SISTEM MANAJEMEN DATA BASE PEMELIHARAAN JALAN BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

SISTEM MANAJEMEN DATA BASE PEMELIHARAAN JALAN BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Data Base Management System for Road Maintenance Based on Geographic Information System

TESIS Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Teknik

Disusun oleh:

MELLYNITA S940809107

MAGISTER TEKNIK SIPIL KONSENTRASI TEKNIK REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user


digilib.uns.ac.id

SISTEM MANAJEMEN DATA BASE PEMELIHARAAN JALAN BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Disusun oleh :

MELLYNITA NIM. S940809107

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing Tim Pembimbing : Jabatan

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Pembimbing I

Ir. Ary Setyawan, M.Sc(Eng), Ph.D. NIP. 196612041995121001

........................ .................

Pembimbing II

Ir. Agus P. Saido, M.Sc. NIP. 195505011986011001

........................ .................

Mengetahui : Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil

Prof. Dr. Ir. Sobriyah, MS. NIP. 194804221985032001

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

SISTEM MANAJEMEN DATA BASE PEMELIHARAAN JALAN BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Disusun oleh:

MELLYNITA S940809107

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pendadaran Tesis Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2011 Dewan Penguji: Jabatan

Nama

Tanda Tangan

Ketua

S.A. Kristiawan, S.T., M.Sc.,Ph.D. NIP. 196905011995121001

........................

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Sobriyah, M.S. NIP. 194804221985032001

........................

Penguji I

Ir. Ary Setyawan, M.Sc(Eng), Ph.D. NIP. 196612041995121001

........................

Penguji II

Ir. Agus P. Saido, M.Sc. NIP. 195505011986011001

........................

Mengetahui: Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil

Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D. NIP. 195708201985031004

Prof. Dr. Ir. Sobriyah, M.S. NIP. 194804221985032001

commit iii to user


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Mellynita

NIM

: S 940809107

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul:

SISTEM MANAJEMEN DATA BASE PEMELIHARAAN JALAN BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, tertulis dalam tesis tersebut, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka, Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari gelar tersebut.

Surakarta, Februari 2011 Yang membuat pernyataan

Mellynita

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Sistem Manajemen Basis Data Pemeliharaan Jalan Berbasis Sistem Informasi Geografis dapat diselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yan sebesar-besarnya kepada: 1.

Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta;

2.

Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta;

3.

Pusat Pembinaan Keahlian Teknik Konstruksi (PUSBIKTEK), Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Kementrian Pekerjaan Umum yang telah memberikan beasiswa pendidikan kepada penulis;

4.

Prof. Dr. Ir. Sobriyah, M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret atas saran dan kritiknya;

5.

Ir. Ary Setyawan, M.Sc.(Eng.), Ph.D., dan Ir. Agus P. Saido, M.Sc., atas dukungan, bimbingan, petunjuk dan saran yang diberikan selama penelitian dan penyusunan tesis ini;

6.

S. A. Kristiawan, S.T., M.Sc., Ph.D., atas saran dan kritiknya;

7.

Seluruh dosen dan staf, atas ilmu, dukungan dan fasilitas yang diberikan;

8.

Bupati Kabupaten Cirebon yang telah mengijinkan penulis mengikuti pendidikan;

9.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang telah mengurus segala administrasi kepegawaian selama penulis mengikuti pendidikan,

10. Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon dan Kepolisian Resor Cirebon atas dukungan data dan informasi yang diberikan; 11. Aries Susanto, S.Sos., dan Tseiraya A. K., suami tercinta dan putri kecilku sang pelangi hati atas pengertian, kasih sayang, doa, motivasi dan dukungan yang tiada tara; 12. H. Singgih Prayitno dan Hj. Mossi Mekani, orangtua terkasih yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan atas segala keberhasilan; 13. Ibu mertua Hj. Suningsih, akan kasih sayang dan doanya;

commit to user v


digilib.uns.ac.id

14. Saudara-saudara kandung saya Bayu Pramos, Gerry Sigit, Zicco Hudyoro dan iparipar saya serta keluarga besar atas bantuan, dukungan dan doanya; 15. Ibu Pemi Nuraheni, Mas Erwan Andreas dan Ginan, atas kesediaannya menampung saya selama tinggal di Kota Surakarta. 16. Teman-teman mahasiswa MTRPBS angkatan 2009, untuk persahabatan, kebersamaan dan kerjasamanya; 17. Semua sahabat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cirebon yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungannya akan penelitian ini; 18. Dhamayanti S.T. dan Sri Rahayu, S.T., akan waktu dan bantuannya dalam menyelesaikan penelitian ini; 19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga bantuan yang telah bapak dan ibu berikan bernilai ibadah dan mendapat ridha dari Allah SWT. Amin.

Penulis

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Pembangunan jalan kabupaten di Kabupaten Cirebon merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara sinergis, efektif dan berkelanjutan. Strategi penanganan jalan di Kabupaten Cirebon diprioritaskan pada jaringan jalan strategis untuk meningkatkan pelayanan jasa distribusi dalam memajukan empat sektor ekonomi andalan yaitu pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Salah satu kawasan andalan yang terletak di sentral Kabupaten Cirebon adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Plumbon yang merupakan wilayah administrasi, industri, pariwisata, perdagangan dan penggerak perekonomian. Guna menunjang pembangunan tersebut maka dibutuhkan suatu Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat menentukan kondisi jaringan jalan kabupaten dengan sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat basis data teknis jaringan jalan kabupaten berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan yang berkelanjutan berbasis SIG. Tahapan penelitian meliputi penyusunan basis data berupa inventarisasi jaringan jalan kabupaten di Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Plumbon Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan ketersedian data yang ada. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian survai dengan strategi deskriptif kuantitatif berdasarkan parameter SPM Jalan dalam menentukan pemenuhan SPM Jalan kabupaten yang meliputi aspek aksesibilitas, aspek mobilitas, aspek keselamatan, aspek kondisi jalan dan aspek pelayanan jalan yang berbasis pada Sistem Informasi Geografis. Kelima parameter tersebut menghasilkan peringkat tiaptiap parameter SPM dan nilai pemenuhan parameter SPM untuk menentukan kategori pemenuhan jalan kabupaten yaitu dengan hasil rekomendasi pemenuhan syarat SPM dari aspek jaringan jalan dan aspek ruas jalan yang disajikan dalam format SIG berupa data spatial maupun tabel atribut data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan SIG telah dapat disusun suatu basis data digital berupa peta dan attribut tabel yang berisi inventarisasi data teknis jaringan jalan kabupaten di Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Plumbon Kabupaten Cirebon berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Jalan terhadap pengguna jalan. Hasil analisa yang didapat yaitu berupa hasil pemenuhan SPM jaringan jalan yaitu aspek aksesibilitas, mobilitas dan keselamatan yang seluruhnya tidak memenuhi syarat SPM, sedangkan pemenuhan dari SPM ruas jalan terdapat delapan ruas jalan sepanjang 34,86 km (18,56 %) yang memenuhi semua aspek SPM ruas jalan yaitu aspek kondisi jalan, lebar jalan dan pelayanan jalan, 37 ruas jalan sepanjang 111,60 km (59,41 %) yang hanya memenuhi aspek kondisi jalan dan pelayanan jalan dan 13 ruas jalan sepanjang 37,80 km (20,12%) yang hanya memenuhi aspek pelayanan jalan, serta terdapat dua ruas jalan sepanjang 3,60 km (1,92%) yang termasuk dalam kategori tidak Memenuhi Syarat SPM. Kata Kunci: jalan kabupaten, Sistem Informasi Geografis, pemeliharaan

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Construction of district roads in Cirebon District are conducted in a synergistic, effective and sustainable development. Road management strategies in the Cirebon District priority on the strategic road network to improve distribution service in advancing the economic mainstay of the four sectors of agriculture, industry, commerce and tourism. One of the key region that is located in the central District of Cirebon is a Technical Implementation Unit Department of Highways (TIUDH) Plumbon which is the administrative region, industry, tourism, trade and economy stimulus. To support such development is required of a Geographic Information System (GIS) that can determine the condition of the district road network systematicly and sustainable. This research aims to create a technical data based of district road network based on sustainable Road Minimum Service Standards (RMSS) and GIS. Stages of research include the preparation of an inventory database of district road network in the TIUDH Plumbon, Cirebon District. Selection of location was based on the availability of existing data. Research method applied is survey with research descriptive quantitative strategies based on parameters in determining the fulfillment of RMSS that covers aspects of accessibility, mobility, safety, road conditions and road service based on Geographic Information System. All five of these parameters produce ratings for each parameter and value fulfillment of RMSS parameters to determine which category of district compliance with the recommendations of the RMSS eligibility of the road network and road segment aspects that are presented in GIS formats in the form of spatial data and attribute data tables. The results showed that the GIS has to be compiled a digital database of maps and attribute table containing technical data inventory district road network in the TIUDH Plumbon Cirebon District based on RMSS to road users. Analysis results obtained in the form of RMSS road network that is aspects of accessibility, mobility and safety are entirely ineligible RMSS, while the fulfillment of the RMSS road segment are eight roads along the 34.86 km of roads (18.56%) that meet all aspects of the RMSS with aspects of roads conditions, roads wide and roads services, 37 road segments along 111 , 60 km (59.41%) who only fulfills the conditions of roads and services of roads and 13 road segments along the 37.80 km (20.12%), which meets only aspect of the services roads, and there are two road segments along the 3.60 km (1.92%) included in the category are not eligible to RMSS. Keywords: district road, Geograghic Information Systems, maintenance

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................

i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................................

ii

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................................

iii

PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................................................

iv

UCAPAN TERIMA KASIH ....................................................................................

v

ABSTRAK ................................................................................................................

vii

ABSTRACT ..............................................................................................................

viii

KATA PENGANTAR ..............................................................................................

ix

DAFTAR ISI .............................................................................................................

x

DAFTAR TABEL .....................................................................................................

xvi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xviii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. xxiii DAFTAR SINGKATAN .......................................................................................... xxvi BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang………………………………………………… .......

1

1.2.

Rumusan Masalah…………………………………………… ..........

2

1.3.

Tujuan Penulisan……………………………………………… ........

3

1.4.

Manfaat Penulisan..…………………………………………… ........

3

1.5.

Batasan Masalah.................................................................................

3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1.

2.2.

Tinjauan Pustaka................................................................................

5

2.1.1. Standar Pelayanan Minimal Jalan .........................................

5

2.1.2. Sistem Informasi Geografis ..................................................

6

Landasan Teori ..................................................................................

8

2.2.1. Peran, Pengelompokan, dan Bagian-Bagian Jalan ...............

9

2.2.1.1. Peran Jalan…………………………………….....

9

2.2.1.2. Pengelompokan Jalan Secara Umum……………

9

commit to user x


digilib.uns.ac.id

2.2.1.3. Pengelompokan Jalan Menurut Fungsi………….

9

2.2.1.4. Pengelompokan Jalan Umum Menurut Status…..

10

2.2.1.5. Kriteria Jalan Menurut Pelayanan………………. 2.2.1.6. Kelas Jalan……………………………………….

10 11

2.2.2. Bagian-Bagian Jalan .............................................................

11

2.2.3. Penguasaan, Wewenang Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten ...................................................

11

2.2.3.1. Penguasaan Atas Jalan…………………………..

11

2.2.3.2. Penyelenggaraan Jalan Berdasarkan

2.3.

kewenangannya………………………………….

11

2.2.4. Pembangunan Jalan Umum...................................................

12

2.2.4.1.

Pembangunan jalan secara Umum………………

12

2.2.4.2.

Pembangunan Jalan Nasional……………………

13

2.2.4.3.

Pembangunan.Jalan Propinsi……………………

13

2.2.4.4.

Pembangunan Jalan Kabupaten…………………

13

2.2.4.5.

Pembangunan Jalan Kota………………………..

14

2.2.5. Pengawasan Jalan Umum .....................................................

14

2.2.5.1.

Pengawasan Jalan Secara Umum……………….

14

2.2.5.2.

Pengawasan Jalan Provinsi……………………...

14

2.2.5.3.

Pengawasan Jalan Kabupaten…………………..

14

2.2.5.4.

Pengawasan Jalan Kota…………………………

15

2.2.6. Peran Masyarakat..................................................................

15

2.2.7. Pemeliharaan Jalan ...............................................................

15

2.2.8. Peningkatan jalan ..................................................................

17

2.2.9. Konstruksi jalan baru ............................................................

17

Standar Pelayanan Minimal Jalan .....................................................

19

2.3.1. Standar Pelayanan Minimal Jaringan Jalan…………………

21

2.3.1.1.

Aspek aksesibilitas……………………………...

21

2.3.1.2.

Aspek Mobilitas…………………………………

21

2.3.1.3

Aspek Keselamatan……………………………...

21

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

2.3.2. Standar Pelayanan Minimal Ruas Jalan……………… ........

2.4.

22

2.3.2.1.

Aspek Kondisi Jalan……………………………

22

2.3.2.2.

Aspek Pelayanan Jalan…………………………

25

2.3.3. Pedoman SPM Jalan Wilayah……………………………....

25

Sistem Informasi Geografis…………………………………………

28

2.4.1. Subsistem dalam SIG……………………………………….

28

2.4.2. Pengertian Peta Digital…………………………………… .

30

2.4.3. Aplikasi SIG dalam Bidang Jalan………………………… .

32

2.4.4. Operasi Arc.Toolbox…………………………………………… .

33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1

Lokasi Penelitian……………………………………………………

36

3.2.

Metode Penelitian……………………………………………………

37

3.3.

Tahapan Penelitian………………………………………………….

37

3.3.1. Teknik Pengumpulan Data…………………………………

38

3.3.2

3.3.1.1.

Data Sekunder…………………………………..

38

3.3.1.2.

Data Primer……………………………………...

39

Teknik Pengolahan data ……………………………………

40

3.3.2.1.

Teknik Pengolahan Data berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Jalan……………………….

3.3.2.2.

3.4.

Teknik

Pengolahan

Data

40

berdasarkan

Penyusunan Sistem Informasi Geografis ………

41

Bagan Alir Penelitian……………………………………………….

43

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1.

Data………………………………………………………………….

45

4.1.1

Pemerintahan ………………………………………………

45

4.1.2

Kependudukan……………………………………………..

45

4.1.2.1.

Kabupaten Cirebon…………………………….

45

4.1.2.2.

Wilayah Kerja UPTD Bina Marga Plumbon……

47

4.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)…………………

51

4.1.4. Kecelakaan Lalu Lintas…………………………………….

53

commit to user xii


4.2.

digilib.uns.ac.id

4.1.5. Jaringan Jalan……………………………………………….

56

4.1.6. Lalu Lintas………………………………………………….

62

4.1.7. Data Road Condition Index (RCI)………………………….

64

4.1.8. Data Kecepatan Kendaraan………………………………...

68

4.1.9. Peta…………………………………………………………

71

4.1.9.1.

Peta Bakosurtanal………………………………

71

4.1.9.2.

Peta Tematik……………………………………

74

Tahapan Metode Sistem Informasi Geografis………………………

76

4.2.1

Bagan Alir SIG……………………………………………..

76

4.2.2. Transfer Peta……………………………………………….

82

4.2.3. Pengecekan Kondisi Peta Bakosurtanal…………………….

83

4.2.3.1

Transfer Gambar Peta pada Global Mapper……

83

4.2.3.2

Pengecekan peta pada Google Earth……………

85

4.2.3.3

Transfer File Google Earth menjadi Shapefile….

87

4.2.4. Proses Digitasi………………………………………………

88

4.2.4.1

Digitasi Jalan pada Google Earth……………….

89

4.2.4.2

Digitasi Batas Administrasi pada Google Earth...

90

4.2.5

Membuat Shapefile Baru…………………………………….

91

4.2.6

Membuat Layer Baru………………………………………..

93

4.2.6.1.

Layer Administrasi…………………………........

93

4.2.6.2.

LayerTransportasi……………………………….

94

4.2.6.3.

Layer Parameter…………………………………

96

4.2.6.4.

Layer Pemenuhan SPM……………………………..

96

4.2.7. Membuat Geodatabase……………………………………..

97

4.2.8. Proses Editing Peta…………………………………………. 102 4.2.8.1.

Append………………………………………….. 102

4.2.8.2.

Merge…………………………………………… 103

4.2.8.3.

Split tool/add vertex…………………………….. 104

4.2.9. Membuat Attribute Tabel…………………………………… 106 4.2.9.1.

Membuat Field…………………………………. commit to user xiii

106


digilib.uns.ac.id

4.2.9.2.

Pengisian Kolom Atribute………………………. 107

4.2.9.3.

Membuat Hyperlink Peta………………………. 108

4.2.10. Analisa Data pada Layer Parameter SPM…………………. 112 4.2.10.1. Layer Aksesibilitas……………………………… 112 4.2.10.2. Layer Mobilitas…………………………………. 116 4.2.10.3. Layer Keselamatan……………………………… 119 4.2.10.4. Layer Pelayanan Jalan…………………………..

122

4.2.10.5. Layer Lebar Jalan……………………………….. 127 4.2.10.6. Layer Kondisi Jalan…………………………….. 131 4.2.11. Layer Pemenuhan SPM……………………………………. 4.3.

133

Analisis Parameter Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Kabupaten di UPTDPlumbon……………………………………….

135

4.3.1. Aspek Aksesibilitas………………………………………… 135 4.3.2. Aspek Mobilitas…………………………………………….

138

4.3.3. Aspek Keselamatan………………………………………… 141 4.3.4. Aspek Kondisi Jalan………………………………………..

144

4.3.5. Aspek Tingkat Pelayanan Jalan…………………………….. 151 4.3.6. Pemenuhan Aspek SPM……………………………………. 154 4.4.

Analisa Pemenuhan SPM Jalan Kabupaten Cirebon di UPTD Plumbon…………………………………………………………….. 159 4.4.1. Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013…………………………………………...

159

4.4.1.1.

Visi dan Misi Dinas Bina Marga Kab. Cirebon… 159

4.4.1.2.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja…………. 159

4.4.1.3.

Daftar Skala Prioritas Kegiatan…………………

160

4.4.2. Analisa Pemenuhan SPM berdasarkan peringkat parameter SPM………………………………………………………...

161

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.

Kesimpulan………………………………………………….............

170

5.2.

Saran………………………………………………………...............

171

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

Daftar Pustaka…………………………………………………………… ................

172

Lampiran…………………………………………………………………… ............

175

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Tiga Sub-sistem Penyusun Sistem Informasi Geografis ...................... 28 Gambar 2.2.

Konsep Data Geospatial ...................................................................... 30

Gambar 2.3. Ilustrasi Analisis Merge ....................................................................... 33 Gambar 2.4. Ilustrasi Analisis Dissolve .................................................................... 33 Gambar 2.5. Ilustrasi Analisis Intersect .................................................................... 34 Gambar 2.6. Ilustrasi Analisis Erase .........................................................................

34

Gambar 2.7. Ilustrasi Analisis Buffer ....................................................................... 35 Gambar 3.2. Peta Perbatasan UPTD Bina Marga Kab. Cirebon............................... 35 Gambar 3.3.

Bagan Alir Penelitian .......................................................................... 43

Gambar 4.1. Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon ........................................... 47 Gambar 4.2. Kepadatan Penduduk UPTD Plumbon ................................................. 51 Gambar 4.3. PDRB Kabupaten Cirebon ................................................................... 53 Gambar 4.4. Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon ................................... 54 Gambar 4.5. Kecelakaan Lalu Lintas di UPTD Plumbon Tahun 2010..................... 55 Gambar 4.6. Kondisi Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Tahun 2008-2010 ......... 57 Gambar 4.7. Layer Administrasi Batas Kecamatan .................................................. 71 Gambar 4.8. Layer Administrasi Batas Desa………………………………………

72

Gambar 4.9. Layer Transportasi ............................................................................... 72 Gambar 4.10. Batas Kecamatan di UPTD Plumbon Sebelum Pemekaran Kecamatan ............................................................................................ 73 Gambar 4.11. Ketidaksesuaian Peta Bakosurtanal dengan yang di lapangan ............. 73 Gambar 4.12. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Cirebon ............................................... 74 Gambar 4.13. Peta Jaringan Transportasi Kabupaten Cirebon ................................... 75 Gambar 4.14. Peta Batas Administrasi Kabupaten Cirebon ....................................... 76 Gambar 4.15. Bagan Alir SIG ..................................................................................... 77 Gambar 4.16. Select Input MapInfo TAB Files pada Proses Transfer Peta Digital ... 82 Gambar 4.17. Destination pada Proses Transfer Peta Digital..................................... 83 Gambar 4.18. Open Data File pada Proses Transfer Shapefile ke File Google Earth 84 commit to user xviii


digilib.uns.ac.id

Gambar 4.19. Export Data pada Proses Transfer Shapefile ke File Google Earth .... 84 Gambar 4.20. KLM/KMZ Export Options pada Proses Transfer Shapefile ke File Google Earth ........................................................................................ 85 Gambar 4.21. Proses Pengecekan peta pada Google Earth ........................................ 85 Gambar 4.22. Proses Pengecekan Jalan Berdasarkan peta Bakosurtanal pada Google Earth ........................................................................................ 86 Gambar 4.23. Proses Pengecekan Batas Kabupaten Peta Bakosurtanal pada Google Earth ..................................................................................................... 86 Gambar 4.24. Proses Transfer File Google Earth menjadi Shapefile ......................... 87 Gambar 4.25. Export Data pada Proses Transfer File Google Earth menjadi Shapefile ............................................................................................... 87 Gambar 4.26. Shapefile Export Options pada Proses Transfer File Google Earth menjadi Shapefile ................................................................................. 88 Gambar 4.27. Add Path pada Proses Digitasi Jalan Kabupaten di Google Earth....... 89 Gambar 4.28. Proses Digitasi Jalan Kabupaten di Google Earth ............................... 90 Gambar 4.29. Proses Digitasi Batas UPTD Plumbon di Google Earth ...................... 91 Gambar 4.30 . Open Arc. Gis Proses Membuat Shafefile Baru ................................... 91 Gambar 4.31. Proses Membuat Shafefile Baru ........................................................... 92 Gambar 4.32. Coordinate System Proses Membuat Shafefile Baru ............................ 93 Gambar 4.33. Proses Pembuatan Layer Baru ............................................................. 94 Gambar 4.34. Proses Pembuatan Layer Peringkat SPM ............................................. 97 Gambar 4.35. Rename feature class............................................................................ 97 Gambar 4.36. Proses Membuat Geodatabase ............................................................. 98 Gambar 4.37. Membuat Dataset pada Geodatabase ................................................... 98 Gambar 4.38. New feature Dataset pada Proses Membuat Geodatabase .................. 99 Gambar 4.39. Topology pada Proses membuat Geodatabase ..................................... 99 Gambar 4.40. Proses membuat Topology ................................................................... 100 Gambar 4.41. Memasukkan Feature class pada Topology ......................................... 100 Gambar 4.42. Mengatur Rule pada Proses membuat Topology .................................. 100 Gambar 4.43. Feature Class yang Error .................................................................... 101 commit to user xix


digilib.uns.ac.id

Gambar 4.44. Editing Feature Class yang Error........................................................ 101 Gambar 4.45. Pengecekan Topology........................................................................... 102 Gambar 4.46. Proses Editing dengan Append ............................................................. 102 Gambar 4.47. Input Dataset pada Proses Editing dengan Append ............................. 103 Gambar 4.48. Proses Editing pada Jalan Lokal Kabupaten dengan Merge ................ 103 Gambar 4.49. Proses Editing pada Merge................................................................... 104 Gambar 4.50. Proses Editing dengan Split Tool/Add vertex ....................................... 105 Gambar 4.51. Proses Editing Split tool pada Feature Class Jalan .............................. 105 Gambar 4.52. Snaping pada Proses Editing dengan Split tool/Add vertex ................. 106 Gambar 4.53. Proses Membuat Field.......................................................................... 106 Gambar 4.54. Pemberian Nama dan Type pada Add Field ......................................... 107 Gambar 4.55. Proses Pengisian Field dengan Cara Field Calculator ........................ 107 Gambar 4.56. Proses Pengisian Field dengan Cara Select By Attribute ..................... 108 Gambar 4.57. Proses Membuat Hyperlink Peta .......................................................... 109 Gambar 4.58. Proses Editing dalam Membuat Hyperlink Peta................................... 109 Gambar 4.59. Penentuan Task dan Target pada Proses Membuat Hyperlink Peta ..... 110 Gambar 4.60. Proses menyimpan dalam Membuat Hyperlink Peta ........................... 110 Gambar 4.61. Pengaturan Document Properties pada Proses Membuat Hyperlink Peta ....................................................................................................... 111 Gambar 4.62. Proses Menampilkan Hyperlink pada Layer ........................................ 111 Gambar 4.63 Tampilan Hyperlink Foto ..................................................................... 112 Gambar 4.64 Menghitung Aksesibilitas Eksisting ..................................................... 113 Gambar 4.65 Memasukan indeks Aksesibilitas yang dipersyaratkan pada Nilai Aksesibilitas ......................................................................................... 113 Gambar 4.66 Mencari Nilai Parameter Aksesibilitas................................................. 114 Gambar 4.67 Attribute yang ter-select ....................................................................... 114 Gambar 4.68 Pemberian Nilai Parameter Aksesibilitas ............................................. 115 Gambar 4.69 Memberi Tanda Symbology.................................................................. 115 Gambar 4.70 Penentuan Color dan Width pada Symbology Layer Aksesibilitas ...... 116 Gambar 4.71 Rename pada Label .............................................................................. 116 commit to user xx


digilib.uns.ac.id

Gambar 4.72 Menghitung PDRB Perkapita ............................................................... 117 Gambar 4.73 Menghitung Mobilitas Eksisting ........................................................... 117 Gambar 4.74. Memasukkan Indeks Mobilitas yang dipersyaratkan pada Nilai Mobilitas .............................................................................................. 118 Gambar 4.75 Mencari Nilai Parameter Mobilitas ....................................................... 118 Gambar 4.76 Selected Attribute pada Layer Mobilitas 2010 ...................................... 119 Gambar 4.77 Pemberian Nilai Parameter Mobilitas ................................................... 119 Gambar 4.78 Menghitung Kecelakaan (Jiwa) ............................................................ 120 Gambar 4.79 Memasukan indeks Keselamatan yang dipersyaratkan pada Nilai Keselamatan ......................................................................................... 120 Gambar 4.80 Mencari Nilai Parameter Keselamatan ................................................. 121 Gambar 4.81 Selected Attribute pada Layer Keselamatan 2010 ................................ 121 Gambar 4.82 Pemberian Nilai Parameter Keselamatan.............................................. 122 Gambar 4.83 Selected By Attribute untuk Pengisian Field Kecepatan Minimum ...... 123 Gambar 4.84 Pengisian Field Kecepatan Minimum ................................................... 124 Gambar 4.85 Memasukkan Nilai SPM Pelayanan...................................................... 124 Gambar 4.86 Pengisian Nilai SPM Pelayanan............................................................ 125 Gambar 4.87 Pengisian Nilai Parameter Pelayanan ................................................... 125 Gambar 4.88 Memberi Tanda Symbology .................................................................. 126 Gambar 4.89 Penentuan Color dan Width pada Symbology Layer Pelayanan ........... 126 Gambar 4.90 Penggantian Nama Label pada Symbology Layer Pelayanan ............... 126 Gambar 4.91 Select By Attribute pada Layer Lebar jalan ........................................... 128 Gambar 4.92 Pengisian Field “Lebar_Min” .............................................................. 128 Gambar 4.93 Memasukkan Nilai SPM Lebar Jalan ................................................... 129 Gambar 4.94 Pengisian Nilai SPM Lebar Jalan ......................................................... 129 Gambar 4.95 Select By Attribute pada Layer Lebar Jalan ......................................... 130 Gambar 4.96 Pengisian Nilai Parameter pada Layer Lebar Jalan.............................. 130 Gambar 4.97 Memasukkan Nilai SPM Kondisi Jalan ............................................... 132 Gambar 4.98 Select By Attribute pada Layer Kondisi Jalan ...................................... 132 Gambar 4.99 Pengisian Nilai Parameter Kondisi Jalan ............................................. 133 commit to user xxi


digilib.uns.ac.id

Gambar 4.100 Pengisian Nilai SPM pada Layer Pemenuhan SPM ............................ 134 Gambar 4.101 Symbology pada layer “Pemenuhan SPM” .......................................... 134 Gambar 4.102 Indeks Aksesibilitas Jaringan Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2007-2010 ................................................. 137 Gambar 4.103Pemenuhan SPM Aspek Aksesibilitas Jaringan Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Kab. Cirebon Tahun 2007-2010 ................................ 137 Gambar 4.104 Indeks Mobilitas Jaringan Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2007-2010 ................................................. 140 Gambar 4.105 Pemenuhan SPM Aspek Mobilitas Jaringan Jalan Kabupaten di UPTD PlumbonKab. Cirebon Tahun 2007-2010 ............................................ 140 Gambar 4.106 Indeks Kecelakaan Lalu lintas Jarinngan Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Kab. Cirebon Tahun 2007-2010 ........................................... 143 Gambar 4.107 Pemenuhan SPM Aspek Keselamatan Jaringan Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Kab. Cirebon Tahun 2007-2010 ................................ 143 Gambar 4.108 Pemenuhan SPM Aspek Kondisi Jalan di UPTD Plumbon Berdasarkan Lebar Jalan Tahun 2010 ....................................................................... 150 Gambar 4.109 Pemenuhan SPM Aspek Kondisi Jalan di UPTD Plumbon Berdasarkan RCI Tahun 2010 ................................................................................... 150 Gambar 4.110Pemenuhan SPM Aspek Pelayanan Jalan di UPTD Plumbon Tahun 2010 ...................................................................................................... 154 Gambar 4.111 Prosentase Pemenuhan SPM Jalan Kabupaten Di UPTD Plumbon Berdasarkan Panjang Jalan (km) .......................................................... 169

commit to user xxii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A

Lampiran B

Peta ………………………………………………………….. Peta Batas Kecamatan (Bakosurtanal, 1999)…………………

L-A L-A1

Peta Batas Desa (Bakosurtanal, 1999)………………………..

L-A2

Peta Transportasi (Bakosurtanal, 1999)………………………

L-A3

Peta Jaringan Jalan Kabupaten (Bina Marga)………………...

L-A4

Peta Rencana Jaringan Transportasi (Bappeda)……………...

L-A5

Peta Batas Administrasi dan Transportasi (BPN)……………

L-A6

Peta Administrasi……………………………………………..

L-A7

Peta Transportasi……………………………………………..

L-A8

Peta Aksesibilitas 2010……………………………………..... Peta Mobilitas 2010……………………………………….…. Peta Keselamatan 2010………………………………………. Peta Pelayanan 2010…………………………………………. Peta Lebar Jalan 2010………………………………………... Peta Kondisi Jalan 2010……………………………………... Peta Pemenuhan SPM 2010………………………………….. Foto-foto Survey Ruas Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon...

