PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS WEBSITE DI DIREKTORAT PPSDP
PANDU SAPTORIANTORO
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2017
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Pengawasan Penangkapan Ikan Berbasis Website di Direktorat PPSDP” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Mei 2017 Pandu Saptoriantoro NIM. C451150161
RINGKASAN PANDU SAPTORIANTORO. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Pengawasan Penangkapan Ikan Berbasis Website Di Direktorat PPSDP. Dibimbing oleh MUSTARUDDIN dan JOHN HALUAN.
Perkembangan sistem informasi saat ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan yang semakin ketat pada sektor bisnis dan antar organisasi. Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen termasuk kegiatan pengawasan perikanan. Informasi saat ini sangat diperlukan, baik untuk membuat keputusan suatu kebijakan, memberi manfaat bagi masyarakat luas dan untuk keperluan penelitian. Kebutuhan informasi sudah menjadi kebutuhan pokok, karena dengan informasi alur jalannya data dapat menjadi tepat, cepat dan akurat. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam urusan pengawasan di KKP mempunyai unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dengan unit eselon II yaitu Direktorat Pengawasan Sumber daya Perikanan. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan telah melaksanakan kegiatan pengawasan penangkapan ikan, dimana salah satunya melalui kegiatan evaluasi ketaatan kapal perikanan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) serta Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Satker Pengawasan SDKP dan Pos Pengawasan SDKP Lingkup Ditjen PSDKP yang melaksananakan pelayanan Penerbitan SLO dan Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan. Hasil pemeriksaan kapal perikanan tersebut dituangkan dalam Form HPK Keberangkatan, bila hasil pemeriksaan kapal perikanan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis maka Surat Laik Operasi (SLO) diterbitkan oleh Pengawas Perikanan. Sebagai instrumen pengawasan penangkapan ikan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelaikan operasional kapal dan pengawasan ikan hasil tangkapan yang didaratkan, maka evaluasi penerapan HPK dan SLO sangat diperlukan dan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, maka diperlukan pengembangan suatu sistem informasi yang berdiri sendiri khusus untuk manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan. Sistem informasi dikembangkan berbasis website dengan rancangan strategis yang matang dan tepat sesuai kebutuhan dengan nama “Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Pengawasan Penangkapan Ikan Untuk memaksimalkan sistem informasi dalam sebuah instansi pemerintahan kita perlu terlebih dahulu mengetahui elemen sistem dalam strategi implementasi sistem informasi. Sistem informasi tersebut berguna jika dalam implementasi sistem berhasil dengan baik. Adapun untuk mengetahui elemen
sistem pada strategi yang diterapkan untuk keberhasilan implementasi sistem informasi yaitu dengan menggunakan teknik interpretative structural modelling (ISM). Hasil penelitian menunjukkan untuk implementasi model, terdapat tujuh elemen sistem yang perlu diperhatikan. Tujuh elemen sistem dengan masingmasing subelemen kuncinya, yaitu Dirjen PSDKP sebagai sektor yang terpengaruh, Dukungan kebijakan/ Peraturan, up date data perizinan yang kontinuitas dan tenaga ahli IT, terlaksanannya program pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT, sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan, peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program. Kata kunci : Direktorat pengawasan pengelolaan SDP, ISM, sistem informasi, strategi implementasi, pengawasan perikanan
SUMMARY PANDU SAPTORIANTORO Development of Information Systems of Fisheries Surveillance Management Data Based on Website in Directorate of fisheries Resources Surveillance and Management. Supervised by MUSTARUDDIN dan JOHN HALUAN. Nowadays, the development of information systems has experienced in very rapid growth. This has resulted in the increasingly fierce competition in the business sector and between organizations. Information plays a very important part in the management including fisheries surveillance activities. Current information is necessary and has many advantages, such as to make a policy decision, to benefit the wider community, and for research purposes. The need of information has become a staple, because it makes the flow of data become precise, fast, and accurate. Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia (MMAF) has a responsibility to work on goverment affairs in the field of maritime and fisheries sector. DG Fisheries and Marine Resources Surveillance (DG-FMRS) is one of echelon 1 unit in MMAF that work on surveillance section. Directorate of Fisheries Resources Surveillance and Management is echelon 2 unit of DGPSDKP that has responsibility to do many fisheries surveillances. One of surveillance activity is through evaluation obedience fishing boats from Ship Inspection Results report (HPK), Operation Legal Letter (SLO), Book Report Base Fishing Vessels by Implementing Unit of Surveillance (UPT), Pos PSDKP and work unit under DG-FMRS that serves publication of SLO, and Book Report Base Fishing Vessels. Fishing boat test result is reported in HPK departures, if the examination results of fishing boat meet administrative requirements and technical feasibility, supervisory fisheries will publish Letter of Eligible Operations (SLO). As an instrument that is used in fisheries surveillance to determine the level of operational feasibility and surveillance for landed fish, HPK and SLO is an important tools. These are the duties and function of Directorate of Fisheries Resources Surveillance and Management. The directorate needs an advance and independent information systems to manage the processing data and fishery surveillance. To maximize the information systems in government, it is important to know the elements of the system in the implementation strategy of information systems. The information strategy is needed if system implementation worked well. The technic that has been used in this study is interpretative structural modelling (ISM) technic to determine the element system so the implementation of information systems worked well. The result of this study showed there are seven elements that need to be considered in implementation of the study. The seven elements are DG Fisheries and Marine Resources Surveillance as an influential sector, policy/regulation related, the latest data regarding the licensing of continuity and expertise of IT, implementation of monitoring fishery resources programs of IT-based, regional operators mostly has started to use information systems of monitoring fishery resources, increased access of data and information across echelons in the Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia
(MMAF), and the involvement of the Ministry as the agencies to succeed the program. Keywords: Directorate of fisheries resources surveillance and management, ISM, information system, implementation strategy, fishery surveillance
© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2017 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA PENGAWASAN PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS WEBSITE DI DIREKTORAT PPSDP
PANDU SAPTORIANTORO
Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Teknologi Perikanan Laut
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2017
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis : Dr Eko Sri Wiyono, SPi, MSi
Judul Tesis
Nama Mahasiswa NIM
: Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Pengawasan Penangkapan Ikan Berbasis Website di Direktorat PPSDP : Pandu Saptoriantoro : C451150161
Disetujui oleh, Komisi Pembimbing
Dr Mustaruddin, STP Ketua
Prof Dr Ir John Haluan, MSc Anggota
Diketahui oleh
Ketua Program Studi Teknologi Perikanan Laut
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof Dr Ir Mulyono S. Baskoro, MSc
Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr
Tanggal Ujian: 12 April 2017
Tanggal Lulus:
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah ini merupakan hasil dari penelitian yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Pengawasan Penangkapan Ikan Berbasis Website di Direktorat PPSDP”. Penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1. Dr Mustaruddin, STP selaku ketua komisi pembimbing dan Prof Dr Ir John Haluan, MSc selaku anggota komisi pembimbing atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan; 2. Dr Eko Sri Wiyono, SPi, MSi selaku penguji luar komisi yang telah banyak memberi masukan untuk kesempurnaan tulisan ini; 3. Seluruh dosen dan pegawai Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan atas segala ilmu dan pelayanan yang diberikan; Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor beserta seluruh staf; 4. 5. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan – BRSDMKP beserta staf, Direktur Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan beserta staf, Direktur Pengawasan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan beserta staf, Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta beserta staf, Koordinator Satker PSDKP Bungus beserta staf, Koordinator Satker PSDKP Palabuhanratu beserta staf yang telah memberikan kesempatan dan mengakomodir segala kebutuhan tugas belajar penulis; 6. Ir Tyas Budiman, MM selaku Direktur Pengawasan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, SPi, MP Periode 2015 – 2016 atas izin dan bantuannya yang diberikan dalam melaksanakan penelitian dan pengumpulan data; Orang tua, istri, anak, mertua dan seluruh keluarga atas segala bantuan, do’a 7. dan kasih sayangnya; 8. Seluruh staf pascasarjana TPL – FPIK dan teman-teman TPL 2015 atas kerjasama dan kebersamaannya; 9. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini baik perorangan maupun institusi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan pihak yang membutuhkan.
Bogor,
Mei 2017
Pandu Saptoriantoro
DAFTAR ISI DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR ISTILAH
xiii xiv xiv xv xvi
1
PENDAHULUAN Latar Belakang Permasalahan Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Ruang Lingkup Penelitian
1 1 3 4 4 4
2
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGOLAHAN DATA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS WEBSITE Metode Penelitian Hasil dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran
7
3
4
8 11 32
STRATEGI PERENCANAAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN, DITJEN PSDKP
33
Metode Penelitian Hasil dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran
34 36 50
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Saran
51 51 51
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
52 55 74
DAFTAR TABEL 1 2 3 4
5
Pengelompokan data primer dan sekunder Analisis Kebutuhan pelaku sistem Perbedaan sistem informasi yang lama dan yang baru Elemen dan sub elemen program “Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP” Elemen dan elemen kunci strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
8 15 18 37
47
DAFTAR GAMBAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Diagram kerangka pemikiran pengembangan sistem informasi Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan Prosedur pengawasan keberangkatan kapal perikanan Prosedur pengawasan kedatangan kapal perikanan Causal loop interaksi pengelolaan sistem informasi pengawasan penangkapan ikan Diagram input-output pengelolaan sistem informasi pengawasan penangkapan ikan Diagram Aliran data pengawasan penangkapan ikan Diagram Konteks Sistem Informasi Hirarki penggunaan sistem informasi Menu login sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan Menu dashboard sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan Menu kapal izin pusat sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan Sub menu sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan Form HPK Keberangkatan Kapal Penangkap Ikan Form HPK Kedatangan Kapal Penangkap Ikan Form SLO kapal penangkapan ikan Menu kapal izin daerah sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan Laporan Kedatangan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan Laporan rekapitulasi ikan hasil tangkapan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan Laporan pemeriksaan kapal pada saat keberangkatan Diagram alir teknik ISM Diagram model struktural dari elemen sektor masyarakat terpengaruh
6 13 14 15 17 17 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 31 31 35 39
23 Matriks driver power-dependence untuk elemen sektor masyarakat yang terpengaruh 24 Diagram model struktural dari elemen kebutuhan untuk terlaksananya program 25 Matriks driver power-dependence untuk elemen kebutuhan untuk terlaksananya program 26 Diagram model kendala utama implementasi program 27 Matriks driver power-dependence untuk elemen kendala utama implementasi progam 28 Diagram model perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program 29 Matriks driver power-dependence untuk elemen perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program utama implementasi progam 30 Diagram model tolok ukur keberhasilan program 31 Matriks driver power-dependence untuk elemen tolok ukur keberhasilan program utama implementasi progam 32 Diagram model aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program 33 Matriks driver power-dependence untuk elemen aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program implementasi progam 34 Diagram model lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program 35 Matriks driver power-dependence untuk elemen lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program
39 40 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 46
DAFTAR LAMPIRAN 1
Lampiran 1 Perhitungan ISM Sektor masyarakat yang terpengaruh dari 56 program
2
Lampiran 2 Perhitungan ISM Kebutuhan untuk terlaksananya program 59 dari program
3
Lampiran 3 Perhitungan ISM Kendala utama pengembangan program 63 dari program
4
Lampiran 4 Perhitungan ISM Perubahan yang dimungkinkan atau tujuan 65 program:
5
Lampiran 5 Perhitungan ISM Tolok ukur keberhasilan program
6
Lampiran 6 Perhitungan ISM Aktivitas yang diperlukan untuk 68 terlaksananya program
7
Lampiran 7 Perhitungan ISM Lembaga yang terlibat dalam keberhasilan 70 program
67
DAFTAR ISTILAH UPT PSDKP
:
SLO
:
HPK keberangkatan
:
HPK kedatangan
:
Buku lapor pangkalan
:
Kapal perikanan
:
Pengawas perikanan
:
Pengawasan perikanan
:
Data
:
Informasi
:
Hardware
:
Software
:
unit pelaksana teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan sudah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk operasi penangkapan/pengangkutan ikan. Hasil Pemeriksaan Kapal pada saat kapal ingin berangkat yang selanjutnya disingkat HPK Keberangkatan adalah form pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan sebagai syarat penerbitan SLO. form hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan pada saat kapal datang buku yang harus dimiliki setiap kapal perikanan diatas 30 GT dan harus diisi oleh Pengawas Perikanan setiap kali kapal keluar dan masuk pelabuhan pangkalan. kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan. pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. data yang telah diproses/diolah dan mengandung arti bagi penerima untuk pengambilan keputusan pada suatu saat tertentu dan kebutuhan tertentu. perangkat keras yang terlihat secara fisik yang befungsi sebagai komponen dalam sebuah komputer istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi
CodeIgniter
:
MySQL
:
jQuery
:
Framework
:
Host internet
:
Server
:
Website
:
Database
:
Administrator
:
Operator
:
Tenaga Ahli IT
:
Stakeholder
:
yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP suatu Relational database management system (RDBMS) yang mendukung database yang terdiri dari sekumpulan relasi atau tabel. web framework yang dioptimasi untuk mendesain aplikasi kumpulan dari fungsi-fungsi/prosedur-prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programer layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi ditempat terpusat yang disebut dengan server dan dapat diakses melalui jaringan internet suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client dalam suatu jaringan computer sebuah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar suara dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang disajikan dalam bentuk hiperteks kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. bagian pengguna sistem yang memiliki akses penuh terhadap aplikasi, seperti memasukan data-data kedalam sistem merupakan SDM yang tugasnya mengoperasikan menghidupkan hardware, menjalankan software, berinteraksi dengan hardware dan software yang sedang beroprasi, dan menyudahi operasi (menghentikan software dan mematikan hardware). seseorang yang dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun andal sesuai dengan bidang Teknologi Informasi. suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
1
1
PENDAHULUAN Latar Belakang
Perkembangan sistem informasi saat ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan yang semakin ketat pada sektor bisnis dan antar organisasi. Oleh karena itu, banyak organisasi yang memulai memanfaatkan sistem informasi dan teknologinya dengan hanya memperhatikan kebutuhan sesaat dan penerapan sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik. Dalam implementasinya pemanfaatan dari sistem informasi haruslah didukung oleh sebuah perencanaan strategis sistem informasi yang baik dan tepat. Sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh organisasi dapat mencapai hasil yang optimal baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan strategis sistem informasi diperlukan untuk menjamin keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan akan sistem dan teknologi informasi yang paling tepat saat ini dan pada masa yang akan datang. Pembuatan sistem informasi yang tidak terencana dan terkelola dengan baik, akan mendatangkan dampak yang sangat merugikan perusahaan. Dampak yang sangat berbahaya adalah jika terjadi penurunan kepercayaan dari sistem informasi. Jika informasi yang dihasilkan dari pengolahan data yang ada tidak dapat dipercaya, berarti sistem yang bersangkutan tidak dapat dipergunakan dalam organisasi, karena dapat membahayakan proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen termasuk kegiatan pengawasan perikanan. Informasi saat ini sangat diperlukan, baik untuk membuat keputusan suatu kebijakan, memberi manfaat bagi masyarakat luas dan untuk keperluan penelitian. Kebutuhan informasi sudah menjadi kebutuhan pokok, karena dengan informasi alur jalannya data dapat menjadi tepat, cepat dan akurat. Pengawasan perikanan pada hakikatnya yaitu untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah berupaya menerapkan pengawasan perikanan agar dapat mengawasi kegiatan perikanan yang melanggar serta mengeksploitasi secara tidak terkendali. Kecenderungan yang terjadi di indonesia saat ini adalah pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan semakin besar dan tidak terkendali oleh kapal perikanan dalam maupun luar negri dan yang mempunyai ijin atau tidak. Akan tetapi hal ini tidak didukung oleh informasi yang tepat dan akurat. Sesuai dengan pasal 46 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan bahwa : (1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelengarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, saran dan prasarana, produksi,penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. (2) Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.
