PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA BMT SUMBER USAHA TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA BMT SUMBER USAHA TENGARAN KABUPATEN SEMARANG TUGAS AKHIR

Disusun Oleh: NURUL FAIZAH NIM 201 06 017

PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARI’AH (PS) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA 2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pemerintah kini tengah giat melakukan pembenahan sendi-sendi perekonomian terutama ditujukan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Sektor ekonomi yang cukup mendapat prioritas adalah agribisnis dan agroindustri. Program rekondisi perekonomian Indonesia setelah diguncang badai krisis selama kurang lebih dua tahun berjalan, diantaranya adalah membangkitkan ekonomi rakyat yang berorientasi pada pemberdayaan segenap potensi bangsa, baik dari kalangan masyarakat yang sudah menekuni dunia usaha dengan berbagai jenis kelembagaan badan usahanya, maupun bagi pelaku usaha baru, baik yang terencana maupun yang “kepepet” karena kehilangan lapangan pekerjaan, termasuk juga dari kalangan pemuda (Zaenal Arifin, 1999 : 9). Kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu yang ditandai dengan banyaknya usaha yang gulung tikar, adanya PHK yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, membuat keberadaan lembaga keuangan seperti perbankan diharapkan mampu membantu dalam bidang permodalan usaha. Namun, dalam kondisi perekonomian yang belum baik apalagi setelah krisis global

1

2

beberapa waktu lalu membuat keberadaan lembaga keuangan seperti perbankan mengalami tingkat resiko kredit macet yang tinggi, sehingga penyaluran kredit perbankan kepada sektor usaha menjadi terhambat. Melihat

fenomena

diatas,

bank-bank

syariah

mengembangkan

pemikiran untuk memberikan kredit (pembiayaan) dengan syarat yang relatif lebih mudah untuk digunakan dalam pengembangan usah-usaha produktif, selain berfungsi sebagai bantuan permodalan, pembiayaan ini juga sebagai solusi-solusi menekan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pada sistem yang digunakan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, yang dianggap oleh sebagian besar ulama hampir sama dengan riba. Sedangkan bank syariah berdasarkan loss and profit sharing (bagi hasil dan resiko) dan mark-up (tambahan keuntungan). Sistem ini diyakini sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam dan sebagai jalan keluar menghindari bunga (riba). Walaupun sistem yang digunakan berbeda, akan tetapi kegiatan pokoknya tidak jauh beda, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Banyaknya bermunculan lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah merpakan ukti adanya prospek ekonomi syariah yang cerah dan mulai diterimanya sistem perekonomian berdasarkan syariah. Lembaga Umum Syariah bisa berbentuk bank, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah,

3

dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), atau bukan bank seperti Asuransi Syariah dan Pegadaian Syariah. Sayangnya tidak semua lapisan masyarakat bisa menerima pembiayaan dari bank syariah, terutama lapisan ekonomi menengah ke bawah. Padahal, sebetulnya merekalah yang lebih membutuhkan bantuan dana. Sehingga bermunculan lembaga keuangan mikro untuk menggantikan peran bank syariah seperti koperasi, BMT, bahkan renternir. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) berada di bawah naungan Departemen Koperasi dan mempunyai usaha simpan pinjam berdasarkan sistem syariah. Target pasarnya pada bisnis skala kecil dan salah satu produknya adalah pembiayaan. Selain berfungsi untuk membantu pendanaan bagi usaha-usaha produktif, produk ini juga membantu melepaskan masyarakat dari jeratan renternir yang memberikan pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang sangat tinggi. Pengelolaan produk pembiayaan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya karena berkaitan dengan tiga pihak. Pihak pemilik atau penyimpan dana, pihak bank sebagai perantara, dan pihak pengguna dana. Faktor kepercayaan perlu dibangun agar hubungan yang ada sudah terjalin bisa berjalan lancar. Sehingga ketiga pihak bisa mendapatlan maslahat dan adanya pembiayaan dan ada bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan dana secara transparan. Pengukuran kinerja suatu perusahaan (bank) sangat penting baik bagi para manajer, para investor atau calon investor, pemerintah, masyarakat bisnis

maupun

lembaga-lembaga

yang

terkait.

Manajemen

sangat

4

memerlukan hasil pengukuran terhadap kinerja unit bisnisnya, yaitu untuk memastikan tingkat ukuran keberhasilan para manajer dan sekaligus sebagai evaluasi penyusunan perencanaan strategi maupun operasional pada masa selanjutnya (Daljono, 2001 : 5-9). BMT (Baitul Mat wat Tamwil) sebagai lembaga keuangan syariah memberikan alternatif khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa bank dengan pola syariah. Walaupun kontribusi yang diberikan BMT dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat masih tergolong kecil jika diukur dari kancah perekonomian nasional, namun jika dilihat dari upaya-upaya yang dilakukannya orientasi terfokus pada sektor ekonomi kerakyatan. Dari pengalaman selama ini, dirasakan bahwa dalam membina dan mengembangkan sektor ekonomi kerakyatan terdapat kendala-kendala, seperti lemahnya visi dan jiwa kewirausahaan, serta kurangnya kelayakan usaha kecil, baik kelayakan teknis menyangkut persyaratan baik teknis maupun kelayakan bisnisnya itu sendiri. Namun bagaimanapun keadaannya, sektor tersebut perlu terus diupayakan untuk dikembangkan. Dan dipandang cukup tepat apabila sejak awal sudah melibatkan kalangan pemuda dan pelajar. Bahkan, akan lebih menunjang jika sejak di bangku sekolah setingkat SMP sudah diberikan wawasan tentang faktor penting dalam pembentukan manusia unggul. Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini penulis memilih judul “Pengentasan Kemiskinan Melalui

5

Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada BMT Sumber Usaha Tengaran Kabupaten Semarang”.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka akan diuraikan perumusan masalah. Pokok permasalahan dalam perumusan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana cara memperoleh pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) “Sumber Usaha” Tengaran, Kabupaten Semarang? 2. Bagaimana peran pembiayaan dalam pengentasan kemiskinan pada BMT “Sumber Usaha” Tengaran, Kabupaten Semarang melalui pemberdayaan sektor riil? 3. Bagaimana cara BMT “Sumber Usaha” Tengaran, Kabupaten Semarang menangani pembiayaan bermasalah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 1. Mengetahui syarat dan cara memperoleh pembiayaan di BMT “Sumber Usaha” Tengaran, Kabupaten Semarang. 2. Mengetahui peran pembiayaan dalam pengentasan kemiskinan pada BMT “Sumber Usaha” Tengaran, Kabupaten Semarang melalui pemberdayaan sektor riil.

6

3. Mengetahui cara BMT “Sumber Usaha” Tengaran, Kabupaten Semarang menangani pembiayaan bermasalah. Kegunaan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Penulis a. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.. b. Praktikum ini merupakan kesempatan kepada peneliti untuk dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat dari bangku perkuliahan, kemudian dapat membandingkannya secara langsung dengan praktek yang berlaku di dunia perbankan khususnya di BMT ini. 2. Bagi BMT Sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan usaha BMT. 3. Bagi Pihak Lain Dapat dijadikan tambahan referensi serta informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan.

D. Metode Penulisan 1. Tipe Penelitian Disini penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriftif dimana suatu penelitian itu bertujuan menggambarkan suatu tujuan. Penelitian deskriftif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk

7

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat dilakukan (Arikunto, 2005: 234). 2. Jenis Data Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas data yang dipakai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah berupa: a. Data primer adalah data yang berisi tentang variabel produk BMT Sumber Usaha yang ada untuk digunakan dalam analisis. b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, internet serta sumber-sumber lain yang relevan. 3. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain: a. Observasi Adalah pengamatan langsung terhadap BMT Sumber Usaha yang akan diteliti yang dilakukan dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai obyek penelitian. b. Wawancara / Interview Wawancara adalah teknik pengamatan data dengan menggunakan sistem tanya jawab, percakapan secara langsung dengan pimpinan dan karyawan-karyawan yang berkaiatn dengan nasabah. c. Dokumentasi Dokumentasi adalah penulisan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh BMT Sumber Usaha.

8

E. Sistematika Penulisan Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membagi laporan ini menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, susunan tugas akhir adalah sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika pembahasan atau laporan.

Bab II

Landasan Teori Bab ini berisi telaah dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, kerangka teoritik.

Bab III

Deskripsi BMT Bab ini membahas tentang gambaran umum BMT “Sumber Usaha” Tengaran, Kabupaten Semarang dan deksriptif BMT “Sumber Usaha” Tengaran, Kabupaten Semarang.

Bab IV

Analisis Bab ini berisi tentang analisa dari rumusan masalah yang menguraikan prosedur pengajuan pembiayaan, peran pembiayaan dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan sektor riil, dan teknik penanganan pembiayaan bermasalah.

Bab V

Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan implikasinya pada obyek penelitian

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka Setelah memahami latar belakang masalah. Gambaran objek yang diteliti, persoalan penelitian serta tujuan penelitian yang telah dievaluasi sebelumnya, maka dalam bab II ini, penulis akan membahas tentang landasan teori. Landasan teori merupakan hal yang penting dgetaalam penelitian ilmiah karena landasan teori akan membantu peneliti dan penentuan tujuan serta arah penelitian. Di dalam landasan teori akan diuraikan mengenai landasan teori yang dipakai untuk menjelaskan pegertian konsep-konsep yang dipilih dalam penelitian ini serta asumsi yang digunakan. Satuan Analisis adalah suatu keadaan atau populasi yang tentangnya dibuat kesimpulan atau kerampatan empirik (Ihalauw, 1996: 29). Satuan analisis pada penelitian ini adalah BMT Sumber Usaha Tengaran Kab. Semarang. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan, untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain (Muhammad, 2001:260). Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan yang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

9

10

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU No. 10 tahun 1998). Dalam buku “Panduan Unit Simpan Pinjam Syari’ah P2KER” hasil kerjasama Bank Muamalat Indonesia dengan Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM (2001:51) disebutkan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan USP syari’ah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup USP Syari’ah, jika dikelola dengan baik. Sebaliknya, pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya USP Syari’ah. Dana yang dimiliki USP Syari’ah baik yang berasal dari simpanan, tabungan, maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah : aman, lancar, menghasilkan. Kasmir, SE, MM dalam bukunya “Manajemen Perbankan” (2000:71) mengatakan bahwa peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian kredit yang macet.

