FAQ (Frequently Asked Questions) Q
Bagaimana apabila ada perubahan/penggantian Pejabat
A
Satker tetap dapat mencairkan DIPA berdasarkan SK Pejabat Perbendaharaan yang baru, menyampaikan SK beserta specimen tanda tangan kepada kepala KPPN, kemudian merevisi DIPA terkait perubahan/penggantian tersebut ke Kanwil DJPB setempat.
Perbendaharaan?
Q
Apabila akan dilakukan penggantian pejabat penguji SPP/PPSPM, apa perlu dilakukan revisi DIPA untuk perubahan pada Halaman IA.1 yang berisi nama KPA, Bendahara Pengeluaran dan PPSPM?
A
Sesuai dengan PMK Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Revisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2014, penggantian Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dapat dikategorikan Revisi Anggaran karena kesalahan administrasi berupa perubahan/ralat pejabat perbendaharaan. Revisinya cukup di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Q
Bagaimana cara melakukan penggantian Pejabat PP SPM?
A
Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer SPM, Satker dapat mengajukan permohonan penggantian Pejabat PP SPM dengan langkah : • Satker mengajukan penonaktifan PIN PPSPM dengan Surat Permintaan Penonaktifan PINPPSPM • Selanjutnya satker mengajukan pendaftaran PIN PPSPM untuk pejabat yang baru dengan mengisi Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan bermaterai
Q
Apakah perbedaan SPBy dengan Kwitansi?
1
A
SPBy berfungsi sebagai bukti uang keluar dari kas bendahara.— Sedang kwitansi berfungsi sebagai bukti bayar kepada yangg berhak/penyedia barang dan jasa. — Sehingga penanda tangan penerima pada SPBy adalah pegawai yang melakukan belanja, dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan, pelaksana Rumah Tangga, maupun pegawai/pegawai tidak tetap yang melakukan belanja.
Q
Bagaimanakah penulisan uraian pada SPM?
A
SPM UP = Penyediaan UangPersediaan. SPM TUP = Penyediaan Tambahan UangPerseddiaan. SPM GUP = Penggantian Uang Persediaan untuk keperluanbelanja (barang/modal/lain2)* SPM GUP Nihil = Penggantian Uang Persediaan untuk keperluanbelanja (barang/modal/lain2)* SPM PTUP = Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaanuntuk keperluan belanja(barang/modal/lain2)* SPM Pengesahan = Pengesahan Belanja(barang/modal/lain2)* SPM LS= LS ke Bendahara/pegawai = Pembayaran belanja (pegawai/barang/modal/lain2)* sesuai SK/ST/SPD* No…….Tgl……..
LS ke Pihak Ketiga = Pembayaran belanja (pegawai/barang/modal/bantuan sosial/lain2)* sesuai Kontrak no……. Tgl……. SPMK/Jaminan Uang Muka/BAP/BAST/ Jaminan Pemeliharaan* no……. Tgl……. *= pilih salah satu Q
SPM disampaikan ke KPPN dilampiri apa saja?
2
A
1. SPMUPdilampiri:suratpernyataandariKPA(formatlamp.XIVPMK190/PMK.05/2012). 2. SPMTUPdilampiri:SuratpersetujuanpemberianTUPdariKepalaKPPN. 3. SPM LS dilampiri :SSP Untuk penerima lebih dari 1 (para……..) dilampiri daftar nominatif yg dicetak dari aplikasi SPM. 4. SPM LS Pinjaman/Hibah Luar negeri dilampiri: SSP dan Faktur pajak (stempel “pajak ditanggung pemerintah”). 5. SPM GUP tanpalampiran.
Q
Apakah jika kita telah menerima kwitansi dari toko pembelian barang atau toko fotocopy kita harus membuat Kwitansi seperti yg di format lampiran XI PMK 190/PMK.05/2012 dan harus menandatangankan lag1 ke toko dan bagaimana dengan SPBy-nya?
