"<••
Nomor SOP
Tanggal Pembgatan Tanggal Efektif
II,, |,...iyi
wwifr
,-„..,,..
,
"WW
„,,
,,.,»,
§ekretaris Jendergl, &'$$&
OMBUPSMAN REPUBLIK INDONESIA BIRO UMUM
Disahkan oleh
BAGIAN KEUANGAN
rsi
19&>f2 2 001 PERT
Nama SOP
UNQvlAWABAN QANA UP
pasar Mykgm 1.
Uncjang-yndang 17 Tahgn .2003 tentang Kegangan Negara (Lembar Negara RI tahgn 2003 Nomor 47, Tambahan lembar Negara Nomor 4286);
2.
yndang-IJndang No 1 tahgn 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar N,egara Nomor 4355);
3.
Kepgtgsan Presiden Nomor 42 Tahgn 2002 tentang Pelaksanaan Angggran Pendapatan ejan Be.lgnja Negara sebagaimang telah digbah dengan Kepgtgsgn Presiden Repgblik Indonesia Nomor $3 Tahgn 2010);
4,
Peratgran
Presiden
Npmor
5,4
Tahgn
2010
tentang
Pengadaan BarangAiasa
Pemerintah sebagaimana telah digbah cjengan Peratgran Presiden RI Nomor 35 Tahgn 2011 &.
6.
Peratgran Menteri Kegangan Komor 134/PMK-Q6/2QQ5 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Angggrgn Pendapatan cjan, Belanja N,egara; Peratgran Menteri Kegangan N|omor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan pings Jabatan Qalam Negeri Bagi Peja(:>at Negara, Pegavyai N,egeri dan Pegavyai Tidak Tetap, sebagaimang telah beberapa kali digbah terakhir cjengan Peratgran Menteri Kegangan Nomor 07/PMK.05/2008;
7.
9-
Peratgran Menteri Kegangan Nomor 91/PMK.05/20Q7 tentang Bagan Akgn Standar (BAS); Peratgran Menteri Kegangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Ujar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peratgran" Menteri Kegangan Nomor: 64/PMK.05/2011; Peratgran Menteri Kegangan Nomor 170/PMK.Q5/2Q10 tentang Penyelesaian tagihan atas Beban APBN pada §atgan Kerja
Latar Relafcang
Qalam rangka penerbitan §grat Perintah Membayar Uang Persediaan/ Penggantian pang Persecjiaan/Tambahan yang Persediaan Satgan Kerja Qmbgdsman R| perlg dilakgkan kegiatan
penggjian atas Sgrat Permintaan Pembayaran Uang Persecjiaan/Tambahan Uang Perseejiaan. Agar kegiatan penerbitan tersebgt cjapat cjilakgkan secara efektif, efisien, cj.an tertijp administrgsi, ma,ka diperlgkan standar pelayanan lyiaksgcj dlan Tgjgan
Maksgdny'a adalah gntgk:
Maksgd
penetapan
Persecjiaan/Penggantian
Standar yang
Pelayanan
Penerbitan
Persecjiaan/Tambahan
Sgrat
Uang
Perintah
Persediaan
Membayar pgda Satgan
yang Kerja
Ombgdsman RI ada|ah sebagai pedoman bagi pelaksang pelayanan dan sebagai informasi bagi pengggna pelayanan mengenai proses penerbitan Sgrat Perintah Membayar Uang Persediaan/ Penggantian Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan Satgan Kerja Satgan Kerja Ombgdsman RI.
1 Tgjgannya acjalah gntgk: Tgjgannya adalah gntgk memperkgat sistem dan meningkatkan kinerja Bagian Kegangan dalam
pelayanan penerbitan §grat Perintah Membayar Uang Persediaan/Penggantian Uang Persediaan/Tambahgn ygng Persediaan Satgan Kerja O.mbgcjsman RI sehingga dapat mendgkgng
pelaksanaan tggas dan fgngsj gnit kerja pgcja Satgan Kerja Ombudsman RI. .
.
^
-
A. Rgang Ungkgp
1. ynit pelayanan yang
-
..••-•—-
melaksanakan
—
penerbitan Sgrat
—
-. -.
Perintah
_
Membayar
—
Uang
Persediaan/Penggantian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan adglgh Bagian Kegangan.. 2.
Pelgksgng adalah Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Penggji Pata Kegangan, Pengolah
3. 4.
Pengnggijng jawab pelaksana pelayanan acjalah Kepala Bagian Kegangan.
Data, dan Pengadministrasi Unujm I.
Sasaran yang hendak dicapai adalah tenygjgdnya acuan bakg dalam penerbitan Sgrat Perintah Membayar Uang Persediaan/Penggantian Uang Persedjaan/Tambahan Uang
Persediaan Satgan Kerja Ombgdsman RI sehingga pelaksanan penerbitannya cjapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 5.
a.
