KODE: 26/1801.019/012/RDHP/2013
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBINIS PEDESAAN (PUAP) DI PROVINSI BENGKULU
PENELITI UTAMA Dr. Wahyu Wibawa, MP.
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU 2013
LEMBAR PENGESAHAN 1.
Judul RDHP
:
2. 3.
Unit Kerja Alamat Unit Kerja
: :
4.
Sumber Dana
:
5. 6.
7. 8. 9. 10. 11.
Status Kegiatan (L/B) Penanggung Jawab a. Nama b. Pangkat/Golongan c. Jabatan Fungsional Lokasi Agroekosistem Tahun Mulai Tahun Akhir Output Tahunan
: : : : : : : : : :
12.
Output Akhir
13.
Biaya
:
Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Provinsi Bengkulu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Jl. Irian Km.6,5 Kelurahan Semarang Kota Bengkulu DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu TA. 2013 Lanjutan Dr. Wahyu Wibawa, MP.Dr. Erizal Penata/III.d Peneliti Muda Provinsi Bengkulu 2008 2014 Dokumen RUA, RUK, RUB dan administrasi lainnya yang disyaratkan untuk pencairan dana BLM PUAP tahun 2013 Koordinasi dan keikutsertaan dalam workshop dan pelatihan PUAP Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PUAP di 10 Kabupaten/kota Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
Koordinator Program
Penanggung Jawab RDHP
Dr. Ir. Wahyu Wibawa, MP NIP. 19690427 199803 1 001
Dr. Ir. Wahyu Wibawa, MP NIP. 19690427 199803 1 001
Mengetahui, Kepala Balai besar Pengkajian Dan Pengembangan teknologi Pertanian
Menyetujui, Kepala BPTP Bengkulu
Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng NIP. 19610802 198903 1 011
Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP NIP. 19590206 198603 1 00
i
RINGKASAN 1
Judul
:
2
Unit Kerja
:
Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Provinsi Bengkulu TERAKHIR Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu
3
Lokasi
:
Provinsi Bengkuluogor, Jakarta dan Wilayah Indonesia
4
Agroekosistem
:
- Agroekosistem
5
Status (L/B)
:
Lanjutan LlaBaru
6
Tujuan
:
7
Keluaran
:
Mendukung peran BPTP Bengkulu dalam pelaksanaan program PUAP sebagai Sekretaris Tim Pembina PUAP di Provinsi Bengkulu. kegiatan yang dilakukan meliputi administrasi, koordinasi, notulensi, dokumentasi dan memfasilitasi BOP PMT). Melakukan verifikasi dokumen RUA, RUK, RUB dan dokumen administrasi lainya yang dipersyaratkan untuk pencairan dana BLM-PUAP tahun 2013. Memonitoring kinerja dan perkembangan Gapoktan PUAP Melaksanakan koordinasi dan keikutsertaan dalam workshop dan pelatihan PUAP. gunan pertanian wilayah. Adanya sekretariat PUAP sebagai dukungan BPTP Bengkulu selaku tim pembina provinsi Dokumen RUA, RUK, RUB dan administrasi lainnya yang disyaratkan untuk pencairan dana BLM PUAP tahun 2013 Dilakukannya koordinasi dan keikutsertaan dalam workshop dan pelatihan terkait PUAP Dimonitoringnya kinerja dan perkembangan Gapoktan PUAP embangunan pertanian wilayah.
