PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR

PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN MARET 2016

KATA PENGANTAR

Usaha budidaya tanaman perkebunan, khususnya tanaman tahunan, yang sejatinya merupakan usaha perkebunan rakyat, karena berbagai keterbatasan yang ada, diperlukan fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pemberdayaan petani dalam bentuk kegiatan pengembangan tanaman tahunan. Dalam rangka terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud tahun 2016, maka disusun buku Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penanggung jawab kegiatan, baik di Pusat maupun Daerah serta pihak-pihak terkait. Selanjutnya pedoman ini dijabarkan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya pedoman ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jakarta, 31 Maret 2016 Direktur Jenderal Ir. Gamal Nasir, MS Nip. 19560728 198603 1 001 i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................ DAFTAR ISI .................................................... DAFTAR LAMPIRAN ........................................... I.

i ii iii

PENDAHULUAN .......................................... A. Latar Belakang ........................................ B. Sasaran Nasional ...................................... C. Tujuan ..................................................

1 1 3 3

II. PENDEKATAN P ELAKSANAAN KEGIATAN .......... A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan........ B. Spesifikasi Teknis .....................................

5 5 9

III. PELAKSANAAN KEGIATAN .............................. A. Ruang Lingkup ........................................ B. Pelaksana Kegiatan .................................. C. Lokasi, Jenis dan Volume ........................... D. Simpul Kritis ..........................................

15 15 15 18 18

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN ..................................................

20

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN ……………………………………………………… A. Pembinaan ............................................ B. Pengendalian .......................................... C. Pengawalan dan Pengendalian ......................

22 22 22 23

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ......... A. Jenis Pelaporan ...................................... B. Waktu Penyampaian Laporan ......................

24 24 25

ii

VII. PEMBIAYAAN ............................................

27

VIII. PENUTUP .................................................

28

LAMPIRAN ......................................................

29

iii

DAFTAR LAMPIRAN Hal

Lamp 1.

Lokasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet (Peremajaan) Tahun 2016 ........... 29

Lamp 2.

Lokasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Kelapa (Peremajaan) Tahun 2016 ......... 31

Lamp 3.

Lokasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Sagu (Penataan) Tahun 2016 ............... 34

Lamp 4.

Operasional Petugas Pendamping (TKP/PLP-TKP) Tahun 2016 ................. 35

Lamp 5.

Pembinaan dan Pengawalan Program Revatilisasi Perkebunan Tahun 2016 ...... 36

Lamp 6.

Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2016 .................... 36

Lamp 7.

Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan 2016................................. 37

Lamp 8.

Pengawalan Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Tahun 2016 ................. 39

Lamp 9.

Pengawalan Kegiatan Pengembangan Tanaman Kelapa Tahun 2016 ................ 44

Lamp 10. Pengawalan Kegiatan Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Tahun 2016 ........ 49 Lamp 11. Form Pengawalan Kegiatan Revitasasi Perkebunan .................................... 54 Lamp 12. Form Laporan Kegiatan Pemberdayaan Pekebun ........................................ 57

iv

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Usaha perkebunan sebagai salah satu sub- sektor dari sektor pertanian yang hasil produksinya untuk bahan baku industri atau untuk ekspor, ditinjau dari bentuk pengusahaannya terdiri dari usaha perkebunan rakyat dan usaha perkebunan besar. Pada tahun 2014, secara nasional areal tanaman perkebunan seluas 23,26 juta Ha, seluas 22,54 juta Ha merupakan tanaman tahunan dan penyegar. Kegiatan pembangunan perkebunan, selain merupakan sumber kesejahteraan petani dan keluarganya, sejak tahap investasi sampai dengan proses operasi, kegiatan pengusahaannya berperan strategis dalam pemecahan agenda besar pembangunan ekonomi nasional, seperti penciptaan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah, ekspor, termasuk kemampuannya sebagai daya dorong tumbuhnya kegiatan ekonomi terkait. Dengan peran yang cukup strategis tersebut, agar kegiatan usaha perkebunan dapat berlangsung menguntungkan secara berkelanjutan dan memenuhi persyaratan permintaan 1

pasar, maka perlu ditempuh upaya penerapan praktek pertanian yang baik (Good Agriculture Practices/GAP). Penerapan GAP usaha perkebunan besar menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan dan tugas pemerintah lebih bersifat pelayanan, penciptaan iklim dan pengawasan. Sedangkan pada usaha perkebunan rakyat, pemerintah berperan dalam fasilitasi, bimbingan dan pendampingan, agar pekebun mempunyai akses kepada berbagai kemudahan yang diperlukan dan mampu mewujudkan langkah penerapannya. Dengan ciri umum dan peran strategis serta ruang lingkup cakupan komoditi tanaman tahunan yang cukup luas dimaksud, maka pada penyelenggaraan kegiatan usaha perkebunan tanaman tahunan hakekatnya merupakan kegiatan lintas fungsi, lintas sektor, lintas wilayah, dan multilateral. Oleh sebab itu, maka paket kegiatannya selain fasilitasi pengembangan tanaman tahunan, secara simultan perlu pula dilakukan kegiatan- kegiatan yang bersifat lintas fungsi, lintas sektor, lintas wilayah, dan multilateral. Dalam rangka terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan 2

