DPD#RI# 2014#
!
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
PENGEMBANGAN PUSAT PERANCANGAN KEBIJAKAN DAN INFORMASI HUKUM PUSAT – DAERAH (LAW CENTER) DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DPD RI 2014
!
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
PENGEMBANGAN PUSAT PERANCANGAN KEBIJAKAN DAN INFORMASI HUKUM PUSAT – DAERAH (LAW CENTER) DPD RI --------------------A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 2. Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 3. Keputusan DPD RI Nomor 17/DPD/2009 tentang Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. B. PENGEMBANGAN KONSEPSI 1. Perkembangan DPD pasca putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 berimplikasi kepada substansi dukungan yang harus disiapkan oleh Law Center DPD. 2. Titik berat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah diadopsi oleh Tata Tertib DPD dengan menempatkan Law Center dalam bidang fungsional keahlian DPD yang secara substansi dan fungsional berada di bawah PPUU tetapi secara administrasi di bawah Sekretariat Jenderal. 3. Dalam perkembangan pelaksanaan tugas Law Center DPD telah didukung/bekerjasama dengan 38 (tiga puluh delapan) Perguruan Tinggi di daerah. Kerjasama tersebut menjadi trademark DPD periode 2009-2014 serta meringankan tugas-tugas Alat Kelengkapan DPD dalam
rangka
melaksanakan
tugasnya
khususnya
ketika
melaksanakan kegiatan di daerah.
!
1!
4. Titik tolak tugas Law Center sampai saat ini adalah melakukan kajian/penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di daerah. Dari kajian/penelitian
tersebut
telah
disampaikan/dijelaskan
dasar
pertimbangan bagi Komite/Pansus beberapa substansi adalah: a. Perbatasan; b. Masyarakat hukum adat; c. Tata Ruang; d. Pertanahan/Agraria; e. Mineral dan Batubara; f. Provinsi Kepulauan; dan g. Otonomi Khusus Papua dan Otonomi Khusus Aceh. 5. Law Center dalam desainnya didukung oleh pusat-pusat kajian di Perguruan Tinggi di Daerah yang terus menerus memberikan kajian kepada Law Center. Pusat-pusat kajian tersebut menjadi mitra Law Center dan mitra DPD selama ini. 6. Perkembangan Kelembagaan DPD terutama menyangkut pelaksanaan fungsi legislasi perlu diantisipasi oleh Law Center. Kelembagaan Law Center harus disesuaikan sehingga mampu menjawab tantangan kelembagaan DPD yakni mensuport tugas-tugas konstitusional DPD meliputi: a. Dokumentasi dan informasi hukum dan perundang-undangan; b. Penelitian/kajian; c. Perancangan; dan d. Advokasi. 7. Keberadaan Law Center dan hasil-hasilnya saat ini belum sepenuhnya dirasakan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan DPD. Untuk itu, kelembagaan Law Center didorong untuk memenuhi ekspetasi dari hal tersebut sekaligus untuk menjawab tantangan perkembangan jaman. 8. Selama ini Law Center DPD pelaksanaan tugasnya juga berbenturan dengan pusat-pusat pengkajian yang ada di Sekretariat Jenderal DPD. Oleh karena itu perlu ada koordinasi lebih lanjut antara Law Center DPD dengan pusat-pusat pengkajian yang ada di Sekretariat Jenderal DPD.
!
2!
9. Oleh karena itu, struktur kelembagaan Law Center harus dibenahi seiring dengan perkembangan kelembagaan DPD. Struktur tersebut harus mampu mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam Tata Tertib DPD. C. VISI DAN MISI Visi: terwujudnya sistem dukungan kepada DPD yang bersandarkan kepada demokrasi dan keadilan bagi daerah. Misi: mewujudkan Law Center sebagai Supporting System DPD dalam melaksanakan fungsi legislasi. D. UPAYA IMPLEMENTASI VISI DAN MISI Perwujudan visi dan misi Law Center dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan pembangunan hukum dengan dukungan dari berbagai kalangan: kalangan pakar hukum dan non-hukum, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, seluruh jajaran dan birokrasi pemerintahan, dan masyarakat, antara lain, dalam hal: 1. Penelitian dan pengkajian hukum dan perundang-undangan; 2. Penyelenggaraan seminar dan pertemuan ilmiah lainnya di bidang hukum dalam rangka menjaring masukan dan pemikiran dari para pakar
hukum,
akademisi,
praktisi,
maupun
masyarakat
pada
umumnya; 3. Peningkatan peran Pusat Kajian yang ada di Perguruan Tinggi Daerah dan pengembangan kerjasama serta koordinasi dengan perguruan tinggi dan dalam pembinaan substansi penyusunan RUU DPD melalui program perencanaan, monitoring, dan evaluasi undang-undang; 4. Peningkatan pelayanan dokumentasi hukum positif maupun hukum tidak tertulis melalui kompilasi, kompendium, anotasi yurisprudensi, dan pemetaan dan verifikasi hukum adat; dan 5. Peningkatan pelayanan dan diseminasi informasi hukum yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam website Law Center. Dengan demikian, Law Center tidak hanya secara pasif menyediakan dokumentasi hukum dan perundang-undangan saja, namun ke depan Law Center harus mengambil peran dalam hal: a. membantu perancangan RUU dari DPD (PPUU dan Komite); !