L-A9 L-A10 L-A11 L-A12 L-A13 L-A14 L-A15 L-B

Foto Ruas Jalan Kalitanjung – Sumber………………………

.L-B1 Foto Ruas Jalan Sindangjawa – Mandirancan……………….. L-B2 Foto Ruas Jalan Jamblang – Cikeduk……………………….. L-B3 Foto Ruas Jalan Plumbon – Kenanga………………………... L-B4 Foto Ruas Jalan Tegalsari – Lemahtamba…………………… L-B5 Foto Ruas Jalan Clancang – Pangkalan……………………… L-B6 Foto Ruas Jalan Kecomberan – Sarwadadi………………….. L-B7 Foto Ruas Jalan Pecilon – Kertawinangun…………………... L-B8 Foto Ruas Jalan Cideng – Kertawinangun…………………... L-B9 Foto Ruas Jalan Jalan Pembangunan………………………… L-B10 Foto Ruas Jalan Jalan Wiratama……………………………... L-B11 Foto Ruas Jalan Komp. Ibukota Sumber…………………….. L-B12 Foto Ruas Jalan Kramat – Cisaat……………………………. L-B13 Foto Ruas Jalan Megu – Lurah……………………………… L-B14 Foto Ruas Jalan Tukumudal – Bode………………………… L-B15 Foto Ruas Jalan Tegalsari – Bode…………………………… L-B16 Foto Ruas Jalan Marikangen – Kasugengan…………………. L-B17 Foto Ruas Jalan Sarwadadi – Kubang……………………….. L-B18

commit to user xxiii


digilib.uns.ac.id

Foto Ruas Jalan Jamblang – Bakung………………………… Foto Ruas Jalan Watubelah – Karangsari……………………. Foto Ruas Jalan Sidawangi – Matangaji……………………... Foto Ruas Jalan Beber – Ciwangi……………………………. Foto Ruas Jalan Gesik – Sendang…………………………… Foto Ruas Jalan Sendang – Kubang…………………………. Foto Ruas Jalan Mandala – Pasawahan……………………… Foto Ruas Jalan Komp. Wisata Cikalahang…………………. Foto Ruas Jalan Bobos – Cikalahang………………………... Foto Ruas Jalan Plumbon – Marikangen…………………….. Foto Ruas Jalan Kertawinangun – Kalikoa………………….. Foto Ruas Jalan Kedawung – Warungasem…………………. Foto Ruas Jalan Plumbon – Pangkalan………………………. Foto Ruas Jalan Wanakaya – Cangkring…………………….. Foto Ruas Jalan Halimpu – Ciwangi………………………… Foto Ruas Jalan Warukawung – Kepuh……………………... Foto Ruas Jalan Kenanga – Warukawung…………………... Foto Ruas Jalan Tukmudal – Lurah…………………………. Foto Ruas Jalan Lurah – Waruroyom……………………….. Foto Ruas Jalan Jamblang – Kasugengan…………………… Foto Ruas Jalan Kebarepan – Kejuden……………………… Foto Ruas Jalan Kedungsana – Pangkalan…………………... Foto Ruas Jalan Batembat – Kalibaru……………………….. Foto Ruas Jalan Keduanan – Karangwangi………………….. Foto Ruas Jalan Sitiwinangun – Danawinangun…………….. Foto Ruas Jalan Weru – Sarabahu………………………….... Foto Ruas Jalan Panembahan – Trusmi……………………… Foto Ruas Jalan Jalan Tembus Ibukota Sumber……………... Foto Ruas Jalan Karangmulya – Marikangen………………... Foto Ruas Jalan Kalitengah – Trusmi………………………... Foto Ruas Jalan Getasan – Waruroyom……………………... Foto Ruas Jalan Ciperna – Warungasem…………………….. Foto Ruas Jalan Dawuan – Wanakaya………………………. Foto Ruas Jalan Setukulon – Megu………………………….. Foto Ruas Jalan Trusmi – Kaliwulu…………………………. Foto Ruas Jalan Pasalakan Kertasari………………………… Foto Ruas Jalan Serang – Beberan…………………………...

commit to user xxiv

L-B19 L-B20 L-B21 L-B22 L-B23 L-B24 L-B25 L-B26 L-B27 L-B28 L-B29 L-B30 L-B31 L-B32 L-B33 L-B34 L-B35 L-B36 L-B37 L-B38 L-B39 L-B40 L-B41 L-B42 L-B43 L-B44 L-B45 L-B46 L-B47 L-B48 L-B49 L-B50 L-B51 L-B52 L-B53 L-B54 L-B55


Lampiran C

digilib.uns.ac.id

Foto Ruas Jalan Cempaka – Karangsari……………………... Foto Ruas Jalan Purwawinangun – Muara…………………... Foto Ruas Jalan Kebarepan – Kedungsana………………….. Foto Ruas Jalan Kepongpongan – Cirebongirang………….... Foto Ruas Jalan Jalan Tuparev………………………………. Tabel Jaringan Jalan dan Administrasi Kabupaten(Bakosurtanal)…………………………………….

commit to user xxv

L-B56 L-B57 L-B58 L-B59 L-B60 L-C1


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Tabel 2.1.

Program penanganan jalan ……………………………………...

17

Tabel 2.2.

Kondisi jalan dan kegiatan penanganan jalan…………………...

18

Tabel 2.3.

Kelas rencana lalu lintas………………………………………...

18

Tabel 2.4.

Nilai IRI berdasarkan pengamatan visual untuk jalan beraspal...

22

Tabel 2.5.

Penentuan nilai RCI ………………………………………….…

23

Tabel 2.6.

Hubungan antara IRI dengan RCI………………………………

24

Tabel 2.7.

Pedoman SPM Jalan Wilayah…………………………………...

26

Tabel 3.1

Rekapitulasi sumber data dan jenis data sekunder berdasarkan referensi…………………………………………………………

38

Tabel 4.1.

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon

46

Tabel 4.2.

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk UPTD Plumbon….

49

Tabel 4.3.

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha Kabupaten Cirebon……………………………………………...

52

Tabel 4.4.

Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon…………...

54

Tabel 4.5.

Data Kecelakaan Lalu Lintas di UPTD Plumbon Tahun 2010…

55

Tabel 4.6.

Kondisi Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon tahun 2008 – 2010

56

Tabel 4.7.

Jaringan jalan kabupaten menurut kondisi di UPTD Plumbon tahun 2010………………………………………………………

58

Tabel 4.8.

Lalu Lintas Harian Rata-rata UPTD Plumbon………………….

62

Tabel 4.9.

Nilai RCI Jaringan Jalan di UPTD Plumbon……………………

65

Tabel 4.10.

Data Kecepatan Kendaraan di UPTD Plumbon………………...

68

Tabel 4.11.

Pemenuhan SPM jaringan jalan kota di UPTD Plumbon dari aspek aksesibilitas……………………………………………….

Tabel 4.12.

Pemenuhan SPM jaringan jalan kota di UPTD Plumbon dari aspek mobilitas………………………………………………….

Tabel 4.13.

136

139

Pemenuhan SPM Jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Cirebon dari aspek kecelakaan lalu-lintas……………………… commit to user xvi

142


Tabel 4.14.

digilib.uns.ac.id

Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek kondisi jalan berdasarkan lebar jalan…………………….

Tabel 4.15.

Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek kondisi jalan berdasarkan nilai RCI……………………...

Tabel 4.16.

144

147

Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek tingkat pelayanan…………………………………………

151

Tabel 4.17.

Pemenuhan kelima aspek SPM…………………………………

155

Tabel 4.18.

Peringkat Parameter SPM dan Nilai Pemenuhan Parameter SPM…………………………………………………………….

161

Tabel 4.19.

Klasifikasi Nilai Pemenuhan SPM Tahun 2010………………..

163

Tabel 4.20.

Kombinasi Nilai Alternatif dari Pemenuhan Nilai SPM Ruas

168

Jalan…………………………………………………………….

commit to user xvii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR SINGKATAN Bakosurtanal

: Badan Koordinasi Survai dan Pemetaaan Nasional

Bappeda

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BPN

: Badan Pertanahan Nasional

DSP

: Daftar Skala Prioritas

GE

: Google Earth

IRI

: International Roughness Index

JJS

: Jaringan Jalan Strategis

LU

: Layanan Umum

MS

: Memenuhi Syarat

PDRB

: Produk Domestik Regional Bruto

RCI

: Road Conditon Index

Renstra

: Rencana Strategis

SIG

: Sistem Informasi Geografis

SPM

: Standar Pelayanan Minimal

TMS

: Tidak Memenuhi Syarat

UPTD

: Unit Pelaksana Teknik Dinas

commit to user xxvi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Sistem Manajemen Data Base Pemeliharaan Jalan Berbasis Sistem Informasi Geografis. Tesis ini sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan Program Pascasarjana pada bidang keahlian Teknik Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tesis ini mengangkat permasalahan tentang sistem informasi berupa basis data jaringan jalan kabupaten yang digunakan untuk menentukan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan terhadap pengguna jalan guna menunjang kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten dengan menggunakan aplikasi program Sistem Informasi Geografis yang sistematis dan berkelanjutan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kebaikan laporan ini. Semoga semua amal sholeh diterima Allah SWT. dan laporan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta,

Februari 2011

Penulis

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Kabupaten Cirebon secara geografis terletak di antara 108º20’- 108º35’ BT dan

06º35’-06º45’ LS yang memiliki luas wilayah 990,36 km², dengan jarak terjauh BaratTimur 54 km dan Utara-Selatan 39 km. Secara administrasi Kabupaten Cirebon berbatasan dengan beberapa kabupaten, yaitu (Anonim, 2009b): 1) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu. 2) Sebelah Barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka. 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan. 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Brebes (Jawa Tengah). Pembangunan jalan kabupaten di Kabupaten Cirebon merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara sinergis, efektif dan berkelanjutan. Guna menunjang hal tersebut maka diperlukan strategi penanganan jalan yang tepat sasaran. Penanganan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan jalan diprioritaskan pada perwujudan kondisi jaringan jalan yang mantap guna meningkatkan pelayanan jasa dan distribusi dalam memajukan empat sektor ekonomi andalan yaitu pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Sektor andalan tersebut berada di sentral Kabupaten Cirebon, tepatnya terletak di wilayah kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon yaitu di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Plumbon. Pada tahun 2010 ini UPTD Plumbon memiliki panjang ruas jalan 187,86 km dengan kepadatan penduduk berdasarkan data sensus penduduk tahun 2009 mencapai 3.563 jiwa/km² (ibid, 2009b). Peran infrastruktur jalan kabupaten di UPTD Plumbon sangat penting dalam memberikan dukungan terhadap perkembangan dan perubahan tata guna lahan di wilayah tersebut. Hal tersebut harus diimbangi dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan, sehingga akan memudahkan pergerakan sektoral maupun pergerakan antar zona yang menghubungkan wilayah UPTD Plumbon dengan wilayah di sekitarnya. Kondisi jaringan dan ruas jalan kabupaten yang ada merupakan prasarana 1 dasar dalam menentukan tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang dapat mendukung produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

2 Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan keputusan sebagai dasar pemenuhan SPM untuk menciptakan standar pelayanan publik, diantaranya: 1) Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. SPM tentang jalan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Pasal 112 dan 113. Pada Pasal 112 ayat 1 – ayat 3 dinyatakan bahwa pelayanan jalan umum ditentukan dengan kriteria yang dituangkan dalam SPM yang terdiri dari standar pelayanan jaringan jalan dan SPM ruas jalan. SPM jaringan jalan meliputi aksesibilitas, mobilitas dan keselamatan. SPM ruas jalan meliputi kondisi jalan dan kecepatan. Keterbatasan data dan informasi terutama yang berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang digunakan sebagai alat atau media untuk mengetahui lokasi jaringan infrastruktur jalan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu dilakukan penelitian terhadap pemenuhan SPM jaringan dan ruas jalan kabupaten yang berbasis SIG di wilayah kerja UPTD Plumbon Kabupaten Cirebon. Penggunaan aplikasi program SIG yang berbasis spatial (peta) digital ini dapat mempersiapkan sebuah sistem manajemen perencanaan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan kabupaten secara lebih efisien, handal dan efektif yang diharapkan dapat memudahkan dalam pengawasan, evaluasi dan dapat di-update dari waktu ke waktu secara berkelanjutan.

1.2

Rumusan Masalah

1) Bagaimana aplikasi program SIG dalam menentukan pemenuhan SPM jalan guna menunjang kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten? 2) Bagaimana visualisasi hasil pemenuhan SPM jalan dengan menggunakan aplikasi program SIG?

1.3

Tujuan Penulisan Setelah selesainya penelitian ini, maka diharapkan telah tersusun :

commit to user


digilib.uns.ac.id

3 1) Sistem Informasi berupa bank data/basis data untuk menentukan pemenuhan SPM jalan guna menunjang kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten dengan menggunakan aplikasi program SIG terhadap pengguna jalan. 2) Visualisasi pemenuhan SPM jalan dalam dua kategori pemenuhan yaitu yang memenuhi syarat ataupun yang tidak memenuhi syarat SPM jalan pada setiap ruas jalan kabupaten dengan menggunakan aplikasi program SIG.

1.4

Manfaat Penulisan Manfaat dari penelitian ini adalah :

1) Manfaat teoritis yaitu untuk memperluas kajian ilmu pengetahuan di bidang teknik rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur khususnya tentang jalan kabupaten dengan aplikasi SIG. 2) Manfaat praktis yaitu hasil program ini dapat diterapkan secara aplikatif oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon sebagai alat pengendali/alat bantu pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan kabupaten.

1.5

Batasan Masalah Agar tinjauan studi ini tidak meluas dan menyimpang dari masalah diatas, maka

batasan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Jalan yang dikaji adalah jalan kabupaten. 2) Lokasi penelitian dipilih wilayah kerja UPTD Plumbon saja sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan kawasan penggerak perekonomian, admnistrasi, industri, perdagangan dan pariwisata Kabupaten Cirebon. 3) Prosedur standar teknis pelaksanaan konstruksi dan anggaran dana penanganan jalan tidak dibahas, pembahasan hanya pada analisis SPM jalan yang berbasis pada SIG sebagai inventarisasi data dan analisis pemenuhan SPM guna menunjang kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten. 4) Penentuan pemenuhan SPM jalan menggunakan parameter dari SPM jalan yaitu yang terdiri dari SPM jaringan jalan yaitu aspek aksesibilitas, aspek mobilitas, aspek keselamatan, dan dari SPM ruas jalan yaitu aspek kondisi jalan dan aspek pelayanan jalan.

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1

SPM Jalan Hasil penelitian Serunting (2010) menunjukkan bahwa SPM jaringan jalan di

Kota Salatiga pada tahun 2008 mempunyai indeks aksesibilitas = 8,535 sudah memenuhi persyaratan, indeks mobilitas = 2,901 sudah memenuhi persyaratan, dan indeks kecelakaan = 0,687. SPM ruas jalan dari aspek kondisi jalan berdasarkan lebar jalan, yang belum memenuhi persyaratan sebanyak 69 ruas sepanjang 89,340 km (73,69%), sedangkan yang sudah memenuhi persyaratan sebanyak 41 ruas sepanjang 31,90 km (26,31%). SPM ruas jalan dari aspek kondisi jalan berdasarkan nilai Road Condition Index (RCI) yang belum memenuhi persyaratan sebanyak 1 ruas sepanjang 1,00 km (0,82%), sedangkan yang sudah memenuhi persyaratan sebanyak 109 ruas sepanjang 120,24 km (99,81%). Tujuan

diadakannya

menyelenggarakan

Pavement

pemeliharaan

jalan

Management secara

System

efisien

dan

(PMS)

adalah

efektif

dengan

mengoptimalkan kinerja jaringan jalan agar kondisi jaringan jalan dapat berfungsi dengan baik. Penelitian mengenai PMS telah banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu tahapan dalam PMS adalah maintenance standard. Maintenance standard diartikan bahwa pekerjaan pemeliharaan yang tepat haruslah spesifik dan sesuai dengan hasil penyelidikan. Salah satu upaya untuk menetapkan maintenance standard adalah dengan SPM. SPM merupakan bentuk pelayanan publik yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari SPM adalah tolok ukur penyediaan layanan bagi penyedia layanan dan acuan mengenai kualitas dan kuantitas layanan bagi pengguna layanan (Insani, 2009). Berdasarkan hasil penelitian Setiawan (2009), parameter pemenuhan SPM yang digunakan adalah pemenuhan lebar minimum, pemenuhan nilai kekasaran

commit to user

5


digilib.uns.ac.id 6

perkerasan maksimum International Roughness Index (IRI), dan pemenuhan nilai kecepatan tempuh minimum (km/jam). Skema alokasi pentahapan dana yang terpilih adalah 50%, 40% dan 10% dari total kebutuhan dana yang dialokasikan pada tahun pertama, kedua dan ketiga secara berurutan. Skema alokasi tersebut menghasilkan kriteria jalan yang sesuai dengan SPM bidang jalan dan menghasilkan pengurangan waktu tempuh kendaraan. Skema alokasi terpilih mampu menghasilkan penghematan Biaya Operasional Kendaraan dan biaya waktu perjalanan pada ruas jalan Kota Batu sebesar Rp 6.541.222.099,00. Berdasarkan hasil penelitian Senduk (2009), di tingkat jaringan jalan, Provinsi Sulawesi Utara berada dalam kondisi yang cukup baik di ketiga aspek kriterianya, yakni aksesibilitas, mobilitas, dan kecelakaan. Namun, khusus untuk Kota Menado, diperlukan penambahan panjang jalan sepanjang 250,60 km. Jalan menurut tingkat ruas jalan dengan kewenangan jalan nasional dan provinsi dibutuhkan anggaran sebesar

Rp821.369.810.100,00

untuk

pemenuhan

SPM

Jalan,

serta

Rp230.207.711,11 per tahun pada setiap kabupaten/kota untuk penambahan jalan baru sebagai antisipasi pemenuhan SPM di tingkat jaringan. PMS yang efektif dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk pembangunan yang berkelanjutan, penentuan prioritas pemeliharaan jaringan jalan dari berbagai kelas dan jenis jalan, membantu para engineer untuk mengidentifikasi penanganan yang paling tepat suatu lokasi jaringan jalan dengan menggunakan analisa ekonomi, prediksi model dan informasi dari waktu ke waktu. Hal-hal yang diperlukan dalam PMS adalah data inventory data, condition data, maintenance standards, economic analysis, budgetary analysis, programming, dan work control dan feedback (Oliver, 2002). 2.1.2

Sistem Informasi Geografis Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Jamalurrusid (2009) adalah menerapkan

aplikasi program SIG pada jalan lingkungan di Kota Purbolinggo berupa basis data teknis untuk menentukan prioritas pemeliharaan jalan lingkungan pada 76 ruas jalan. Parameter yang digunakan yaitu tingkat kebutuhan biaya pekerjaan, tingkat kerusakan jalan, dan jumlah hunian rumah/pemakai jalan yang tersusun tingkatan prioritas dengan tiga rekomendasi yaitu mendesak sebanyak 18 ruas jalan, segera sebanyak 34 ruas jalan, dan ditunda sebanyak 24 ruas jalan.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta menyusun Sistem Informasi/data base jaringan jalan raya di kota Surakarta terkini berbasis SIG berupa data base klasifikasi jalan raya, kondisi eksisting geometrik jalan, jenis perkerasan jalan, dan bangunan pelengkap jalan dengan basis data drainase dan gorong-gorong, serta jembatan, dan bangunan. Pengoperasian bangunan tersebut masing-masing dikelola oleh Sub Dinas : Drainase, Bina Marga dan Cipta Karya. Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: (1) Print out data base jalan dalam bentuk buku A3 dengan gambar peta ukuran A3 dari hasil intregasi wilayah kota Surakarta. (2) Software data base jalan berikut data yang tersimpan dalam satu unit komputer (Anonim, 2007b). Penelitian ini membahas tentang perkembangan aplikasi SIG yang terpadu dan komprehensif dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan. Hal tersebut berupa peningkatan fungsi aplikasi pada perangkat SIG dengan menambahkan model baru dan tools analysis untuk sistem yang sudah ada dengan menggunakan toolkit SIG untuk mendapatkan hasil pengambilan keputusan yang terbaik. Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) merupakan bagian terpenting yang digunakan untuk menentukan keberhasilan aplikasi SIG dalam pengambilan keputusan pada saat proses perencanaan melalui beberapa pertimbangan yaitu rekomendasi skenario kegiatan pembangunan dan kendalamya serta dampak di masa yang akan datang. Penelitian ini juga membahas tentang isu-isu pengembangan dan aplikasi SIG lainnya, khususnya kapasitas data dan infrastruktur geodata pada SIG (Yaakup, 2004). Penerapan aplikasi SIG pada studi kasus Rencana Tata Negara Pahang digunakan untuk penyusunan rencana pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten. Penyusunan rencana pembangunan tersebut bertujuan untuk tercapainya suatu proses perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan. Tahapan penelitian ini terdiri dari identifikasi kebutuhan dan tujuan, pelaksanaan dan evaluasi alternatif serta pengawasan pelaksanaan perencanaan. SIG memiliki fungsi sebagai alat yang efektif dalam memberikan analisis dan metode kuantitatif untuk analisis perencanaan kota dan regional, juga dapat memberikan sebuah dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat sasaran (Yaakup et al, 2007a).

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

Penerapan sistem infomasi berbasis SIG diperlukan untuk mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian dalam proses perencanaan dalam manajemen perencanaan kota. Sistem informasi yang tersusun dibuat secara sistematis dan berkelanjutan yang dapat berfungsi sebagai alat untuk pengembangan proses perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan. Perencanaan perkotaan dan sistem pengawasan yang efektif diperlukan mengakomodasi perencanaan strategis, manajemen perencanaan serta pemecahan masalah agar mempermudah dalam pengambilan keputusan. Penggunaan SIG yang berdasarkan analisis data dan pengendalian pembangunan berguna untuk meningkatkan pemodelan spasial dengan tujuan pengembangan perencanaan dan pengawasan pembangunan selanjutnya (Yaakup et al, 2007b). Penelitian tentang analisis kecelakaan ini bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan tindakan keselamatan penyebab kecelakaan lalu lintas. Aplikasi yang dipakai yaitu menggunakan program SIG untuk menganalisis penyebab kecelakaan dengan metode visualisasi data kecelakaan sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat berdasarkan parameter yang terkait aspek kecelakaan. Batasan masalah penelitian hanya pada daerah Seremban City Council Negeri Sembilan dan telah melakukan kerja sama dengan The Royal Malaysian Police dan The Road Safety Council (Yaakup et al, 2009).

2.2

Landasan Teori Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengamanatkan bahwa

”hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi SPM yang ditetapkan”. SPM Bidang Jalan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 (Anonim, 2004b). Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan

melalui

pendekatan

pengembangan

wilayah

agar

tercapai

keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

2.2.1

Peran, Pengelompokan, dan Bagian-Bagian Jalan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 (UU 38/2004) Bab III Pasal 5,6,7

tentang Jalan dibahas mengenai, peran, pengelompokan dan bagian-bagian jalan, sedangkan bahasan lanjutan yang sangat terkait, yaitu pengelompokan jalan umum berdasar status kepengelolaan dan kelas jalan sesuai dengan pasal 9, 10 dan 11 sebagai berikut (Anonim, 2004b): 2.2.1.1 Pengelompokkan Jalan Menurut Peran Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. 2.2.1.2 Pengelompokan Jalan Secara Umum Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status dan kelas. Sedangkan jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. 2.2.1.3 Pengelompokan Jalan Menurut Fungsi Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan sebagai berikut: 1) Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 2) Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. 3) Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 4) Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

2.2.1.4 Pengelompokan Jalan Umum Menurut Status Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan sebagai berikut: 1) Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. 2) Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. 3) Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 4) Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. 5) Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 2.2.1.5 Kriteria Jalan Menurut Pelayanan Pelayanan yang andal adalah pelayanan jalan yang memenuhi SPM, yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, keselamatan, kondisi jalan dan kecepatan tempuh rata-rata, sedangkan yang dimaksud dengan jalan prima adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan. Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah dan lokal. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

commit to user



2.2.1.6 Pengelompokkan Menurut Kelas Jalan Pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan. Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil. 2.2.2

Bagian-Bagian Jalan Bagian-bagian jalan meliputi:

1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya. 2) Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. 3) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. 2.2.3

Penguasaan dan Wewenang Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jalan Pasal 13, 14, 15 dan 16 UU 38/2004 membahas tentang penguasaan jalan

umum,

wewenang

pemerintah

pusat,

propinsi

maupun

kabupaten

dalam

penyelenggaraan jalan umum tersebut. 2.2.3.1 Penguasaan atas Jalan Penguasaan atas jalan ada pada negara. Penguasaan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. 2.2.3.2

Penyelenggaraan Jalan berdasarkan kewewenangnya

a. Wewenang Pemerintah Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

commit to user



b. Wewenang Pemerintah Provinsi Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Apabila Pemerintah Provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, maka Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah. c. Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, sebagai berikut: 1) Wewenang

pemerintah

kota

dalam

penyelenggaraan

jalan

meliputi

penyelenggaraan jalan kota. 2) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. 3) Apabila Pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, maka pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. 2.2.4

Pembangunan Jalan Umum Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum,

pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota. Pembahasan mengenai pembangunan jalan terdapat pada pasal 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 UU 38/2004. 2.2.4.1 Pembangunan Jalan Secara Umum Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut: 1) Pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif. 2) Penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan. 3) Pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

commit to user



4) Apabila pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, maka Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5) Sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. 6) Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat. 2.2.4.2

Pembangunan Jalan Nasional

Pembangunan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi: 1) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan nasional. 2) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional. 3) Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan nasional. 2.2.4.3 Pembangunan Jalan Propinsi Pembangunan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi: 1) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi. 2) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsidan 3) Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi. 2.2.4.4 Pembangunan Jalan Kabupaten Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi: 1) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa. 2) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa. 3) Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.

commit to user



2.2.4.5 Pembangunan Jalan Kota Pembangunan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi: 1) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota. 2) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. 3) Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kota. 2.2.5

Pengawasan Jalan Umum Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan

jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota. Pembahasan mengenai pengewasan jalan umum tersebut dalam pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 UU 38/2004 sebagai berikut: 2.2.5.1 Pengawasan Jalan Secara Umum 1) Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a) Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan. b) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan. c) Hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi SPM yang ditetapkan. 2) Pengawasan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan nasional. b) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan nasional. 2.2.5.2 Pengawasan Jalan Provinsi Pengawasan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi: 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi. 2) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi. 2.2.5.3 Pengawasan Jalan Kabupaten Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi: 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. 2) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.

commit to user



2.2.5.4 Pengawasan Jalan Kota Pengawasan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi: 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. 2) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota. 2.2.6

Peran Masyarakat Dalam Bab VII pasal 62 UU 38/2004 dibahas mengenai peran masyarakat

dimana masyarakat berhak: 1) Memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. 2) Berperan serta dalam penyelengaraan jalan. 3) Memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan. 4) Memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan. 5) Memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan. 6) Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. 7) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan. 2.2.7

Pemeliharaan Jalan Pengertian pemeliharaan menurut PP 34 Tahun 2006 tentang jalan adalah

(Anonim, 2006a): 1) Pemeliharaan jalan adalah penanganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan dan peningkatan. 2) Pemeliharaan rutin adalah penanganan yang diberikan hanya terhadap lapis permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendaraan (Riding Quality), tanpa meningkatkan kekuatan struktural dan dilakukan sepanjang tahun. 3) Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan terhadap jalan pada waktu-waktu tertentu (tidak menerus sepanjang tahun) dan sifatnya hanya fungsional dan tidak meningkatkan kemampuan struktural perkerasan.

commit to user



4) Peningkatan adalah penanganan jalan guna memperbaiki pelayanan jalan yang berupa peningkatan struktural dan atau geometriknya agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan. Program

pemeliharaan

jalan

meliputi

kegiatan

pemeliharaan

rutin,

pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi jalan. 1) Pemeliharaan rutin, merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakankerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti standar tertentu. Frekuensi pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan interval penanganan kurang dari 1 (satu) tahun. Kegiatan pemeliharaan rutin ini dibedakan atas yang direncanakan secara rutin (cyclic) dan tidak direncanakan yang tergantung pada kejadian kerusakan (reactive). 2) Pemeliharaan berkala, merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Frekuensi pemeliharaan yang dilakukan adalah secara periodik dengan interval penanganan beberapa tahun. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan baik untuk menambah nilai struktural ataupun memperbaiki nilai fungsionalnya yang meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan (preventive), pelaburan (resurfacing), pelapisan tambah (overlay), dan rekonstruksi perkerasan (rehabilitation). 3) Rehabilitasi jalan, merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Dengan rehabilitasi, maka penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai rencana yang diperkirakan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan pada segmen tertentu yang mengakibatkan penurunan yang tidak wajar pada kemampuan pelayanan jalan pada bagian-bagian tertentu.

commit to user



2.2.8

Peningkatan jalan Peningkatan jalan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kondisi jalan yang

kemampuannya tidak mantap atau kritis, sampai suatu kondisi pelayanan yang mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat meningkatkan kemampuan strukturalnya sesuai dengan umur rencana jalan tersebut. Program peningkatan jalan meliputi kegiatan peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas. 1) Peningkatan

struktur,

merupakan

kegiatan

penanganan

untuk

dapat

meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. 2) Peningkatan kapasitas,

merupakan penanganan jalan

dengan pelebaran

perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur. 2.2.9

Konstruksi jalan baru Konstruksi jalan baru merupakan penanganan jalan dari kondisi belum tersedia

badan jalan sampai kondisi jalan dapat berfungsi. Tabel 2.1. Program penanganan jalan (Anonim, 2006a) Program Penanganan Jalan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan Berkala Rehabilitasi Peningkatan Struktur

Peningkatan Jalan

Peningkatan Kapasitas

Konstruksi Jalan Baru

Konstruksi Jalan Baru

Masing-masing program berkaitan erat dengan kondisi jalan. Hubungan kondisi jalan dengan program penanganan jalan dapat dilihat dalam Tabel 2.2 Bina Marga mengkategorikan 4 (empat) jenis kerusakan jalan, yaitu: 1) Baik yaitu apabila jalan aspal hampir seluruhnya bebas dari kerusakan, hanya membutuhkan pemeliharaan rutin. 2) Sedang yaitu apabila jalan aspal dengan kerusakan dan melemahnya ketahanan struktur, membutuhkan pemeliharaan berkala, tanpa harus menghancurkan struktur dasar yang ada.

commit to user



3) Rusak Ringan yaitu apabila jalan aspal dengan kerusakan struktur yang membutuhkan peningkatan jalan, yang artinya penghancuran dari bagian-bagian yang rusak. 4) Rusak Berat yaitu apabila jalan aspal dengan kerusakan struktural yang serius, sehingga perlu pembangunan jalan baru dan pekerjaan drainase. Tabel 2.2. Kondisi Jalan dan Kegiatan Penanganan Jalan (Anonim, 2005b) IRI (m/km)

Kondisi Jalan Baik

RCI

Penanganan

IRI ≤ 4

RCI ≥ 7,60

Sedang

4 ≤ IRI ≤ 8

7,60 ≥ RCI ≥ 5,30

Pemeliharaan Berkala

Rusak Ringan

8 ≤ IRI ≤ 12

5,30≥ RCI ≥ 3,53

Peningkatan Jalan

> 12

< 3,53

Rusak Berat

Pemeliharaan Rutin

Rehabilitasi

Secara praktis dalam menentukan tebal pelapisan ulang (overlay) dari perkerasan jalan yang ada untuk program pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas tergantung pada besarnya lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan jenis konstruksi perkerasan lama. Dalam

Tata

Cara

Penyusunan

Program

Pemeliharaan

Jalan

Kota

No.018/T/BNKT/1990 dan Petunjuk Teknik Survei dan Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten No. 013/T/Bt/1995 diberikan tabel kelas rencana lalu lintas sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3. Kelas Rencana Lalu Lintas (Anonim, 1990; 1995a)

III

KELAS LALU LINTAS 0

III

1

20 – 50

III

2

50 – 200

III

3

200 – 500

III

4

500 – 2.000

II

5

2.000 – 5.000

II

6

5.000 – 20.000

I

7

20.000 – 50.000

KLASIFIKASI JALAN

LHR < 20

I 8 > 50.000 Catatan mengenai klasifikasi jalan yang diusulkan: - Kelas III : digunakan untuk klasifikasi jalan kabupaten/kota - Kelas II : digunakan untuk klasifikasi jalan provinsi - Kelas I : digunakan untuk klasifikasi jalan nasional

commit to user



2.3

Standar Pelayanan Minimal Jalan Peraturan perundang-undangan yang mengatur SPM bidang jalan untuk

kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM Jalan. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 3) Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, dan Pekerjaan Umum. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan SPM. 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pencapaian Rencana Pencapaian SPM. Sebagai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah sebagai kewenangannya. Dalam hal ini pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan (Anonim, 2004a). Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa urusan wajib sebagaimana dimaksud meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepermudaan dan olah raga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan (Anonim, 2007c).

commit to user



Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa: “urusan wajib sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang diperoleh setiap warga secara minimal. Penyusunan SPM mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan wajib mencakup pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM. SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Anonim, 2005a). SPM bidang jalan telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 112 yang meliputi SPM jaringan jalan dan SPM ruas jalan. Pada Pasal 112 ayat (1) – ayat (3) dinyatakan bahwa pelayanan jalan umum ditentukan dengan kriteria yang dituangkan dalam SPM yang terdiri dari standar pelayanan jaringan jalan dan SPM ruas jalan. SPM jaringan jalan meliputi aksesibilitas, mobilitas dan keselamatan. SPM ruas jalan meliputi kondisi jalan dan kecepatan. Tahun 2001 pernah diterbitkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. Dalam Kepmen tersebut dijelaskan sejumlah indikator SPM tentang jaringan dan ruas jalan yang meliputi aspek aksesibilitas (km/km2), aspek mobilitas (km/1000 penduduk), aspek keselamatan (kecelakaan/km/tahun), kondisi jalan (IRI atau RCI), dan kondisi pelayanan (kecepatan, km/jam). Namun dalam catatan yang diberikan dalam Kepmen tersebut disebutkan bahwa nilai kualitas SPM yang diberikan berdasarkan analisis terhadap kajian pada berbagai provinsi. Metode kajian belum sepenuhnya

commit to user



mengikuti kaidah penetapan SPM dan belum diperoleh nilai dasar (base line) kualitas SPM sebagai dasar penilai kinerja. Indikator capaian SPM secara kualitas dan kuantitas ditunjukkan pada Tabel 2.4. 2.3.1

Standar Pelayanan Minimal Jaringan Jalan

2.3.1.1 Aspek aksesibilitas Untuk menentukan tingkat aksesibilitas jaringan jalan dilakukan dengan membandingkan kualitas indeks aksessibilitas yang dipersyaratkan dengan indeks aksessibilitas jaringan jalan eksisting yang diperoleh dari perbandingan data panjang jalan

dan

luas

(km/km2).

wilayah

Persamaaan

indeks

aksesibilitas

ditunjukkanadalamaPersamaan (2.1). ……………………….(2.1) 2.3.1.2 Aspek mobilitas Tingkat mobilitas jaringan jalan ditentukan dengan membandingkan kualitas indeks mobilitas yang dipersyaratkan dengan indeks mobilitas jaringan jalan eksisting. Indeks mobilitas jaringan jalan yang disyaratkan dihitung berdasarkan data PDRB per kapita (juta rupiah/kapita/tahun), sedangkan indeks mobilitas jaringan jalan eksisting diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah panjang jalan per 1000 jumlah penduduk (km/1000 jumlah penduduk). Persamaan indeks mobilitas ditunjukkan dalam Persamaaan (2.2). ..(2.2) 2.3.1.3 Aspek keselamatan Pemenuhan SPM pada jaringan jalan kaitannya dengan tingkat kecelakaan dilakukan dengan membandingkan kualitas indeks kecelakaan yang dipersyaratkan dengan indeks kecelakaan jaringan jalan eksisting. Indeks kecelakaan jaringan jalan yang disyaratkan ditentukan berdasarkan data kepadatan penduduk (jiwa/km²), sedangkan

indeks

membandingkan

kecelakaan jumlah

jaringan

kecelakaan

jalan dengan

commit to user

eksisitng jumlah

dihitung panjang

dengan jalan



(kecelakaan/km/tahun).