Tanaman Tahunan tahun 2016, maka disusun buku Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penanggung jawab kegiatan, baik di Pusat maupun Daerah serta pihak-pihak lain yang terkait. B. Sasaran Nasional Sasaran kegiatan pengembangan tanaman tahunan adalah terfasilitasinya pengembangan perkebunan rakyat tanaman tahunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani, pemenuhan pangan di wilayah perkebunan, pertumbuhan ekonomi pedesaan, pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan devisa negara dan pemenuhan bahan baku industri dalam negeri serta menurunkan kerusakan lingkungan. Disamping itu juga meningkatkan peran pekebun dan kelembagaannya, sehingga peran perkebunan rakyat semakin meningkat dan kemitraan dengan perkebunan besar semakin baik. C. Tujuan Tujuan pengembangan tanaman tahunan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

3

1. Fasilitasi pengembangan tanaman tahunan (karet, kelapa, jambu mete, dan sagu) melalui peremajaan dan penataan kebun tanaman tahunan; 2. Fasilitasi penumbuhan dan konsolidasi kelembagaan petani melalui pelatihan dan pemberdayaan Tim Asistensi Daerah (TAD), Fasilitator Daerah (FASDA) dan petani; 3. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan. 4. Fasilitasi koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi;

4

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman tahunan dilakukan melalui pendekatan teknis seperti yang dilakukan selama ini dan pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap, perilaku dan peran serta petani, yang disinergiskan dengan program pembangunan dan pengembangan Pertanian di Kabupaten/ Kota. Paket bantuan merupakan hibah, yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan secara kontraktual dan atau swadaya, mengacu pada ketentuan yang ada. Kelompok tani sasaran adalah kelompok tani yang merupakan hasil identifikasi, verifikasi dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. A. Prinsip Kegiatan

Pendekatan

Pelaksanaan

1. Prinsip Pendekatan Peremajaan Tanaman Karet Daerah sasaran kegiatan peremajaan tanaman karet adalah daerah sentra produksi karet, yang diutamakan antara lain : 1) Tanaman tua/rusak/ tidak menggunakan bahan tanam unggul. 2) Tingkat kerusakan bidang sadap 5

minimal 60% dari populasi tanaman yang ada; 3) Kerapatan tanaman kurang dari 100 pohon/ha atau melebihi 800 pohon/ha. 2. Prinsip Pendekatan Tanaman Kelapa

Peremajaan

1) Daerah sasaran kegiatan peremajaan tanaman kelapa adalah daerah sentra kelapa, diutamakan pada kondisi tanaman tua/rusak/tidak produktif. 2) Menerapkan inovasi teknologi terkini, yaitu: a) Untuk wilayah monokultur, maka jarak tanam yang digunakan sesuai standar teknis, dapat menggunakan jarak tanam yang telah ada atau 16 m X 6m; b) Untuk daerah yang tidak monokultur/perkotaan/padat penduduk disesuaikan dengan kondisi setempat; c) Peremajaan dilakukan dengan cara menyisip/menanam diantara tanaman yang ada atau menebang secara bertahap; d) Pengembangan tumpangsari diantara tanaman kelapa 6

disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan agroklimat daerah masing-masing, seperti dengan tanaman pangan, tanaman hortikultura atau tanaman perkebunan lain yang sesuai. 3. Prinsip Pendekatan Penataan Tanaman Sagu 1) Daerah sasaran penataan sagu adalah kebun sagu masyarakat yang jumlah tanaman per rumpunnya melebihi atau kurang dari baku teknis, jarak tanamnya tidak sesuai baku teknis, dan petani bersedia melakukannya; 2) Penataan kebun sagu masyarakat dilaksanakan untuk mengatur jumlah rumpun per-hektar, jumlah pohon sagu per-rumpun, sebaran dan komposisi umur tanaman sagu perrumpun, sehingga memudahkan pemanenan dan produktivitas hasil meningkat. 3) Penataan dilakukan dengan jarak tanam 8m x 8m - 10m x 10m, tergantung dari jenis sagu yang ditanam.

7

4. Prinsip Pendekatan Perkebunan

Revitalisasi

1) Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi bersama instansi terkait; 2) Operasional Petugas Pendamping berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Perpanjangan Kontrak TKP dan PLPTKP tahun 2016; 3) Penilaian Fisik Kebun kelapa sawit rakyat mengacu pada SK Direktur Jenderal Perkebunan No.41/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Kegiatan Revitalisasi Perkebunan; 4) Untuk penilaian fisik kebun karet dan kakao mengacu pada SK Direktur Jenderal Perkebunan. 5. Prinsip Pendekatan Pekebun

