Pengembangan SDM Informasi Geospasial Untuk Pembangunan Nasional dan Menghadapi Tantangan Globalisasi Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)
Institut Teknologi Nasional Bandung, 24 Februari 2017
DASAR HUKUM Tujuan UU-IG ( UU No. 4 th 2011, Pasal 3,) a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial (IG) yang dapat dipertanggungjawabkan. b. Mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi c. Mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbgai aspek kehidupan masyarakat.
Tidak akan tercapai tanpa dukungan SDM dan industri IG yang handal
Proses Bisnis di BIG
Topografi Batas Administrasi
RBI Informasi Geospasial Dasar
Laut & Pesisir
• Eksekutor • Regulator
Unsur RBI: 1. Garis Pantai 2. Hipsografi 3. Hidrografi 4. Toponim 5. Batas adminsitrasi 6. Transportasi dan Utilitas 7. Bangunan dan Fasilitas Umum 8. Penutup Lahan
Horisontal
Jaring Kontrol Geodesi
Vertikal
Informasi Geospasial
Gaya Berat & Pasang Surut Laut
Informasi Geospasial Tematik
Infrastruktur Informasi Geospasial
85 tema (KSP)
• Koordinator • Regulator
Infrastruktur Data Standar dan Regulasi Kelembagaan SDM Sains & Teknologi
• Eksekutor • Koordinator • Regulator 3
SDM dan Industri IG
Geospatial Data and Information DATA INFORMATION KNOWLEDGE WISDOM
Distance, Angle, Height, Depth, Gravity, Coordinates, Aerial Photos, Terrestrial Photos, Satellite Images, etc. Geodetic Control Networks (Horizontal, Vertical, Gravity, Tides), Maps (Topographic and Thematic),, GIS, Database, Geoportal, etc.
Geodesy, Geomatics, Geography, Geospatial Economy, Geospatial Intelligence, Geostatistics, etc. Sustainable Development, Knowledge enrichment, National Security and Agility.
Components of Geospatial Technology
Semua aspek memerlukan SDM dan Industri IG yang handal dalam jumlah yang memadai. Ref.: Global Geospatial Industry Outlook 2017
Geospatial Industry Applications Moving from Position to Precision
Semua aspek memerlukan SDM dan Industri IG yang handal dalam jumlah yang memadai.
Ref.: Global Geospatial Industry Outlook 2017
Indonesia adalah Negara Besar Benua Maritim
Informasi Geospasial diperlukan untuk mengelola NKRI INDONESIA SELUAS EROPA: Ujung Barat (Sabang) – Timur (Merauke) = London – Bagdad Ujung Utara (Kep. Satal) – Selatan (P. Rote) = Jerman – Aljazair
Memerlukan kapasitas SDM dan Industri IG yang baik dan berkualitas
Strategic Roles of Geospatial Information
Ref. : Asep Karsidi (2012)
Policy Direction for Regional Development Development of Border and Disadvantaged Regions Development Acceleration of Papua
Rural Development REGIONAL DEVELOPMENT
Hazard Mitigation and Adaptation
Cadastral Reform
Geospatial Information is required for effective and efficient implementation of this development policy Memerlukan kapasitas SDM dan Industri IG yang baik dan berkualitas Ref.: Arifin Rudiyanto, Bappenas, 2017
The Role of Geospatial Information and Statistics in Supporting Sustainable National Planning and Development DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY DATABASE
GEOSPATIAL INFORMATION
Memerlukan kapasitas SDM dan Industri IG yang baik dan berkualitas
STATISTICS/ CENSUS
PLANNING FOUNDATION
SPATIAL PLANNING CADASTER MANAGEMENT
SPATIAL APPROACH
FAST GROWING ZONE BOUNDARY / FRONTIER LEAST DEVELOPED DISASTER RISK SOCIAL CONFLICT
NATIONAL GOALS
INTER REGION GAP REDUCTION ECONOMIC GROWTH
URBAN SYSTEM RURAL LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT TRANSMIGRATION ISLANDS AND PROVINCIAL PLANNING DIRECTIVE
PROSPERITY ACCELERATION STRONG DEFENSE AND SECURITY
© 2013 BAPPENAS
SDM DAN INDUSTRI PELAKSANA IG YANG HANDAL (Pasal 54 – 55 UUIG)
Pelaksanaan IG orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang wajib memenuhi kualifikasi sebagai kelompok yang bergerak di bidang IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
PELAKSANAAN IG OLEH INDUSTRI (BADAN USAHA) (Pasal 56): (1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi: a. Persyaratan administratif, b. Persyaratan teknis (3) Persyaratan teknis meliputi: a. Memiliki sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG dan b. Memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh lembaga independen yang telah mendapat akreditasi dari Badan. (5) Sertifikat tenaga profesional diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan.
TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM DAN INDUSTRI IG • Jumlah SDM kurang dari yang dibutuhkan, baik kuantitas, kualitas maupun persebarannya • Lulusan sekolah/PT belum siap pakai langsung • Masih terbatasnya Pendidikan Vokasional yang berkualitas • Persebaran PT/SMK bidang IG yang tidak merata • Kejelasan karir dan remunerasi profesional IG yang belum menarik (Menteri ATR: gula-gulanya kurang manis) • Liberalisasi SDM Surveyor ASEAN dan dunia • Industri IG masih belum kompetitif pada tingkat global
SEBARAN SDM INFORMASI GEOSPASIAL 2% 2% 1%
6%
3%
Jawa Kalimantan
4%
Maluku Nusa Tenggara Papua 82%
Sumatera
PROYEKSI KEBUTUHAN SDM IG NASIONAL
Hasil Survei BIG 2015. Kebutuhan SDM untuk surveyor kadaster berlisensi, dan pemetaan desa belum diperhitungkan.
Tahun
Proyeksi Kebutuhan
SDM IG Tersedia
Gap SDM IG
Pemenuhan SDM IG
Rencana Pemenuhan
2015
31.500
8.584
22.917
2016
32.414
11.084
23.830
2.500
21.330
2017
33.353
13.584
22.270
2.500
19.770
2018
34.321
16.084
20.737
2.500
18.237
2019
35.316
18.584
19.233
2.500
16.733
2020
36.340
21.084
17.757
2.500
15.257
2021
37.394
23.584
16.311
2.500
13.811
2022
38.479
26.084
14.895
2.500
12.395
2023
39.594
28.584
13.511
2.500
11.011
2024
40.743
31.084
12.159
2.500
9.659
22.917
PROYEKSI KEBUTUHAN SDM IG NASIONAL Tahun
SRVTRTS
HDGRFI
FTGMTR
INDERAJA
SIG
KARTO
SMK
S1
SMK
S1
SMK
S1
SMK
S1
SMK
S1
SMK
S1
2015
5.322
2.281
123
288
2.622
1.748
657
986
2.745
4.118
1.014
1.014
2016
4.953
2.123
115
268
2.440
1.627
612
918
2.555
3.833
943
943
2017
4.591
1.968
106
248
2.262
1.508
567
851
2.368
3.552
874
874
2018
4.235
1.815
98
229
2.086
1.391
523
785
2.185
3.277
807
807
2019
3.886
1.665
90
210
1.914
1.276
480
720
2.004
3.006
740
740
2020
3.543
1.518
82
192
1.745
1.164
438
657
1.828
2.741
675
675
2021
3.207
1.374
74
173
1.580
1.053
396
594
1.654
2.481
611
611
2022
2.878
1.234
67
156
1.418
945
356
533
1.485
2.227
548
548
2023
2.557
1.096
59
138
1.260
840
316
474
1.319
1.978
487
487
2024
2.243
961
52
121
1.105
737
277
416
1.157
1.736
427
427
Hasil Survei BIG tahun 2015
SEBARAN SMK GEOMATIKA IG
SEBARAN UNIVERISTAS IG
TANTANGAN LIBERALISASI SURVEYING ASEAN
Indonesia merupakan pasar industry surveying terbesar ASEAN dan ke depan cenderung semakin besar
Jumlah Surveyor Indonesia masih jauh dari cukup dari kebutuhan.
Perangkat perundang-undangan IG masih belum cukup lengkap dalam mengantisipasi liberalisasi surveying.