Persamaan

indeks

kecelakaan

ditunjukkan

dalam

Persamaaan (2.3). .……….......(2.3) 2.3.2

Standar Pelayanan Minimal Ruas Jalan

2.3.2.1 Aspek kondisi jalan Kondisi jalan merupakan nilai kerataan permukaan jalan dan dinyatakan (International Roughness Index) atau RCI (Road Condition Index). IRI adalah kerataan permukaan jalan yang dinyatakan dengan jumlah perubahan vertikal permukaan jalan untuk setiap satuan panjang jalan (m/km). Korelasi antara IRI dengan kondisi perkerasan berdasarkan pengamatan visual seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.4. Korelasi antara RCI dengan kondisi perkerasan berdasarkan pengamatan visual seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.5. Sedangkan korelasi IRI dengan RCI ditunjukkan pada Tabel 2.6. Data kondisi masing-masing ruas jalan berdasarkan nilai dengan IRI/RCI dibandingkan dengan kualitas standar pelayanan yang disyaratkan berdasarkan lebar minimum jalan dan volume lalu lintas (LHR). Tabel 2.4 Nilai IRI Berdasarkan Pengamatan Visual untuk Jalan Beraspal (Anonim, 2005b) IRI (m/km)

Sealed Road

a. Dapat dilalui kendaraan dengan nyaman pada kecepatan > 120 km/jam. b. Ayunan/goyangan hampir tidak terasa pada kecepatan 80 km/jam, 1,5 – 2,5

perkiraan roughnessnya adalah 1,3 – 1,8. c. Tidak ditemui amblas (depression), lubang (potholes), ataupun keriting (corrugation), amblas <2 mm per 3 m. d. Tipikal jalan beraspal kualitas tinggi perkiraan roughnessnya adalah 1,4 – 2,3. e. Surface treatment berkualitas tinggi perkiraan roughnessnya adalah 2,0 – 2,5.

a. Dapat dilalui kendaraan dengan nyaman pada kecepatan 100 km/jam 4,5 – 5,5

120 km/jam. b. Ayunan/goyangan mulai terasa pada kecepatan 80 km/jam. c. Pada perkerasan yang rusak sekali-kali ditemui amblas (depression), tambalan (patching), lubang (potholes) yaitu lubang 0,5 cm – 15 cm per 3 m atau 1 cm – 2 cm per 5 m dengan frekuensi 1 – 2 lubang per 50 m. Berlanjut

commit to user



Tabel 2.4 Nilai IRI Berdasarkan Pengamatan Visual Untuk Jalan Beraspal (Anonim, 2005b) (Lanjutan) IRI (m/km)

Sealed Road

4,5 – 5,5

d. Banyak terdapat lubang dangkal dan pada surface treatment banyak ditemui ravelling. e. Pada perkerasan yang tidak rusak banyak ditemui keriting (corrugation) atau gelombang yang lebar.

a. Dapat dilalui kendaraan dengan nyaman pada kecepatan 70 km/jam - 90 km/jam. b. Ayunan/goyangan sangat terasa. c. Biasanya diikuti oleh kerusakan pada perkerasan, seringkali ditemui amblas (depression) yang sedang dan tidak rata, tambalan (patching) yaitu 1,5 cm – 2 cm per 3 m atau 2 cm – 4 cm per 5 m dengan frekuensi 3 – 5 buah per 50 m, atau sekali-kali ditemukan lubang (potholes) yaitu lubang dengan frekuensi 1 – 3 lubang per 50 m. d. Pada perkerasan yang tidak rusak banyak ditemui gelombang atau keriting (corrugation) yang dalam.

6,0 – 8,0

a. Dapat dilalui kendaraan dengan nyaman pada kecepatan 50 km/jam - 60 km/jam. b. Ayunan/goyangan tajam seringkali dirasakan. c. Disertai kerusakan yang parah: seringkali ditemui amblas (depression) yang dalam dan tidak rata, tambalan (patching) yaitu 2 cm – 4 cm per 3 m atau 4 cm – 8 cm per 5 m dengan frekuensi 3 – 5 buah per 50 m, atau seringkali ditemukan lubang (potholes) yaitu lubang dengan frekuensi 4 – 6 lubang per 50 m.

9,0 – 10,0

11,0 – 13,0

a. Kecepatan kendaraan perlu dikurangi sampai dibawah 50 km/jam. b. Banyak ditemui amblas (depression), lubang (potholes),

dan disintegration yang parah yaitu dengan kedalaman 4 – 8 cm dengan frekuensi <8 – 16 buah per 50 m.

a. Dapat dilalui kendaraan dengan nyaman pada kecepatan 20 km/jam – 30 km/jam. 15,0 – 20,0

b. Seringkali ditemui amblas (depression) melintang yang dalam, dan/atau lubang (potholes) yaitu 4 cm – 8 cm per 1 – 5 m dengan frekuensi 16 – 25 lubang per 50 m yang disertai disintegration yang parah. c. Tidak mungkin dapat menghindari semua amblas kecuali paling parah.

Tabel 2.5 Penentuan nilai RCI Berdasarkan Pengamatan Visual untuk Jalan Beraspal (Anonim, 2007d) Jenis Permukaan Jalan tanah dengan drainase jelek dan semua tipe permukaan yang tidak diperhatikan sama sekali

Kondisi ditinjau secara visual Tidak bisa dilalui

RCI 0–2

Berlanjut

commit to user



Tabel 2.5 Penentuan nilai RCI Berdasarkan Pengamatan Visual untuk Jalan Beraspal (Anonim, 2007d) (Lanjutan) Jenis Permukaan

Kondisi ditinjau secara visual

RCI

Semua tipe perkerasan yang tidak diperhatikan sejak lama (4 – 5 tahun atau lebih)

Rusak berat, banyak lubang pada seluruh daerah perkerasan

2–3

Pemeliharaan berkala (PM) lama, Latasbum lama, batu kerikil

Rusak bergelombang, banyak lubang

3 – 4`

Pemeliharaan berkala (PM) setelah pemakaian 2 tahun, Latasbum lama

Agak rusak, kadang-kadang ada lubang, permukaan tidak rata

4–5

Pemeliharaan berkala (PM) baru, Lasbutag setelah pemakaian 2 tahun

Cukup, tidak ada atau sedikit sekali lubang, permukaan jalan agak tidak rata

5–6

Lapis tipis lama dari hotmix, Latasbum baru, Lasbutag baru

Baik

6–7

Hotmix setelah 2 tahun, hotmix tipis di atas pemeliharaan berkala (PM)

Sangat baik, umumnya rata

7–8

Hotmix baru (Lataston, Laston), peningkatan menggunakan lebih dari 1 lapis

Sangat rata dan teratur

8 - 10

Tabel 2.6 Hubungan antara IRI dengan RCI (Anonim, 2005b) RCI

IRI

Kondisi Visual dari Permukaan Perkerasan

Jenis Tipikal Permukaan

8 – 10

0–3

Sangat mulus dan teratur

Campuran panas yang baru digelar

7–8

3–4

Sangat baik, umumnya mulus Campuran panas setelah beberapa tahun layanan

6–7

4–6

Baik

5–6

6–8

Cukup, sangat sedikit atau Lapen yang baru, NACAS yang tidak ada lubang, tetapi baru, Lasbutag setelah 2 tahun permukaan tidak teratur layanan

4–5

8 – 10

Jelek, sesekali berlubang, Lapen setelah 2 tahun layanan, permukaan tidak teratur NACAS yang lama

3–4

10 – 12

Lapis tipis yang lama dari campuran panas, NACAS yang baru, Lasbutag yang baru

Pecah, bergelombang, Lapen yang lama, NACAS yang banyak lubang lama, jalan kerikil yang kurang terpelihara Berlanjut

commit to user



Tabel 2.6 Hubungan antara IRI dengan RCI (Anonim, 2005b) (Lanjutan) RCI

IRI

2–3

12 – 16

0–2

> 16

Kondisi Visual dari Permukaan Perkerasan

Jenis Tipikal Permukaan

Sangat pecah-pecah, banyak Semua jenis perkerasan tanpa lubang, dan total bidang layanan untuk waktu yang lama perkerasan hancur Tidak dapat dilalui kecuali Semua jenis perkerasan dianggap 4WD diabaikan

2.3.2.2 Aspek pelayanan jalan Berdasarkan data kecepatan tempuh masing-masing ruas jalan yang ditinjau dalam km/jam, dibandingkan dengan kualitas standar pelayanan yang disyaratkan sesuai dengan tingkat pelayanannya berdasarkan peran dan fungsi jalan. 2.3.3

Pedoman SPM Jalan Wilayah Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.

534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum tentang pedoman SPM jalan wilayah yang mencakup kuantitas SPM yaitu berupa cakupan dan tingkat pelayanannya serta kualitas SPM yang berupa indeks SPM dari tiap-tiap aspeknya dalam Tabel 2.7 berikut:

commit to user

24

Tabel 2.7 Pedoman SPM Jalan Wilayah (Anonim, 2001) SPM No

Bidang Pelayanan

Indikator

Kuantitas Cakupan

Tingkat Pelayanan

Keterangan Kualitas

A

Jaringan Jalan

1

Aspek Aksesibilitas

Tersedianya jaringan jalan yang mudah diakses oleh masyarakat

Seluruh jaringan

Kepadatan penduduk (jiwa/km2) a. Sangat tinggi > 5.000 b. 1.000 < Tinggi ≤ 5.000 c. 500 < Sedang ≤ 1.000 d. 100 < Rendah ≤ 500 e. Sangat rendah ≤ 100

Indeks Aksesibilitas a. > 5,00 b. > 1,50 c. > 0,50 d. > 0,15 e. > 0,05

Indeks aksesibilitas = panjang jalan/luas wilayah (km/km2)

2

Aspek Mobilitas

Tersedianya jaringan jalan yang dapat menampung mobilitas masyarakat

Seluruh jaringan

PDRB per kapita (Juta Rp/Kapita/tahun) a. Sangat tinggi > 10 b. 5 < Tinggi ≤ 10 c. 2 < Sedang ≤ 5 d. 1 < Rendah ≤ 2 e. Sangat rendah ≤ 1

Indeks Mobilitas a. > 5,00 b. > 2,00 c. > 1,00 d. > 0,50 e. > 0,20

Indeks mobilitas = panjang jalan/1000 penduduk (km/1000 penduduk)

3

Aspek Keselamatan

Tersedianya jaringan jalan yang dapat melayani pemakai jalan dengan aman

Seluruh jaringan

Kepadatan penduduk (jiwa/km2) Sangat tinggi > 5.000 a. 1.000 < Tinggi ≤ 5.000

Indeks Kecelakaan (Zero Accident)

Indeks Kecelakaan = kecelakaan/

b. 500 < Sedang ≤ 1.000 c. 100 < Rendah ≤ 500 d. Sangat rendah ≤ 100

km/tahun

26

Berlanjut

25

Tabel 2.7 Pedoman SPM Jalan Wilayah (Anonim, 2001) (Lanjutan) SPM No

Bidang Pelayanan

Kuantitas

Indikator Cakupan

B

Ruas Jalan

4

Kondisi Jalan

5

Kondisi Pelayanan

Tersedianya ruas jalan yang dapat memberikan kenyamanan pemakai jalan Tersedianya ruas jalan yang dapat memberikan kelancaran pemakai jalan

Kualitas

Tingkat Pelayanan

Lebar minimum jalan a. 2 x 7 m b. 7 m c. 6 m

Volume lalu lintas (LHR) a. LHR > 20.000 b. 8.000 < LHR ≤ 20.000 c. 3.000 < LHR ≤ 8.000

Kondisi IRI/RCI a. IRI < 6,0; RCI > 6,5 b. IRI < 6,0; RCI > 6,5 c. IRI < 8,0; RCI > 5,5

d. 4,5 m

d. LHR ≤ 3.000

d. IRI < 8,0; RCI > 5,5

Seluruh ruas jalan a. Arteri primer b. Kolektor primer c. Lokal primer d. Arteri sekunder e. Kolektor sekunder

Pengguna Jalan a. Lalin reg jarak jauh b. Lalin reg jarak sedang c. Lalin reg jarak dekat d. Lalin kota jarak jauh e. Lalin kota jarak sedang

Kecepatan tempuh min a. > 25 km/jam b. > 20 km/jam c. > 20 km/jam d. > 25 km/jam e. > 20 km/jam

f.

f.

f.

Lokal sekunder

Lalin kota jarak dekat

Keterangan

> 20 km/jam

27



2.4

Sistim Informasi Geografis SIG adalah sistem informasi yang berbasis data spasial geografis yang

digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis (Prahasta, 2001). 2.4.1

Subsistem dalam SIG Keutamaan SIG dengan menggunakan sistem digital atau komputer antara lain:

(1)

memperkecil

kesalahan

manusia;

(2)

kemampuan

memanggil;

(3)

menggabungkan tumpangsusun; dan (4) memperbaharui data dengan memperhatikan perubahan lingkungan, data statistik dan area yang nampak. SIG memiliki perbedaan mendasar dari sistem informasi yang lainnya, yaitu kemampuannya untuk mengintegrasikan setiap data yang berkaitan secara spasial dan data atributnya (tabel). Sub-sistem yang mendukung SIG ada sebanyak 3 buah, yaitu geodatabase, geoprocessing, dan geovisualization yang masing-masing mempumyai fungsi yang berbeda.

Gambar 2.1

Tiga Sub-sistem Penyusun SIG (Prahasta, 2001).

1) Geodatabase Geodatabase adalah sistem manajemen database yang berisi kumpulan data–data spasial yang merepresentasikan informasi geografis, dari model data SIG yang

commit to user



umum seperti raster, topologi, jaringan dan lainnya. Ada beberapa model data yang merupakan representasi dari keadaan muka bumi. Sub-sistem ini dijalankan dalam ArcCatalog. Model representasi permukaan bumi dalam SIG ada dua macam yaitu model data vektor dan raster. 2) Geoprocessing Geoprocessing adalah sekumpulan tool pengubah informasi yang dapat menghasilkan informasi geografis baru dari kumpulan data yang sudah ada. Subsistem ini dijalankan dalam software ArcMap yang dilengkapi dengan ArcToolBox. 3) Geovisualization Geovisualization adalah kemampuan dari SIG untuk memperlihatkan data–data spasial beserta hubungan antar data spasial tersebut yang merupakan representasi dari permukaan bumi dalam berbagai bentuk digital seperti peta interaktif, tabel dan grafik, peta dinamis dan skema jaringan. Sub-sistem ini dijalankan dalam software ArcMap. Sistem komputer untuk SIG terdiri dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan prosedur untuk penyusunan pemasukkan data, pengolahan, analisis, pemodelan (modelling) dan penayangan data geospatial. Sumber-sumber data geospatial adalah peta digital, foto udara, citra satelit, tabel statistik dan dokumen lain yang berhubungan. Data geospatial dibedakan menjadi data grafis (atau disebut juga data geometris) dan data atribut (data tematik), ditunjukkan pada Gambar 2.2. Data grafis mempunyai tiga elemen : titik (node), garis (arc) dan luasan (poligon) dalam bentuk vektor ataupun raster yang mewakili geometri topologi, ukuran, bentuk, posisi dan arah.

commit to user



Gambar 2.2. Konsep Data Geospatial (Prahasta, 2001). Komponen struktur data terdiri dari dua unsur, yaitu; (1) struktur data spasial (grafis), dan; (2) struktur data non spasial (tabuler/atribut). Data spasial adalah data grafis yang berkaitan dengan lokasi, posisi dan area pada koordinat tertentu. Sedangkan data atribut merupakan data yang menguraikan karakteristik obyek-obyek geografis dari spasialnya. Data ini dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif misalnya status jalan, peranan jalan dan sebagainya. Sedangkan data kuantitatif berupa angka satuan atau besaran, jumlah, tingkat atau interval. Data atribut tersebut disajikan menurut konsep model data relasional. 2.4.2

Pengetian Peta Digital Beberapa hal penting lainnya mengenai peta dalam SIG antara lain:

1) Referensi Geografis Referensi geografis merupakan syarat mutlak bagi data spasial di dalam SIG agar bisa digambarkan dengan

tepat. Eddy Prahasta (2001) menyebutkan bahwa

referensi geografis terdiri dari beberapa hal, antara lain:

commit to user



a) Datum Datum adalah besaran/konstanta yang bertindak sebagai referensi atau dasar untuk hitungan besaran-besaran lainnya. Ada beberapa jenis datum antara lain datum lokal, datum regional dan datum global. Untuk datum global, saat ini yang digunakan adalah datum WGS 1984. b) Sistem Proyeksi Sistem proyeksi adalah konversi matematika yang digunakan untuk membuat lengkungan bumi menjadi bisa digambarkan pada bidang datar. Setiap proyeksi peta akan membuat distorsi pada jarak, luasan, bentuk dan arah. Untuk itulah konversi matematika ini diperlukan agar jarak, luasan, bentuk dan arah pada dunia nyata sama dengan jarak, luasan, bentuk dan arah pada peta setelah konversi. Salah satu system proyeksi yang terkenal dan sering digunakan saat ini adalah UTM (Universal Transverse Mecator). Sistem ini membagi permukaan bumi dibagi menjadi 60 bagian yang disebut zona UTM. Setiap zona dibatasi oleh meridian selebar 6 dan memiliki meridian tengah sendiri. Wilayah Indonesia terbagi dalam 9 zona UTM, mulai dari zona 46 hingga 54. c) Sistem Koordinat Sistem koordinat yang umum digunakan antara lain sistem koordinat geografis. Sistem ini menggunakan koordinat bujur dan lintang dengan ekuator dan meridian utama sebagai bidang referensi untuk menentukan lokasinya di atas permukaan bumi. Sistem koordinat lain yang sering digunakan adalah sistem koordinat kartesian yang juga digunakan dalam sistem proyeksi UTM. Setiap zona UTM memiliki sistem koordinat tersendiri dengan titik nol sejati pada perpotongan antara meridian sentralnya dengan ekuator. Untuk menghindari nilai negatif, meridian tengah diberi nilai awal absis (x) 500.000 meter. Untuk menghindari nilai negatif pada zona yang terletak di bagian selatan ekuator (LS), ekuator diberi nilai awal ordinat (y) 10.000.000 meter, sedangkan untuk zona yang terletak di bagian utara ekuator (LU) tetap memiliki nilai awal ordinat (y) 0 meter.

commit to user



2) Skala Skala adalah perbandingan antara ukuran di atas peta dengan ukuran sebenarnya di bumi. Skala disebut besar jika memiliki bilangan pembagi yang kecil dan sebaliknya. Semakin besar skala, maka ketelitian peta semakin baik. 2.4.3

Aplikasi SIG Dalam Bidang Jalan Untuk mendukung Perencanaan dan Pengelolaan Jalan, SIG berperan dalam

hal (1) Penanganan Data (Data Handling), (2) Penayangan, (3) Pemutakhiran Data, (4) Perbandingan antar Set Data dan (5) Permodelan (Modelling). Dalam bidang Jalan peran utama SIG adalah sebagai alat bantu (tools) dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan. Informasi yang dihasilkan oleh SIG merupakan input dalam proses perencanaan dan pengelolaan. Dalam berbagai model perencanaan dan pengambilan keputusan umumnya tidak seluruh kondisi atau keadaan lapangan diperlukan melainkan hanya informasi obyek-obyek tertentu yang dipertimbangkan sebagai faktor dominan dalam menentukan kondisi yang ada. Untuk dapat memperoleh informasi tersebut perlu dilakukan (1) pengumpulan data yang relevan untuk disajikan sebagai informasi, (2) proses pengolahan dan pengelolaan data, serta (3) analisis data dan penyajian informasi. Aplikasi SIG pada bidang transportasi antara lain: 1) Inventarisasi jaringan jalan 2) Analisis kesesuaian/studi kelayakan 3) Penentuan rute-rute alternatif 4) Analisis jalan rawan kecelakaan 5) Alternatif rute tersingkat 6) Manajemen pemeliharaan. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu antara lain: a) meningkatkan kinerja pengelolaan pemeliharaan jalan b) memperkuat pengendalian biaya dan kontrak c) mempermudah pengelolaan informasi

commit to user



2.4.4

Operasi Arc.Toolbox Pada Arc.Gis sub-sistem untuk menjalankan manipulasi dan analisis

dijalankan dalam Arc.Toolbox pada Arc.Map. Ada lebih dari seratus operasi yang dapat dijalankan ArcToolbox. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan antara lain: 1) General – Merge (pada Data Management Tools) Merge Peta digunakan untuk menggabung peta (dua lembar peta) menjadi satu lembar peta.

Sumber: Help toolbox Arcmap GIS

Gambar 2.3

Ilustrasi Analisis Merge

2) Generalization – Dissolve (pada Data Management Tools) Dissolve peta digunakan untuk menyeleksi poligon-poligon tertentu dan menggabungnya kedalam satu poligon.


Gambar 2.4

Ilustrasi Analisis Dissolve

commit to user



3) Overlay – Intersect (pada Analyst Tools) Intersect peta digunakan untuk memotong peta tertentu dengan peta lain yang merupakan irisan wilayah dari peta yang pertama.


Gambar 2. 5

Ilustrasi Analisis Intersect

4) Overlay – Erase (pada Analyst Tools) Erase peta digunakan untuk memotong atau melubangi bagian peta dengan peta lain yang berpotongan.


Gambar 2.6

Ilustrasi Analisis Erase

commit to user



5) Proximity – Buffer (pada Analyst Tools) Buffer peta digunakan untuk memperbesar poligon feature dengan radius tertentu.


Gambar 2.7

Ilustrasi Analisis Buffer

6) Editing Peta Editing peta dilakukan untuk mempersiapkan peta dasar yang ada agar bisa digunakan dalam proses penyeleksian, proses perhitungan, updating data dan untuk membuat layer-layer tematik turunan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja UPTD Plumbon, Kabupaten Cirebon.

Penelitian dilakukan hanya pada jaringan jalan kabupaten yang ada di UPTD tersebut dengan pertimbangan ketersediaan data sekunder yang ada.

Gambar 3.1 Peta Perbatasan UPTD Bina Marga Kabupaten Cirebon (Anonim,2010e) Pada UPTD Plumbon ini terdapat 60 ruas jalan kabupaten dengan 10 ruas jalan strategis dan 50 ruas jalan lintas umum.

commit to user

36


digilib.uns.ac.id

37

3.2

Metode Penelitian Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah

penelitian survey dengan strategi deskriptif kuantitatif, dimana penelitian lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Pemilihan metode pengolahan data dengan menggunakan SIG karena memiliki kemampuan yang dapat menjawab kebutuhan sistem informasi yang efisien dan mampu mengelola data dengan struktur yang kompleks dan berbasis geografis (keruangan) serta mampu menyimpan, menganalisis, menyajikan data baik data spatial maupun data attribute (table), mampu menjawab pertanyaan spasial (berapa jarak, dimana rute terpendek, dimana posisi obyek/jalan tertentu, dan lain-lain) dan pertanyaan non spasial (berapa panjang, berapa lebar, dan lain-lain) sehingga mampu memberikan data yang lebih informatif dibandingkan dengan sistem informasi berbasis komputer lainnya dan akhirnya dapat membantu proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Parameter yang digunakan untuk menentukan pemenuhan SPM

jalan

kabupaten berupa 5 (lima) aspek SPM Jalan yaitu dari SPM jaringan jalan yang terdiri dari aspek aksesibilitas, aspek mobilitas, aspek keselamatan, dan dari SPM ruas jalan yang terdiri dari aspek kondisi jalan dan aspek pelayanan jalan. Aspek kondisi jalan itu sendiri terdiri atas 2 (dua) parameter SPM yaitu kondisi jalan dan lebar jalan, maka parameter yang nanti akan dibahas dalam penelitian ini menjadi 6 (enam) parameter. Kelima parameter tersebut menghasilkan analisis data parameter SPM jalan kabupaten untuk menentukan pemenuhan SPM jalan kabupaten yang akan disajikan dalam format SIG berupa data spatial maupun data attribute (tabel). Pada akhir pekerjaan didapatkan hasil pekerjaan dalam format digital (soft copy) dan cetakan (hard copy) yang meliputi laporan, cetakan peta dasar, peta jalan, dan tabel attribute.

3.3

Tahapan Penelitian Tahapan kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, survey dan

investigasi lapangan, analisis data dengan pembuatan SIG.

commit to user


digilib.uns.ac.id

38 3.3.1 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa pengumpulan data sekunder dan data primer. 3.3.1.1 Data Sekunder Klasifikasi data sekunder dari instansi berwenang seperti pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Rekapitulasi sumber data dan jenis data sekunder berdasarkan referensi No.

Jenis Data

Sumber Data

Kegunaan Data

1. Data Inventarisasi Jalan (Anonim, 2008a; 2009a; 2010a): a. Lebar Jalan

Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon

Analisis tentang pemenuhan SPM jaringan jalan aspek aksesibilitas dan mobilitas

b. Peran dan fungsi jalan


Identifikasi kuantitas tingkat pelayanan untuk lebar minimum jalan sesuai LHR

c. Panjang Jalan


Identifikasi kuantitas tingkat pelayanan untuk kecepatan tempuh minimal sesuai dengan peran dan fungsi jalan

a. Data Kondisi Jalan dan fotofoto survai


Analisis terhadap pemenuhan SPM ruas jalan aspek kondisi jalan

b. Data LHR


Analisis terhadap pemenuhan SPM ruas jalan aspek kondisi jalan

c. Data Kecepatan


Analisis terhadap pemenuhan SPM ruas jalan aspek pelayanan jalan

Kantor Polisi Resor Kabupaten Cirebon

Analisis terhadap pemenuhan SPM jaringan jalan aspek kecelakaan

4. Data Luas Wilayah Bappeda (Anonim,2007a; 2008b; 2009d) Kabupaten Cirebon

Analisis terhadap pemenuhan SPM jaringan jalan aspek aksesibilitas dan mobilitas

2. Data Kondisi Jalan (ibid, 2008a; 2009a; 2010a):

3. Data Jumlah Kecelakaan (Anonim, 2010b)

Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

39 Tabel 3.1 Rekapitulasi sumber data dan jenis data sekunder berdasarkan referensi (Lanjutan) No.

Jenis Data

Sumber Data

Kegunaan Data

5. Data Sosio Ekonomi (Anonim, 2007a;2008b;2009b): a. Data jumlah dan penyebaran penduduk

Bappeda Kabupaten Cirebon

Identifikasi kuantitas tingkat pelayanan kepadatan penduduk (jiwa/km²)

b. PDRB

Bappeda Kabupaten Cirebon

Identifikasi kuantitas tingkat pelayanan PDRB (Juta Rp/kapita/tahun)

6. Peta, terdiri dari: a. Peta Google Earth Kabupaten Google Earth Cirebon

Pengecekan up date peta dan proses digitasi pada image Google Earth

b. Peta tematik jaringan jalan Bappeda Kabupaten Cirebon (Anonim, Kabupaten Cirebon 2009d)

Peta pembanding dalam proses digitasi SIG

c. Peta Jaringan Jalan kabupaten Dinas Bina Marga dan Batas UPTD Bina Marga Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon (Anonim, 2010b)

Peta pembanding untuk menentukan letak tiap-tiap ruas jalan di UPTD Plumbon dalam proses digitasi SIG

d. Peta Digitasi Kabupaten Cirebon (Anonim, 1999)

Peta dasar sebagai database peta SIG

Bappeda Kabupaten Cirebon (dari Bakosurtanal)

Badan Pertanahan e. Peta Batas Kecamatan Nasional Kabupaten (40 Kecamatan) dan Batas Kabupaten Cirebon (Anonim, Cirebon 2010e)

Peta pembanding batas kecamatan dan batas kabupaten dalam membantu proses digitasi di GIS

3.3.1.2 Data Primer Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara melaksanakan survai langsung di lapangan yang bertujuan sebagai kontrol dalam perhitungan data sekunder. Data primer yang diperoleh yaitu foto-foto survai kondisi eksisting geometrik jalan kabupaten yang meliputi peninjauan ulang dari data sekunder atau pengamatan visual langsung kondisi kerataan permukaan dan data lainnya pada UPTD Plumbon Kabupaten Cirebon.

commit to user


digilib.uns.ac.id

40 3.3.2

Teknik Pengolahan Data

3.3.2.1 Teknik Pengolahan Data berdasarkan SPM Jalan Berdasarkan hasil data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis terhadap pemenuhan SPM jaringan dan ruas jalan kabupaten di wilayah UPTD Plumbon. 1. Analisis SPM Jaringan Jalan a. Aspek aksesibilitas Untuk menentukan tingkat aksessibilitas jaringan jalan dilakukan dengan membandingkan kualitas indeks aksessibilitas yang dipersyaratkan dengan indeks aksessibilitas jaringan jalan eksisting yang diperoleh dari perbandingan data panjang jalan dan luas wilayah (km/km2). Perhitungan aspek aksesibilitas menggunakan Persamaan (2.1). Apabila indeks aksesibilitas jaringan jalan yang ada lebih besar dari yang disyaratkan maka jaringan jalan tersebut dinyatakan memenuhi SPM. Jika sebaliknya maka jaringan jalan tersebut dinyatakan tidak memenuhi SPM. b. Aspek mobilitas Tingkat mobilitas jaringan jalan ditentukan dengan membandingkan kualitas indeks mobilitas yang dipersyaratkan dengan indeks mobilitas jaringan jalan eksisting. Indeks mobilitas jaringan jalan yang disyaratkan dihitung berdasarkan data PDRB per kapita (juta rupiah/kapita/tahun), sedangkan indeks mobilitas jaringan jalan eksisting diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah panjang jalan per 1000 jumlah penduduk (km/1000 jumlah penduduk). Perhitungan aspek mobilitas menggunakan Persamaan (2.2). Apabila indeks mobilitas jaringan jalan yang ada lebih besar dari yang disyaratkan maka jaringan jalan tersebut dinyatakan memenuhi SPM. Jika sebaliknya maka jaringan jalan tersebut dinyatakan tidak memenuhi SPM. c. Aspek keselamatan Pemenuhan SPM pada jaringan jalan kaitannya dengan tingkat kecelakaan dilakukan

dengan

membandingkan

kualitas

indeks

kecelakaan

yang

dipersyaratkan dengan indeks kecelakaan jaringan jalan eksisting. Indeks kecelakaan jaringan jalan yang disyaratkan ditentukan berdasarkan data

commit to user


digilib.uns.ac.id

41 kepadatan penduduk (jiwa/km²), sedangkan indeks kecelakaan jaringan jalan eksisitng dihitung dengan membandingkan jumlah kecelakaan dengan jumlah panjang

jalan

(kecelakaan/km/tahun).

