BAB III PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) A. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SK/KD MODEL INTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) SD/MI KELAS IV STANDAR KOMPETENSI 1. Memahami sistem pemerintahan desa dan kecamatan.
KOMPETENSI DASAR 1.1. Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. 1.2. Menggambarkan struktur organisasi pemerintahan desa dan kecamatan.
KLS/ SMT IV/1
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR
NILAI ACUAN
1 Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b, Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani)
KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan(integritas).
2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung
KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti,
MODEL INTEGRASI Desa merupakan gabungan dari beberapa dusun. Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Pemerintahan Desa (BPD) Desa dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan Kelurahan dipimpin oleh Lurah. Kelurahan merupakan gabungan dari beberapa RW. Pemerintahan Kelurahan terdiri atas Lurah dan Dewan Kelurahan. Pemilihan Kepala Desa Dalam pemilihan Kepala Desa , calon Kepala Desa disyaratkan harus merupakan penduduk desa yang bersangkutan yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala desa. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh
17
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. tidak menyuap (jujur) c. tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur,
NILAI ACUAN dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat si kap pihak sendiri atau pi hak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat diper caya, berkata dan bertin dak benar, mengungkap kan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.
MODEL INTEGRASI penduduk dari desa yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Di dalam memilih kepala desa ini.para pemilih seyogyanya memperhatikan kemampuan calon yang dipilih, serta keberpihakannya kepada rakyat atau warga desa. Jangan hendaknya memiilih kepala desa didasarkan pada imingiming uang (politik uang). Jika ini yang terjadi, maka bisa jadi kepala desa yang terpilih karena menggunakan politik uang, maka kemungkinan besar beliau akan memikirkan untuk kepentingannya sendiri, tidak memikirkan kepentingan masyarakat secara umum. Jika Kepala Desa dipilih berdasarkan atas kemampuan dan tidak menggunakan politik uang, maka dia pasti akan memikirkan kemajuan desa dan warganya beserta kesejahteraan warganya, ( jujur, tanggung jawab). Ia pun akan bekerja secara ikhlas demi kemajuan desa dan warga desanya(ikhlas). Dia pasti akan memenuhi janji-janjinya ketika kampanye (komitmen, konsekuen, kerja keras, kebersamaan). Selain itu Kepala Desa yang dipilih karena kemampuannya, di dalam menjalankan tugasnya tentu akan bekerja secara disiplin, jujur. Dia juga akan berlaku secara adil, serta berani mengambil resiko demi kepentingan desa dan warga desanya.. Sudah barang tentu kepala desa yang dipilih dengan cara tersebut pasti akan mempedulikan kemajuan desa dan warga desanya.(peduli).
18
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR tanggung jawab) c. tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan(tanggung jawab) f. tidak melakukan perusakan terhadap barang / fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) h. tidak menyalahi/ m elanggar aturan (disiplin, tanggung jawab).
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten,kot a, provinsi
2.1. Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan pemerintahan kabupaten, kota,
1 Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani)
NILAI ACUAN
MODEL INTEGRASI
KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpi hak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN Hal bersama seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa
1. Pemerintahan kabupaten/kota Pemerintahan Kabupaten/kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Bupati/Walikota dan DPRD.
19
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR provinsi. 2.2. Mengambarkan strutur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi.
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR b, Melaksanakan kebijakan didasarkan pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani) 2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. tidak menyuap (jujur) c. tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab)
NILAI ACUAN menjadi satu kesatuan(integritas). KOMITMEN: perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).
MODEL INTEGRASI Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati. Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota , juga pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam memilih calon pasangan ini hendaknya pemilih memperhatikan betul kemampuan pasangan calon yang bersangkutan, serta bagaimana tingkat kepedulian calon terhadap kemajuan daerahnya maupun tingkat kesejahteraan rakyatnya. Calon hendaknya tidak menggunakan uang sebagai iming-iming kepada pemilih agar memilih dirinya (politik uang). Sementara DPRD anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat .Dalam Pemilu anggota-anggota DPRD ini cukup rawan dengan praktik politik uang. Calon bisa saja memberi sejumlah uang kepada calon pemilih, agar nantinya memilih dirinya. (aspek politik). Jika hal ini terjadi, maka sulitlah untuk memperoleh anggota dewan yang benar-benar memperhatikan dan peduli kepada masa pemilihnya. Jika ini terjadi, hubungan antara pemilih dengan yang dipilih akan berakhir setelah usai pemilu. 2. Pemerintahan Provinsi Dalam pemerintahan provinsi terdapat dua lembaga pemerintahan, yaitu kepala daerah (gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat
20
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR 4. Hukum: a. tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan(tanggung jawab) f. tidak melakukan perusakan terhadap barang / fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. tidak memberikan atau menerima gratifikasi
NILAI ACUAN TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembe banan sebagai akibat si kap pihak sendiri atau pi hak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak cu rang, tulus, dapat diper caya, berkata dan bertin dak benar, mengungkap kan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang ti dak berlebihan, tidak ba nyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai ke butuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu de ngan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat
MODEL INTEGRASI Daerah(DPRD). a. Gubernur Pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam memilih calon pasangan ini hendaknya pemilih memperhatikan betul kemampuan pasangan calon yang bersangkutan, serta bagaimana tingkat kepedulian calon terhadap kemajuan daerahnya maupun tingkat kesejahteraan rakyatnya. Calon hendaknya tidak menggunakan uang sebagai iming-iming kepada pemilih agar memilih dirinya (politik uang) b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan yang mempunyai fungsi, pengawasan, legalitas anggaran, pada pemerintahan daerah. Sementara DPRD anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam Pemilu anggota DPRD ini cukup rawan dengan praktik politik uang. Calon bisa saja memberi sejumlah uang kepada calon pemilih, agar nantinya memilih dirinya. (aspek politik). Jika hal ini terjadi, maka sulitlah untuk memperoleh anggota dewan yang benar-benar memperhatikan dan peduli pada masa
21
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR (jujur, sederhana) h. tidak menyalahi/ m elanggar aturan (disiplin, tanggung jawab).
NILAI ACUAN dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemam puan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif.
MODEL INTEGRASI pemilihnya. Jika ini terjadi, hubungan antara pemilih dengan yang dipilih akan berakhir setelah usai pemilu.
ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memi hak /tidak pilih kasih, berpi hak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, mem bela, memahami, mengha gai dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya 3. Mengenal system pemerintahan tingkat pusat
3.1 Mengenal lembaga-lembaga Negara dalam susunan pemerintahan
IV/2
1 Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil,
KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti
Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya berbagai lembaga negara. Salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia adalah presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia.
22
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK dll.