Pemberdayaan

Pendekatan pelaksanaan pemberdayaan petani melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) berdasarkan Manajemen Kemitraan. Pemberdayaan dalam bentuk pelatihan 8

untuk petugas (Fasilitator Daerah) maupun petani dan pendampingan kepada petani/kelompok tani. B. Spesifikasi Teknis 1. Spesifikasi Teknis Peremajaan Tanaman Karet 1) Jenis bantuan yang diberikan berupa benih siap tanam, pupuk dan sarana produksi lainnya serta bantuan persiapan lahan dan tanam serta benih tanaman pangan untuk wilayah tertentu. 2) Spesifikasi teknis benih karet yang digunakan sebagai berikut: a) Berasal dari benih unggul, yaitu benih yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian, dengan memperhatikan kondisi agroekosistem daerah pengembangan; b) Merupakan benih okulasi (bukan seedling) c) Menggunakanpolybag sesuai ketentuan teknis; d) Benih telah disertifikasi. 3) Pupuk yang digunakan adalah pupuk yang sesuai untuk tanaman karet, terdaftar dan mendapat 9

izin dari Menteri Pertanian; 4) Pengendali OPT yang digunakan adalah pestisida yang efektif, terdaftar dan mendapat ijin dari Menteri Pertanian. 2. Spesifikasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa 1) Jenis bantuan yang diberikan berupa benih kelapa siap tanam, pupuk dan sarana produksi lainnya, bantuan persiapan lahan dan tanam serta benih tanaman pangan untuk wilayah tertentu. 2) Spesifikasi teknis benih kelapa yang digunakan sebagai berikut: a) Varietas kelapa yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik daerah; b) Berasal dari benih unggul yaitu benih yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dan atau; c) Berasal dari benih unggul lokal (Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih) yang telah diluncurkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian; d) Benih telah disertifikasi. 3) Pupuk yang digunakan adalah pupuk yang sesuai untuk tanaman kelapa, 10

terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian; 4) Pengendali OPT yang digunakan adalah pestisida yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian. 3. Spesifikasi Teknis Penataan Tanaman Sagu 1) Jenis bantuan yang diberikan berupa benih sagu siap tanam, sarana dan prasarana produksi lainnya, bantuan biaya penataan 2) Benih telah disertifikasi. 4. Spesifikasi Perkebunan

Teknis

Revitalisasi

1) Kriteria Teknis Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan sebagai berikut : a) Fasilitasi percepatan penyelesaian sertifikasi lahan; b) Fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan. 2) Spesifikasi teknis kegiatan operasional TKP/PLP-TKP terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: a) Insentif TKP/PLP-TKP

11

b) Administrasi pelaksanaan pendampingan c) Perjalanan dalam rangka pendampingan TPK/PLP-TKP 3) Spesifikasi teknis kegiatan penilaian fisik kebun adalah pelaksanaan penilaian fisik kebun yang dibiayai oleh kredit KPEN-RP bersama instansi terkait. 5. Spesifikasi Pekebun

Teknis

Pemberdayaan

Spesifikasi Teknis Kegiatan Pemberdayaan Petani Tanaman Tahunan adalah : 1) Daerah/wilayah sasaran kegiatan Pemberdayaan Petani Tanaman Tahunan adalah daerah/wilayah yang mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun melalui dana Tugas Pembantuan diutamakan yang mendapat kegiatan fisik lapangan pada tahun anggaran 2016. 2) Pelatihan untuk Petani atau kelompok tani sasaran: a. Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan: Peserta pelatihan ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani tanaman tahunan (bukan perwakilan/ sebagian dari anggota kelompok 12

tani) di daerah/wilayah sasaran seperti pada butir 1, yang telah diseleksi yaitu petani andalan atau kelompok tani yang berpotensi untuk berkembang. Selanjutnya Calon peserta Pelatihan yang akan menjadi peserta pelatihan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten setempat. b. Pelatihan Penguatan Kelembagaan: Peserta pelatihan ini adalah pengurus kelompok tani tanaman tahunan (ketua, sekretaris dan bendahara) di daerah/wilayah sasaran seperti pada butir 1, yang telah diseleksi dan berpotensi untuk berkembang dan telah mengikuti pelatihan Penumbuhan Kebersamaan. 3) Pelatihan Fasilitator Daerah (Fasda I) : a. Kegiatan Pelatihan Fasilitator Daerah Tingkat I adalah upaya untuk menciptakan calon fasilitator daerah yang mempunyai motivasi, komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan proses pemberdayaan petani dan mempunyai potensi untuk berkembang. 13

b. Pemilihan Peserta Pelatihan Peserta Pelatihan Fasilitator Daerah I diutamakan berasal dari staf Dinas (PNS dan non PNS), aparat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mampu berkomunikasi dengan baik di provinsi dan atau kabupaten. c. Pelatih/Fasilitator Sebagai pelatih / fasilitator dalam Pelatihan Fasilitator Daerah I adalah FASDA III atau Madya yang sudah mempunyai pengalaman dalam melatih dan mendampingi pemberdayaan petani model SKE. Apabila di provinsi/kabupaten setempat tidak terdapat FASDA III atau Madya dimaksud, maka bisa menggunakan FASDA III atau Madya dari provinsi/kabupaten lainnya atau yang terdekat. d. Narasumber Narasumber pada Pelatihan Fasilitator Daerah tingkat I (Fasda I) adalah dari Pusat dan Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi serta Instansi terkait lainnya.