3!
b. memberikan support terkait aktifitas legislasi dari anggota DPD termasuk menguji suatu peraturan yang diminta oleh Anggota DPD; c. melakukan analisa dan pengujian serta advokasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah; dan d. melakukan penelitian atau riset terkait legislasi dan informasi hukum pusat-daerah. Untuk maksud tersebut, diperlukan sebuah sistem online dalam proses perancangan RUU di DPD. Sistem ini adalah sistem intranet (electronic Document System) dalam rangka Legislative Support System, sehingga Anggota DPD bisa melakukan permintaan pembuatan sebuah RUU atau pengkajian hukum secara online dan secara sistem segera
bisa
diproses,
di-follow-up
dan
diserahkan
kepada
PPUU/Komite/Anggota yang melakukan permintaan. Selain itu melalui sistem ini dperlukan integrasi data dan dokumentasi dalam sistem intranet untuk membantu kecepatan anggota DPD dalam bekerja.
Meskipun
dilakukan
by
online
system
namun
perlu
mengedepankan confidentiality. Karena sistem security yang selalu aktif. E. KELEMBAGAAN Untuk memenuhi ekspetasi di atas, kelembagaan Law Center harus
dirumuskan
lebih
substantif.
Oleh
karena
itu,
struktur
kelembagaan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPD Nomor 17/DPD/2009 tentang Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia harus disesuaikan. Penyesuaian struktur tersebut dilandasi beberapa pemikiran sebagai berikut: 1. Tim Ahli Law Center harus diperkuat baik dari sisi kualitas maupun dengan membagi ke dalam berbagai bidang yang menjadi lingkup tugas DPD dalam urusan otonomi daerah, keuangan pusat-daerah (ekonomi), pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain. 2. Struktur Law center harus didukung oleh tenaga-tenaga teknis dan administrasi yang handal yang dapat berkoordinasi dengan
!
4!
Sekretariat PPUU serta dapat mengakomodasi tugas-tugas Law Center. 3. Pengembangan
kelembagaan
Law
Center
harus
mampu
menwujudkan visi dan misi Law Center ke depan, sehingga tugastugas dari Law Center dapat measurable (dapat dilakukan), efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Perlunya pengelolaan yang lebih profesional terhadap Law Center DPD sehingga hasil kerja Law Center DPD lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selama ini hubungan kerja Law Center dengan PPUU, Anggota DPD, maupun KomiteKomite belum maksimal. Masih harus ada komponen lain yang menjadi penasehat ahli Law Center yang mampu menjembatani secara fungsional dan substansi antara Law Center dengan PPUU/Komite/Angota DPD. Oleh karena itu, keberadaan Tim Ahli Law Center yang harus ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya juga harus dibentuk penasehat ahli yang menjembatani PPUU dengan Law Center DPD. 5. Keberadaan Penasehat Ahli ini, dapat berasal dari pakar-pakar utama dari perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama, tokoh-tokoh DPD periode 2004-2009 dan periode 2009-2014, dan pakar-pakar hukum lainnya yang concern terhadap masalahmasalah legislasi pusat-daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kelembagaan Law Center DPD menjadi sebagai berikut: 1. Penasehat Ahli Law Center; − Penasehat Ahli Law Center ditempatkan secara khusus dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan; − Penasehat ahli bertanggungjawab kepada PPUU; − Penasehat Ahli terdiri atas: pakar hukum dan politik dari perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan DPD, tokohtokoh DPD periode 2004-2009 dan periode 2009-2014, mantan Pimpinan Badan Legislasi DPR, Mantan Hakim Kontsitusi, dan
!