2
Pasal 47 disebutkan bahwa : (1) pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupu luar negeri. (2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perkanan. Pada penjelasan dari Pasal 46 dan 47 UU Nomor 45 Tahun 2009 berarti dengan adanya sistem informasi pengawasan perikanan dapat menunjang kinerja pemerintah dalam hal penyajian informasi dan data khususnya pengawasan perikanan. Sistem informasi pengawasan merupakan suatu sistem informasi yang didesain berdasarkan kebutuhan pengawasan perikanan dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian perikanan. Berikutnya diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam urusan pengawasan di KKP mempunyai unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dengan unit eselon II yaitu Direktorat Pengawasan Sumber daya Perikanan (Dit. PPSDP). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi salah satunya pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan telah melaksanakan kegiatan pengawasan penangkapan ikan, dimana salah satunya melalui kegiatan evaluasi ketaatan kapal perikanan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) serta Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Satker Pengawasan SDKP dan Pos Pengawasan SDKP Lingkup Ditjen PSDKP yang melaksananakan pelayanan Penerbitan SLO dan Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan. Hasil pemeriksaan kapal perikanan tersebut dituangkan dalam Form HPK Keberangkatan, bila hasil pemeriksaan kapal perikanan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis maka Surat Laik Operasi (SLO) diterbitkan oleh Pengawas Perikanan. Sedangkan HPK Kedatangan diterbitkan pada saat kapal perikanan tiba di pelabuhan, melalui HPK Kedatangan dapat diketahui jumlah dan jenis hasil tangkapan yang didaratkan oleh kapal perikanan. Sebagai instrumen pengawasan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelaikan operasional kapal dan pengawasan ikan hasil tangkapan yang didaratkan, maka evaluasi penerapan HPK dan SLO sangat diperlukan. Melalui evaluasi tersebut diharapkan dapat diketahui perkembangan kapal perikanan yang laik operasional, tingkat kelaikan kapal, jumlah dan jenis hasil tangkapan yang
3
didaratkan dan berbagai permasalahan terkait penerapan HPK dan SLO di lapangan. Evaluasi dan monitoring penerapan HPK-SLO merupakan indikator dalam menilai kinerja pengawasan di lapangan serta bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan di bidang pengawasan untuk masa mendatang. Pada saat ini dalam melaksanakan kegiatan evaluasi ketaatan kapal perikanan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) serta Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan bagian dari sistem informasi Sistem Informasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Pengawasan penangkapan ikan di Sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan masih menemui kendala dan belum optimal dilihat dari belum adanya evaluasi dan pengolahan data, hanya sebatas pelaporan data atau perekaman data, data yang belum terintegrasi dengan database perizinan, database belum real time dan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengawasan penangkapan ikan sangat penting dan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, maka diperlukan pengembangan suatu sistem informasi yang berdiri sendiri khusus untuk manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan. Sistem informasi dikembangkan berbasis website dengan rancangan strategis yang matang dan tepat sesuai kebutuhan dengan nama “Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Pengawasan Penangkapan Ikan”. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Pengawasan Penangkapan Ikan berbasis web dan terintegrasi dengan database yang real time diharapkan lebih memudahkan untuk proses update atau perawatan software, dapat dengan mudah diakses dari jarak jauh melalui Browser, meningkatkan kecepatan akurasi data, integrasi data dan peningkatan efisiensi laporan. Perancangan sistem informasi juga bersesuaian dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 4 yang menekankan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Untuk memaksimalkan sistem informasi dalam sebuah instansi pemerintahan kita perlu terlebih dahulu mengetahui elemen sistem dalam strategi implementasi sistem informasi. Sistem informasi tersebut berguna jika dalam implementasi sistem berhasil dengan baik. Adapun untuk mengetahui elemen sistem pada strategi yang diterapkan untuk keberhasilan implementasi sistem informasi yaitu dengan menggunakan teknik interpretative structural modelling (ISM). ISM adalah suatu permodelan deskriptif yang bernilai efektif bagi proses perencanaan jangka panjang yang bersifat strategis. Perencanaan strategis mencakup suatu totalitas sistem yang tidak dapat dianalisis bagian demi bagian, melainkan harus dipahami secara keseluruhan. Berdasarkan paparan tersebut, tujuan penelitian ini yaitu merumuskan rencana strategis untuk keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit.PPSDP. Permasalahan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam melaksanakan tugas Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan,
4
pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, maka salah satu kebijakan oprasional yang ditempuh adalah pengembangan sistem informasi pengawasan perikanan yang dapat di akses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Informasi mengenai kegiatan pengawasan perikanan merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan pengembangan pengawasan perikanan di suatu organisasi. Akan tetapi, informasi mengenai pengawasan perikanan di Ditjen PSDKP khususnya pengawasan penangkapan ikan belum tersedia dalam kualitas yang memadai. Hal ini disebabkan Sistem informasi belum mengkhususkan Bidang Penangkapan Ikan dalam sebuah suatu sistem yang berdiri sendiri, belum adanya evaluasi dan pengolahan data penangkapan ikan, hanya sebatas pelaporan data atau perekaman data, data yang belum terintegrasi dengan database perizinan dan database belum real time. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan suatu penelitian tentang pengembangan sistem informasi pengawasan penangkapan ikan berbasis web di lingkungan Ditjen PSDKP. Setelah sistem informasi tersebut jadi perlu adanya implementasi sistem yang berguna untuk memastikan sistem tersebut berjalan dengan baik dan berhasil. Adapun untuk mengetahui elemen sistem pada strategi yang diterapkan untuk keberhasilan implementasi sistem informasi yaitu dengan menggunakan teknik interpretative structural modelling (ISM). Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan : (1) Merancang sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan berbasis website yang baru (2) Merumuskan strategis untuk keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang timbul dalam data dan Informasi Pengawasan Penangkapan Ikan sesuai dengan kondisi dan keadaannya, serta dapat memberikan perencanaan strategi dalam implementasi sistem informasi umumnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Khususnya di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP. Penulis juga berharap dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu sistem informasi bagi peningkatan dan keefektifan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan sehingga terwujud pemanfaatan pengawasan perikanan yang optimal oleh para pelaku perikanan. Ruang lingkup penelitian Penelitian ini mencakup pengembangan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan yang dimulai dari analisis kebutuhan dan diakhiri dengan pembuatan sistem informasi berbasis Web yang sesuai dengan kebutuhan
5
organisasi dan rencana strategis untuk keberhasilan implementasi sistem. Ruang lingkup penelitian antara lain: 1. Data dan Informasi Pengawasan Penangkapan Ikan di UPT/Satker/Pos PSDKP di Seluruh Indonesia. Data meliputi : jenis izin, jenis kapal, nama pemilik/perusahaan, nama nahkoda, tempat dan tanda selar, nama panggilan kapal, asal kapal, negara asal, surat izin penangkapan ikan (SIPI), tanda pelunasan pungutan hasil perikanan (PHP) dan PPP, stiker barcode, vms, ukuran kapal, berat kotor (GT), muatan bersih (NT), mesin utama, komposisi awak kapal / abk, pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan, jenis alat tangkap, komponen alat tangkap, hasil pemeriksaan (laik /tidak laik), catatan pemeriksaan, tempat dan tanggal pemeriksaan pengawas dan informasi meliputi : Jumlah SLO, HPK Keberangkatan (Laik), HPK Kedatangan, Jumlah Tangkapan, Persebaran Penangkapan Ikan, Jumlah Kapal Per WPP, Data Kedatangan Terakhir, Data Keberangkatan Kapal, Penangkapan Berdasarkan Jenis Ikan, . Jumlah Kapal Per Bendera / Negara, Data Keberangkatan Kapal, Hasil Tangkapan Berdasarkan Ikan, Data Ketaatan Berpangkalan 2. Stakeholder kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP. Stakeholder meliputi Operator IT Daerah (UPT/Satker/Pos PSDKP), Operator IT Pusat, Tenaga Ahli IT serta pakar di bidang pengembangan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan. Kerangka pemikiran dalam pengembangan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan yang berhubungan dengan penelitian ini disajikan dalam kerangka pemikiran pada Gambar 1.
6
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGOLAHAN DATA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS WEBSITE DI DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN, DITJEN PSDKP
PERMASALAHAN SISTEM INFORMASI:
Informasi mengenai pengawasan perikanan di Ditjen PSDKP khususnya pengawasan penangkapan ikan belum tersedia dalam kualitas yang memadai Belum adanya evaluasi dan pengolahan data penangkapan ikan, hanya sebatas pelaporan data atau perekaman data Data yang belum terintegrasi dan kapasitas data yang besar Belum adanya strategi yang diterapkan untuk keberhasilan implementasi sistem informasi
RUANG LINGKUP : Data dan Informasi Pengawasan Penangkapan Ikan di UPT/ Satker/Pos PSDKP di Seluruh Indonesia dan
SOLUSI
SOLUSI
Stakeholder kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP.
ANALISIS SISTEM
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGOLAHAN DATA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS WEBSITE DI DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN, DITJEN PSDKP
TIDAK
Sistem Informasi YA
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
Interpretatif Structural Modelling (ISM)
Rencana strategis untuk keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan
Gambar 1 Diagram kerangka pemikiran pengembangan sistem informasi
7
2
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGOLAHAN DATA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS WEBSITE
Perkembangan sistem informasi saat ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan yang semakin ketat pada sektor bisnis dan antar organisasi. Oleh karena itu, banyak organisasi yang memulai memanfaatkan sistem informasi dan teknologinya dengan hanya memperhatikan kebutuhan sesaat dan penerapan sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik. Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen termasuk kegiatan pengawasan perikanan. Informasi saat ini sangat diperlukan, baik untuk membuat keputusan suatu kebijakan, memberi manfaat bagi masyarakat luas dan untuk keperluan penelitian. Kebutuhan informasi sudah menjadi kebutuhan pokok, karena dengan informasi alur jalannya data dapat menjadi tepat, cepat dan akurat. Pengawasan perikanan pada hakikatnya yaitu untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah berupaya menerapkan pengawasan perikanan agar dapat mengawasi kegiatan perikanan yang melanggar serta mengeksploitasi secara tidak terkendali. Kecenderungan yang terjadi di indonesia saat ini adalah pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan semakin besar dan tidak terkendali oleh kapal perikanan dalam maupun luar negri dan yang mempunyai ijin atau tidak. Akan tetapi hal ini tidak didukung oleh informasi yang tepat dan akurat. Sesuai dengan pasal 46 UU 31 Tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah menjadi UU 45 Tahun 2009 tentang perikanan bahwa : (1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelengarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, saran dan prasarana, produksi,penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. (2) Pemerintah mengadakan pusat data dan onformasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan. Pasal 47 disebutkan bahwa : (1) pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupu luar negeri. (2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perkanan. Pada penjelasan dari Pasal 46 dan 47 UU 31 Tahun 2004 berarti dengan adanya sistem informasi pengawasan perikanan dapat menunjang kinerja pemerintah dalam hal penyajian informasi dan data khususnya pengawasan perikanan. Sistem informasi pengawasan merupakan suatu sistem informasi yang didesain berdasarkan kebutuhan pengawasan perikanan dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian perikanan. Sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan masih menemui kendala dan belum optimal dilihat dari belum adanya evaluasi dan pengolahan data, hanya sebatas pelaporan data atau perekaman data, data yang belum terintegrasi dengan database perizinan, database belum real time dan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengawasan penangkapan ikan sangat penting dan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, maka diperlukan pengembangan suatu sistem informasi
8
yang berdiri sendiri khusus untuk manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan. Suatu sistem informasi harus mampu mendukung kebutuhan pengolahan data yang ada didalam suatu instansi terutama instansi pemerintahan, guna menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja. Selain itu dengan adanya sistem informasi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. (Asidhiqi 2013). Teknologi website sebagai sebuah media yang menyediakan banyak informasi, membuat penggunannya semakin ingin menjelajah berbagai situs dengan lebih praktis dan efisien. (Suhartono 2015). Berdasarkan paparan tersebut, tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan sistem informasi berbasis Web yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Dit. PPSDP), Direktorat jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Metode Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2016 – Oktober 2016 di Dit. PPSDP dan UPT Lingkup Ditjen PSDKP, KKP yaitu Pangkalan PSDKP Jakarta, Satker PSDKP Bungus dan Satker PSDKP Palabuhanratu sebagai pengguna Sistem Informasi. Jenis dan Teknik Pengumpulan data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun jenis data primer dan sekunder tersebut disajikan pada tabel 1. lain : Tabel 1 Pengelompokan data primer dan sekunder No 1
2
Primer
Sekunder
Jenis Data Data Perijinan Perikanan Tangkap, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap ID kapal, Jenis izin, Nama Kapal, jenis kapal, nama pemilik, nama panggilan kapal, No. SIPI, negara asal, masa berlaku sipi, No. SIUP, tanda selar, ukuran kapal (GT), muatan bersih (NT), pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan ikan, jenis alat tangkap, mesin kapal Data Transmiter VMS (berkaitan dengan aktif dan tidaknya transmitter yang ada di kapal perikanan)
