Kebijakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DETIKNAS) terhadap Pengembangan TIK di Kementerian Agama Pusat dan Daerah
Oleh: Zainal A. Hasibuan Wakil Ketua Tim Pelaksana Harian
Agenda Latar Belakang Kebijakan TIK Nasional Permasalahan TIK Nasional Arah Kebijakan TIK Nasional Program Strategis TIK Nasional Penerapan E-Government: Dari Perencanaan ke Program Implementasi • Optimalisasi Pemanfaatan TIK untuk Instansi Pemerinah • Rencana Aksi Setiap Instansi Pemerintah • • • • •
2
Latar Belakang Kebijakan TIK Nasional • Ada korelasi positif antara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan daya saing bangsa – Semakin tinggi investasi dan penetrasi TIK semakin tinggi daya saing suatu bangsa Kesejahteraan.
• Kompleksitas implementasi Triple-Track Strategy – Pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah, memerlukan dukungan TIK TIK Sebagai enabler.
• Sinergi dan Koordinasi – Berbagai Kegiatan Pemerintah dalam Mereformasi Birokrasi, memerlukan TIK Layanan prima untuk publik. 3
Latar Belakang Kebijakan TIK Nasional • Negara Kesatuan Republik Indonesia – Terdiri dari pulau-pulau memerlukan infrastruktur TIK, untuk menjamin interconnectivity antar pulau (daerah), antar masyarakat, dan antar instansi (integrasi sektoral dan regional) Menjaga Kedaulatan.
• Jati diri bangsa, karakter bangsa, dan kekayaan bangsa – Harus dipertahankan dan dilestarikan dengan menggunakan TIK melalui pengembangan sistem eCultural Heritage & Natural History Budaya bangsa 4
Trend TIK Pita Lebar
Roadmap dan Evolusi Teknologi Pita-lebar
Telekomunikasi pita
5
lebar merupakan “pipa” arus informasi dunia. Pembangunan infrastruktur pita lebar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. E-Government yang terintegrasi membutuhkan bandwidth berpita lebar: Government Internet Exchange (GIX), Government Integrated Data Center (GIDC), dll.
Sumber: ICT Wihte Paper 2010, Kominfo
5
•Oleh karena itu, perlu suatu kebijakan TIK nasional yang terpadu • TIK bukan hanya sebagai pendukung tetapi harus menjadi bagian penting dalam kegiatan Egovernment 6
TIK Sebagai Pemungkin (Enabler) Untuk Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Konteks
Indonesia
potensi terbesar terjadi di tingkat kabupaten/kota daerah ini akan menjadi hub horisontal dan vertikal kondisi lokal dapat mengecil atau mengembang kinerja akan bergantung pada kapabilitas kompetisi TIK adalah tulang punggung keberhasilan berkompetisi “… seberapa siapkah kota/kabupaten di Indonesia ??? …” Rapat Pleno Dewan TIK Nasional
7
Permasalahan TIK Nasional Visi TIK belum terpadu Kesadaran Keamanan TIK masih kurang Konten Lokal berbasiskan TIK masih sedikit
Sumber daya manusia TIK masih terbatas
Berdampak Terhadap: • ICT Index • E-government Index • Competitive Index • E-literacy Index
Infrastruktur, aplikasi, dan data belum terintegrasi
Kebijakan dan regulasi TIK belum lengkap Pengembangan industri TIK masih lambat
Koordinasi antar instansi dalam memanfaatkan TIK masih lemah 8
Normalitas Data Indeks Kesiapan (Sumber ICT Pura,Kemenkominfo) Statistics Kesiapan N
Valid Missing
160 0
Mean
2.1316
Std. Deviation
.73881
Variance
.546
Skewness
1.144
Std. Error of Skewness Kurtosis Std. Error of Kurtosis
.192 1.296 .381
• Nilai kurtosis dan skewness diluar interval -2 dan 2 sehingga kurva mendekati distribusi normal. • Uji normalitas memberikan nilai Sig. 0.000 (uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk), sehingga 99% diyakini sebaran data Indeks ICT Pura berdistribusi normal
Tests of Normality Kolmogorov-Smirnova Statistic Kesiapan
df
.132
Lilliefors Significance Correction Rapat Plenoa.Dewan TIK Nasional
Shapiro-Wilk Sig.
160
Statistic .000
.916
df
Sig. 160
.000
9
Peringkat e-Gov di Departemen (2009) (Sumber: Dir. Egov Kemenkominfo)
Rapat Pleno Dewan TIK Nasional
10
Indeks Pengembangan TIK
Rapat Pleno Dewan TIK Nasional
Dikembangkan berdasarkan: • Kerangka konseptual • Obyektif yang ingin dicapai • Ketersediaan data • Rekomendasi stakeholder 11
Arah Kebijakan TIK Nasional Misi DETIKNAS: Mandat DETIKNAS (Keppres No. 20 Tahun 2006) KEBIJAKAN
Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan TIK
Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkahPENYELESAIAN langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK
12
KOORDINASI
Melakukan koordinasi nasional dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam pengembangan TIK
PERSETUJUAN
Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program TIK yang bersifat lintas departemen
Arah Kebijakan TIK Nasional • Menyusun kebijakan TIK secara bertingkat: nasional, organisasi (instansi pemerintah) sampai ke unit-2 pelaksana. – Agar terbentuk keselarasan kebijakan top-down, bottom-up – Agar ada komitmen berkelanjutan untuk membiayai pemanfaatan TIK
• Menyelesaikan masalah-2 TIK nasional agar terjadi koordinasi dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas. • Merangkum semua pembelanjaan TIK yang bersifat nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dan sekaligus mengoptimalkan manfaat. • Arah kebijakan TIK nasional ini diwujudkan dalam egovernment dengan 10 program strategis.