A
Tidak perlu. Apabila penyedia barang/jasa (toko) telah menyediakan kuitansi, tidak perlu membuat kwitansi lagi. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI PMK 190 dibuat apabila penyedia barang/jasa (toko) tidak dapat menyediakan kwitansi. Sedang SPBy adalah bukti uang keluar dari kas BP, artinya penanda tangan SPBy adalah pegawai yang melakukanbelanja. Q
Apakah Belanja Modal (53) dalam mekanisme UP hanya untuk pembayaran Administrasi Proyek atau dapat untuk Pengadaan Barang dan Jasa?
A
Tidak hanya untuk pembayaran Administrasi Proyek tetapi termasuk untuk Pengadaan Barang dan Jasa s/d Rp.50.000.000,Namun pada prinsipnya pembayaran atas beban APBN dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) kepada pihak ketiga. Apabila tidak dapat dilakukan dengan LS, pembayaran dilakukan dengan mekanisme UP.
Q
Untuk pegawai yang menjalankan cuti melahirkan, apa saja yang dihentikan pembayarannya?
3
A
Untuk uang makan, tunjangan profesi/tunjangan tambahan/tunjangan kinerja tidak dibayarkan selama menjalankan cuti melahirkan. Untuk tunjangan struktural/tunjangan fungsional/tunjangan umum tetap dibayarkan.
Q
Apakah tunjangan/honor pegawai tetap akun 512111 dipotong pajak? Ada batas besarannya atau tidak?
A
Untuk tunjangan/honor dengan besaran berapapun, asalkan nilai diatas PTKP, akan dipotong PPh pasal 21.
Q
Untuk pegawai yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara, apa saja yang dihentikan pembayarannya?
A
Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
Q
Apakah belanja/pengadaan dari dana BOS terkena pajak?
A
Untuk pengadaan buku pelajaran, bebas pajak baik PPh ps.22 maupun PPN. Untuk pengadaan selain buku pelajaran, bebas pajak PPh ps.22 tetapi terkena potongan PPN.
Q
Untuk SPM LS sampai dengan Rp.50.000.000,- yang perikatannya berupa kwitansi, apakah perlu membuat data kontrak?
A
Untuk SPM LS s/d Rp.50.000.000,- yang perikatannya berupa kwitansi, tidak perlu membuat data kontrak. Untuk SPM LS s/d Rp.50.000.000 yang perikatannya berupa SPK/Kontrak, harus membuat dan mengirimkan data kontrak ke KPPN.
Q
Apabila pagu tunjangan profesi berlebih, apakah dapat direvisi untuk menambah pagu uang makan?
A
Dalam aturan revisi, batasan revisi DIPA antara lain adalah tidak mengurangi alokasi tunjangan profesi/kehormatan, kecuali untuk digeser kepada satker lain dalam Bagian Anggaran yang sama.
4
Q A
Bolehkah SPM GUP disampaikan ke KPPN lebih dari sekali dalam 1 hari? Diperbolehkan, asalkan memenuhi aturan penggantian UP, yaitu untuk 1 kali GUP minimal 50% dari UP.—Pada akhir hari kerja uang di brankas BP maksimal Rp.50.000.000,-
Q
Di dalam SBU ada Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Apakah itu satu kesatuan dengan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri atau berdiri sendiri (dibayarkan terpisah) dan sistemnya ad cost atau lumpsum ?
A
Satuan biaya taksi merupakan salah satu komponen biaya perjalanan dinas yaitu biaya transportasi, terpisah dari uang harian. Pada prinsipnya, biaya perjalanan dinas dibayarkan at cost, termasuk biaya taksi dibayarkansesuai bukti pengeluaran riil. Namun dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran riil, biaya taksi diberikan maksimal sesuai satuan biaya taksi sebagaimana diatur dalam standarbiaya. Untuk rapat/seminar di dalam kota, apa sajakah yang dapat dibayarkan berdasarkan satuan halfday untuk rapat yg berlangsung lebih dari 5 jam, atau fullday untuk rapat yang berlangsung lebih dari 8 jam? Untuk rapat di dalam kota dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam, meliputi uang harian berupa uang saku paket meeting haflday/fullday dan biaya transportasi kegiatan dalam kota (untuk yang tidak menggunakan kendaraan dinas). Biaya transportasi dan uang saku dimaksud harus jelas menjadi beban DIPA satker penyelenggara atau peserta (dalam Surat Tugas). Untuk Satker yang menerima Hibah Langsung baik dalam negeri maupun luar negeri lebih dari satu pemberi, maka pendaftaran nomor register juga masing-masing. Apakah rekening penampungnya harus sendiri- sendiri arau bisa menjadi satu?