14

III. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup 1) 2) 3) 4)

Pengembangan Tanaman Karet; Pengembangan Tanaman kelapa; Pengembangan Tanaman Sagu; Revitalisasi Perkebunan (kelapa sawit, karet dan kakao); 5) Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan; B. Pelaksana Kegiatan Dengan pertimbangan tujuan keberhasilannya untuk dapat mengkondisikan upaya pengembangan lebih lanjut, pelaksana kegiatan pengembangan tanaman tahunan adalah Provinsi, Kabupaten, petani/kelompok tani berkoordinasi dengan Pusat serta instansi terkait, masing-masing sebagai berikut : a. Kegiatan Pusat 1) Menyiapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tahunan; 2) Melakukan Sosialisasi kegiatan bersama Dinas Perkebunan Propinsi; 3) Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; 4) Melakukan pemantauan, monitoring dan pengendalian kegiatan serta membantu mengatasi permasalahan 15

yang dihadapi di tingkat lapangan; 5) Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian serta perkembangan kegiatan. b. Kegiatan Provinsi 1) Menetapkan Tim pembina Provinsi, melalui surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan; 2) Menjabarkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan (Peremajaan dan Penataan) yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sesuai kondisi daerah; 3) Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi CP/CL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama –sama Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan; 4) Jika Kegiatan merupakan TP propinsi: maka penetapan calon petani dan calon lahan (CP/CL) oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan; 5) Menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan penyegar secara berkala (triwulan) 16

yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar. c. Kegiatan Kabupaten a. Menjabarkan Pedoman Teknis kedalam Petunjuk Teknis (Juknis); b. Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi CP/CL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi; c. Jika Kegiatan merupakan TP Kabupaten maka penetapan calon petani dan calon lahan (CP/CL) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan; d. Membuat dan melaporkan hasil kegiatan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan tanaman tahunan dan penyegar secara berkala (triwulan) dan tahunan sesuai form yang telah ditetapkan kepada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar; d. Kelompok Tani a. Persiapan lahan seperti pembersihan 17

lahan dan penyiapan lubang tanam; b. Penetapan waktu tanaman yang disesuaikan dengan keadaan masingmasing daerah; c. Penanaman dan Pemeliharan tanaman kelapa serta melaporkan halhal yang yang berhubungan dengan kegiatan peremajaan dan perluasan tanaman tahunan dan penyegar yang dilakukan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan. C. Lokasi, Jenis dan Volume Lokasi, jenis dan volume kegiatan pengembangan tanaman tahunan secara rinci dapat dilihat pada lampiran. D. Simpul Kritis a. Koordinasi antara Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Puslit/Balit/Instansi terkait, dan petugas lapang; b. Pemilihan calon petani (responsif dan komitmen); c. Pemilihan calon lokasi pada lokasi yang mudah dijangkau dan dimonitor oleh petugas, sehingga memudahkan penyaluran benih dan sarana

18

prasarana produksi lainnya serta evaluasi kegiatan ; d. Ketepatan benih dan sarana produksi lainnya yang disalurkan (tepat jenis, waktu, jumlah, mutu, tempat dan harga).

19

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN Proses pengadaan dan penyaluran kegiatan pengembangan tanaman tahunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: A. Penetapan kelompok sasaran berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Propinsi (TP Propinsi) atas usulan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan atau Bupati/Walikota Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan (TP Kabupaten); B. Prosedur pengadaan dan penyaluran mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Pedoman Pengadaan. Khusus untuk Papua dan Papua Barat mengacu pada Perpres No. 84 Tahun 2012. Disamping itu juga mengacu pada pedoman Pengadaan dan Penata usahaan Barang lingkup Satker Direktorat Jenderal Perkebunan; C. Kontrak pengadaan paket bantuan diupayakan pada awal tahun 2016 dan paling lambat pada triwulan kedua tahun 2016;

20

D. Penyaluran paket bantuan kepada petani diupayakan pada awal tahun 2016 untuk daerah yang memungkinkan dan atau menjelang awal musim penghujan tahun 2016 dengan berita acara serah terima barang sebagaimana format yang telah ditetapkan.

21

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan Pembinaan kelompok dilakukan secara berkesinambungan, sehingga mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan pembinaan lanjutan yang bersumber dari dana APBD dan atau masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaedah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip: 1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transformasi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas. B. Pengendalian Pengendalian kegiatan pengembangan tanaman tahunan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu pengendalian dilakukan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. 22

C. Pengawalan dan Pendampingan Pengawalan dan pendampingan perlu dilakukan untuk menjamin bantuan diterima oleh petani/kelompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga bantuan benar- benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pengawalan dan pendampingan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan instansi terkait.