Sumber Perolehan Data Database Perijinan Direktorat Pelayanan Usaha Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap
Data tampilan sistem, modul yang diinginkan, hasil keluaran dari sistem Data Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Data Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Keberangkatan Kapal Data Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kedatangan Kapal Data Dokumen Kapal Perikanan
Wawancara langsung dengan pemangku kepentingan Pengumpulan data di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Data VMS Direktorat Pemantauan dan Infrastruktur PSDKP Ditjen PSDKP
9
Metode Analisis Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sistem dan perancangan sistem informasi. Metode pendekatan sistem digunakan untuk menganalisis kebutuhan pelaku sistem, identifikasi interaksi komponen sistem dan operasi sistem informasi pengelolaan sistem informasi pengawasan perikanan. Sedangkan perancangan sistem informasi ditujukan untuk pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, dimana masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama diharapkan sudah teratasi pada sistem yang baru. Pendekatan Sistem Pendekatan sistem merupakan metode yang memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinnya. Pendekatan sistem merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks, bersifat dinamis dan penuh ketidak pastian (Nurani 2010). Pendekatan sistem adalah merupakan cara penyelesaian persoalan yang dimulai dengan identifikasi terhadap adanya sejumlah kebutuhan-kebutuhan sehingga dapat menghasilkan suatu operasi dari sistem yang dianggap effektif (Eriyatno 2003). Terkait dengan ini, maka metode pendekatan sistem dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan : (a) analisis kebutuhan sistem, (b) formulasi masalah dan (c) identifikasi sistem. Analisis Kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan permulaan pengkajian dari suatu sistem. Dalam melakukan analisis kebutuhan ini dinyatakan kebutuhan- kebutuhan yang ada, baru kemudian dilakukan pengembangan terhadap kebutuhan – kebutuhan yang didekripsikan. Hasil analisis kebutuhan, dapat diketahui pelaku sistem informasi manajeman pengolahan data pengawasan penangkapan ikan dan kebutuhannya. Dengan mengetahui pelaku dan kebutuhan pelaku sistem, maka hal tersebut dapat digunakan untuk menentukan jenis informasi yang dibutuhkan di Dit. PPSDP. Formulasi masalah Formulasi masalah adalah pendefinisian masalah secara spesifik, sehingga masalah tersebut mencapai suatu individualitas yang memungkinkan dilaksanakannya usaha kearah pemecahannya. Formulasi masalah didasarkan pada penentuan informasi yang terperinci yang dihasilkan selama identifikasi sistem. Pernyataan tentang bagaimana sistem itu harus berjalan agar output yang telah ditetapkan terpenuhi. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi yang lama, diantaranya : (1) Database belum terintegrasi dengan database perizinan perikanan tangkap; (2) Pengolahan data, hanya sebatas pelaporan data atau perekaman data; (3) Laporan belum berjenjang; (4) Database belum real time; (5) Belum adanya input kapal izin daerah; (6) Jumlah Satker dan Pos belum update; (7) Pengawas perikanan belum update; (8) Aplikasi sebatas cetak Surat Laik Operasi dan Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan dan masih menggunakan data manual;
10
(9) tidak ada menu chating sesama user (10) Aplikasi penggunaanya hanya pengawas perikanan dan administrator pusat; (11) Tidak sesuai kebutuhan organisasi; Permasalahan yang tersebut diatas akan di cari solusi pemecahan permasalahan dengan pengembangan perancangan sistem informasi yang baru yang berbasis website. Pengembangan sistem informasi ini berdasarkan analisis kebutuhan dari pelaku sistem. Identifikasi Sistem Identifikasi sistem merupakan rantai hubungan antara pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dengan pernyataan khusus dari masalah yang harus dipecahkan untuk mencapai kebutuhan tersebut. Identifikasi sistem digambarkan dengan diagram lingkar sebab-akibat (Causal loop) dan diagram input-output. Causal loop menggambarkan hubungan antar komponen sistem dan digunakan untuk identifikasi interaksi komponen sistem, sedangkan diagram input-output menggambarkan masukan dan keluaran sistem serta kontrol dari model kemungkinan pengembangan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan di Dit PPSDP dan digunakan untuk operasi pengelolaan sistem informasi pengawasan penangkapan ikan. Diagram input-output merupakan diagram yang menggambarkan masukan dan keluaran serta kontrol dalam pengembangan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan. Diagram input-output menggambarkan output yang harus dikeluarkan oleh sistem sesuai dengan tujuan yang sudah dirancang, sistem akan menghasilkan output perlahan-lahan secara progresif sesuai dengan input yang ada. Output yang dihasilkan dari sistem belum tentu sudah mencapai yang diinginkan dari tujuan awal. Oleh karena itu, sistem membutuhkan feedback yang mengevaluasi output yang ada. Jika output yang dihasilkan belum sesuai dengan tujuan, maka diperlukan adanya perbaikan terhadap inputan yang masuk atau pun terhadap proses mengolah input. Output sistem dapat dipenuhi dengan merekayasa input-input yang masuk ke dalam sistem. Input yang masuk kedalam siistem berupa input terkendali dan input tak terkendali. Perancangan Sistem Informasi Perancangan sistem informasi merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, dimana masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama diharapkan sudah teratasi pada sistem yang baru. Hal yang paling dominan ketika perancangan suatu aplikasi dilakukan adalah memodelkan kebutuhan pemakai. Ada banyak cara untuk memodelkan aplikasi sebagaimana banyak cara yang digunakan oleh seorang arsitek untuk membangun sebuah rumah. Pada dasarnya pemodelan tersebut merupakan kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan (Suhartono 2015). Sistem informasi pengawasan pengelolaan penangkapan ikan mengunakan website. Secara teknis, web adalah sebuah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang disajikan dalam bentuk hiperteks. Web dapat diakses oleh perangkat lunak client web yang disebut browser. Browser membaca
11
halaman-halaman web yang tersimpan dalam server web melalui protocol yang disebut HTTP (Hypertext Transfre Protocol) (Habibie et al. 2014). Pada pembangunan Web Sotre dengan CodeIgniter, MySQL dan jQuery ini digunakan bahasa pemrogamman Php dan MySQL, juga menggunakan CodeIgniter atau CI yang berfungsi sebagai framework untuk mengembangkan situs web (Suhartono 2015). Biasanya para perancang web atau web master jika akan merencanakan (planing), kemudian membangun (buliding) dilakukan di komputer lokal atau bisa juga di jaringan lokal, tidak langsung di host internet. Oleh karena itu perlu dikomputer kita di jadikan server sehingga kita seolah olah sedang meng update di hostnya (tempat penyimpanan file-file yang diperlukan website internet). Dengan di tempatkannya file pendukung website di komputer,maka tidak perlu on line via internet, sehingga hal ini mengurangi presentasi waktu dan Biaya (Lubatjo et al. 2015). Website Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Pengawasan Penangkapan Ikan akan menerapkan Model View Controller (MVC) yang merupakan metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan bagian data (Model), tampilan (View), dan bagian proses (Controller). Penerapan MVC ini bertujuan agar developer berikutnya akan lebih mudah memahami dalam melakukan pengembangan aplikasi (Prabowo 2015). Adapun spesifikasi dari software yang digunakan adalah : 1) CPlatform : Open Source berbasis web 2) Database : Mysql versi 5 3) Pemrograman : PHP versi 5 & AJAX 4) Kerangka Pemrograman: Code Igniter 5) Layout : HTML dan CSS 6) Lain-Lain : Javascript
Hasil Dan Pembahasan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesian Nomor : 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan b. penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
12
d.
e.
f.
pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Pengawas Perikanan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesian Nomor : 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, Pengawas perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, dan Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perikanan. Salah satu tugas pengawas perikanan yaitu pengawasan terhadap kapal perikanan. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kapal perikanan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap: (1) kapal penangkap ikan; (2) kapal pengangkut ikan; (3) kapal pengolahan ikan; (4) kapal latih perikanan; (5) kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan (6) kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan: a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIPI dan/atau SIKPI, Surat Laik Operasi, dan Surat Persetujuan Berlayar; memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan b. perikanan; c. memeriksa peralatan dan keaktifan SPKP; d. memeriksa kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan; e. memeriksa kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan dengan Crew List; f. memeriksa keberadaan pemantau di atas kapal penangkap atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu; g. memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan; h. memeriksa kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan; i. memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang diangkut; j. memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI; k. memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah dan check point terakhir bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya dengan SIKPI; l. memeriksa kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan SIPI; dan m. memeriksa penerapan log book penangkapan ikan.
13
Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan
Gambar 2 Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan Pengawasan Keberangkatan Kapal Perikanan (HPK Keberangkatan Kapal Perikanan) berdasarkan KEP Dirjen Nomor KEP 294/ DJ-PSDKP/2010 (1) Setiap kapal perikanan yang akan berangkat utk melakukan penangkapan/ pengangkutan ikan wajib melaporkan rencana keberangkatannya kepada Pengawas Perikanan setempat, dengan menyerahkan dokumen perizinan kapal perikanan. (2) Wajib dilakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis meliputi: a. Kesesuaian dokumen perizinan; b. Kesesuaian alat penangkap ikan; c. Kesesuaian alat bantu penangkapan ikan; Kesesuaian fisik kapal; d. e. Kesesuaian daftar awak kapal; f. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yg diangkut; g. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan; h. Bahan atau alat yg berada diatas kapal terkait dgn kegiatan penangkapan ikan dan/atau ikan hasil tangkapan (3) Terhadap hasil pemeriksaan dituangkan dlm form HPK keberangkatan kapal sbg dasar untuk: a. Menerbitkan SLO; Mengisi dan mengesahkan buku lapor pangkalan b. (4) Apabila tertuang dalam form HPK bahwa persyaratan administrasi dan kelayakan teknis belum terpenuhi sehingga tidak dapat menerbitkan SLO, Pengawas Perikanan memerintahkan kepada Nakhoda/Pemilik/ Penanggung jawab kapal untuk melengkapi hingga memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis
14
Gambar 3 Prosedur pengawasan keberangkatan kapal perikanan Pengawasan Kedatangan Kapal Perikanan (HPK Kedatangan Kapal Perikanan) berdasarkan KEP Dirjen Nomor KEP 294/ DJ-PSDKP/2010 (1) Setiap kapal perikanan yang masuk pelabuhan pangkalan wajib melaporkan kedatangan kepada Pengawas Perikanan dgn menyerahkan SLO dari pelabuhan asal, buku lapor pangkalan dan menunjukan dokumen perizinan kapal perikanan; (2) Kapal perikanan sebelum bongkar muat wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Pengawas Perikanan; (3) Setelah menerima SLO, Pengawas wajib melakukan pemeriksaan: a. Kesesuain dokumen perizinan; b. Kesesuaian jumlah, ukuran dan jenis ikan hasil tangkapan dgn alat tangkap yg digunakan; c. Kesesuaian pelabuhan pangkalan; d. Kesesuaian jenis alat penangkap ikan yg digunakan; e. Kesesuaian jalur penangkapan dan daerah penangkapan ikan. (4) Hasil Pemeriksaan Dituangkan Dalam Form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan Kapal dan dilakukan analisis guna mengetahui: a. Kesesuaian ikan hasil tangkapan dgn alat penangkap ikan yang digunakan; b. Kesesuaian pelabuhan pangkalan.
15
Gambar 4 Prosedur pengawasan kedatangan kapal perikanan Kebutuhan Pelaku Sistem Komponen pelaku yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, diidentifikasikan melalui pemahaman dan pendalaman terhadap kondisi di lapangan yaitu di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Satker PSDKP Bungus. Pelaku dan kebutuhan masing-masing pelaku sistem, seperti terlihat pada tabel 2. Tabel 2 Analisis Kebutuhan pelaku sistem Pelaku Sistem
Kebutuhan Pelaku sistem
KKP
Penyebaran Penangkapan Ikan, Jumlah kapal per WPP, Penangkapan Berdasarkan Jenis Ikan, Jumlah Kapal per Bendera/negara, dan Data Ketaatan Berpangkalan
Dirjen PSDKP
Penyebaran Penangkapan Ikan, Jumlah kapal per WPP, Penangkapan Berdasarkan Jenis Ikan, Jumlah Kapal per Bendera/negara, Data Ketaatan Berpangkalan, Data Kedatangan Terakhir, Hasil tangkapan berdasarkan Ikan
Direktur Pengawasan Pengelolaan SDP
Penyebaran Penangkapan Ikan, Jumlah kapal per WPP, Penangkapan Berdasarkan Jenis Ikan, Jumlah Kapal per Bendera/negara, Data Ketaatan Berpangkalan, Data Kedatangan Terakhir, Hasil tangkapan berdasarkan Ikan, Laporan Kedatangan Kapal Perikanan, Laporan Keberangkatan Kapal Perikanan dan Surat Laik Operasi
16
Tabel 2 Analisis Kebutuhan pelaku sistem (lanjutan) Pelaku Sistem Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP
Kebutuhan Pelaku sistem Laporan Keberangkatan Kapal, Kedatangan Kapal dan Surat Laik Operasi
Pengawas Perikanan
Data Kapal yang Update, Laporan Kedatangan Kapal Perikanan, Laporan Keberangkatan Kapal Perikanan dan Surat Laik Operas
Tenaga Ahli IT
Update database perizinan yang realtime dan laporan pengawasan penangkapan ikan di daerah Data SLO dari pengawasan penangkapan ikan
Dirjen Perikanan Tangkap
