20 16
PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI DAN SKKNI IG SEBAGAI PILAR PENGEMBANGAN SDM IG DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI
G
Yogyakarta, 23 November 2016
KN
II
Dr.rer.nat. Sumaryono, M.Sc.
SK
Bidang Pengembangan SDM dan Industri IG Badan Informasi Geospasial
DASAR HUKUM
20 16
Tujuan UU-IG ( UU No. 4 th 2011, Pasal 3,)
menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial (IG) yang dapat dipertanggungjawabkan.
b.
Mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
c.
Mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbgai aspek kehidupan masyarakat.
KN
II
G
a.
SK
Tidak akan tercapai tanpa dukungan SDM dan industry IG yang handal
SDM DAN INDUSTRI PELAKSANA IG YANG HANDAL Pelaksanaan IG orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang wajib memenuhi kualifikasi sebagai kelompok yang bergerak di bidang IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
SK
KN
II
G
20 16
(Pasal 54 – 55 UUIG)
20 16
Pelaksanaan IG oleh Industri (Badan Usaha) (Pasal 56):
(1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi: a. Persyaratan administratif, b. Persyaratan teknis
(3) Persyaratan teknis meliputi: a. Memiliki sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG dan b. Memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG
(5) Sertifikat tenaga profesional diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan.
KN
II
G
SK
20 16
TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM DAN INDUSTRI IG Jumlah kurang dari yang dibutuhkan, baik kuantitas, kualitas maupun distribusinya
Lulusan sekolah/PT belum siap pakai langsung
Masih terbatasnya PT vokasional
Liberalisasi SDM Surveyor ASEAN dan dunia
Persebaran PT/SMK yang tidak merata
Kejelasan karir dan remunerasi profesional IG yang belum menarik (Menteri ATR: gula-gulanya kurang manis)
Industri IG masih belum sehat dan belum siap bersaing global
SK
KN
II
G
SEBARAN SDM IG 3% 1%
Jawa
20 16
2%
6%
2%
Kalimantan
II
G
4%
Maluku
SK
KN
Nusa Tenggara Papua 82%
Sumatera
PROYEKSI KEBUTUHAN SDM IG NASIONAL Proyeksi Kebutuhan
SDM IG Tersedia
Gap SDM IG
2015
31.500
8.584
2016
32.414
11.084
2017
33.353
2018
34.321
2019
35.316
2020
36.340
2021
37.394
2023 2024
22.917
Rencana Pemenuhan 22.917
2.500
21.330
13.584
22.270
2.500
19.770
16.084
20.737
2.500
18.237
18.584
19.233
2.500
16.733
21.084
17.757
2.500
15.257
23.584
16.311
2.500
13.811
38.479
26.084
14.895
2.500
12.395
39.594
28.584
13.511
2.500
11.011
40.743
31.084
12.159
2.500
9.659
KN
II
G
23.830
SK
2022
Pemenuhan SDM IG
20 16
Tahun
Hasil Survei BIG tahun 2015
PROYEKSI KEBUTUHAN BERDASARKAN PENDIDIKAN HDGRFI SMK S1
FTGMTR SMK S1
INDERAJA SMK S1
SIG SMK S1
KARTO SMK S1
20 16
SRVTRTS Tahun SMK S1 5.322
2.281
123
288
2.622
1.748
657
986
2.745
4.118
1.014
1.014
2016
4.953
2.123
115
268
2.440
1.627
612
918
2.555
3.833
943
943
2017
4.591
1.968
106
248
2.262
1.508
567
851
2.368
3.552
874
874
2018
4.235
1.815
98
229
2.086
1.391
523
785
2.185
3.277
807
807
2019
3.886
1.665
90
210
1.914
1.276
480
720
2.004
3.006
740
740
2020
3.543
1.518
82
192
1.745
1.164
438
657
1.828
2.741
675
675
2021
3.207
1.374
74
173
1.580
1.053
396
594
1.654
2.481
611
611
2022
2.878
1.234
67
156
1.418
945
356
533
1.485
2.227
548
548
2023
2.557
1.096
59
138
1.260
840
316
474
1.319
1.978
487
487
2024
2.243
961
52
121
1.105
737
277
416
1.157