Q
A
Q
A
Mekanisme pengaturan rekening untuk Hibah Langsung yaitu untuk setiap register adalah satu rekening berizin, artinya satu hibah dibukakan satu rekening sendiri-sendiri.
5
Q
Untuk satu kwitansi dibuatkan SPBy satu, atau untuk beberapa kwitansi dapat dibuatkan satu SPBy saja?
A
SPBy dapat terdiri dari beberapa kwitansi, sepanjang masih dalam satu kegiatan/output dan akun yang sama
Q
Apakah semua pengeluaran/ belanja dibuatkan SPBy?
A
Pada prinsipnya SPBy dibuat sebagai dokumen permintaan pembayaran UP oleh PPK kepada Bendahara. SPBy tidak diberikan kepada toko, namun merupakan bukti pembayaran UP di internal satker.
Q
Bagaimana
A
KPA dapat saja merangkap sebagai PPSPM (sepanjang KPA tidak sedang merangkap sebagai PPK) atau dapat menunjuk penggantinya, asalkan dibuatkan SK penunjukkan sebagai PPSPM selama kurun waktu PPSPM masih menjalankan cuti/tugas.
Q
Siapakah yang ditunjuk menjadi PPK apabila pada Satker belum ada pegawai yang mempunyai sertifikat PBJ?
A
PPK dirangkap oleh KPA.
Q
Apakah boleh pegawai honorarium sebagai staf pengelola, menjadi operator yg membantu kelancaran pengelolaan anggaran di satker. Kalau boleh, apakah SK nyadigabungkan dengan SK pejabat pengelolakeuangan?
A
Pegawai honorarium sebagai staf pengelola boleh saja ditunjuk/ditetapkan menjadi operator yang membantu kelancaran pengelolaan anggaran di satker. Hal tersebut menjadi kewenangan KPA, dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan kegiatan. SK dimaksud bisa dibuat terpisah ataudigabung.
Q
Apakah boleh pegawai honorer diangkat menjadi bendahara pengeluaran?
A
Bendahara Pengeluaran sebagai salah satu pejabat perbendaharaan adalah seorang Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala Satker.
bila PPSPM cuti/tugas luar, apakah boleh menandatangi SPM ataubagaimana?
6
KPA
Q
Apakah Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan/Pejabat Pengadaan diperbolehkan merangkap sebagai Pengelola SAKPA dan mendapat honor dari dua kegiatan tersebut?
A
Boleh, karena menghasilkan output yang berbeda.
Q
Apabila seorang pegawai melaksanakan kegiatan dalam kota, dimana pagi dan siang melaksanakan dua kegiatan berbeda di dua tempat berbeda, dapatkah diberikan bantuan transport dalam kota sebanyak dua kali?
A
Biaya transpor dalam kota dibayarkan per orang per kali penugasan. Apabila pegawai dimaksud ditugaskan dengan dua Surat Tugas, konsekuensinya dibayarkan transpor dalam kota sebanyak dua kali. Namun seyogyanya surat tugas diterbitkan satu saja dan merupakan satu kesatuan penugasan dari kantor, sehingga hanya diberikan sebesar satu kali biaya transpor. Karena dalam menerbitkan surat tugas, seharusnya pejabat penerbit surat tugas memperhatikan prinsip perjalanan dinas, antara lain efisiensi penggunaan belanja Negara, dan juga memperhatikan pagu DIPA Satker.
