajaran minggu yang lalu, yang terkait dengan materi pembelajaran minggu ini.

B. Inti (50 Menit)

1. Eksplorasi a. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. b. Masing-masing kelompok diminta berdiskusi menemukan contoh keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat, dan yang diambil dengan pemungutan suara. Juga untuk mencari nilai-nilai positif maupun nilai-niai negatif dalam pengambilan keputusan. c. Sebagian kelompok yang diminta untuk mensimulasikan caracara pengambilan keputusan. baik lewat musyawarah-mufakat maupun lewat pemungutan suara.

2. Elaborasi dan Konfirmasi a. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, dan kelompok lain menanggapi. b. Guru mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan melakukan pelurusan c. Guru memberikan penjelasan dengan penegasan nilai-nilai Antikorupsi yang ada di dalam proses pengambilan keputusan bersama, dan dapat mewujudkan pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan sehari-hari yang terjauh dari praktikpraktik korupsi. d. Guru bersama peserta didik membuat rangkuman. C. Penutup (10 Menit)

1. Guru menyimpulkan kembali tentang inti pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Evaluasi: Tanya jawab secara lisan (16menutup e 3. Guru kegiatan pembelajaran dengan salam n

IX. Penilaian A. Penilaian Proses 1. Format Penilaian Diskusi Kelompok Petunjuk: Diskusikan soal/materi dalam kompetensi dasar 1 secara kelompok dengan temanmu, selanjutnya buatlah laporan secara tertulis!

65

INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF “DISKUSI KELOMPOK “ Indikator Perilaku yang dinilai No

Nama siswa Sandra

Tang Jawab

Kerja sama

Kedisiplinan dalam diskusi

Kesopanan


Kejujuran

4

4

3

3

3

3

Jumlah skor 20


Indikator 2.

Indikator 3.

Sangat bertanggung jawab

skor 4

Bertanggung jawab

skor 3

Kurang bertanggung jawab

skor 2

Tidak bertanggung jawab

skor 1

Selalu bekerjasama

skor 4

Bekerjsama

skor 3

Kurang bekerjsama

skor 2

Tidak mau bekerjasama

skor 1

Sangat disiplin dlm diskusi

skor 4

Disiplin dalam berdiskusi

skor 3

Kurang disiplin dalam berdiskusi

skor 2

Tidak disiplin dlm bekerjasama

skor 1, dst.

Jumlah skor maksimum seluruh indikator perilaku

= 4 X 6 = 24

Jumlah skor minimum seluruh indikator perilaku = 1 X 6 = 6 Nilai ideal = 100 20

Misalnya Sandra jumlah skor = 22, maka nilai afektif diperoleh Sandra adalah:24 X 100  83,33 Untuk mememperoleh generalisasi gambaran perilaku Sandra, maka digunakan penggolongan atau menggunakan kelas inverval, misal: 90 - 100

= A (sangat baik)

80 - 89

= B (baik)

70 - 79

= C (cukup baik)

60 - 69

= D (kurang baik).

Dari hasil penilaian tersebut disimpulkan Sandra tergolong: Baik

66

2. Format Penilaian Presentasi Petunjuk :

Presentasikan hasil diskusi yang telah kalian susun, kelompok lain

memperhatikan, menanggapi dan menanyakan materi yang dibahas. INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK PRESENTASI/DEMONSTRASI Indikator Perilaku yang dinilai No

Nama siswa

Rasional

Komu nikasi Lisan

Responsif

Kerja sama

Pengelolaan Emosi


Jml Nilai


Indikator 2.

Indikator 3.

Sangat rasional

skor 4

Rasional

skor 3

Kurang rasional

skor 2

Tidak rasional

skor 1

Komunikasi lisan sangat baik

skor 4

Komunikasi lisan baik

skor 3

Komunikasi lisan kurang

skor 2

Komunikasi lisan kurang baik

skor 1

Sangat bersemangat

skor 4

Bersemangat

skor 3

Kurang bersemangat

skor 2

Tidak bersemangat

skor 1, dst.

Misalnya Dudi jumlah skor = 20, maka nilai afektif diperoleh Dudi adalah: 20 X 100  83,33 24 Untuk mememperoleh generalisasi gambaran praktik Dudi, maka digunakan pengkatagorian atau menggunakan kelas interval, misal: 90 - 100

= A (sangat baik)

80 - 89

= B (baik)

70 - 79

= C (cukup baik)

60 - 69

= D (kurang baik).