Pengggna peleygnan adalah Kgasa Pengggna Anggaran atag Pejabat Pembgat Komitmen, Ejlencjahara Pengelgaran, Bencjahara Pengelgaran .Pembantg, dan Staf Pe.ngelola di lingkgngan Satgan Kerja Ombgdsman RI, serta penerima Hak yang terdiri dari Pejabat dan pegawai di lingkgngan Satgan Kerja Ombudsman RI dan Penyedia barang/jasa gntgk pembayaran dibawah Rp 50-000.000,00 (lima pglgh jgta rgpiah). Kelggran (ogtpgt) pelayanan adalah:
o
7.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Penggantian Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan; o Sgrat Setoran Pajak. Kemanfaatan (ogtcome) pelayanan adalah terbayarnya tagihan Uang Persediaan/Penggantian
yang Persediaan/Tambahan yang Persediaan sehingga ciapat mendgkgng pelaksanaan tggas cjan fgngsi unit kerja pada Satgan Kerja Ombgdsman RI. 8. Qefinisi peristilahan a.
b.
Satgan Kerja (Satker) Ombudsman RI adalah Pagian Anggaran 110. Penerima Hak adalah pejabat negara/pegavyai negeri/ pihak ketiga/ pihak lain berhak
menerima
pembayaran
atas
yang
pelaksanaan kegiatan/tggas yang membebani
Anggaran Pendapatan dan (Jelanja Negara (APBN). Sgrat Pemyataan Tangggng jawab Belanja (SPTB) adalah pernyatagn tgngggng jgwgb belanja yang cjibgat oleh PA/KPA atas transa.ksi belanja sampai dengan jgmlah tertentg. Sgrat Permintaan Pembayaran Tambahan yang Persediaan (SPP- TyP) adalah * dokgmen yang dibgat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan melalgi TUP kepada c.
Bendahara e.
Pengelgaran/ Penerima
Hak
atas dasar kontrak kerja, surat keputgsan,
sgrat tggas, atag sgrat perintah kerja lainnya. Sgrat Perintah Membayar Tambahan Uang Perseejiaan (SPM-UP/GUP/TUP) adalah SPM- TUP kepada Bendahara Pengelgaran gtag Penerima Hak yang diterbitkan
oleh Pengggna Anggaran/Kgasa Pengguna Anggaran atag pejabat lain yang ditgnjgk atas dasar kontrak kerja, sgrat kepgtgsan, sgrat tggas,- atag sgrat perintah kerja lainnya.
Uang Persediaan (UP) adalah gang mgka kerja dengan jumlah tertentg yang bersifat dagr glang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengelgaran hanya gntgk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak. dapat dilakgkan dengan pembayaran langsgng. Tambahan kebgtghan h.
Uang Persediaan (TUP) adalah gang yang diberikan kepada satker
yang sangat
mendesak
dalam satg
gntgk
bulan melepihi paga UP yang
ditetapkan. Anggaran/Kgasa Pengggna Anggaran (PA/KPA) adalah Menteri/ hPengggna Pimpinan Lembaga atag kgasanya yang bertangggng jawab atas pencjelolaan
enggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang jpersangkutan. i. iPejabat Pembgat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang cliberi kewenangan gntgk melakgkan tindakan yang mengakibatkan pengelgaran anggaran belanja. j. Pejabat Penanda Tangan SPM (PP-SPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA
gntgk
melakgkan
pengujian
atas
SPP kepada negara dan
menandatangani SPM.
Kompotensi
a. Memiliki pengetahgan mengenai peratgran kegangan negara, perpendaharan negara dan perpaja.kan
b. Mampg mengoperasikan Aplikasi SPM c. ManW mengoperasikan kompgter program Microsoft Office
cj. Mampg bekerja sama, berkoordinasi, dan memiliki inisiatif kerja tinggi d. Bertangggng jawab rajin •\umi^,k^.a^—_
Peralatan/Perlengkapan
,
Alat tglis kantor, kompgter/notebook, printer, mes.in fotokopi, internet, scanner, LCD projector."'" ' Persyaratan
"
~ -'
'
Pn
-»•"'•
"••
Hi •'.!•
"~*—» w
$. Prosedyr
1. PPK menerima pertanggyngjawaban belanja oleh Bendahara cjilengkapi bukti-bukti pengelgaran.
2. VPK menerbitkan §PP GUP beserta dokgmen pendukungnya dan diserahkan ke PP $PM.
3.
PP 8PM menerbitkan SPM C?UP setelah mengyji dan memeriksa $PP cjari PPK selanjutnya cjiserahlcan ke KPPN.
4.
KPPNJ menerbitkan §P2D dan memerintahkan $ank Qperasional ($Q I)
yntuk melakykan pemindahbgkgan ke rekening Bendahara Pengelgaran. $. $PM yang telah diterbitkan SP2Q nya dijurnal pada Sistem Akuntansi l.<egangan (SAK) di UAKPA. Q.
bendahara Pengelgaran menerima dan membukukan SPM/SP2D pada BKU dan buky pembantgnya.
Verifikasi 40S&
SPM-GUP
mm SP2D-QUP rr^^vr^,w^^^^»f^«l^r?^,^^•;^^r•l.f;^^'.r'^'.*
SPP-G^P
KPPN PPK
PEMBUKUAN,
V
BEN.DAHARAWAN
BANK
DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL Revisi ke-
yraian Materi Revisi
Tanggal Usylan
Tanggal Iperlaku f r w r <•»'
% """•
-«•
•
H
'
*•
r '
v
rr
fT
PW-|w-rww»..-
-, *
\fr
, I
... •