23

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2012, tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pedoman monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Pertanian. Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan, yang secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, dengan ketentuan sebagai berikut: A. Jenis Pelaporan a. Laporan monitoring dan evaluasi meliputi: 1) Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; 2) Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan; 3) Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi; 4) Format laporan menggunakan format yang telah ditentukan; 24

b. Laporan perkembangan fisik yang sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan dengan materi meliputi: nama petani/kelompok tani, desa/kecamatan/kabupaten, luas areal (target dan realisasi), waktu pelaksanaan, perkembangan, kendala dan permasalahan, upaya pemecahan masalah. c. Laporan akhir kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan ini. B. Waktu penyampaian laporan: a. Laporan monitoring dan evaluasi dibuat per bulan dengan ketentuan: 1) Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota ditujukan kepada provinsi, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan. 2) Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan. b. Laporan Perkembangan Fisik dibuat per triwulan, ditujukan kepada 25

Direktorat Tanaman Tahunan d a n Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan; c. Laporan Akhir ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan d a n Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

26

VII. PEMBIAYAAN Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2016 bersumber dari APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi atau Kabupaten/Kota.

27

VIII. PENUTUP Pedoman teknis ini disusun sebagai salah satu acuan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman tahunan, baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta pihak-pihak terkait lainnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan. Dalam rangka lebih memberikan kejelasan penyelenggaraan pelaksanaannya agar tertib teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan mampu mencapai hasil sesuai yang diharapkan, maka Tingkat Provinsi menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Tingkat Kabupaten/Kota menerbitkan Petunjuk Teknis. Kesamaan tekad dan kerjasama pihakpihak terkait di semua tingkatan sangat diharapkan dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman tahunan . Jakarta, Maret 2016 Direktorat Jenderal Perkebunan

28

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.

N O

Lokasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet (Peremajaan) Tahun 2016

PROVINSI

KABUPATEN

PEREMAJAAN

VOL

SAT

1

JAWA BARAT

1

GARUT

100

Ha

2

SUMATERA BARAT

2

PASAMAN

125

Ha

3

PASAMAN BARAT

200

Ha

4

BUNGO

200

Ha

5

SAROLANGUN

160

Ha

6 7

MERANGIN MUARO JAMBI

200 200

Ha

8

MUSI RAWAS

360

Ha

9

OGAN KOMERING ILIR PENUKAL ABA LEMATANG ILIR

390

Ha

200

Ha

11

KETAPANG

232

Ha

12

SINGKAWANG

232

Ha

3

4

JAMBI

SUMATERA SELATAN

10 5

KALIMANTAN BARAT

Ha

6

KALIMANTAN TENGAH

13

KOTAWARINGIN BARAT

150

Ha

7

KALIMANTAN SELATAN

14

HULU SUNGAU TENGAH

290

Ha

15

TABALONG

200

Ha

16

MOROWALI UTARA

155

Ha

8

SULAWESI TENGAH

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan 2016

29

9

BENGKULU

17

BENGKULU UTARA

150

Ha

10

KEP. BANGKA BELITUNG

18

BELITUNG

150

Ha

3.694

Ha

JUMLAH


30

Lampiran 2. N O

PROVINSI

1

JAWA TENGAH

2

DI. YOGYAKARTA

3

JAWA TIMUR

Lokasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Kelapa (Peremajaan)Tahun 2016 KABUPATEN

PEREMAJAAN VOL

SAT

KEBUMEN

200

Ha

GUNUNG KIDUL

100

Ha

KULON PROGO

100

Ha

BOMDOWOSO

150

Ha

BLITAR

100

Ha

PACITAN

200

Ha

4

SUMATERA BARAT

LIMAPULUH KOTA

200

Ha

5

RIAU

INDRAGIRI HILIR

200

Ha

KEP. MERANTI

200

Ha

6

JAMBI

TANJUNG JABUNG TIMUR

200

Ha

7

SULAWESI UTARA

BOLAANG MONGONDOW

200

Ha

MINAHASA SELATAN

400

Ha

MINAHASA UTARA

200

Ha

DONGGALA

450

Ha

BANGGAI

325

Ha

BUOL

100

Ha

MOROWALI

500

Ha

TOJO UNA-UNA

200

Ha

SIGI

350

Ha

8

SULAWESI TENGAH


31

9

10

11

12

13

14

MALUKU

BALI

NUSA TENGGARA BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR

MALUKU UTARA

BANTEN

POSO

300

Ha

PARIGI MOUTONG

200

Ha

MALUKU TENGGARA

200

Ha

MALUKU TENGGARA BARAT

400

Ha

SERAM BAGIAN TIMUR

215

Ha

MALUKU BARAT DAYA

250

Ha

BULELENG

150

Ha

JEMBRANA

150

Ha

KLUNGKUNG

150

Ha

KARANG ASEM

100

Ha

LOMBOK BARAT

300

Ha

DOMPU

300

Ha

SUMBAWA BARAT

250

Ha

TIMOR TENGAH SELATAN

250

Ha

FLORES TIMUR

200

Ha

MALAKA

200

Ha

HALMAHERA TENGAH

300

Ha

HALMAHERA SELATAN

300

Ha

HALMAHERA BARAT

300

Ha

PULAU MOROTAI

300

Ha

KOTA TERNATE

250

Ha

SERANG

200

Ha


32

15

GORONTALO

GORONTALO

300

Ha

16

PAPUA BARAT

MANOKWARI

200

Ha

RAJA AMPAT

100

Ha

TELUK WONDAMA

200

Ha

KAIMANA

200

Ha

10.640

Ha

JUMLAH


33

Lampiran 3. N O 1

Lokasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Sagu (Penataan) Tahun 2016