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR berani) b, Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani) 2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. tidak menyuap (jujur) c. tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. tidak melakukan penyimpangan alokasi
NILAI ACUAN
MODEL INTEGRASI
rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas),
Sejak reformasi, presiden di negara kita dipilih langsung oleh rakyat. Seorang presiden bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Oleh KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan karena itu,meskipun presiden dipilih langsung untuk melakukan sesuatu (yang telah oleh rakyat, dalam membuat kebijakan harus P disepakati), kontrak. didasarkan pada kepentingan umum/bersama e bukan mengutamakan kepentingan partai, KONSEKUEN: Sesuai dengan apa n ambisi pribadi atau kelompok tertentu. (dimensi yang dikatakan/diperbuat, y politik) menyimpang dari apa yang sudah u diputuskan berwatak teguh, tidak s Setiap negara mempunyai bentuk dan sistem u pemerintahan sendiri-sendiri. Ada yang HEMAT: berhati-hati dalam n berbentuk kerajaan dan ada pula yang membelanjakan uang, tidak boros, , berbentuk republik. Negara Indonesia adalah cermat. negara kesatuan yang berbentuk republik. BIJAKSANA: selalu menggunakan Artinya, kedaulatan ada di tangan rakyat dan akal budinya (pengalaman dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. T pengetahuannya), arif, tajam pikiran, i Sedangkan sistem pemerintahan suatu negara pandai dan hati-hati (cermat, teliti, m disesuaikan dengan kondisi negara masingdsb.) masing. Untuk menyelenggarakannya, P dibentuklah lembaga negara di Indonesia. IKHLAS:bersih hati, tulus hati. K TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib n Lembaga negara itu dalam membuat kebijakan/aturan tidak boleh deskriminasi, menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, S harus adil dan dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan. (dimensi hukum dan dipersalahkan, diperkarakan, dsb. D sosiologi) Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berbuat yang terbaik), hak fungsi adalah lembaga Negara dalam sistem menerima pembebanan sebagai akibat ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri sikap pihak sendiri atau pihak lain, atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan melaksanakan dan menyelesaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dewan
23
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan(tanggung jawab) f. tidak melakukan perusakan terhadap barang / fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli)
NILAI ACUAN tugas dengan sungguh-sungguh. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.
MODEL INTEGRASI Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena begitu banyak tugas dan fungsi DPR, maka dalam menjalankan tugasnya DPR harus disiplin, jujur, dan tanggung jawab, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar membawa kemakmuran rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Tugas dan wewenang DPR antara lain: a. Membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam membuat undang-undang harus memperhatikan kepentingan umum, tidak boleh mengikuti ambisi priadi. (dimensi politik) b. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Ketika memilih, DPR harus benar-benar selektif, artinya memilih orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi, jujur, sesuai bidangnya, tidak boleh KKN. (dimensi ekonomi, hukum, sosiologi) c. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Artinya, orang
24
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR
NILAI ACUAN
g. tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) h. tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab).
4. Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya.
IV/2
1 Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b, Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani) 2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan
MODEL INTEGRASI yang diusulkan harus professional, dan ketika melanggar jangan segan-segan untuk memberhentikan. d. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi. Dalam memberi pertimbangan DPR harus benar-benar jujur, sportif, adil, tanggung jawab,dan berani sehingga tidak merugikan kepentingan umum
KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas), KOMITMEN:Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros,
Arti globalisasi secara umum adalah suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain. Proses globalisasi akan membuat dunia menjadi seragam. Proses globalisasi juga akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal atau daerah akan tersisih oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus waspada menyikapi datangnya globalisasi. Jangan sampai kita terkikis oleh arus globalisasi, yang pada akhirnya akan menghilangkan rasa kebersamaan. Misalnya, hilangnya rasa saling menolong antar teman (individualis), menggunakan HP tanpa
25
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. tidak menyuap (jujur) c. tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. tidak melakukan pencurian dana, barang,
NILAI ACUAN
MODEL INTEGRASI
cermat.
perhitungan sehingga boros, dan sebagainya.
BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)
Ciri yang menandakan semakin berkembangnya globalisasi di dunia adanya sikap saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain terutama di bidang ekonomi, para penentu kebijakan di negeri ini harus hati-hati jangan sampai terjerumus globalisasi ekonomi. Karena hal itu akan mematikan ekonomi kerakyatan, misalnya pasar tradisional, pengrajin, pengusaha kecil, dan para pedagang kecil di ligkungan masyarakat. (dimensi ekonomi).
IKHLAS:bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus,
Globalisasi juga dapat meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, meningkatnya interaksi kultural (kebudayaan) melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional, pakaian, dan makanan). Jika generasi muda kita tidak berhati-hati menyikapi kultur yang masuk maka kita akan kehilangan jati dri sebagai bangsa Indonesia (dimensi sosial). Contoh lain pengaruh buruk dari adanya globalisasi adalah: Gaya hidup bebas, narkoba, dan kekerasan menjadi mudah masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia; masyarakat cenderung mementingkan diri sendiri; banyaknya barang yang dijual, maka masyarakat menjadi konsumtif, dan dapat menghilangkan gaya hidup sederhana. Pada
26
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR
d. e.
f.
g. h.
4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional.
IV/2
waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) tidak melakukan perusakan terhadap barang / fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab).
1 Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b, Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap
NILAI ACUAN dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.
MODEL INTEGRASI hal gaya hidup sederhana merupakan warisan leluhur kita. Sikap antisipatif yang harus dibentengi adalah jangan sampai mengikuti gaya hidup seperti contoh tersebut. (dimensi sosiologi). Untuk dapat menghindari sikap hidup seperti itu kita harus bertekat dengan sungguh-sungguh. (nilai kerja keras)
BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.
KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas),
Kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Kebudayaan India terutama masuk dari penyebaran agama Hindu dan Buddha di
27
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani) 2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. tidak menyuap (jujur) c. tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum:
NILAI ACUAN KOMITMEN:Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS:bersih hati, tulus hati.
MODEL INTEGRASI Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk. Budaya merupakan warisan dari nenek moyang kita, oleh karena itu dengan penuh tanggung jawab, dengan komitmen yang tinggi, dan rasa kebersamaan, kita mempunyai kewajiban untuk tetap menjunjung tinggi dan melestarikannya. Globalisasi memengaruhi hampir semua bidang yang ada di masyarakat, termasuk di antaranya bidang sosial budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai berkaitan dengan apa yang terdapat dalam alam pikiran. Tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian yang merupakan bagian dari kebudayaan.
SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).
Oleh karena itu, sebagai generasi muda kita harus berhati-hati dan waspada dalam menyikapi globalisasi jangan sampai kita hanyut oleh pengaruh-pengaruh globalisasi. Kita harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi, sportif, tidak bergaya hidup mewah (sederhana).
TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima
Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia. Awal mula dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini.
BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman.
28
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR a. tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan(tanggung jawab) f. tidak melakukan perusakan terhadap barang / fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) h. tidak menyalahi/
NILAI ACUAN resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.