Q
Pada lampiran V PMK-113/PMK.05/2012 terdapat keterangan : Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan, bagaimanakah maksud hal tersebut?
A
Uang harian 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari kepulangan diberikan kepada pelaksana perjadin yang karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk tiba di tempat pelaksanaan kegiatan dan kembali ke tempat semula, di luar waktu pelaksanaan kegiatan fullboard. Uang harian diberikan sesuai tanggal penugasan yang tercantum dalam surat tugas.
Q
Apakah transport kegiatan dalam kota tidak membedakan jarak?
A
Transport kegiatan dalam kota tidak membedakan jarak, namun apabila biaya transport dalam kota sesuai standar biaya tersebut tidak mencukupi, dapat diberikan biaya transport sesuai dengan bukti pengeluaran riil (at cost) dan memerlukan penilaian kewajaran dari PPK
7
Q
Dalam DIPA biaya SPD hanya untuk golongan III ke atas, apabila pegawai golongan II ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas bisakah menggunakan angaran SPD yang ada?
A
Bisa, hanya perlu penyesuaian di level detail belanja pada POK (revisi POK).
Q
Perjadin dalam kota, apakah harus diterbitkan SPD nya?
A
Untuk perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam cukup memakai Surat Tugas, sedang untuk yg lebih dari 8 jam selain Surat Tugas juga diterbitkan SPD nya.
Q
Apakah Bendahara Pengeluaran dapat merangkap tugas sekaligus sebagai PPABP?
A
PPABP ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai pada satker yang bersangkutan, yaitu penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya dan statusnya adalah pembantu KPA (dibawah KPA) sementara Bendahara kedudukannya adalah setara dengan KPA sehingga secara kedudukannya Bendahara tidak boleh menjadi PPABP.
Q
Apakah boleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dirangkap oleh satu orang saja?
A
Bendahara Penerimaan tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran, maupun sebaliknya, kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN
Q
Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam, apakah waktu delapan jam ersebut adalah waktu pelaksanaan pekerjaan ditempat yangdituju atau dihitung sejak pegawai tersebut meninggalkan kantor dan kembali ke kantor?
A
Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam adalah penugasan ke luar kantor yang dilakukan di dalam kota mulai dari tempat kedudukan (kantor), melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, memerlukan waktu 8 jam
8
Q
Jika ada kegiatan paket meeting fullboard 2 malam, Surat Tugas tgl 5 - 7 September namun tgl 7 pagi check out (tidak ada kegiatan di tanggal 7), untuk uang saku fullboard yang diberikan 2 hari atau 3 hari?
A
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 22/PB/2013, uang saku untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan paket meeting dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas
Q
Apa saja dasar hukum yg mengatur tentang SSPB dan SSBP?
A
SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) dan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) merupakan dokumen sumber dalam penatausahaan penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Ketentuan tentang hal ini dapat dilihat pada Peraturan menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2006 pasal 6 dan/atau Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan No. PER- 78/PB/2006 (pasal 2). Ketentuan tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum dalam penggunaan suratsurat setoran dimaksud untuk keperluan penyetoran penerimaan negara melalui Bank/PosPersepsi.
Q
Pembelian flash disk seharga Rp. 150.000,- apa termasuk belanja barang? Akun apa yangdigunakan?
A
Flash disk dengan harga satuan Rp. 150.000,-, termasuk belanja barang dan dicatat sebagai persediaan. Apabila termasuk kategori belanja barang operasional dapat digunakan akun 521111, sedangkan apabila termasuk kategori belanja barang non operasional maka digunakan akun 521211.
Q
Untuk belanja langganan internet dapat dibebankan pada akun apa?
A
Pengeluaran untuk internet dibebankan ke dalam akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) atau akun 522119 (Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya).
9
Q
Pembelian karpet mobil yang harganya Rp. 580.000/paket termasuk belanja apa dan menggunakan akun apa?