1

BIAK NUMFOR

PENATAAN VOL SAT 100 Ha

2

NABIRE

200

Ha

3

MIMIKA

200

Ha

4

KEEROM

150

Ha

5

SUPIORI

100

Ha

PROVINSI PAPUA

KABUPATEN

2

MALUKU UTARA

6

HALMAHERA SELATAN

150

Ha

3

PAPUA BARAT

7

SORONG

170

Ha

8

SORONG SELATAN

170

Ha

9

TELUK BINTUNI

170

Ha

1.410

Ha

JUMLAH


34

Lampiran 4.

NO

Operasional Petugas Pendamping (TKP/PLP-TKP) Tahun 2016

PROVINSI

KABUPATEN

ALOKASI VOL

SAT

1

JAWA BARAT

1

PROVINSI

1

Keg

2

SUMATERA UTARA

2

PROVINSI

1

Keg

3

SUMATERA BARAT

3

PROVINSI

1

Keg

4

RIAU

4

PROVINSI

1

Keg

5

JAMBI

5

PROVINSI

1

Keg

6

SUMATERA SELATAN

6

PROVINSI

1

Keg

7

LAMPUNG

7

PROVINSI

1

Keg

8

KALIMANTAN BARAT

8

PROVINSI

1

Keg

9

KALIMANTAN TENGAH

9

PROVINSI

1

Keg

10

KALIMANTAN SELATAN

10

PROVINSI

1

Keg

11

KALIMANTAN TIMUR

11

PROVINSI

1

Keg

12

SULAWESI UTARA

12

PROVINSI

1

Keg

13

SULAWESI TENGAH

13

PROVINSI

1

Keg

14

SULAWESI SELATAN

14

PROVINSI

1

Keg

15

SULAWESI TENGGARA

15

PROVINSI

1

Keg

16

MALUKU

16

PROVINSI

1

Keg

17

PAPUA

17

PROVINSI

1

Keg

18

BENGKULU

18

PROVINSI

1

Keg

19

KEP. BANGKA BELITUNG

19

PROVINSI

1

Keg

20

GORONTALO

20

PROVINSI

1

Keg

21

PAPUA BARAT

21

PROVINSI

1

Keg

22

SULAWESI BARAT

22

PROVINSI

1

Keg

23

KALIMANTAN UTARA

23

PROVINSI

JUMLAH


1

Keg

23

Keg

35

Lampiran 5.

NO 1

Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2016

PROVINSI

KABUPATEN

MALUKU

1

PROVINSI

JUMLAH

ALOKASI VOL

SAT

1

Keg

1

Keg

Lampiran 6. Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2016 NO 1

PROVINSI

KABUPATEN

SUMUT

1

PROVINSI

JUMLAH


ALOKASI VOL

SAT

1

Keg

1

Keg

36

Lampiran 7. Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan Tahun 2016 N O 1

ALOKASI KEGIATAN

PROVINSI

KABUPATEN

Pemberdayaan pekebun tanaman kelapa sawit a. Pengembangan kelembagaan dan 1. KALBAR usaha petani kelapa sawit