MODEL INTEGRASI Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. Sebagai suatu bangsa kita juga harus berhubungan dengan bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda. Dengan adanya kerja sama antara negara-negara di dunia maka tidak menutup kemungkinan budaya asing akan masuk ke bangsa Indonesia. Namun, tidak semua budaya asing dapat masuk ke Indonesia, karena masuknya budaya asing harus melewati penyaringan yang ketat. Penyaringan budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah dengan didasarkan pada cirri khas kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Jika budaya itu sesuai dengan budaya bangsa kita, silakan diterima. Namun, jika budaya itu tidak sesuai dengan budaya kita jangan diterima. (dimensi sosiologi)
29
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR
NILAI ACUAN
MODEL INTEGRASI
melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab). 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya
IV/2
1 Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b, Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani) 2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan
KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas), KOMITMEN:Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS:bersih hati, tulus hati.
Globalisasi berkembang sangat cepat dan sudah melanda keseluruh dunia. Globalisasi sangat memengaruhi tingkah laku kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa menolak pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Apabila bangsa Indonesia menolak, maka bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dalam pergaulan antarbangsa di dunia dan menjadi bangsa yang terbelakang. Namun, kita juga tidak boleh menerima segala hal yang berasal dari luar sebagai sesuatu yang baik bagi bangsa Indonesia. Kita harus bisa lebih selektif dan kritis terhadap pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Pengaruh yang masuk akibat globalisasi ada yang berpengaruh positif, tetapi ada pula yang berpengaruh negatif. Pengaruh globalisasi yang positif berarti telah disaring oleh Pancasila, sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengaruh yang positif juga dapat membawa kemajuan suatu bangsa. Sedangkan pengaruh negatif dari globalisasi berarti tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga tidak perlu kita terapkan melainkan harus kita hindarkan, karena dapat merusak bahkan membawa pengaruh yang lebih buruk bagi
30
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR
NILAI ACUAN
MODEL INTEGRASI
secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. tidak menyuap (jujur) c. tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab)
BERBAGI: membagi sesuatu bersama, perkembangan bangsa. membagi diri, saling memberi Meskipun globalisasi terus berjalan kita tidak pengalaman. harus selalu mengikuti. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak Untuk dapat menyikapi globalisasi yang terus (tetap pendirian, tetap memegang berkembang dengan pesat adalah dengan keadilan). membentengi diri kita yaitu dengan agama.
4. Hukum: a. tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur)
Contoh budaya asing yang harus kita tolak antara lain gaya hidup berhura-hura (hedonistik) sikap atheis (tidak mengakui Tuhan), berpakaian yang sangat terbuka, individualistik, mabuk-mabukan, dan berjudi. Sebaliknya, terhadap budaya asing yang positif kita harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sikap etos kerja yang tinggi, menghargai waktu, dan menepati janji.
TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada
Dengan agama kita dapat mengendalikan diri kita dari segala pengaruh. Dengan hal-hal tersebut diharapkan kita dapat menyikapi dampak negatif dari globalisasi.
Sebagai anggota masyarakat mau tidak mau tidak akan mengalami dampak dari globalisasi. Dampak yang kita alami dapat berupa dampak positif dapat pula bersifat negatif. Kuncinya terletak bagaimana kita menyikapi, apakah kita punya prinsip dalam hidup atau kita akan hanyut mengikuti arus globalisasi. Yang bagus adalah kita tetap mempunyai jati diri sebagai bangsa. (dimensi sosial)
31
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
KLS/ SMT
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DIMENSI DAN INDIKATOR e. tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan(tanggung jawab) f. tidak melakukan perusakan terhadap barang / fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) h. tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab).
NILAI ACUAN
MODEL INTEGRASI
kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.
32
B. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SILABUS CONTOH INTEGRASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SILABUS SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) Satuan Pendidikan : Mata Pelajaran : Kelas : Semester :
SD Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan IV (empat) I (satu)
Standar Kompetensi: Memahami Sistem Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kecamatan KOMPETENSI DASAR 1.1. Mengenal lembagalembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan.
INDIKATOR
MATERI PEMBELAJARAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Mengidentifikasi lembaga Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan kecamatan. 2. Menjelaskan perbedaan Pemerintahan Desa dan kelurahan. 3. Menjelaskan perbedaan tugas dan wewenang Pemerintahan Desa/ kelurahan dan kecamatan. 4. Menjelaskan tata cara pemilihan Kepala Desa. 5. Mengidentifikasi praktikpraktik negatif di dalam pemilihan Kepala Desa (politik uang/sogok/beli
1. Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemerintahan Kecamatan 2. Perbedaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 3. Tugas dan wewenang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 4. Tata cara Pemilihan Kepala Desa. 5. Contoh-contoh praktikpraktik negatif dalam pemilihan kepala desa. (Misalnya politik uang / sogok/ beli suara).
1. Mencatat dan merangkum arti Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan. 2. Mengkaji dari berbagai sumber mengenai lembaga- lembaga dalam susunan pemerintahan desa. 3. Mengkaji dari berbagai sumber mengenai lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kelurahan 4. Mengkaji dari berbagai sumber mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa. 5. Berdiskusi mengenai apa
PENILAIAN 1. Penilaian Proses.
ALOKASI WAKTU 161. JP @ 35 menit
Non tes Sikap dalam bentuk skala sikap 2. Penilaian Hasil Tes tertulis bentuk uraian.
2.
SUMBER/ BAHAN/ ALAT
1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas IV, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 2. Prayogo Bestari, Ati Sumiati, 2008, Menjadi Warga Negara yang Baik, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas IV, Jakarta, Departemen Pedidikan Nasional.
33
suara. 6. Menunjukkan contoh sikap komitmen, konsekuen, tanggung jawab, adil, disiplin, dan jujur dalam menjalankan pemerintahan desa.
6.Contoh sikap komitmen, konsekuen, tanggung jawab, adil, disiplin, dan jujur dalam menjalankan pemerintahan desa.
yang akan terjadi jika pemilihan kepala Desa terjadi politik uang. 6. Berdiskusi bagaimana seharusnya Pemerintah Desa menjalankan fungsinya (komitmen, konsekuen, tanggung jawab, adil, disiplin, jujur)
3.