Perhitungan

aspek

keselamatan

menggunakan Persamaan (2.3). Apabila indeks kecelakaan jaringan jalan yang ada lebih besar dari yang disyaratkan maka jaringan jalan tersebut dinyatakan tidak memenuhi SPM. Jika sebaliknya maka jaringan jalan tersebut dinyatakan memenuhi SPM karena indeks kecelakaan lalu lintas dalam Kepmenkimpraswil No. 534/ KPTS/M/2001 pada Tabel 2.7 adalah zero accident.. 2. Analisis SPM Ruas Jalan a. Aspek kondisi jalan Berdasarkan data kondisi masing-masing ruas jalan yang ditinjau dari nilai IRI/RCI dibandingkan dengan kualitas standar pelayanan yang disyaratkan berdasarkan berdasarkan lebar minimum jalan dan volume lalu lintas (LHR) Apabila indeks kualitas kondisi jalan yang ada lebih besar dari yang disyaratkan maka ruas jalan tersebut dinyatakan memenuhi SPM. Jika sebaliknya maka ruas jalan tersebut dinyatakan tidak memenuhi SPM. b. Aspek pelayanan jalan Berdasarkan data kecepatan tempuh masing-masing ruas jalan yang ditinjau dalam km/jam, dibandingkan dengan kualitas standar pelayanan yang disyaratkan sesuai dengan tingkat pelayanannya berdasarkan peran dan fungsi jalan. Apabila indeks kualitas kondisi jalan yang ada lebih besar dari yang disyaratkan maka ruas jalan tersebut dinyatakan memenuhi SPM. Jika sebaliknya maka ruas jalan tersebut dinyatakan tidak memenuhi SPM. 3.3.2.2 Teknik Pengolahan Data berdasarkan Penyusunan SIG Peta dasar yang digunakan adalah peta digital yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survai dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) skala 1 : 25.000 dan peta tematik jaringan jalan di Kabupaten Cirebon. Software yang digunakan adalah Arc.Gis 9.2 milik Laboratorium Komputer Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user


digilib.uns.ac.id

42 Proses penyusunan SIG terdiri dari : 1) Mengolah peta dasar Bakosurtanal yang didapat dari Bappeda Kabupaten Cirebon yang masih dalam format Map Info dikonversikan ke format Shape File. 2) Membuat layer Shapefile baru pada Arc.Map, untuk Kabupaten Cirebon memiliki UTM: WGS 1984 UTM Zone 49S.prj. 3) Mengecek updating peta. 4) Pengolahan peta dan attribute-nya pada Arc. Gis 5) Membuat topology untuk mengecek konektifitas. 6) Editing peta dengan menggunakan toolbar editing seperti append, dissolve, merge dan split tool/add vertec. 7) Membuat data tabel jalan pada attribute tabel masing-masing layer SIG. 8) Membuat layer-layer baru berdasarkan parameter SPM. 9) Membuat analisa data berdasarkan SPM Jalan Kabupaten Cirebon. 10) Membuat fungsi analisis spasial yaitu klasifikasi dan simbologi tampilan peta Arc. Map dengan 6 (enam) kelas yang berbeda pada masing-masing parameter/layer. 11) Membuat peringkat parameter dan nilai pemenuhan SPM dari masing-masing parameter pada attribut tabel. 12) Membuat penjumlahan penilaian pemenuhan SPM dari semua parameter pada attribut tabel untuk kemudian dilakukan klasifikasi analisis pemenuhan SPM dari aspek jaringan jalan dan aspek ruas jalan berdasarkan hasil total nilai penjumlahan pemenuhan SPM tersebut. 13) Membuat klasifikasi pemenuhan SPM. 14) Database SIG Jalan Kabupaten Cirebon direncanakan, dirancang, dan dibuat menggunakan format shapefile dalam bentuk layer-layer. 15) Pada akhir pekerjaan didapatkan hasil pekerjaan dalam format digital (soft copy) dan cetakan (hard copy) yang meliputi laporan, cetakan peta dasar, peta jalan, dan tabel attribute.

commit to user


digilib.uns.ac.id

43

3.4

Bagan Alir Penelitian Gambar Mulai

Data Sekunder : 1. Data inventarisasi jalan 2. Data kondisi jalan & foto-foto survai 3. LHR dan kecepatan waktu tempuh minimum kendaraan 4. Data jumlah kecelakaan. 5. Data luas wilayah. 5. Data jumlah dan penyebaran penduduk PDRB per kapita. 6 . Data pertumbuhan jumlah penduduk. 7. Data pertumbuhan lalu lintas. 8. Peta Jaringan Jalan Kabupaten 9. Peta Batas UPTD 10. Peta batas kecamatan 11. Peta Digitasi Bakosurtanal

Data Primer : 1. Foto-foto survai kondisi geometrik dan pengamatan visual langsung kondisi kerataan permukaan ruas jalan kabupaten wilayah UPTD Plumbon

Pengolahan peta dan penyusunan basis data jalan kabupaten menggunakan SIG Analisa Data Parameter SPM jalan kabupaten menggunakan SIG SPM jaringan jalan: 1. Aspek Aksesibilitas 2. Aspek Mobilitas 3. Aspek Keselamatan SPM ruas jalan: 1. Aspek Kondisi Jalan a. Aspek Kondisi Jalan b. Aspek Lebar Jalan 2. Aspek Pelayanan Jalan

Analisa Pemenuhan SPM jalan kabupaten: 1. Penjumlahan nilai pemenuhan SPM 2. Pengelompokan nilai hasil penjumlahan/total nilai pemenuhan SPM A

commit to user

Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian


digilib.uns.ac.id

44 A

Klasifikasi analisis pemenuhan SPM dari aspek jaringan jalan dan aspek ruas jalan berdasarkan hasil total nilai pemenuhan SPM

Pemenuhan SPM Jalan Kabupaten

Penyajian SIG dalam peta dan attribut tabel

Selesai Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian (Lanjutan)

commit to user


digilib.uns.ac.id

45

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Data

4.1.1

Pemerintahan Kabupaten Cirebon pada tahun 2005 mengalami pemekaran wilayah dari 31

kecamatan menjadi 37 kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan. Pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber, yang berada di sebelah selatan Kota Cirebon (Anonim, 2010c). Pengaruh pembangunan dan modernisasi yang terjadi telah berdampak pada pergeseran wilayah administratif, dari 37 kecamatan yang ada tersebut, kini (mulai tahun 2007) telah menjadi 40 kecamatan yaitu dengan adanya penambahan Kecamatan Greged (pemekaran dari Kec. Beber sebelah timur), Kecamatan Suranenggala (pemekaran dari Kec. Kapetakan sebelah selatan), Kecamatan Jamblang (pemekaran dari Kec. Klangenan sebelah timur). Pemekaran wilayah administratif ini terjadi sampai ke tingkat desa/kelurahan dengan beberapa kecamatan mengalami perubahan muatan desanya (Anonim, 2008b). Berdasarkan tipologi desa, dari 40 kecamatan tersebut dibagi lagi atas 412 desa dan 12 kelurahan dengan mayoritas merupakan desa persawahan (179 desa), desa perdagangan dan jasa (188 desa), desa nelayan (15 desa), desa perkebunan (4 desa), dan desa industri (32 desa) (Anonim, 2006b). 4.1.2

Kependudukan

4.1.2.1 Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon adalah salah satu di antara kabupaten–kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang mempunyai jumlah penduduk cukup besar. Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2008 adalah sebanyak 2.144.558 jiwa dan dengan

commit to user

45


digilib.uns.ac.id

46 luas wilayah administratif 990,36 km² maka rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Cirebon adalah sebesar 2.165 jiwa (Anonim, 2009b). Jumlah penduduk Dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat. Dalam kurun waktu tujuh tahun 2002-2008 rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,015% per tahun. Data penduduk untuk tahun 2009-2010 diestimasi berdasarkan prosentase laju pertumbuhan rata-rata tersebut. Data estimasi jumlah penduduk tahun 2009 adalah sebanyak 2.177.311 jiwa sedangkan tahun 2010 sebanyak 2.210.564 jiwa. Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon selama 9 tahun terakhir dari tahun 2002-2010. Kepadatan penduduk diperoleh melalui pembagian jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon (Anonim, 2007a; 2008b; 2009d)

Tahun

Jumlah Penduduk (jiwa)

Luas Wilayah (km²)

Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)

2002

1,958,446

990.36

1,978

2003

1,976,947

990.36

1,996

2004

2,009,520

990.36

2,029

2005

2,029,953

990.36

2,050

2006

2,090,805

990.36

2,111

2007

2,107,945

990.36

2,128

2008

2,144,558

990.36

2,165

2009

2,177,311

990.36

2,199

2010

2,210,564

990.36

2,232

commit to user


digilib.uns.ac.id

47

Gambar 4.1

Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2010

4.1.2.2 Wilayah Kerja UPTD Bina Marga Plumbon Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang

“Pembentukan Organisasi Dinas Daerah” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2008 tentang “Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga”, (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 54 Seri D.12); Wilayah kerja Dinas Bina Marga terdiri atas 4 UPT Wilayah Kerja, yaitu: Arjawinangun, Plumbon, Sindanglaut dan Ciledug (Anonim, 2008c). Pembagian wilayah UPT Wilayah Kerja ini, secara hirarkis merupakan kepanjangan manajemen pelaksanaan, kiranya wilayah Kabupaten Cirebon yang cukup luas akan terbagi habis melalui mekanisme pendelegasian kewenangan(ibid, 2008c).. Data jumlah penduduk yang akan dijadikan acuan dalam analisis SPM ini akan mengacu pada jumlah penduduk dari beberapa kecamatan yang terdapat dalam wilayah kerja dari UPTD Plumbon, hal ini dimaksudkan agar analisis SPM yang di dapat lebih akurat. Data jumlah penduduk di UPTD Plumbon dimulai dari tahun 2007-2010 sesuai adanya pemekaran wilayah administratif pada tahun 2007. Persebaran penduduk di Kabupaten Cirebon tidak merata, terjadi pemusatan penduduk di UPTD Plumbon khususnya di Kecamatan Weru, Kedawung, Plered,

commit to user


digilib.uns.ac.id

48 Tengah Tani dan Plumbon, hal ini disebabkan karena wilayah tersebut merupakan daerah pusat industri dan kerajinan rumah tangga. Kepadatan penduduk kabupaten 2.156 jiwa per km², kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Weru yaitu 6.755 jiwa per km² diikuti oleh Kecamatan Kedawung 5.731 jiwa per km², Kecamatan Plered 4.430 jiwa per km². Berdasarkan kepadatan penduduk, Kecamatan Weru merupakan kecamatan terpadat yaitu 6.755 jiwa per km² (Anonim, 2009b). Tabel 4.2 memperlihatkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di wilayah kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon di UPTD Plumbon selama tahun 2007-2009 yang terdiri atas 15 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi yaitu dengan contoh yang tersaji pada Tabel 4.2 pada tahun 2008 kepadatan penduduk di UPTD Plumbon mencapai lebih dari 3599,50 jiwa/km² dibandingkan kepadatan penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Cirebon yang hanya 2165 jiwa/km² yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah UPTD Plumbon merupakan wilayah yang cukup padat bila dibandingkan dengan wilayah kerja UPTD lainnya di Kabupaten Cirebon. Data penduduk untuk tahun 2009-2010 diestimasi berdasarkan prosentase laju pertumbuhan rata-rata 1.015% per tahun. Data estimasi jumlah penduduk di UPTD Plumbon untuk tahun 2009 adalah sebanyak 888.208 jiwa sedangkan tahun 2010 sebanyak 901.531 jiwa.

commit to user

Dukupuntang

Palimanan

Plumbon

Depok

Weru

Plered

Tengahtani

Kedawung

5

6

7

8

9

10

11

Sumber

3

4

Talun

2

1

Beber

2

No

1

Nama Kecamatan

commit to user 56.413

38,656

52.764

59.613

58.809

72.649

60.082

60.383

86.447

60.398

39.567

3

2007

58.888

41.264

52.657

62.353

59.177

74.919

59.473

60.877

81.398

62.219

40.558

4

2008

59.771

41.883

53.447

63.288

60.065

76.043

60.365

61.790

82.619

63.152

41.166

5

2009

Jumlah Penduduk (Jiwa)

60.668

42.511

54.249

64.238

60.966

77.183

61.271

62.717

83.858

64.100

41.784

6

2010

9.58

8.97

11.34

9.19

15.55

18.19

17.18

36.40

25.65

21.21

23.25

7

Luas Wilayah (Km²)

5888.62

4309.48

4652.91

6486.72

3781.93

3993.90

3497.21

1658.87

3370.25

2847.62

1701.81

8

2007

6146.97

4600.22

4643.47

6784.87

3805.59

4118.69

3461.76

1672.45

3173.41

2933.47

1744.43

9

2008

6239.18

4669.23

4713.13

6886.65

3862.68

4180.47

3513.68

1697.53

3221.01

2977.48

1770.60

10

2009

Berlanjut

6332.77

4739.26

4783.82

6989.95

3920.62

4243.18

3566.39

1722.99

3269.33

3022.14

1797.16

11

2010

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk UPTD Plumbon (Anonim, 2007a; 2008b; 2009d)

49

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 49

858.978

Jumlah

52.917 38.521

Klangenan

14

45.084

76.675

3

2007

Jamblang

Suranenggala

13

15

Gunungjati

1

12

2

No

875.082

40.663

56.498

51.932

72.206

4

2008

888.208

41.273

57.345

52.711

73289

5

2009


901.531

41.892

58.206

53.502

74.388

6

2010

277.42

17.76

20.57

22.03

20.55

7

Luas Wilayah (Km²)

3508.26

2168.98

2572.53

1961.88

3731.14

8

2007

3599.50

2289.58

2746.62

2357.33

3513.67

9

2008

3653.50

2323.93

2787.82

2392.69

3566.38

10

2009

3708.30

2358.79

2829.64

2428.58

3619.87

11

2010


Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk UPTD Plumbon (Anonim, 2007a; 2008b; 2009d) (Lanjutan)

Nama Kecamatan

Tabel 4.2

50

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

50

commit to user


digilib.uns.ac.id

51

Gambar 4.2 4.1.3

Kepadatan Penduduk UPTD Plumbon Tahun 2007-2010

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu daerah selama satu periode tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu daerah dalam satu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka pendapatan perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB tahun 2005 sebesar 9.760.060,84 juta rupiah, tahun 2004 sebesar 7.828.405,40 juta rupiah, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 24,68%. Kenaikan ini relatif sangat tinggi dibanding kenaikan periode sebelumnya (2003-2004), yaitu sebesar 10,33%. PDRB perkapita tahun 2004 sebesar 3.895.659 rupiah meningkat menjadi 4.808.023 rupiah pada tahun 2005 atau mengalami kenaikan sebesar 23,42% dari tahun commit to user


digilib.uns.ac.id

52 sebelumnya, dengan rata-rata kenaikan pertahun sebesar 14,13%. Namun kenaikan ini belum mencerminkan adanya kenaikan daya beli masyarakat (Anonim, 2009b). Fungsi PDRB atas dasar harga berlaku adalah untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan fungsi PDRB atas dasar harga konstan adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Data PDRB yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Cirebon mulai tercatat dari tahun 2002 – 2010. Data PDRB untuk tahun 2010 diestimasi berdasarkan persentase pertumbuhan rata-rata per tahun, PDRB rata-rata atas dasar harga berlaku sebesar 1,15% per tahun, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan 1,05% per tahun. PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan di Kabupaten Cirebon selama sembilan tahun terakhir dari tahun 2002–2010 ditunjukkan pada Tabel 4.3. Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha Kabupaten Cirebon (Anonim, 2007a; 2008b; 2009d) Tahun

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)

2002

6,659,901.92

5,442,423.26

2003

7,075,991.31

5,662,484.80

2004

7,828,405.40

5,976,519.17

2005

9,760,060.84

6,278,806.22

2006

11,289,660.24

6,599,685.80

2007

12,927,156.00

7,026,563.00

2008

15,564,718.00

7,371,621.00

2009

17,115,973.00

7,746,385.00

2010

19,612,512.09

8,147,211.05

commit to user


digilib.uns.ac.id

53

Gambar 4.3 4.1.4

PDRB Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2010

Kecelakaan Lalu Lintas Pertumbuhan jumlah dan jenis kendaraan merupakan konsekuensi logis dari

pertumbuhan penduduk dan perkembangan taraf kehidupan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin bertambahnya arus pergerakan barang dan manusia dalam membebani jaringan jalan yang ada. Ketika lalu lintas yang semakin padat tidak diikuti dengan peningkatan kondisi dan kapasitas jalan, konflik antar pengguna jalan akan semakin bertambah. Kondisi tersebut akan memicu kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin meningkat, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan seperti tingkat kedisiplinan yang rendah oleh pengguna jalan. Tabel 4.4 menunjukkan data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Cirebon yang terjadi pada tahun 2005–2009 berdasarkan jumlah kejadian dan kerugian yang ditimbulkannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

54 Tabel 4.4 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon (Anonim, 2010b) Korban Kerugian Materi (Rp)

No.

Tahun

1

2

1

2005

76

101

29

69

197,700,000.00

2

2006

70

93

21

58

352,730,000.00

3

2007

132

128

22

76

231,320,000.00

4

2008

137

147

31

72

263,450,000.00

5

2009

235

106

9

228

445,650,000.00

6

2010

345

57

18

524

546,420,000.00

JUMLAH

995

632

130

1027

2,037,270,000.00

Gambar 4.4

Jumlah Laka

Meninggal Dunia

Luka Berat

Luka Ringan

3

4

5

6

7

Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten CirebonTahun 2005-2010

Tabel 4.5 menunjukkan data kecelakaan lalu lintas di wilayah kerja UPTD Plumbon yang terdiri atas 11 Polsek yang terjadi pada tahun 2010 berdasarkan jumlah kejadian dan kerugian yang ditimbulkannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

55 Tabel 4.5 Data Kecelakaan (Anonim, 2010b) No.

Sektor

1

2

Lalu

Lintas

Jumlah Laka Meninggal Dunia 3

di

UPTD

Korban Luka Berat

4

5

Plumbon

Tahun

2010

Luka Ringan

Kerugian Materi (Rp)

6

7

1

Beber

3

0

0

4

1,300,000.00

2

Klangenan

9

1

0

12

6,330,000.00

3

Talun

5

0

0

11

16,500,000.00

4

Sumber

9

2

0

11

5,800,000.00

5

Plered

3

0

0

4

3,200,000.00

6

Kedawung

5

0

0

5

4,800,000.00

7

Depok

9

1

0

10

5,300,000.00

8

Weru

5

0

0

6

1,700,000.00

9

Gunung Jati

17

0

0

34

11,800,000.00

10

Palimanan

6

1

0

12

6,400,000.00

11

Dukupuntang

1

0

0

1

300,000.00

72

5

0

110

63,430,000.00

Jumlah

Gambar 4.5

Kecelakaan Lalu Lintas di UPTD Plumbon Tahun 2010 commit to user


digilib.uns.ac.id

56 Tabel 4.5 menunjukkan bahwa di setiap Kantor Polisi Sektor di UPTD Plumbon terdapat kecelakaan lalu lintas baik yang menimbulkan korban meninggal dunia, luka ringan maupun luka berat. 4.1.5

Jaringan Jalan Dari keseluruhan ruas jalan yang ada di UPTD Plumbon terdapat 60 ruas jalan

kabupaten menurut statusnya berdasarkan Surat Keputusan Jalan Kabupaten Cirebon No. 602/kep.343-BM/2007. Dari ke 60 ruas jalan kabupaten tersebut terdapat 10 ruas jalan Jaringan Jalan Strategis dan 50 ruas jalan Layanan Umum. Total panjang jaringan jalan kabupaten yang ada sebesar 187,86 km dengan lebar bervariasi antara 3.00 m sampai 12.00 m. Secara keseluruhan jenis permukaan jalan menggunakan Aspal Concrete (AC). Pada tahun 2009 terjadi penambahan panjang ruas jalan di UPTD Plumbon dibandingkan tahun 2008 sepanjang 1,2 km. Tabel 4.4 menunjukkan kondisi jalan kabupaten di UPTD Plumbon tahun 2008í2010. Terjadi peningkatan kondisi jalan pada kondisi baik di tahun 2010, serta pengurangan kondisi jalan pada kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat. Dalam Tabel 4.4 terlihat kondisi jalan yang menunjukkan peningkatan dari kondisi rusak dan rusak berat menjadi sedang dan baik. Tabel 4.6 Kondisi Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon tahun 2008 – 2010 (Anonim, 2008a; 2009a; 2010a) Tahun

Panjang Jalan (km)

Kondisi Jalan (km) Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

2008

186.66

53.66

71.15

56.15

5.60

2009

187.86

54.96

70.65

57.65

4.60

2010

187.86

104.99

53.664

19.32

4.61

commit to user


digilib.uns.ac.id

57

Gambar 4.6

Kondisi Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Tahun 2008-2010

Berdasarkan data sekunder dan hasil peninjauan lapangan, banyak ruas jalan pendukung yang masih berstatus jalan poros desa. Jalan Poros Desa pada Kabupaten Cirebon tersebut menghubungkan pusat-pusat produksi pangan, pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan lain-lain berjumlah 190 ruas jalan poros desa sepanjang 439,01 km. Tabel 4.7 memperlihatkan data jaringan jalan kabupaten di UPTD Plumbon menurut kondisi jalan berdasarkan hasil survai bulan Maret 2010. Foto kondisi jalan setiap ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon terlampir pada Lampiran B.

commit to user

17

19

20

22

23

37

53

54

56

61

67

71

72

73

74

75

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

commit to user Kertawinangun

Kertawinangun

Sarwadadi

Pangkalan

Lemahtamba

Kenanga

Cikeduk

Mandirancan

Sumber

Marikangen

Tegalsari

Tukmudal

Megu

Kramat

4

Nama Ujung Ruas

Kasugengan

Bode

Bode

Lurah

Cisaat

Komp. Ibukota Sumber

Jl. Wiratama

Jl. Pembangunan

Cideng

Pecilon

Kecomberan

Clangcang

Tegalsari

Plumbon

Jamblang

Sindangjawa

Kalitanjung

3

2

14

Nama Pangkal Ruas

No Ruas

1

1

No Urut

LU

LU

LU

JJS

LU

JJS

LU

LU

LU

LU

LU

LU

JJS

JJS

JJS

LU

JJS

5

Klasifikasi

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007, 2010

2007

2006

-

-

2006-2007

2006,2007,2010

2007

2007

-

2007

6

Rehabilitasi/ Pemeliharaan (Tahun Terakhir)

3.00

3.50

3.50

3.50-4.50

3.00-4.50

7.00-12.00

4.00

3.00

4.50

4.00

3.00

4.00

4.50-6.00

6.00

4.00-4.50

4.00

7.00-11.00

7

Lebar (M)

2.00

1.70

4.80

4.60

4.40

4.30

0.70

1.20

0.80

1.80

5.00

4.20

12.20

6.40

680

3.30

4.50

5

Panjang Ruas (km)

Dimensi Jalan

Tabel 4.7 Jaringan jalan kabupaten menurut kondisi di UPTD Plumbon tahun 2010 (Anonim, 2010a)

1.50

0.68

1.20

2.76

4.40

4.30

-

0.60

0.48

1.08

3.00

1.68

5.40

2.80

4.04

1.98

2.70

6

B

0.50

0.68

2.80

1.84

-

-

-

0.60

0.32

0.72

2.00

1.68

2.20

2.70

2.76

1.32

1.80

7

S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.28

-

-

-

-

-

1.36

9

RB

Berlanjut

-

0.34

0.80

-

-

-

0.42

-

-

-

-

0.84

3.24

0.90

8

R

Kondisi s/d Maret 2010 (km)

58


3

2

76

79

83

86

87

92

93

94

95

96

101

102

105

106

107

110

118

1

18

19

20

21

commit to user

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Pasawahan

Kubang

Sendang

Ciwangi

Matangaji

Kr. Sari

Bakung

Kubang

Warukawung

Halimpu

Wanakaya

Plumbon

Kedawung

Kertawinangun

Plumbon

Bobos

4

Nama Ujung Ruas

Kepuh

Ciwangi

Cangkring

Pangkalan

Warung Asem

Kalikoa

Marikangen

Cikalahang

Komp. Wisata Cikalahang

Mandala

Sendang

Gesik

Beber

Sidawangi

Watubelah

Jamblang

Sarwadadi

Nama Pangkal Ruas

No Ruas

No Urut

LU

LU

LU

LU

JJS

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

5

Klasifikasi

2007

-

2007

2007

2007

2007,2008,2010

2007

2007,2009

2007

-

-

2007

2007

2007

2007

2007,2008,2009,2010

-

6


3.50

3.00

3.50

3.50

4.00-4.50

3.00

3.50

3.00

3.00-4.50

3.00

4.00

4.00

3.00

3.00

4.00

3.00-4.50

3.00

7

Lebar (M)

1.50

5.50

4.30

5.60

5.70

2.90

2.10

0.60

2.30

1.00

4.40

7.20

2.00

2.80

1.20

6.40

1.90

5

Panjang Ruas (km)

Dimensi Jalan

0.90

0.60

1.72

-

3.42

2.00

1.26

0.60

2.30

0.60

1.76

4.32

0.60

2.80

0.50

2.56

1.14

6

B

0.60

1.30

1.72

4.00

-

-

0.84

-

-

0.40

1.76

2.88

0.80

-

0.10

2.56

0.76

7

S

-

-

-

-

-

-

0.80

-

-

-

0.90

-

-

-

-

-

-

0.20

9

RB

Berlanjut

-

2.80

0.86

1.60

-

-

-

-

-

-

0.88

-

0.40

-

0.60

1.28

8

R


Tabel 4.7 Jaringan jalan kabupaten menurut kondisi di UPTD Plumbon tahun 2010 (Anonim, 2010a) (Lanjutan)

59


3

2

119

124

125

127

129

131

133

134

136

140

141

142

143

144

145

146

147

1

35

36

37

38

commit to user

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Trusmi

Sarabahu

Danawinangun

Kr. Wangi

Kalibaru

Pangkalan

Kejuden

Kasugengan

Waruroyom

Lurah

Warukawung

4

Nama Ujung Ruas

Dawuan

Ciperna

Getasan

Kalitengah

Karangmulya

Wanakaya

Warungasem

Waruroyom

Trusmi

Marikangen

Jl. Tembus Ibukota Sumber

Panembahan

Weru

Sitiwinangun

Keduanan

Batembat

Kedungsana

Kebarepan

Jamblang

Lurah

Tukmudal

Kenanga

Nama Pangkal Ruas

No Ruas

No Urut

LU

LU

LU

LU

LU

JJS

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

JJS

LU

5

Klasifikasi

R2005,P2007

2006-2007

2007

-

2006

-

-

R2005,2008

-

-

P2007

-

2007

2007

2007

2007

2007

6


3.00

5.00

3.50

3.00

3.50

12.00

4.00

3.00-8.00

3.50

3.00

3.00

3.50

3.00

4.00

4.00

3.50-6.00

3.50

7

Lebar (M)

4.50

3.50

3.30

1.90

2.00

1.00

1.50

3.80

1.10

3.00

1.20

2.70

2.60

0.80

2.30

4.40

4.10

5

Panjang Ruas (km)

Dimensi Jalan

0.90

3.50

1.98

1.90

1.20

1.00

0.90

3.80

0.66

1.20

1.20

-

1.30

0.80

0.69

4.40

2.46

6

B

0.40

-

1.32

-

0.80

-

0.40

-

0.44

1.20

-

0.90

0.78

-

0.92

-

1.64

7

S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.23

9

RB

Berlanjut

0.20

-

-

-

-

-

0.20

-

-

0.60

-

1.80

0.52

-

0.46

8

R



60


149

153

158

159

161

166

178

180

181

52

53

54

55

56

57

58

59

60

commit to user

Keterangan: B: Baik S: Sedang R: Rusak R: Rusak Berat LU: Layanan Umum JJS: Jaringan Jalan Strategis

JL. Tuparev

Kepongpongan

Kebarepan

Purwawinangun

Cempaka

Serang

Pasalakan

Trusmi

Cirebongirang

Kedungsana

Muara

Karangsari

Beberan

Kertasari

Kaliwulu

Megu

4

3

2

1

Setukulon

Nama Ujung Ruas

Nama Pangkal Ruas

No Ruas

No Urut

JJS

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

5

Klasifikasi

-

-

-

-

2007

-

2007

2007,2008

2007,2009

6


12.00

4.00-10.00

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.00

3.00

7

Lebar (M)

1.30 104.99

187.86

0.60

1.76

0.76

0.90

1.80

1.50

1.50

1.30

6

B

-

-

53.66

0.86

0.80

-

0.76

0.60

1.20

1.00

7

S

-

-

-

-

-

19.32

-

0.20

-

0.38

8

R

-

-

-

-

-

-

4.61

-

0.40

0.44

9

RB


2.16

2.00

2.20

1.90

1.50

3.00

2.50

1.50

1.30

5

Panjang Ruas (km)

Dimensi Jalan


61



digilib.uns.ac.id

62 4.1.6

Lalu Lintas Data lalu lintas harian rata-rata pada ruas-ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon

yang diperoleh adalah data LHR pada tahun 2008. Berdasarkan data tersebut dilakukan prediksi untuk LHR tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan lalu lintas 5 % per tahun. Data LHR secara terinci dalam satuan mobil penumpang per hari disajikan pada Tabel 4.8. Pada Tabel 4.8 tersebut terlihat untuk ruas-ruas jalan dengan klasifikasi jalan Layanan Umun (LU) lalu lintas harian rata-ratanya mencapai di bawah 2000 per hari, sedang untuk ruas-ruas jalan dengan klasifikasi Jaringan Jalan Strategis (JJS) lalu lintas harian rata-ratanya mencapai di atas angka 2000 per hari. Tabel 4.8 Lalu Lintas Harian Rata-rata UPTD Plumbon (Anonim, 2008a; 2010a) No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

LHR Tahun 2008

Estimasi LHR Tahun 2010

1

2

3

4

5

6

1

14

Kalitanjung

Sumber

3274

3628

2

17

Sindangjawa

Mandirancan

774

858

3

19

Jamblang

Cikeduk

2617

2899

4

20

Plumbon

Kenanga

2697

2989

5

22

Tegalsari

Lemahtamba

2634

2918

6

23

Clangcang

Pangkalan

712

788

7

37

Kecomberan

Sarwadadi

715

792

8

53

Pecilon

Kertawinangun

1303

1444

9

54

Cideng

Kertawinangun

1616

1791

10

56

Jl. Pembangunan

498

552

11

61

Jl. Wiratama

1764

1955

12

67


2419

2680

13

71

Kramat

Cisaat

780

864

14

72

Megu

Lurah

2148

2380

15

73

Tukmudal

Bode

1722

1908

16

74

Tegalsari

Bode

1755

1945

17

75

Marikangen

Kasugengan

1717

1902 Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

63 Tabel 4.8 Lalu Lintas Harian Rata-rata UPTD Plumbon (Anonim, 2008a; 2010a) (Lanjutan) No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

LHR Tahun 2008


1

2

3

4

5

6

18

76

Sarwadadi

Kubang

412

456

19

79

Jamblang

Bakung

863

956

20

83

Watubelah

Kr. Sari

1240

1374

21

86

Sidawangi

Matangaji

628

696

22

87

Beber

Ciwangi

221

245

23

92

Gesik

Sendang

585

648

24

93

Sendang

Kubang

650

720

25

94

Mandala

Pasawahan

711

788

26

95


386

428

27

96

Bobos

Cikalahang

852

944

28

101

Plumbon

Marikangen

632

700

29

102

Kertawinangun

Kalikoa

576

638

30

105

Kedawung

Warung Asem

2029

2248

31

106

Plumbon

Pangkalan

812

900

32

107

Wanakaya

Cangkring

343

380

33

110

Halimpu

Ciwangi

219

243

34

118

Warukawung

Kepuh

1137

1260

35

119

Kenanga

Warukawung

1257

1393

36

124

Tukmudal

Lurah

1902

2108

37

125

Lurah

Waruroyom

1756

1946

38

127

Jamblang

Kasugengan

1166

1292

39

129

Kebarepan

Kejuden

449

498

40

131

Kedungsana

Pangkalan

325

360

41

133

Batembat

Kalibaru

858

951

42

134

Keduanan

Kr. Wangi

819

908

43

136

Sitiwinangun

Danawinangun

1318

1460

44

140

Weru

Sarabahu

2072

2296 Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

64 Tabel 4.8 Lalu Lintas Harian Rata-rata UPTD Plumbon (Anonim, 2008a; 2010a) (Lanjutan) No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