11

Dalam buku “Bank Budgeting: Profit Planning and Control” disebutkan bahwa, selain mempunyai manfaat yang cukup banyak, kredit juga dihadapkan pada berbagai resiko dan segudang permasalahan lainnya. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemberian kredit perlu direncanakan sebaikbaiknya

antara

lain

dalam

bentuk

anggaran.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi besar kecilnya volume kredit ada dua, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: segmen pasar bank itu sendiri, posisi keuangan, sumber dana, faktor-faktor produksi yang tersedia di bank, dan kualitas aktiva produktifnya. Faktor eksternal antara lain: tingkat persaingan, perkembagan perekonomian dan perdagangan, subtitusi sumber dana yang ada, karakteristik usaha nasabah, situasi sosial politik, dan peraturan moneter yang berlaku (Mulyono,T.P., 1996: 210-213) Menurut Zainul Arifin dalam bukunya “Memahami Bank Syari’ah: Lingkup

Peluang,

Tantangan

dan

Prospek”

mengatakan

bahwa

pemberdayaan dan keberpihakan pemerintah terhadap koperasi, usaha kecil, dan menengah masih perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan guna meningkatkan akses usaha kecil kepada sumber-sumber pendanaan, sehingga kuantitas dan kualitas pembiayaan dan kepada usaha kecil dapat dilaksanakan secara optimal. Permasalahan yang mendasar dalam penyaluran pembiayaan kepada usaha kecil. Selain aspek permodalan, adalah kurangnya jiwa kewirausahaan, terbelakangnya teknis produksi, serta lemahnya kemampuan dan pemasaran. Oleh karena itu pola pembinaan, pengawasan, dan

12

pendampingan secara teknis harus selalu dilaksanakan dalam setiap aktivitas penyaluran pembiayaan (Zaenal Arifin, 2000:123). Pengelola BMT harus berjiwa wirausaha, sehingga ia dapat tetap opttimis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Setiap pengelola BMT menginginkan agar BMT-nya dapat bertahan hidup dan berkembang. Untuk itu perlu diadakan strategi, perencanaan yang matang khususnya di bidang pemasaran (Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pembiayaan, 2001). Wira usaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang atau kesempatan bisnis yang ada serta menghimpun sumbersumber daya (karyawan, modal, teknik, dll) yang dibutuhkan guna mendapatkan keuntungan atau hasil serta mengambil tindakan yang tepat guna untuk memastikan tercapainya sukses.

B. Kerangka Teoritik 1. Makna Pemberdayaan Ekonomi Umat Sebelum pembahasan lebih lanjut, nampaknya perlu diulas sepenuhnya apakah yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi ummat itu. Pemberdayaan itu pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan, meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok, dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar ada kemampuan dari disi sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Pemberdayaan ma Poerwataatmadja syarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. dalam kerangka

13

pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; ketiga, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, (Sumodiningrat, G, 1999:255). Pemberdayaan ekonomi ummat pada dasarnya adalah suatu upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, utamanya dalam masalah ekonominya. Ekonomi ummat dalam hal ini adalah juga ekonomi rakyat, karena hakekat keduanya adalah sama. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikusertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi. Di Indoensia demokrasi ekonomi dikembangkan beradaskan UUD 1945 dan Pancasila (1999: 70). Pengembangan ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan

strategi

pertumbuhan.

Kebijaksanaan

yang

hanya

14

megandalkan

pertumbuhan

terbukti

justru

memperlebar

jurang

kesenjangan. Karena itu strategi pembangunan ekonomi tertumpu pada Trilogi Pembangunan. Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural (structural adjustment atau structural transformation) dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional (1999:79). Perbankan

syari’ah

ditantang

untuk

dapat

meningkatkan

investasinya khususnya pemberian pembiayaan kepada nasabah debitur secara signifikan. Kecenderungan peningkatan dana pihak ketiga diperkirakan masih akan berlanjut dan mungkin akan lebih pesat lagi. Dana masyarakat tersebut perlu disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan terutama untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan syari’ah. Kalau tidak dikelola dengan baik, dana tersebut bisa tersalurkan ke sektor yang tidak produktif, kurang menguntungkan (less profitable) atau idle sama sekali. Per November 2003, terdapat penanaman dana yang besar di Bank Indonesia sebesar Rp. 1.4 triliun, jauh melebihi kebutuhan likuiditas Bank Syari’ah. Apabila hal ini berlangsung dalam waktu yang lama, akan merugikan bank Syari’ah maupun masyarakat, karena akan menghasilkan yield investasi yang lebih rendah. Selain itu, dana tersebut tidak dapat dipakai untuk menghidupkan kegiatan perekonomian. Bank berdasarkan prinsip syri’ah seperti halnya bank konvensional memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi (intermediary

15

institutions). Dengan adanya program restrukturisasi, perbankan nasional mendorong pemulihan fungsi intermediasi dan meningkatkan peran perbankan dalam menggerakkan sektor ini. Sejalan dengan hal ini, maka upaya-upaya untuk mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan perbankan syari’ah kepada sektor ini perlu dilaksanakan, antara lain melalui pemberian incentive dan disincentive yang sesuai. Upaya untuk mendorong peningkatan peran dalam sektor riil sejalan dengan upaya meningkatkan porsi pembiyaan dengan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing – PLS). Chapra (1985) dalam Siregar dan Ilyas (2002) berpendapat bahwa pembiayaan bank syari’ah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sehingga

dengan

kesempatan

kerja

dan

kesejahteraan

masyarakatpun akan meningkat dengan sendirinya. Usaha yang sungguhsungguh perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh Bank syari’ah tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau mendorong perilaku konsumtif yang tidak Islami. Dari sisi yang lain, banyak pendapat yang menegaskan bahwa bank syari’ah adalah institusi bisnis yaitu dengan menggunakan instrumen-instrumen yang bebas bunga dan sejalan dengan aturan syari’ah menghasilkan keuntungan finansial yang semaksimal mungkin. Menurut Siregar dan Ilyas (2002) komposisi ideal aktiva produktif bank syari’ah memperhatikan aspek-aspek berikut ini:

16

a. Keterkaitan dengan sektor riil Perbankan syari’ah yang melarang adanya riba dan transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi, membuat bank syari’ah identik dengan hubungan yang erat dengan sektor riil. Sistem ekonomi syari’ah secara ideal berbasis pada ekuitas (equity based), dimana aktiva produktifnya lebih didominasi oleh pembiayaan yang bersifat equity financing yaitu musyarakah atau mudharabah atau pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (profit sharing). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil karena pembiayaan bank ditujukan pada kegiatan ekonomi nyata yang diharapkan memberikan nilai tambah yang dapat dibagihasilkan. Pembiayaan brdasarkan debt financing atas dasar jual beli yaitu mudharabah termasuk bai asl-salam, bai al-isthisna dan ijarah wa iqtina terkait langsung dengan sektor riil. Namun, jika dilihat dari nilai tambah yang ditimbulkannya lebih kecil karena umumnya untuk pembiayaan modal kerja, penyediaan barang modal, bridge financing dan barang konsumsi. Penyertaan modal (equity participation) pada lembaga keuangan syari’ah lainnya termasuk pada surat berharga (marketable securities) dan antar bank merupakan aktiva produktif yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil, namun secara tidak langsung aktiva tersebut memberikan dampak bagi berkembangnya pasar keuangan syari’ah yang dapat mendorong perumbuhan sektor rill. Karena itu, pembiayaan dalam bentuk

17

penyertaan modal pada lembaga keuangan syari’ah lain termasuk pada surat-surat berharga dan antar bank, semestinya tidak dominan dalam komposisi portofolio. Posisi aktiva bank yang ditempatkan pada SWBI tidak memberikan dampak langsung bagi pengembangan sektor riil karena dana yang diserap oleh bank sentral tidak dialurkan pada pembiyaan apapun kecuali untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. SWBI secara ideal merupakan alternatif penempatan

yang

ditujukan untuk memperoleh return karena sifat penempatan tersebut adalah penitipan dan kelebihan likuiditas yang belum tersalurkan. Pertimbangan penempatan pada SWBI untk menjaga posisi alat likuid dengan tingkat resik penempatan yang serendah-rendahnya. b. Optimalisasi Sebagai lembaga intermediasi seharusnya bank syari’ah dapat menyalurkan pembiayaan baik berbasis bagi hasil ataupun berbasis jual beli. Penempatan yang terlalu besar dalam bentuk penyertaan modal pada lembaga keuangan syari’ah, surat-surat berharga, antar bank dan SWBI mengurangi peran intermediasi bank untuk memberikan pembiayaan bagi investor atau deficit spending unit. Setelah krisis perbankan yang masih belum pulih sepenuhnya, peran intremediasi perbankan masih belum dapat berjalan dengan baik, yang tercermin dari tingkat LDR yang relatif rendah dan penempatan dana pada SBI, antar bank dan surat-surat berharga yang relatif besar.

18

Karena itu, bank syari’ah perlu mengambil peran untuk dapat meningkatkan porsi pembiayaan. Hal tersebut didukung oleh karakteristik akad-akad pembiayaan khususnya yang berbasis bagi hasil, dimana besarnya beban biaya modal yang ditanggung oleh pengusaha (mudharib/patner bank) diselaraskan dengan fluktuasi kondisi ekonomi (bersifat ciclycal). Sedangkan untuk akad-akad pembiayaan yang berbasis jual beli biaya modelnya telah disatukan dalam harga jual beli komoditas atau barang yang dibiayai (predermined) dan bersifat mengikat sepanjang kontrak sehingga tidak terpengaruh fluktuasi perubahan harga, tingkat suku bunga dan ketidakpastian pasokan barang. Sedangkan pada sisi simpanan akad antara bank dan nasabah investor berbasis bagi hasil sehingga beban kewajiban bank untuk memberikan return kpada nasabah juga disesuaikan dengan penerimaan dan profitabilitas bank. Karakteristik yang bersifat cyclical dan dapat menyesuaikan dengan gejolak pasar keuangan dan ekonomi inilah yang seharusnya dapat meningkatkan peran bank syari’ah dalam memulihkan fungsi intermediasi bank dalam kondisi saat ini. c. Pembiayaan syariah yang ideal Perekonomian atas dasar syari’ah mendorong terciptanya sistem ekonomi dengan equity dan dalam proporsi yang kecil mendorong pada basis kredit. Pola utama pembiayaan bank syari’ah adalah mudharabah (passive partnership) dan sirkah/musyarakah (active partnership). Pola

19

pembiayaan sekunder yang diperbolehkan dalam syariah adalah berbasis jual beli seperti isthisna (contracted production), ijarah (leasing) dan

ijarah wa iqtina (hire-purchase). Model pertama

berbasis equity relatif lebih beresiko karena rate of return-nya tidak ditetapkan dimuka dan nilai nominalnya tergantung paa kondisi usaha yang dibiayai sehingga dapat memiliki return positif atau negatif. Kelompok pembiayaan kedua berbasis kredit yang relatif kurang beresiko karena rate of retun-nya positif dan ditetapkan di muka. Pembiayaan kelompok kedua mirip dengan pembiayaan berbasis bunga, namun dengan perbedaan mendasar bahwa pembiayaan kelompok kedua ini didasarkan pada jual beli atau sewa/sewa beli (bukan pemberian fasilitas uang tanpa obyek pembiayaan) dan nilai lebih yang diperoleh bank adalah keuntungan atau biaya sewa (bukan harga uang). Kelompok pembiayaan kedua yang berbasis jual beli dalam prakteknya mudah tergelincir pada praktek perkreditan berbasis bunga tanpa keterkaitan dengan sektor ini sebagaimana banyak terjadi pada BPR syari’ah. Idealnya, penempatan aktiva produktif bank syari’ah pada instrumen keuangan yang kompleks tidak dianjurkan bagi bank syari’ah. Menurut Chapra (2000) selain membuat semakin jauh dengan tujuan utama menggerakkan sektor ini secara langsung, instrumen keuangan yang kompleks dapat mendorong penyaluran pembiayaan berbasis non-ekuiti yang semakin besar dan memungkinkan terjadinya

20

pertentangan dan kebingungan para ahli dalam menetapkan dasar hukum kehalalan transaksi. Berdasarkan hal tersebut, penempatan aktiva pada surat-surat berharga dan pasar keuangan syari’ah sebaiknya dalam porsi relatif kecil, misalnya dalam rangka berjaga-jaga memenuhi kebutuhan surat-surat berharga syari’ah (Islamic Securities) yang dapat dijadikan jaminan dalam perolehan faslitas bank sentral bila terjadi bank dalam keadaan tidak mencukupi likuiditasnya. d. Pembiayaan yang memberikan kemaslahatan bagi lapisan masyarakat terbesar Sektor

perbankan

diharapkan

dapat

menjadi

lokomotif

perekonomian sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi prioritas dengan cara memberikan perhatian khusus dalam penyediaan fasilitas pembiayaan perbankan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah, serta sektor pertanian. Hal tersebut karena diantara ketentuan syari’ah adalah kewajiban mengeluarkan harta (aset) yang tersedia untuk diputar, diusahakan dan diinvestasikan secara halal, karena uang dan harta yang ada bukan unttuk ditahan dan ditimbun sehingga menjadi asset yang menganggur (idle) yang berarti sama dengan memubazirkan nikmat dan

tidak

mensyukurinya.