3.Berbagai kasus dari Koran, majalah, buku
Standar Kompetensi: 2.Memahami Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota, Provinsi KOMPETENSI DASAR 2.1 Mengenal lembagalembaga dalam susunan pemerintahan Kabupaten, Kota, Provinsi
INDIKATOR
MATERI PEMBELAJARAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN
1. Menyebutkan nama Kecamatan yang ada di tempat tinggal peserta didik 2. Menyebut nama bupati/wali kota setempat. 3. Menyebutkan fungsi dari lembaga Legislatif, Eksekutif di Kabupaten/Kota 4. Menyebutkan fungsi lembaga Legislatif dan Eksekutif di Provinsi. 5. Menjelaskan tatacara pemilihan Bupati/Wabup, Walikota/Wawali, dan gubernur/wagub. 6. Mengidentifikasi kasus-
1. Nama-nama kecamatan yang ada di tempat tinggal peserta didik. 2. Nama bupai/walikota setempat. 3. Fungsi lembaga legislatif dan eksekutif Kabupaten/Kota, dan Propinsi. 4. Fungsi lembaga ekskutif dan legislatif di kabupaten/provinsi. 5. Tatacara pemilihan Bupati/Wabub, Walikota/Wagub. 6. Kasus-kasus yang mungkin muncul di dalam pemilihan Bupati/Wabup,
1. Mencatat dan menyebutkan nama-nama kecamatan di tempat tinggal pesert a didik. 2. Mencatat dan menyebutkan nama bupati/walikota setempat. 3. Mengkaji dari berbagai sumber mengenai lembagalembaga dalam susunan pemerintahan Kabupaten, Kota, 4. Mengkaji dari berbagai sumber mengenai lembagalembaga dalam susunan pemerintahan Provinsi 5. Mengkaji dari berbagai sumber mengenai pemilihan Bupati dan Wabup, Walikota dan Wakil Walikota,
PENILAIAN 1. Penilaian Proses Non tes skala sikap 2. Penilaian Hasil Tes bentuk uraian.
ALOKASI WAKTU 16 JP @ 35 menit
SUMBER/ BAHAN/ ALAT 1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarga-negaraan Untuk SD/MI Kelas IV, Departemen Pendidikan Nasional 2. Prayogo Bestari, Ati Sumiati, 2008, Menjadi Warga Negara yang Baik, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas IV, Jakarta, Departemen Pedidikan Nasional. 3. Berbagai kasus dari Koran, majalah, buku
34
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR
MATERI PEMBELAJARAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN
kasus negatif yang mungkin muncul di dalam pemilihan Bupati/Wabup, Walikota/Wawali, Gubernur/ Wagub (mis politik uang, sogok, beli suara 7. Menunjukkan contoh sikap jujur, tanggung jawab, komitmen, adil, dan disiplin dalam menjalankan pemerintahan.
Walikota/Wawali, Gubernur/Wagub. 7. Contoh sikap jujur dalam menjalankan roda pemerintahan.
Gubernur dan Wakil Gubernur. 6. Berdiskusi mengenai apa yang akan terjadi jika pemilihan Bupati/Wabup, Walikota/Wawali, dan Gubernur/Wagub terjadi politik uang/sogok/beli suara 7. Berdiskusi bagaimana seharusnya Pemerintah Kabupaten, Kota, Provinsi menjalankan fungsinya(komitmen, konsekuen, tanggungjawab, adil, disiplin, jujur)
PENILAIAN
ALOKASI WAKTU
SUMBER/ BAHAN/ ALAT .
35
Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Semester Alokasi Waktu
: : : :
Standar Kompetensi
: 3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat
Kompetensi Dasar 3.1 Mengenal lembagalembaga Negara dalam susunan Pemerintahan tingkat pusat, seperti, MPR, DPR. Presiden, MA , MK dan BPK, dll.
Sekolah Dasar Pendidikan Kewarganegaraan IV/II 4 x 35 menit Indikator
1. Meneyebutkan lembaga-lembaga negara tingkat pusat. 2. Menjelaskan tentang wewenang ,tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan pusat. 3. Menunjukkan contoh sikap jujur dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pejabat tingkat pusat.
Materi Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
1. Lembaga pemerintahan tingkat pusat. 2. Wewenang ,tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan pusat. 3. Contoh sikap jujur dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pejabat tingkat pusat.
1. Mencari dari berbagai sumber tentang lembaga-lembaga negara tingkat pusat. 2. Mengidentifikasi dan mendiskusikan wewenang tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintah pusat. 3. Mendiskusikan contoh sikap jujur dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pejabat tingkat pusat.
Penilaian
Alokasi Waktu
1. Penilaian Proses
4 JP @ 35 menit
Sikap dalam bentuk skala sikap. 2. Penilaian hasil a. Tes bentuk Pilihan Ganda. b. Tes bentuk uraian
Sumber/Bahan/Alat 1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas IV, Departemen Pendidikan Nasional 2. Prayogo Bestari, Ati Sumiati, 2008, Menjadi Warga Negara yang Baik, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas IV, Jakarta, Departemen Pedidikan Nasional. 3. UU No. 10 Tahun 2008. 4. Berbagai kasus dari Koran, majalah, buku
36
Standar Kompetensi
: 4. Menunjukan sikap terhadap Globalisasi di lingkungannya
Kompetensi Dasar
Indikator
4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh Globalisasi di lingkungannya
1. Menjelaskan pengertian globalisasi 2. Menjelaskan pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar. 3. Menyebutkan pengaruh positif dan negatif akibat globalisasi di masyarakat. 4. Menunjukkan contoh sikap percaya diri dan mandiri dalam menghadapi globalisasi.
Materi pembelajaran 1. Pengertian globalisasi 2. Pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar. 3. Pengaruh positif dan negatif akibat globalisasi di masyarakat. 4. Contoh sikap percaya diri dan mandiri dalam menyikapi globalisasi.
Kegiatan Pembelajaran 1. Menggali informasi tentang pengertian globalisasi dari berbagai sumber.(dari buku, internet, dll) 2. Mendiskusikan pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar. 3. Mendiskusikan pengaruh positif dan negatif globalisasi di masyarakat. 4. Mendiskusikan contoh sikap percaya diri dan mandiri dalam menyikapi globalisasi.
Penilaian 1. Penilaian Proses Sikap dalam bentuk skala sikap. 2. Penilaian hasil a. Tes bentuk Pilihan Ganda. b. Tes bentuk uraian .
Alokasi Waktu 4 JP @ 35 menit
Sumber/Bahan/ Alat 1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas IV, Departemen Pendidikan Nasional 2. Prayogo Bestari, Ati Sumiati, 2008, Menjadi Warga Negara yang Baik, Pendidikan Kewarganega raan SD/MI Kelas IV, Jakarta, Departemen Pedidikan Nasional. 3. UU No. 10 Tahun 2008.
37
Kompetensi Dasar
Indikator
4.2 Mengidentifi- 1. Menjelaskan kasi jenis bermacam-macam budaya budaya daerah Indonesia Indonesia. yang pernah ditampilkan 2. Menjelaskan budaya dalam misi daerah yang kebudayaan ditampilkan dalam Internasional. misi kebudayaan internasional. 3. Menunjukkan contoh sikap percaya diri terhadap kebudayaan Indonesia dalam kancah internasional.
Materi pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
1. Contoh bermacam-macam budaya Indonesia. 2. Contoh budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi internasional. 3. Contoh sikap percaya diri dalam mengakui budaya Indonesia dalam kancah internasional.