LHR Tahun 2008


1

2

3

4

5

6

45

141

Panembahan

46

142

47

1300

1440


2659

2946

143

Karangmulya

Marikangen

1206

1336

48

144

Kalitengah

Trusmi

719

796

49

145

Getasan

Waruroyom

314

348

50

146

Ciperna

Warungasem

650

720

51

147

Dawuan

Wanakaya

419

464

52

149

Setukulon

Megu

1449

1605

53

153

Trusmi

Kaliwulu

1289

1428

54

158

Pasalakan

Kertasari

805

892

55

159

Serang

Beberan

478

530

56

161

Cempaka

Karangsari

524

581

57

166

Purwawinangun

Muara

556

616

58

178

Kebarepan

Kedungsana

387

429

59

180

Kepongpongan

Cirebongirang

621

688

60

181

JL. Tuparev

4469

4952

4.1.7

Trusmi

Data Road Condition Index (RCI) Penilaian RCI mengacu pada Tabel 2.2, melalui asumsi atau pendekatan

berdasarkan pengamatan visual dengan membandingkan dari data sekunder yaitu kondisi kerusakan dari ruas-ruas jalan kabupaten yang ada di UPTD Plumbon yang dilakukan untuk menentukan nilai kerataan kondisi jalan yang dinyatakan dalam nilai RCI dengan mengacu pada Tabel 2.5 seperti ditunjukkan pada Tabel 4.9.

commit to user


digilib.uns.ac.id

65 Tabel 4.9 Nilai RCI Jaringan Jalan di UPTD Plumbon No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

Nilai RCI

Keterangan

1

2

3

4

5

6

1

14

Kalitanjung

Sumber

8.0


2

17

Sindangjawa

Mandirancan

9.0


3

19

Jamblang

Cikeduk

8.8


4

20

Plumbon

Kenanga

8.5


5

22

Tegalsari

Lemahtamba

6.9

Baik

6

23

Clangcang

Pangkalan

7.3


7

37

Kecomberan

Sarwadadi

7.1


8

53

Pecilon

Kertawinangun

7.5


9

54

Cideng

Kertawinangun

7.0

Baik

10

56

Jl. Pembangunan

7.0

Baik

11

61

Jl. Wiratama

5.0


12

67


8.5


13

71

Kramat

Cisaat

8.9


14

72

Megu

Lurah

8.0


15

73

Tukmudal

Bode

5.9


16

74

Tegalsari

Bode

5.9


17

75

Marikangen

Kasugengan

6.5

Baik

18

76

Sarwadadi

Kubang

6.5

Baik

19

79

Jamblang

Bakung

5.4


20

83

Watubelah

Kr. Sari

5.4


Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

66 Tabel 4.9 Nilai RCI Jaringan Jalan di UPTD Plumbon (Lanjutan) No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

Nilai RCI

Keterangan

1

2

3

4

5

6

21

86

Sidawangi

Matangaji

7.0


22

87

Beber

Ciwangi

5.4


23

92

Gesik

Sendang

6.9


24

93

Sendang

Kubang

5.9


25

94

Mandala

Pasawahan

8.8


26

95


9.3


27

96

Bobos

Cikalahang

9.9


28

101

Plumbon

Marikangen

8.5


29

102

Kertawinangun

Kalikoa

5.0


30

105

Kedawung

Warung Asem

9.0


31

106

Plumbon

Pangkalan

5.4


32

107

Wanakaya

Cangkring

5.9


33

110

Halimpu

Ciwangi

5.4


34

118

Warukawung

Kepuh

6.2

Baik

35

119

Kenanga

Warukawung

6.2

Baik

36

124

Tukmudal

Lurah

8.5


37

125

Lurah

Waruroyom

5.4


Berlanjut commit to user


digilib.uns.ac.id


No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

Nilai RCI

Keterangan

1

2

3

4

5

6

38

127

Jamblang

Kasugengan

9.3


39

129

Kebarepan

Kejuden

5.9


40

131

Kedungsana

Pangkalan

5.4


41

133

Batembat

Kalibaru

9.7


42

134

Keduanan

Kr. Wangi

8.2


43

136

Sitiwinangun

Danawinangun

5.9


44

140

Weru

Sarabahu

9.2


45

141

Panembahan

Trusmi

5.5


46

142


8.8


47

143

Karangmulya

Marikangen

8.8


48

144

Kalitengah

Trusmi

8.7


49

145

Getasan

Waruroyom

6.5

Baik

50

146

Ciperna

Warungasem

8.8


51

147

Dawuan

Wanakaya

5.9


52

149

Setukulon

Megu

9.9


53

153

Trusmi

Kaliwulu

9.8


54

158

Pasalakan

Kertasari

7.8


55

159

Serang

Beberan

5.4


56

161

Cempaka

Karangsari

5.4


Berlanjut commit to user


digilib.uns.ac.id


No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

Nilai RCI

Keterangan

1

2

3

4

5

6

57

166

Purwawinangun

Muara

5.4


58

178

Kebarepan

Kedungsana

5.5


59

180

Kepongpongan

Cirebongirang

5.4


60

181

JL. Tuparev

8.0


4.1.8

Data Kecepatan Kendaraan Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon untuk klasifikasi

jalan kabupaten terdapat ruas-ruas Jalan-jalan Strategis dan jalan Layanan Umum. Pada ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon, ruas-ruas Jaringan Jalan Strategis mempunyai kecepatan tempuh minimal lebih dari 40 km/jam. Sedangkan untuk jalan Layanan Umum mempunyai kecepatan tempuh minimal lebih dari 20 km/jam. Pada ruas Jalan Layanan Umum di UPTD Plumbon terdapat beberapa ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.7, kecepatan tempuh minimalnya adalah lebih dari 15 km/jam. Data kecepatan kendaraan di UPTD Plumbon diberikan pada Tabel 4.10. Tabel 4.10 Data Kecepatan Kendaraan di UPTD Plumbon (Anonim, 2010a) No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

Klasifikasi

Kisaran Kecepatan (Km/Jam)

1

2

3

4

5

6

1

14

Kalitanjung

Sumber

JJS

> 40

2

17

Sindangjawa

Mandirancan

LU

30 - 45

3

19

Jamblang

Cikeduk

JJS

> 40

4

20

Plumbon

Kenanga

JJS

> 40 Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

69 Tabel 4.10 Data Kecepatan Kendaraan di UPTD Plumbon (Anonim, 2010a) (Lanjutan) No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

Klasifikasi


1

2

3

4

5

6

5

22

Tegalsari

Lemahtamba

JJS

> 40

6

23

Clangcang

Pangkalan

LU

25 - 35

7

37

Kecomberan

Sarwadadi

LU

30 - 45

8

53

Pecilon

Kertawinangun

LU

30 - 45

9

54

Cideng

Kertawinangun

LU

30 - 45

10

56

Jl. Pembangunan

LU

30 - 45

11

61

Jl. Wiratama

LU

15 - 20

12

67


JJS

> 40

13

71

Kramat

Cisaat

LU

30 - 45

14

72

Megu

Lurah

JJS

> 40

15

73

Tukmudal

Bode

LU

25 - 35

16

74

Tegalsari

Bode

LU

25 - 35

17

75

Marikangen

Kasugengan

LU

30 - 45

18

76

Sarwadadi

Kubang

LU

30 - 45

19

79

Jamblang

Bakung

LU

25 - 35

20

83

Watubelah

Kr. Sari

LU

25 - 35

21

86

Sidawangi

Matangaji

LU

25 - 35

22

87

Beber

Ciwangi

LU

25 - 35

23

92

Gesik

Sendang

LU

25 - 35

24

93

Sendang

Kubang

LU

25 - 35

25

94

Mandala

Pasawahan

LU

30 - 45

26

95


LU

30 - 45

27

96

Bobos

Cikalahang

LU

30 - 45

28

101

Plumbon

Marikangen

LU

30 - 45

29

102

Kertawinangun

Kalikoa

LU

15 - 20

30

105

Kedawung

Warung Asem

JJS

> 40

31

106

Plumbon

Pangkalan

LU

20 - 25 Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

70 Tabel 4.10 Data Kecepatan Kendaraan di UPTD Plumbon (Anonim, 2010a) (Lanjutan) No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

Klasifikasi


1

2

3

4

5

6

32

107

Wanakaya

Cangkring

LU

25 - 35

33

110

Halimpu

Ciwangi

LU

25 - 35

35

119

Kenanga

Warukawung

LU

30 - 45

36

124

Tukmudal

Lurah

JJS

> 40

37

125

Lurah

Waruroyom

LU

30 - 45

38

127

Jamblang

Kasugengan

LU

30 - 45

39

129

Kebarepan

Kejuden

LU

30 - 45

40

131

Kedungsana

Pangkalan

LU

> 20

41

133

Batembat

Kalibaru

LU

30 - 45

42

134

Keduanan

Kr. Wangi

LU

30 - 45

43

136

Sitiwinangun

Danawinangun

LU

25 - 35

44

140

Weru

Sarabahu

LU

25 - 35

45

141

Panembahan

Trusmi

LU

25 - 35

46

142


JJS

> 40

47

143

Karangmulya

Marikangen

LU

30 - 45

48

144

Kalitengah

Trusmi

LU

30 - 45

49

145

Getasan

Waruroyom

LU

25 - 35

50

146

Ciperna

Warungasem

LU

30 - 45

51

147

Dawuan

Wanakaya

LU

25 - 35

52

149

Setukulon

Megu

LU

30 - 45

53

153

Trusmi

Kaliwulu

LU

30 - 45

54

158

Pasalakan

Kertasari

LU

25 - 35

55

159

Serang

Beberan

LU

25 - 35

56

161

Cempaka

Karangsari

LU

25 - 35

57

166

Purwawinangun

Muara

LU

25 - 35

58

178

Kebarepan

Kedungsana

LU

25 - 35

59

180

Kepongpongan

Cirebongirang

LU

25 - 35

60

181

JL. Tuparev

JJS

> 40

commit to user


digilib.uns.ac.id

71 Keterangan: LU : Layanan Umum JJS : Jaringan Jalan Strategis 4.1.9

Peta

4.1.9.1 Peta Bakosurtanal Data peta dasar adalah data awal yang digunakan pada penelitian ini sebagai bahan dasar proses SIG. Peta dasar yang digunakan adalah peta digital yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survai dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) skala 1 : 25.000 yang didapatkan dari Bappeda Kabupaten Cirebon. Peta tersebut masih dalam bentuk Map.Info, sehingga untuk pengolahan peta di Arc.Gis, peta tersebut harus diubah terlebih dahulu dari .tab ke .shp. Gambar 4.7, Gambar 4.8 dan Gambar 4.9 berikut merupakan tampilan peta Bakosurtanal. Peta Bakosurtanal berupa peta administrasi batas kecamatan ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 1, peta administrasi batas desa ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 2 dan peta transportasi jalan Kabupaten Cirebon ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 3. Tabel atribut jaringan jalan kabupaten ditunjukkan pada Lampiran C 1.

Gambar 4.7

Layer Administrasi Batas Kecamatan (Anonim, 1999) commit to user


digilib.uns.ac.id

72

Gambar 4.8

Layer Administrasi Batas Desa (ibid, 1999)

Gambar 4. 9

Layer Transportasi (ibid, 1999)

Peta Bakosurtanal yang didapat dari Bappeda Kabupaten Cirebon itu adalah peta di tahun 1999. Seperti yang dijelaskan pada awal Bab IV ini pada tahun 2005 dan tahun 2007 Kabupaten Cirebon mengalami pemekaran wilayah. Khususnya di UPTD Plumbon pada tahun 2007 terjadi pemekaran kecamatan dari 12 kecamatan menjadi 15 kecamatan. Melihat perubahan yang terjadi tersebut maka diperlukan pengecekan peta untuk menyesuaikan dengan keadaan kondisi saat ini di lapangan. Gambar 4.10 commit to user


digilib.uns.ac.id

73 merupakan memperlihatkan jumlah kecamatan di UPTD Plumbon sebelum pemekaran kecamatan.

Jumlah kecamatan di UPTD Plumbon masih berjumlah 12 kecamatan

Gambar 4.10 Batas Kecamatan di UPTD Plumbon Sebelum Pemekaran Kecamatan (ibid, 1999) Adapun yang menjadi permasalahan lain yaitu adanya ketidaksesuaian jaringan transportasi pada peta Bakosurtanal dengan yang ada di lapangan. Gambar 4.11 memperlihatkan contoh ruas jalan yang tidak sesuai yaitu letak ruas jalan TOL Palimanan-Pejagan serta jalan kabupaten lainnya, sehingga diperlukan digitasi ulang untuk ruas-ruas jalan yang tidak sesuai tersebut. Letak ruas Jalan TOL tidak sesuai

Ruas jalan ini bukan ruas jalan kabupaten

Gambar 4.11 Ketidaksesuaian Peta Bakosurtanal dengan yang di lapangan (ibid, 1999) commit to user


digilib.uns.ac.id

74 Mengecek kesesuaian peta dan data dengan kondisi eksisting dan data sekunder teknis jaringan jalan dari Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon, melalui metoda pengecekan di Google Earth (GE). Apabila peta dan data sesuai dengan kondisi eksisting maka tidak perlu dilakukan updating peta, namun apabila tidak sesuai maka perlu dilakukan updating peta yaitu dengan digitasi ulang batas administrasi kecamatan dan ruas-ruas jalan kabupaten yang tidak sesuai ataupun yang belum terdata di peta. 4.1.9.2 Peta Tematik a. Jaringan Jalan Kabupaten Cirebon Data peta jaringan jalan yang bersumber dari Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon digunakan sebagai peta pendukung untuk proses editing dan digitasi batas kabupaten, digitasi batas kecamatan, digitasi jalan kabupaten. Peta tersebut menampilkan peta jaringan jalan kabupaten, batas administrasi kabupaten dan batas UPTD dalam format AutoCad yang masih manual. Gambar 4.12 memperlihatkan peta jaringan jalan kabupaten yang terbagi dalam empat UPTD Bina Marga di Kabupaten Cirebon. Peta jaringan jalan dari Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 4.

Gambar 4.12 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Cirebon (Anonim, 2010e) commit to user


digilib.uns.ac.id

75 b. Peta Jaringan Transportasi Kabupaten Cirebon Gambar 4.13 merupakan peta jaringan transportasi kabupaten yang didapatkan dari Bappeda Kabupaten Cirebon. Peta ini juga merupakan peta pendukung untuk proses digitasi. Peta jaringan transportasi Kabupaten Cirebon ini ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 5.

Gambar 4.13 Peta Jaringan Transportasi Kabupaten Cirebon (Anonim, 2009c) c. Peta Batas Administrasi Kabupaten Cirebon Gambar 4.14 merupakan peta administrasi kabupaten dimana terdapat peta seluruh kecamatan dalam Kabupaten Cirebon. Gambar batas kecamatan pada sebelah kanan peta administrasi ini merupakan salah satu contoh dari batas kecamatan yang ada di UPTD Plumbon. Peta ini bersumber dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon. Peta ini juga merupakan peta pendukung untuk proses digitasi. Peta batas administrasi kabupaten dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon ini ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 6.

commit to user


digilib.uns.ac.id

76

Gambar 4.14 Peta Batas Administrasi Kabupaten Cirebon (Anonim, 2010d) Namun dari semua data peta tematik yang ada tersebut kesemuanya tidak dapat dijadikan acuan sebagai image untuk proses overlay peta, hanya sebagai peta pendukung/pembanding saja untuk proses digitasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan format, sehingga gambar-gambar tersebut tidak sesuai. Akibat adanya ketidaksesuaian pada peta Bakosurtanal dan keterbatasan peta tematik sebagai peta overlay, maka GE pun dipilih sebagai image overlay dalam proses digitasi. Proses digitasi peta Bakosurtanal di GE melalui on line internet terlebih dahulu yang sebelumnya dilakukan transfer dari .shp ke dalam bentuk GE yaitu .kmz melalui Global Mapper ataupun langsung dari Arc. Gis, melalui tool “Export to KML/KMZ”. Peta tematik hanya dijadikan acuan pembanding dalam menentukan batas wilayah administrasi ataupun penentuan ruas jalan kabupaten.

4.2

Tahapan Metode Sistem Informasi Geografi

4.2.1

Bagan Alir SIG Berikut tahapan keseluruhan proses pengolahan peta dan attributnya dalam

penelitian ini dengan metode SIG:

commit to user

PENGOLAHAN PETA

Alternatif 1 Export Data Peta: (export to .kml/.kmz) langsung dari Arc.Map

commit to user Gambar 4. 15 Bagan Alir SIG

A

Pembuatan Shapefile Baru

Pengolahan Peta dan Attributnya pada Arc.Gis

Digitasi jalan kabupaten dan batas wilayah di Google Earth

Transfer Peta (.kmz ke .shp)

Program Global Mapper

Transfer Peta (.shp ke .kmz)

Pengecekan Up date Peta Program Google Earth (On line Internet)

Alternatif 2 Export Data Peta:

Peta Shapefile (Arc.Gis)

Transfer Peta (Map.Info ke Arc.Map)

Peta Bakosurtanal (dalam bantuk Map.Info)

77 perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 77

PENGOLAHAN PETA

Layer Transportasi

commit to user C Gambar 4. 15 Bagan Alir SIG (Lanjutan)

B

Peta Jln_Lokal_Kab

Editing Peta: Append, Split Tool dan Merge

Pengecekan konektifitas dengan Topology

Editing Peta Append, Split Tool dan Merge

Layer Administrasi

Pembuatan Layer

A


PENGISIAN ATTRIBUTE TABLE

LAYER PARAMETER

Menghitung Mobilitas Eksisting

E

D

Menghitung PDRB Perkapita

Layer Mobilitas

Menghitung Aksesibilitas Eksisting

Layer Aksesibilitas

Hyperlink Foto pada layer Jln Lokal Kab

Layer Pemenuhan

Layer Parameter

commit to user Menghitung Nilai Pelayanan

Menyeleksi kecepatan minimum

Layer Pelayanan

G F Gambar 4. 15 Bagan Alir SIG (Lanjutan)

Menghitung Kecelakaan (Jiwa)

Layer Keselamatan

Analisa Data pada Layer Parameter SPM

Pengisian Attribute Table pada masing-masing Layer

C

B

H

Menghitung Nilai Lebar Jalan

Menyeleksi tiap lebar jalan minimal

Layer Lebar Jalan

I

Menghitung Nilai Kondisi Jalan

Layer Kondisi Jalan

Nilai pemenuhan SPM x Memenuhi Syarat: Kondisi Jalan :6 Lebar jalan :5 Pelayanan :4 Keselamatan 3 Mobilitas :2 Aksesibilitas :1 x Tidak Memenuhi Syarat: 0


LAYER PARAMETER

E

Memasukkan Nilai SPM Mobilitas

Mencari Nilai Parameter Mobilitas (Select By Attribute) MS :2 TMS : 0

Membuat Symbology Mobilitas

D

Memasukkan Nilai SPM Aksesibilitas

Mencari Nilai Parameter Aksesibilitas (Select By Attribute) MS :1 TMS : 0

Membuat Symbology Aksesibilitas

commit to user J

Membuat Symbology Pelayanan

Mencari Nilai Parameter Pelayanan (Select By Attribute) MS :4 TMS : 0

Menghitung Nilai SPM Pelayanan

G

Gambar 4. 15 Bagan Alir SIG (Lanjutan)

Membuat Symbology Keselamatan

Mencari Nilai Parameter Keselamatan (Select By Attribute) MS :3 TMS : 0

Memasukkan Nilai SPM Keselamatan

F

Membuat Symbology Lebar Jalan

Mencari Nilai Parameter Lebar Jalan (Select By Attribute) MS :5 TMS : 0

Menghitung Nilai SPM Lebar Jalan

H

Membuat Symbology Kondisi Jalan

Mencari Nilai Parameter Kondisi Jalan (Select By Attribute) MS :6 TMS : 0

Menghitung Nilai SPM Kondisi Jalan

I


LAYER PEMENUHAN SPM

commit to user

Keterangan: MS : Memenuhi Syarat TMS: Tidak Memenuhi Syarat A: Aksesibilitas M: Mobilitas S : Keselamatan K : Kondisi jalan L : Lebar jalan P : Pelayanan jalan

Penentuan pamenuhan SPM ruas jalan berdasarkan total nilai Nilai15 = MS (K/L/P) Nilai11 = Hanya MS (K/L) Nilai10 = Hanya MS (K/P) Nilai 9 = Hanya MS (L/P) Nilai 6 = Hanya MS (K) Nilai 5 = Hanya MS (L) Nilai 4 = Hanya MS (P) Nilai 0 = TMS (K/L/P)

Nilai SPM aspek Ruas Jalan (K/L/P): 15, 10, 4, 0

Gambar 4. 15 Bagan Alir SIG (Lanjutan)

Penyajian SIG dalam peta dan Atribut Tabel

Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten

Penentuan pemenuhan SPM aspek ruas jalan dari pengelompokan hasil nilai

Nilai SPM aspek Jaringan Jalan (A/M/S): 0

Klasifikasi analisis pemenuhan SPM berdasarkan aspek jaringan dan aspek ruas jalan

Pengelompokan nilai hasil penjumlahan nilai pemenuhan SPM

Penjumlahan nilai pemenuhan SPM

J



digilib.uns.ac.id

82 4.2.2

Transfer Peta Digital Peta yang di dapat dari Bappeda Kabupaten Cirebon adalah peta dalam Map

info (tab) bukan dalam Arc. Map (shapefile) sehingga peta tersebut tidak dapat dibuka di Arc. Map, maka diperlukan proses transfer peta terlebih dahulu. Cara transfer peta digital .tab ke .shp adalah sebagai berikut: 1) Menggunakan software Map info 8.5 2) Open Map info 8.5 3) Klik Tools, pilih Universal Translator, klik Universal Translator 4) Muncul jendela Universal Translator 5) Pilih Source, Format pilih MapInfoTAB, pada File(s) pilih source file yang akan ditransfer dan klik File(s) sehingga muncul jendela Select Input MapInfo TAB Files, Klik Open.

Gambar 4.16 Select Input MapInfo TAB Files pada Proses Transfer Peta Digital 6) Pada Destination, Format pilih ESRI Shape, Directory pilih Directory/Folder yang disiapkan untuk menyimpan file hasil analisis.

commit to user


digilib.uns.ac.id

83

Gambar 4.17 Destination pada Proses Transfer Peta Digital 7) Klik OK, proses transfer peta pun selesai maka peta tersebut telah dapat dibuka di Arc. Map.

4.2.3

Pengecekan Kondisi Peta Bakosurtanal

4.2.3.1 Transfer Gambar Peta pada Global Mapper Cara bagaimana transfer dari Shapefile (.shp) ke GE (.kmz) ini yaitu dengan cara sebagai berikut: Shapefile ke Google Earth dalam Global Mapper 1) Menggunakan software Global Mapper 2) Open Global Mapper 3) Klik File, pilih Open Data File dari “Shp Data Cirebon”, Æ pilih “kecamatan”, Æpilih “All_kab Cirebon”, Æilih “Crbn_Batkab_region”, klik Open. 4) Klik File, pilih Open Data File dari “Shp Data Cirebon”, Æ pilih “kecamatan”, Æ pilih “All_kab Cirebon”, Æ pilih “Cirebon_Jalan_Kab_Polyline”, klik Open.

commit to user


digilib.uns.ac.id

84

Gambar 4.18 Open Data File pada Proses Transfer Shapefile ke File Google Earth 5) Klik File, Æ pilih Export data, Æ pilih Export KML/KMZ.

Gambar 4.19 Export Data pada Proses Transfer Shapefile ke File Google Earth 6) Maka muncul jendela KML/KMZ, Æ pilih Draw a Box, muncul jendela Drag Box to Select Export Bounds, Æ drag a box pada gambar “Crbn_Batkab_region” dan jalan “Cirebon_Jalan_Kab_Polyline”, klik OK, Klik OK juga pada jendela KLM/KMZ Export Options Æ muncul jendela Save as, beri nama pada File Name, simpan di folder “edit jln kab”, klik Save.

commit to user


digilib.uns.ac.id

85

Gambar 4.20 KLM/KMZ Export Options pada Proses Transfer Shapefile ke File Google Earth 4.2.3.2 Pengecekan peta pada Google Earth 1) Menggunakan software Google Earth Pro dengan mengaktifkannya terlebih dahulu melalui online internet 2) Open Google Earth Pro 3) Klik File, pilih Open, misal pilih “batas_ kab&jalan_kab”, klik Open

Gambar 4.21 Proses Pengecekan peta pada Google Earth Hasil pengecekan peta yang didapat adalah masih belum up date-nya batas tiaptiap kecamatan, terutama kecamatan yang mengalami pemekaran pada tahun

commit to user


digilib.uns.ac.id

86 2005 dan 2007. Jalan kabupaten pada peta pun masih belum terdapat jalan-jalan baru yang dibangun pada tahun 2007, juga terdapat ketidaksesuaian data atribut pada peta dengan daftar inventarisasi jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Cirebon. Contoh ketidaksesuaian pada letak jalan dari peta Bakosurtanal dengan peta GE.

Seharusnya ada jalan kabupaten

Seharusnya tidak ada jalan

Jalan yang benar

Bukan jalan kabupaten

Gambar 4.22 Proses Pengecekan Jalan Berdasarkan peta Bakosurtanal pada Google Earth

Batas kabupaten yang benar Batas kabupaten yang salah

Gambar 4.23 Proses Pengecekan Batas Kabupaten Peta Bakosurtanal pada Google Earth Berdasarkan ketidaksesuaian peta Bakosurtanal tersebut maka diperlukan digitasi ulang.

commit to user


digilib.uns.ac.id

87 4.2.3.3 Transfer File Google Earth menjadi Shapefile Cara mengubah file Google Earth ke dalam file Shapefile adalah sebagai berikut: 1) Menggunakan software Global Mapper 2) Open Global Mapper 3) Klik File, pilih Open Data File “Jln_Pesalakan_Kertasari” dari “edit jln kab”

Gambar 4.24 Proses Transfer File Google Earth menjadi Shapefile 4) Klik File, pilih Export vector data, pilih Export Shapefile

Gambar 4.25 Export Data pada Proses Transfer File Google Earth menjadi Shapefile 5) Maka muncul jendela Shapefile Export Options, karena yang akan di export adalah data jalan maka pilih Export line, klik OK, muncul jendela save as,

commit to user


digilib.uns.ac.id

88 kemudian simpan dalam file “edit jln kab”, beri nama pada File Name, kemudian klik Save

Gambar 4.26 Shapefile Export Options pada Proses Transfer File Google Earth menjadi Shapefile 4.2.4

Proses Digitasi

Proses digitasi peta pada GE terdapat dua cara yaitu: a. Digitasi di GE dengan menggunakan tools yang ada di program Google Earth Pro melalui on line di internet. Pemilihan alternatif ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat di zoom dalam skala yang sangat kecil, sedangkan kekurangannya yaitu selain harus selalu on line internet juga proses editing antar vertec yang overlay tidak dapat snaping atau melekat pada vertec di bawahnya. Apabila proses ini selasai maka dilanjutkan dengan menyimpannya dalam file. b. Digitasi di Arc. Map yaitu dengan menyimpan foto citra dari GE dalam skala yang sangat jelas (1:2500) per semua bagian dari wilayah peta kita dengan membandingkan sebelumnya batas-batas wilayah dari kabupaten dengan peta pembanding lainnya. Overlay peta GE dengan Peta Bakosurtanal dengan menyesuaikan sesuai koordinat yang ada pada peta GE. Jika proses overlay selesai kemudian rectify peta GE tersebut dan mendigitasi pada peta hasil rectify dengan membuat batas Kabupaten, Kecamatan, UPTD dan ruas-ruas jalan kabupaten yang ada pada UPTD Plumbon.

commit to user


digilib.uns.ac.id

89 Proses digitasi pada penelitian ini memilih menggunakan digitasi langsung di GE karena proses digitasi lebih sederhana tidak perlu overlay dan rectify peta GE terlebih dahulu. 4.2.4.1 Digitasi Jalan pada Google Earth Tahapan dalam proses digitasi jalan kabupaten di Google Earth adalah sebagai berikut: 1) Menggunakan software Google Earth Pro dengan mengaktifkannya terlebih dahulu melalui online internet. 2) Open Google Earth Pro. 3) Klik Search, ketik “Cirebon, Indonesia” pada Fly to, kemudian klik Begin search, maka Google Earth akan menampilkan tampilan Kabupaten Cirebon. 4) Contoh digitasi pada Jalan Pesalakan-Kertasari, yaitu dengan menampilkan lokus jalan tersebut. Æ klik Add Path, Æ muncul jendela New, ketik Name: misal Jalan_Pesalakan-Kertasari, Æ ganti style/color-nya, Æ mendigitasi dengan cara men-zoom in tampilan GE pada lokus yang dituju dari pangkal sampai ujung ruas jalan tersebut dengan melihat pada peta pembanding dari peta jaringan jalan kabupaten dari Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon, jika telah selesai klik OK.

Gambar 4. 27 Add Path pada Proses Digitasi Jalan Kabupaten di Google Earth

commit to user


digilib.uns.ac.id

90

Gambar 4.28 Proses Digitasi Jalan Kabupaten di Google Earth 5) Apabila proses digitasi telah selesai maka file tersebut di save ke dalam file D:\THA’S DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.edit jln kab.mxd. 4.2.4.2 Digitasi Batas Administrasi pada Google Earth Tahapan dalam proses digitasi batas administrasi di Google Earth adalah sebagai berikut: 1) Menggunakan software Google Earth Pro dengan mengaktifkannya terlebih dahulu melalui online internet. 2) Open Google Earth Pro. 3) Klik Search, ketik “Cirebon, Indonesia” pada Fly to, kemudian klik Begin search, maka Google Earth akan menampilkan tampilan Kabupaten Cirebon. 4) Contoh digitasi pada “Batas_UPTD_Plumbon1”, yaitu dengan menampilkan lokus jalan tersebut. Æ klik Add Polygon, Æ muncul jendela New, ketik Name: “Batas_UPTD_Plumbon1”, Æ ganti style/color-nya, Æ mendigitasi dengan cara men-zoom in tampilan GE pada lokus yang dituju dari titik awal sampai bertemu ke titik awal lagi dengan melihat pada peta pembanding dari peta administrasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon dan peta jaringan jalan kabupaten dari Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon, jika telah selesai klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

91

Gambar 4.29 Proses Digitasi Batas UPTD Plumbon di Google Earth 5) Apabila proses digitasi telah selesai maka file tersebut di save ke dalam file D:\THA’S DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.edit jln kab.mxd. Hasil seluruh digitasi kemudian dipindah ke Arc. Gis, namun apabila proses sebelumnya dari Global Mapper maka perlu dilakukan proses transfer kembali dari Google Earth (.kmz) ke Shapefile (.shp). Proses transfer dilakukan di Global Mapper. 4.2.5

Membuat Shapefile Baru

1) Menggunakan Arc. Gis, Arc. Map version 9.2 2) Open Arc. Gis, Arc. Map version 9.2, muncul jendela ArcMap, pilih A new empty map, klik OK

Gambar 4.30 Open Arc. Gis Proses Membuat Shafefile Baru

commit to user


digilib.uns.ac.id

92 3) Klik Tools, Æ pilih ArcCatalog, muncul jendela ArcCatalog, Æ pilih direktori (sesuai penyimpanan data), misal disimpan di D:\THA’S DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.mxd. Klik Kanan, Æ muncul jendela Create New Shapefile,Æberi nama File “Cirebon_2010”, Æ pilih Feature Type-nya dengan Polyline, Æ klik Edit, muncul jendela Spatial Refenrence Properties, Æ klik Import, Æ klik dari salah satu file .shp yang telah ada, Æ klik Add, Æ muncul GCS_WGS_1984.