1.736
427
427
SK
KN
II
G
2015
Hasil Survei BIG tahun 2015
20 16
TANTANGAN LIBERALISASI ASEAN (GLOBAL)
II
G
ASEAN Economic Community
Free Flow of Goods
SK
KN
Liberalisation
Free Flow of Services
Free Flow of Investment
Free Flow of Capital
Free Flow of Skilled Labour
MODE LIBERALISASI JASA
Mode 3
Mode 4
Penyedia Jasa A
Pekerja Jasa A
Pengguna Jasa B
G
Penyedia Jasa A
Pengguna Jasa B
20 16
Penyedia Jasa A
II
Mode 2
NEGARA B
KN
Mode 1
NEGARA A
SK
MODE
Penyedia Jasa A
Pekerja Jasa A
Pengguna Jasa B
Pengguna Jasa B
Pengguna Jasa B
KETERANGAN Pengguna jasa B menerima jasa dari Penyedia jasa A melalui telekomunikasi atau sistem pos. Contoh: tele-medical advice, distance training, gambar arsitektur. Pengguna jasa B masuk ke Negara A sebagai turis, pelajar, atau pasien untuk dapat menggunakan jasa dari Penyedia Jasa A Penyedia jasa A memberikan jasa kepada Pengguna Jasa B di Negara B dengan cara membuka kantor perwakilan, kantor cabang, atau berafiliasi dengan perusahaan lokal B. Seorang Profesional Jasa A menyediakan jasa di Negara B sebagai independent Supplier atau pekerja dalam perusahaan jasa
20 16
INSTRUMEN FREE FLOW OF SERVICES Blue Print dan Penjadwalan Strategis dalam implementasi AEC 2015
AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services): mengadopsi ketentuan-ketentuan GATS
Coordinating Committee on Services (CCS): merupakan Kelompok Kerja Teknis yang bertanggungjawab dalam liberalisasi Jasa melalui negosiasi.
CCS membentuk Ad-Hoc Expert Group on MRA di bawah Business Services Working Group (BSWG).
MRA on Surveying dibahas dalam Ad-Hoc Expert Group on MRA-Surveying
SK
KN
II
G
TUJUAN MRA ON SURVEYING Melakukan identifikasi kerangka kerja dan menetapkan dasar pijakan bagi Competent Authority agar dapat melakukan observasi dan negosiasi antar negara anggota ASEAN tentang MRA. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa masing-masing negara anggota ASEAN memiliki nomenklatur dan persyaratan yang berbeda dalam kualifikasi surveyor.
Melakukan tukar menukar informasi dalam rangka membangun Trust (saling percaya) antar negara ASEAN.
Melakukan adopsi hal-hal yang dianggap praktek terbaik (Best practices) dalam standar dan kualifikasi surveying.
SK
KN
II
G
20 16
STATUS MRA ON SURVEYING Sampai saat ini sudah dilaksanakan pertemuan MRA on Surveying
20 16
yang ke 19 (Ho Chi Minh, 25 – 29 Sept 2016)
Telah menghasilkan Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying Qualifications, yang telah ditandatangani oleh ASEAN pada tanggal 19 November 2006 di Singapura
Penyusunan Draft dokumen “MRA Hand Book on Surveying” yang akan segera dipublikasikan oleh Sekretariat ASEAN menjadi dokumen resmi MRA on Surveying.
Pengumpulan kurikulum pendidikan surveying pada negara anggota ASEAN
Penyusunan dokumen Roadmap MRA on Surveying
SK
KN
II
G
SK G
II
KN
20 16
KN
II
http://aseansurveyingedu.big.go.id/
SK
G
20 16
INISIASI SEKRETARIAT PENDIDIKAN SURVEYING ASEAN
DATA SURVEYOR ASEAN
Viet Nam
No.
Brunei Darussalam 1 2 3
Indonesia
6 7
Malaysia Myanmar
8 9
Singapura Thailand
10 Viet Nam
Kamboja Laos
KN
Kamboja Laos
5
101,000,000 255,461,700
Terdaftar
9,325
6
22 surveyor terdaftar (17 di sektor swasta dan 5 di pemerintahan); 17 surveyor di swasta juga berlisensi; Terdapat 14 surveyor lain (10 di Departemen Survey, 1 di bidang pendidikan dan 3 17 di sektor migas).