Akan

tetapi

uang

tersebut

untuk

dipergunakan dan berpindah tangan ke tangan, sebagai alat tukar (medium of exchange) dan pembayaran, alat ekspansi dalam investasi. Sekali lagi hanya sebagai alat dan bukan sebagai tujuan.

21

Karena itu, sektor-sektor yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat terbesar namun memiliki berbagai kekurangan untuk dapat berkompetisi secara bebas dalam memperoleh pembiayaan perbankan. Karena itu, diterapkan peraturan perkreditan perbankan yang mengarahkan kredit dan pembiayaan sejalan dengan kebijakan pengembangan sektor-sektor usaha tertentu. Namun diharapkan bahawa campur tangan otoritas perbankan tidak terlalu besar, misalnya melalui seleced/directed credit policy, karena dapat menimbulkan distorsi pasar kredit dan terjadinya misalokasi karena penyimpangan-penyimpangan dalam praktek, tidak terjadi mekanisme kompetisi yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, timbulnya masalah inefisiensi usaha bank dan kurangnya kemandirian usaha yang diberikan kekhususan. Nilai moral ekonomi Islam memberikan penekanan pada aspek kemaslahatan orang banyak (social walfare) dalam seluruh kegiatan investasi dan penempatan aktiva bank. Upaya pengaturan perlu diberikan agar tidak terjadi kecenderungan konsentrasi kekayaan dan pola konsumsi masyarakat yang berlebihan. Aktivitas pembiayaan bank syari’ah semestinya tidak mendorong pada melebarnya kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sehingga diperlukan suatu porsi pembiayaan yang cukup besar bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

22

Kenyataan di Indonesia kemiskinan masih menjadi problem yang tak kunjung ada obatnya., pendapatan perkapita yang rendah, dan jumlah penduduk yang tinggi dengan angka pengangguran yang tinggi pula karena kurangnya lapangan kerja menjadi faktor tersendiri bagi permanennya kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut merupakan tantangan bagi lembaga perbankan syari’ah, demikian juga semangat Islam yang mengungkapkan bahwa kemiskinan akan mendekatkan seseorag pada kekufuran. Untuk itu apa yang bisa diperbuat dan apa yang seharusnya diperbuat agar kiprahnya bisa mengentaskan kemiskinan yang melanda negeri ini. Perbankan Islam adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syari’ah Islam, yaitu menggunakan tata cara yang mengacu pada Alquran dan Hadist. Bank syari’ah dan BMT merupakan alternatif yang ditawarkan dunia perbankan bagi kelompok (umat Islam) yang menghindari riba, untuk itu kepercayaan kelompok ini terhadap perbankan syari’ah termasuk BMT harus diperhatikan baik-baik dan dipegang sebagai amanah. Dunia bisnis adalah dunia ekonomi yang menjalankan prinsip ekonomi dalam setiap gerak ekonominya. Karena itu perlu dimaklumi bahwa setiap pelaku bisnis selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Terlepas dari itu, lembaga perbankan syari’ah sebagai bagian dari ekonomi Islam secara umum perlu menjunjung paradigma Islam dalam mengintegrasikan nilai dan institusi-

23

institusi seperti pasar, keluarga, masyarakat, dam negara untuk menjamin terealisasinya falah atau kesejahteraan bersama., menekankan perubahan sosial individu dan masyarakat tanpa menimbulkan ketidakadilan. Beranjak dari paparan tentang prinsip dasar operasional bank syari’ah, landasan filosofis yang menyertai nafas perbankan syari’ah, arah kebijakan serta strategi yang diterapkan memberikan pemahaman secara komprehensif tentang apa dan bagaimana perbankan syari’ah itu. Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yang saat ini masih menjadi problem utama masyarakat Indonesia, peran apa yang bisa dan semestinya dilakukan bank syari’ah. a. Memacu munculnya ladang usaha baru Hilangnya sistem bunga yang digantikan dengan sistem ayng diterapkan bank syari’ah yaitu bagi hasil mengakibatkan peluang yang lebih banyak pada masyarakat untuk membuka usaha sehingga menumbuhkan ladang-ladang usaha baru. Munculnya usaha-usaha baru tidak saja memacu pertumbuhan ekonomi namun juga membuka kesempatan kerja yang lebih banyak. b. Memperbaiki sistem perekonomian nasional dan menekan inflasi Munculnya ladang usaha baru yang dipengaruhi oleh penggantian sistem bunga dengan sistem bagi hasil dapat memicu perkembangan perekonomian nasional serta menekan inflasi. Selain itu resiko akibat sistem bunga bisa ditekan.

24

c. Sistem bagi hasil mampu mempertahankan stabilitas ekonomi Tidak adanya bunga dalam sistem bank syari’ah mengakibatkan berkurangnya dorongan inflasi yang diakibatkan oleh tergesernya biaya bunga bank kepada nasabah, yang pada gilirannya akan berakibat pada harga jual terhadap produk/jasa bank. Dengan penggunaan fasilias invetasi yang meningkatkan produksi dan fasilitas pembiayaan perdagangan yang mempercepat dan memperlancar arus barang penyebab inflasi yang bersumber dari meningkatnya daya beli masyarakat maupun yang disebabkan oleh naiknya harga karena kelangkaan bisa dikurangi. d. Berorientasi pada masyarakat ekonomi lemah Kemiskinan yang banyak terdapat di daerah pedesaan dan pinggiran mempunyai ciri khas tingkat pendapatan yang rendah sehingga mobilisasi dana sangat pasif. Perbankan syari’ah khususnya BMT yang berkembang di berbagai daerah saat ini berorientasi pada kelompok ekonomi bahwa. Tantangan yang sekaligus merupakan keberanian lembaga perbankan syari’ah, yang saat ini banyak dijalankan BMT adalah orientasinya dalam mengucurkan dana riil pada kelompok ekonomi lemah dengan karakteristiknya yang khas tersebut. Perbankan syari’ah tidak mengutamalkan colateral atau jaminan melainkan mengutamakan kelayakan usaha dalam setiap transaksinya. Kebijakan ini sangat menguntungkan kelompok masyarakat ekonomi lemah (miskin) sehingga mereka mempunyai kesempatan yang lebih

25

luas untuk mengembangkan usahanya dan berpeluang meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan. e. Fasilitas pembiayaan kebijakan al-Qarsul Hasan Pembiayaan ini ditujukan untuk menolong sesama yang sedang terdsak dana untuk tujuan konsumtif ataupun porduktif yang dilakukan dalam bentuk pinjam meminjam uang atau barang (Susilo dkk, 2000: 126). Pada dasarnya pinjaman ini ditujukan untuk pengusaha kecil yang kekuaragan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. Sumber dana berasal dari zakat, infaq dan sodakhoh yang masih tersimpan di bank dan belum teralokasikan. f. Membangun kerjasama lintas sektoral Kerjasama lintas sektoral bisa dilakukan dengan LSM atau lembaga lain yang bisa membantu peningkatan managerial, teknologi serta pengembangan usaha keci. g. Fleksibilitas produk dan membangun ikatan emosional. Fleksibilitas produk yang ditawarkan selalu diiringi dengan akad atas dasar kerelaan dan keikhlasan antara kedua pihak mengakibatkan transaksi yang terjadi benar-benar sesuai kebutuhan dan keinginan termasik keikhlasan dari hati nurani. Untuk itu ikatan emosional antara nasabah dengan pihak bank perlu dibangun, sekaligus menumbuhkan kesadaran adanya berkah yang akan diterima melalui kerjasama yang dilandasi keikhlasan tersebut. Perkembangan perbankan syari’ah juga

26

membawa dampak pada sektor ekonomi temasuk perdagangan dan industri. Beberapa pengaruh yang dirasakan antara lain: 1) Sebagian besar masyarakat muslim menginginkan sistem perbankan syari’ah yang sehat dan dapat dipercaya. 2) Pemerintah dan BI mendorong bank konvensional untuk membuka cabang syari’ah. 3) Pemerintah dan BI mengharap dibukanya bank syari’ah swasta yang baru dengan investor dari dalam dan luar negeri. Menurut Poerwataatmadja (1992 : 85-86) mengemukakan peran yang dimainkan bank syari’ah sekaligus merupakan tujuan bank syari’ah antara lain: a. Menigkatkan kualitas kehidupan sosial eknomi masyarakat Indonesia. b. Menigkatkan

partisipasi

masyarakat

banyak

dapam

proses

pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan. c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan. d. Membimbing masyarakat agar berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup.

2. Pengembangan Pembiayaan Pembiayaan merupakan kegiatan USP BMT yang sangat penting dan menjadi kelangsungan hidup BMT. Oleh karena itu BMT harus dikelola secara baik dan profesional. Sebaliknya jika pengelolaan

27

pembiayaan tidak baik akan menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya BMT. Selain harus memahami jenis-jenis pembiayaan, pengelola BMT juga harus mengetahui dan melakukan analisa pembiayaan dan kelayakan usaha anggota. Analisa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh anggotanya. Sedangkan pada analisa kelayakan usaha agar BMT dapat menilai apakah usaha anggota tersebut memiliki potensi sehingga layak untuk dibiayai atau tidak, adapun analisa pembiayaan (kredit) tersebut sebagai berikut: Analisa kredit adalah bagaimana melihat resiko yang akan timbul nantinya setelah cairnya kredit. Tujuan utama analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman (Edward, 1995:163) Yang dimaksud dengan penyidikan kredit adalah pekrjaan yang meliputi: a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur. b. Pengumpulan data yang berhubungan dnegan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam atau daftar-daftar kredir macet.