8
Hasil
:
Sekretariat PUAP sebagai dukungan BPTP Bengkulu dalam melaksankan program PUAP
9
Prakiraan Manfaat dan Dampak
:
Terjadinya sinkronisasi dan koordinasi kegiatan program PUAP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.wilayah
10 Metodologi
:
11 Jangka Waktu
:
1 Tahun
12 Biaya
:
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
ii
iii
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Program PUAP merupakan program pemberdayaan petani yang selama ini tidak bisa akses mendapatkan modal atau pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan. Program ini dirancang untuk merubah petani subsistem tradisional menjadi petani modern yang berwawasan agribisnis. Program ini pada intinya merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri melalui peningkatan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha agribisnis di pedesaan. Program dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini harus didukung dengan ketersediaan modal usaha selain inovasi pertanian, karena kenyataan menunjukkan bahwa banyak inovasi pertanian yang diminati petani tidak dapat diadopsi karena factor keterbatasan modal dan kesulitan mengakses lembaga permodalan (Kushartanti, dkk 2005) program PUAP merupakan salah satu alternatif upaya untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan petani dalam permodalan petani Indonesia, karena itulah salah satu entry point yang dilakukan dalam pelaksanaan program PUAP yaitu memberikan bantuan penguatan modal sebesar Rp 100 juta per desa yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk pengembangan dan peningkatan usaha agribisnis. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) difungsikan sebagai dana stimulus penguatan modal bagi Gapoktan untuk membiayai usaha tani anggota yang selanjutnya gapoktan diharapkan dapat mengumpulkan dana keswadayaan dari anggota (simpanan wajib dan simpanan pokok) yang dikelola oleh unit usaha keuangan mikro agribisnis dari gapoktan. Dalam pelaksanaan program PUAP perlu dilakukan pembinaan, dan pengendalian yang intensif terhadap pelaksanaan di lapangan yaitu Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai bagian dari Tim Pembina Provinsi mempunyai tugas-Tugas sebagai berikut yaitu (1) melakukan koordinasi dengan PMT terkait dengan tugasnya; (2) memfasilitasi BOP PMT sesuai dengan ketentuan; (3) melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PMT, (4) mengkoordinasikan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas PMT secara berkala (minimal tiga bulan sekali) atau sewaktu-waktu jika diperlukan; (5) memfasilitasi
pelaksanaan
sosialisasi
PUAP;
(6)
monitoring
peningkatan
fungsi
kelembagaan ekonomi Gapoktan ; (7) melaksanakan fungsi kesekretariatan PUAP ditingkat Provinsi; (8) melakukan supervisi PUAP di wilayah kerjanya ;(9) memfasilitasi
1
penyiapan teknologi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PUAP. Untuk mendukung pelaksanaan program PUAP ditingkat lapangan, ditunjuk petugas Penyelia Mitra Tani (PMT) yang bertugas untuk membangun kapasitas Gapoktan sebagai kelembagaan tani, dan merupakan tenaga professional yang direkrut oleh Kementrian Pertanian yang mempunyai tugas utama mensupervisi dan advokasi proses penumbuhan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui penyuluh pendamping. PMT harus mampu berperan sebagai fasilitator untuk mengembangkan usaha agribisnis yang dilakukan oleh petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan. Tahun 2013 PUAP telah memasuki fase pelaksanaan tahun ke VI sebagai program pemberdayaan, dan PUAP sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 telah dilaksanakan di 953 Gapoktan di 10 Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp 95,3 Milyar. 1.2. Dasar Pertimbangan Provinsi Bengkulu telah mendapat 953 desa/Gapoktan sejak tahun 2008 sampai 2012 sebanyak dengan total anggaran sebesar Rp 95,3 miliar. Untuk tahun 2013 adanya perkembangan desa PUAP sebanyak 22 Gapoktan. Tujuan digulirkannya program PUAP ini adalah untuk menumbuhkembangkan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, melalui koordinasi gapoktan sebagai organisasi petani. Meningkatkan fungsi gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dan akses pasar. Tentunya program ini juga dapat meningkatkan program-program Kementrian Pertanian yang sudah ada sebelumnya dan utamanya dalam memfasilitas akses permodalan petani untuk mendukung usaha agribisnis perdesaan dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran diperdesaan. Pada tahun 2013 program PUAP mengalami beberapa perubahan kebijakan dalam pelaksanaannya, yang mana menjelaskan pengusulan desa terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu dari usulan Pemerintah Daerah (PEMDA), aspirasi masyarakat dan Kementrian Pertanian, diharapkan agar adanya upaya Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk melakukan sinkronisasi dan konsolidasi kepengurusan Gapoktan. Berkaitan dengan pembinaan dan kelembagaan yang melaksanakan PUAP perlu dilakukan konsolidasi organisasi di provinsi dan kabupaten/kota, dimana pembina teknis usahatani oleh dinas teknis dan untuk kelembagaan oleh kelembagaan penyuluhan yaitu Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana kemampuan anggota Gapoktan dalam mengelola dana PUAP untuk pengembangan usaha agribisnis, meningkatnya fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka mengakses permodalan.