Industri IG Indonesia masih belum cukup tangguh dan kompetitif pada tingkat regional dan global
Belum ada data lengkap kekuatan SDM dan industry IG kompetitor
SISTEM LIBERALISASI ASEAN (MEA = AEC) ASEAN Economic Community (AEC)
Liberalisation
Free Flow of Goods
Free Flow of Services
Free Flow of Investment
Free Flow of Capital
Free Flow of Skilled Labour
MODE LIBERALISASI JASA MODE
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4
NEGARA A
NEGARA B
Penyedia Jasa A
Penyedia Jasa A
Penyedia Jasa A
Pekerja Jasa A
Pengguna Jasa B
Pengguna Jasa B
Pengguna Jasa B
Penyedia Jasa A
Pekerja Jasa A
Pengguna Jasa B
Pengguna Jasa B
KETERANGAN Pengguna jasa B menerima jasa dari Penyedia jasa A melalui telekomunikasi atau sistem pos. Contoh: tele-medical advice, distance training, gambar arsitektur. Pengguna jasa B masuk ke Negara A sebagai turis, pelajar, atau pasien untuk dapat menggunakan jasa dari Penyedia Jasa A Penyedia jasa A memberikan jasa kepada Pengguna Jasa B di Negara B dengan cara membuka kantor perwakilan, kantor cabang, atau berafiliasi dengan perusahaan lokal B. Seorang Profesional Jasa A menyediakan jasa di Negara B sebagai independent Supplier atau pekerja dalam perusahaan jasa
INSTRUMEN FREE FLOW OF SERVICES
Blue Print dan Penjadwalan Strategis dalam implementasi AEC 2015
AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services): mengadopsi ketentuan-ketentuan GATS
Coordinating Committee on Services (CCS): merupakan Kelompok Kerja Teknis yang bertanggungjawab dalam liberalisasi Jasa melalui negosiasi Kemendag sbg wakil
CCS membentuk Ad-Hoc Expert Group on MRA di bawah Business Sector Services Working Group (BSSWG).
MRA on Surveying dibahas dalam Ad-Hoc Expert Group on MRA-Surveying BIG sebagai wakil Indonesia
TUJUAN MRA ON SURVEYING
Melakukan identifikasi kerangka kerja dan menetapkan dasar pijakan bagi Competent Authority agar dapat melakukan observasi dan negosiasi antar negara anggota ASEAN tentang MRA. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa masing-masing negara anggota ASEAN memiliki nomenklatur dan persyaratan yang berbeda dalam kualifikasi surveyor.
Melakukan tukar menukar informasi dalam rangka membangun Trust (saling percaya) antar negara ASEAN.
Melakukan adopsi hal-hal yang dianggap praktek terbaik (Best practices) dalam standar dan kualifikasi surveying.
STATUS MRA ON SURVEYING
Sampai saat ini sudah dilaksanakan pertemuan MRA on Surveying yang ke 20 (Semarang, 30 Jan – 4 Feb 2017).
Telah menghasilkan Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying Qualifications, yang telah ditandatangani oleh ASEAN pada tanggal 19 November 2006 di Singapura.
Penyusunan Draft dokumen “MRA Hand Book on Surveying” yang akan segera dipublikasikan oleh Sekretariat ASEAN menjadi dokumen resmi MRA on Surveying.
Penyusunan dokumen Roadmap MRA on Surveying.
Indonesia dipercaya menjadi secretariat dan coordinator harmonisasi pendidikan surveying ASEAN.
ROADMAP MRA ON SURVEYING
INISIASI SEKRETARIAT PENDIDIKAN SURVEYING ASEAN
http://aseansurveyingedu.big.go.id/
DATA SURVEYOR ASEAN No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Negara Brunei Darussalam Filipina Indonesia Kamboja Laos Malaysia Myanmar Singapura Thailand Viet Nam
Luas Wilayah (Km2) 5,765 300,000 6,315,222 181,035 236,800 329,847 676,553 718 508,050 NA
No.