28

c. Pemeriksaan / penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai halhal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh. d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah penyidikan yang meliputi: a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. b. Menyusun laporan analisis kredit yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dan permohonan kredit nasabah. Bank

memerlukan

analisis

kredit

dengan

maksud

untuk

memperkirakan tingkat resiko yang timbul dan untuk mengetahui kemampuan pembayaran kembali. Prinsip evaluasi dan analisis kredit pada hakikatnya dilakukan untuk: a. Meneliti dan memeriksa keadaan perusahaan peminjam dalam kaitannya dengan kegiatan usaha yang dilaksanakannya. b. Melakukan analisis arus kas usaha nasabah, termasuk faktor-faktor yang

mempengauhinya,

misalnya

teknik

finansial, personalia dan kebijakan pemerintah.

produksi,

pemasaran,

29

Penilaian kredit harus dilakukan dengan teliti dan seksama dengan tujuan agar kredit yang diberikan bank dapat mencapai sasaran yaitu: a. Aman, artinya bahwa kredit tersebut harus diterima kembali pembayaranya secara tertib. b. Terarah, artinya bahwa kredit tersebut akan dipergunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kebijaksanaan perkreditan yang ditetapkan. c. Menghasilkan, artinya kredit tersebut akan memberikan penghasilan kepada bank atau sekurang-kurangnya mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi bank, apabila hal tersebut menyangkut kredit penyelamatan.

3. Analisa Perkembangan Kredit yang Disalurkan Pada BMT Sumber Usaha Tengaran, terdapat dua jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat: a. Kredit Umum terdiri atas: 1) Kredit Mingguan Kredit mingguan adalah kredit yang cara pembayarannya diangsur setiap minggu, petugas akan menerima pembayaran pinjaman dari debitur. 2) Kredit Bulanan Kredit bulanan adalah kredit umum yang pembayarannya diangsur setiap bulan.

30

b. Kredit Pegawai Kredit pegawai adalah kredit yang khusus diberikan kepada pegawai negeri (sipil dan ABRI) maupun pegawai sasta yang gajinya dibayarkan lewat juru bayar atau bendaharawan gaji dari sautu instansi / dinas unit kerja tempat pegawai yang bersangkutan bekerja.

4. Laporan Keuangan Bank Syariah a. Pengungkapan Umum Laporan keuangan bank syari’ah megungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang belaku umum dan pengungkapan tambahan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada karakteristik kegiatan bank syari’ah dan jasa utama yang diberikan; peranan, sifat tugas dan wewenang Dewan pengawas Syari’ah; tanggung jawab Dewan Pengurus Syari’ah; tanggung jawab bank terhadap pegelola zakat. b. Macam Laporan Keuangan bank syariah Sesuai karakteristiknya maka pelaporan keuangan bank Syari’ah meliputi: laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syari’ah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya yang dilakukan dalam laporan keuangan, laporan rui laba, laporan arus kas, laporan perubahan equitas; laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola bank syari’ah; informasi untuk membantu mengevaluasi tangung jawab bank

31

terhadap amanah dalam kegiatannya; serta informasi mengenai pemenuhan fngsi sosial bank syari’ah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. c. Ruang Lingkup Kegiatan 1) Segala aktifitas Lembaga Keuangan dalam rangka penghimpunan dana-dana masyarakat sekaligus sebagai Lembaga Financial intermediacy. 2) Aktifitas

lembaga

keuangan

untuk

menjaga

kepercayaan

masyarakat dengan menyediakan uang tunai (Bumper cash) bagi pemeliharaan kepentingan masyarakat. 3) Penempatan dana dalam bentuk pembiayaan/kredit (to make leans) sebagai usaha pelayanan kebutuhan uang oleh masyarakat dan penempatan dana dalam bentuk lain, baik bersifat jangka pendek maupun

jangka

panjang

demi

kepentingan

rentabilitas

(profitabilitas). 4) Pengelola Modal Lembaga Keuangan agar dapat berfungsi wajar sesuai dengan penanganannya selaku penggerak aktivitas dan mobilitas dana ke masyarakat. d. Pengalokasian Dana Dari berbagai sumber dana yang dapat dhimpun oleh bank, maka bank akan mengalokasikan dana tersebut. Alokasi dana-dana bank pada dasarnya dibagi dua, yaitu:

32

1) Aktiva yang tidak menghasilkan (Non Earning Assets) a) Primary Reserve Berbentuk uang tnai dalam kas dan uang tunai dalam saldo rekening di Bank Indonesia. Dana-dana dalam primary reserve adalah untuk kepentingan cast ratio atau penjagaan posisi likuiditas bank brdasarkan peraturan dari bank Indonesia sebagai Bank Sentral. b) Penanaman dalam benda tetap dan inventaris untuk kepentingan kelancaran usaha bank. Dana ini umumnya berasal dari modal awal dan dari cadangan modal bank. 2) Aktiva yang menghasilkan (Earning Assets) a) Secondary reserve Untuk menjaga likuiditas dan sekaligus untuk tujuan profit. b) Kredit (pinjaman yang diberikan) Penyaluran dana bank dalam bentuk kredit harus dilakukan oleh bank karena penyaluran kredit merupakan tugas utama dari bank. c) Investasi panjang Penempatan dana bank ini merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa dihindari bank, bahkan merupakan kewajiban utama bank sebagai kredit.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Sumber Usaha Sejarah berdirinya BMT diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS). Dalam perkembagan BMI maupun BPRS, telah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syari’ah Islam maupun dengan pelaksananya belum mampu menjangkau kalangan ekonomi lemah disebabkan biaya operasi yang tinggi. Dari latar belakang diatas maka lahirlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) sebagai bentuk alternatif yang dikhusuuskan untuk menjangkau ekonomi lemah, yang beroperasi dengan sistem bagi hasil sesuai syari’ah Islam. Dilihat dari statusnya BMT adalah sebuah lembaga keuangan ummat yang berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masayarakat) atau KSP (Kelompok Simpan Pinjam). Legalitas BMT dapat berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) sebagai KSM atau KSP BMT dapat menjadi partisipasi program PHBK (Proyek Hubungan Bank dan KSM) Bank Indonesia. PHBK akan membina dan mengembangkan hubungan KSM dengan bank-bank, baik dalam

bentuk

tabungan

maupun

kredit

melalui

LPSM

(Lembaga

Pengembnagan Swadaya Masyarakat). Tiap LPSM biasanya membina beberapa kelompok KSM. PHPK juga akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kwalitas sumber daya pengelola BMT.

33

34

Sambutan yang baik oleh masyarakat terutama oleh para pengusaha atau pedagang kecil, yang mendorong munculnya BMT di daerah-daerah. Tahun 1991/1992 dapat dikatakan sebagai tahun kebangkitan BMT bersama munculnya BMI dan BPRS. Dalam konteks lembaga keuangan lahirnya BMT tidak lepas dari keterkaitan untuk menciptakan rural banking system (bank untuk masyarakat pedesaan). Pada tahun 1995 tepatnya bukan Desember kembali

muncul gebrakan yang

mendorong semakin tumbuh dan

berkembangnya BMT, yaitu adanya gerakan nasional BMT atau lebih dikenal dengan gerakan 5.000 BMT. Adapun beberapa faktor yang mendorong berdirinya BMT, antara lain: 1.

Keberhasilan Grameen Bank

di Bangladesh yang didirikan oleh

Muhammad Yunus. Bank ini mengkhususkan diri memberikan kredit usaha pada kaum miskin. Pada kahirnya Gramen Bank mampu membuktikan diri menjadi bank yang diperhitungkan dan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi, dengan pendekatan dan manajemen yang khas yang dilakukan Muhammad Yunus membuktikan bahwa kaum miskin ternyata amat bankable, sesuatu yang justru ditabukan oleh bank-bank konvensional. 2.

Tidak

mulusnya

berbagai

kalangan

ummat

untuk

menumbuh

kembangkan BPRS di berbagai daerah secara cepat, meskipun UndangUndang sudah membuka peluang lebar – lebar. Terlambatnya upaya pertumbuhan BPRS secara cepat disebabkan sulitnya pengarahan modal dan minimnya sumber daya manusia yang profesional.

35

3.

Banyak pengusaha kecil khususnya sektor informal yang sulit mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya, padahal jumlah mereka sangat banyak, baik dari segi jumlah unit usaha maupun tenaga kerja yang diserapnya. Karena tidak berlebihan bila keberadaan mereka sangat besar pengaruhnya dalam perekonomianm masyarakat. Baitul Maal wat Tamil (BMT) memiliki dua istilah, Baitul Maal dan

Baitut Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang berhak atau untuk kebaikan. Baitt Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat provit motive. Peghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dalam bentuk (Hertanti Widodo, dkk, 1999:51). BMT Sumber Usaha Tengaran lahir pada tanggal 18 Mei 2001 mulai berbadan hukum koperasi nomor: 236/BH/KDK.11.1/188.4/VII/2001 tanggal 4 Juli 2001. BMT ini didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan lama’ yang ada di desa Karangduren Tengaran Kabupaten Semarang, dan BMT ini terletak di kompleks kios Pasar Kembangsari Tengaran 50775, Jl Raya Kembangsari KM 07 Salatiga Kabupaten Semarang ini sangatlah strategis karena terletak di wilayah kompleks pasr dan dekat dengan pedesaan serta perkampungan masyarakat.

36

BMT Sumber Usaha ini berdiri dalam rangka ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan usaha kecil sampai dengan menengah dengan berbasis bagi hasil. Usaha ini telah embahkan hasil yang cukup bagus dimana para pengguna produk telah berhasil megembangkan usaha mereka dan telah merasakan sistem bagi hasil yang sangat meringankan mereka. Faktor lain yang mendorong berdirinya BMT Sumber Usaha ini adalah untuk memberikan alternatif kepada masyarakat muslim yang menurut MUI lebih dari 30% berpendapat bahwa bunga bank konvensional merupakan riba. Keberadaan Bank BMT Sumber Usaha di tengah-tengah masyarakat Tengaran akan sangat membantu masyarakat dalam mengangkat atau meningkatkan taraf hidup / perekonomian mereka. Masyarakat menaruh minat yang cukup besar terhadap produk BMT Sumber Usaha Tengaran

B. Visi dan Misi BMT Sumber Usaha Tengaran Visi BMT Sumber Usaha sebagai suatu badan usaha atau lembaga yang memiliki kegiatan yang berlandaskan syari’ah Islam dalam upaya meningkatkan dan untuk mewujudkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi umat secara umum dan masyarakat di sekitar BMT Sumber Usaha. Misi BMT Sumber Usaha adalah sebagai berikut: a. Ikut serta dalam meningkatkan dan memajukan kualitas kehidupan sosial ekonomi ummat. b. Memberikan keuntungan yang wajar bagi pihak-pihak yang memiliki akses langsung maupun tidak langsung pada BMT Sumber Usaha.