1. Menggali informasi tentang budaya daerah Indonesia dari berbagai sumber.(dari buku, internet, dll) 2. Mengidentifikasi dan mendiskusikan contoh budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi internasioanl. 3. Mengidentifikasi dan mendiskusikan tentang contoh sikap percaya diri dalam mengakui budaya Indonesia dalam kancah internasional.
Penilaian
1. Penilaian Proses Sikap dalam bentuk skala sikap 2. Penilaian Hasil Tes bentuk Pilihan Ganda. Tes bentuk uraian Pemberian Tugas
Alokasi Waktu
4 JP @ 35 menit
Sumber/Bahan/ Alat 4. Berbagai kasus dari Koran, majalah, buku 1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas IV, Departemen Pendidikan Nasional 2. Prayogo Bestari, Ati Sumiati, 2008, Menjadi Warga Negara yang Baik, Pendidikan Kewarganega raan SD/MI Kelas IV, Jakarta, Departemen Pedidikan
38
Kompetensi Dasar
Indikator
Materi pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber/Bahan/ Alat Nasional. 3. UUD 1945 4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Jakarta, 18 Juli 2011 Penyusun, Tim PKn SD
39
C. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) CONTOH 1 INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA RPP SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI)
Satuan Pendidikan
: SD Indonesia
Mata Pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/ Semester
: IV/ I
Jumlah Pertemuan
: 1 X (2 X 35 menit)
I. Standar Kompetensi : 1. Memahami sistem Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kecamatan II. Kompetensi Dasar
: 1.1
Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan.
III. Indikator Pencapaian Kompetensi: 1. Menyebutkan perangkat desa. 2. Menguraikan tata cara pemilihan kepala desa. 3. Menunjukkan kerawanan yang ada di dalam pemilihan kepala desa. 4. Menceritakan salah satu contoh kerawanan yang mungkin terjadi dalam pemilihan kepala desa. 5. Menunjukkan ciri-ciri kepala desa yang baik. 6. Menunjukkan contoh sikap jujur dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. IV. Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan pembelajaran dengan ekspositori, eksplorasi, elaborasi dan konformasi, peserta didik dapat: 1. Menyebutkan perangkat desa. 2. Menguraikan tata cara pemilihan kepala desa. 3. Menunjukkan kerawanan yang ada di dalam pemilihan kepala desa. 4. Menunjukkan ciri-ciri kepala desa yang baik. 5. Menyimulasikan pemilihan kepala desa di dalam kelas. 6. Menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.
40
V. Materi Ajar: 1.
Perangkat desa
2.
Tata cara pemilihan kepala desa
3.
Kerawanan pemilihan kepala desa.
4.
Ciri-ciri kepala desa yang baik.
5.
Contoh nilai-nilai dalam pemilihan kepala desa.
6.
Contoh sikap jujur dalam pemilihan kepala desa serta dalam kehidupan sehari-hari.
Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Materi Ajar: Penyebutan desa di Indonesia pada setiap daerah berbeda-beda.
Ada yang
menyebutnya "Nagari", seperti di Sumatera Barat, "Gampong"di Nanggroe Aceh Darussalam, "Lembang" di Sulawesi Selatan,"Kampung" di Kalimantan Selatan dan Papua, dan "Negeri" di Maluku. Di Jawa sebutan yang digunakan adalah Desa. Namun, ciri khas suatu desa tidak hilang. Siapakah yang menjalankan pemerintahan di desa? Desa merupakan bagian dari sebuah kecamatan. Salah satu lembaga yang ada di dalam pemerintahan desa adalah Kepala Desa (Lurah). Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk di desa tersebut. Syarat dan tata cara pemilihannya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desa ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun 2005. Kepala desa bukanlah seorang pegawai negeri sipil. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu ia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan calon kepala desa. Di dalam pemilihan calon kepala desa ini dapat timbul kerawanan, terutama kerawanan dalam bentuk politik uang (aspek politik). Jika ini yang terjadi, maka calon yang banyak uangnyalah yang jadi, dan ini belum tentu mempunyai kemampuan untuk memimpin. Dan ketika sudah jadi, karena sudah banyak mengeluarkan uang, maka kemungkinan di dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa tidak mendahulukan kepentingan rakyat, tetapi bisa jadi memikirkan kepentingannya sendiri, misalnya dalam
bentuk usaha bagaimana
caranya agar segera mengembalikan modal yang telah dikeluarkan, akhirnya bertindak tidak jujur, tidak adil, tidak peduli.
41
Bisa jadi, kepala desa yang dipilih dengan menggunakan politik uang tersebut, setelah jadi nantinya akan membuat kebijakan yang akan menguntungkan dirinya sendiri, misalnya dengan cara menaikkan tarif harga tanah yang ada di wilayah desanya sehingga biaya untuk jual beli tanah tersebut menjadi tinggi, dan ini bisa masuk ke kantong pribadi kepala desa. Usaha menguntungkan diri sendiri juga bisa dalam bentuk pembuatan peraturan desa. Karena peraturan desa dibentuk atas dasar persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, maka kepala desa dapat saja melakukan kolusi dengan anggota-anggota BPD, yang dan kolusi ini dapat menghasilkan peraturan desa yang menguntungkan kepala desa. Untuk itulah, mestinya para penduduk yang telah memiliki hak pilihnya, di dalam menentukan pilihannya benar-benar mempertimbangkan kemampuan calon, serta kepedulian calon di dalam memperjuangkan nasib para penduduk desanya. VI. Alokasi waktu: 2 X 35 menit. VII. Metode Pembelajaran Pendekatan pembelajaran aktif dengan menggunakan metode: 1. Tanya jawab 2. Diskusi 3. Simulasi 4. Penugasan 5. Pengamatan VIII. Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A. Pendahuluan (10 Menit)
Aktivitas Peserta didik/Guru
1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam 2. Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan pengecekan kehadiran peserta didik, kegiatan piket dan kebersihan kelas. Guru menanyakan siapa yang tidak melaksanakan piket hari ini? Mengapa? dst. 3. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 4. Apersepsi: Guru menanyakan materi pembelajaran minggu yang lalu, yang terkait dengan materi pembelajaran minggu ini.
B. Inti (50 Menit)
1. Eksplorasi a. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. b. Masing-masing kelompok diminta berdiskusi untuk menemukan hal-hal
42
Tahap Kegiatan
Aktivitas Peserta didik/Guru yang terkait dengan pemilihan kepala desa, termasuk hal-hal yang ada kaitannya dengan korupsi. Selain itu peserta didik juga mensimulasikan tentang pemilihan kepala desa. c. kelas diminta untuk mensimulasikan cara-cara pemilihan kepala desa. 2. Elaborasi dan Konfirmasi a. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, dan kelompok lain menanggapi. b. Guru mengklarifikasi apabila timbul permasalahan dan melakukan pelurusan c. Guru memberikan penjelasan dengan penegasan nilai- nilai Antikorupsi yang ada di dalam proses pemilihan kepala desa, proses penyusunan peraturan desa. d. Guru bersama peserta didik membuat rangkuman.