Identifikasi Sistem Diagram lingkar sebab-akibat sistem informasi dapat dilihat pada Gambar 5. Berdasarkan diagram lingkar sebab-akibat tersebut dapat dijelaskan bahwa, dalam pengembangan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan memiliki beberapa faktor. Gambar 5 terlihat bahwa informasi yang masuk diolah melalui sistem pengolahan data atau informasi. Adanya dukungan teknologi informasi, yaitu sistem yang berbasis teknologi informasi ditunjang dengan prosedur pengumpulan data atau informasi yang baik, maka akan meningkatkan mutu pelayanan berupa kelengkapan dan keakuratan data, serta kecepatan dalam penyajian informasi yang dibutuhkan. Sistem ini dapat berjalan dengan baik, dengan dukungan pengawas perikanan sebagai operator daerah dan terintegrasinya database perizinan dengan sistem informasi manajemen pengolahan data. Keuntungan dari sistem yang baru mengakibatkan analisa dapat dilakukan dan menghasilkan informasi yang teratur, akurat, cepat, efisien dan efektif untuk menunjang kebijakan dan pengambilan keputusan perikanan. Kebijakan dan pengambilan keputusan berpengaruh terhadap kinerja pengawas perikanan dalam mengumpulkan data dan informasi pengawasan peikanan serta mendukung pemberatasan IUU Fishing melalui informasi yang diberikan oleh sistem informasi tersebut. Sistem informasi pengawasan penangkapan ikan ditujukan untuk menyediakan data dan informasi cepat dan akurat. Pada sistem informasi yang lama tidak dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat, karena database masih manual dan tidak terintegrasi dengan database perizinan. Hasil ini dicapai dengan menentukan input terkendali, input tak terkendali dan lingkungan. Pengendalian output tak terkendali akan dikontrol supaya dapat memberikan sejumlah informasi-informasi yang diperlukan oleh pengguna informasi. Output yang dikehendaki merupakan tujuan atau hasil akhir yang dapat memenuhi kebutuhan para pelaku sistem yang terdiri atas penyajian data dan Informasi yang lengkap dan akurat dengan tingkat kecepatan waktu penyajian informasi yang tinggi, terintegrasinya database perizinan, sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan penggunaan sistem informasi oleh operator
17
daerah. Output yang tidak dikehendaki merupakan hasil dari sistem informasi yang tidak dapat dihilangkan atau dihindari tetapi bisa dikurangi. Output yang tidak dikehendaki terdiri atas sistem tidak berjalan sebagai mestinya dan biaya maintenance mahal. (+) (+)
Pusat data dan Informasi
Kebijkanan & Pengambilan keputusan
(+) (+)
(+)
Data dan Informasi Pengawasan Penangkapan Ikan
(+)
Laporan pengawasan penangkapan ikan
Direktorat PPSDP
(+)
(+) Pengawas Perikanan (Operator Daerah)
I (+)
III (+) Kelengkapan & Keakuratan Data dan Informasi
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGOLAHAN DATA Waktu penyajian
(+) Database Perizinan
(+)
II (+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Data SLO
Dirjen Perikanan Tangkap
(+)
(+)
Gambar 5
Causal loop interaksi pengelolaan sistem informasi pengawasan penangkapan ikan
Input tidak terkendali Virus Komputer Jaringan Internet Listrik
UU 45 Tahun 2009 tentang perikanan PERMEN 23/PERMENKP/2015 tentang Organisasi KKP
Output yang dikehendaki
Database perizinan terintegrasi Data dan informasi cepat dan akurat Sistem informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi Peningkatan penggunaan sistem informasi bagi operator daerah
SISTEM INFORMASI MANJEMEN Input terkendali Kelengkapan fasilitas Pengawas Perikanan (Operator daerah) Kebijakan kelembagaan Teknologi Informasi Database perizinan
Output yang tidak dikehendaki Fasilitas tidak digunakan sesuai fungsinya Sistem tidak berfungsi baik Pengawas Perikanan pindah
MANAJEMEN PENGENDALIAN
Gambar 6 Diagram input-output pengelolaan sistem informasi pengawasan penangkapan ikan
18
Pengelolaan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan yang terjadi saat ini belum terjadi maksimal, karena adanya beberapa kekurangan pada sistem informasi lama. Adapun kekurangan/perbedaan sistem informasi lama dibandingkan dengan sistem informasi yang baru yang dirancang dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Perbedaan sistem informasi yang lama dan yang baru Sistem Infomasi yang lama
Sistem informasi yang baru
Nama
Sistem Informasi Pengawasan sumber daya perikanan
Sistem informasi Manajemen Pengolahan data Pengawasan Penangkapan ikan
Database
Belum terintegrasi dengan data perizinan perikanan tangkap belum realtime Data Kapal Izin daerah belum ada jumlah pangkalan, satker dan pos PSDKP belum update
Sudah terintegrasi
Berita tentang pengawasan Laporan Pengawasan Penangkapan Ikan
Tidak ada Laporan Pengawasan Penangkapan Ikan bisa di export menggunakan MS Excel Cetak SLO dan HPK sudah terintegrasi sistem sudah ada menu chating
Konten
Cetak SLO dan HPK menggunakan data manual tidak ada menu chating sesama user belum sesuai dengan kebutuhan organisasi
realtime data kapal izin daerah sudah ada jumlah pangkalan, satker dan pos PSDKP update
sudah sesuai kebutuhan Data dan Informasi Pesebaran Penangkapan Ikan Jumlah kapal per WPP Penangkapan Berdasarkan Jenis Ikan, Data Ketaatan Berpangkalan Data Kedatangan Terakhir Hasil tangkapan berdasarkan Ikan Laporan Kedatangan Kapal Perikanan Laporan Keberangkatan Kapal Perikanan Surat Laik Operasi Jumlah Kapal per Bendera/negara Data Ketaatan Berpangkalan
19
Tabel 3 Perbedaan sistem informasi yang lama dan yang baru (lanjutan) User
Sistem Infomasi yang lama
Sistem informasi yang baru
Pengawas Perikanan dan Administrator Pusat
Menteri KP Dirjen PSDKP Direktur Pengawasan Pengelolaan SDP Kepala UPT/Satker/Pos PSDKP Pengawas Perikanan Administrator pusat
Laporan
Belum berjenjang
sudah berjenjang
Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Pengawasan Penangkapan Ikan Sistem Informasi merupakan suatu sistem yang tujuannya menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja belum cukup menjadi informasi. Untuk menjadi suatu informasi, data yang diolah tersebut harus berguna bagi penggunanya (Jogiyanto 2005). Menurut Eriyatno (2003) manfaat sistem informasi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian adalah : a. Menyediakan informasi yang mempunyai sifat tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dapat dipercaya, jelas (tidak memberikan tafsiran yang berlainan) dan fleksibel; Mengefektifkan proses pengambilan keputusa, sehingga didapat keputusanb. keputusan yang mempunyai sifat tidak terlambat, memperhatikan semua factor, sesuai dengan masalah yang dihadapi, tidak ragu-ragu dan telah mengikuti proses pengambilan keputusan dengan konsisten; c. Membebaskan pimpinan dan staf dari kegiatan mengolah data dan informasi (kecuali informasi yang bersifat rahasia), sehingga kesediaan waktu akan meningkat untuk menjalankan fungsi – fungsi manajemen. Sedangkan Menurut Jogiyanto (2005), sistem informasi dapat mempunyai metode pengolahan data sebagai berikut : (1) Metode pengolahan data terpusat (centralized data processing method), merupakan metode pengolahan data yang memusatkan pengolahannya pada suatu tempat tunggal tertentu. (2) Metode pengolahan data tersebar (distributed data processing method), dengan metode ini masing-masing subsistem dapat melakukan pengolahan bahkan menghasilkan output tersendiri. (3) Metode pengolahan kumpulan (batch processing method), merupakan metode pengolahan data yang mengumpulkan data terlebih dahulu selama beberapa periode setelah itu diolah untuk memutakhirkan file induk. (4) Metode pengolahan langsung (on line processing method), pada metode ini transaksi terjadi secara segera dan langsung digunakan untuk memutakhirkan file induk.
20
Sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan adalah suatu bentuk sistem informasi yang dibangun dengan tujuan untuk dapat mendukung kegiatan pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan mengintegrasikan suatu data dengan sasaran untuk memperoleh suatu informasi berdasarkan data di lapangan (data UPT dan Satker PSDKP). Sistem informasi ini bernama SIMKAPI Ver. 1. Tujuan di bangunnya sistem informasi ini adalah meningkatkan efektifitas pengawasan perikanan di bidang penangkapan ikan melalui pengembangan fasilitas teknologi informasi, sebagai sarana dan media informasi lintas Pusat dan Daerah. Sasaran di kembangkannya sistem informasi ini adalah : (1) Termonitornya seluruh kegiatan pengawasan di UPT/Satker pengawasan baik di bidang Penangkapan; (2) Memperbaiki infrasturtur pengolahan data di Direktorat PPSDP; (3) Terciptanya sistem yang terintegrasi antara database Perizinan dan database Pengawasan serta UPT dan Satker; (4) Memberikan dukungan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan untuk setiap unit kerja lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka mecapai target penangkapan illegal fishing; (5) Tersedianya data pengawasan perikanan dari UPT / Satker PSDKP ke server Pusat untuk diolah dan dianalisa . Hasil Perancangan Sistem Informasi didapatkan aliran data yang dapat di lihat di Gambar 7.
21
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGOLAHAN DATA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN BERBASIS WEBSITE DI DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN, DITJEN PSDKP
DATABASE PERIZINAN DITJEN PERIKANAN TANGKAP
DATA KAPAL PUSAT
DATA KAPAL DAERAH
JENIS IZIN, JENIS KAPAL, NAMA PEMILIK/PERUSAHAAN, NAMA NAHKODA, TEMPAT DAN TANDA SELAR, NAMA PANGGILAN KAPAL, ASAL KAPAL, NEGARA ASAL, SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI), TANDA PELUNASAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP) DAN PPP, STIKER BARCODE, VMS, UKURAN KAPAL, BERAT KOTOR (GT), MUATAN BERSIH (NT), MESIN UTAMA, KOMPOSISI AWAK KAPAL / ABK, PELABUHAN PANGKALAN, DAERAH PENANGKAPAN, JENIS ALAT TANGKAP, KOMPONEN ALAT TANGKAP, HASIL PEMERIKSAAN (LAIK /TIDAK LAIK), CATATAN PEMERIKSAAN, TEMPAT DAN TANGGAL PEMERIKSAAN PENGAWAS
UPT/ SATKER/ POS PSDKP DI SELURUH INDONESIA
SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE
LAPORAN DATA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN : 1. Jumlah SLO 2. HPK Keberangkatan (Laik) 3. HPK Kedatangan 4. Jumlah Tangkapan 5. Persebaran Penangkapan Ikan 6. Jumlah Kapal Per WPP 7. Data Kedatangan Terakhir 8. Data Keberangkatan Kapal 9. Penangkapan Berdasarkan Jenis Ikan 10. Jumlah Kapal Per Bendera / Negara 11. Data Keberangkatan Kapal 12. Hasil Tangkapan Berdasarkan Ikan 13. Data Ketaatan Berpangkalan
TIDAK
Kesesuaian Laporan
YA
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SD PERIKANAN
Gambar 7 Diagram Aliran data pengawasan penangkapan ikan
22
OPERATOR DAERAH DI SELURUH INDONESIA
Data Kapal Izin Pusat Data Kapal Izin Daerah
Data Kedatangan Kapal Data Keberangkatan Kapal Data Surat Laik Operasi (SLO)
ADMINISTRATOR PUSAT
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGOLAHAN DATA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN
Surat Laik Operasi (SLO)
Jumlah Kapal per WPP
Ketaatan Berpangkalan
Data Keberangkatan Pesebaran Ikan
Data Kedatangan kapal terakhir Grafik Hasil Tangkapan berdasarkan Ikan Tabel Data Berdasarkan Jenis Ikan Jumlah Kapal Perbendera/ Negara
Data Perizinan Laporan Kedatangan Kapal Laporan Keberangkatan Kapal
MENTERI, DIRJEN PSDKP, DIREKTUR PPSDP
Laporan Kedatangan Kapal Laporan Keberangkatan Kapal Lap. Surat Laik Operasi (SLO)
Gambar 8 Diagram Konteks Sistem Informasi Pada diagram konteks dapat di jelaskan beberapa komponen antaralain : Administrator Pusat Administrator, seorang administrator melakukan input data ke dalam sistem serta melakukan update jika terdapat penambahan operator daerah. Seorang admin memiliki hak akses yang luas ke seluruhan menu yang ada di Sistem Informasi Manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan. Apabila terjadi kerusakan sistem tugas administrator yang meperbaikinya. Laporan yang diterima administraror pusat adalah laporan kedatangan kapal, keberangkatan kapal dan laporan Surat Laik Operasi. Operator Daerah Operator daerah wajib menginput data secara realtime atau up-to-date ke dalam Aplikasi , Setiap operator Wajib menggunakan aplikasi untuk kesempurnaan data yang diterima oleh pusat. Data yang diinput operator daerah antara lain data kedatangan kapal, data keberangkatan kapal dan data Surat laik operasi. Menteri, Dirjen PSDKP dan Direktur PPSDP Menteri, Dirjen PSDKP dan Direktur PPSDP dapat memanfaatkan data tersebut dalam pengambilan keputusan. Data tersebut antara lain : Pesebaran Penangkapan Ikan, Jumlah kapal per WPP, Penangkapan Berdasarkan Jenis Ikan, Jumlah Kapal per Bendera/negara, Data Ketaatan Berpangkalan, Data Kedatangan Terakhir, Hasil tangkapan berdasarkan Ikan, Laporan Kedatangan Kapal Perikanan, Laporan Keberangkatan Kapal Perikanan dan Surat Laik Operasi
23
Rancangan user Pada sistem Informasi Manajemen Pengolahan data Pengawasan Penangkapan Ikan user dirancang sesuai dengan hirarki penggunaan sistem informasi. Adapun struktur penggunaan sistem informasi dapat dilihat dari Gambar 9:
Administrator
Operator Pusat
Operator Pangkalan PSDKP Bitung
Operator Pangkalan PSDKP Jakarta
Operator Stasiun PSDKP Belawan
Operator Stasiun PSDKP Pontianak
Operator Stasiun PSDKP Tual
Operator
Operator
Operator
Operator
Operator
Satker PSDKP
Satker PSDKP
Satker PSDKP
Satker PSDKP
Satker PSDKP
Operator
Operator
Operator
Operator
Operator
Pos PSDKP
Pos PSDKP
Pos PSDKP
Pos PSDKP
Pos PSDKP
Gambar 9 Hirarki penggunaan sistem informasi Dalam sistem informasi ini dibagi menjadi beberapa hak user antara lain : (1) Admin Portal : user hanya bisa melihat dashboard tanpa bisa masuk kedalam sistem; (2) Administrator : user bisa menambahkan, mengurangi, mengganti., mengedit user lainnya, membatasi hak user, melihat keseluruhan menu yang ada dalam sistem; (3) Operator Pusat : operator pusat bisa melihat keaseluruhan laporan dari Pangkalan/Stasiun/Satker/Pos tetapi tidak bisa mengedit user; (4) Operator satker/ pos: operator satker/pos hanya bisa menggunakan user satker/pos tersebut; (5) Pangkalan/Stasiun : pangkalan/stasiun hanya bisa melihat satker/pos yang berada diwilayah kerjanya; (6) Laporan: user hanya bisa melihat laporan dari UPT/Satker/pos PSDKP (7) Tamu: hanya bisa melihat dashboard saja. Selain user di atas seperti mahasiswa, perusahaan penangkapan dan masyarakat perikanan ingin melihat data atau laporan pengawasan penangkapan ikan, maka akan di berikan password oleh administrator pusat setelah diberikan izin oleh Direktur PPSDP selaku penanggung jawab sistem informasi. Menu login Aplikasi
24
Untuk mulai menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengolahan data Pengawasan Penangkapan Ikan, maka yang pertama dilakukan adalah membuka web browser kemudian memasukan alamat URL Aplikasi Sistem Informasi Misalnya :http://http://103.43.45.112/tesis/. Web browser yang di sarankan adalah google chrome. Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengolahan data Pengawasan Penangkapan Ikan, setiap pengguna yang akan melakukan log masuk pada aplikasi harus memiliki identitas akun, (user id) dan kata sandi (password). Tahapan untuk melakukan log masuk pada aplikasi sistem informasi adalah sebagai berikut : (1) Jalankan aplikasi browser dan masukkan alamat situs Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (2) Pada login area masukkan identitas akun pada kolom usename dan masukkan kata sandi pada kolom password, kemudian klik login (3) Anda secara otomatis masuk pada halaman utama dari Sistem Informasi Manajemen Pengolahan data Pengawasan Penangkapan Ikan. Aplikasi ini memiliki beberapa bagian yang menunjukkan fungsi administrasi. Bagian bagian tersebut dirancang sedemikian rupa agar dapat menyesuaikan dengan proses administrasi yang terdapat di manajemen Sistem Informasi Manajemen Pengolahan data Pengawasan Penangkapan Ikan.