37

c. Mengusahakan pertumbuhan BMT Sumber Usaha seoptimal mungkin. d. Memberikan kontribusi positif bagi umat Islam. e. Memberikan kondisi yang nyaman untuk bekerja. f. Keberadaan dan peranan BMT meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

C. Perkembangan Kinerja BMT Sumber Usaha Tengaran BMT Sumber Usaha merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan berbadan hukum Koperasi simpan pinjam dengan modal awal Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan hingga tahun 2008 sudah mencapai modal Rp. 502.144,500,00 (limaratus dua juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan asset lebih dari Rp. 10.000.000,00. Sedangkan sumberdaya insani dari 3 orang menjadi 5 orang. Kepercayaan masyarakat meningkat dengan dapat dihimpunnya dana dari masyaraat sebesar Rp. 1,1 Milyar dengan jumlah anggota 3. 669 orang dan jangkauan operasional disekitar Pasar Kembangsari, Karangduren, wilayah Kecamatan Tengaran dan Salatiga. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT Sumber Usaha. a. Kinerja BMT Sumber Usaha di tahun 2005 • Aset

: 3.104.722.681,-

• Penghimpunan dana

: 1.885.787.775,-

• Pembiayaan

: 2.129.196.467,-

• Pendapatan

:

679.627.409,-

38

b. Kinerja BMT Sumber Usaha di tahun 2006 • Aset

: 4.821.106.774,-

• Penghimpunan dana

: 3.106.385.794,-

• Pembiayaan

: 3.390.536.000,-

• Pendapatan

:

874.483.795,-

c. Kinerja BMT Sumber Usaha di tahun 2007 • Aset

: 7.586.232.311,-

• Penghimpunan dana

: 5.763.776.613,-

• Pembiayaan

: 5.345.647.400,-

• Pendapatan

: 1.334.901.698,-

d. Kinerja BMT Sumber Usaha di tahun 2008 • Aset

: 10.413.458.003,-

• Penghimpunan dana

: 8.935.400.006,-

• Pembiayaan

: 6.105.487.100,-

• Pendapatan

: 1.608.641.150,-

BMT Sumber Usaha ini berdiri dalam rangka ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan usaha kecil sampai dengan menengah dengan berbasis bagi hasil. Usaha ini telah membuahkan hasil yang cukup bagus dimana para pengguna produk telah berhasil mengembangkan usaha mereka dan telah merasakan sistem bagi hasil yang sangat meringankan mereka. Faktor lain yang mendorong berdirinya BMT Sumber Usaha ini adalah untuk

39

memberikan alternatif kepada masyarakat muslim yang menurut MUI lebih dari 30% berpendapat bahwa bunga bank konvensional merupakan riba. Keberadaan Bank BMT Sumber Usaha di tengah-tengah masyarakat Tengaran akan sangat membantu masyarakat dalam mengangkat atau meningkatkan taraf hidup / perekonomian mereka. Masyarakat menaruh minat yang cukup besar terhadap produk BMT Sumber Usaha yang dibuktikan dengan banyaknya nasabah penabung, peminjam dan kenaikan pendapatan yang terus menerus selama 1 tahun.

D. Perkembangan Nasabah BMT Sumber Usaha Jumlah nasabah anggota BMT Sumber Usaha, baik nasabah penabung maupun

nasabah

pembiayaan

dari

tahun

ke

tahun

menunjukkan

perkembangan yang signifikan. Pada awal operasional tahun 2001 jumlah nasabah penabung 357 anggota dan nasabah pembiayaan 152 anggota. Hingga akhir tahun 2008 jumlah nasabah penabung telah mencapai 3.669 anggota dan nasabah pembiayaan 1.012 anggota. Di tahun 2009 ini jumlah tersebut semakin meningkat.

Laporan Perkembangan Nasabah BMT Sumber Usaha

Jumlah Nasabah Anggota Dana Pihak III Jumlah Nasabah Anggota Pembiayaan

2005

2006

2007

2008

2.221

2.802

3.505

3.669

1.888.787.775

3.106.385.775

5.763.776.613

8.935.400.006

587

807

980

1.012

2.129.196.467

3.39.536.000

5.345.647.400

6.105.497.100

40

E. Produk-Produk BMT Sumber Usaha

# Produk Dana 1. Si Rela Adalah simpanan sukarela lancar yang setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Bagi hasil keuntungan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan diberikan setiap akhir bulan langsung menambah saldo Si Rela. Adapun mengenai persyaratan pembukaan rekening: • Pembukaan rekening atas nama pribadi atau lembaga. • Setoran pertama Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 5.000,• Foto copy KTP / Kartu Identitas lain Dikenakan biaya administrasi dalam menghitung bagi hasil Total rata - rata tabungan x pendapatan kotor PYD x 30% Total rata - rata aset Keterangan:

• 30% adalah nisbah nasabah dan 70% nisbah BMT • PYD : Pembiayaan yang diberikan 2. Si Suka Adalah simpanan sukarela berjangka atas dasar akad wadiah yad dlomanah yang dikelola dengan sistem syari’ah dengan jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan setahun. Adapun persyaratan pembukaan rekening Si Suka:

• Pembukaan rekening atas nama pribadi atau lembaga.

41

• Pembukaan rekening dengan setoran minimal Rp. 10.000,• Foto copy KTP / Kartu Identitas lain Tingkat bagi hasil yang diberikan adalah 10% jangka waktu 1 bulan, 11% jangka waktu 3 bulan, 12% jangka waktu 6 bulan dan 14% untuk jangka waktu setahun. Dapat diperpanjang secara otomatis.

# Produk Penyaluran Dana / Pembiayaan 1. Mudharabah (MDA) Adalah pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan nasabah. Dan atas keuntungan yang diperoleh nasabah disepakati ini dikembalikan nasabah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan dapat dikembalikan secara berangsur. Keuntungan

• Aman karena sesuai prinsip syariah • Bagi hasil sesuai dengan porsi dan nisbah ditetapkan sesuai hasil usaha yang dilakukan BMT dan disepakati oleh nasabah. Disepakati ini dikembalikan nasabah .Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha Kemudahan

• Biaya proses hanya dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5% di pembiayaan. Adapun mengenai persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan:

• Perorangan maupun lembaga

42

• Fotocopy KTP suami dan istri • Fotocopy jaminan berupa BPKB dan STNK • Bersedia disurvei dan cek fisik kendaraan bermotor Pembiayaan disetujui berdasarkan hasil analisa usaha yang dilakukan BMT dan pertimbangan lain. 2. Bai Bitsaman Ajil (BBA) Adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan nasabah dan nasabah membayar harga barang tersebut sesuai barangnya ditambah keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Persyaratan untuk pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) tidak jauh berbeda dengan pembiayaan mudhorabah, hanya saja terkadang BMT tidak membiayai keseluruhan dan yang dibutuhkan. 3. Qordul Hasan (QH) Adalah pinjaman atau pembiayaan untuk usaha produktif bagi yang behak. Dalam akad peminjam hanya berkewajiban mengambil pokok pinjaman tanpa tambahan apapun. Pembiayaan ini berdasarkan prinsip Ta’awun atau tolong menolong dan bukan untuk tujuan komersial. Sesuai dengan tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) lebih dikhususkan kepada anggota BMT tidak membiayai keseluruhan dana yang dibutuhkan nasabah.

43

F.

Strategi Pemasaran Produk 1. Untuk Produk Simpanan

•

Spanduk

•

Door to Door / Silaturahmi nasabah

•

Telepon dan janjian

•

Office conelling

•

Pemberian souvenir

2. Untuk Produk Pembiayaan

•

Survei dan penawaran langsung pada nasabah.

•

Spanduk dan pendampingan terhadap nasabah.

•

Kegiatan Sosial dan Keagamaan.

G. Prospek dan Hambatan Prospek ke depan BMT sangatlah bagus. BMT ini mempunyai potensi dana yang besar sehingga BMT ini bisa berkembang. Sedangkan hambatan yang ditemui BMT Sumber Usaha Tengaran ini dalam menjalankan operasionalnya antara lain: a. Dari pihak masyarakat yang sebagian besar tidak (belum mengetahui tentang sistem syari’ah yang dijalankan. b. Paradigma masyarakat yang masih sulit dalam menerapkan sistem syari’ah. c. Nasabah macet. d. Kantor terlalu sempit (kurang yaman). e. Spesialisasi kerja masih kurang.

44

H. Sarana dan Prasarana a. Sarana yang ada di BMT Sumber Usaha Tengaran antara lain: 1) Lokasi BMT Sumber Usaha yang strategis. 2) Menggunakan sistem jemput bola. 3) Lengkapnya peralatan kantor seperti : komputer, mesin ketik, telephone, kalkulator, mesin penghitung uang kertas. b. Prasarana 1) Penerangan yang lengkap 2) Alat transportasi 3) Kamar kecil 4) Tempat ibadah karyawan

I.

Struktur Organisasi Bank Syariah dan Posisi BMT Kantor terhadap BMT Sumber Usaha Organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan. Suatu kerjasama bila disebut organisasi bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. Adanya sekelompok orang. b. Adanya hubungan yang harmonis antar anggota. c. Adanya tujuan organisasi. Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka penyusunan perwujudan pola tetap hubungan antara fungsi-fungsi,

45

bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Perlunya struktur organisasi yang tepatd an jelas merupakan suatu dasar untuk mempelajari aktivitas sebenarnya, karena hal itu merupakan suatu petunjuk bagaimana tugas, wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap orang atau antara anggota-anggota yang seharusnya dilaksanakan. Menurut pola hubungan kerja lalulintas wewenang dan tanggung jawab, maka bentuk organisasi ini dapat dibedakan atas: 1. Organisasi Garis Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang paling sederhana yang diciptkaan oleh Henry Fayol dari Perancis. Sering disebut dengan organisasi militer. Bentuk organisasi ini kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling kenal serta spesialisasi kerja masih belum begitu tinggi. 2. Organisasi Fungsional Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, dimana segelintir pemimpin tidak mempunyai bawahan yang jelas, setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang masih ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut. 3. Organisasi Garis dan Staf Organisasi garis dan staf diciptakan oleh Harringron Emerson. Pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan

46

mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam dan rumit, jumlah karyawannya banyaks erta terdapat satu atau lebih tenaga staf. 4. Organisasi Staf dan Fungsional Bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan diserahkan secara fungsional.

Berdasarkan pembagian struktur organisasi diatas, maka dapat diketahui bahwa bentuk struktur organisasi dalam BMT Sumber Usaha menganut struktur/bentuk organisasi garis karena organisasi ini paling sederhana (Henry Fayol dari Perancis) sering juga disebut dengan organisasi militer. Bentuk organisasi ini kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling kebal serta spesialisasi kerja masih belum begitu tinggi. Wewenang lini merupakan wewenang dimana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Ini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai perintah secara langsung tanpa harus diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Wewenang staf merupakan hal yang dimiliki oleh suatu staf tertentu untuk menyarankan, memberi saran atau rekomendasi konsultasi kepada lini. Ini berarti memberikan wewenang kepada anggota staf untuk pemerintah lini mengerjakan kegiatan tertentu.