1

Sanggau

2. Pemberdayaan pekebun tanaman karet a. Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani karet

180

SA T Org

180

Org

930

Org

1. SUMBAR

1

Pasaman

100

Org

2. JAMBI

2

Muaro Jambi

150

Org

3. SUMSEL

3

PALI

100

Org

4. KALBAR

4

Bengkayang

100

Org

5. KALTENG

5

Kotim

100

Org

6

Kobar

100

Org

7

Bengkulu Utara

100

Org

8

Garut

180

Org

1.080

Org

6. BENGKULU b. Pengembangan kelembagaan dan 1. JABAR usaha petani karet

3. Pemberdayaan pekebun tanaman kelapa a.Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani kelapa

VOL

1. DIY

1

Gunung Kidul

100

Org

2. JATIM

2

Blitar

100

Org

3. SULUT

3

Minahasa

100

Org


37

Tenggara

b. Pengembangan kelembagaan dan usaha petani karet

4. BALI

4

Jembarana

100

Org

5. NTB

5

Lombok Barat

100

Org

6. NTT

6

Sumba Barat Daya

100

Org

7. MALUT

7

Morotai

200

Org

8. BANTEN

8

Serang

100

Org

1. SULUT

9

Minahasa Selatan

100

Org

300

Org

4. Pemberdayaan pekebun tanaman jambu mete a. Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani karet

1. SULTRA

1

Wakatobi

100

Org

2. NTT

2

Alor

200

Org

700

Org

5. Pemberdayaan pekebun tanaman sagu a. Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani sagu

1. RIAU

1

Kep. Meranti

100

Org

2. PAPUA

2

Nabire

100

Org

3

Mimika

100

Org

4

Keerom

100

Org

5

Supiori

100

Org

6

Biak Numfor

100

Org

7

Sorong

100

Org

8

Sorong Selatan

100

Org

9

Teluk Bintuni

100

Org

3.PAPUA BARAT


38

6. FASDA

50

Org

1. PAPUA

1

Provinsi

25

Org

2. PAPUA BARAT

2

Provinsi

25

Org

3. SUMSEL

3

Musi Rawas

25

Org


39

Lampiran 8. Pengawalan Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet Tahun 2016 Provinsi : Kabupaten : Luas total : ………………… ha Keadaan tgl/bln/thn : DALAM SUDAH NO. URAIAN BELUM PROSES 1 2 3 4 5 I. 1.

2.

KETERANGAN 6

UMUM Persiapan : a. Penyusunan Juklak / Juknis b. Sosialisasi ke Lokasi Pelaksanaan : a. Mengadakan Pengawalan dan Monev ke kabupaten/kelompok tani. b. Menyusun laporan dan mengirim ke Pusat - Laporan Triwulan - ran Akhir *) Disesuaikan dengan alokasi TP kegiatannya

39 Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tahunan 2016

3. a.

4.

Persiapan : Penetapan Tim a. Penetapan Tim Teknis Provinsi/Kabupaten b. Penyusunan Juklak/juknis c. Sosialisasi Kegiatan d. Identifikasi CP/CL Pelaksanaan Pengadaan: a. Pengumuman b. Aanwizing c. Evaluasi Penawaran d. Penetapan Pemenang e. SPK (Nomor,tanggal,tahun) f. Kontrak (Rp)

5.

Pengawalan dan Monev

6.

Pelaporan


II.

PERKEMBANGAN KEGIATAN Kegiatan: a. Menerima Benih dari pihak II (Pemenang tender) b. Melaksanakan penaman Benih ke lapangan

III.

REKAPITULASI CP/CL Nama Kelompok Tani

Kecamatan

Desa

Jumlah Anggota (KK)

Luas (Ha)

Keterangan

Jumlah


IV. PENGADAAN DAN REALISASI KEGIATAN 1. Asal Benih Benih Siap Salur Klon Unggul - Sumber benih / Penangkar - Asal benih - Klon - Pemesanan - Benih diterima

: ................................... : ................................... : ................................... : .................batang, pada tanggal............ : ..................batang, pada tanggal.............

2. Penanaman -

Jarak tanam : ........m x .......m, populasi dalam 1 Ha : .................batang Jumlah benih yang ditanaman : .................................. batang Waktu penanaman (tgl/bln/thn) : ................................. Benih yang tumbuh : .................. batang, yang mati : ...................... batang Penyulaman : ............................ batang Waktu penyulaman (tgl/bln/thn) : ............................. Kondisi tanaman : .....................................................


V.

PERMASALAHAN

VI.

SARAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

...................... , ................... PELAKSANA EVALUASI

(..........................................................)


Lampiran 9. Pengawalan Kegiatan Pengembangan Tanaman Kelapa Tahun 2016 Provinsi : Kabupaten : Luas total : ………………… ha Keadaan tgl/bln/thn : DALAM SUDAH NO. URAIAN BELUM PROSES 1 2 3 4 5 I. 1.

2.

KETERANGAN 6

UMUM Persiapan : a. Penyusunan Juklak / Juknis b. Sosialisasi ke Lokasi Pelaksanaan : a. Mengadakan Pengawalan dan b. Monev ke kabupaten/kelompok tani. c. Menyusun laporan dan mengirim ke Pusat - Laporan Triwulan - Laporan Akhir *) Disesuaikan dengan alokasi TP kegiatannya


3.

Persiapan : Penetapan Tim a. Penetapan Tim Teknis Provinsi/Kabupaten d. Penyusunan Juklak/juknis e. Sosialisasi Kegiatan f. Identifikasi CP/CL

4.

Pelaksanaan Pengadaan: a. Pengumuman b. Aanwizing c. Evaluasi Penawaran d. Penetapan Pemenang e. SPK (Nomor,tanggal,tahun) f. Kontrak (Rp)

a.

5. 6.

Pengawalan dan Monev Pelaporan


II.

PERKEMBANGAN KEGIATAN Kegiatan: a. Menerima Benih dari pihak II (Pemenang tender) b. Melaksanakan penaman Benih ke lapangan

III.

REKAPITULASI CP/CL Nama Kelompok Tani

Kecamatan

Desa

Jumlah Anggota (KK)

Luas (Ha)

Keterangan

Jumlah


IV. PENGADAAN DAN REALISASI KEGIATAN 1.

Asal Benih Benih Siap Salur Klon Unggul - Sumber benih / Penangkar - Asal benih - Klon - Pemesanan - Benih diterima

: ................................... : ................................... : ................................... : .................batang, pada tanggal............ : ..................batang, pada tanggal.............