2
Penyelia mitra tani, penyuluh pendamping melakukan pembinaan dan bimbingan kepada anggota gapoktan untuk meningkatkan usaha agribisnis serta kesejahteraan anggota, dan memfasilitasi dalam meningkatkan kelembagaan ekonomi petani menjadi lembaga keuangan mikro (LKM). 1.3. Tujuan Tujuan pendampingan pelaksanaan program PUAP oleh BPTP Bengkulu tahun 2013 adalah : Mendukung peran BPTP Bengkulu dalam pelaksanaan program PUAP sebagai Sekretaris Tim Pembina PUAP di Provinsi Bengkulu. kegiatan yang dilakukan meliputi administrasi, koordinasi, notulensi, dokumentasi dan memfasilitasi BOP PMT). Melakukan verifikasi dokumen RUA, RUK, RUB dan dokumen administrasi lainya yang dipersyaratkan untuk pencairan dana BLM-PUAP tahun 2013. Memonitoring kinerja dan perkembangan Gapoktan PUAP Melaksanakan koordinasi dan keikutsertaan dalam workshop dan pelatihan PUAP. 1.4. Keluaran Yang Diharapkan
Adanya sekretariat PUAP sebagai dukungan BPTP Bengkulu selaku tim pembina provinsi
Dokumen RUA, RUK, RUB dan administrasi lainnya yang disyaratkan untuk pencairan dana BLM PUAP tahun 2013
Dilakukannya koordinasi dan keikutsertaan dalam workshop dan pelatihan terkait PUAP
Dimonitoringnya kinerja dan perkembangan Gapoktan PUAP
1.5. Perkiraan Manfaat dan Dampak Terjadinya sinkronisasi dan koordinasi kegiatan program PUAP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
3
II. TINJAUAN PUSTAKA Pembangunan
Pertanian
berkelanjutan
merupakan
keniscayaan
dalam
pemenuhan kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Program PUAP dilaksanakan oleh petani (pemilik atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan melalui koordinasi Gapoktan sebagi lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani. PUAP dilaksanakan secara integrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 30 April di Palu Sulawesi Tengah (Anonymous, 2009). Pelaksanaan PUAP mengacu kepada pola dasar yang ditetapkan dalam PERMENTAN Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009 yaitu pendidikan dan latihan untuk pengembangan usaha, pendampingan dan pemberian fasilitas bantuan modal usaha petani yang dikoordinasikan oleh Gapoktan. Untuk membangun kemandirian Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP perlu didampingi oleh Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana sesuai dengan tujuan PUAP (Anonymous, 2009). Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Millenium. Kementerian
Pertanian mulai tahun 2008 telah
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
di
melaksanakan
bawah
program
koordinasi Program
(PNPM-Mandiri) dan berada dalam
kelompok program pemberdayaan masyarakat. Untuk koordinasi pelaksanaan PUAP di Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP Pusat
untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP Nasional.
PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha
bagi
petani anggota, baik
petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Melalui pelaksanaan
4
PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Adapun kriteria Gapoktan penerima bantuan modal PUAP antara lain : a) Memeiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis; b) Mempunyai struktur kepegurusan yang aktif; dan c) dikukuhkan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan d) Dimiliki dan dikelola oleh petani (Anonymous, 2009). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian telah memberikan banyak perubahan di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan perilaku petani yang sengaja dikembangkan untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi. Suatu paket teknologi pertanian tidak akan ada manfaatnya bagi petani jika teknologi tersebut tidak dikomunikasikan ke dalam alam masyarakat sebagai petani pengguna. Peranan komunikasi sangat penting dalam menyampaikan suatu maksud agar suatu paket teknologi ditransfer ke masyarakat tani. Berhasil atau gagalnya suatu paket teknologi di transfer ke masyarakat tani sangat dipengaruhi oleh adanya informasi yang diterima oleh petani pada saat yang tepat (Azis Amin, 1992). Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP 2013 kepada Gapoktan dalam mengembangkan Usaha Produktif petani dalam mendukung 4 (empat) Sukses Kementerian Pertanian, yaitu: 1. Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; 2. Diversifikasi Pangan; 3. Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor; dan 4. Peningkatan kesejahteraan petani. Untuk pencapaian tujuan tersebut, komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP, yaitu: 1. Keberadaan Gapoktan; 2. Keberadaan Penyuluh Pendamping dan PMT sebagai pendamping; 3. Penyaluran dana BLM kepada Petani (pemilik dan/atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani; dan 4. Pelatihan bagi Petani, pengurus Gapoktan dan lain-lain.