C. Penutup
1. Guru menyimpulkan kembali tentang inti pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Evaluasi: Tanya jawab secara lisan 3. Refleksi: Bertanya tentang kekurangan pembelajaran hari ini. 4. Tindak lanjut: Menyuruh peserta didik mempelajari pendidikan antikorupsi. 5. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam
(10 Menit)
IX. Penilaian 1. Penilaian Proses a. Format Penilaian Diskusi Petunjuk: Diskusikan soal/materi dalam kompetensi dasar 1 secara kelompok dengan temanmu, selanjutnya buatlah laporan secara tertulis! INSTRUMEN PENILAIAN AFEKTIF ”DISKUSI KELOMPOK” Indikator Perilaku yang dinilai No
1
Nama peserta didik Sulastri
Tang Jawab
Kerja sama
Kedisiplinan dalam diskusi
4
4
3
Kesopanan
Menghargai pendapat teman
Kejujura n
3
3
3
Jumlah Skor
20
Keterangan: Indikator 1
Sangat bertanggung jawab Bertanggung jawab Kurang bertangg jawab Tidak bertanggung jawab
skor 4 skor 3 skor 2 skor 1
43
Indikator 2 Selalu bekerja sama Bekerjsama Kurang bekerja sama Tidak mau bekerjsama
skor 4 skor 3 skor 2 skor 1
Indikator 3 Sangat disiplin dlm diskusi Disiplin dalam berdiskusi Kurang disiplin dalam berdiskusi Tidak disiplin dlm bekerja sama
skor 4 skor 3 skor 2 skor 1, dst.
Jumlah skor maksimum seluruh indikator perilaku
= 4 X 6 = 24
Jumlah skor minimum seluruh indikator perilaku = 1 X 6 = 6 Nilai ideal = 100 Misalnya Sulastri, jumlah skor = 20, maka nilai afektif diperoleh Sulastri adalah: 20 X 100 83,33 24
Untuk memperoleh generalisasi gambaran perilaku Sandra, maka digunakan penggolongan atau menggunakan kelas interval, misal: 90 - 100
= A (sangat baik)
80 - 89
= B (baik)
70 - 79
= C (cukup baik)
60 - 69
= D (kurang baik).
Dari hasil penilaian tersebut disimpulkan Sandra tergolong: Baik b.
Format Penilaian Presentasi Petunjuk: Presentasikan hasil diskusi yang telah kalian susun, kelompok lain memperhatikan, menanggapi dan menanyakan materi yang dibahas. INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK PRESENTASI/DEMONSTRASI Indikator Perilaku yang dinilai
No
Nama peserta Komunikasi didik Rasional Responsif Lisan
Kerja sama
Pengelolaan Emosi
Menghargai pendapat teman
Jml Nilai
44
Keterangan: Indikator 1 Sangat rasional Rasional skor 3 Kurang rasional skor 2 Tidak rasional skor 1 Indikator 2 Komunikasi lisan sangat baik Komunikasi lisan baik skor 3 Komunikasi lisan kurang skor 2 Komunikasi lisan kurang baik skor 1 Indikator 3 Sangat bersemangat Bersemangat skor 3 Kurang bersemangat Tidak bersemangat
skor 4
skor 4
skor 4
skor 2 skor 1, dst.
Misalnya Dinda jumlah skor = 20, maka nilai afektif diperoleh Dinda adalah: 20 X 100 83,33 24
Untuk mememperoleh generalisasi gambaran praktik Dudi, maka digunakan pengkatagorian atau menggunakan kelas interval, misal: 90 - 100 = A (sangat baik) 80 - 89
= B (baik)
70 - 79
= C (cukup baik)
60 - 69
= D (kurang baik).
Dari hasil penilaian tersebut disimpulkan Dinda tergolong: Baik c. Format Penilaian Sikap dalm Presentasi Petunjuk: a. Amatilah perilaku temanmu dengan cemat pada waktu melakukan diskusi kelompok. b. Berilah tanda () pada kolom yang sesuai (ya atau tidak) berdasarkan hasil pengamatanmu! c. Serahkan hasil pengamatan kepada ibu guru PKn mu!
45
Daftar Periksa Pengamatan Sikap Diskusi Kelompok Mata Pelajaran: Pendidikan Kewarganegaraan Nama peserta didik yang diamati : …………………….No. Absen: ..... kelas … No
Muncul/ dilakukan
Perilaku / sikap
Ya
1.
Memberi kesempatan teman untuk menyampaikan pendapat
2.
Memotong pembicaraan teman lain
3.
Menyampaikan pendapat dengan jelas
4.
Mau menerima pendapat teman
5.
Mau menerima kritik dari teman
6.
Memaksa teman untuk menerima pendapatnya
7.
Menyanggah pendapat teman dengan sopan
8.
Mau mengakui kalau pendapatnya salah
9.
Menerima kesepakatan hasil diskusi
10.
Memberikan argumentasi berdasarkan keilmuan dan atau realita
Tidak
.............. , ........................., Nama dan Tanda Tangan pengamat
......................................... Penskoran : 1. Setiap nomor apabila dijawab ”ya” mendapat nilai 10 kecuali nomor 2 dan 6. 2. Nomor 2 dan 6 apabila dijawab ”ya” mendapat nilai 0, dan apabila dijawab ”tidak” mendapat nilai 10 3. Jumlah nilai maksimal adalah 100.