47

Struktur Organisasi Bank Syariah adalah sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Negara Indonesia

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)

Dewan Komisaris

Direktur Utama

Unit Usaha Syari’ah

Kelompok Perbankan Syari’ah

Pengelolaan Pegembangan Bisnis syari’ah

Pengelolaan treasury dan investment

Pengelolaan Penyeliaan Bisnis

Pengelolaan penunjang bisnis syari’ah

Cabang syari’ah

Bagian Umum

Cabang syari’ah

Posisi Struktur Organisasi BMT Sumber Usaha adalah sebagai berikut: RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Dewan Syari’ah

Pengawas

Manager

Pembiayaan

Pemasaran

Kasir

Nasabah

Pembukuan

48

Deskripsi tugas dan tanggung jawab Bank Syari’ah adalah sebagai berikut: 1. Dewan Pengawas Syari’ah DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS terdiri dari para pakar di bidang muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS ditetapkan oleh anggota DSN. BMT Siumber Usaha dalam kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syari’ah. Tugas utama dari DPS adalah mengawasi kegiatan BMT agar dalam operasionalnya tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syari’ah yang telah difatwakan oleh DSN. Fungsi dari DPS: a. Memberi nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari’ah dan pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari’ah. b. Memberikan laporan kegiatan usaha dan perkembangan hasil usaha kepada Dewan Syari’ah Nasional. c. Menjadi

mediator

dalam

mengkomunikasikan

usul

dan

saran

pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian data fatwa dari Dewan Syari’ah Nasional. 2. Unit Usaha Syari’ah Secara umum tugas dari unit usaha syari’ah adalah: a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syari’ah.

49

b. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan fungsi dana yang bersumber dari kantor-kantor cabang syari’ah. c. Menyusun laporan keuangan konsosialidasi dari seluruh kantor-kantor cabang syari’ah. d. Melaksanakan tugas penatausahaan laporan keuangan dari kantorkantor cabang syari’ah. 3. Pengelolaan Pengembangan Bisnis Syari’ah Tugas dari pengelolaan ini adalah: a. Memantau sistem dan prosedur operasional sesuai prinsip syari’ah bekerjasama dengan DPS. b. Melakukan pengembangan produk dan jasa. c. Menunjang pengembangan sistem cabang syari’ah. 4. Bagian Pengelolaan Treasury dan Investment Tugas a. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka penempatan dana usaha syari’ah. b. Mengelola bisnis internasional usaha syari’ah. 5. Pengelolaan Penunjang Bisnis Syari’ah Tugasnya sebagai berikut: a. Menunjang penyediaan logistik dan material cabang syari’ah. b. Mengelola kebijakan manajemen sumber dana cabang syari’ah. c. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran usaha syari’ah.

50

d. Mengelola sistem akuntansi dan pembukuan keuangan usaha syari’ah. e. Menyusun laporan keuangan usaha syari’ah dan bekerjasama dengan pengendalian keuangan. f. Menunjang pengelolaan sistem teknologi usaha syari’ah bekerjsama dengan bagian teknologi. 6. Pengelolaan

Penyeliaan

Bisnis

Syari’ah

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan kantor. 7. Pimpinan Kantor Cabang Syari’ah Tugasnya adalah: a. Memimpin segala kegiatan cabang syari’ah. b. Menyusun arahan bagi aparat cabang syari’ah. c. Menentukan kebijakan umum sesuai cabang syari’ah. d. Mengendalikan dan mengawasi proses harian dan manajemen cabang. 8. Pimpinan bidang operasional dan sekaligus bidang pelayanan a. Unit pelayanan, mempunyai tugas: 1) Melayani informasi mengenai produk jasa dalam negeri dan luar negeri. 2) Melayani semua jenis transaksi cash / tunai dan pemindah bukuan. 3) Mengelola kas besar 4) Melayani kegiatan eksternal payment point, kontrol kas, kas mobile dan capem. 5) Mengelola transaksi giro, tabungan, deposito dan DPLK. 6) Melayani nasabah inti dan custodian.

51

Dibawah unit pelayanan terbagi lagi menjadi dua: 1) Pelayanan jasa, mempunyai tugas : (a) Menyediakan informasi dan service kepada nasabah. (b) Mengelola transaksi dalam dan luar negeri. (c) Melayani nasabah inti dan custodian (d) Membuat laporan ke Bank Indonesia dan KPKN. 2) Pelayanan uang tunai mempunyai tugas : (a) Melayani transaksi tabungan. (b) Menyediakan transaksi-transaksi cash/tunai dan pemindah bukuan. (c) Menerima setoran kegiatan payment point (BBM/Pertamina, Pajak, SPP, PLN, telkom dan lain-lain). b. Unit Pemasaran Mempunyai tugas: 1) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah / calon nasabah. 2) Memperbanyak penjualan silang (cross selling) kepada nasabah / calon nasabah). 3) Mengelola permohonan pembiayaan atau kredit. 4) Melakukan pemantauan nasabah / kolektibilitas pinjaman. c. Unit Operasional Tugasnya adalah sebagai berikut: 1) Mengelola administrasi kredit atau pembiayaan.

52

2) Mengelola administrasi keuangan. 3) Mengelola administrasi dalam dan luar negeri. 4) Mengelola daftar hitam nasabah. 5) Mengelola komunikasi cabang. 6) Mengelola masalah kepegawaian. 7) Menyelenggarakan administrasi umum. 9. Unit Kontrol Intern Unit ini mempunyai tugas: a. Membantu pemimpin cabang mengendalikan dan mengawasi proses harian dan manajemen cabang. b. Mengelola seluruh BPP (sebagai kontrol BPP) c. Mendistribusikan surat masuk dan berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan suatu transaksi / aktivitas perbankan. d. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi / keuangan koperasi. Dharma Wanita. 10. Bidang Operasional Bagian Unit Pelayanan Nasabah Tugasnya sebagai berikut: a. Melayani informasi mengenai jasa / produk dalam negeri dan luar negeri. b. Mengelola semua jenis transaksi cash / tunai dan pemindah bukuan. c. Mengelola kas besar dan ATM. d. Mengelola transaksi giro, tabungan dan dposito. e. Membuat laporan ke bank dan KPKN.

53

11. Bidang Operasional bagian Unit Operasional Tugasnya sebagai berikut: a. Mengelola administrasi produk. b. Mengelola administrasi keuangan. c. Mengelola administrasi dalam negeri dan luar negeri. d. Mengelola administrasi umum, logistik dan kepegawaian. 12. Unit Pemasaran Bisnis Tugasnya sebagai berikut: a. Memasarkan produk jasa perbankan kepada nasabah. b. Memperbanyak penjualan silang kepada nasabah. c. Mengelola permohonan kredit. d. Melakukan penyelematan / penyelesaian kredit bermasalah. e. Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.

Job Desciprtion BMT Sumber Usaha Kembangsari Tengaran 1. Manager Tugas: a. Menyusun rencana operasional BMT dalam setahun yang selanjutnya diusulkan kepada pengurus yang mencakup rencana anggaran biaya dan pendapatan, rencana organisasi. b. Memberikan tandatangan sebagai validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan oleh bagian pembiayaan.

54

c. Mengontrol dan meneliti ketepatan serta kebenaran semua transaksi harian maupun bulanan di BMT dalam bentuk laporan keuangan (laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas) yang diajukan oleh bagian kuitansi. d. Menyetujui pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Accounting Tugas: a. Melaporkan laporan keuangan harian maupun bulanan kepada manager yang selanjutnya dilaporkan ke pengurus. b. Memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi keuagan. c. Mengatur manajemen arus kas (cash flow) dengan memantau arus kas masuk keluar dan mengatur penjadwalan pembayaran utang, kebijakan uang minimal, perhitungan funding yang harus dicapai untuk menutup penarikan dari konsumen / nasabah dan sebagainya. d. Mengendalikan pelaksanaan anggaran. e. Memastikan ketepatan laporan keuangan. f.

Menjamin keandalan data akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan.

55

3. Pembiayaan Tugas: a. Mengerjakan tugas pembiayaan : menerima pengajuan pinjaman; menganalisa pengajuan pinjaman berbagai tim; survey kelayakan usaha; mencairkan pembiayaan setelah di ACC oleh tim. b. Menyusun target jangka pendek pembiayaan. c. Menyusun daftar resiko kemacetan pembiayaan. d. Memastikan tepat waktu pengembalian cicilan pembiayaan. e. Mampu menjamin kelancaran pengembalian cicilan. f. Menyusun daftar perincian. 4. Marketting Tugas: a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menarik setoran nasabah dan menawarkan produk BMT. b. Mengatur rute kunjungan harian. c. Melakukan pendataan nasabah (nama-nama perseorangan atau pimpinan jami’iyah pengajian potensial yang akan dikunjungi). d. Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan kepada manager apabila tidak mampu mengatasinya. e. Mengusulkan strategi pemasaran untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

56

5. Debt Collector Tugas: a. Membuat daftar tagihan untuk nasabah yang jatuh tempo harus membayar. b. Menyusun laporan kolektibilitas piutang nasabah. c. Bertugas menagih kepada nasabah yang kurang lancar dan macet. 6. Kasir / Teller a. Menghitung keadaan uang atau transaksi setiap hari. b. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager. c. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari kepada manager. d. Memastikan ketepatan data dan kecepatan penyampaian informasi akuntansi harian. e. Menjamin kelengkapan bukti transaksi harian. f. Memastikan kecocokan kas riil dengan catatan penerimaan kas harian. g. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran (tabungan atau angsuran). h. Menunda penarikan bila persyaratan yang ditetapkan kurang. i. Memeriksa dan menyetujui kelengkapan kurang. j. Memeriksa dan menyetujui kelengkapan persyaratan transaksi.

57

Uraian Tugas Pengelolaan Koperasi BMT “Sumber Usaha” 1. Pembukuan a. Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian, dan ketepatan perhitungan. b. Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangannya. c. Menyusun aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh. d. Menyediakan rekening internal dan pelaporannya. e. Melakukan pembukuan pada akhir tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller (transaksi harian), penyusunan buku besar hingga neraca rugi / laba. Catatan : Laporan keuangan diterima oleh manager paling lambat satu hari setelah tutup buku, yakni pada jam 08.30 WIB hari berikutnya. f. Bertanggungjawab

atas

segala

kekrliruan,

selisih

maupun

ketidakakuratan data akibat kesalahan posting maupun penjumlahan. 2. Kasir a. Mengeluarkan bon untuk setiap pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian. b. Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan kredit, debet dan memorial.