Gambar 10
Menu login sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan
Menu Dashboard Menu Dashboard terdiri dari : menu kapal izin pusat, menu kapal izin daerah , laporan dan master data (Gambar 11). Menu Kapal Izin Pusat Kapal Izin Pusat (≥ 30 GT) Penerbitan HPK Keberangkatan Kapal Penangkap Ikan Langkah –langkahnya yaitu sebagai berikut : 1) Klik Menu Formulir 2) Klik Sub Menu Kapal izin pusat
25
3) 4) 5)
klik Sub Menu Pencarian Kapal yang terletak di paling atas Ketik Nama Kapal Klik tombol Cari
Gambar 11 Menu dashboard sistem informasi manajemen pengolahan data Pengawasan penangkapan ikan
Gambar 12 Menu kapal izin pusat sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan
26
6) 7)
Kemudian pilih kapal yang dituju Terdapat kolom Aksi yang berisikan simbol BT = Berita Acara Pemeriksaan Kapal Penangkap BA = Berita Acara Pemeriksaan Kapal Angkut SLO = Penerbitan SLO
Gambar 13 Sub menu sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan 8) 9)
10)
Klik pada kolom aksi BT Setelah muncul form HPK keberangkatan kapal penangkap, maka mulai memasukan data sebagai berikut : a. Nomor Seri HPK pada bagian atas b. Pada kolom hasil pemeriksaan diinput : Nama Kapal, Nama Pemilik, Nama Nakhoda, Tempat dan tanda selar, nama panggilan kapal, asal kapal, negara asal, Nomor SIPI, masa berlaku SIPI, Nomor Tanda pelunasan pungutan hasil perikanan dan masa berlakunya, keberadaan stiker barcode, Nomor SKAT VMS, Masa Berlaqku SKAT VMS dan Id Transmitter, Ukuran Kapal (P x L x D), Berat kotor kapal, berat bersih kapal, merek, nomor dan kekuatan mesin utama, jumlah ABK, Pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan ikan, jenis alat tangkap, komponen alat tangkap. c. Klik sesuai ijin atau tidak pada bagian kanan pada masing-masing klik tombol SIMPAN di bagian bawah
27
Gambar 14 Form HPK Keberangkatan Kapal Penangkap Ikan Penerbitan HPK Kedatangan Kapal Langkah 1 – 7 sama dengan penerbitan HPK keberangkatan kapal penangkap. 8) Klik Tombol D pada kolom aksi 9) Muncul form HPK keberangkatan kapal penangkap, maka mulai memasukan data sebagai berikut : a. Nomor Seri HPK pada bagian atas
28
b.
10) 11) 12) 13) 14) 15)
Pada kolom hasil pemeriksaan diinput : Nama Kapal, Nama Pemilik, pelabuhan asal kapal, SLO asal (nomor seri , tanggal, nomor register), nomor dan tanggal terbit Surat persetujuan berlayar (SPB), Nomor SIPI/SIKPI, masa berlaku SIPI/SIKPI, DPI/Pelabuhan muat/singgah, Surat keterangan asal ikan (SKAI), surat kesehatan ikan, jenis alat tangkap, jumlah hari operasi, hasil tangkapan (jenis dan jumlah) Klik sesuai ijin atau tidak pada bagian kanan pada masing-masing kriteria sesuai point 9.b Klik keadaan ikan (beku/segar) Klik kesesuaian alat tangkap Ketik analisa hasil pemeriksaan Pilih pengawas perikanan, tangal dan tempat diterbitkan HPK Klik simpan pada bagian bawah
Gambar 15 Form HPK Kedatangan Kapal Penangkap Ikan
29
Penerbitan SLO (SLO) icon ini muncul ketika kapal dinyatakan Laik diterbitkan SLO Langkah penerbitan SLO yaitu setelah dilakukan pengisian HPK keberangkatan makaterdapat simbol SLO pada kolom aksi Langkah : 1-7 sama 8) 9) 10)
klik tombol SLO lengkapi data simpan
Gambar 16 Form SLO kapal penangkapan ikan Kapal Izin Daerah Form ini digunakan untuk pengisian Berita Acara Pemeriksaan Kapal Tangkap dan Kapal Angkut baik kedatangan maupun keberangkatan untuk kapal daerah. Langkah pertama Langkah ini sama seperti pada kapal pusat, baik penerbitan HPK kedatangan, HPK keberangkatan maupun SLO yaitu : Untuk pengisian berita acara keberangkatan dan kedatangan kapal terlebih dahulu dilakukan pencarian data kapal kemudian klik tombol cari. Langkah kedua Dilakukan apabila proses pencarian kapal tidak dapat dilaksanakan, sehingga pada kolom nama kapal terdapat menu tambah kapal.
30
Klik menu tambah tersebut, kemudian lengkapi data yang diminta sehingga database kapal daerah bertambah dan dapat dilakukan proses penerbitan HPK dan SLO dengan tahap pertama.
Gambar 17 Menu kapal izin daerah sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan
31
Laporan Kedatangan
Gambar 18 Laporan Kedatangan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan
Rekapitulasi Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan
Gambar 19 Laporan rekapitulasi ikan hasil tangkapan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan
Laporan Pemeriksaan Kapal Penangkapan Ikan pada saat keberangkatan
Gambar 20 Laporan pemeriksaan kapal pada saat keberangkatan
32
Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Sistem informasi yang berhasil dirancang bernama SIMKAPI Versi 1, sistem tersebut menghasilkan data dan informasi pengawasan penangkapan ikan lebih akurat, cepat dan lengkap. Saran Saran yang perlu di pertimbangkan yaitu dengan adanya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, diharapkan dapat digunakan dengan baik oleh operator daerah dan administrator pusat
33
3 STRATEGI PERENCANAAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN, DITJEN PSDKP Sistem informasi harus mampu mendukung kebutuhan pengolahan data yang ada didalam suatu instansi terutama instansi pemerintahan, guna menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja (Asidhiqi dan Hartanto 2013). Setiap instansi menerapkan teknologi informasi agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses aliran data dan informasi (Saragih dan Linardi 2013). Sistem informasi berbasis web dapat menyimpan data lebih aman dan dapat memberikan informasi yang cepat (Tsani dan Nurhadianto 2015). Sistem informasi memiliki peranan penting dalam pelayanan, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan (Hariana et al. 2013). Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam urusan pengawasan di KKP mempunyai unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dengan unit eselon II yaitu Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Dit. PPSDP). Dit. PPSDP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dit. PPSDP, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi salah satunya pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan. Dit.PPSDP memiliki Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Pengawasan Penangkapan Ikan yang berbasis website. Sistem Informasi ini dibangun dengan tujuan untuk dapat mendukung kegiatan pengawasan di bidang perikanan dengan mengintegrasikan suatu data dengan sasaran untuk memperoleh suatu informasi berdasarkan suatu analisis yang komprehensif. Sistem informasi tersebut berfungsi sebagai monitoring pengawasan penangkapan ikan. Implementasi sistem informasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dit. PPSDP setelah Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Pengawasan Penangkapan Ikan selasai dibangun. Implemantasi merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian kegiatan. Sistem informasi dibuat dan dirancang dengan sangat baik tidak akan berarti jika tidak digunakan atau tidak diimplementasikan dengan baik (Budiman dan Arza 2013). Untuk memaksimalkan sistem informasi dalam sebuah instansi pemerintahan kita perlu terlebih dahulu mengetahui elemen sistem dalam strategi implementasi sistem informasi. Sistem informasi tersebut berguna jika dalam implementasi sistem berhasil dengan baik. Adapun untuk mengetahui elemen sistem pada strategi yang diterapkan untuk keberhasilan implementasi sistem informasi yaitu dengan menggunakan teknik interpretative structural modelling (ISM). ISM adalah suatu permodelan deskriptif yang bernilai efektif bagi proses perencanaan jangka panjang yang bersifat strategis. Perencanaan strategis mencakup suatu totalitas sistem yang tidak dapat dianalisis bagian demi bagian, melainkan harus dipahami secara keseluruhan. Berdasarkan paparan tersebut, tujuan penelitian ini yaitu merumuskan rencana strategis untuk keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit.PPSDP.
34
Metode Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2016 – Oktober 2016 di Dit. PPSDP yang sebagai pemilik dan penanggung jawab Sistem Informasi Manajemen Pengolahan data Pengawasan Penangkapan Ikan dan UPT Lingkup Ditjen PSDKP, KKP yaitu Pangkalan PSDKP Jakarta, Satker PSDKP Bungus dan Satker PSDKP Palabuhanratu sebagai pengguna Sistem Informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Studi Kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan diskusi kelompok terfokus, dengan berbagai pemangku kepentingan (Nurani et al. 2011). Jenis data dan sumber perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran pustaka dan laporan di Dit PPSDP, sedangkan data primer diperoleh dari pengisian kuesioner dengan melakukan wawancara langsung terhadap stakeholders antara lain : Operator IT Daerah (UPT/Satker/Pos PSDKP), Operator IT Pusat, Tenaga Ahli IT serta pakar di bidang pengembangan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan. Salah satu teknik pemodelan yang dikembangkan untuk perencanaan strategis adalah Teknik Permodelan ISM. ISM adalah proses pengkajian kelompok (group learning process) di mana model-model struktural dihasilkan guna memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat. ISM menganalisis elemen-elemen sistem dan memecahkannya dalam bentuk grafik dari hubungan langsung antar elemen dan tingkat hierarki. Aspek yang terkait dalam implementasi model dibagi menjadi elemen-elemen, dimana setiap elemen diuraikan menjadi sejumlah subelemen (Eriyatno 2003; Marimin 2004; Nurani 2010; Irnawati et al. 2013). Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyusunan strategi implementasi sistem informasi dengan menggunakan teknik ISM (Marimin 2004) adalah (1) Identifikasi elemen sistem. Elemen sistem diperoleh dari hasil analisis sistem, yang dianalisis dari data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian lapang tahap pertama. (2) Hubungan konstektual. Membangun sebuah hubungan konstektual antar elemen yang disesuaikan dengan tujuan model. (3) Pembuatan matriks interaksi tunggal terstruktur (structural self interaction matrix/SSIM). Matriks dibuat berdasarkan persepsi responden yang dimintakan melalui wawancara kelompok terfokus pada penelitian lapang tahap kedua. (4) Pembuatan matriks reachability (reachability matrix/RM) : Sebuah RM yang dipersiapkan kemudian mengubah simbol-simbol SSIM ke dalam sebuah matriks biner. (5) Tingkat partisipasi dilakukan untuk mengklasifikasi elemen-elemen dalam level-level yang berbeda dari struktur ISM. (6) Pembuatan matriks canonical : Pengelompokan elemen-lemen dalam level yang sama mengembangkan matriks ini. (7) Pembuatan Diagraph : adalah konsep yang berasal dari directional graph sebuah grafik dari elemen-elemen yang saling berhubungan langsung, dan level hierarki.
35
(8)
Pembangkitan Interpretative structural modelling : ISM dibangkitkan dengan memindahkan seluruh jumlah elemen dengan deskripsi elemen
Program
Tindakan program menjadi perencanaan program
Uraikan setiap elemen menjadi sub elemen
Tentukan hubungan kontekstual antara sub elemen pada setiap elemen
Sususnlah SSIM untuk setiap elemen
Bentuk Reachabiliy Matrix untuk setiap elemen
Uji matriks dengan aturan transitivity
Tidak Modifikasi SSIM
Ok? Ya
Tentukan level melalui pemilihan
Tetapkan Drive dan Drive Power setiap sub elemen
Tentukan rank dan hirarki dari subelemen Ubah RM menjadi format lower Triangular RM Tetapkan Drive Dependence Matriks setiap elemen
Sususn diagraph dari lower triangular
Plot subelemen pada empat faktor
Sususn ISM dari setiap elemen
Klasifikasi sublemen pada empat peubah kategori
Gambar 21 Diagram alir teknik ISM (diacu dalam Marimin 2004)
36
Secara garis besar pengembangan model ISM meliputi 3 langkah: (1) menentukan elemen penting yang harus dikaji sesuai dengan visi dan misi, (2) menguraikan elemen-elemen terpilih menjadi sub elemen yang lebih rinci, dan (3) melakukan pengolahan matrik dan dilanjutkan dengan pengelompokan sub elemen berdasarkan Driver Power (DP) dan Dependence (D). Klasifikasi subelemen ditentukan level dari masing-masing sub-eleman dengan aturan sebagai berikut : (1) Buat matrik RM setelah melalui tahapan transitivity, (2) Tentukan level masing-masing sub-elemen dengan cara tentukan terlebih dahulu reachability (secara horizontal untuk sub-elemen bernilai 1) (3) Tentukan anteceden (secara vertical untuk subelemen bernilai 1). (4) Tentukan intersection (nilai yang sama). (5) Jika nilai reachability dan intersection sama, maka dapat ditentukan level dari sub-elemen tersebut (6). Hilangkan sub-elemen yang sudah diketahui level-nya dan (7) Ulangi prosedur tersebut sampai semua subelemen dapat ditentukan levelnya (Jaya 2011). Menyusun hirarki dari setiap elemen yang dikaji dan mengklasifikasikannya atas empat sektor, yaitu sektor autonomous, dependent, linkage dan Independent (Kholil et al. 2008). Distribusi ke empat sektor pada matriks driver power-dependence. (1) Sektor I: Autonomous (weak driver-weak dependent variables), artinya elemen yang berada pada sektor ini umumnya tidak berkaitan dengan sistim atau mungkin mempunyai hubungan yang kecil meskipun hubungannya bias saja kuat. (2) Sektor II: Dependent (weak driver- strongly dependent variables), artinya elemen pada sektor ini merupakan elemen yang tidak bebas. (3) Sektor III: Linkage (strong driver- strongly dependent variables), artinya elemen yang berada pada sektor ini harus dikaji secara hati-hati karena hubungan antara elemen tidak stabil. (4) Sektor IV: Independent (strong driver- weak dependent variables), artinya elemen yang berada pada sektor ini merupakan sisa dari sistim yang disebut peubah bebas. (Nedi 2012) Hasil Dan Pembahasan Hasil penilaian pakar terhadap hubungan kontekstual antar sub-elemen menghasilkan matriks SSIM (Self Structural Interpretative Matrix) dan hasil penilaian tersebut dikonversi menjadi matriks reachability (RM) awal. Matriks reachability yang belum memenuhi aturan transitivity, kemudian dilakukan konversi menjadi matriks reachability yang memenuhi aturan transitivity, sehingga diperoleh matriks reachability akhir. Selanjutnya dibentuk SSIM akhir yang memenuhi aturan transitivity. SSIM akhir yang memenuhi aturan transitivity dinterpretasikan dalam kelembagaan, kemudian disajikan dalam diagram model struktur hirarki elemen (Djamhur et al. 2014). Struktur elemen sistem di tentukan dari hasil wawancara mendalam terhadap pakar tentang strategi pengembangan perncanaan keberhasilan implementasi sistem informasi. Terdapat tujuh elemen sistem yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Sektor masyarakat yang terpengaruh; (2) Kebutuhan untuk terlaksananya program; (3) Kendala utama pengembangan program; (4) Perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program; (5) Tolok ukur keberhasilan program; (6) Aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya
37
program; dan (7) Lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program. Keberhasilan kegiatan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan perlu lebih memprioritaskan pada subelemen kunci dari masing-masing elemen sistem. Elemen kunci tersebut akan mampu menggerakkan subelemen yang lainnya untuk mendukung keberhasilan program strategi implementasi yang dilakukan. Posisi antar sub elemen yang berbeda dalam kuadran, menjadikan hubungan antar subelemen menjadi sangat dinamis dan saling terkait, sehingga perlu dicermati dengan seksama dalam implementasinya di lapangan. Tabel 4
No
Elemen dan sub elemen program “Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP” Elemen Sistem
Subelemen
1
Sektor masyarakat yang terpengaruh
Operator IT Daerah (UPT/Satker/Pos PSDKP), Penyedia data Perizinan, Ditjen Perikanan Tangkap, Operator VMS Ditjen PSDKP, Operator IT Pusat, Tenaga Ahli IT, Dirjen PSDKP, Dit PSDP, Kepala Pusat Data dan Informasi
2
Kebutuhan untuk terlaksananya program
keberpihakan Ditjen PSDKP, Keberpihakan KKP, keberpihakan UPT/Satker/Pos PSDKP, peran serta Operator IT daerah, peran serta operator IT Pusat koordinasi antar sektor, dukungan dana, dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi, ketersediaan data dan informasi
3
Kendala utama pengembangan program
Operator IT belum mengikuti pelatihan, keterbatasan SDM, pemahaman tentang teknologi informasi masih kurang, konflik kepentingan antar unit eselon I, teknologi informasi belum merata
4
Perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program
keakuratan data pengawasan perikanan, peningkatan kualitas operator, tersedianya data pengawasan perikanan secara tepat dan cepat, terintegrasinya data baik dari Ditjen Perikanan Tangkap dengan Ditjen PSDKP, peningkatan pelayanan data pengawasan perikanan, update data
5
Tolok ukur keberhasilan program
Terlaksanannya program pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT, sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan, efisisensi pembiayaan program
38
Tabel 4 Elemen dan sub elemen program “Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP”(lanjutan) No
Elemen Sistem
Subelemen
5
Tolok ukur keberhasilan program
Terlaksanannya program pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT, sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan, efisisensi pembiayaan program
6
Aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program
7
Lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program
koordinasi antar sektor yang terlibat dalam pengembangan teknologi IT, Pembuatan Juknis tentang pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT, pendidikan dan pelatihan operator pusat dan daerah, pengembangan teknologi, penyediaan sarana prasarana, peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP Ditjen PSDKP, Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, Perusahaan Pengembang IT, KKP, Dit PSDP, Dit PIPP
Sektor masyarakat yang terpengaruh Elemen sektor masyarakat yang terpengaruh dari kegiatan strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terdiri dari sembilan sub elemen, disajikan dalam bentuk hirarki pada Gambar 22. Elemen kunci dari sektor masyarakat terpengaruh adalah Dirjen PSDKP terdapat pada level 6 (Gambar 22). Analisis mendalam pada matriks driver power dependence (Gambar 23), subelemen terdistribusi dalam dua sektor, yaitu sektor III dan sektor IV. Dirjen PSDKP berada di sektor IV (independent atau peubah bebas), yang berarti Dirjen PSDKP memiliki daya dorong atau kekuatan penggerak (driver power) yang besar, namun memiliki sedikit ketergantungan terhadap sistem. Semua subelemen yang lainnya berada pada sektor III (linkage), yang berarti saling berpengaruh dengan subelemen lainnya. Subelemen yang berada di sektor III merupakan subelemen yang labil. Kurangnya perhatian pada subelemen tersebut akan menjadi penghambat keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP.