2. Penilaian Hasil Tes tertulis bentuk uraian 1. Sebutkan apa saja yang termasuk perangkat desa! 2. Uraikan secara singkat tatacara pemilihan kepala desa! 3. Cobalah tunjukkan kerawanan yang mungkin terjadi di dalam pemilihan kepala desa! 46
4. Jelaskan bagaimana ciri-ciri kepala desa yang baik! 5. Jelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam proses pemilihan kepala desa! Pedoman Penskoran: 1. Bila jawaban tiap soal sangat sempurna diberi skor 4 2. Bila jawaban sempurna diberi skor 3 3. Bila kurang sempurna diberi skor 2 4. Bila tidak sempurna diberi skor 1 5. Skor maksimum tiap soal = 4 X 5 soal = 20 6. Skor minimum tiap soal jika dijawab= 1 X 5 = 5 7. Nilai ideal = 100 8. Nilai =
Jumlah peroleh anskor X nilai ideal Jumlah skor maksimum
X. Sumber Belajar: 1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas IV, Departemen Pendidikan Nasional 2. Prayogo Bestari, Ati Sumiati, 2008, Menjadi Warga Negara yang Baik, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas IV, Jakarta, Departemen Pedidikan Nasional. 3. Internet (situs-situs tentang contoh pengambilan keputusan bersama). 4. UUD 1945 5. UU No. 10 Tahun 2008 tentang .................. 6. Berbagai kasus dari Koran, majalah, dan buku
............................,................2011 Mengetahui, Kepala Sekolah
Guru PKn Kelas IV
_________________
_________________
47
CONTOH 2 PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan
: SD Indonesia
Mata Pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas
: IV (Empat)
Semester
: II (Dua)
Jumlah Pertemuan
: 2 X (4 X 35 menit)
I. Standar Kompetensi :
3. Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat
II. Kompetensi Dasar
3.1. Mengenal lembaga-lembaga Negara dalam susunan
:
Pemerintahan tingkat pusat, seperti, MPR, DPR. Presiden, MA , MK dan BPK. III. Indikator Pencapaian Kompetensi: 1. Mengidentifikasi lembaga-lembaga negara. 2. Mengidentifikasi organisasi pemerintah tingkat pusat. 3. Menjelaskan bentuk pemerintahan. 4. Menjelaskan sistem pemerintahan. 5. Mengidenfikasi tugas dan wewenang MPR. 6. Menjelaskan tugas dan wewenang DPR 7. Menjelaskan kewajiban dan hak Presiden. 8. Menunjukkan contoh sikap jujur, adil, dan rela berkorban dalam menjalankan roda pemerintahan. IV. Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, peserta didik dapat/mampu: 1. Menyebutkan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat. 2. Mengidentifikasi organisasi pemerintah tingkat pusat. 3. Menjelaskan bentuk pemerintahan. 4. Menjelaskan sistem pemerintahan. 5. Mengidenfikasi tugas dan wewenang MPR. 6. Menjelaskan tugas dan wewenang DPR 7. Menjelaskan kewajiban dan hak Presiden.
48
8. Menerapkan sikap jujur, adil, dan rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. V. Materi Ajar: 1. Lembaga- lembaga negara. 2. Lembaga pemerintahan tingkat pusat. 3. Bentuk pemerintahan 4. Sistem pemerintahan 5. Tugas dan wewenang MPR. 6. Tugas dan wewenang DPR. 7. Kewajiban dan hak presiden 8. Contoh sikap jujur, adil, dan rela berkorban. Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Materi Ajar: Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya berbagai lembaga negara. Salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia adalah presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan di Indonesia. Sejak reformasi, presiden di negara kita dipilih langsung oleh rakyat. Seorang presiden bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan harus didasarkan pada kepentingan umum/bersama bukan mengutamakan ambisi pribadi atau kelompok tertentu. (dimensi politik) Setiap negara mempunyai bentuk dan sistem pemerintahan sendiri-sendiri. Ada yang berbentuk kerajaan dan ada pula yang berbentuk republik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan sistem pemerintahan suatu negara disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Untuk menyelenggarakannya, dibentuklah lembaga negara di Indonesia. Lembaga negara itu dalam membuat
kebijakan/aturan tidak boleh
deskriminasi, harus adil dan dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan. (dimensi hukum dan sosiologi) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
49
DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena begitu banyak tugas dan fungsi DPR, maka dalam menjalankan tugasnya DPR harus disiplin, jujur, adil, dan tanggung jawab, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar membawa kemakmuran rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan Umum. Tugas dan wewenang DPR antara lain: 1. Membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam membuat undang-undang harus memperhatikan kepentingan umum. Karena undang-undang itu sendiri akan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat umum. (dimensi politik) 2. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Ketika memilih, DPR harus benar-benar selektif, artinya memilih orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi, jujur, ahli bidangnya, tidak boleh KKN. (dimensi ekonomi, hukum, sosiologi) 3. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian
anggota Komisi Yudisial. 4. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi. Semua yang dilakukan oleh DPR harus benar-benar jujur, sportif, adil, dan tanggung jawab, sehingga tidak merugikan kepentingan umum VI. Alokasi waktu Pertemuan Pertama: 2 x 35 menit Pertemuan Kedua:
2 x 35 menit
VII. Metode Pembelajaran Strategi: Cooperative Learning technique, Think Paire and share
dengan metode
Pembelajaran: 1. Penugasan 2. Diskusi 3. Tanya jawab 4. Kerja kelompok (Group Assignment/work)
50
VIII. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama Tahap Kegiatan A. Pendahuluan (10 Menit)
B. Inti (55 Menit)
C. Penutup (5 Menit)
Aktivitas Peserta didik/Guru 1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 2. Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan pengecekan kehadiran peserta didik. 3. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran hari ini. 4. Guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali pelajaran yang lalu. 1. Eksplorasi a. Peserta didik dibagi dalam bentuk berpasang-pasangan kemudian diminta untuk membaca dan mengamati gambar serta lembar informasi yang disediakan oleh guru (terlampir). b. Setiap pasangan belajar diberi tugas untuk membahas berikut ini: 1) Mengidentifikasi lembaga negara di tingkat pusat. 2) Wewenang lembaga-lembaga negara di tingkat pusat. 3) Tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan di tingkat pusat. 4) Tunjukkan contoh perilaku yang harus dilaksanakan bagi para pejabat yang melaksanakan tugas. 5) Tunjukkan contoh perilaku yang harus dihindari karena termasuk perbuatan korupsi dan bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. 2. Elaborasi Setiap pasangan belajar selesai memecahkan dan pembahasan permasalahan diminta untuk mencari pasangan belajar yang lain, sehingga terbentuk kelompok kecil @ 4 orang dan ditugasi untuk saling berbagi pendapat/curah pendapat (sharing) dari hasil pemecahan masalah. 3. Konfirmasi a. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kelompok lain menanggapi hasil presentasi tersebut. b. Guru mengklarifikasi dan meluruskan jika terjadi kesalahpahaman c. Guru mengajukan pertanyaan, “Apakah ada yang belum dipahami peserta didik?” d. Guru bersama peserta didik membuat rangkuman hasil belajar.. 1. Guru menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari 2. Peserta didik diberi tugas untuk mencari sumber tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab lembaga negara tingkat pusat dari masmedia dan berbagai sumber. 3. Tindak lanjut 4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam
51
Pertemuan Kedua Tahap Kegiatan A. Pendahuluan (10 Menit)
B. Inti (55 Menit)
C. Penutup (5 Menit)
Aktivitas Peserta didik/Guru 1. Guru membuka pelajaran dengan salam 2. Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan pengecekan kehadiran peserta didik 3. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran hari ini. 4. Guru menanyakan hasil pekerjaan yang ditugaskan minggu lalu
Elaborasi dan Konfirmasi Berdasarkan tugas minggu lalu, maka guru: 1. Meminta supaya tugas dikumpulkan 2. Membentuk kelompok @ 4 orang dan ditugasi untuk mendiskusikan hasil tugas minggu lalu 3. Setiap kelompok secara musyawarah menyepakati tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara di tingkat pusat. 4. Setiap kelompok memaparkan tugas dan wewenang satu lembaga negara di tingkat pusat. 5. Kelompok lain diperbolehkan memberikan komentar, pertanyaan maupun saran kepada kelompok yang tampil 6. Guru memberikan penjelasan dan pelurusan 7. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan hasil belajar.