13
Roadmap TIK 2010 – 2020 (Sumber: Kemenkominfo)
14
Kerangka Strategis Indonesia e-Government Master Plan-
Program Strategis (Flagship DeTIKNas) Flagship
Penanggung Jawab
National Single Window
Kemenkeu
e-Pendidikan
Kemendiknas
Palapa Ring
Kemenkominfo
Bapenas, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT
Software Legal
Kemenkominfo
Bappenas, Kemendag, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN
e-Procurement
LKPP
e-Anggaran
Kemenkeu
Nomor Identitas Nasional
Kemendagri
e-Health*
Kemenkes
e-Cultural Heritage*
Kemenbudpar
e-Agriculture*
Kementan
* Pengembangan Flagship baru (2010)
Anggota Kemenkominfo, Kemendag, Kemenhub, Kementan, Kemenhukham, Kemenlu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN Bappenas, Kemenkominfo, Kemenperin, KNRT, Kemeng PAN
Bappenas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN Bappenas, Kemenkominfo, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN Bappenas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenperin, KNRT, Kemeneg PAN Bappenas, Kemendiknas, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemenakertrans, KKI, IDI, PDGI Bappenas, Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenfominfo, PNRI, ANRI Bappenas, Kemendiknas, Kemenkominfo, Kemenkeu, Kemendag
10 Program Strategis DeTIKNas Menjawab Permasalahan Bangsa
16
Penerapan E-Government dan Pengertiannya
TIK di Kementerian = e-Government
17
Definisi e-Government Merupakan pemanfaatan TI oleh lembaga pemerintahan sehingga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan lembaga pemerintahan lainnya. (World Bank) Merupakan penggunaan internet dan world-wide-web untuk memberikan informasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. (United Nations)
18
Tujuan & Manfaat e-Government Meningkatkan produktivitas lembaga pemerintahan Membantu pencapaian outcome tertentu bagi lembaga pemerintahan Membantu pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan Membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan 19
Prinsip-prinsip e-Government • Reliable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free • Interoperable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem • Scalable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar 20
Prinsip-prinsip e-Government • User Friendly Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya • Integrateable Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.
21
Dimensi e-Government Gover nment G2G
Citizen
E-Government G2C
Emplo yee
Busine ss G2B
G2E
22
Kerangka Pengembangan eGovernment E-Government Development Framework Leadership & Governance
Program Manageme nt
Public Value
Country Readiness
Leadership & Governance Dimension
Funding Government Readiness
Leadership & Governance
Planning
23
Executive/ Political Leadership
Structure
Strategy
Konteks dan Motivasi E-government Untuk Pelayanan Publik: Landasan Hukum • Menurut Inpres No 3/2003:
“Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.” • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik • Keputusan Menteri PAN No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 24
Pengembangan e-Government E-Government Project
Concrete, Specific, Practicable
Action Plan
Strategy
E-Government Vision
Abstract, Conceptual Strategic 25
Pengembangan e-Government: Dari Perencanaan ke Program
26
Strategi Impementasi Pengembangan Egovernment Untuk Pelayanan Publik Konteks dan Motivasi Peraturan dan Kebijakan
Organisasi dan Lembaga
Aplikasi
Infrastruktur
• Merumuskan dan mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan yang ada saat ini terkait dengan pelayanan publik • Menguatkan dan memperbaiki proses bisnis • Menetapkan standar pelayanan • Membuat Standard Operation Procedures • Mengembangkan survey kepuasan publik dan layanan pengaduan • Meningkatkan Sumber Daya Manusia • Mengembangkan aplikasi back office dan front office yang berorientasi G2G, G2B, G2C • Mengembangkan enkripsi data • Standarisasi Metadata
• Mengembangkan infrastruktur berbasis TIK untuk memberikan akses publik pada layanan yang akan diberikan • Mengembangkan secure network protocol 27
Government 2.0 Mendapatkan lingkungan pengembangan
sistem e-Government dengan sifat yang adaptif dengan ciri: time to market, scalability dan extensibility. Meningkatkan peluang inovasi yang berakibat pada citizen engagement, dengan engagement akan meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan e-Government Keberhasilan implementasi e-Government dengan konsep Government 2.0 akan menuju ke arah pemerintahan yang lebih transparan, lebih partisipatif dan lebih kolaboratif. Cara meningkatkan inovasi secara dramatis hanya akan dapat dilakukan dengan cara mengubah government menjadi platform. (Tim O’Reilly, TechCrunh.com) Apabila di Indonesia government telah menjadi platform akan banyak pengembang software lokal yang berkontribusi dalam membangun aplikasi pelayanan publik.
Sumber: gov2.net.au
28
Solusi TIK untuk Kementerian-kementerian di Indonesia: Konsolidasi Internet Akses Government Internet Exchange (GIX)
Dep A Dep B
PROXY / GIX
Dep C ISP 2 Dep D ISP 3
Dep E
Gateway internet Dep F ISP 4
Dep G Dep H 29
Optimalisasi TIK untuk Kementerian-kementerian di Indonesia: Interoperabilitas & Koneksitas E-Government Services Bus
30
Langkah Aksi Setiap Instansi Pemerintah • Sinkronisasi investasi TIK nasional • Kebijakan fiskal multiyears & multiyears contract • Penggunaan komponen TIK lokal industri TIK • Peningkatan kualitas SDM TIK dg kerjasama R&D institusi pendidikan • Peningkatan kualitas SDM TIK utk industri TIK
Kebijakan
• Penguatan unit pengelola TIK di lembaga-2 (CIO) Pemerintah • Penguatan lembaga koordinator program strategis TIK dan cyber security nasional
Kelembagaan SDM
31
Zainal A. Hasibuan Wakil Ketua Tim Pelaksana ©2011
32