Gambar 4.31 Proses Membuat Shafefile Baru Pilih Select, Æ muncul jendela Browse for Coordinate System, Æ pilih Projected Coordinate Systems, Æ pilih UTM, Æ pilih WGS 1984 UTM Zone 49S.prj, klik Add, Klik OK, klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

93

Gambar 4.32 Coordinate System Proses Membuat Shafefile Baru 4) Ganti nama “Layers” menjadi “UPTD Plumbon”. Membuat Layer Baru

4.2.6

Setelah proses membuat layer baru selesai maka proses selanjutnya adalah membuat layer baru. Caranya adalah sebagai berikut: 4.2.6.1 Layer Administrasi Langkah awal membuat layer baru ini adalah dengan membuat Layer Administrasi. Klik kanan pada layer “UPTD Plumbon”,Æ New Data Grup, Æ Ganti nama menjadi Administrasi. a. Layer Batas Kabupaten Klik kanan pada layer “Administrasi”, Æ pilih Add data, Æ muncul Add Data pilih

.shp

yang

akan

dimasukkan

ke

Arc.Gis

dari

file

“D:\THA’S

DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.edit jln kab..mxd.” hasil digitasi pada Google Earth yaitu “Batas_kabupaten1”, Æ klik Add, Æ muncul layer baru pada layer “Administrasi”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

94

Gambar 4.33 Proses Pembuatan layer Baru b. Layer Batas UPTD Plumbon Klik kanan pada layer “Administrasi”, Æ pilih Add data, Æ muncul Add Data pilih

.shp

yang

akan

dimasukkan

ke

Arc.Gis

dari

file

“D:\THA’S

DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.edit jln kab..mxd.” hasil digitasi pada Google Earth yaitu “Batas_UPTD1”, Æ klik Add, Æ muncul layer baru pada layer “Administrasi”. c. Layer Kecamatan Langkah awal membuat layer kecamatan ini adalah dengan membuat layer “Batas_Kecamatan”. Klik kanan pada layer “Administrasi”,Æ New Data Grup, Æ Ganti nama “New Data Grup” menjadi “Batas_Kecamatan”. Klik kanan pada layer “Kecamatan”, Æ pilih Add data, Æ muncul Add Data pilih

.shp

yang

akan

dimasukkan

ke

Arc.Gis

dari

file

“D:\THA’S

DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.edit jln kab..mxd.” hasil digitasi pada Google Earth yaitu “Kec_Weru, Æ klik Add, Æ muncul layer baru pada layer “Batas_Kecamatan”. Peta hasil SIG pada Layer Administrasi dapat dilihat pada Lampiran A – Peta 7. 4.2.6.2 Layer Transportasi Langkah awal membuat layer baru ini adalah dengan membuat Layer Transportasi. Klik kanan pada layer UPTD Plumbon,Æ New Data Grup, Æ Ganti nama menjadi Transportasi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

95 Layer transpotasi tersebut terdiri dari: a. Jalan Kereta Api Klik kanan pada layer “Transportasi”, Æ pilih Add data, Æ muncul Add Data pilih

.shp

yang

akan

dimasukkan

ke

Arc.Gis

dari

file

“D:\THA’S

DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.edit jln kab..mxd.” hasil digitasi pada Google Earth yaitu “Jln_Keretaapi”, Æ klik Add, Æ muncul layer baru pada layer “Transportasi”. Æ Klik 2x pada garis symbol di bawah nama layer “Jln_Keretaapi”, Æ muncul jendela Symbol Selector, Æatur symbol yang dikehendaki berikut color dan width, Æ klik OK. b. Jalan Tol Palimanan – Pejagan Klik kanan pada layer “Transportasi”, Æ pilih Add data, Æ muncul Add Data pilih

.shp

yang

akan

dimasukkan

ke

Arc.Gis

dari

file

“D:\THA’S

DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.edit jln kab..mxd.” hasil digitasi pada Google Earth yaitu “TOL_Palimanan_Pejagan”, Æ klik Add, Æ muncul layer baru pada layer “Transportasi”. Æ Klik 2x pada garis symbol di bawah nama layer “TOL_Palimana_Pejagan”, Æ muncul jendela Symbol Selector, Æatur simbol yang dikehendaki berikut color dan width, Æ klik OK. c. Layer Jalan Nasional Klik kanan pada layer “Transportasi”, Æ pilih Add data, Æ muncul Add Data pilih

.shp

yang

akan

dimasukkan

ke

Arc.Gis

dari

file

“D:\THA’S

DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.edit jln kab..mxd.” hasil digitasi pada Google Earth yaitu “Jln_Bypass_Cirebon”, Æ klik Add, Æ muncul layer baru pada layer “Transportasi”. Æ Klik 2x pada garis simbol di bawah nama layer “Jln_Bypass_Cirebon”, Æ muncul jendela Symbol Selector, Æatur simbol yang dikehendaki berikut color dan width, Æ klik OK. d. Layer Jalan Propinsi Klik kanan pada layer “Transportasi”, Æ pilih Add data, Æ muncul Add Data pilih

.shp

yang

akan

dimasukkan

ke

Arc.Gis

dari

file

“D:\THA’S

DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.edit jln kab..mxd.” hasil digitasi pada Google Earth yaitu “Jln_Propinsi”, Æ klik Add, Æ muncul layer baru pada layer “Transportasi”. Æ Klik 2x pada garis simbol di bawah nama layer

commit to user


digilib.uns.ac.id

96 “Jln_Propinsi”, Æ muncul jendela Symbol Selector, Æatur simbol yang dikehendaki berikut color dan width, Æ klik OK. e. Layer Jalan Kabupaten Klik kanan pada layer “Transportasi”, Æ pilih Add data, Æ muncul Add Data pilih

.shp

yang

akan

dimasukkan

ke

Arc.Gis

dari

file

“D:\THA’S

DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.edit jln kab..mxd.” hasil digitasi pada Google Earth yaitu “Jln_Lokal_Kab”, Æ klik Add, Æ muncul layer baru pada layer “Transportasi”. Æ Klik 2x pada garis symbol di bawah nama layer “Jln_Lokal_Kab”, Æ muncul jendela Symbol Selector, Æatur simbol yang dikehendaki berikut color dan width, Æ klik OK. Peta hasil SIG pada Layer Transportasi dapat dilihat pada Lampiran A – Peta 8. 4.2.6.3 Layer Parameter Pembuatan layer 6 (enam) parameter penentuan pemenuhan SPM dengan Select By Attribute, Æ Layer: “Transportasi”, Field: “Jln_Lokal_Kab”, Æ Selection, Æ Create

New

Layer

masing-masing

disimpan

dengan

nama

layer

“Aksesibilitas_2010”, “Mobilitas_2010”, “Keselamatan_2010”, “Pelayanan_2010”, “Lebar_jalan_2010” dan “Kondisi_Jalan_2010”. Tampilan simbology berdasarkan pada “Memenuhi Syarat” dan atau ‘Tidak Memenuhi Syarat” sesuai dari nilai parameter itu sendiri. 4.2.6.4 Layer Pemenuhan SPM Pembuatan layer Pemenuhan SPM ini melalui Arc.Catalog. yaitu dengan cara sebagai berikut: 1. Klik Tools, Æ pilih ArcCatalog, muncul jendela Arc.Catalog, Æ pilih direktori (sesuai penyimpanan data), misal disimpan di D:\THA’S DATA\TESISKU\Shp Data Cirebon.edit jln kab.mxd. Klik kanan “Jln_Lokal_Kab”, Æ Copy, Æ Paste, Æ Refresh.

commit to user


digilib.uns.ac.id

97

Gambar 4.34 Proses Pembuatan Layer Pemenuhan SPM 2. Rename menjadi “SPM_KAB_CRB_2010”, drag feature tersebut ke dalam layer “Penanganan”.

Gambar 4.35 Rename feature class 4.2.7

Membuat Geodatabase

1) Buat Geodatabase, caranya klik kanan di ArcCatalog Æ New Æ File Geodatabase Æ Beri nama Geodatabase “Cirebon”

commit to user


digilib.uns.ac.id

98

Gambar 4.36 Proses Membuat Geodatabase 2) Membuat Dataset pada Geodatabase Æ klik kanan Geodatabase “Cirebon” ÆNew Æ Feature Dataset Æ beri nama “UPTD”. Atur sistem koordinat sesuai dengan sistem koordinat UTM WGS 1984 Zone 49 S dan tentukan nilai toleransinya (maksimum toleransi = 0,001 m).

Gambar 4.37 Membuat Dataset pada Geodatabase

commit to user


digilib.uns.ac.id

99

Gambar 4.38 New feature Dataset pada Proses Membuat Geodatabase 3) Membuat Feature Class pada Geodatabase Æ klik kanan Feature Dataset “UPTD” Æ Import Æ Feature Class (multiple)Æ tambahkan shapefile yang akan dimasukkan pada Geodatabase “Cirebon”.

Gambar 4.39 Topology pada Proses membuat Geodatabase 4) Membuat topology untuk mengecek konektivitas a. Klik kanan Feature dataset “UPTD” Æ New Æ Topology Æ Masukkan nama topology “UPTD_Topology” dan angka toleransi (0,001 m)

commit to user


digilib.uns.ac.id

100

Gambar 4.40 Proses membuat Topology b. Masukkan Feature class yang akan dibuat Topology-nya. Atur rank berdasarkan Feature class yang dibuat Topology. Rank yang lebih besar akan menempel pada rank yang lebih kecil

Gambar 4.41 Memasukkan Feature class pada Topology c. Mengatur rule yang akan digunakan untuk mengecek Feature Class

Gambar 4.42 Mengatur Rule pada Proses membuat Topology d. Buka Topology di ArcMap untuk mengetahui Konektivitas seluruh Feature Class yang digunakan. Hasil Topology menunjukkan ada 1 Feature Class yang error.

commit to user


digilib.uns.ac.id

101

Ada eror

Gambar 4.43 Feaature Class yang Error e. Dilakukan editing terhadap Feature Class yang error

Editing Feature Class yang eror

Gambar 4.44 Editing Feature Class yang Error f. Dilakukan Topology kembali sehingga tidak ada lagi error.

commit to user


digilib.uns.ac.id

102

Tidak ada

Gambar 4.45 Pengecekan hasil Topology 4.2.8

Proses Editing Peta

4.2.8.1 Append Append dilakukan untuk menggabungkan beberapa layer dengan tipe layer yang sama sehingga menjadi satu layer, sebagai contoh layer beberapa jalan di wilayah UPTD Plumbon digabung menjadi layer “Jln_Lokal_Kab”. Caranya adalah: 1) Tambahkan semua layer jalan yang akan di-Append ke dalam jendela ArcMap 2) Buka ArcToolbox pilih Data Management Tool Æ General Æ Append

ArcToolbox

Layer yang akan di Append

Gambar 4.46 Proses Editing dengan Append

commit to user


digilib.uns.ac.id

103 3) Masukkan semua layer yang akan di Append sebagai Input Datasets dan masukkan nama layer hasil Append sebagai Target Dataset Æ Schema Type No_Test Æ klik OK.

Gambar 4.47 Input Dataset pada Proses Editing dengan Append 4.2.8.2 Merge Merge dilakukan untuk menggabungkan ruas-ruas jalan yang mempunyai atribut sama sehingga menjadi satu ruas jalan saja. Misalnya untuk menggabungkan beberapa ruas “Jln_Lokal_Kab” yang mempunyai nama sama. Caranya : 1) Lakukan editing terhadap layer “Jln_Lokal_Kab”, caranya klik toolbar Editing Æ Start Editing Æ pilih source letak Jln_Lokal_Kab.shp Æ Task “Modify Feature” Æ Target “Jln_Lokal_Kab”

Gambar 4.48 Proses Editing pada Jalan Lokal Kabupaten dengan Merge

commit to user


digilib.uns.ac.id

104 2) Pilih ruas-ruas jalan yang akan digabung Æ klik Toolbar Editor pilih Merge Æ OK

Ruas jalan yang akan digabung

Gambar 4.49 Proses Editing pada Merge

4.2.8.3 Split tool/add vertex Split tool digunakan untuk memotong feature class tipe line/garis, misal ruas jalan. Sedangkan add vertex digunakan untuk menambahkan vertex pada feature class untuk keperluan tertentu, seperti snapping pada titik tertentu. Contoh split tool dan add vertex digunakan dalam editing layer “TOL_Palimanan_Pejagan” agar snapping dengan batas wilayah UPTD Plumbon. Caranya adalah: 1) Lakukan editing terhadap layer “TOL_Palimanan_Pejagan” dengan cara klik toolbar

Editing

Æ

TOL_Palimanan_Pejagan.shp

Start Æ

Editing Task

Æ

“Modify

“TOL_Palimanan_Pejagan”

commit to user

pilih

source

letak

Æ

Target

Feature”


digilib.uns.ac.id

105

Gambar 4.50 Proses Editing dengan Split tool/Add vertec 2) Pilih layer “TOL_Palimanan_Pejagan” Æ klik Split Tool

Æ arahkan dan

klik ke titik yang akan dipotong.

Gambar 4.51 Proses Editing Split tool pada Feature Class Jalan 3) Untuk

melakukan

snapping

“TOL_Palimanan_Pejagan”

antara

“Batas_UPTD_Plumbon_1”

ditambahkan

vertex

dan pada

“Batas_UPTD_Plumbon_1”, caranya pilih layer “Batas_UPTD_Plumbon_1” tambahkan vertex pada titik temu antara “TOL_Palimanan_Pejagan” dengan “Batas_UPTD_Plumbon_1” Æ klik kanan pilih insert vertex Æ impitkan vertex

commit to user


digilib.uns.ac.id

106 “TOL_Palimanan_Pejagan”

dengan

“Batas_UPTD_Plumbon_1”

dengan

mengatur juga snapping dari toolbar Editor.

Gambar 4.52 Snaping pada Proses Editing dengan Split tool/Add vertex 4.2.9

Membuat Attribute Tabel

4.2.9.1 Membuat Field Menambah kolom pada attribute tabel dilakukan untuk menambahkan atribut pada suatu layer, misalnya pada layer “Jln_Lokal_Kab”. Caranya : 1) Klik kanan layer “Jln_Lokal_Kab” Æ Open Attribute Table Æ klik Option pilih Add Field

Gambar 4.53 Proses Membuat Field

commit to user


digilib.uns.ac.id

107 2) Masukkan nama kolom pada field “Name” dan tentukan tipe isi kolomnya serta field properties-nya. Misal nama kolom “Ket_RCI”, type : Text, Field Properties Length :50.

Gambar 4.54 Pemberian Nama dan Type pada Add Field 3) Proses ini berlaku untuk membuat Field lainnya dengan menyesuaikan type dan Field Properties.

4.2.9.2 Pengisian Kolom Atribute Pengisian Field pada penelitian ini menggunakan beberapa cara, antara lain: 1) Apabila terdapat data yang heterogen maka proses pengisian Field dilakukan dengan disunting satu per satu ke dalam kolom atribut dengan cara copy paste dari data Excel. 2) Field Calculator Apabila data sekunder yang diperoleh untuk tiap attributenya adalah data angka yang homogen maka dapat menggunakan “Field Carlculator”, caranya yaitu klik kanan pada Field yang akan dimasukkan data, ÆField Calculator, Æ isi angka sesuai data yang dimaksud, Æ klik OK.

Gambar 4.55 Proses Pengisian Field dengan Cara Field Calculator

commit to user


digilib.uns.ac.id

108 3) Select By Attribute a. Klik

Selection

toolbar,

Æ

Selected

By

Attribute,

Æ

pilih

Layer:

“Kondisi_Jalan_2010”, Æ pilih Field yang akan dijadikan acuan pengisian, Field: “RCI”, klik 2x, klik tanda ( >= ), Æ Get Unique Values, pilih yang akan dijadikan batas acuan, misal “5.5” klik 2x, Æ klik Apply, Æ klik OK.

Gambar 4.56 Proses Pengisian Field dengan Cara Select By Attribute b. Open Attribute Table, Æ Show: Selected, maka hanya attribute dengan nilai 5.5 saja yang muncul pada Attribute Table, Æ kemudian dapat mengisi Field lainnya sesuai dengan data melalui cara pengisian Field Calculator. 4.2.9.3 Membuat Hyperlink Peta Hyperlink digunakan pada ruas-ruas jalan lokal di wilayah UPTD Plumbon (layer “Jln_Lokal_Kab”). Cara membuat hyperlink adalah: 1) Tambahkan kolom “Foto” pada attribute tabel layer “Jln_Lokal_Kab”

commit to user


digilib.uns.ac.id

109

Gambar 4.57 Proses Membuat Hyperlink Peta 2) Lakukan editing terhadap layer “Jln_Lokal_Kab”. Pilih Toolbar Editing Æ Start Editing Æ pilih source layer “Jln_Lokal_Kab”.

Gambar 4.58 Proses Editing dalam Membuat Hyperlink Peta 3) Pilih Task “Modify Feature” dan target layer “Jln_Lokal_Kab”, Masukkan nama file foto ke kolom “foto”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

110

Gambar 4.59 Penentuan Task dan Target pada Proses Membuat Hyperlink Peta

4) Simpan hasil editing dan stop editing setelah selesai memasukkan semua file yang akan digunakan untuk hyperlink.

Gambar 4.60 Proses menyimpan dalam Membuat Hyperlink Peta 5) Atur document properties dengan cara pilih File ÆDocument Properties Æ Masukkan

Hyperlink

base

yaitu

alamat

DATA\TESISKU\data foto”.

commit to user

file

hyperlink

“D:\THA'S


digilib.uns.ac.id

111

Gambar 4.61 Pengaturan Document Properties pada Proses Membuat Hyperlink Peta 6) Untuk menampilkan hyperlink pada layer “Jln_Lokal_Kab” adalah dengan cara klik kanan layer “Jln_Lokal_Kab” Æ Properties Æ Pilih Display pada layer properties Æ pilih Support Hyperlink using field Fot.

Gambar 4.62 Proses Menampilkan Hyperlink pada Layer 7) Pilih toolbar (petir) untuk melihat hyperlink dan arahkan ke ruas jalan yang akan dilihat hyperlink-nya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

112

Gambar 4.63 Tampilan Hyperlink Foto 4.2.10

Analisa Data pada Layer Parameter SPM

4.2.10.1 Layer Aksesibilitas 1) Klik kanan pada layer “Aksesibilitas_2010”, Æ Open Attribute Table. Data yang tersedia pada Attribute of Aksesibilitas_2010 antara lain: “Jml_Penduduk_UPTD_Plumbon_Jiwa”,

“Luas_UPTD_Plumbon_km²”,

“Jml_Pjg_Jln_Kab_UPTD Plumbon” dan “Kepadatan_penduduk_Jiwa/km²”. Data jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan luas wilayah tahun 2010 di UPTD Plumbon berdasarkan Tabel 4.2, sedang untuk data panjang jalan kabupaten di UPTD Plumbon tahun 2010 menggunakan data sekunder dari Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon yang terdapat pada Tabel 4.7. Data tersebut disunting ke dalam kolom attribute/field dengan cara Field Calculator. 2) Buat pula Field lainnya, Add Field: “Aksesibilitas_Eksisting”, “Nilai_SPM” dan “NP_Aksesibilitas”. 3) Menghitung Aksesibilitas Eksisting Klik kanan pada Field yang akan dihitung “Aksesibilitas_Eksisting”, Æ Field Calculator, Æ pilih Fields: “Jml_Pjg_Jln_Kab_UPTD_Plumbon”, Æ klik 2x, klik toolbar tanda bagi ( / ), pilih Fields: “Luas_UPTD_Plumbon”, Æ Klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

113

Gambar 4.64 Menghitung Aksesibilitas Eksisting 4) Memasukkan indeks Aksesibilitas yang dipersyaratkan pada Nilai Aksesibilitas Klik kanan pada attribute “Nilai_SPM”, Æ pilih Fields Calculator, ketik besaran nilai indeks SPM Mobilitas yang disyaratkan berdasarkan Tabel 2.7 yaitu 1.50, Æ klik OK.

Gambar 4.65 Memasukan indeks Aksesibilitas yang dipersyaratkan pada Nilai Aksesibilitas 5) Mencari Nilai Parameter Aksesibilitas a. Klik Selection toolbar, Æ pilih Select By Attributes, muncul jendela Select By Attribute,

Æ

pilih

layer

“Aksesibilitas_2010”,

Æ

pilih

Field:

“Mobilitas_Eksisting” klik 2x, Æ pilih toolbar tanda ( > ), Æ pilih Field: “Nilai_SPM” klik 2x, Æ klik Apply, Æ klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

114

Gambar 4.66 Mencari Nilai Parameter Aksesibilitas b. Kembali pada Open Attribute Table, Æ pilih Show: Selected, karena “Aksesibilitas_Eksisting” < “Nilai_SPM”, maka tidak ada attribute yang terselected, hal ini menandakan bahwa besarnya nilai “NP_Aksesibilitas” termasuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Tabel 4.19 dengan nilai bobot yaitu 0.

Gambar 4.67 Attribute yang ter-select c. Pemberian Nilai Parameter Aksesibilitas Kembali ke Show: All , klik kanan Field: “NP_Aksesibilitas”, Æ Field Calculator, ketik angka “0” untuk nilai “NP_Aksesibilitas, Æ klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

115

Gambar 4.68 Pemberian Nilai Parameter Aksesibilitas 6) Memberi Tanda Symbology a. Klik kanan pada layer “Aksesibilitas_2010”, Æ pilih Properties, muncul jendela Layer Properties, Æ pilih Symbology, Æ Categories, Æ Unique values. Æ pilih dari Value Field Æ “NP_Aksesibilitas”. Peta hasil SIG pada layer parameter SPM aspek aksesibilitas ini ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 9.

Gambar 4.69 Memberi Tanda Symbology b. Klik Add All values, Æ tentukan color dan width yang dikehendaki, Æ klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

116

Gambar 4.70 Penentuan Color dan Width pada Symbology Layer Aksesibilitas c. Ganti nama label dengan “TMS”, karena semua nilai SPM Aksesibilitas tidak memenuhi syarat semua. Æ klik Apply, Æ klik OK.

Gambar 4.71 Rename pada Label 4.2.10.2 Layer Mobilitas 1) Klik kanan pada layer “Mobilitas_2010”, Æ Open Attribute Table. Data

yang

tersedia

pada

Attribute

of

Mobilitas

2010

antara

lain:

“Pjg_Jln_Kab_UPTD_Plumbon”, “Jml_Pddk_UPTD_Plumbon” dan “PDRB _Juta_Rp”. Data jumlah penduduk di UPTD Plumbon tahun 2010 didapatkan Tabel 4.2, data PDRB harga yang berlaku didapatkan dari Tabel 4.3, sedang untuk data panjang jalan kabupaten menggunakan data sekunder dari Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon tahun 2010 yang terdapat pada Tabel 4.7. Data tersebut disunting ke dalam kolom attribute/field dengan cara Field Calculator. Buat pula Field yang diperlukan lainnya, Add Field: “PDRB_Perkapita”, “Mobilitas_Eksisting”, “Nilai_Mobilitas/Nilai_SPM” dan “NP_Mobilitas”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

117 2) Menghitung PDRB Perkapita Klik kanan pada Field yang akan dihitung “PDRB_Perkapita”, Æ Field Calculator, Æ pilih Fields: “PDRB_Juta_1”, Æ klik 2x, ketik tanda bagi ( / ), pilih Fields: “Jml_Pddk”, Æ Klik OK.

Gambar 4.72 Menghitung PDRB Perkapita 3) Menghitung Mobilitas Eksisting Klik kanan pada Field yang akan dihitung “Mobilitas_Eksisting”, Æ

Field

Calculator, Æ pilih Fields: Pjg_Jln” klik 2x, ketik toolbar tanda bagi ( / ), Æ pilh Fields: “Jml_Pddk” klik 2x, klik toolbar tanda kali ( * ), ketik angka 1000, Æ Klik OK.

Gambar 4.73 Menghitung Mobilitas Eksisting 4) Memasukan indeks Mobilitas yang dipersyaratkan pada Nilai Mobilitas Klik kanan pada Field: “Nilai_Mobilitas”, Æ pilih Fields Calculator, ketik besaran nilai indeks SPM Mobilitas yang disyaratkan berdasarkan Tabel 2.7 yaitu 5.00, Æ klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

118

Gambar 4.74 Memasukan indeks Mobilitas yang dipersyaratkan pada Nilai Mobilitas 5) Mencari Nilai Parameter Mobilitas a. Klik Selection toolbar, Æ pilih Select By Attributes, muncul jendela Select By Attribute, Æ pilih Layer “Mobilitas_2010”, Æ pilih Field: “Mobilitas_Eksisting” klik 2x, Æ pilih toolbar tanda ( > ), Æ pilih Field: “Nilai_Mobilitas” klik 2x, Æ klik Apply, Æ klik OK.

Gambar 4.75 Mencari Nilai Parameter Mobilitas b. Kembali pada Open Attribute Table, Æ pilih Show: Selected, karena “Mobilititas_Eksisting” < “Nilai_Mobilitas” maka tidak ada attribute yang terselected, hal ini menandakan bahwa besarnya nilai “NP_Mobilitas” termasuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Tabel 4.19 dengan nilai bobot yaitu 0.

commit to user


digilib.uns.ac.id

119

Gambar 4.76 Selected Attribute pada Layer Mobilitas 2010 c. Pemberian Nilai Parameter Mobilitas Kembali ke Show: All, Æ klik kanan pada Field “NP_Mobilitas”, Æ Field Calculator, ketik angka “0” untuk nilai “NP_Mobilitas, Æ klik OK.

Gambar 4.77 Pemberian Nilai Parameter Mobilitas 6) Memberi Tanda Symbology Proses symbology pada layer “Mobilitas_2010” ini seperti pada proses pemberian tanda symbology pada layer “Aksesibilitas_2010”. Peta hasil SIG pada layer parameter SPM aspek mobilitas ini ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 10. 4.2.10.3 Layer Keselamatan 1) Klik kanan pada layer “Keselamatan_2010”, Æ Open Attribute Table. Data yang tersedia pada Attribute of Keselamatan_2010 antara lain: “Pjg_Jln_Kab_Crb”, “Jml_LAKA” dan “Kepadatan_Penduduk_Kab_Crb”. Data jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2010 didapatkan Tabel 4.1, sedang untuk data panjang jalan kabupaten menggunakan

commit to user


digilib.uns.ac.id

120 data dari daftar inventarisasi jaringan jalan kabupaten tahun 2010. Data tersebut disunting ke dalam kolom attribute/field dengan cara Field Calculator. Buat pula Field yang diperlukan lainnya, Add Field: “Kecelakaan_Jiwa”, “Nilai_Keselamatan/Nilai_SPM” dan “NP_Keselamatan”. 2) Menghitung Kecelakaan (Jiwa) Klik kanan pada Field yang akan dihitung “Kecelakaan_Jiwa”, Æ Field Calculator, Æ pilih Fields: “Jml_LAKA” klik 2x, ketik tanda bagi ( / ), pilih Fields: “Kepadatan_Pddk”, Æ Klik OK.

Gambar 4.78 Menghitung Kecelakaan (Jiwa) 3) Memasukan indeks Keselamatan yang dipersyaratkan pada Nilai Keselamatan Klik kanan pada Field: “Nilai_Keselamatan”, Æ pilih Fields Calculator, ketik besaran nilai indeks SPM Keselamatan yang disyaratkan berdasarkan Tabel 2.7 yaitu 0, Æ klik OK.

Gambar 4.79 Memasukan indeks Keselamatan yang dipersyaratkan pada Nilai Keselamatan 4) Mencari Nilai Parameter Keselamatan a. Klik Selection toolbar, Æ pilih Select By Attributes, muncul jendela Select By Attribute, Æ pilih Layer: “Keselamatan_2010”, Æ pilih Field: “Kecelakaan” klik

commit to user


digilib.uns.ac.id

121 2x, Æ pilih tanda ( < = ), Æ pilih attribute “Nilai_SPM” klik 2x, Æ klik Apply, Æ klik OK.

Gambar 4.80 Mencari Nilai Parameter Keselamatan b. Kembali pada Open Attribute Table, Æ pilih Show: Selected, karena “Kecelakaan ” > “Nilai_SPM” maka tidak ada attribute yang ter-selected, hal ini menandakan bahwa besarnya nilai “NP_Keselamatan” termasuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat.

Gambar 4.81 Selected Attribute pada Layer Keselamatan 2010 c. Pemberian Nilai Parameter Keselamatan Kembali ke Show: All, Æ klik kanan pada Field “NP_Mobilitas”, Æ Field Calculator, ketik angka “0” untuk nilai “NP_Mobilitas, Æ klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

122

Gambar 4.82 Pemberian Nilai Parameter Keselamatan 5) Memberi Tanda Symbology Proses symbology pada layer “Keselamatan_2010” ini seperti pada proses pemberian tanda symbology pada layer “Aksesibilitas_2010”. Peta hasil SIG pada layer parameter SPM aspek keselamatan ini ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 11. 4.2.10.4 Layer Pelayanan Jalan 1) Data yang tersedia pada Attribute of Pelayanan_2010 antara lain: “Kecepatan”, “LHR_2010” dan “Klasifikasi_Jalan”. Data LHR 2010 didapatkan dari Tabel 4.8, sedangkan untuk data klasifikasi jalan dan kecepatan didapatkan dari Tabel 4.10. Data tersebut disunting satu persatu ke dalam kolom attribute/field dengan cara copy paste dari data Excel. Mengacu pada Tabel 2.7, ruas-ruas jalan kabupaten dengan klasifikasi jalan JJS LU yang memiliki kecepatan tempuh minimumnya 20 km/jam termasuk kategori Memenuhi Syarat SPM, apabila terdapat ruas jalan JJS yang kecepatan tempuh minimumnya 20 km/jam termasuk kategori jalan yang Tidak memenuhi Syarat SPM. Ruas-ruas jalan kabupaten dengan klasifikasi jalan Layanan Umum juga memiliki kecepatan tempuh minimum yang sama yaitu apabila 20 km/jam termasuk kategori jalan yang Memenuhi Syarat SPM, sedangkan untuk ruas jalan dengan kecepatan tempuh minimumnya 20 km/jam yaitu termasuk kategori jalan yang Tidak Memenuhi Syarat SPM.

commit to user


digilib.uns.ac.id

123 2) Data jaringan jalan kabupaten yang ada memiliki kecepatan kendaraan yang beragam, seperti 20-25 km/jam, 30-45 km/jam, dan seterusnya, maka harus dibuat Field kecepatan minimum kendaraan terlebih dahulu untuk memudahkan pengambilan nilai pembatas pada saat proses Selected By Attribute untuk pemberian nilai parameter pelayanan jalan. Caranya yaitu dengan membuat Field “Kec_Min” pada Attribute Tabel, Æ klik pada Options, Æ Add field, ÆName: “Kec_Min”, Æ pilih Type: Float, 5:2. Buat pula Field yang diperlukan laiinya, Add Field: “Nilai_SPM” dan “NP_Pelayanan”. 3) Pengisian Field “Kec_Min” a.

Klik

Selection

toolbar,

ÆSelected

By

attribute,

Æ

pilih

Layer:

“Pelayanan_2010”, Æ pilih Field: “Kecepatan” klik 2x, klik tanda ( = ), Æ Get Unique Values, klik kecepatan yang digunakan sebagai acuan Selected, klik 2x, Æ klik Apply, Æ klik OK.

Gambar 4.83 Selected By Attribute untuk Pengisian Field Kecepatan Minimum b. Open Attribut Table, ÆShow: Selected, pilih Field yang akan dilakukan pengisian, klik kanan pada Field tersebut, Æ Field Calculator, isi dengan angka kecepatan minimal sesuai data dari attribute yang ter-select yaitu misal 20, Æ klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

124

Gambar 4.84 Pengisian Field Kecepatan Minimum c. Ulangi (3a) dan (3b) sampai semua ruas jalan pada Field “Kec_Min” terisi. 4) Memasukkan Nilai_SPM Pelayanan Klik kanan pada kolom atribut Nilai_SPM, Æpilih Field Calculator, isi dengan angka kecepatan minimal yang disyaratkan SPM untuk jalan JJS dan LU memiliki nilai yang sama yaitu 20 km/jam, Æ klik OK.

Gambar 4.85 Memasukkan Nilai_SPM Pelayanan 5) Mencari Nilai Parameter Pelayanan a.

Klik Selection toolbar, Æ pilih Select By Attributes, muncul jendela Select By Attribute, Æ pilih layer “Pelayanan_2010”, Æ pilih Field: “Kec_Min” klik 2x, Æ klik toolbar tanda ( > = ), Æ Get Unique Values, Æ pilih nilai “20” klik 2x, Æ klik Apply, Æ klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

125

Gambar 4.86 Pengisian Nilai Parameter Pelayanan b. Kembali pada Open Attribute Table, Æ pilih Show: Selected, klik kanan pada Field: “NP_Pelayanan”, Æ Field Calculator, Æ beri nilai parameter SPM sesuai dengan Tabel 4.19 yaitu nilai 4 untuk ruas-ruas jalan kabupaten yang Memenuhi Syarat, Æ klik OK.

Gambar 4.87 Pengisian Nilai Parameter Pelayanan c. Ulangi (5a) dan (5b) untuk mencari Nilai Parameter Pelayanan terhadap ruasruas jalan yang memiliki klasifikasi jalan yang memiliki kecepatan tempuh minimumnya 20 km/jam, dan beri nilai 0 untuk karena ruas-ruas jalan tersebut termasuk kategori Tidak Memenuhi Syarat. Hasil Select By Attribute ini menunjukkan terdapat 58 ruas jalan kabupaten yang Memenuhi Syarat SPM, dan terdapat dua ruas jalan yang Tidak Memenuhi Syarat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

126 6) Memberi Tanda Symbology a.