58

c. Menyusun laporan pada setiap awal dan akhir haru berupa: Register; Laporan harian kas dan kertas kerja rekap secara benar dan menyeluruh; arus kas pada setiap harinya secara benar. d. Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi. 3. Teller a. Menerima bukti setoran tabungan dan angsuran. b. Melakukan pengetikan / penulisan terhadap buku tabungan dan buku angsuran nasabah. c. Melakukan back-up manual dan komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian nasabah. d. Menyusun transaksi teller. e. Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada akhir bulan. Catatan: Laporan bagi hasil diterima manager paling lambat pukul 16.00 WIB pada hari akhir tutup buku (tanggal 30/31). 4. Pembiayaan a. Melakukan survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan. b. Membuat keputusan realisasi berdasarkan penilaian bersama dengan komite pembiayaan. c. Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari: laporan pengajuan pembiayaan; laporan realisasi; laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangannya; Proyeksi pendapatan; rekap total pembiayaan; Rekap jenis pembiayaan.

59

5. Pemasaran dan Penagihan a. Menyusun laporan perkembangan pemasaran b. Menyusun rencana sosialisasi produk BMT dan implementasinya. c. Melakukan penarikan tabungan dan penagihan angsuran nasabah.

Struktur Organisasi BMT Sumber Usaha Tengaran 1. Dewan K.H. Drs. Shaliminudian, M.M H. Muhammad Zuhri 2. Dewan Pengawas Ketua

: Wignyo Gutomo, SH

Sekretaris

: Waluyo, S.Pd

Bendahara

: Dhofari S.Pd M.M

3. Pengelola Manager

: Nur Kholiq, SE

Pembiayaan

: Totok Pramono, S.E

Analisis Pembiayaan : Rodliyatul Nani’ah A.Md Accounting

: Luthfi Al-Jauhari S.Ag

Teller

: Yulianingsih

Security

: Usup Yusup

BAB IV PENYAJIAN DATA

Dari Praktek Magang yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai 24 Juli 2009 di Koperasi BMT Sumber Usaha Tengaran, praktikan mendapatkan pengalaman kerja dan tambahan ilmu pengetahuan yang telah didapat di bangku perkuliahan. Ilmu yang telah diperoleh praktikan selama melaksanakan praktikum di BMT Sumber Usaha antara lain:

A. Pembiayaan 1. Mudharabah a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan untuk membiayi seluruh modal yang diperlukan. Dan atas keuntungan yang diperoleh nasabah disepakati pembagiannya antara nasabah dengan BMT. Modal yang dimanfaatkan ini dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha seperti perdagangan, perindustrian, dan pertanian serta jasa. b. Tujuan Pembiayaan Pembiayaan Mudharabah dapat dipergunakan oleh BMT untuk hal-hal:

•

Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu.

60

61

•

Membiayai masalah yang telah diketahui kredibilitas dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup feasible dan profitable.

Pada bagian pembiayaan mudharabah, praktikan melakukan pemilahan kertas-kertas/file perjanjian pembiayaan mudharabah, tempo. File ini rangkap tiga yang kemudian dipilah-pilahkan dan dimasukkan ke arsip file asli, arsip file asli kerja, dan arsip file nasabah. Arsip file diberikan kepada nasabah. Untuk surat jaminan ada pengecualian, yaitu surat jaminan yang asli tidak disimpan di BMT melainkan diberikan kepada nasabah sampai pengajuan disetujui (di ACC). 2. Murabahah Adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan bersama tapi di BMT Sumber Usaha pembiayaan ini kurang diminati atau bahkan tidak ada. 3. Musyarakah Yaitu suatu jenis pembiayaan dengan cara penambahan pada modal usaha nasabah dengan imbalan bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan. Dengan tujuan mengembangkan usaha nasabah (tidak ada).

62

4. Ijarah Bai’ut Ta’jiri Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli yang sangat baik bagi para nasabah yang berkeinginan tambahan asset yang dapat diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan asse tersebut (tidak ada). 5. Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan nasabah dan nasabah akan membayar harga barang tersebut secara mengangsur ditambah dengan jumlah keuntungan (Mark up) yang diberikan kepada BMT. 6. Qordhul Hasan Pinjaman kebijakan unttuk usaha yang produktif bagi yang berhak. Dalam akad peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pinjaman sebesar pokok pinjaman tanpa tambahan apapun. 7. BBM Pinjaman ini hampir sama dengan mudhorobah tetapi disini ada limit/batas nominal sebesar Ro. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hanya diperuntukkan untuk perdagangan (usaha yang riil).

B. Syarat dan Prosedur Mengajukan Pembiayaan a. Syarat Mengajukan Pembiayaan 1)

BPKB asli tahun 1990 ke atas.

2)

Foto copy BPKB dan STNK (rangkap 2).

63

3)

Foto copy KTP suami istri (rangkap 2).

4)

Foto copy KK atau surat nikah.

5)

Gesekan No. rangka dan No. mesin, kendaraan dibawa ke kantor.

6)

Kwitansi kosong dan materai.

7)

Mengisi formulir.

8)

Berkas dimasukkan stopmap.

9)

Untuk sertifikat tanah harus milik sendiri (harus ada referensi / avilist).

b. Prosedur Mengajukan Pembiayaan di BMT Sumber Usaha Calon nasabah datang ke bagian perkreditan dan nantinya bagian kredit akan menanyakan maksud kedatangan nasabah dan setelah mengetahui maksud kedatangan calon nasabah tersebut maka pihak BMT segera menyiapkan blangko pengajuan pembiayaan kepada calon nasabah untuk mengisi surat / blangko pengajuan tersebut dengan disertai / dilampiri dengan syarat-syaat yang telah diberitahukan sebelumnya, segala sesuatunya untuk diisi oleh nasabah dan untuk mengetahui berapa bagi hasil yang harus diberikan calon nasabah kepada pihak BMT. Dalam perhitungan bagi hasil akan langsung dihitung oleh pihak BMT yang nantinya akan disepakati barapa bagi hasil yang akan diberikan untuk pihak BMT ditambah dengan biaya administrasi itupun akan diberitahukan setelah pengajuan pinjaman kredit calon nasbah setelah dapat ACC (survey untuk mengetahui kebenaran dan kesungguhan nasabah agar idak terjadi kemacetan kredit).

64

Langkah yang harus dilakukan oleh bagian pembiayaan setelah memberikan blangko kepada calon nasabah: 1) Penerimaan Pengajuan Setelah melakukan survey dan memang nasabah tersebut layak untuk diluluskan permohonan pinjaman maka blangko permohonan akan di ACC yang kemudian dari pihak BMT akan memberitahu nasabah bahwa pengajuan pembiayaannya bisa untuk segera dicairkan tentunya pihak BMT akan memberi batas maksimal pencairan. 2) Pembuatan Pencairan Kredit Setelah nasabah datang untuk mencairkan dananya, maka pihak BMT akan membuat kwitansi pencairan yang nantinya kan disebutkan disana jumlah nominal uang yang ingin diambil, bagi hasil yang akan diberikan

oleh

nasabah,

batas

pembayaran

angsuran,

biaya

administrasi. 3) Pencairan Sebelum nasabah bisa mencairkan dana pinjamannya nasabah terlebih dahulu disuruh menandatangani surat perjanjian, kwitansi pencairan, menyerahkan surat yang diagunkan dan nasabah dianjurkan untuk membuka rekening tabungan untuk menjadi anggota BMT Sumber Usaha. 4) Penjadwalan Setelah berkas diisi lengkap oleh nasabah dan sudah masuk maka langkah selanjutnya adalah penjadwalan survey supaya tidak ada

65

nasabah yang terlalu lama menunggu selain itu penjadwalan ini akan memudahkan bagian pembiayaan untuk mengetahui berapa kas yang ada dan berapa dana yang sudah dilempar ke masyarakat supaya nanti tidak terjadi kekosongan kas karena terlalu banyak pembiayaan yang keluar. 5) Pembuatan Surat Penolakan Pembuatan surat penolakan ini dimaksudkan agar nasabah tidak terlalu

lama

menunggu

proses

pencairan

pinjaman

mungkin

dikarenakan oleh besar pinjaman tidak sesuai dengan nilai barang yang diagunkan atau melihat orangnya yang kurang tanggung jawab, suka berbohong (menipu) ini bisa dilihat dari karakter orangnya, keseharian, bahkan dari orang-orang disekitarnya. Pelunasan kredit/pembiayaan tidak harus jatuh tempo tetapi bisa ditutup kapanpun orang itu bisa membayar dengan hanya mengangsur uang pokok ditambah bahasnya saja. Bahasnya harus ada misalkan orang tersebut belum bisa mengangsur dalam bulan itu maka orang tersebut bisa hanya membayara bahasnya saja tetapi tidak bisa terus begitu hanya sesekali saja bila benar-benar memang belum bisa membayar, dan apabila sudah lunas kreditnya maka nasabah akan diminta untuk meneruskan kreditnya atau mengambil kembali barang agunannya. Dan apabila nasabah tersebut tidak dapat mengangsur maka nasabah tersebut akan diberi solusi untuk pelunasan sisa kreditnya dengan cara yang terbaik, baik dari pihak BMT maupun dari pihak nasabah.

66

C. Peran

pembiayaan

dalam

pengentasan

kemiskinan

melalui

pemberdayaan sektor riil Sektot riil yang dibiayai BMT adalah anggota masyarakat yang mempunyai usaha di bidang perdagagan, peternakan, pertanian dan jasa. Contoh: -

Di bidang perdagangan: membiayai usaha toko kelontong, toko pakaian, jual beli kendaraan baik roda dua ataupun roda empat.

-

Di bidang peternakan: membelikan

bakal sapi (pedet) yang diternak

menjadi pedaging, ayam potong, bebek. -

Di bidang pertanian: membelikan benih tanaman kepada para petani (padi, jagung).

-

Di bidang jasa: membelikan kendaraan angkutan umum. Sistem yang digunakan dalam pembiayaan usaha produktif adalah

pembiayaan mudhorobah dimana pihak BMT memberikan modal sepenuhnya kepada

anggota

masyarakat

untuk

kemudian

anggota

masyarakat

mengembalikan secara bulanan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota. Dilihat dari trend laju pertumbuhan usaha, laba yang diperoleh dari pembiayaan usaha, laba yang diperoleh dari pembiayaan usaha sektor riil terus mengalamai kenaikan. Hal itu mengakibatkan besarnya mark up (bagi hasil) yang diterima pengelola nilainya juga semakin besar. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, modal yang diberikan BMT dapat dikembalikan dan usaha yang telah dirintis dapat terus berjalan dengan baik.

67

Untuk usaha yang mengalami kemajuan yang pesat, biasanya BMT memberikan tambahan modal guna kemajuan usaha. Usaha-usaha produktif ini selain bisa membantu mengentaskan kemiskinan dengan peningkatan pendapatan bagi para pengelola juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Diharapkan dengan bantuan modal ini masyarakat bisa dipacu untuk berwirausaha dengan baik dengan memperhatikan segmentasi pasar agar usaha yang dirintis dapat tetap berjalan.

D. Teknik Pembiayaan Bermasalah 1. Pengklasifikasian masalah a. Pembiayaan Lancar 1) Waktu pembayaran angsuran tepat waktu. 2) Jumlah pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan. b. Pembiayaan Kurang Lancar 1) Jumlah pembayaran angsuran tidak sesuai dengan kesepakatan 2) Angsuran harian: tidak mengangsur selama 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) kali angsuran dalam 1 (satu) bulan. 3) Angsuran pekanan: tidak mengangsur selama 2 (dua) kali angsuran. 4) Angsuran pasaran: tidak mengangsur selama 4 (empat) kali angsuran. 5) Angsuran bulanan: tidak mengangsur selama 2 (dua) kali angsuran. c. Pembiayaan Kurang Lancar 1) Pembiayaan sudah melewati jatuh tempo pelunasan.