Dari hasil penilaian tersebut disimpulkan Dudi tergolong: Baik

67

3. Format Penilaian Sikap dalam Presentasi Petunjuk: Amatilah perilaku temanmu dengan cemat pada waktu melakukan diskusi kelompok.Berilah tanda () pada kolom yang sesuai (ya atau tidak) berdasarkan hasil pengamatanmu! Serahkan hasil pengamatan kepada ibu guru PKn mu ! Daftar Periksa Pengamatan Sikap Diskusi Kelompok Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan Nama siswa yang diamati : ……………………...............No. Absen: ..... kelas … Muncul/ dilakukan No

Perilaku / sikap

Ya

1.

Memberi kesempatan teman untuk menyampaikan pendapat

2.

Memotong pembicaraan teman lain

3.

Menyampaikan pendapat dengan jelas

4.

Mau menerima pendapat teman

5.

Mau menerima kritik dari teman

6.

Memaksa teman untuk menerima pendapatnya

7.

Menyanggah pendapat teman dengan sopan

8.

Mau mengakui kalau pendapatnya salah

9.

Menerima kesepakatan hasil diskusi

10.

Memberikan argumentasi berdasarkan keilmuan dan atau realita

Tidak

Jakarta , ........................., 2011 Nama dan Tanda Tangan pengamat ......................................... Penskoran : 1. Setiap nomor apabila dijawab ”ya” mendapat nilai 10 kecuali nomor 2 dan 6. 2. Nomor 2 dan 6 apabila dijawab ”ya” mendapat nilai 0, dan apabila dijawab ”tidak” mendapat nilai 10 3. Jumlah nilai maksimal adalah 100. b. Penilaian Hasil Tes tertulis bentuk uraian 1. Cobalah tunjukkan hal apa saja yang harus diperhatikan di dalam pengambilan keputusan bersama! 68

2. Sebutkan cara-cara pengambilan keputusan bersama! 3. Uraikan apa yang harus kalian lakukan terhadap keputusan bersama yang secara langsung melibatkan kalian! 4. Tunjukkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalam proses pengambilan keputusan bersama! 5. Tunjukkan nilai-nilai negatif yang terkandung di dalam proses pengambilan keputusan bersama! Pedoman Penskoran: 1. Bila jawaban tiap soal sangat sempurna diberi skor 4 2. Bila jawaban sempurna diberi skor 3 3. Bila kurang sempurna diberi skor 2 4. Bila tidak sempurna diberi skor 1 5. Skor maksimum tiap soal = 4 X 5 soal = 20 6. Skor minimum tiap soal jika dijawab= 1 X 5 = 5 7. Nilai ideal = 100 Jumlah peroleh anskor X nilai idea 8. Nilai = Jumlah skor maksimum X. Sumber Belajar: 1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 2. Setiati Widihastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 3. Internet (situs-situs tentang contoh peraturan perundang-undangan pusat dan daerah). 4. Gambar contoh pengambilan keputusan bersama, baik secara musyawarahmufakat maupun dengan cara pemungutan suara. ......................., ...............2011 Mengetahui, Kepala SD

Guru PKn Kelas V

_________________

_________________

69

BAB IV PENUTUP Model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

merupakan

wahana

untuk

membantu

guru

SD/MI,

dalam

melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut adanya kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan strategi, pendekatan dan model-model pembelajaran

inovatif

dan

relevan.

Strategi

dasar

pembelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan berupa variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar kompetensi dan elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan adanya model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas.

70

DAFTAR PUSTAKA Allan Jhonson, 2008, (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), Fajar, Arnie, 2003, Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat (Tesis) Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Laila, Najmu, 2009, Pemikir Penggerak, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lickona, Thomas, 1991, Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, New York: Bantam Books. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lampiran) Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

71

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas No. 24 Tahun 2006. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Schumpeter, A. Joseph.,1947, Capitalism, Socialism, and Democracy. edisi ke-2, New York : Harper. Seno Adji, Indrianto, 2009, Korupsi Sistemik, Jakarta: Kompas. Setiati Widihastuti, Fajar Rahayuningsih, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI kelas V, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. Soerjono Soekanto, 2008, (www.dikmenum.go.id I. 08/07/2008) Stiglitz, Josep E.,2002, Conflicts of interest in eradicating corruption. The Jakarta Post, 6. 11 November. Teten Masduki, 2006. Korupsi jalan terus, kenapa tanya?. Jakarta: Kompas. Hal. 6, 26 Januari. Transparancy International (Wikipedia, ensiklopedia bebas, 2007) Von Aleman, Ulrich, 2004. The unknown depths of political theory: the case for a multideimensional concept of corruption. Crime, Law & Social Change (42). 2534. Williams, Robert, 1999, New concepts for old?. Third World Quarterly, Vol. 20. No. 3. Hal. 503-513.

72

BAB III. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

Recommend Documents