5
III. PROSEDUR 3.1. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup pelaksanaan PUAP pada tahun anggaran 2013 sebagai berikut : 1. Pengelolaan administrasi kesekretariatan PUAP 2. Memfasilitasi pembayaran operasional penyelia (BOP) PMT ke direktorat pembiayaan dirjen PSP Kementerian Pertanian. 3. Verifikasi dokumen administrasi di tingkat provinsi Bengkulu yang dipersyaratkan dalam pencairan dana BLM PUAP tahun 2013. 4. Melaksanakan koordinasi dan keikutsertaan dalam workshop dan pelatihan PUAP. 5. Memonitoring kinerja dan perkembangan Gapoktan PUAP 3.2. Tahapan Kegiatan 3.2.1. Pengelolaan administrasi kesekretariatan PUAP Pengelolaan administrasi kesekretariatan ditujukan untuk menyiapkan keperluan kesekretariatan PAUP Provinsi Bengkulu dan pelaporan BPTP dalam mendukung program PUAP. 3.2.2. Pembayaran Biaya Operasional Penyelia (BOP) PMT BOP dan biaya pelaporan PMT dibayar sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani anatara PPK Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian dengan masing-masing PMT. Anggaran yang tersedia selama 8 bulan yaitu dari bulan Maret sampai dengan Oktober 2013, pembayaran BOP dan biaya pelaporan PMT pembayarannya ditransfer langsung ke rekening masing-masing PMT oleh PPK Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian. 3.2.3. Koordinasi dan konsultasi program PUAP Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2013. Koordinasi dilakukan pada berbagai tingkatan mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke pusat. Koordinasi di tingkat pusat yang dilakukan secara intensif adalah direktorat Jenderal sarana dan prasarana pertanian. Koordinasi di tingkat daerah/provinsi adalah dengan Dinas Pertanian, Bakorluh serta Tim Teknis PUAP kabupaten/kota. Konsultasi pelaksanaan PUAP sering dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan bahkan gapoktan secara langsung ke Sekretariat PUAP provinsi (BPTP Bengkulu).
6
3.2.4. Monitoring dan Evaluasi Dilaksanakan oleh BPTP melalui kegiatan pertemuan, pengisian form, survey lapangan dan workshop dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Pengisian form oleh PMT setiap akhir bulan. Isian form monitoring meliputi : (1) perkembangan bulan pelaksanaan PUAP tahun 2008 dan 2009; nilai rekening gapoktan pada akhir bulan, dana kas yang ada pada pengurus, nilai dana yang disalurkan, nilai dana yang sudah dikembalikan oleh petani, jumlah petani penerima dana, jumlah petani yang telah mengembalikan, (2) perkembangan
pelaksanaan
PUAP
yang
meliputi
:
Perkembangan
pelaksanaan PUAP yang meliputi : usulan desa dan gapoktan PUAP oleh Bupati, SK Mentan tentang penetapan desa dan gapoktan PUAP, SK Bupati tentang penetapan desa dan gapoktan PUAP, sosialisasi PUAP oleh tim teknis Kabupaten/Kota, pembekalam penyusunan RUB dan administrasi lainnya oleh tim teknis kecamatan dan tim pengarah PUAP, pembuatan rekening Gapoktan, pembuatan RUB dan kelengkapan dokumen lainnya, verifikasi RUB oleh tim teknis kabupaten, pengiriman RUB oleh sekretariat PUAP, transfer dana BLM ke rekening gapoktan, penyaluran dana kepada petani, pemanfaatan dan menurut jenis usaha agribisnis, peyediaan dan pendukung PUAP. b.