A
Karpet mobil seharga Rp. 580.000,- pada prinsipnya termasuk belanja modal. Namun, apabila karpet dibeli untuk menggantikan karpet mobil yang lama, maka dimasukkan dalam belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (523121)
Q
Apakah belanja barang dalam akun pemeliharaan peralatan dan mesin yang melebihi nilai Rp 300.000,- boleh ? Seperti pembelian baterai laptop yang telah rusak dengan harga Rp 600.000,- apakah bisa dengan menggunakan akun 523121?
A
Pengeluaran untuk keperluan pemeliharaan peralatan dan mesin, walaupun nilainya melebihi Rp 300.000,-, sepanjang tidak menambah masa manfaat, volume, kapasitas, dan/atau standar kinerja maka harus dibebankan ke dalam belanja barang dengan akun 523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) atau 523129 ((Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya).
Q
Apabila terdapat beberapa pengadaan yang tiap paketnya tidak mencapai 200 juta, namun baik dalam POK maupun DIPA tidak diuraikan honorarium pejabat pengadaan atau panitia penerima hasil pekerjaan, bagaimana proses pencairanya honorarium pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan yang tidak disebutkan dalam POK atau DIPA tersebut?
A
Pencairan anggaran tidak dapat dilakukan apabila tidak dialokasikan dalam POK/DIPA. Agar dilakukan revisi POK/DIPA untuk mencantumkan alokasi anggaran berupa pembayaran honorarium pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan terlebih dahulu, untuk selanjutnya diajukan pembayarannya/ pencairan honor dimaksud ke KPPN
Q
Bagaimana bila Satker belum menihilkan SPM TUP tahun lalu?
10
A
Atas kegiatan yang belum diajukan SPM TUP Nihil tersebut dapat diajukan pembayarannya pada tahun anggaran berikutnya sebagai tunggakan tahun lalu, terlebih dahulu melakukan revisi DIPA untuk mencantumkan tunggakan tersebut pada Halaman IV DIPA
Q
Apakah diperbolehkan membayar sewa/kontrak rumah dinas jabatan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun anggaran?
A
Boleh, Pengeluaran belanja sewa yang diperbolehkan melewati tahun anggaran adalah antara lain sewa untuk rumah tinggal, ruang kantor, STNK.
Q
Dalam POK kami terdapat biaya sewa mesin fotocopy, apakah biaya sewa mesin fotocopy bisa dibayarkan dibayar sewa selama 1 tahun dimuka dengan mekanisme LS?
A
Berdasarkan PP 45 tahun 2013 Pasal 68, dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Selanjutnya dalam Penjelasan PP 45 Tahun 2013 Pasal 68 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain pemberian uang muka kerja, sewa menyewa. Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan mekanisme LS sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012.
Q
Apabila nilai kontrak belanja modal ternyata sangat mepet dengan nominal yang ada pada pagu DIPA, bagaimana dengan pembayaran honorarium Pejabat pengadaan dan Panitia penerima hasil pekerjaan?
A
Apabila masih terdapat sisa anggaran dari kegiatan/output lain, bisa dilakukan revisi DIPA menambah belanja modal untuk membayar honor pejabat pengadaan.
Q
Apabila terdapat kesalahan dalam pembebanan akun misal honor pelakasana anggaran menggunakan 521115 tetapi dalam pencairannya menggunakan 521213, sedang di dalam SPM hanya terulis 52 akan tetapi dalam rekonsiliasi tetap tampak 6 digit, bagaimana caranya membuat permohonan koreksi data ke KPPN ?
11
A
Tampilan belanja sebanyak dua digit (52) hanya muncul dalam lembar SPM/SP2D, sedangkan dalam file data (ADK) tetap tercatat 6 digit. Sehingga untuk melakukan koreksi dapat disampaikan koreksi SPM seperti biasa kepada KPPN dengan disertai ADK, dimana matriks perubahan akun dapat dituliskan pada surat pengantar/pemberitahuannya.
12