2. Penanaman -

Jarak tanam : ........m x .......m, populasi dalam 1 Ha : .................batang Jumlah benih yang ditanaman : .................................. batang Waktu penanaman (tgl/bln/thn) : ................................. Benih yang tumbuh : .................. batang, yang mati : ...................... batang Penyulaman : ............................ batang Waktu penyulaman (tgl/bln/thn) : ............................. Kondisi tanaman : .....................................................


V. PERMASALAHAN

VI. SARAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT


(..........................................................)


Lampiran 10. Pengawalan Kegiatan Pengembangan Tanaman Sagu Tahun 2016 Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Jumlah Kelompok Tani Luas total TA/TT

: : : : : : ………………… ha : Keadaan tgl/bln/thn :

NO.

URAIAN

BELUM

DALAM PROSES

1

2

3

4

I.

SUDAH/ SELESAI (Tgl/Bln/Thn) 5

KETERANGAN 6

PROVINSI 1.

Persiapan : a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan b. Sosialisasi ke Kabupaten

2.

Pelaksanaan : a. Mengadakan Pengawalan dan b. Monev ke kabupaten/kelompok tani. c. Menyusun laporan dan mengirim ke Pusat


- Laporan Triwulan - Laporan Akhir II.

KABUPATEN

1.

Persiapan : a. Penetapan Tim Teknis Kabupaten b. Penyusunan Petunjuk Teknis c. Rekapitulasi CP/CL (terlampir)

2.

Jadwal Pelaksanaan: a. SK Bupati/Kadisbun b. Pengumuman c. Aanwizing d. Evaluasi Penawaran e. Penetapan Pemenang

3.

Nomor dan Tanggal a. SPK b. Kontrak (Rp)

4.

Pelaksanaan : a. Pengawalan dan Monev b. Menyusun Laporan dan mengirim ke Pusat melalui Provinsi


III.

KELOMPOK TANI SASARAN

1. Pelaksanaan : a. Menerima Benih dari pihak II (Pemenang tender) 2. Melaksanakan penaman Benih ke lapangan

IV.

REKAPITULASI CP/CL

Nama Kelompok Tani

Desa

Kecamatan

Jumlah Anggota (KK)

Luas (Ha)

Keterangan


V. PENGADAAN DAN REALISASI KEGIATAN 1. Asal Benih Benih Siap Salur Klon Unggul 5.Sumber benih / Penangkar : ................................... 6.Asal benih : ................................... 7.Klon : ................................... 8.Pemesanan : .................batang, pada tanggal............ 9.Benih diterima : ..................batang, pada tanggal.............

2. Penanaman Benih Siap Salur Klon Unggul - Jarak tanam : ........m x .......m, dalam 1 Ha ditanam : .................batang - Jumlah benih yang ditanaman : .................................. batang - Waktu penanaman (tgl/bln/thn) : ................................. - Benih yang tumbuh : .................. batang, yang mati : ...................... batang - Penyulaman : ............................ batang - Waktu penyulaman (tgl/bln/thn) : ............................. - Kondisi tanaman : .....................................................


VI.PERMASALAHAN

VII.SARAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT


(..........................................................)


Tabel 11. Form Pengawalan Kegiatan Revitasasi Perkebunan A. Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Revitalisasi Perkebunan APBN Tahun 2016

NO.

1

KODE

2

KEGIATAN

3

PROVINSI/KABUPATEN

4

SASARAN FISIK

PAGU DIPA (Rp. 000)

VOL

SAT

5

6

7

REALISASI S/D BULAN FEBRUARI KEUANGAN 8

(%) 9

KET

FISIK VOL

SAT

(%)

10

11

12

13


B. Format Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Fisik Kebun Petani Peserta Kegiatan Revitalisasi Tahun 2016 Kabupaten No

Provinsi

Komoditi

/Lokasi

Pelaksana

Koperasi

Petani

Areal

/Gapoktan

/Petani

(KK)

(Ha)

/Poktan 1

2

3

4

5

6

7

8

Luas

No SK CPCL Bupati/ Tanggal

TT

9

10

Areal Berproduksi

Ket

(Ha) 11

12


C. Format Laporan Kinerja petugas pendamping Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Tahun 2016

No

Nama TKP/PLPTKP

1

2

Wilayah Binaan Provinsi

Kabupaten

Tahun Masuk

Masa Kerja

3

4

5

6

Kehadiran

Komodit i Binaan

Luas Kebun Binaan (Ha)

Permasalah an

Ket

7

8

9

10

11


Lampiran 12. Form Laporan Kegiatan Pemberdayaan Pekebun A. Laporan Perkembangan Pelatihan Pemberdayaan Dan Kelembagaan Petani Tanaman Tahunan PROVINSI

:

KABUPATEN

:

NO

JENIS PELATIHAN

NAMA PESERTA

KELOMPOK TANI

TEMPAT PELATIHAN

TGL. PELATIHAN

NAMA FASDA

PERMASALAHAN

UPAYA TINDAK LANJUT

1

2

3

4

5

6

7

8

9



PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR

Recommend Documents