5!
pakar-pakar lainnya berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari PPUU. − Penasehat Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada PPUU dalam rangka mengkoordinasikan secara fungsional dan substansi Law Center DPD. − Penasehat
Ahli
Law
Center
memberikan
saran
dan
pertimbangan pada semua kegiatan Law Center mulai dari tahap perencanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi. − Pengangkatan
Penasehat
Ahli
Law
Center
berdasarkan
Keputusan Pimpinan DPD. 2. Koordinator Law Center; − Koordinator Law Center diangkat dari staf Ahli Law Center. − Pengangkatan Koordinator Law Center dilakukan berdasarkan pertimbangan Penasehat Ahli Law Center. − Tugas Koordinator Law Center adalah mengkoordiasikan kegiatan Law Center dan memimpin rapat-rapat pembahasan di Law Center. − Koordinator Law Center menyusun laporan setiap tahapan pembahasan yang dilakukan oleh Law Center dan pada setiap bulan
serta
setiap
akhir
tahun
dengan
dibantu
oleh
Ketatausahaan Law Center. 3. Bidang Penelitian dan Pengkajian Hukum Pusat-Daerah; − Dipimpin oleh Ketua Bidang. − Ketua Bidang diangkat dari Staf Ahli Law Center yang juga merangkap menjadi anggota pada bidang Law Center lainnya. − Bidang Penelitian dan Pengkajian Hukum Pusat-Daerah adalah bidang yang menangani hubungan kerja dengan perguruan tinggi daerah. − Melakukan penelitian baik secara mandiri maupun bersamasama
dengan
perguruan
tinggi
daerah
atau
lembaga
penelitian/pusat pengkajian Sekretariat Jenderal DPD.
!
6!
− Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengkajian Hukum
Pusat-Daerah
menyelenggarakan
penyiapan
pelaksanaan penelitian dan pengkajian hukum pusat-daerah. − Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengkajian Hukum Pusat-Daerah bekerjasama dengan peneliti yang berada di pusat pengkajian Sekretariat Jenderal DPD. − Bidang ini melaksanakan Eksaminasi Pertimbangan Legal Pusat-Daerah dan Advokasi Permasalahan Hukum PusatDaerah bersama-sama dengan PPUU atau dengan Anggota DPD/alat kelengkapan DPD berdasarkan permintaan dari Anggota DPD/alat kelengkapan DPD. − Dalam
rangka
penyusunan
RUU
dari
DPD,
bidang
ini
melaksanakan penyiapan dan fasilitasi penyusunan naskah peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, perimbangan keuangan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, kesejahteraan rakyat serta perekonomian sesuai dengan permintaan dari PPUU/Komite/Anggota DPD. 4. Bidang
Perencanaan,
Monitoring,
dan
Evaluasi
Peraturan
Perundang-undangan; − Dipimpin oleh Ketua Bidang. − Ketua Bidang diangkat dari Staf Ahli Law Center yang juga merangkap menjadi anggota pada bidang Law Center lainnya. − Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah bidang yang fungsinya membantu tugas-tugas DPD dalam melaksanakan fungsi legislasi. − Dalam kerangka penyusunan Prolegnas DPD, bidang ini melaksanakan penyiapan bahan rencana pembangunan hukum dan legislasi berdasarkan program perencanaan, monitoring, dan evaluasi peraturan perundang-undangan; − Bidang ini melaksanakan tugas untuk menyusun: a) Anotasi Perundang-undangan;
!
7!
Anotasi adalah daftar undang-undang atau daftar peraturan perundang-undangan. Anotasi ini tidak saja berupa daftar perundang-undangan saja namun juga memuat analisa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan tidak berlaku. b) Examinasi dan pertimbangan legal pusat-daerah; Examinasi secara umum diartikan sebagai pertimbangan ulang atas suatu keputusan. Biasanya dilakukan untuk melakukan advokasi atas putusan hakim. Namun dalam konteks ilmu hukum, eksaminasi lebih diartikan sebagai agregasi kepentingan dari masyarakat (atau daerah) yang menjadi korban. (Bryan A. Garner, 2009). Bryan A. Garner (2009), dalam Black’s Law Dictianory lebih jauh membagi examininasi ini dalam dua bentuk yaitu direct examination dan cross examination. Direct Examination adalah artikulasi kepentingan yang dilakukan terhadap masyarakat yang langsung menjadi korban atas suatu kebijakan. Sedangkan Cross Examination adalah artikulasi kepentingan terhadpa masyarakat marginal (atau oposisi) terhadap kebijakan yang telah diputuskan. c) Kajian tentang harmonisasi perundang-undangan (Kopendium); dan d) Evaluasi perundang-undangan terkait dengan fungsi DPD. 5. Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Pusat-Daerah; − Dipimpin oleh Ketua Bidang. − Ketua Bidang diangkat dari Staf Ahli Law Center yang juga merangkap menjadi anggota pada bidang Law Center lainnya. − Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Pusat-Daerah adalah bidang yang menangani Dokumentasi dan Informasi perundang-undangan Pusat-Daerah. − Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Pusat-Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberdayaan jaringan informasi, fasilitasi dan penguatan jaringan serta publikasi Law Center DPD. − Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, bidang ini melakukan pengelolaan sistem, aplikasi dan jaringan elektronik serta pengembangan dan pemeliharaan database dan dokumentasi peraturan perundang-undangan pusat-daerah.
!
8!