39
Keterangan : Artinya mempengaruhi Gambar 22 Diagram model struktural dari elemen sektor masyarakat terpengaruh pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP
Keterangan : (1) (2) (3) (4)
Operator IT Daerah Penyedia data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap (Ditjen PT); Operator VMS Ditjen PSDKP; Operator IT Pusat;
Gambar 23
(5) (6) (7) (8) (9)
Dirjen PSDKP; Direktur PSDP; Dirjen Perikanan Tangkap; Kepala Pusat Data dan Informasi; Tenaga Ahli IT.
Matriks driver power-dependence untuk elemen sektor masyarakat yang terpengaruh pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP
40
Kebutuhan untuk terlaksananya program Elemen kebutuhan untuk terlaksananya program dari kegiatan strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit.PPSDP terdiri dari dua belas sub elemen, disajikan dalam bentuk hirarki pada Gambar 24. Elemen kunci dari sektor masyarakat terpengaruh adalah dukungan kebijakan, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT, dan dukungan kelembagaan.
Gambar 24 Diagram model struktural dari elemen kebutuhan untuk terlaksananya program pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP
Keterangan: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Keberpihakan Ditjen PSDKP; Keberpihakan KKP; Keberpihakan UPT/Satker/ Pos PSDKP; Peran serta Operator IT daerah; Peran serta operator IT Pusat; Koordinasi antar sektor; Dukungan dana;
(8) Dukungan kebijakan; (10) Dukungan kelembagaan; (11) Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT; (12) Ketersediaan teknologi; dan (12) Ketersediaan data dan informasi
Gambar 25 Matriks driver power-dependence untuk elemen kebutuhan untuk terlaksananya program pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP
41
Pada matriks driver power-dependence (Gambar 25), subelemen dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT yang berada pada sektor IV, yang berarti sub elemen ini memiliki daya dorong yang kuat tetapi memiliki sedikit ketergantungan di dalam sistem (Nuddin et al. 2007). Kendala utama implementasi program Elemen kendala utama implementasi program dari kegiatan strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terdiri dari enam sub elemen, disajikan dalam bentuk hirarki pada Gambar 26. Elemen kunci dari kendala utama implementasi program adalah konflik kepentingan antar unit eselon 1 berada di level 3 (Gambar 26.), yang sekaligus menjadi elemen kunci dalam kendala utama implementasi program.
Gambar 26 Diagram model kendala utama implementasi program pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP
Keterangan : (1) (2) (3)
Operator IT belum mengikuti pelatihan; Keterbatasan SDM; Pemahaman tentang teknologi informasi masih kurang;
Gambar 27
(4) (5) (6)
Konflik kepentingan antar unit eselon I; Teknologi informasi belum merata; Tenaga ahli IT.
Matriks driver power-dependence untuk elemen kendala utama implementasi progam pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP
42
Pada matriks driver power-dependence (Gambar 27), subelemen terdistribusi dalam dua sektor, yaitu sektor III dan sektor IV. Konflik kepentingan antar eselon I berada di sektor IV (independent atau peubah bebas), yang berarti konflik kepentingan antar eselon I memiliki daya dorong atau kekuatan penggerak (driver power) yang besar, namun memiliki sedikit ketergantungan terhadap sistem. Semua subelemen yang lainnya berada pada sektor III (linkage), yang berarti saling berpengaruh dengan subelemen lainnya. Subelemen yang berada di sektor III merupakan subelemen yang labil Perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program Elemen perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program dari kegiatan strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit.PPSDP terdiri dari tujuh sub elemen, disajikan dalam bentuk hirarki pada Gambar 28. Elemen kunci dari kendala utama implementasi program adalah up date data perizinan yang kontinuitas dan berada di level 5 (Gambar 28.) Pada matriks driver power-dependence (Gambar 29), subelemen peningkatan pelayanan data pengawasan perikanan berada di sektor II, yang berarti sub elemen ini memiliki daya dorong yang cukup lemah dan dipengaruhi oleh sub elemen yang lainnya. Subelemen up date data perizinan berada pada sektor IV, yang berarti sub elemen ini memiliki daya dorong yang kuat tetapi memiliki sedikit ketergantungan di dalam sistem. Sedangkan subelemen yang lain berada di sektor III (linkage) yang berarti memiliki daya dorong yang kuat dan saling terikat satu sama lain.
Gambar 28 Diagram model perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP.
43
Ketrerangan : (1) (2) (3)
Keakuratan data pengawasan perikanan; Peningkatan kualitas operator; Tersedianya data pengawasan perikanan secara tepat dan cepat;
Gambar 29
(4) (5) (6) (7)
Terintegrasinya data baik dari Ditjen PT Ditjen PSDKP; Peningkatan pelayanan data Up date data; Tenaga Ahli Tetap.
Matriks driver power-dependence untuk elemen perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program utama implementasi progam pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP
Tolok ukur keberhasilan program Elemen tolok ukur keberhasilan program kegiatan strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit.PPSDP terdiri dari tiga sub elemen, disajikan dalam bentuk hirarki pada Gambar 30. Elemen kunci dari tolok ukur keberhasilan program adalah sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan dan terdapat pada level 2.
Gambar 30 Diagram model tolok ukur keberhasilan program pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP Pada matriks driver power dependence (Gambar 31.), subelemen terdistribusi dalam dua sektor, yaitu sektor III dan sektor IV. Sebagaian besar
44
operator daerah mulai menggunakan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan berada di sektor IV (independent atau peubah bebas), yang memiliki daya dorong atau kekuatan penggerak (driver power) yang besar, namun memiliki sedikit ketergantungan terhadap sistem. Semua subelemen yang lainnya berada pada sektor III (linkage), yang berarti saling berpengaruh dengan subelemen lainnya.
Keterangan : (1) (2) (3)
Terlaksanannya program pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT; Sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi; efisisensi pembiayaan program.
Gambar 31 Matriks driver power-dependence untuk elemen tolok ukur keberhasilan program utama implementasi progam pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP Aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program Elemen aktivitas yang diperlukan untuk terlaksannya program dari kegiatan strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit.PPSDP terdiri dari lima sub elemen, disajikan dalam bentuk hirarki pada Gambar 32. Elemen kunci dari aktivitas yang diperlukan untuk terlaksannya program adalah peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP matriks driver power-dependence dan berada pada level 3 (Gambar 33.). Pada matriks driver power dependence (Gambar 33), subelemen terdistribusi dalam dua sektor, yaitu sektor III dan sektor IV. Peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP berada di sektor IV (independent atau peubah bebas), yang memiliki daya dorong atau kekuatan penggerak (driver power) yang besar, namun memiliki sedikit ketergantungan terhadap sistem. Semua subelemen yang lainnya berada pada sektor III (linkage), yang berarti saling berpengaruh dengan subelemen lainnya. Subelemen yang berada di sektor III merupakan subelemen yang labil. Kurangnya perhatian pada subelemen tersebut akan menjadi penghambat keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
45
Gambar 32
Diagram model aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP
Keterangan:
(1) (2) (3) (4) (5)
koordinasi antar sektor yang terlibat dalam pengembangan teknologi IT; Pembuatan Juknis tentang pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT; pendidikan dan pelatihan operator pusat dan daerah, pengembangan teknologi; penyediaan sarana prasarana; peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP.
Gambar 33
Matriks driver power-dependence untuk elemen aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program implementasi progam pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP
Lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program Elemen lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program kegiatan strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terdiri dari tujuh sub elemen, disajikan dalam bentuk hirarki pada Gambar 34. Elemen
46
kunci dari lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program adalah KKP dan berada di level 4 (Gambar 34).
Gambar 34
Diagram model lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP
Keterangan : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KKP; Ditjen PSDKP; Ditjen Perikanan Tangkap; Pusdatin (Pusat data dan Informasi) KKP; Perusahaan Pengembang IT; Dit PSDP; Dit PIPP.
Gambar 35
Matriks driver power-dependence untuk elemen lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program pada strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Dit. PPSDP.
47
Analisis lebih lanjut pada matriks driver power-dependence, seperti yang disajikan pada Gambar 35, menunjukkan subelemen lembaga yang terlibat dalam strategi implementasi sistem informasi terbagi dalam tiga sektor. Pada sektor II terdapat subelemen Ditjen Perikanan tangkap, yang berarti memiliki daya dorong yang cukup lemah atau kecil untuk keberhasilan sistem, namun memiliki keterkaitan yang kuat dengan subelemen yang lain di dalam sistem. Pada sektor III terdapat subelemen, yang Ditjen PSDKP, Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, Perusahaan Pengembang IT, Dit PPSDP dan Dit PIPP berarti subelemensubelemen tersebut memiliki daya dorong yang tinggi dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan subelemen yang lain untuk keberhasilan sistem. Pada sektor VI terdapat subelemen KKP yang berarti subelemen tersebut mempunyai daya dorong yang kuat untuk keberhasilan sistem, tetapi memiliki sedikit ketergantungan dengan subelemen yang lain di dalam sistem.
Tabel 5 Elemen dan elemen kunci strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan No Elemen Sistem
Elemen Pada Sektor III
1
Sektor masyarakat yang terpengaruh
2
Kebutuhan untuk terlaksananya program
Penyedia data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap, Kepala Pusat Data dan Informasi, Operator IT Pusat, Dirjen PSDKP, Direktur PSDP, Tenaga Ahli IT . Keberpihakan KKP, dukungan dana, ketersediaan teknologi, ketersediaan data dan informasi .
3
Kendala utama implementasi program
Operator IT belum mengikuti pelatihan, keterbatasan SDM, pemahaman tentang teknologi informasi masih kurang, teknologi informasi belum merata, Tenaga Ahli IT.
4
Perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program
Tersedianya data pengawasan perikanan secara tepat dan cepat, terintegrasinya data baik dari Ditjen Perikanan Tangkap dengan Ditjen PSDKP, peningkatan kualitas operator, Tenaga Ahli Tetap, keakuratan data pengawasan perikanan.
Elemen Pada Sektor IV/ Elemen Kunci Dirjen PSDKP
Dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT. Konflik kepentingan antar unit eselon I.
Up date data perizinan yang kontinuitas
48
Tabel 5 Elemen dan elemen kunci strategis implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (lanjutan) No Elemen Sistem
Elemen Pada Sektor III
5
Tolok ukur keberhasilan program
6
Aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program
Terlaksanannya program pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT, sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan. Pembuatan Juknis tentang pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT, penyediaan sarana prasarana.
7
Lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program
Ditjen PSDKP, Pusdatin, Perusahaan Pengembang IT, Dit PSDP, Dit PIPP.