Klik kanan pada layer “Pelayanan_2010”, Æ pilih Properties, muncul jendela Layer Properties, Æ pilih Symbology, Æ Categories, Æ Unique values. Æ pilih dari Value Field Æ “NP_Pelayanan”.

Gambar 4.88 Memberi Tanda Symbology b. Klik Add All values, Æ tentukan color dan width yang dikehendaki, Æ klik OK.

Gambar 4.89 Penentuan Color dan Width pada Symbology Layer Pelayanan c. Ganti nama Label dengan “TMS” dan “MS” sesuai nilai bobotnya, Æ klik Apply, Æ klik OK.

Gambar 4.90 Penggantian Nama Label pada Symbology Layer Pelayanan

commit to user


digilib.uns.ac.id

127 Peta hasil SIG pada layer parameter SPM aspek pelayanan ini ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 12. 4.2.10.5 Layer Lebar Jalan 1) Klik kanan pada layer “Lebar_Jalan_2010”, Æ Open Attribute Table. Data yang tersedia pada Attribute of Lebar_Jalan_2010 antara lain: “Lebar jalan” dan “LHR_2010”. Data lebar jalan eksisting didapatkan dari Tabel 4.7 dan untuk data LHR 2010 didapatkan dari Tabel 4.8. Data tersebut disunting satu per satu ke dalam attribut tabel. LHR pada ruas-ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon memiliki dua klasifikasi yaitu 3000 dan 3000 < LHR 8000 satuan mobil penumpang per harinya. Mengacu pada Tabel 2.7, ruas-ruas jalan kabupaten dengan LHR 3000 memiliki syarat SPM lebar jalan minimal yaitu 4,5 m, sedangkan untuk jalan kabupaten dengan 3000 < LHR 8000 memiliki syarat SPM lebar jalan minimal yaitu 6 m. Ruas-ruas jalan yang memiliki lebar jalan minimal eksisting sesuai ataupun melebihi lebar jalan minimal yang disyaratkan, maka ruas-ruas jalan tersebut termasuk dalam kategori Memenuhi Syarat, namun apabila terdapat ruas-ruas jalan yang memiliki lebar jalan minimal kurang dari lebar jalan minimal yang disyaratkan, maka termasuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat. Mengacu pada Tabel 4.19 untuk aspek lebar jalan, jika Memenuhi Syarat diberikan nilai pemenuhan SPM sama dengan 5 dan sebaliknya jika Tidak Memenuhi Syarat. diberikan nilai pemenuhan SPM sama dengan 0. Data sekunder jaringan jalan kabupaten memiliki lebar jalan yang beragam, seperti 3,00 – 4,50 m, 3,00 – 8,00 m, dan seterusnya, maka harus dibuat Field lebar minimum terlebih dahulu untuk memudahkan pengambilan nilai pembatas pada saat proses Selected By Attribute untuk pemberian nilai parameter lebar jalan. Caranya yaitu dengan membuat Field “Lebar_Min” pada Open Attribute Tabel, Æ klik pada Options, Æ Add field, Æ Name: “Lebar_Min”, Æ pilih Type: Float, 5:2. Buat pula Field yang diperlukan laiinya, Add Field: “Nilai_SPM” dan “NP_Lebar”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

128 2) Pengisian Field “Lebar_Min” a. Klik

Selection

toolbar,

ÆSelected

By

attribute,

Æ

pilih

Layer:

“Lebar_Jalan_2010”, Æ pilih Field: “Lebar” klik 2x, klik tanda ( = ), Æ Get Unique Values, klik besaran nilai lebar yang digunakan sebagai acuan Selected, klik 2x, Æ klik Apply, Æ klik OK.

Gambar 4.91 Select By Attribute pada Layer Lebar jalan b. Open Attribut Table, Æ Show: Selected, Æ klik kanan Field “Lebar_Min”, Æ Field Calculator, isi dengan angka lebar jalan minimal sesuai data dari attribute yang ter-select yaitu misal 3.00, Æ klik OK.

Gambar 4.92 Pengisian Field “Lebar_Min” c. Ulangi (2a) dan (2b) sampai semua ruas jalan pada Field “Lebar_Min” terisi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

129 3) Memasukkan Nilai_SPM Lebar Jalan a. Klik Selection toolbar, Æ pilih Select By Attributes, muncul jendela Select By Attribute, Æ pilih Layer: “Lebar_Jalan_2010”, Æ pilih Field: “Lebar_Min” klik 2x, klik toolbar tanda ( < ), Æ Get Unique Values, pilih nilai “4.5” klik 2x, Æ klik Apply, Æ klik OK.

Gambar 4.93 Memasukkan Nilai SPM Lebar Jalan b. Kembali pada Open Attribute Table, Æ pilih Show: Selected, Klik kanan pada Field: “Nilai_SPM”, Æ pilih Fields Calculator, ketik besaran nilai indeks SPM lebar jalan minimal yang disyaratkan pada ruas jalan dengan LHR 3000 berdasarkan Tabel 2.7 yaitu 4,5 m, Æ klik OK.

Gambar 4.94 Pengisian Nilai SPM Lebar Jalan c. Ulangi (3a) dan (3b) untuk LHR pada ruas-ruas jalan yang memiliki 3000 < LHR 8000 satuan mobil penumpang dengan lebar jalan minimal 6 m sesuai yang disyaratkan pada Tabel 2.7.

commit to user


digilib.uns.ac.id

130 4) Mencari Nilai Parameter Lebar Jalan a. Klik Selection toolbar, Æ pilih Select By Attributes, muncul jendela Select By Attribute, Æ pilih Layer “Lebar_Jalan_2010”, Æ pilih Field: “Lebar_Min” klik 2x, Æ klik toolbar tanda ( < ), Æ Get Unique Values, Æ pilih “4.5” klik 2x, klik toolbar tanda ( AND) Æ pilih Field: “LHR_2010” klik 2x, Æ pilih toolbar tanda ( < = ), Æ ketik angka “3000”, Æ klik Apply, Æ klik OK.

Gambar 4.95 Select By Attribute pada Layer Lebar Jalan b. Kembali pada Open Attribute Table, Æ pilih Show: Selected, klik kanan pada Field: “ NP_Lebar”, Æ Field Calculator, Æ beri nilai bobot sesuai dengan Tabel 4.19 yaitu nilai 0 untuk ruas-ruas jalan kabupaten yang Tidak Memenuhi Syarat, Æ klik OK.

Gambar 4.96 Pengisian Nilai Parameter pada Layer Lebar Jalan c. Ulangi (4a) dan (4b) untuk mencari Nilai Parameter Lebar Jalan terhadap ruasruas jalan dengan LHR < 3000 yang memiliki lebar jalan minimal yang disyaratkan yaitu 4,5 m dan ruas-ruas jalan yang memiliki 3000 < LHR 8000 dan lebar jalan minimal yang disyaratkan yaitu 6,0 m.

commit to user


digilib.uns.ac.id

131 Hasil Select By Attribute ini menunjukkan terdapat 8 ruas jalan kabupaten yang Memenuhi Syarat SPM, dan terdapat 52 ruas jalan yang Tidak Memenuhi Syarat. 5) Memberi Tanda Symbology Proses symbology pada layer “Lebar_Jalan_2010” ini seperti pada proses pemberian tanda symbology pada layer “Pelayanan_2010”. Peta hasil SIG pada layer parameter SPM aspek kondisi jalan berdasarkan lebar jalan ini ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 13. 4.2.10.6 Layer Kondisi Jalan 1) Klik kanan pada layer “Kondisi_Jalan_2010”, Æ Open Attribute Table. Data yang tersedia pada Attribute of Kondisi_Jalan_2010 yaitu “RCI” dan “LHR_2010”. Data LHR 2010 didapatkan dari Tabel 4.8 dan data RCI didapatkan dari Tabel 4.9. Data tersebut disunting satu per satu ke dalam attribut tabel. LHR pada ruas-ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon memiliki dua klasifikasi yaitu 3000 dan 3000 < LHR 8000 satuan mobil penumpang per harinya. Mengacu pada Tabel 2.7, ruas-ruas jalan kabupaten dengan LHR 3000 maupun yang memiliki 3000 < LHR 8000 satuan mobil penumpang setiap harinya memiliki nilai RCI minimal > 5,5. Ruas-ruas jalan yang memiliki nilai RCI eksisting melebihi niali RCI yang disyaratkan, maka ruas-ruas jalan tersebut termasuk dalam kategori Memenuhi Syarat, namun apabila terdapat ruas-ruas jalan yang memiliki lebar jalan minimal kurang dari lebar jalan minimal yang disyaratkan, maka termasuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat. Mengacu pada Tabel 4.19 untuk aspek kondisi jalan berdasarkan kondisi jalan memiliki nilai bobot 6 jika Memenuhi Syarat dan nilai 0 jika Tidak Memenuhi Syarat. Buat pula Field yang diperlukan laiinya, Add Field:

“Nilai_Kondisi” dan

“NP_Kondisi”. 2) Memasukkan Nilai_SPM Kondisi Jalan Klik kanan Field: “Nilai_Kondisi”, Æ Field Calculator, Æ ketik angka “5.5” sesuai dengan syarat SPM aspek kondisi jalan berdasarkan Tabel 2.7, Æ klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

132

Gambar 4.97 Memasukkan Nilai_SPM Kondisi Jalan 3) Mencari Nilai Parameter Kondisi Jalan a. Klik Selection toolbar, Æ pilih Select By Attributes, muncul jendela Select By Attribute, Æ pilih Layer “Kondisi_Jalan_2010”, Æ pilih Field: “RCI” klik 2x, Æ klik toolbar tanda ( < ), Æ pilih Field: “Nilai_Kondisi” klik 2x, Æ klik Apply, Æ klik OK.

Gambar 4.98 Select By Attribute pada Layer Kondisi Jalan d. Kembali pada Open Attribute Table, Æ pilih Show: Selected, klik kanan pada Field: “ NP_Kondisi”, Æ Field Calculator, Æ beri nilai bobot sesuai dengan Tabel 4.19 yaitu nilai 0 untuk ruas-ruas jalan kabupaten yang Tidak Memenuhi Syarat, Æ klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

133

Gambar 4.99 Pengisian Nilai Parameter Kondisi Jalan c. Ulangi (3a) dan (3b) untuk mencari Nilai Parameter Kondisi Jalan terhadap ruasruas jalan yang memiliki nilai “RCI” eksisting > “Nilai_Kondisi”. Hasil Select By Attribute ini menunjukkan terdapat 45 ruas jalan kabupaten yang Memenuhi Syarat SPM, dan terdapat 15 ruas jalan yang Tidak Memenuhi Syarat. 4) Memberi Tanda Symbology Proses symbology pada layer “Kondisi_Jalan_2010” ini seperti pada proses pemberian tanda symbology pada layer “Pelayanan_2010”. Peta hasil SIG pada layer parameter aspek kondisi jalan ini ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 14. 4.2.11

Layer Pemenuhan SPM

1) Klik kanan Layer “SPM_KAB_CRB_2010”, Æ Open Attribute Table, Æ lakukan pengisian Attribute Table seperti yang ada di setiap layer parameter beserta perhitungan analisa datanya. Buat Field yang diperlukan lainnya, Add Field: “NP_SPM”. 2) Pengisian

kolom

“NP_SPM”,

Æ

Field

Calculator,

Æ

pilih

Field:

NP_Aksesibilitas klik 2x, klik tanda ( + ), pilih Field: “NP_Aksesibilitas” klik 2x, klik tanda ( + ), pilih Field: “NP_Mobilitas” klik 2x, klik tanda ( + ), pilih Field: “NP_Keselamatan” klik 2x, klik tanda ( + ), pilih Field: “NP_Pelayanan” klik 2x, klik tanda ( + ),, pilih Field: “NP_Lebarjalan” klik 2x, klik tanda ( + ), pilih Field: “NP_Kondisijalan” klik 2x, Æ klik OK.

commit to user


digilib.uns.ac.id

134

Gambar 4.100 Pengisian Nilai SPM pada Layer Pemenuhan 3) Symbology pada layer “Pemenuhan_SPM_2010” Klik kanan layer “Pemenuhan_SPM_2010”, Æ Properties, Æpilih Categories, Æ pilih Value Field: NP_SPM, hilangkan tanda (¥) pada all other value, klik Æ Add All Values, Æ ganti color tiap peringkatnya, ganti pula nama Labe-lnya sesuai Tabel 4.21. Æ klik Apply, Æ klik OK.

Gambar 4.101 Symbology pada layer “Pemenuhan_SPM_2010” Peta hasil SIG pada layer penanganan SPM ini ditunjukkan pada Lampiran A – Peta 15. Hasil akhir dari proses analisa pada SIG berupa peta dan tabel atribut yang ditampilkan dalam Lampiran A-7 sampai A-15 dan tabel-tabel analisa pemenuhan SPM jalan kabupaten di UPTD Plumbon.

commit to user


digilib.uns.ac.id

135

4.3 4.3.1

Analisa Data Parameter SPM Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Aspek Aksesibilitas Tabel 4.11 memperlihatkan pencapaian nilai indeks aksesibilitas jaringan jalan

kabupaten di UPTD Plumbon dalam rentang waktu tahun 2007-2010. Data jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk diperoleh dari Tabel 4.2, sedangkan panjang jalan diperoleh dari Tabel 4.4. Data tersebut menggunakan asumsi atau pendekatan bahwa pengguna jalan kabupaten hanya berasal dari wilayah UPTD Plumbon saja. Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa dari sisi kuantitas penyediaan jaringan jalan yang ditinjau dari luas wilayah dan kepadatan peduduk di UPTD Plumbon dalam rentang waktu tiga tahun terakhir belum memenuhi standar SPM, dengan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu lebih besar dari 1000 jiwa/km2 dan kurang dari 5.000 jiwa/km2, maka berdasarkan Tabel 2.7 nilai indeks aksesibilitas > 1,50.

commit to user

commit to user

888,208

901,531

2009

2010

277.42

277.42

277.42

277.42

3

Luas Wilayah (Km²)

Keterangan: MS : Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat

858,978

2008

1

858,978

2

Tahun

2007


187.86

187.86

186.66

186.66

4

Panjang Jalan (Km)

3249.70

3201.67

3096.31

3096.31

5


0.68

0.68

0.68

0.68

6 = 4/3

Eksisting (Km/Km²) 8

> 1,50 > 1,50 > 1,50 > 1,50

1.000 < Tinggi 5.000 1.000 < Tinggi 5.000 1.000 < Tinggi 5.000 1.000 < Tinggi 5.000

SPM

7

Tingkat Pelayanan

Indeks Aksesibilitas

Tabel 4.11 Pemenuhan SPM jaringan jalan kota di UPTD Plumbon dari aspek aksesibilitas

TMS

TMS

TMS

TMS

9

Keterangan

136



digilib.uns.ac.id

137 Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa aspek aksesibilitas jaringan jalan yang ada di Kabupaten Cirebon dalam rentang waktu 4 tahun terakhir tidak memenuhi standar SPM.

Gambar 4.102 Indeks Aksesibilitas Jaringan Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2007-2010

Gambar 4.103 Pemenuhan SPM Aspek Aksesibilitas Jaringan Jalan Kabupaten di UPTDPlumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2007-2010 Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa semua ruas jalan kabupaten yang ada di UPTD Plumbon tidak memenuhi standar SPM dari aspek aksesibilitas jalan kabupaten. Gambar commit to user


digilib.uns.ac.id

138 4.103 menunjukkan pemenuhan SPM aspek aksesibilitas jalan kabupaten di Kabupaten Cirebon. 4.3.2

Aspek Mobilitas Tabel 4.12 memperlihatkan pencapaian nilai indeks mobilitas penyediaan jaringan

jalan kabupaten di UPTD Plumbon dalam rentang waktu tahun 2007-2009. Data jumlah penduduk diperoleh dari Tabel 4.2, PDRB perkapita diperoleh dari PDRB atas dasar harga berlaku pada Tabel 4.3 dibagi dengan jumlah penduduk. Panjang jalan diperoleh dari Tabel 4.4. Data tersebut menggunakan asumsi atau pendekatan bahwa pengguna jalan kabupaten hanya berasal dari wilayah UPTD Plumbon saja. Tabel 4.12 memperlihatkan bahwa dari sisi kuantitas penyediaan jaringan jalan yang ditinjau dari PDRB perkapita dan jumlah penduduk di UPTD Plumbon dalam rentang waktu tiga tahun terakhir belum memenuhi standar SPM, dengan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu lebih besar dari 1000 jiwa/km2 dan kurang dari 5.000 jiwa/km2, maka berdasarkan Tabel 2.7 nilai indeks mobilitas > 5,0.

commit to user

2008

commit to user 901,531

888,208

858,978

858,978

3

Jumlah Penduduk (jiwa)

Keterangan : MS : Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat

187.86

186.66

2007

2010

186.66

1

187.86

2

Tahun

2009

Panjang Jalan (km)

19,612,512.09

17,115,973.00

15,564,718.00

12,927,156.00

4

PDRB atas dasar Harga Berlaku (Juta Rp)

21.75

19.27

18.12

15.05

5 = 4/3

PDRB perkapita (Juta Rp/ tahun/jiwa)

0.208

0.212

0.217

0.217

6 = 2/(3/1000)

Eksisting (km/1000 pddk)

Sangat tinggi > 10

Sangat tinggi > 10

Sangat tinggi > 10

Sangat tinggi > 10

7=5

Tingkat Pelayanan PDRB perkapita (Juta Rp/tahun/jiwa)

Indeks Mobilitas

Tabel 4.12 Pemenuhan SPM jaringan jalan kota di UPTD Plumbon dari aspek mobilitas

> 5,0

> 5,0

> 5,0

> 5,0

8

SPM

TMS

TMS

TMS

TMS

9=6

Keterangan

139


139


digilib.uns.ac.id

140

Gambar 4.104 Indeks Mobilitas Jaringan Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2007-2010 Dari Tabel 4.12 terlihat bahwa aspek mobilitas jaringan jalan yang ada di UPTD Plumbon dalam rentang waktu 3 tahun terakhir tidak memenuhi standar SPM.

Gambar 4.105 Pemenuhan SPM Aspek Mobilitas Jaringan Jalan Kabupaten di UPTD PlumbonKabupaten Cirebon Tahun 2007-2010 Tabel 4.12 memperlihatkan bahwa semua ruas jalan kabupaten yang ada di UPTD Plumbon tidak memenuhi standar SPM dari aspek mobilitas jalan kabupaten. Gambar commit to user


digilib.uns.ac.id

141 4.105 menunjukkan pemenuhan SPM aspek mobilitas jalan kabupaten di Kabupaten Cirebon. 4.3.3

Aspek Keselamatan Tabel 4.13 memperlihatkan pencapaian nilai indeks kecelakaan penyediaan

jaringan jalan kabupaten di UPTD Plumbon dalam rentang waktu 2005-2010. Data kepadatan penduduk diambil dari Tabel 4.2 dan jumlah kecelakaan didapatkan dari Tabel 4.4. Kepadatan penduduk pada aspek kecelakaan lalu lintas ini diasumsikan menggunakan data kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon bukan data kepadatan penduduk di UPTD Plumbon dikarenakan adanya keterbatasan data yang di dapat dari Polres Cirebon, maka panjang jalan yang digunakan pun adalah panjang jalan kabupaten di Kabupaten Cirebon yaitu sepanjang 643,16 km. Nilai indeks kecelakaan lalu lintas dalam Kepmenkimpraswil No. 534/ KPTS/M/2001 pada Tabel 2.7 adalah zero accident, namun untuk mengantisipasi bertambahnya angka kecelakaan di Kabupaten Cirebon, diperlukan upaya-upaya untuk menguranginya terutama yang berkaitan erat dengan kondisi jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya.

commit to user

commit to user

Keterangan MS : Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat

345

137

2008

2010

132

2007

235

70

2006

2009

76

1

2005

2

Tahun

643.16

643.16

643.16

643.16

643.16

643.16

3

Panjang Jalan (km) 4

2,232

2,199

2,165

2,128

2,111

2,050

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 5 = 2/3

0.54

0.37

0.21

0.21

0.11

0.12

Eksisting (jiwa/km/tahun) 6

SPM

Indeks Kecelakaan

0

0

0

0

0

0

Pemenuhan SPM Jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Cirebon dari aspek kecelakaan lalu-lintas

Jumlah Kecelakaan per tahun (jiwa/tahun)

Tabel 4.13

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

7

Keterangan

142


142


digilib.uns.ac.id

143

Gambar 4.106 Indeks Kecelakaan Lalu lintas Jarinngan Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2007-2010

Gambar 4.107Pemenuhan SPM Aspek Keselamatan Jaringan Jalan Kabupaten di UPTD Plumbon Kabupaten Cirebon Tahun 2007-2010 Tabel 4.13 memperlihatkan bahwa semua ruas jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Cirebon tidak memenuhi standar SPM dari aspek keselamatan jalan kabupaten. Gambar 4.107 menunjukkan pemenuhan SPM aspek keselamatan jalan kabupaten di Kabupaten Cirebon.

commit to user


digilib.uns.ac.id

144 Aspek Kondisi Jalan

4.3.4

Pemenuhan SPM dari aspek kondisi jalan dilakukan berdasarkan nilai Road Condition Index (RCI), lebar jalan dan LHR tiap-tiap ruas jalan. Data LHR tahun 2010 berdasarkan estimasi tahun 2008 dan data lebar jalan masing-masing ruas diambil dari Tabel 4.8, sedangkan nilai RCI diambil dari Tabel 4.9. Dengan membandingkan jumlah LHR masing-masing ruas jalan dengan standar klasifikasi seperti diberikan pada Tabel 2.7, nilai LHR ruas-ruas jalan di UPTD Plumbon dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Khusus untuk Jalan Tuparev yang termasuk ke dalam kategori 3.000 < LHR 8.000, nilai SPM yang dibutuhkan berdasarkan lebar jalan adalah 6,0 meter, sedangkan nilai RCI dipersyaratkan harus lebih besar dari 5,5. Ruas-ruas jalan lain termasuk ke dalam kategori LHR 3.000, maka lebar minimum yang dipersyaratkan adalah 4,5 m. RCI yang dipersyaratkan harus lebih besar dari 5,5. Tabel 4.14 menunjukkan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek kondisi jalan berdasarkan lebar jalan. Sedangkan Tabel 4.15 menunjukkan pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek kondisi jalan berdasarkan nilai RCI. Tabel 4.14 Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek kondisi jalan berdasarkan lebar jalan Tahun 2010 No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

LHR 2010

1

2

3

4

5

Lebar Jalan (M) Keterangan Existing

SPM

6

7

1

1

14

Kalitanjung

Sumber

2721

7.00-11.00

4.5

MS

2

17

Sindangjawa

Mandirancan

1287

4.00

4.5

TMS

3

19

Jamblang

Cikeduk

2899

4.00-4.50

4.5

TMS

4

20

Plumbon

Kenanga

2989

6.00

4.5

MS

5

22

Tegalsari

Lemahtamba

2918

4.50-6.00

4.5

MS

6

23

Clangcang

Pangkalan

1752

4.00

4.5

TMS

7

37

Kecomberan

Sarwadadi

906

3.00

4.5

TMS Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

145 Tabel 4.14

Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek kondisi jalan berdasarkan lebar jalan Tahun 2010 (Lanjutan) Lebar Jalan (M)

No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

LHR 2010

Existing

SPM

1

2

3

4

5

6

7

Keterangan 8

8

53

Pecilon

Kertawinangun

1444

4.00

4.5

TMS

9

54

Cideng

Kertawinangun

1791

4.50

4.5

MS

10

56

Jl. Pembangunan

552

3.00

4.5

TMS

11

61

Jl. Wiratama

1955

4.00

4.5

TMS

12

67


2680

7.00-12.00

4.5

MS

13

71

Kramat

Cisaat

864

3.00-4.50

4.5

TMS

14

72

Megu

Lurah

2380

3.50-4.50

4.5

TMS

15

73

Tukmudal

Bode

1908

3.50

4.5

TMS

16

74

Tegalsari

Bode

1945

3.50

4.5

TMS

17

75

Marikangen

Kasugengan

1902

3.00

4.5

TMS

18

76

Sarwadadi

Kubang

456

3.00

4.5

TMS

19

79

Jamblang

Bakung

956

3.00–4.50

4.5

TMS

20

83

Watubelah

Kr. Sari

1832

4.00

4.5

TMS

21

86

Sidawangi

Matangaji

696

3.00

4.5

TMS

22

87

Beber

Ciwangi

245

3.00

4.5

TMS

23

92

Gesik

Sendang

648

4.00

4.5

TMS

24

93

Sendang

Kubang

720

4.00

4.5

TMS

25

94

Mandala

Pasawahan

788

3.00

4.5

TMS

26

95


428

3.0 - 4.5

4.5

TMS

27

96

Bobos

Cikalahang

944

3.00

4.5

TMS

28

101

Plumbon

Marikangen

700

3.50

4.5

TMS

29

102

Kertawinangun

Kalikoa

638

3.00–4.50

4.5

TMS

30

105

Kedawung

Warung Asem

2248

4.00-4.50

4.5

TMS Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

146 Tabel 4.14 Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek kondisi jalan berdasarkan lebar jalan Tahun 2010 (Lanjutan) Lebar Jalan (M)

No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

LHR 2010

Existing

SPM

1

2

3

4

5

6

7

31

106

Plumbon

Pangkalan

900

3.50

4.5

TMS

32

107

Wanakaya

Cangkring

380

3.50

4.5

TMS

33

110

Halimpu

Ciwangi

243

3.00

4.5

TMS

34

118

Warukawung

Kepuh

1260

3.50

4.5

TMS

35

119

Kenanga

Warukawung

1393

3.50

4.5

TMS

36

124

Tukmudal

Lurah

2108

3.50-6.00

4.5

TMS

37

125

Lurah

Waruroyom

1946

4.00

4.5

TMS

38

127

Jamblang

Kasugengan

1292

4.00

4.5

TMS

39

129

Kebarepan

Kejuden

498

3.00

4.5

TMS

40

131

Kedungsana

Pangkalan

360

3.50

4.5

TMS

41

133

Batembat

Kalibaru

951

3.00

4.5

TMS

42

134

Keduanan

Kr. Wangi

908

3.00

4.5

TMS

43

136

Sitiwinangun

Danawinangun

1460

3.50

4.5

TMS

44

140

Weru

Sarabahu

2296

3.00-8.00

4.5

TMS

45

141

Panembahan

Trusmi

1440

4.00

4.5

TMS

46

142


2946

12.00

4.5

MS

47

143

Karangmulya

Marikangen

1670

3.50

4.5

TMS

48

144

Kalitengah

Trusmi

796

3.00

4.5

TMS

49

145

Getasan

Waruroyom

348

3.50

4.5

TMS

50

146

Ciperna

Warungasem

720

5.00

4.5

MS

51

147

Dawuan

Wanakaya

464

3.00

4.5

TMS

52

149

Setukulon

Megu

1605

3.00

4.5

TMS

53

153

Trusmi

Kaliwulu

1071

3.00

4.5

TMS

Keterangan 8

Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

147 Tabel 4.14 Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek kondisi jalan berdasarkan lebar jalan Tahun 2010 (Lanjutan) Lebar Jalan (M)

No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

LHR 2010

Existing

SPM

1

2

3

4

5

6

7

54

158

Pasalakan

Kertasari

1784

3.50

4.5

TMS

55

159

Serang

Beberan

530

3.50

4.5

TMS

56

161

Cempaka

Karangsari

581

3.50

4.5

TMS

57

166

Purwawinangun

Muara

616

3.50

4.5

TMS

58

178

Kebarepan

Kedungsana

429

3.50

4.5

TMS

59

180

Kepongpongan

Cirebongirang

688

4.00-10.00

4.5

TMS

60

181

JL. Tuparev

12.00

6.0

MS

4952

Keterangan 8

Keterangan MS : Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat Tabel 4.15 Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek kondisi jalan berdasarkan nilai RCI Tahun 2010 RCI

No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

Existing

SPM

1

2

3

4

5

6

Keterangan 7

1

14

Kalitanjung

Sumber

8.0

> 5.5

MS

2

17

Sindangjawa

Mandirancan

9.0

> 5.5

MS

3

19

Jamblang

Cikeduk

8.8

> 5.5

MS

4

20

Plumbon

Kenanga

8.5

> 5.5

MS

5

22

Tegalsari

Lemahtamba

6.9

> 5.5

MS

6

23

Clangcang

Pangkalan

7.3

> 5.5

MS

7

37

Kecomberan

Sarwadadi

7.1

> 5.5

MS

8

53

Pecilon

Kertawinangun

7.5

> 5.5

MS

9

54

Cideng

Kertawinangun

7.0

> 5.5

MS

10

56

Jl. Pembangunan

7.0

> 5.5

MS

11

61

Jl. Wiratama

5.0

> 5.5

TMS Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

148 Tabel 4.15 Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek kondisi jalan berdasarkan nilai RCI Tahun 2010 (Lanjutan) RCI

No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

Existing

SPM

1

2

3

4

5

6

12

67


8.5

> 5.5

MS

13

71

Kramat

Cisaat

8.9

> 5.5

MS

14

72

Megu

Lurah

8.0

> 5.5

MS

15

73

Tukmudal

Bode

5.9

> 5.5

MS

16

74

Tegalsari

Bode

5.9

> 5.5

MS

17

75

Marikangen

Kasugengan

6.5

> 5.5

MS

18

76

Sarwadadi

Kubang

6.5

> 5.5

MS

19

79

Jamblang

Bakung

5.4

> 5.5

TMS

20

83

Watubelah

Kr. Sari

5.4

> 5.5

TMS

21

86

Sidawangi

Matangaji

7.0

> 5.5

MS

22

87

Beber

Ciwangi

5.4

> 5.5

TMS

23

92

Gesik

Sendang

6.9

> 5.5

MS

24

93

Sendang

Kubang

5.9

> 5.5

MS

25

94

Mandala

Pasawahan

8.8

> 5.5

MS

26

95


9.3

> 5.5

MS

27

96

Bobos

Cikalahang

9.9

> 5.5

MS

28

101

Plumbon

Marikangen

8.5

> 5.5

MS

29

102

Kertawinangun

Kalikoa

5.0

> 5.5

TMS

30

105

Kedawung

Warung Asem

9.0

> 5.5

MS

31

106

Plumbon

Pangkalan

5.4

> 5.5

TMS

32

107

Wanakaya

Cangkring

5.9

> 5.5

MS

33

110

Halimpu

Ciwangi

5.4

> 5.5

TMS

34

118

Warukawung

Kepuh

6.2

> 5.5

MS

35

119

Kenanga

Warukawung

6.2

> 5.5

MS

36

124

Tukmudal

Lurah

8.5

> 5.5

MS

37

125

Lurah

Waruroyom

5.4

> 5.5

TMS

38

127

Jamblang

Kasugengan

9.3

> 5.5

MS

Keterangan 7

Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

149 Tabel 4.15 Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek kondisi jalan berdasarkan nilai RCI Tahun 2010 (Lanjutan) RCI

No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas

Existing

SPM

1

2

3

4

5

6

Keterangan 7

39

129

Kebarepan

Kejuden

5.9

> 5.5

MS

40

131

Kedungsana

Pangkalan

5.4

> 5.5

TMS

41

133

Batembat

Kalibaru

9.7

> 5.5

MS

42

134

Keduanan

Kr. Wangi

8.2

> 5.5

MS

43

136

Sitiwinangun

Danawinangun

5.9

> 5.5

MS

44

140

Weru

Sarabahu

9.2

> 5.5

MS

45

141

Panembahan

Trusmi

5.5

> 5.5

TMS

46

142


8.8

> 5.5

MS

47

143

Karangmulya

Marikangen

8.8

> 5.5

MS

48

144

Kalitengah

Trusmi

8.7

> 5.5

MS

49

145

Getasan

Waruroyom

6.5

> 5.5

MS

50

146

Ciperna

Warungasem

8.8

> 5.5

MS

51

147

Dawuan

Wanakaya

5.9

> 5.5

MS

52

149

Setukulon

Megu

9.9

> 5.5

MS

53

153

Trusmi

Kaliwulu

9.8

> 5.5

MS

54

158

Pasalakan

Kertasari

7.8

> 5.5

MS

55

159

Serang

Beberan

5.4

> 5.5

TMS

56

161

Cempaka

Karangsari

5.4

> 5.5

TMS

57

166

Purwawinangun

Muara

5.4

> 5.5

TMS

58

178

Kebarepan

Kedungsana

5.5

> 5.5

TMS

59

180

Kepongpongan

Cirebongirang

5.4

> 5.5

TMS

60

181

JL. Tuparev

8.0

> 5.5

MS

Keterangan MS : Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat Tabel 4.14 menunjukkan bahwa berdasarkan lebar ruas jalan kabupaten yang ada di UPTD Plumbon terdapat 52 ruas sepanjang 153,00 km (81.44%) yang belum memenuhi SPM, sedang 8 ruas sepanjang 34,86 km (18.56%) sudah memenuhi SPM. commit to user


digilib.uns.ac.id

150 Tabel 4.15 menunjukkan bahwa berdasarkan kondisi jalan terdapat 15 ruas sepanjang 41,40 km (22,04 %) yang belum memenuhi SPM, sedangkan 45 ruas sepanjang 146,46 km (77,96 %) yang sudah memenuhi SPM atau dalam kondisi cukup hingga sangat baik. Pemenuhan SPM kondisi jalan berdasarkan lebar jalan digambarkan dalam Gambar 4.108 dan Gambar 4.109 menunjukkan pemenuhan SPM kondisi jalan berdasarkan RCI.