Negara Brunei Darussalam Filipina Indonesia Kamboja Laos Malaysia Myanmar Singapura Thailand Viet Nam
Jumlah Penduduk (Jiwa) 410,000 101,000,000 255,461,700 15,000,000 7,000,000 30,513,848 50,000,000 5,470,000 66,800,000 NA
Tenaga Surveyor (jiwa) Terdaftar
1
22
2
Filipina
9,325
3
Indonesia
5,500
5
Kamboja Laos
22 surveyor terdaftar (17 di sektor swasta dan 5 di pemerintahan); 17 surveyor di swasta juga berlisensi; Terdapat 14 surveyor lain (10 di Departemen Survey, 1 di bidang pendidikan dan 3 17 di sektor migas). 4,397
241
Tingkat Nasional 75 Tingkat Provinsi 266
2,000
Malaysia 6
Keterangan
Berlisensi
Brunei Darussalam
4 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Negara
662
Terdaftar 662, Tidak Terdaftar 412, Berlisensi 531, Tidak Berlisensi 124, Bergerak di sektor pemerintah 531 57, di sektor swasta 532 Tanggung jawab kegiatan survai pada pemerintah; Tidak ada surveyor terdaftar dan berlisensi di Sektor Swasta.
Myanmar 7 8 9
Singapura
Thailand
10 Viet Nam
100 500
66 65.800 Civil Engineers (Terdaftar) NA
No.
Negara Brunei 1 Darussalam
Diploma 1 terdiri dari 40 siswa
2 Filipina
Program sarjana: 1; Diploma: 5 Siswa / lulusan: 3535/350
3 4 5 6
Indonesia Kamboja
Jumlah program sarjana: 11; Diploma: 2 Royal University of Agriculture (RUA)
Keterangan Tidak ada program sarjana
Jumlah siswa: 5000; lulusan: 1000 Jumlah siswa 673, lulusan: 404
Laos
Jumlah program sarjana: 2; Diploma: 1
Jumlah siswa/lulusan: 100 orang/tahun
Malaysia
Jumlah program sarjana: 2; Diploma: 10
Jumlah siswa/lulusan: 3684
7 Myanmar 8
Program Pendidikan
Singapura
Thailand 9 10 Viet Nam
Program Pelatihan Survai Program Diploma: 1
Jumlah siswa/lulusan: 11.999 Jumlah siswa/lulusan: 400 (pra-1980) + 40 (pasca-2014)
Jumlah Program Sarjana (Survey Engineering): 6; Diploma (Teknisi): 9 No Data
Jumlah Mahasiswa/Lulusan per tahun: Program Sarjana 200/100, Program Diploma sekitar 200-50; 315 Bersertifikat Program (Teknik Sipil) oleh COE No Data
KONSEP PENGEMBANGAN SDM IG SKKNI
Instansi Pemerintah BIG + KAN
SKKNI
Pendidikan Akademik + Profesi
Universitas SKKNI
Memelihara Kompetensi : Sertifikasi
Diklat/Pelatihan Profesi
Lembaga Pelatihan IG
UNSUR KEPROFESIAN
Dewan Geomatika
Memelihara Kode Etik
Memelihara Keahlian (CPD)
Asosiasi Profesi dan Industri
PEMELIHARAAN KOMPETENSI
Pemeliharaan kompetensi SDM IG dilakukan melalui 2 jalur yaitu:
Untuk ASN, dilakukan melalui Jabatan fungsional Surta yang dibina oleh BIG
Untuk Profesional, dilakukan melalui sistem akreditasi dan sertifikasi yang digawangi oleh BIG (KKPK) bersama KAN
Pengembangan SDM berbasis kompetensi sudah menjadi trend nasional dan dunia
sudah ada RUU pengupahan berbasis kompetensi.
Sudah ada standar biaya IG berbasis kompetensi
Indonesia dan Amerika Serikat terdepan dalam penerapan ISO 17024
Perlu harmonisasi antara kebutuhan kompetensi SDM dengan kurikulum pendidikan formal dan diklat/pelatihan ---> perlu SKKNI - IG
SKKNI: Gabungan Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap Kerja KOMPETEN
SKILL KNOWLEDGE
ATTITUDE
Work Place
MENGAPA STANDAR KOMPETENSI DIBUTUHKAN
32
Untuk institusi pendidikan dan pelatihan • Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum • Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja • Membantu dalam rekrutmen • Membantu penilaian unjuk kerja • Dipakai untuk membuat uraian jabatan • Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi • Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kulifikasi dan levelnya. • Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi
SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL Akreditasi LSP Penerapan Standar
Competency-Based Training Sertifikasi Kompetensi Pengembangan Kurikulum Pendidikan IG
SKKNI
MRA (Saling Pengakuan)
Harmonisasi Standard Kompetensi
Nasional
Internasional
Pembinaan dan Pengendalian
SDM Profesional Kompeten Kompetitif
SKKNI DAN KKNI BIDANG IG MENJAMIN
KUALITAS DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI INDONESIA
PENINGKATAN
KUALITAS SDM IG
PENINGKATAN
KUALIFIKASI INDUSTRI IG
PERPRES No. 8 Tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) Permenakertrans RI No. 5 Tahun 2012: Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Permenakertrans RI No. 8 Tahun 2012 : Tata Cara penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia
9 8 7 6
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan meng-integrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
5 4 3
jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
2
jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.