Elemen Pada Sektor IV/ Elemen Kunci Sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan. Peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP. KKP
Elemen sistem dan elemen kunci faktor utama dalam keberhasilan perencanaan strategi implementasi sistem informasi dapat dilihat pada Tabel 1. Pada elemen kunci sistem sektor yang masyarakat terpengaruh yaitu Dirjen PSDKP merupakan elemen kunci yang dapat menggerakan subelemen-subelemen dari sektor masyarakat yang terpengaruh lainnya. Strateginya adalah Dirjen PSDKP mengeluarkan keputusan Dirjen seperti KEP DIRJEN dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang mewajibkan operator daerah untuk menggunakan Sistem Informasi. Kebijakan dan Instruksi dari Dirjen PSDKP kemudian wajib dilaksanakan oleh unit-unit yang dibawahnya, sehingga mampu mendorong kegiatan yang menyangkut implementasi sistem informasi. Suatu kebijakan penting yang dilakukan untuk menghadapi semakin luasnya pekerjaan dan beban tugas administrasi Pemerintah adalah pengembangan organisasi melalui komputerisasi teknologi informasi di dalam organisasi Pemerintah Daerah. (Dengen dan Hatta 2009). Pada elemen kunci kebutuhan untuk terlaksananya program yaitu Dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan dan ketersedian SDM untuk operator IT. Dukungan kebijakan/peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen PSDKP, akan mampu menggerakan stakeholder yang terlibat dalam implementasi sistem informasi termasuk termasuk ketersediaan teknologi, ketersediaan data dan informasi. Dirjen PSDKP selaku pembuat kebijakan, disalurkan ke struktur bawahnya sebagai penyelenggara dan pelaksana kebijakan. Dalam konteks kebijakan pasti terdapat kekuasaan yang terlegitimasi penuh sehingga mampu merubah keadaan sebelum dan sesudah pemutusan hasil kebijakan (Aulia 2012). Ketersediaan SDM merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi, apapun bentuk dan tujuannya. Strategi yang diperlukan adalah SDM operator daerah harus disesuaikan dengan jumlah UPT/Satker/Pos yang menggunakan sistem informasi dan diikutkan pelatihan melalui program peningkatan kemampuan administrator dan operator daerah dalam menggunakan sistem informasi. Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi,
49
menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasi (Kalangi 2015). Kurang paham terhadap sistem dan prosedur dan kelalaian pegawai itu sendiri, maka diperlukan peningkatan kualitas operator sangat penting seperti pelatihan kemampuan operator (Nasrudin 2015). Dukungan kelembagan sebagai pemeran utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Strateginya yaitu dalam pengembangan teknologi informasi adalah adanya sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengelola teknologi informasi, baik yang berupa infrastruktur informasi, teknologi informasi maupun infrastruktur jaringan di Pusat dan UPT/Satker PSDKP (Dengen dan Hatta 2009) dan Peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut antara lain meliputi: status hukum, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta pemberdayaan lebih lanjut dari lembaga dimaksud (Suherman 2011). Elemen kunci Perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program adalah up date data perizinan yang kontinuitas. Data adalah representasi dari suatu fakta, yang dimodifikasi dalam bentuk gambar, kata, dan/atau angka. Manfaat data adalah sebagai satuan epresentasi yang dapat diingat, direkam, dan dapat diolah menjadi informasi (Prihartanto 2011). Data merupakan komponen pendukung utama dari sistem basis data. Sistem basis data merupakan gabungan dari basis data (data base) personal (brainware) baik sebagai pengguna, perancang ataupun pengelola basis data, fisik komputer (hardware), serta program analisis (software) untuk merancang dan mengelola sistem basis data (Haluan et al. 2012). Up date data perizinan merupakan salah satu strategi dalam implementasi sistem. Up date data perizinan yang kontinuitas dapat mempelancar sistem informasi karena data perizinan merupakan sumber data utama dari sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan penangkapan ikan Dit.PPSDP, Ditjen PSDKP Aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program adalah Peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP. Peningkatan akses data dan informasi dapat mempelancar aliran data yang dibutuhkan sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan, karena apabila akses salah satu data terhenti maka akan mempengaruhi proses kinerja sistem. Strateginya yaitu dibuatnya kesepakatan antara unit eselon I yang menangani database perizinan. Unit eselon I antara lain Ditjen PSDKP, Ditjen Perikanan Tangkap dan Pusdatin. Elemen kunci Lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program adalan KKP. Dalam konteks kebijakan, KKP selaku pembuat kebijakan seperti Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang di atas eselon I, pasti memiliki kekuasaan yang terlegitimasi penuh, sehingga mampu merubah keadaan sebelum dan sesudah pemutusan hasil kebijakan (Aulia 2012). Strategi perencanaan implementasi sistem informasi berhasil harus didukung KKP dalam hal kebijakan, pembangunaan infrastruktur, pengembangan kualitas SDM dan dukungan dana (Ulum et al. 2013). Strategi perencaan implementasi sistem informasi berhasil dilihat dari elemen sistem tolak ukur keberhasilan progran yaitu Sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan. Semakin banyak operator daerah yang menggunakan sistem informasi maka data dan informasi pengawasan penangkapan ikan semakin mendekati akurat dan dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan.
50
Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Strategi yang perlu dilakukan untuk keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan adalah: 1) Dirjen PSDKP perlu mengeluarkan KEP Dirjen dan Petunjuk Teknis yang mewajibkan semua operator menggunakan sistem informasi dalam pengolahan data pengawasan perikanan; 2) Rasionalisasi SDM, yaitu jumlah operator daerah harus disesuaikan dengan jumlah UPT/Satker dan Pos PSDKP; 3) Peningkatan kemampuan operator daerah dan administrator pusat; 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan berupa infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet; 5) Up date data perizinan secara kontinyu. Saran Saran yang perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan implementasi sistem informasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yaitu Dit. PPSDP, Ditjen PSDKP perlu memperhatikan elemen kunci perencanaan strategis implementasi Sistem Informasi.
51
4
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Sistem informasi yang berhasil dirancang bernama SIMKAPI Versi 1, sistem tersebut menghasilkan data dan informasi pengawasan penangkapan ikan lebih akurat, cepat dan lengkap. Strategi yang perlu dilakukan untuk keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pengolahan data pengawasan perikanan adalah: 1) Dirjen PSDKP perlu mengeluarkan KEP Dirjen dan Petunjuk Teknis yang mewajibkan semua operator menggunakan sistem informasi dalam pengolahan data pengawasan perikanan; 2) Rasionalisasi SDM, yaitu jumlah operator daerah harus disesuaikan dengan jumlah UPT/Satker dan Pos PSDKP; 3) Peningkatan kemampuan Operator daerah dan administrator pusat; 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan berupa infrastruktur teknologi informasi dan jaringan internet; 5) Up date data perizinan secara kontinyu. Saran 1) 2)
SIMKAPI Ver. 1 diharapkan dapat digunakan dengan baik oleh operator daerah dan administrator pusat Untuk keberhasilan implementasi sistem informasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yaitu Dit. PPSDP, Ditjen PSDKP perlu memperhatikan elemen kunci perencanaan strategis implementasi Sistem Informasi.
52
DAFTAR PUSTAKA Asidhiqi U, Hartanto AD. 2013. Pembuatan dan perancangan sistem e-letter berbasis web dengan codeigniter dan bootstrap. Jurnal Ilmiah DASI. 14(04): 54 - 60. Aulia S. 2012. Disentralisasi kebijakan pendidikan. Jurnal Politik Muda. 2(1): 204 -216. Budiman F, Arza FI. 2013. Pendekatan technology acceptance model dalam kesuksesan implementasi sistem informasi manajamen daerah. Jurnal WRA. 1(1): 87 - 110. Dengen H, Hatta HR. 2009. Perancangan sistem informasi terpadu pemerintahan daerah Kabupaten Paser. Jurnal Informatika Mulawarman. 4(1): 47-54. [Ditjen PSDKP] Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2010. No. 294/DJ-PSDKP/2010 Tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumberdaya Perikanan. Jakarta Djamhur M, Boer M, Bengen DG, Fahrudin A. 2014. Pemodelan interprestasi struktural pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Weda. Jurnal Sosek KP. 9 (2): 127 – 140. Eriyatno. 2003. Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen. Bogor : IPB Press, 147 hal. Habibie FH, Purnama BE, Triyono RA. 2014. Pembangunan sistem informasi penerimaan calon tenaga kerja secara online berbasis web pada bursa kerja khusus smk ganesha tama Boyolali. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi. 5(2): 77 – 83. Haluan J, Wiyono ES, Supriyadi R. 2012. Pengembangan sistem informasi manajemen perikanan tangkap dalam rangka pengembangan industrialisasi perikanan laut. Marine Fisheries Journal. 3(2): 123 - 128. Hariana E, Sanjaya GY, Rahmanti AR, Murtiningsih B, Nugroho E. 2013. Penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) di DIY. Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia. Irnawati R, Simbolon D, Wiryawan B, Murdiyanto B. Nurani TW. 2013. ISM untuk strategi implementasi model pengelolaan perikanan tangkap di TNKJ. Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan. 2(1): 75-86. Jaya R, Machfud, Ismail M, 2011 Aplication of ISM and ME-MCDM techniques for the identification of stakeholders position and activity alternatives to improve quality of gayo coffee. Jurnal Teknologi Industri Pertanian. 21(1) :1- 8 Jogiyanto HM. 2005. Analisis dan Disain Sistem Informasi: Pendekatan Struktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. Kalangi R. 2015. Pengembangan sumber daya manusia dan kinerja aparat sipil negara di Kabupaten Kepulauan Sangie Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. 2(1): 1 - 18.
53
Kholil, Eriyatno, Sutjahyo SH, Soekarto SH, 2008. Pengembangan model kelembagaan pengelolaan sampah kota dengan metode ISM. Jurnal Transdisiplin Sosiologi. Komunikasi dan Ekologi Manusia. 2 (1): 31 – 48. [KKP] Kementerian Menteri Kelautan dan Perikanan. 2014. No. 17/PERMENKP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Ditjen PSDKP. Jakarta: KKP [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. No. 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP. Jakarta: KKP Kristanto, Harianto. 1994. Konsep dan Perancangan Database. Yogyakarta: Andi Offset. Labatjo, Rahmat H, Lumenta ASM. Sugiarso, BA 2015. Rancang bangun sistem pengolahan data barang berbasis web pada toko fitber: E-Journal Teknik Elektro dan Komputer. 4(6): 2301-8402. Marimin. 2008. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Bogor: IPB Press dengan Program Pascasarjana IPB. 197 hlm. Nasrudin E. 2015. Efektivitas sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) terhadap pengelolaan aset negara. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. 13(2): 45 - 56. Nuddin A, Sinukaban N, Murtilaksono K, Alikodra HS. 2007. Analisis sistem kelembagaan dalam perencanaan dan strategi pengelolaan lahan kritis. Jurnal Penyuluhan. 3: 119 - 128. Nedi S. 2012 Stakeholder yang berperan dalam pengendalian pencemaran minyak di Selat Rupat. Jurnal Perikanan dan Kelautan. 17(1): 26-37 Nurani TW. 2010. Model Pengelolaan Perikanan: Suatu Kajian Pendekatan Sistem. Bogor: Departemen PSP FPIK IPB. Nurani TW, Haluan J, Lubis E, Saad S, Irnawati R. 2011. Development of tuna fisheries management strategies for the southern coast of java: an application of interpretative structural modeling. Indonesian fisheries research journal.17(2): 101 -110. Prabowo D, 2015. Website e-commerce menggunakan model view controller (MVC ) dengan framework codeigniter. Jurnal Ilmiah DASI. 16(1): 23-29 Prihartanto YL. 2011. Sistem informasi manajemen agenda pada badan pelayanan perijinan terpadu kabupaten karanganyar. Journal Speed Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi. 3(3): 53 -58. Saragih H dan Linardi. 2013. Solusi teknologi informasi untuk proses bisnis perusahaan ikan dalam perencanaan strategis sistem informasi pada PT. nusantara alam bahari. Jurnal Sisfotenika. 3(2): 115 - 125 Suhartono. 2015. Desain sistem mobile web store menggunakan codeigniter, mysql, dan jquery mobile. Jurnal Ilmiah Teknik Mesin. 6(2):43 – 50.
54
Suherman A. 2011. Formulasi strategi pengembangan pelabuhan perikanan nusantara Pengambengan Jembrana. Marine Fisheries Journal.2(1):87 - 99. Tsani MR, Nurhadianto. 2015. Sistem informasi ujian berbasis web server SMK bina islam mandiri (Bisma) kersana Brebes Tegal. Cogito Smart Journal. 1(1): 45 - 54. Ulum S, Haryono BS, Rozikin M. 2013. Analisis peran multi aktor dalam implementasi kebijakan minapolitan berbasis sustainable development. Jurnal Administrasi Publik (JAP). 1: 154 - 162. [UU-RI] Undang-Undang. 2009. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. [UU-RI] Undang-Undang. 2026. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
55
LAMPIRAN
56
Lampiran 1 Perhitungan ISM Sektor masyarakat yang terpengaruh dari program “Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP” : Keterangan V A X O
: Elemen A prioritas lebih tinggi dari Elemen B : Elemen B prioritas lebih tinggi dari Elemen A : Elemen A prioritas sama besar dengan Elemen B : Elemen A prioritas sama rendah dengan Elemen B
Tabel hubungan konstektual Sektor masyarakat yang terpengaruh No. 1
Elemen A Operator IT Daerah (UPT/Satker/Pos PSDKP),
Elemen B Penyedia data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap, Operator VMS Ditjen PSDKP, Operator IT Pusat, Dirjen PSDKP Direktur PSDP Dirjen Perikanan Tangkap, Kepala Pusat Data dan Informasi Tenaga Ahli IT,
Hubungan antara Elemen A dengan Elemen B X X X A A O O X
Penyedia data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap,
Operator VMS Ditjen PSDKP, Operator IT Pusat, Dirjen PSDKP Direktur PSDP Dirjen Perikanan Tangkap, Kepala Pusat Data dan Informasi Tenaga Ahli IT,
O A X A V X X
3
Operator VMS Ditjen PSDKP,
Operator IT Pusat, Dirjen PSDKP Direktur PSDP Dirjen Perikanan Tangkap, Kepala Pusat Data dan Informasi Tenaga Ahli IT,
X A A X O X
4
Dirjen PSDKP
Penyedia data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap, Direktur PSDP Kepala Pusat Data dan Informasi Tenaga Ahli IT,
A X O X
2
57
Lampiran 1 (lanjutan) No. 5
Elemen A Direktur PSDP
6
Penyedia data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Tangkap, Kepala Pusat Data dan Informasi Tenaga Ahli IT,
Dirjen Perikanan Tangkap,
7
Kepala Pusat Data dan Informasi
8
Hubungan antara Elemen A dengan Elemen B X
Elemen B
Penyedia data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap,
V X V
Penyedia data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap, Kepala Pusat Data dan Informasi Tenaga Ahli IT,
V
Penyedia data Perizinan Ditjen Perikanan Tangkap, Tenaga Ahli IT,
O
Tenaga Ahli IT,
X
X X
X
Tabel SSIM 9
8
7
6
5
4
3
2
1
X
O
O
A
A
X
X
X
2
X
X
V
A
X
A
O
3
X
O
X
A
A
X
4
X
O
A
X
A
5
V
X
V
X
6
X
X
V
7
X
O
8
X
1
9
Tabel Reachability Matrix (RM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
0 1 0 0 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
58
Lampiran 1 (lanjutan) Hasil analisis transitivity rule terhadap RM menunjukkan tingkat konsistensi pendapat dari pakar sebesar 95.06 %,yaitu terdapat sejumlah 4 sel yang direvisi, sedangkan jumlah sel keseluruhannya ada 9 x 9 = 81 sel. Perhitungannya adalah ([(81-4)/81)]x100% = 95,06 % Tabel RM Final
1 2 3 4 5 6 7 8 9 D L
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 2
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 2
5 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 6
6 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 4
7 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 3
8 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 5
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
DP 5 7 6 6 9 9 5 9 8
R 5 3 4 4 1 1 5 1 2
59
Lampiran 2
Perhitungan ISM Kebutuhan untuk terlaksananya program dari program “Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP” :
Tabel hubungan konstektual Kebutuhan untuk terlaksananya program
No. 1
2
3
Elemen A keberpihakan Ditjen PSDKP
Keberpihakan KKP
keberpihakan UPT/Satker/ Pos PSDKP
Elemen B Keberpihakan KKP keberpihakan UPT/Satker/ Pos PSDKP peran serta Operator IT daerah peran serta operator IT Pusat koordinasi antar sektor dukungan dana dukungan kebijakan dukungan kelembagaan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi ketersediaan data dan informasi keberpihakan UPT/Satker/ Pos PSDKP peran serta Operator IT daerah peran serta operator IT Pusat koordinasi antar sektor dukungan dana dukungan kebijakan dukungan kelembagaan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi ketersediaan data dan informasi peran serta Operator IT daerah peran serta operator IT Pusat koordinasi antar sektor dukungan dana dukungan kebijakan dukungan kelembagaan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi ketersediaan data dan informasi
Hubungan antara Elemen A dengan Elemen B A V X X A A A A A X X V X X V A A A X X X X X O A X O V A X
60
Lampiran 2 (lanjutan) No. 4
5
6
7
8
9
Elemen A Peran serta Operator IT daerah
Peran serta operator IT Pusat
Koordinasi antar sektor
Dukungan dana
Dukungan kebijakan
Dukungan kelembagaan
Elemen B peran serta operator IT Pusat koordinasi antar sektor dukungan dana dukungan kebijakan dukungan kelembagaan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi ketersediaan data dan informasi koordinasi antar sektor dukungan dana dukungan kebijakan dukungan kelembagaan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi ketersediaan data dan informasi dukungan dana dukungan kebijakan dukungan kelembagaan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi ketersediaan data dan informasi dukungan kebijakan dukungan kelembagaan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi ketersediaan data dan informasi dukungan kelembagaan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi ketersediaan data dan informasi ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi ketersediaan data dan informasi
Hubungan antara Elemen A dengan Elemen B A O A A A X X V A V A A O X X O A A O A A A V X X X V X X X V A X
61
Lampiran 2 (lanjutan) No.