68

2) Angsuran harian: tidak mengangsur selama 21 (dua puluh satu) kali angsuran dalam 1 (satu) bulan. 3) Angsuran pekanan: tidak mengangsur selama 8 (delapan) kali angsuran. 4) Angsuran pasaran: tidak mengangsur selama 10 (sepuluh) kali angsuran. 5) Angsuran bulanan : tidak mengangsur selama 6 (enam) kali angsuran. d. Pembiayaan Macet 1) Pembiayaan sudah melewati jatuh tempo pelunasan setelah melalui perbaruan akad. 2) Angsuran harian: tidak mengangsur selama 50 (lima puluh) kali angsuran. 3) Angsuran pekanan: tidak mengangsur selama 20 (dua puluh) kali angsuran. 4) Angsuran pasaran: tidak mengangsur selama 25 (dua puluh lima) kali angsuran. 5) Angsuran bulanan: tidak mengangsur selama 12 (dua belas) kali angsuran. 6) Meninggal dunia dan ahli waris tidak sanggup melanjutkan dan melunasi pembiayaan. e. Pembiayaan Tidak tertagih 1) Setelah melalui 2 (dua) kali perbaruan akad.

69

2) Meninggal dunia dan ahli waris tidak sanggup melanjutkan dan melunasi pembiayaan. 3) Bangkrut (pailit) karena bencana alam, yang secara teknis tidak dapat diantisipasi. 2. Strategi penagihan langsung dengan optimal a. Dengan simpati -

Sopan

-

Menghargai

-

Menyanjung

-

Perhatian pada kebanggaannya

-

Fokus pada tujuan

b. Dengan empati -

Sopan

-

Menyelami keadaan anggota dan calon anggota

-

Bicara seakan untuk kepentingan anggota dan calon anggota

-

Bangkitkan emosi, perasaan, kesadaran, perenungan, dan lain-lain

c. Dengan menekan -

Tegas, keras, ditakuti

3. Membentuk tim collector Tim collector adalah tim yang dibentuk pada rapat komiter untuk menangani nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah. Biasanya satu tim terdiri dari dua orang atau lebih. Tugasnya antara lain:

70

a. Mendatangi pihak nasabah untuk menanyakan kejelasan uang yang dipinjam. Apakah mau mengangsur lagi atau siap apabila jaminannya dilelang/dijual. b. Menyelesaikan permasalahan agar tercapai maslahat bagi dua pihak, pihak BMT dan pihak nasabah. 4. Penanganan nasabah pembiayaan a. Pembiayaan lancar -

Monitoring usaha

b. Pembiayaan kurang lancar -

Surat pemberitahuan

-

Surat peringatan I dan II

-

Kunjungan dan teguran

-

Preventif : rescheduling, restructuring, reconditioning

c. Pembiayaan diragukan -

Surat pemberitahuan

-

Surat peringatan I dan II

-

Kunjungan dan teguran

-

Preventif : rescheduling, restructuring, reconditioning

-

Eksekusi

d. Pembiayaan macet dan pembiayaan tak tertagih -

Surat pemberitahuan

-

Surat peringatan I dan II

-

Kunjungan, teguran dan penagihan

71

-

Offset jaminan (pelelangan / penjualan jaminan)

-

Eksekusi

5. Revitalisasi pembiayaan a. Reschedulling (penjadwalan ulang) Syarat-syarat yang harus dipenuhi -

Potensi usaha ada

-

Kemampuan debitur masih ada.

-

Merupakan masalah cash flow (aliran kas) sementara

-

Plafon (jumlah pembiayaan) tetap

Perubahan yang dilakukan -

Jangka waktu

-

Jadwal angsuran

-

Jumlah angsuran

b. Restructuring (penataan ulang) Syarat-syarat yang harus dipenuhi: -

Potensi usaha ada

-

Kemampuan debitur masih ada

-

Merupakan masalah cahs flow sementara

-

Plafon bisa berubah

Perubahan yang dilakukan: -

Jangka waktu

-

Jadwal angsuran

-

Jumlah plafon

72

-

Persyaratan

-

Jaminan

c. Recondisioning (persyaratan ulang) Syarat-syarat yang harus dipenuhi: -

Potensi usaha ada

-

Sarana usaha memadai

-

Merupakan problem cash flow dan manajemen

-

Plafon tetap / berubah

Perubahan yang dilakukan -

Jangka waktu

-

Jadwal angsuran

-

Harga jual

-

Agunan

-

Kepemilikan

-

Pengurus

-

Nama dan status perusahaan

d. Bantuan manajemen -

Diusulkan agar debitur mendapat bantuan manajemen dari pihak lain yang lebih menguasai seluk beluk usahanya.

-

Total pengambilan manajemen

-

Pengambila alihan proyek/obyek yang dibiayai, dan lain-lain.

73

6. Eksekusi Pembiayaan Upaya penyelesaian pembiayaan dengan menjual, menguasai jaminan / usaha karena debitur sudah tidak prospektif. a. Likuidasi usaha Upaya penjualan stock barang dagangan, sarana produksi, bahkan tempat usaha, jaminan, dan lain-lain. -

Penjualan dilakukan untuk pembayaran anguran / pelunasan pembiayaan.

-

Tidak ada pembelian kembali barang dagangan

b. Parate Eksekusi Eksekusi jaminan tanpa melalui gugatan perdata terlebih dulu (secara sukarela) Yakni : upaya pengembalian / pelunasan pembiayaan dengan / dari penjualan jaminan anggota dan calon anggota sukarela c. Legitasi Proses pengambialihan jaminan secara paksa dengan saluran hukum yang berlaku dengan melibatkan lembaga resmi negara di bidang hukum (melalui gugatan pengadilan). d. Collection agent Proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui pihak ketiga (orang / lembaga lain)

74

7. Prosentase pembiayaan macet Prosentase pembiayaan macet pada BMT Sumber Usaha tidak ada. Sedangkan untuk prosentase pembiayaan yang kurang lacar juga relatif kecil (1,0%) dari total nasabah pembiayaan. Dengan demikian bisa dikatakan pembiayaan pada BMT Sumber Usaha tergolong sehat. Proses manajemen pembiayaan dari awal hingga akhir, dari perencanaan,

pencairan,

administrasi,

pengawasan,

dan

penanganan

pembiayaan bermasalah merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dan sama-sama penting. Setiap proses akan mempengaruhi proses lainnya, karena saling berhubungan dan saling mempengaruhi proses lainnya, karena saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Setiap bagian atau personal di BMT turut berperan dalam kegiatan ini, dari bagian pemasaran, teller, pembiayaan, akuntansi dan direktur, serta kepala cabang. Akan tetapi yang paling berperan adalah bagian pembiayaan, jadi setiap personal dituntut untuk memahami kegiatan pembiayaan itu sendiri. Sehingga pelayanan kepada nasabah akan meningkat seperti proses pembiayaan yang lebih cepat dan mudah, dengan demikian nasabah akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BMT. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah kepada BMT sehingga dapat meminimalisir pembiayaan macet. Selain

proses

pembiayaan

manajemen

yang

lancar

untuk

meningkatkan loyalitas nasabah kepada BMT, juga dapat dilakukan dengan mempererat tali silaturahmi antara BMT dengan para nasabah, sehingga nasabah merasa BMT merupakan mitra usaha yang benar-benar dapat membantu meningkatkan usahanya.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan maka proses akhir dari suatu penelitian adalah memberikan suatu kesimpulan. Pada bab ini akan disajikan dua hal pokok sebagai penutup yaitu kesimpulan dan implikasi.

A. Kesimpulan Dari hasil analisis dan bahasan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Cara (syarat) memperoleh pembiayaan di Baitul Maal Wattamwil (BMT) “Sumber Usaha” Tengaran, Kabupaten Semarang adalah nasabah mengajukan permohonan yang tentunya dilampiri dengan syarat-syarat yang berlaku di BMT yang kemudian dari pihak BMT akan menindaklanjuti (melakukan pengecekan kelayakan usaha) tentang nasabah peminjam yang kemudian hasilnya akan dirapatkan oleh anggota BMT untuk selanjutnya nasabah tersebut ditentukan untuk berhak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman. 2. Peran pembiayaan sektor riil dalam pegentasan kemiskinan pada BMT Sumber Usaha Tengaran, adalah sangat penting, usaha-usaha produktif ini selain bisa membantu mengentaskan kemiskinan dengan peningkatan pendapatan bagi para pengelola juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Diharapkan dengan bantuan modal ini masyarakat bisa

75

76

dipacu untuk berwirausaha dengan

baik

dengan

memperhatikan

segmentasi pasar agar usaha yang dirintis dapat tetap berjalan. 3. Cara BMT “Sumber Usaha” mengatasi (menyelesaikan masalah kreditur yang macet adalah dengan memberikan surat panggilan untuk nasabah yang melakukan wanprestasi sampai tiga kali kalau tidak ada tanggapan / jawaban / kabar maka pihak BMT berhak untuk melelang barang yang diagunkan, tentunya dengan sepengetahuan pemilik, akan tetapi BMT juga mempunyai dana cadangan yang diperuntukkan nasabah yang benar-benar dianggap tidak mampu oleh BMT untuk membayar sisa dari pinjamannya.

B. Implikasi Dari kesimpulan hasil Praktik Magang yang dilakukan selama di Koperai BMT Sumber Usaha Tengaran, praktikan sedikit memberikan implikasi sebagai berikut: a.

Syarat untuk mengajukaan pembiayaan produktif lebih diperlunak, sehingga nasabah lebih mudah untuk mengajukan pembiayaan.

b.

Meyakinkan kepada masyarakat agar mengajukan pembiayaan di BMT Sumber Usaha untuk membuka usaha baru atau mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

c.

Memberikan semacam hadiah / bonus secara langsung kepada nasabah yang baru menabung di BMT Sumber Usaha sehingga nasabah akan merasa senang.

77

d.

Koperasi BMT Sumber Usaha diharapkan dapat membuka usaha baru seperti mini market.

e.

BMT Sumber Usaha diharapkan dapat menyelesaikan kredit macet secara kekeluargaan.

f.

Koperasi BMT Sumber Usaha juga harus melakukan sosialisasi dan memasarkan lebih banyak lagi aqad-aqad pembiayaan,

g.

Adanya buku panduan operasionalisasi BMT Sumber Usaha untuk mempermudah

karyawan

alam

memahami

tanggung

jawab,

mempermudah kerja dan transfer ilmu bagi karyawan baru. h.

Adanya

pelatihan-pelatihan

bagi

karyawan

untuk

meningkatkan

keterampilan dan memperluas wawasan dalam hal ke-BMT-an, khususnya pembiayaan.