1
PETA KKNI KKNI
TRAINING AND PROFESSIONAL EXPERIENCES
FORMAL EDUCATION
S3
S3(T)
S2
S2(T)
SPESIALIS
8 PROFESI
S1
5
D II DI Sekolah Menegah Kejuruan
AHLI
7 6
S1(T) D III
Sekolah Menengah Umum
9
TEKNISI/ ANALIS
4 3 2 1
OPERATOR
JENJANG KUALIFIKASI IX VIII VII VI V IV III
II I
KANDUNGAN UNSUR
KANDUNGAN UNSUR
KOMPETENSI EDUCATIONAL
KOMPETENSI OCCUPATIONAL
Peningkatan Level KKNI Melalui Berbagai Jalur S3 S2
Sp S1 D4
9 8
D3 D2
7
D1 SMP
SM A
SKL
6 SKKNI
5 4 3 2 1
PENYUSUNAN SKKNI BIDANG IG
Merupakan “backbone” dari sistem pengembangan SDM IG
Mencakup 6 Sub Bidang
Telah disahkan oleh Kemenakertrans, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2013
Telah diberlakukan dengan SK Ka.BIG No. 9 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SKKNI
Telah dilakukan kaji ulang dengan melibatkan berbagai stakeholder
Mencakup 7 Sub Bidang
Akan dijadikan rujukan untuk kurikulum Perguruan Tinggi dan SMK Surta se Indonesia
Akan dijadikan rujukan dalam kurikulum Diklat IG dan sertifikasi profesi IG
Harus diharmonisasi dengan standard kompetensi regional/ASEAN dan dunia
TUJUAN UTAMA
FUNGSI KUNCI
Perencanaan Penyelenggaraan IG
Pengumpulan DG
Terlaksananya Penyelenggaraan IG Secara Efektif dan Efisien
Pemrosesan DG
Pengelolaan DG dan IG
Penyajian IG
FUNGSI UTAMA
FUNGSI DASAR
Perencanaan Penyelenggaraan IG survei teristris
4 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG Hidrografi
6 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG Fotogrametri
5 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG PJ
1 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan SIG
2 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG Kartografi
1 FD/UK
Pengumpulan DG Survei Terestris
6 FD/UK
Pengumpulan DG Hidrografi
9 FD/UK
Pengumpulan DG Fotogrametri
5 FD/UK
Pengumpulan SIG
2 FD/UK
Pengumpulan DG Kartografi
1 FD/UK
Pemrosesan DG Survei Teristris
2 FD/UK
Pemrosesan DG Hidrografi
6 FD/UK
Pemrosesan DG Fotogrametri
6 FD/UK
Pemrosesan DG PJ
16 FD/UK
Pemrosesan DG SIG
2 FD/UK
Pemrosesan DG Kartografi
2 FD/UK
Pegelolaan DG dan IG Hidrografi
12 FD/UK
Pengelolaan DG dan IG SIG
6 FD/UK
Penyajian IG Survei Teristris
2 FD/UK
Penyajian IG SIG
1 FD/UK
Penyajian IG Kartografi
1 FD/UK
PETA UNIT KOMPETENSI IG
1. Melakukan Pengukuran Spektrometri Lapangan untuk Menyusun Spectral Library. 2. Melakukan Pengumpulan Data Penginderaan Jauh dengan Tracking dan Perekaman Data Satelit di Stasiun Bumi. 3. Melakukan spektrometri lapangan (field spectrometry) untuk keperluan ground truthing. 4. Melakukan Pengumpulan Data Untuk Pengambilan Sampel untuk Keperluan Ground Truthing
STANDAR SDM DAN INDUSTRI SEBAGAI PENGUNGKIT KUALITAS
PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI
Sertifikat bidang IG harus dikeluarkan oleh LPK yang mendapat akreditasi dari BIG
Dalam melaksanakan akreditasi, BIG bekerjasama dengan KAN dan dibantu secara teknis oleh Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian (KKPK)
BIG telah menyiapkan Garis Besar Skema Sertifikasi Tenaga Profesional yang akan didetilkan oleh Lembaga Sertifikasi Person
Sistem Sertifikasi bidang IG akan diharmonisasi dengan sistem sertifikasi MRA on Surveying ASEAN.