Pertemuan/diskusi bulanan dengan PMT dilaksanakan setiap awal
bulan :
materi diskusi meliputi : perkembangan PUAP, masalah yang dihadapi dan upaya pemacahan masalah yang perlu dilakukan. c.
Monitoring dan evaluasi tim teknis Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi pelaksanaan program PUAP di 10 Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu.
d.
Monitoring dan evaluasi dilakukan ke tingkat Gapoktan dengan tujuan melihat kemampuan anggota Gapoktan dalam mengelola dana PUAP untuk pengembangan usaha agribisnisnya.
7
IV. ANALISIS RISIKO No
Resiko
Penyebab
Dampak
Upaya Penanganan
1.
Dokumen kurang Lengkap
Berkas pengajuan dari gapoktan masih kurang lengkap
Dokumen gapoktan di tolak
Memverifikasi dokumen sesuai dengan DNS Kementan
2.
Pengumpulan laporan terlambat
Lambatnya penyampaian laporan oleh PMT
Keterlambatan pembayaran BOP PMT
Mengadakan pertemuan dengan PMT
V. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN 5.1. Tenaga Yang Terlibat dalam Kegiatan
Jabatan dalam Kegiatan
No
Nama/NIP
1.
Dr. Ir. Dedi Sugandi, MP
Ketua
2.
Dr. Wahyu Wibawa, MP
Wakil Ketua
3.
Ahyadi Jakfar
Pelaksana
4.
Emlan Fauzi, SP
Pelaksana
5.
Hendri Suyanto
Pelaksana
Uraian Tugas Mengkoordinir kegiatan mulai perencanaan sampai laporan - Menyusun proposal dan laporan - Mengolah dan menganalisis data - Mengumpulkan data - Memverifikasi Dokumen - Mengolah dan menganalisis data - Mengumpulkan data - Membantu menyusun proposal dan laporan - Mengolah dan menganalisis data - Mengumpulkan data - Memverifikasi Dokumen
8
Alokasi Waktu (Jam/mg) 5 5 5
5
5
5.2. Jangka Waktu Kegiatan No 1. 2. 3. 4. 5.
Kegiatan
Jan
Feb
mar
Apr
Mei
BULAN Jun Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Pengelolaan administrasi sekretariat Verifikasi dokumen Penandatangan Kontrak PMT Koordinasi dengan Tim Pembina Provinsi Laporan (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir)
5.3. Pembiayaan No.
Kode
Jenis Pengeluaran
1.
521211
Belanja Bahan - ATK, komp suply dan konsumsi ( 1 T) - Poto copy,jilid,cetak dan dokumentasi (1 T)
2.
524119
Volume
Belanja perjalanan lainnya - Perjalanan Luar Propinsi - Perjalanan Daerah
TOTAL
Harga Satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
1 Keg
2.150.000,-
4.300.000,2.150.000,-
1 Keg
2.150.000,-
2.150.000,-
4 OP 43 OH
5.002.500,365.000,-
35.700.000,20.005.000,15.695.000,-
40.000.000,-
9
DAFTAR PUSTAKA
Badan Litbang Pertanian. 2007. Rumusan Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi Pertanian Mendukung Pembangunan Berawal dari Desa. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2010. Petunjuk Pelaksanaan Apresiasi Inovasi Teknologi Pola Integrasi PUAP dengan Program Lainnya. 20 halaman. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2010. Peyunjuk Pelaksanaan Apresiasi Pengelolaan dan Operasionalisasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. 30 halaman.s Departemen Pertanian, 2007. Desain dan Operasional PUAP di Departemen Pertanian Republik Indonesia, 13 halaman.
10000 Desa.
Departemen Pertanian, 2009 Petunjuk Teknis Penyelia Mitra Tani (PMT). Jakarta, 34 halaman. Departemen Pertanian, 2009. Petunjuk Teknis Penyuluh Pendamping PUAP, Jakarta 16 halaman. Departemen Pertanian, 2009. Pedoman Umum Pedesaan (PUAP). Jakarta 16 halaman.
Pengembangan
Usaha
Agribisnis
Kementrian Pertanian, 2010. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Jakarta. 31 halaman.
10