4,397
5,500 241
Tingkat Nasional 75 Tingkat Provinsi 266
2,000
Malaysia
15,000,000 7,000,000
Keterangan
Berlisensi
662
Terdaftar 662, Tidak Terdaftar 412, Berlisensi 531, Tidak Berlisensi 124, Bergerak di sektor pemerintah 531 57, di sektor swasta 532
SK
4 5
Jumlah Penduduk (Jiwa) 410,000
Tenaga Surveyor (jiwa)
22
Filipina
4 No. Negara 1 Brunei Darussalam 2 Filipina 3 Indonesia
Negara
20 16
Luas Wilayah (Km2) 5,765 300,000 6,315,222 181,035 236,800 329,847 676,553 718 508,050 NA
G
Negara Brunei Darussalam Filipina Indonesia Kamboja Laos Malaysia Myanmar Singapura Thailand
II
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tanggung jawab kegiatan survai pada pemerintah; Tidak ada surveyor terdaftar dan berlisensi di Sektor Swasta.
Myanmar
30,513,848 50,000,000
7
5,470,000 66,800,000
8
NA 9
Singapura Thailand
10 Viet Nam
100 500
66 65.800 Civil Engineers (Terdaftar) NA
Brunei 1 Darussalam
Program sarjana: 1; Diploma: 5
Indonesia
Jumlah program sarjana: 11; Diploma: 2 Jumlah siswa: 5000; lulusan: 1000
Malaysia 6
8
Myanmar Singapura
Jumlah siswa 673, lulusan: 404
Jumlah program sarjana: Jumlah siswa/lulusan: 100 2; Diploma: 1 orang/tahun
1
3 Indonesia
3
4
Kamboja
5 Laos 6
1
Malaysia
7 Myanmar 8 Singapura
2
Keterangan
Land Surveying Board-Brunei
Board of Engineers (BEC) dan Dewan Surveyor (RUU Survei)
0
3
Malaysia Land Surveyor Board; Sabah Surveyor Board; Sarawak Land Surveyor Board
1
Department Survey, Myanmar
1
Land Surveyor Board
9 Thailand
Jumlah program sarjana: 2; Diploma: 10 Jumlah siswa/lulusan: 3684
Program Pelatihan Survai Jumlah siswa/lulusan: 11.999 Program Diploma: 1
Jumlah siswa/lulusan: 400 (pra-1980) + 40 (pasca-2014)
9
Jumlah Mahasiswa/Lulusan per tahun: Program Sarjana 200/100, Jumlah Program Sarjana Program Diploma sekitar 200-50; 315 (Survey Engineering): 6; Bersertifikat Program (Teknik Sipil) Diploma (Teknisi): 9 oleh COE
10 Viet Nam
NA
Thailand
Brunei 1 Darussalam 2 Filipina
G
5
Royal University of Agriculture (RUA)
Siswa / lulusan: 3535/350
Lembaga Survei
II
Kamboja
Laos
7
Diploma 1 terdiri dari 40 siswa Tidak ada program sarjana
Filipina
3 4
Keterangan
Negara
KN
2
Program Pendidikan
No.
20 16
Negara
SK
No .
NA
1
10 Viet Nam
Departemen Survei dan Pemetaan Vietnam (didirikan pada tanggal 14 Desember 1959) adalah Pemetaan Organisasi Nasional Vietnam milik Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (MONRE), melakukan fungsi untuk membantu Menteri MONRE dalam pengelolaan Negara kesatuan untuk kegiatan survei dan pemetaan ; Mengelola survei geodetik dasar; Pengorganisasian survei dasar dan pemetaan di pedalaman, ruang udara dan perairan Negara Republik Sosialis Viet Nam.
20 16
KUNCI PENGEMBANGAN SDM IG PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI
PENYUSUNAN SKKNI IG
PEMETAAN PENGGUNA SDM IG BERKOMPETENSI (USER)
PEMETAAN DAN PENGUATAN PENGHASIL SDM IG BERKOMPETENSI (SMK, PT)
SISTEM SERTIFIKASI BIDANG IG
II
PENGEMBANGAN
G
DIKLAT / KURSUS BIDANG IG
PENYIAPAN MENGHADAPI MRA ON SURVEYING
KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
SK
KN
UNSUR KEPROFESIAN Universitas
Pendidikan Profesi
II
Memelihara Sertifikasi
G
Instansi Pemerintah BIG
20 16
Pendidikan Akademik
SK
KN
UNSUR KEPROFESIAN
Memelihara Kode Etik
Dewan Geomatika
Memelihara Keahlian
Poerbandono, 2016
Asosiasi Profesi dan Industri
PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI
20 16
Pengembangan SDM berbasis kompetensi sudah menjadi trend nasional dan dunia –
sudah ada RUU pengupahan berbasis kompetensi.