Sistem Sertifikasi didasarkan pada SKKNI
SERTIFIKASI BIDANG IG BIG SKKNI/ Standards
System Sertifikasi (Perka BIG) Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian (KKPK)
Akreditasi
Lembaga Penilaian Kesesuaian : Tenaga Profesional
Lembaga Penilaian Kesesuaian : Penyedia Jasa
Lembaga Pelatihan Kompetensi
Certificate
Lembaga Penilaian Kesesuaian : Produk IG
Lembaga Penilaian Kesesuaian : Laboratorium Kalibrasi
ALUR PROSES AKREDITASI LPK Komite Akreditasi Nasional (KAN) (Konsil) Rekomendasi
BIG cq. Deputi Bidang Infrastruktur IG.
Pertimbangan Teknis
MEMINTA PERTIMBANGAN TEKNIS
PENUGASAN AKREDITASI
2
LAPORAN ASESMEN
7
DATA ASESOR
8
3 DOKUMENTASI
9
KKPK-IG
PERTIMBANGAN TEKNIS
PENUGASAN ASESOR
10
6
4
LAPORAN ASESMEN
PANITIA TEKNIS AKREDITASI
PEMBERIAN SERTIFIKAT AKREDITASI
ASESOR AKREDITASI MENGAJUKAN PERMOHONAN
1
5
SEKRETARIS KKPK
ASESMEN/ SURVAILEN
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL (LPK-IG)
Aplikasi
Dokumen “lengkap” Penetapan tim
ACCREDITATION TIME FRAME
Audit kecukupan Dokumen “cukup”
Asesmen lapangan/Witness Persiapan asesmen
Laporan akhir asesor dan rekomendasi teknis
Tindaklanjut asesmen
Kajian Permohonan
Rekomendasi Sekretaris KAN dan KAN Konsil
Perbaikan Kajian Permohonan Tindakan perbaikan Verifikasi perbaikan, penunjukan Tim dan persetujuan dari auditee
Verifikasi tindakan perbaikan Evaluasi hasil asesmen dan pertimbangan teknis Panitia Teknis
Tindakan perbaikan Penetapan tanggal dan pembayaran biaya asesmen
2h
3h
10h
3h
2h
Rapat KAN
Sertifikat dan lampiran Akreditasi
Surat keputusan Akreditasi
5h
2+5h
30h
TOTAL 74 DAYS
2h
5h
3h
8-Mar-17
2h
PERKEMBANGAN AKREDITASI
MAPIN telah menyerahkan berkas akreditasi LPK Tenaga Profesional kepada BIG dan telah direview oleh Tim Asesor KKPK
Penginderaan Jauh
Sistem Informasi Geografis
Telah dilakukan asesmen lapangan dan sedang dilakukan tindakan perbaikan dari hasil asesmen lapangan tersebut
ISI telah menyerahkan berkas akreditasi LPK Tenaga Profesional
Scope:
Scope :
Survei Terestris
Fotogrametri
Sistem Informasi Geografis
Telah melakukan pendaftaran untuk akreditasi ke KAN, telah dilakukan audit kecukupan dan sedang dilakukan tindakan perbaikan dari hasil audit kecukupan tersebut
Telah dilakukan Bimtek Implementasi ISO/IEC 17024 agar calon LSP dapat melakukan proses akreditasi secara baik.
PENUTUP Sertifikasi yang credible dengan SKKNI qualified akan mengantarkan kualitas SDM dan industry yang accountable Mari bersama siapkan Sumberdaya Manusia Informasi Geospasial yang kompeten dan kompetitif untuk membangun negeri dan menghadapi pasar bebas dunia !!