Gambar 4.108 Pemenuhan SPM Aspek Kondisi Jalan di UPTD Plumbon Berdasarkan Lebar Jalan Tahun 2010

Gambar 4.109Pemenuhan SPM Aspek Kondisi Jalan di UPTD Plumbon Berdasarkan RCI Tahun 2010 commit to user


digilib.uns.ac.id

151 Aspek Tingkat Pelayanan Jalan

4.3.5

Untuk mengetahui pelayanan jalan diperlukan data klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan dan kecepatan rencana. Data Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon menyebutkan bahwa untuk ruas-ruas Jaringan Jalan Strategis merupakan jalan kolektor primer. Sedangkan ruas-ruas jalan Layanan Umum lainnya merupakan jalan lokal primer. Untuk jalan kolektor primer dan jalan lokal primer dipersyaratkan kecepatan tempuh minimal yang sama yaitu 20 km/jam. Pada Tabel 4.16 dibandingkan antara kecepatan tempuh minimal eksisting pada masing-masing ruas jalan dengan kecepatan yang disyaratkan. Tabel 4.16

Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek tingkat pelayanan Tahun 2010 Kecepatan

No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas


SPM (Km/Jam)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

1

14

Kalitanjung

Sumber

> 40

> 20

MS

2

17

Sindangjawa

Mandirancan

30 - 45

> 20

MS

3

19

Jamblang

Cikeduk

> 40

> 20

MS

4

20

Plumbon

Kenanga

> 40

> 20

MS

5

22

Tegalsari

Lemahtamba

30 - 45

> 20

MS

6

23

Clangcang

Pangkalan

> 40

> 20

MS

7

37

Kecomberan

Sarwadadi

30 - 45

> 20

MS

8

53

Pecilon

Kertawinangun

30 - 45

> 20

MS

9

54

Cideng

Kertawinangun

30 - 45

> 20

MS

10

56

Jl. Pembangunan

30 - 45

> 20

MS

11

61

Jl. Wiratama

15 - 20

> 20

TMS

12

67


> 40

> 20

MS

13

71

Kramat

Cisaat

30 - 45

> 20

MS

14

72

Megu

Lurah

> 40

> 20

MS

15

73

Tukmudal

Bode

25 - 35

> 20

MS

16

74

Tegalsari

Bode

25 - 35

> 20

MS

17

75

Marikangen

Kasugengan

30 - 45

> 20

MS

18

76

Sarwadadi

Kubang

30 - 45

> 20

MS Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

152 Tabel 4.16 Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek tingkat pelayanan Tahun 2010 (Lanjutan) Kecepatan No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas


SPM (Km/Jam)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

19

79

Jamblang

Bakung

25 - 35

> 20

MS

20

83

Watubelah

Kr. Sari

25 - 35

> 20

MS

21

86

Sidawangi

Matangaji

25 - 35

> 20

MS

22

87

Beber

Ciwangi

25 - 35

> 20

MS

23

92

Gesik

Sendang

25 - 35

> 20

MS

24

93

Sendang

Kubang

25 - 35

> 20

MS

25

94

Mandala

Pasawahan

30 - 45

> 20

MS

26

95


30 - 45

> 20

MS

27

96

Bobos

Cikalahang

30 - 45

> 20

MS

28

101

Plumbon

Marikangen

30 - 45

> 20

MS

29

102

Kertawinangun

Kalikoa

15 - 20

> 20

TMS

30

105

Kedawung

Warung Asem

> 40

> 20

MS

31

106

Plumbon

Pangkalan

20 - 25

> 20

MS

32

107

Wanakaya

Cangkring

25 - 35

> 20

MS

33

110

Halimpu

Ciwangi

25 - 35

> 20

MS

34

118

Warukawung

Kepuh

25 - 35

> 20

MS

35

119

Kenanga

Warukawung

30 - 45

> 20

MS

36

124

Tukmudal

Lurah

> 40

> 20

MS

37

125

Lurah

Waruroyom

30 - 45

> 20

MS

38

127

Jamblang

Kasugengan

30 - 45

> 20

MS

39

129

Kebarepan

Kejuden

30 - 45

> 20

MS

40

131

Kedungsana

Pangkalan

> 20

> 20

MS

41

133

Batembat

Kalibaru

30 - 45

> 20

MS

42

134

Keduanan

Kr. Wangi

30 - 45

> 20

MS

43

136

Sitiwinangun

Danawinangun

25 - 35

> 20

MS

44

140

Weru

Sarabahu

25 - 35

> 20

MS

45

141

Panembahan

Trusmi

25 - 35

> 20

MS

46

142


> 40

> 20

MS

47

143

Karangmulya

30 - 45

> 20

MS

Marikangen

Berlanjut

commit to user


digilib.uns.ac.id

153 Tabel 4.16 Pemenuhan SPM ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon dari aspek tingkat pelayanan Tahun 2010 (Lanjutan) Kecepatan No Urut

No Ruas

Nama Pangkal Ruas

Nama Ujung Ruas


SPM (Km/Jam)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

48

144

Kalitengah

Trusmi

30 - 45

> 20

MS

49

145

Getasan

Waruroyom

25 - 35

> 20

MS

50

146

Ciperna

Warungasem

30 - 45

> 20

MS

51

147

Dawuan

Wanakaya

25 - 35

> 20

MS

52

149

Setukulon

Megu

30 - 45

> 20

MS

53

153

Trusmi

Kaliwulu

30 - 45

> 20

MS

54

158

Pasalakan

Kertasari

25 - 35

> 20

MS

55

159

Serang

Beberan

25 - 35

> 20

MS

56

161

Cempaka

Karangsari

25 - 35

> 20

MS

57

166

Purwawinangun

Muara

25 - 35

> 20

MS

58

178

Kebarepan

Kedungsana

25 - 35

> 20

MS

59

180

Kepongpongan

Cirebongirang

25 - 35

> 20

MS

60

181

JL. Tuparev

> 40

> 20

MS

Keterangan: MS : Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat Tabel 4.16 memperlihatkan bahwa terdapat 2 ruas jalan sepanjang 3,60 km (1,92%) yang tidak memenuhi standar SPM, sedangkan 58 ruas lainnya sepanjang 184,26 km (98,08%) telah memenuhi SPM dari aspek tingkat pelayanan jalan kabupaten yang ada di UPTD Plumbon, berdasarkan kecepatan tempuh kendaraan. Hal itu disebabkan karena kondisi jalan pada kedua sebagian ruas jalan tersebut mengalami kerusakan ringan dan kerusakan berat, hal ini ditandai oleh banyak permukaan jalan yang tidak rata dan berlubang sehingga pengendara ekstra hati-hati untuk melewati jalan tersebut. Gambar 4.110 menunjukkan pemenuhan SPM berdasarkan pelayanan jalan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

154

Gambar 4.110Pemenuhan SPM Aspek Pelayanan Jalan di UPTD Plumbon Tahun 2010 4.3.6

Pemenuhan SPM Jalan Tabel 4.17 menunjukkan pemenuhan SPM dari kelima aspeknya yaitu aspek

aksesibilitas, aspek mobilitas, aspek kecelakaan, aspek kondisi jalan (lebar jalan dan RCI) dan aspek pelayanan jalan kabupaten di UPTD Plumbon dimana terdapat ruas-ruas jalan kabupaten yang memenuhi syarat SPM ataupun tidak memenuhi syarat SPM.

commit to user

14

17

19

20

22

23

37

53

54

56

61

67

71

72

73

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

1

1

No Ruas

No Urut


Kertawinangun

Sarwadadi

Pangkalan

Lemahtamba

Kenanga

Cikeduk

Mandirancan

Sumber

Tukmudal

Megu

Kramat

4

Nama Ujung Ruas

Bode

Lurah

Cisaat


Jl. Wiratama

Jl. Pembangunan

Cideng

Pecilon

Kecomberan

Clangcang

Tegalsari

Plumbon

Jamblang

Sindangjawa

Kalitanjung

3

Nama Pangkal Ruas

5

Pemenuhan SPM

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

6

Aspek Mobilitas

7

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

Aspek Keselamatan

SPM Jaringan Jalan

Aspek Aksesibilitas

Tabel 4.17. Pemenuhan semua aspek SPM Tahun 2010

TMS

TMS

TMS

MS

TMS

TMS

MS

TMS

TMS

TMS

MS

MS

TMS

TMS

MS

8

MS

MS

MS

MS

TMS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

9

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

Berlanjut

MS

MS

MS

MS

TMS

10

Kecepatan

Lebar Jalan

RCI

Aspek Pelayanan Jalan

Aspek Kondisi Jalan

SPM Ruas Jalan

155


155

79

83

86

87

92

93

94

95

96

101

102

105

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

75

17

19

74

16

76

2

1

18

No Ruas

No Urut

commit to user Pasawahan

Kubang

Sendang

Ciwangi

Matangaji

Kr. Sari

Bakung

Kubang

Kasugengan

Bode

4

Nama Ujung Ruas

Kedawung

Kertawinangun

Plumbon

Bobos

Warung Asem

Kalikoa

Marikangen

Cikalahang


Mandala

Sendang

Gesik

Beber

Sidawangi

Watubelah

Jamblang

Sarwadadi

Marikangen

Tegalsari

3

Nama Pangkal Ruas

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

Aspek Aksesibilitas

5

Pemenuhan SPM

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

6

Aspek Mobilitas

7

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

Aspek Keselamatan

SPM Jaringan Jalan

Tabel 4.17 Pemenuhan kelima aspek SPM Tahun 2010 (Lanjutan)

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

8

MS

TMS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

TMS

MS

TMS

TMS

MS

MS

MS

9

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

Berlanjut

MS

TMS

10

Kecepatan

Lebar Jalan

RCI


Aspek Kondisi Jalan

SPM Ruas Jalan

156


156

118

119

124

125

127

129

131

133

134

136

140

141

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

107

32

34

106

31

110

2

1

33

No Ruas

No Urut

commit to user

Panembahan

Weru

Sitiwinangun

Keduanan

Batembat

Kedungsana

Kebarepan

Jamblang

Lurah

Tukmudal

Kenanga

Warukawung

Halimpu

Wanakaya

Plumbon

3

Nama Pangkal Ruas

Trusmi

Sarabahu

Danawinangun

Kr. Wangi

Kalibaru

Pangkalan

Kejuden

Kasugengan

Waruroyom

Lurah

Warukawung

Kepuh

Ciwangi

Cangkring

Pangkalan

4

Nama Ujung Ruas

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

Aspek Aksesibilitas

5

Pemenuhan SPM

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

6

Aspek Mobilitas

7

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

Aspek Keselamatan

SPM Jaringan Jalan


TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

8

TMS

MS

MS

MS

MS

TMS

MS

MS

TMS

MS

MS

MS

TMS

MS

TMS

9

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

Berlanjut

10

Kecepatan

Lebar Jalan

RCI


Aspek Kondisi Jalan

SPM Ruas Jalan

157


commit to user

146

147

149

153

158

159

161

166

178

180

181

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

4

Nama Ujung Ruas

JL. Tuparev

Kepongpongan

Kebarepan

Purwawinangun

Cempaka

Serang

Pasalakan

Trusmi

Setukulon

Dawuan

Ciperna

Getasan

Kalitengah

Karangmulya

Cirebongirang

Kedungsana

Muara

Karangsari

Beberan

Kertasari

Kaliwulu

Megu

Wanakaya

Warungasem

Waruroyom

Trusmi

Marikangen


3

Nama Pangkal Ruas

Keterangan: MS : Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat

145

143

47

49

142

46

144

2

1

48

No Ruas

No Urut

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

Aspek Aksesibilitas

5

Pemenuhan SPM

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

6

Aspek Mobilitas

7

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

Aspek Keselamatan

SPM Jaringan Jalan


MS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

MS

TMS

TMS

TMS

MS

8

MS

TMS

TMS

TMS

TMS

TMS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

9

10

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

Kecepatan

Lebar Jalan

RCI


Aspek Kondisi Jalan

SPM Ruas Jalan

158



digilib.uns.ac.id

159

4.4

Analisa Pemenuhan SPM Jalan Kabupaten Cirebon di UPTD Plumbon

4.4.1

Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2013 (Anonim, 2009b)

4.4.1.1 Visi dan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon Penentuan analisa kategori penanganan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten di UPTD Plumbon ini memerlukan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, prioritas program penanganan jalan dan daftar skala prioritas proyek sebagai acuan untuk menentukan peringkat tiap-tiap parameter SPM jalan kabupaten, sehingga didapatkan nilai pemenuhan SPM dari tiap-tiap parameternya. Nilai pemenuhan SPM tersebut digunakan untuk mendapatkan total nilai pemenuhan seluruh aspek SPM yang akan menghasilkan urutan peringkat kategori penanganan dari tiap-tiap ruas jalan kabupaten yang ada. Visi dari Perencanaan Strategis Tahun 2009-2013 Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon tersebut adalah: “Terwujudnya sistem jaringan jalan yang mantap dalam rangka menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pelayanan umum di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013”. Sedang misi yang telah dirumuskan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan prima di bidang kebinamargaan kepada masyarakat, yang didukung oleh aparatur yang bersih dan terbuka. 2. Menyelenggarakan pelaksanaan program kebinamargaan yang tepat guna dan berhasil guna. 4.4.1.2 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Berdasarkan visi dan misi tersebut, Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan tentang jalan kabupaten yaitu memantapkan fungsi sistem jaringan jalan dengan sasaran untuk meningkatkan dan memelihara fungsi jaringan jalan kabupaten. Sedangkan indikator kinerja yang ditetapkan dari jalan kabupaten adalah commit to user


digilib.uns.ac.id

160 peningkatan jaringan jalan kabupaten, pemeliharaan rutin jalan kabupaten, pemeliharaan periodik jalan kabupaten, pemeliharaan jembatan kabupaten dan basis data jalan dan jembatan kabupaten. Mengacu pada penanganan jalan yang menunjang peningkatan IPM Kabupaten Cirebon, maka titik berat skala prioritas adalah pemerataan pembangunan di setiap kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon yang dapat berfungsi sebagai prasarana jalan, penggerak perekonomian, penunjang pendidikan dan penunjang kesehatan. Prioritas program tersebut ditetapkan sebagai berikut: 1. Program pembangunan jalan dan jembatan, yaitu: peningkatan jalan dan jembatan kabupaten. 2. Program rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan jembatan kabupaten dan pemeliharaan periodik jalan dan jembatan. 3. Program pembangunan dan peningkatan jalan desa/poros desa, pemeliharaan rutin jalan desa/poros desa, dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan desa/poros desa. 4.4.1.3 Daftar Skala Prioritas Kegiatan Penajaman dan penetapan Daftar Skala Prioritas (DSP) pada kegiatan-kegiatan kebinamargaan, dilakukan melalui proses yang panjang dan bertahap. Beberapa kriteria dan pertimbangan yang digunakan dalam penetapan DSP kebinamargaan tersebut antara lain: 1. Pertimbangan teknis seperti tingkat kerusakan, volume lalu lintas, siklus penanganan dan lain-lain, berdasarkan Juknis Dirjen Bina Marga yang mengacu pada SK MenPU No: 77/KPTS/DB/1990 Tahun 1990 tentang Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten. 2. Ruas jalan yang termasuk dalam Jaringan Jalan Strategis (JJS) serta ruas-ruas jalan yang mendukung peningkatan IPM. 3. Ruas-ruas jalan penghubung sentra-sentra produksi pertanian dan industri/perdagangan serta jalur angkutan perdesaan/kota. 4. Ruas jalan yang berfungsi sebagai jalur alternatif, terutama pada hari-hari Raya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

161 5. Ruas-ruas jalan yang merupakan jalur perlintasan antar daerah Kabupaten/Kota (daerah perbatasan). 6. Ruas jalan yang akan menunjang pertumbuhan pada kawasan permukiman dan penataan kota kecamatan. 7. Aspek pemerataan pembangunan daerah. 8. Ruas jalan yang menunjang pariwisata. 9. Ruas jalan yang menunjang prasarana umum, yaitu: terminal dan pasar. 10. Ruas jalan yang menunjang kawasan pendidikan dan kesehatan (sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain). 11. Ruas jalan yang dapat membuka akses menuju daerah terisolir. 4.4.2

Analisa Pemenuhan SPM Berdasarkan Peringkat Parameter SPM Pemberian peringkat parameter SPM didasarkan atas tingkat kepentingan dari

tiap-tiap aspek SPM. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon tahun 2009-2013 tersebut terutama dari visi dan daftar skala prioritas menyebutkan bahwa pertimbangan teknis dari aspek SPM ruas jalan dijadikan pertimbangan pertama maka aspek kondisi jalan dijadikan prioritas utama dalam penentuan peringkat parameter SPM., sedangkan aspek SPM jaringan jalan dijadikan pertimbangan kedua untuk urutan peringkat SPM. Tabel 4.18 Peringkat Parameter SPM dan Nilai Pemenuhan Parameter SPM. Nilai Pemenuhan SPM

Peringkat Parameter SPM

Memenuhi Syarat SPM

Tidak Memenuhi Syarat SPM

Aksesibilitas

6

1

0

Mobilitas

5

2

0

Keselamatan

4

3

0

a. Lebar Jalan

2

5

0

b. RCI

1

6

0

Kecepatan

3 4 commit to user

0

Aspek-aspek SPM Aspek SPM Jaringan Jalan:

Aspek SPM Ruas Jalan: Kondisi Jalan:


digilib.uns.ac.id

162 Nilai pemenuhan SPM dari tiap-tiap aspeknya pada Tabel 4.18 tersebut digunakan untuk pengisian Tabel 4.17, sehingga menghasilkan total nilai dalam menentukan pemenuhan SPM dari tiap-tiap ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon yang ditunjukkan pada Tabel 4.19. Pemberian nilai untuk jalan yang memenuhi syarat SPM diberikan nilai sesuai dengan nilai pemenuhan SPM dari tiap-tiap aspeknya. Sedangkan untuk ruas-ruas jalan kabupaten

yang

tidak

memenuhi

syarat

SPM

commit to user

maka

diberikan

nilai

0.

19

20

22

23

37

53

54

56

61

67

71

72

73

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14

1

17

2

1

2

No Ruas

No Urut


Kertawinangun

Sarwadadi

Pangkalan

Lemahtamba

Kenanga

Cikeduk

Mandirancan

Sumber

Tukmudal

Megu

Kramat

4

Nama Ujung Ruas

Bode

Lurah

Cisaat


Jl. Wiratama

Jl. Pembangunan

Cideng

Pecilon

Kecomberan

Clangcang

Tegalsari

Plumbon

Jamblang

Sindangjawa

Kalitanjung

3

Nama Pangkal Ruas

6

6

6

6

0

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

6

0

0

0

5

0

0

5

0

0

0

5

5

0

0

5

7

4

4

4

4

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Kecepatan

Lebar Jalan

RCI


8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Keselamatan

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Mobilitas

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Aksesibilitas

SPM Jaringan Jalan

Nilai Pemenuhan SPM

Aspek Kondisi Jalan

SPM Ruas Jalan

Tabel 4. 19 Klasifikasi Nilai Pemenuhan SPM Tahun 2010

10

10

10

15

0

10

15

10

10

10

15

15

10

10

15

11

SPM Ruas Jalan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Berlanjut

12

SPM Jaringan Jalan

Total Nilai Pemenuhan SPM

163


163

79

83

86

87

92

93

94

95

96

101

102

105

106

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

75

17

19

74

16

76

2

1

18

No Ruas

No Urut

commit to user Pasawahan

Kubang

Sendang

Ciwangi

Matangaji

Kr. Sari

Bakung

Kubang

Kasugengan

Bode

Plumbon

Kedawung

Kertawinangun

Plumbon

Bobos

4

Nama Ujung Ruas

Pangkalan

Warung Asem

Kalikoa

Marikangen

Cikalahang


Mandala

Sendang

Gesik

Beber

Sidawangi

Watubelah

Jamblang

Sarwadadi

Marikangen

Tegalsari

3

Nama Pangkal Ruas

0

6

0

6

6

6

6

6

6

0

6

0

0

6

6

6

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

4

4

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Kecepatan

Lebar Jalan

RCI


Aspek Kondisi Jalan

SPM Ruas Jalan

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Keselamatan

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Mobilitas

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Aksesibilitas

SPM Jaringan Jalan

Nilai Pemenuhan SPM

Tabel 4.19 Klasifikasi Nilai Pemenuhan SPM Tahun 2010 (Lanjutan)

4

10

0

10

10

10

10

10

10

4

10

4

4

10

10

10

11

SPM Ruas Jalan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Berlanjut

12

SPM Jaringan Jalan


164


118

119

124

125

127

129

131

133

134

136

140

141

142

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

107

32

110

2

1

33

No Ruas

No Urut

commit to user Trusmi

Sarabahu

Danawinangun

Kr. Wangi

Kalibaru

Pangkalan

Kejuden

Kasugengan

Waruroyom

Lurah

Warukawung

Kepuh

Ciwangi

Cangkring

4

Nama Ujung Ruas


Panembahan

Weru

Sitiwinangun

Keduanan

Batembat

Kedungsana

Kebarepan

Jamblang

Lurah

Tukmudal

Kenanga

Warukawung

Halimpu

Wanakaya

3

Nama Pangkal Ruas

6

0

6

6

6

6

0

6

6

0

6

6

6

0

6

5

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Kecepatan

Lebar Jalan

RCI


Aspek Kondisi Jalan

SPM Ruas Jalan

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Keselamatan

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Mobilitas

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Aksesibilitas

SPM Jaringan Jalan

Nilai Kriteria Pemenuhan SPM

Tabel 4.19. Klasifikasi Nilai Pemenuhan SPM Tahun 2010 (Lanjutan)

15

4

10

10

10

10

4

10

10

4

10

10

10

4

10

11

SPM Ruas Jalan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Berlanjut

12

SPM Jaringan Jalan


165


No Ruas

2

143

144

145

146

147

149

153

158

161

166

159

178

180

181

No Urut

1

47

48

49

50

51

52

53

54

56

57

55

58

59

60

Tabel 4.19.

commit to user

JL. Tuparev

Kepongpongan

Kebarepan

Serang

Purwawinangun

Cempaka

Pasalakan

Trusmi

Setukulon

Dawuan

Ciperna

Getasan

Kalitengah

Karangmulya

3

Nama Pangkal Ruas

Cirebongirang

Kedungsana

Beberan

Muara

Karangsari

Kertasari

Kaliwulu

Megu

Wanakaya

Warungasem

Waruroyom

Trusmi

Marikangen

4

Nama Ujung Ruas

6

0

0

0

0

0

6

6

6

6

6

6

6

6

5

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Kecepatan

Lebar Jalan

RCI


Aspek Kondisi Jalan

SPM Ruas Jalan

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Keselamatan

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Mobilitas

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aspek Aksesibilitas

SPM Jaringan Jalan

Nilai Pemenuhan SPM

Klasifikasi Nilai Pemenuhan SPM Tahun 2010 (Lanjutan)

15

4

4

4

4

4

10

10

10

10

15

10

10

10

11

SPM Ruas Jalan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SPM Jaringan Jalan


166



digilib.uns.ac.id

167 Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan bahwa total nilai pemenuhan SPM terbagi atas SPM jaringan jalan dan SPM ruas jalan. Berdasarkan SPM jaringan jalan yang terdiri atas aspek aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan jalan memiliki kesamaan nilai yaitu 0 (nol) atau tidak memenuhi syarat SPM, sedangkan untuk SPM ruas jalan memiliki nilai pemenuhan SPM yang bervariasi yaitu nilai 15 yang termasuk kategori memenuhi syarat SPM dari semua aspek SPM ruas jalan yaitu aspek kondisi jalan, lebar jalan dan pelayanan jalan; nilai 10 yang termasuk kategori hanya memenuhi syarat dari aspek kondisi jalan dan pelayanan jalan; nilai 4 yang termasuk kategori hanya memenuhi syarat SPM ruas jalan dari aspek pelayanannya saja ataupun nilai 0 (nol) yaitu tidak memenuhi syarat SPM ruas jalan baik itu dari aspek kondisi jalan, lebar jalan maupun pelayanan jalannya. Mengacu pada hasil perhitungan indeks pemenuhan SPM jaringan jalan pada Tabel 4.11, Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 maka dapat disimpulkan bahwa dari empat tahun terakhir yaitu tahun 2007-2010 pemenuhan aspek SPM jaringan jalan kabupaten di UPTD Plumbon untuk setiap tahunnya menunjukkan nilai pemenuhan SPM yang tidak memenuhi syarat. Hal ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah panjang jalan kabupaten. Sebagai tindakan alternatif akan pemenuhan SPM jaringan jalan tersebut maka diperlukannya perubahan status jalan poros desa menjadi jalan kabupaten. Jalan poros desa yang ada di kabupaten berdasarkan data tahun 2010 memiliki panjang 70,43 Km dengan jumlah 38 ruas jalan desa yang menghubungkan pusat-pusat produksi pangan, pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Apabila data jumlah panjang jalan poros desa tersebut dihitung kembali pada Tabel 4.11, Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 maka hasil yang didapatkan semuanya pun tidak memenuhi syarat SPM. Maka hasil pengelompokkan nilai yang didapat untuk setiap tahunnya pada pemenuhan SPM jalan kabupaten yang diperhitungkan dalam basis data tahun berikutnya adalah hanya dari aspek SPM ruas jalan saja. Tabel 4.20 menunjukkan beberapa alternatif nilai dari kombinasi penjumlahan nilai aspek- aspek SPM ruas jalan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

168 Tabel 4.20 Kombinasi nilai alternatif dari pemenuhan nilai SPM ruas jalan Total Nilai Pemenuhan SPM Ruas Jalan

Pemenuhan SPM

15

Memenuhi aspek SPM ruas jalan berdasarkan kondisi jalan,lebar jalan dan pelayanan jalan

11

Memenuhi aspek SPM ruas jalan hanya berdasarkan kondisi jalan dan lebar jalan

10

Memenuhi aspek SPM ruas jalan hanya berdasarkan kondisi jalan dan pelayanan jalan

9

Memenuhi aspek SPM ruas jalan hanya berdasarkan lebar jalan dan pelayanan jalan

6

Memenuhi aspek SPM ruas jalan hanya berdasarkan kondisi jalan

5

Memenuhi aspek SPM ruas jalan hanya berdasarkan lebar jalan

4

Memenuhi aspek SPM ruas jalan hanya berdasarkan pelayanan jalan

0

Tidak Memenuhi aspek SPM ruas jalan berdasarkan kondisi jalan,lebar jalan dan pelayanan jalan

Mengacu Tabel 4.20 dan hasil dari total nilai pemenuhan SPM pada Tabel 4.19 dapat disimpulkan bahwa hasil pemenuhan SPM berdasarkan SPM ruas jalan pada 60 ruas jalan kabupaten di UPTD Plumbon terdapat delapan ruas jalan sepanjang 34,86 km (18,56 %) yang memenuhi semua aspek SPM ruas jalan yaitu aspek kondisi jalan, lebar jalan dan pelayanan jalan, 37 ruas jalan sepanjang 111,60 km (59,41 %) yang hanya memenuhi aspek kondisi jalan dan pelayanan jalan dan 13 ruas jalan sepanjang 37,80 km (20,12%) yang hanya memenuhi aspek pelayanan jalan, serta terdapat dua ruas jalan sepanjang 3,60 km (1,92%) yang termasuk dalam kategori tidak Memenuhi Syarat SPM ruas jalan. Prosentase pemenuhan SPM ruas jalan di UPTD Plumbon digambarkan tersebut dalam Gambar 4.111 berdasarkan panjang jalan (km). commit to user


digilib.uns.ac.id

169

Gambar 4.111 Prosentase Pemenuhan SPM Ruas Jalan Kabupaten Di UPTD Plumbon Berdasarkan Panjang Jalan (km)

commit to user



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

ditarik kesimpulan: 1) Tersusunnya sistem informasi berupa basis data untuk menentukan pemenuhan SPM

jalan kabupaten dengan menggunakan aplikasi program SIG berupa

inventarisasi data ruas jalan kabupaten yang dapat mengkategorikan pemenuhan SPM jalan kabupaten di UPTD Plumbon Kabupaten Cirebon. Sistem ini memiliki potensi implementasi yang cukup baik bagi pihak Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon dalam mempersiapkan penyusunan program kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten yang lebih efektif dan efisien ditinjau dari segi waktu, tenaga dan biaya pemeliharaan serta memudahkan dalam mengambil keputusan, monitoring dan evaluasi serta up date data dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. 2) Dari seluruh proses analisa data parameter SPM dengan menggunakan aplikasi program SIG ini maka dapat diperoleh suatu visualisasi pemenuhan SPM jalan dalam dua kategori pemenuhan yaitu ruas jalan kabupaten yang memenuhi syarat ataupun yang tidak memenuhi syarat SPM jalan yang ada di UPTD Plumbon Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian tersebut yaitu berupa hasil pemenuhan SPM yang terbagi atas SPM jaringan jalan dan SPM ruas jalan. Hasil tersebut menyatakan bahwa seluruh ruas jalan kabupaten yang ada di UPTD Plumbon tidak memenuhi syarat SPM jaringan jalan. Hal itu berbeda dengan hasil pemenuhan SPM ruas jalan dimana terdapat delapan ruas jalan sepanjang 34,86 km (18,56 %) yang memenuhi semua aspek SPM ruas jalan yaitu aspek kondisi jalan, lebar jalan dan pelayanan jalan, 37 ruas jalan sepanjang 111,60 km (59,41 user dan pelayanan jalan dan 13 ruas %) yang hanya memenuhi aspekcommit kondisitojalan 170



jalan sepanjang 37,80 km (20,12%) yang hanya memenuhi aspek pelayanan jalan, serta terdapat dua ruas jalan sepanjang 3,60 km (1,92%) yang termasuk dalam kategori tidak Memenuhi Syarat SPM.

5.2

Saran Guna untuk meningkatkan kualitas dari SIG dan sistem pemeliharaan jalan

kabupaten di masa mendatang maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 1) Tindak lanjut kegiatan inventarisasi jaringan jalan kabupaten dan poros desa beserta prasarana pendukungnya perlu dilakukan secara berkelanjutan pada 3 (tiga) wilayah UPTD Bina Marga lainnya agar data yang terhimpun selalu up to date dan mencakup seluruh bagian kabupaten guna pengembangan sistem manajemen pemeliharaan jalan yang lebih baik di Kabupaten Cirebon. 2) Tindak lanjut kegiatan analisa hasil pemenuhan SPM ruas jalan sebagai acuan dalam penyusunan analisa kategori penanganan dan skala prioritas ruas jalan kabupaten. 3) Penyesuaian data inventarisasi panjang ruas jalan kabupaten dan luas wilayah tiap kecamatan yang terdata selama ini dengan yang terdata dari Arc.Gis. 4) Penambahan parameter anggaran biaya sebagai penentuan prioritas rehabilitasi dan pemeliharaan jalan selanjutnya. 5) Perlu upaya pengkajian lebih lanjut pada ruas-ruas jalan kabupaten yang berpotensi untuk peningkatan kelas dan fungsi jalan di tingkat kabupaten ditinjau dari segi kapasitas, struktur dan lalu lintas yang ada dalam rangka pengembangan jaringan transportasi kabupaten yang lebih baik. 6) Perlu upaya sosialisasi lebih lanjut kepada para pengambil kebijakan, tokoh politik, dan masyarakat tentang pendekatan teknis pemilihan prioritas penanganan jalan kabupaten agar dapat meyakinkan bahwa infrastruktur ini harus ditangani dalam suatu urutan yang bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan.

commit to user

SISTEM MANAJEMEN DATA BASE PEMELIHARAAN JALAN BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Recommend Documents