Sudah ada standar biaya berbasis kompetensi
G
II
Pengembangan SDM IG dilakukan melalui 2 kelembagaan yaitu: Untuk ASN, dilakukan melalui Jabatan fungsional Surta yang dibina oleh BIG
Untuk Profesional, dilakukan melalui sistem sertifikasi yang digawangi oleh BIG + KKPK
KN
SK
Perlu harmonisasi antara kebutuhan kompetensi SDM dengan kurikulum pendidikan formal dan diklat/kursus ----> perlu SKKNI - IG
SK
G II
KN
adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20 16
APA ITU SKKNI (STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA)
Task skills
KOMPETEN
20 16
SKKNI multi-dimensional skills
G
SKILL
Task Management Skills
KN
II
Transfer skills
SK
KNOWLEDGE
Contingency Management Skills ATTITUDE
Job Role / Environment Skills
Work Place
PENERAPAN SKKNI Sebagai Persyaratan dalam Akreditasi LPK
20 16 Siswa/Naker
Kompeten dan Kompetitif
SK
KN
II
G
Penerapan SKKNI
Menjadi Acuan dalam Program Pelatihan
Sebagai Persyaratan dalam Lisensi LSP
Menjadi Acuan dalam Program Sertifikasi
SKKNI DITERAPKAN SECARA WAJIB, SUKARELA, ANJURAN
20 16
MENGAPA STANDAR KOMPETENSI DIBUTUHKAN Untuk institusi pendidikan dan pelatihan • Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum • Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
KN
II
G
Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja • Membantu dalam rekrutmen • Membantu penilaian unjuk kerja • Dipakai untuk membuat uraian jabatan • Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
SK
Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi • Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kulifikasi dan levelnya. • Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi Untuk Menjamin Kualitas Data /Informasi Geospasial
24
SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL
20 16
Pemberlakuan Akreditasi LPK
Penerapan Standar
II
G
Sertifikasi Kompetensi
KN
SKKNI
Harmonisasi Standardisasi
SK
Pengembagan Standar
Pelatihan berbasis kompetensi
SDM MRA
Kerjasama
Notifikasi
Pembinaan dan Pengendalian
Profesional Kompeten Kompetitif
20 16
Multilateral Di Berbagai Fora Kerjasama
Internasional
KN
SK
Tuntutan Harmonisasi Standar Kompetensi
II
G
Bilateral Antar Negara
Tingkat Nasional
Lintas Sektor/Otoritas
Saling Pengakuan (MRA)
KEBIJAKAN Mengacu RMCS Melibatkan Stakeholders Transparan Kesetaraan Secara Internasional
SK
KN
II
G
PENGEMBANGAN SKKNI
20 16
ARAH & KEBIJAKAN
ARAH Relevan, Valid Akseptabel, Fleksibel Mampu Telusur
METODA Adopsi – Adoptasi - Litbang
PROSES PENGEMBANGAN SKKNI
20 16
PEMETAAN KEBUTUHAN SKKNI
KAJI ULANG SKKNI
PERUMUSAN RSKKNI
RSKKNI 1
KN
Perka BIG nomor 9 tahun 2014
II
PENERAPAN SKKNI
VERIFIKASI RSKKNI
G
Kaji Materi SKKNI
PENETAPAN SKKNI
SK
KOMITE SKKNI
RSKKNI 3
KONVENSI
PRA-KONVENSI RSKKNI 2
VERIFIKASI
SK G
II
KN
20 16
20 16
SKKNI BIDANG IG KUALITAS DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI INDONESIA
G
MENJAMIN
SDM
KN
II
PENGEMBANGAN
SK
PENINGKATAN
KUALIFIKASI INDUSTRI IG
SK G
II
KN
20 16
SK G
II
KN
20 16
9
G
5
II
6
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan meng-integrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
4
KN
7
20 16
8
3
2
jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
1
jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.