9
10
11
Elemen A
Hubungan antara Elemen A dengan Elemen B
Elemen B
dukungan kelembagaan
ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi
ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) untuk operator IT ketersediaan teknologi ketersediaan data dan informasi ketersediaan teknologi
V A X V
ketersediaan data dan informasi
V
ketersediaan data dan informasi
X
Tabel SSIM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
X X X V X A X X X V X
A A O A A A V V
A A X A A A A
A A A A V O
A V O O A
X X X A
X X X
V V
A
X X A X X A X X A V
A X V X O O X X V
1
Tabel Reachability Matrix (RM)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
62
Lampiran 2 (lanjutan) Hasil analisis transitivity rule terhadap RM menunjukkan tingkat konsistensi pendapat dari pakar sebesar 97.22 %,yaitu terdapat sejumlah 4 sel yang direvisi, sedangkan jumlah sel keseluruhannya ada 12 x 12 = 144 sel. Perhitungannya adalah ([(144-4)/144)]x100% = 97,22 % Tabel RM Final
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D L
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 3
3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 10 1 1 2
6 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 4
7 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7 4
8 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6 5
9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 6
10 11 12 DP 0 1 1 6 0 1 1 9 1 0 1 6 1 1 1 7 0 1 1 8 0 0 0 4 1 1 1 9 1 1 1 11 1 0 1 10 1 1 1 11 0 1 1 11 0 1 1 11 6 9 11 5 3 1
R 6 3 6 5 4 7 3 1 2 1 1 1
63
Lampiran 3 Perhitungan ISM kendala utama pengembangan program dari program “Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP” : Tabel hubungan konstektual pengembangan program
No.
Elemen A
1
Elemen B
Operator IT belum mengikuti pelatihan,
2
keterbatasan SDM, pemahaman tentang teknologi informasi masih kurang, konflik kepentingan antar unit eselon I, teknologi informasi belum merata Tenaga Ahli IT
keterbatasan SDM,
3
pemahaman tentang teknologi informasi masih kurang, konflik kepentingan antar unit eselon I, teknologi informasi belum merata Tenaga Ahli IT
Hubungan antara Elemen A dengan Elemen B X A O V X
X O A X
pemahaman tentang teknologi informasi masih kurang,
konflik kepentingan antar unit eselon I, teknologi informasi belum merata Tenaga Ahli IT
O A A
4
konflik kepentingan antar unit eselon I,
teknologi informasi belum merata Tenaga Ahli IT
X X
5
teknologi informasi belum merata
Tenaga Ahli IT
X
Tabel SSIM 1 2 3 4 5 6
6 X X A X X
5 V A A X
4 O O O
3 A X
2 X
1
64
Lampiran 3 (lanjutan) Tabel Reachability Matrix (RM) 1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 0 0 1
2 1 1 1 0 1 1
3 0 1 1 1 1 0
4 0 0 0 1 0 0
5 1 0 0 0 1 1
6 1 1 0 0 1 1
Hasil analisis transitivity rule terhadap RM menunjukkan tingkat konsistensi pendapat dari pakar sebesar 94.44 %,yaitu terdapat sejumlah 2 sel yang direvisi, sedangkan jumlah sel keseluruhannya ada 6 x 6 = 36 sel. Perhitungannya adalah ([(36-2)/36)]x100% = 94,44 % Tabel RM Final
1 2 3 4 5 6 D L
1 1 1 1 0 1 1 5 1
2 1 1 1 0 1 1 5 1
3 0 1 1 1 1 1 5 1
4 0 0 0 1 1 1 3 4
5 1 0 0 1 1 1 4 3
6 1 1 0 1 1 1 5 2
DP 4 4 3 4 6 6
R 2 2 3 4 1 1
65
Lampiran 4 Perhitungan ISM perubahan yang dimungkinkan atau tujuan program dari program “Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP” : Tabel hubungan konstektual pengembangan program
No.
1
2
Elemen A
keakuratan data pengawasan perikanan,
peningkatan kualitas operator,
Elemen B peningkatan kualitas operator, tersedianya data pengawasan perikanan secara tepat dan cepat, terintegrasinya data baik dari Ditjen Perikanan Tangkap dengan Ditjen PSDKP, peningkatan pelayanan data pengawasan perikanan Up date data Tenaga Ahli Tetap tersedianya data pengawasan perikanan secara tepat dan cepat, terintegrasinya data baik dari Ditjen Perikanan Tangkap dengan Ditjen PSDKP, peningkatan pelayanan data pengawasan perikanan Up date data Tenaga Ahli Tetap terintegrasinya data baik dari Ditjen Perikanan Tangkap dengan Ditjen PSDKP, peningkatan pelayanan data pengawasan perikanan Up date data Tenaga Ahli Tetap
Hubungan antara Elemen A dengan Elemen B X V
V X A O
X
V V O X
X
3
tersedianya data pengawasan perikanan secara tepat dan cepat,
4
terintegrasinya data baik dari Ditjen Perikanan Tangkap dengan Ditjen PSDKP,
peningkatan pelayanan data pengawasan perikanan Up date data Tenaga Ahli Tetap
X V A
peningkatan pelayanan data pengawasan perikanan Up date data
Up date data Tenaga Ahli Tetap
O O
Tenaga Ahli Tetap
X
5 6
V A O
66
Lampiran 4 (lanjutan) Tabel SSIM
1 2 3 4 5 6 7
7 O X O X O X
6 A O A V O
5 X V V A
4 V V X
3 V X
2 X
1
Tabel Reachability Matrix (RM)
1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 0 0 0 1 0
2 1 1 1 0 0 0 1
3 1 1 1 1 0 1 0
4 1 1 1 1 1 0 1
5 1 1 1 0 1 0 0
6 0 0 0 1 0 1 1
7 0 1 0 1 0 1 1
Hasil analisis transitivity rule terhadap RM menunjukkan tingkat konsistensi pendapat dari pakar sebesar 95.92 %,yaitu terdapat sejumlah 4 sel yang direvisi, sedangkan jumlah sel keseluruhannya ada 7 x 7 = 49 sel. Perhitungannya adalah ([(49-21)/49)]x100% = 95,92 % Tabel RM Final
1 2 3 4 5 6 7 D L
1 1 1 0 0 0 1 1 4 4
2 1 1 1 0 0 1 1 5 3
3 1 1 1 1 0 1 1 6 2
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1
5 1 1 1 0 1 0 0 4 4
6 0 0 0 1 0 1 1 3 5
7 0 1 0 1 0 1 1 4 4
DP 5 6 4 4 2 6 6
R 2 1 3 3 4 1 1
67
Lampiran 5 Perhitungan ISM Tolok ukur keberhasilan program “Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP” V A X O
: Elemen A prioritas lebih tinggi dari Elemen B : Elemen B prioritas lebih tinggi dari Elemen A : Elemen A prioritas sama besar dengan Elemen B : Elemen A prioritas sama rendah dengan Elemen B
No.
1
2
Elemen A
Elemen B
Terlaksanannya program pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT, Sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan,
Sebagian besar operator daerah mulai menggunakan sistem informasi pengawasan sumber daya perikanan, Efisisensi pembiayaan program
efisisensi pembiayaan program
Hubungan antara Elemen A dengan Elemen B A X
V
Tabel SSIM 1 2 3
3
2
X V
A
1
Tabel Reachability Matrix (RM)
1 2 3
1 1 1 1
2 0 1 0
3 1 1 1
Hasil analisis transitivity rule terhadap RM menunjukkan tingkat konsistensi pendapat dari pakar sebesar 100 %,yaitu terdapat sejumlah 0 sel yang direvisi, sedangkan jumlah sel keseluruhannya ada 3 x 3 = 9 sel. Perhitungannya adalah ([(9-0)/9)]x100% = 100 % Tabel RM Final 1 2 3 D L
1 1 1 1 3 1
2 0 1 0 1 2
3 1 1 1 3 1
DP R 2 2 3 1 2 2
68
Lampiran 6
V A X O
: Elemen A prioritas lebih tinggi dari Elemen B : Elemen B prioritas lebih tinggi dari Elemen A : Elemen A prioritas sama besar dengan Elemen B : Elemen A prioritas sama rendah dengan Elemen B
No. 1
2
3
4
Perhitungan ISM aktivitas yang diperlukan untuk terlaksananya program dari program “Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP” :
Elemen A
Elemen B
koordinasi antar sektor yang terlibat dalam pengembangan teknologi IT,
Pembuatan Juknis tentang pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT, pendidikan dan pelatihan operator pusat dan daerah, pengembangan teknologi, penyediaan sarana prasarana, peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP
Pembuatan Juknis tentang pengawasan sumber daya perikanan berbasis IT,
pendidikan dan pelatihan operator pusat dan daerah, pengembangan teknologi, penyediaan sarana prasarana,
Tabel SSIM 1 2 3 4 5
5 X A A A
4 A V X
3 A X
2 X
1
pendidikan dan pelatihan operator pusat dan daerah, pengembangan teknologi, penyediaan sarana prasarana, peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP penyediaan sarana prasarana, peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP peningkatan akses data dan informasi lintas eselon lingkup KKP
Hubungan antara Elemen A dengan Elemen B
X
A A
X
X V
A X
A
A
69
Lampiran 6 (lanjutan) Tabel Reachability Matrix (RM) 1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 0 1
3 0 1 1 1 1
4 0 1 1 1 1
5 1 0 0 0 1
Hasil analisis transitivity rule terhadap RM menunjukkan tingkat konsistensi pendapat dari pakar sebesar 96 %,yaitu terdapat sejumlah 1 sel yang direvisi, sedangkan jumlah sel keseluruhannya ada 5 x 5 = 25 sel. Perhitungannya adalah ([(25-1)/25)]x100% = 96 % Tabel RM Final 1 2 3 4 5 D L
1 1 1 1 1 1 5 1
2 1 1 1 1 1 5 1
3 0 1 1 1 1 4 2
4 0 1 1 1 1 4 2
5 1 0 0 0 1 2 3
DP 3 4 4 4 5
R 3 2 2 2 1
70
Lampiran 7
V A X O
Perhitungan ISM lembaga yang terlibat dalam keberhasilan program dari program “Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP” :
: Elemen A prioritas lebih tinggi dari Elemen B : Elemen B prioritas lebih tinggi dari Elemen A : Elemen A prioritas sama besar dengan Elemen B : Elemen A prioritas sama rendah dengan Elemen B
Elemen B
Hubungan antara Elemen A dengan Elemen B
No.
Elemen A
1
KKP,
Ditjen PSDKP, Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, Perusahaan Pengembang IT, Dit PSDP, Dit PIPP
V V V V V V
2
Ditjen PSDKP,
Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, Perusahaan Pengembang IT, Dit PSDP, Dit PIPP
X X V V V
3
Ditjen Perikanan Tangkap,
Pusdatin, Perusahaan Pengembang IT, Dit PSDP, Dit PIPP
X O A O
4
Pusdatin,
Perusahaan Pengembang IT, Dit PSDP, Dit PIPP
O A X
5
Perusahaan Pengembang IT,
Dit PSDP, Dit PIPP
X X
6
Dit PSDP,
Dit PIPP
A
71
Lampiran 7 (lanjutan) Tabel SSIM 1 2 3 4 5 6 7
7 V V O X X A
6 V V A A X
5 V V O O
4 V X X
3 V X
2 V
1
Tabel Reachability Matrix (RM) 1 2 3 4 5 6 7
1 1 0 0 0 0 0 0
2 1 1 1 1 0 1 0
3 1 1 1 1 1 1 0
4 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 0 0 1 1 1
6 1 1 0 0 1 1 1
7 1 1 0 1 1 1 1
Hasil analisis transitivity rule terhadap RM menunjukkan tingkat konsistensi pendapat dari pakar sebesar 95,91 %,yaitu terdapat sejumlah 2 sel yang direvisi, sedangkan jumlah sel keseluruhannya ada 7 x 7 = 49 sel. Perhitungannya adalah ([(49-2)/49)]x100% = 95,91 % Tabel RM Final
1 2 3 4 5 6 7 D L
1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2 1 1 1 1 0 1 1 6 2
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1
5 1 1 0 0 1 1 1 5 3
6 1 1 0 0 1 1 1 5 3
7 DP R 1 7 1 1 6 2 0 3 5 1 4 4 1 5 3 1 6 2 1 6 2 6 2
72
73
74
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Serang pada tanggal 13 Juli 1984 dari Bapak Drs. Lidiyanto AS dan Ibu Riyadoh. Penulis adalah putra pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 2010, penulis menikah dengan Tri Siska Windarti dan saat ini telah memiliki 2(dua) orang anak yaitu anak laki-laki dan perempuan, anak yang lakilaki bernama Ahsan Haidar Saputra dan anak yang perempuan bernama Nayla Anjani Saputri. Tahun 2002 penulis lulus dari SMU Negeri 1 Cilegon dan diterima Institut Pertanian Bogor (IPB) Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Penulis lulus program sarjana pada tahun 2006. Pada tahun 2015 penulis diterima di Pascasarjana IPB pada Program Studi Teknologi Perikanan Laut (TPL). Penulis mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program Beasiswa Tugas Belajar dari Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Kelautan Tahun 2015. Semenjak tahun 2008 penulis aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Penyusun rencana dan evaluasi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagian dari tulisan ini dipublikasikan dengan judul “Strategi Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Data Penangkapan Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan” pada jurnal Marine Fisheries Volume 8 Nomor 2, Edisi November 2017.