1. Guru menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. 2. Peserta didik mengingatkan agar peserta didik belajar dengan baik untuk menghadapi ulangan pada pertemuan selanjutnya. 3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam
IX. Penilaian (secara lengkap dalam lampiran): 1. Penilaian Proses Skala sikap Perbuatan 2. Penilaian Hasil Pilihan Ganda Uraian Pemberian tugas X. Sumber Belajar: 1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas IV,
Departemen Pendidikan Nasional 52
2. Prayogo Bestari, Ati Sumiati, 2008, Menjadi Warga Negara yang Baik, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas IV, Jakarta, Departemen Pedidikan Nasional. 3. UUD 1945
4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 5. Gambar contoh situasi pemilihan kepala desa. 6. Lembar Informasi ............................,................2011
Mengetahui
Guru PKn Kelas VI
Kepala Sekolah _______________
_________________
53
INSTRUMEN PENILAIAN A. Penilaian Proses Penilaian sikap. Berilah tanda contreng ( ) pada indikator sikap berikut ini! No
Pernyataan
1.
Meneladani semangat juang para pejabat negara yang melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab.
2.
Meneladani para pembuat mengedepankan kepentingan pribadi/golongan
3.
Bangga mempunyai presiden yang mempunyai pendirian teguh, jujur, dan bertanggung jawab.
4.
Ambisi pribadi bertentangan dengan nilai kebersamaan, oleh karena itu perlu dicontoh demi kesuksesan pribadi.
5.
Tidak menepati waktu, termasuk bentuk tindakan korupsi waktu, karena berakibat merugikan diri sendiri dan orang lain.
6.
Rela berkorban baik tenaga, waktu, maupun pemikiran, dalam memberikan masukan merupakan perbuatan yang tidak perlu ditiru, karena membiasakan orang tidak bertanggung jawab..
Indikator sikap 1
2
3
4
undang-undang yang selalu umum di atas kepentingan
Pedoman Penskoran: Mencontreng angka 1 = sangat tidak setuju Mencontreng angka 2 = kurang setuju Mencontreng angka 3 = setuju Mencontreng angka 4 = sangat setuju Skor maksimum seluruh soal sikap = 4 X 6 item = 24 Skor minimum seluruh soal sikap
= 1 X 6 = 6.
Kriteria Sikap: 86 – 100 = sangat baik. 76 – 85 = baik 66 – 7
= cukup.
≤ 65
= jelek
54
B. Penialaan Hasil .
Tes tertulis bentuk uraian. 1. Sebutkan 5 contoh lembaga-lembaga negara di tingkat pusat! 2. Sebutkan unsur-unsur organisasi tingkat pusat! 3. Jelaskan bentukbentuk pemerintahan yang kamu kenal! 4. Jelaskan sistem pemerintahan di negara kita! 5. Uraikan tugas dan wewenang MPR! 6. Identifikasi tugas dan wewenang DPR! 7. Jelaskan kewajiban dan hak presiden! 8. Sebutkan kewenangan MA! 9. Sebutkan sikap yang harus dicontoh dari para pejabat dalam membuat dan melaksanakan peraturan. 10. Siapakah
yang
mempunyai
legislasi
anggaran
dan
pengawasan
dalam
pemerintahan kita? Pedoman Penskoran: 1. Bila jawaban sangat sempurna diberi skor 4 2. Bila jawaban sempurna diberi skor 3 3. Bila jawaban kurang sempurna diberi skor 2 4. Bila jawaban tidak sempurna diberi skor 1 Skor maksimum seluruh soal sikap = 4 X 10 item = 40 Skor minimum seluruh soal sikap 1 X 10 = 1l0 Nilai =
Jumlah perolehan skor X nilai ideal Jumlah skor maksimum
Nilai ideal = 100
55
LEMBAR INFORMASI Gambar dan Lembar Informasi
Gedung MPR/DPR Republik Indonesia di Senayan Jakarta
Presiden RI Periode 2004 – 2009
Gedung Mahkamah Agung RI
56
Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Lambang Badan Pemeriksa Keuangan RI
Istana Negara RI, di Jakarta Jumlah Menteri setelah Orde Baru Nama Kabinet Awal Masa Akhir Masa Pimpinan/ Jumlah Kerja Presiden Personil Reformasi Pembangunan,
21 Mei 1998 -- 26 Oktober 1999 B.J. Habibie, 37 orang
Persatuan Nasional,
26 Oktober 1999 -- 9 Agustus 2001 Abdurrahman Wahid, 36 Orang
Gotong Royong,
9 Agustus 2001-- 20 Oktober 2004, Megawati Soekarnoputri, 36 Orang
Indonesia Bersatu,
21 Oktober 2004 - Susilo Bambang Yudhoyono, 36 orang
57
BAB III PENUTUP Model
pengintegrasian
Pendidikan
Antikorupsi
pada
mata
pelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan wahana untuk membantu guru SD/MI, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut aedanya kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan strategi, pendekatan dan model-model pembelajaran inovatif dan relevan. Strategi dasar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berupa variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar kompetensi dan elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan adanya model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas.
58
DAFTAR PUSTAKA
Allan Jhonson, 2008, (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), Fajar, Arnie, 2003, Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat (Tesis) Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Laila, Najmu, 2009, Pemikir Penggerak, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lickona, Thomas, 1991, Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, New York: Bantam Books. Najib Sulhan, Tahun 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas IV, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. Prayogo Bestari, Ati Sumiati, 2008, Menjadi Warga Negara yang Baik, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas IV, Jakarta, Departemen Pedidikan Nasional. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia, Instruksi Pemberantasan Korupsi
Presiden
(Inpres)
Nomor
5/2004
tentang
Percepatan
59
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lampiran) Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas No. 24 Tahun 2006. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Schumpeter, A. Joseph.,1947, Capitalism, Socialism, and Democracy. edisi ke-2, New York : Harper. Seno Adji, Indrianto, 2009, Korupsi Sistemik, Jakarta: Kompas. Setiadi Widihastuti, Fajar Rahayuningsih, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI kelas IV, Pusat Perbukuan, Depdiknas, 2008 Soerjono Soekanto, 2008, (www.dikmenum.go.id I. 08/07/2008) Stiglitz, Josep E.,2002, Conflicts of interest in eradicating corruption. The Jakarta Post, 6. 11 November. Teten Masduki, 2006. Korupsi jalan terus, kenapa tanya?. Jakarta: Kompas. Hal. 6, 26 Januari. Transparancy International (Wikipedia, ensiklopedia bebas, 2007) Von Aleman, Ulrich, 2004. The unknown depths of political theory: the case for a multideimensional concept of corruption. Crime, Law & Social Change (42). 25-34. Williams, Robert, 1999, New concepts for old?. Third World Quarterly, Vol. 20. No. 3. Hal. 503-513.
60