SK
jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
PETA KKNI
20 16
Pendidikan Vokasi/Profes i
Kualifikasi
Pelatihan / Pengalaman
S3
Doktor Terapan/Pen didikan Spesialis 2
IX
Ahli 3
S2
Master Terapan/Pen d. Spesialis 1
VIII
Ahli 2
Pend. Profesi
VII
Ahli 1
D4
VI
Teknisi / Analis 3
D3
V
Teknisi / Analis 2
D2
IV
Teknisi / Analis 1
D1
III
Operator 3
SMK
II
Operator 2
S1
SMA
SK
KN
II
G
Akademik
KANDUNGAN UNSUR
KANDUNGAN UNSUR
KOMPETENSI EDUCATIONAL
KOMPETENSI OCCUPATIONAL
20 16
JENJANG KUALIFIKASI IX
G
VIII
II
VII
IV III II I
SK
V
KN
VI
Peningkatan Level KKNI Melalui Berbagai Alur PSDM
S3 Sp S1
8
D4 D3 D2
7
G
D1 SM A
SKL
6
II
SMP
9
20 16
S2
SK
KN
5 4
3 2 1
SKKNI
SK G
II
KN
20 16
FUNGSI KUNCI
Perencanaan Penyelenggaraan IG
FUNGSI UTAMA Perencanaan Penyelenggaraan IG survei teristris
4 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG Hidrografi
6 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG Fotogrametri
5 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG PJ
1 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan SIG
2 FD/UK
Perencanaan Penyelenggaraan IG Kartografi
1 FD/UK
Pengumpulan DG Survei Terestris
6 FD/UK
Pengumpulan DG Hidrografi Pengumpulan DG Fotogrametri
G
Pengumpulan DG
FUNGSI DASAR
20 16
TUJUAN UTAMA
Pengelolaan DG dan IG
Penyajian IG
2 FD/UK 1 FD/UK
Pemrosesan DG Survei Teristris
2 FD/UK
KN
Pemrosesan DG
5 FD/UK
Pengumpulan DG Kartografi
Pemrosesan DG Hidrografi
6 FD/UK
Pemrosesan DG Fotogrametri
6 FD/UK
Pemrosesan DG PJ
16 FD/UK
Pemrosesan DG SIG
2 FD/UK
Pemrosesan DG Kartografi
2 FD/UK
Pegelolaan DG dan IG Hidrografi
12 FD/UK
Pengelolaan DG dan IG SIG
6 FD/UK
Penyajian IG Survei Teristris
2 FD/UK
Penyajian IG SIG
1 FD/UK
Penyajian IG Kartografi
1 FD/UK
SK
Terlaksananya Penyelenggaraan IG Secara Efektif dan Efisien
II
Pengumpulan SIG
9 FD/UK
1. Melakukan Pengukuran Spektrometri Lapangan untuk Menyusun Spectral Library. 2. Melakukan Pengumpulan Data Penginderaan Jauh dengan Tracking dan Perekaman Data Satelit di Stasiun Bumi.
3. Melakukan spektrometri lapangan (field spectrometry) untuk keperluan ground truthing. 4. Melakukan Pengumpulan Data Untuk Pengambilan Sampel untuk Keperluan Ground Truthing
SK G
II
KN
20 16
SK
KN
II
G
20 16
STANDAR SDM DAN INDUSTRI SEBAGAI PENGUNGKIT KUALITAS
SK
KN
II
G
20 16
STANDAR SDM DAN INDUSTRI SEBAGAI PENGUNGKIT KUALITAS
PENDIDIKAN DAN JENJANG KKNI KKNI
SK
KN
II
G
20 16
FORMAL EDUCATION
TRAINING AND PROFESSIONAL EXPERIENCES
PENYUSUNAN SKKNI BIDANG IG Merupakan “backbone” dari sistem pengembangan SDM IG
Mencakup 6 Sub Bidang
Telah disahkan oleh Kemenakertrans, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 331 Tahun 2013
Telah diberlakukan dengan SK Ka.BIG No. 9 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SKKNI
Telah dilakukan kaji ulang dengan melibatkan berbagai stakeholder
Mencakup 7 Sub Bidang
Akan dijadikan rujukan untuk kurikulum Perguruan Tinggi dan SMK Surta se Indonesia
Akan dijadikan rujukan dalam kurikulum Diklat IG dan sertifikasi profesi IG
Harus diharmonisasi dengan standard kompetensi regional/ASEAN dan dunia
SK
KN
II
G
20 16
20 16
PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI Sertifikat bidang IG harus dikeluarkan oleh LPK yang mendapat akreditasi dari BIG
Dalam melaksanakan akreditasi, BIG bekerjasama dengan KAN dan dibantu secara teknis oleh Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian (KKPK)
Skema Sertifikasi Tenaga Profesional telah disiapkan, BIG sebagai Pemilik Skema Sertifikasi
Skema sertifikasi bersifat terbuka dan dapat digunakan oleh LPK
Sistem Sertifikasi bidang IG akan diharmonisasi dengan sistem sertifikasi MRA on Surveying ASEAN.
Sistem Sertifikasi didasarkan pada SKKNI
SK
KN
II
G
SERTIFIKASI BIDANG IG BIG System Sertifikasi (Perka BIG)
20 16
SKKNI/ Standards
Lembaga Penilaian Kesesuaian : Penyedia Jasa
SK
Lembaga Penilaian Kesesuaian : Tenaga Profesional
KN
II
G
Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian (KKPK)
Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kompetensi
Certificate
Lembaga Penilaian Kesesuaian : Produk IG
Lemba Kes Laborato
ALUR PROSES AKREDITASI LPK Komite Akreditasi Nasional (KAN) (Konsil) Rekomendasi
BIG cq. Deputi Bidang Infrastruktur IG.
20 16
Pertimbangan Teknis
PENUGASAN AKREDITASI
MEMINTA PERTIMBANGAN TEKNIS 8
II
PERTIMBANGAN TEKNIS
G
9
PENUGASAN ASESOR
2
LAPORAN ASESMEN
7
KKPK-IG
10
6
4
LAPORAN ASESMEN
SK
KN
PANITIA TEKNIS AKREDITASI
P S A
ASESOR AKREDITASI MENGAJUKAN PERMOHONAN
1
5
ASESMEN/ SURVAILEN
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL (LPK-IG)
Aplikasi
Dokumen “lengkap” Penetapan tim
ACCREDITATION TIME FRAME
Audit kecukupan Asesmen lapangan/Witness
20 16
Dokumen “cukup”
Persiapan asesmen
Kajian Permohonan
Rekomendasi Sekretar dan KAN Konsil
G
Perbaikan Kajian Permohonan
Laporan akhir asesor dan rekomendasi teknis
Tindaklanjut asesmen
II
Tindakan perbaikan
KN
Verifikasi perbaikan, penunjukan Tim dan persetujuan dari auditee Tindakan perbaikan
Verifikasi tindakan perbaikan Evaluasi hasil asesmen dan pertimbangan teknis Panitia Teknis
2h
3h
SK
Penetapan tanggal dan pembayaran biaya asesmen
10h
3h
2h
Rapat KAN
Sertifikat dan l Akreditasi
Surat keputusan Akreditasi
5h
2+5h
30h
TOTAL 74 DAYS
2h
5h
3h
2h
23-Nop-16
PERKEMBANGAN AKREDITASI
MAPIN telah menyerahkan berkas akreditasi LPK Tenaga Profesional kepa BIG dan telah direview oleh Tim Asesor KKPK
Penginderaan Jauh
Sistem Informasi Geografis
Telah dilakukan asesmen lapangan dan sedang dilakukan tindakan perbaika dari hasil asesmen lapangan tersebut
Scope :
G
ISI telah menyerahkan berkas akreditasi LPK Tenaga Profesional
Survei Terestris
Fotogrametri
Sistem Informasi Geografis
II
KN
Scope:
20 16
Telah melakukan pendaftaran untuk akreditasi ke KAN, telah dilakukan audit kecukupan dan sedang dilakukan tindakan perbaikan dari hasil audit kecuku tersebut
SK
Keputusan Akreditasi untuk MAPIN dan ISI diharapkan disampaikan akhir bulan Desember 2016
20 16
PENUTUP
II
G
Sertifikasi yang credible dengan SKKNI qualified yang akan mengantarkan kualitas SDM dan industry yang accountable
SK
KN
Mari bersama siapkan Sumberdaya Manusia Informa Geospasial yang berkualitas dan kompetitif untuk membangun negeri dan menghadapi pasar bebas dunia !!
