PENGEMBANGAN PEGAWAI DAERAH BERBASIS KOMPETENSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI: Solusi bagi pengembangan Implementasi e-government di Daerah

PENGEMBANGAN PEGAWAI DAERAH BERBASIS KOMPETENSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI: Solusi bagi pengembangan Implementasi e-Government di Daerah Fery Triatmojo Staff Pengajar Ilmu Adminsitrasi Negara FISIP UNILA Andhyka Muttaqin Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Adminsitrasi Negara FISIPOL UGM

ABSTRACT Exploiting of information technology and communications in each activity of management of governance cannot be obviated again. On the other hand, amount lameness of situs central government and area, tardy of him growth of web situs and lower him mount amenity of situs accessibility had by that local government, at least have signed to lower ability him, readiness of and infrastructure had by local government in comparison with center. This article will explain of idea about development of officer of area base on information technology area interest and communications/Information Communication Technology ( ICT) to support development of e-Government in area. Will be explained also why interest base on ICT become of vital importance to officer of area. Related to both the things, will be elaborated also condition and policy development of implementation of e-Government in area which is on its base become cause of requirement of development of officer of area in the field of ICT. Key word: E-Government, Information Communication Technology (ICT).

PENGANTAR

akurat dan aman. Penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi akan sangat mendukung penerapan sistem informasi yang merupakan solusi bagi organisasi dalam setiap pemecahan permasalahan manajemen. ICT merupakan suatu alat yang digunakan dalam menjalankan usaha atau organisasi untuk menyediakan suatu Sistem Informasi (SI) yang dipakai sebagai penunjang pengambilan keputusan. Permasalahan lemahnya kemampuan Pegawai lembaga Teknologi Informasi dan jajaran PNS lainnya dalam bidang ICT kemudian muncul mengiringi upaya pemanfaatan ICT untuk penyelenggaran pemerintah di Daerah (E-Government). Harus diakui, bahwa keberadaan pegawai

Memasuki era otonomi daerah, peran dan fungsi kewenangan daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah menjadi semakin luas. Dalam menciptakan good governance serta penyelenggaraan otonomi daerah, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi/Information Communication Technology (ICT) pada setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dihindarkan lagi. Penerapan ICT yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara cepat,

522

Fery T & Andhyka M, Pengembangan Pegawai Daerah Berbasis Kompetensi TI & Komunikasi

dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas pegawai yang bekerja di dalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan mereka dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisa dampaknya terhadap organisasi dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi kondisi tersebut. Dengan demikian, maka peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak hanya sekedar administratif tetapi justru lebih mengarah pada bagaimana mampu mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi kreatif dan inovatif serta mampu memenuhi kebutuhan kerja organisasi. Setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompentensi khusus, memiliki keahlian dan kemampuan yang unik sesuai dengan visi dan misi dan kebutuhan kerja organisasi. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi mutlak harus dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Pengembangan pegawai dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi serta kebutuhan tuntutan kerja organisasi. Kompentensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki pegawai secara individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan manajemen. Dengan kata lain kompentensi yang dimiliki individu dapat mendukung system kerja dan kebutuhan beban kerja organisasi.

ADMINISTRATIO

523

Tulisan ini akan memaparkan gagasan tentang pengembangan pegawai daerah berbasis kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi / Information Communication Technology (ICT). Akan dijelaskan pula mengapa kompetensi berbasis ICT menjadi sangat penting bagi pegawai daerah. Terkait dengan kedua hal tersebut, akan diuraikan juga kebijakan dan kondisi pengembangan implementasi e-Government di daerah yang pada dasarnya menjadi penyebab kebutuhan pengembangan pegawai daerah dalam bidang ICT.

KONSEP DAN GOVERNMENT

APLIKASI

E-

E-government adalah istilah yang menurut beberapa kalangan, didefinisikan secara beragam. intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, dalam melihat egovernment, jangan terpaku oleh unsur 'e' - nya semata, tetapi yang lebih penting lagi adalah proses dan jalannya pemerintahan melalui fasilitas internet atau media online. Sehingga terdapat dua hal utama dalam pengertian e-government di atas, pertama adalah penggunaan teknologi komunikasi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan kedua adalah tujuan pemanfaatannya sehingga jalannya pemerintahan dapat lebih efisien. Melalui teknologi informasi/internet, seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih cepat sesuai degan aturan main yang telah ditetapkan. E-government bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Pada konsep e-government, masyarakat masih bisa berhubungan

ISSN : 1410-8429

524

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.6, Januari-Juni 2009

dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. E-government hanya berfungsi pada konteks penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Pada pelaksanaan egovernment, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan atau tempat-tempat pelayanan umum. Akselerasi kecepatan pelayanan berarti juga merupakan penghematan dalam waktu, energi maupun sumber daya.

Selain manfaat tersebut, akses informasi ke pemerintah menjadi terbuka sangat sangat lebar sehingga tidak ada lagi istilah 'warga kelas satu' dan 'warga kelas dua' di hadapan pemerintah. Baik pemerintah dan masyarakat dari semua golongan saling terbuka dalam interaksi dan komunikasinya yang mengarah pada keterbukaan. Terciptanya keterbukaan (transparansi) diharapkan akan terjadi proses demokratisasi dan transparansi politik serta administrasi. Dengan demikian cara ini akan mampu meminimalisir penyelewengan kebijakan pemerintah, karena transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan makin mudah dikelola dan diawasi. Secara sederhana, berbagai keunggulan yang bisa didapat jika pemerintah daerah beralih dari sistem pelayanan bersifat birokratis menuju pelayanan bersifat e-government dapat digambarkan melalui tabel seperti berikut ini:

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Dalam Penyampaian Pelayanan Publik. Paradigma Birokratis

Paradigma E-Government

Orientasi

Efisiensi biaya produksi

Fleksibel, pengawasan dan kepuasan pengguna (customer).

Proses organisasi

Merasionalisasikan peranan, pembagian tugas dan pengawasan hirarki vertical

Hirarki horisontal, jaringan organisasi dan tukar informasi

Manajemen bersifat fleksibel, team Manajemen berdasarkan peraturan work antar departemen dengan dan mandat (perintah) koordinasi pusat. Fasilitator, koordinatif dan Gaya kepemimpinan Memerintah dan mengawasi entrepreneurship inovatif. Jaringan banyak tujuan dengan Komunikasi internal Hirarki (berperingkat) dan top-down koordinasi pusat dan komunikasi langsung. Terpusat, formal dan saluran Formal dan informal, umpan balik Komunikasi eksternal terbatas langsung, cepat dan banyak saluran Cara penyampaian Dokumen dan interaksi antar Pertukaran elektronik dan interaksi Prinsip manajemen

ADMINISTRATIO

ISSN : 1410-8429


pelayanan Prinsip-prinsip penyampaian pelayanan

525

personal

non face-to-face.

Terstandarkan, keadilan dan sikap adil

Penyeragaman bagi semua pengguna dan bersifat personal

Manfaat lainnya, pada konteks agenda pembangunan nasional, penerapan e-government dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan re-inventing untuk dapat menjadi lembaga sosial yang lebih dekat (up close) dengan masyarakat, membangun aliansi dan partnership yang lebih erat dengan beberapa komunitas dalam masyarakat yang memiliki kepentingan, praktek, dan keahlian yang berbeda-beda. Model e-government yang diterapkan di negara-negara luar adalah menggunakan model empat tahapan perkembangan yang meliputi: a). Fase pertama, berupa penampilan website (web presence) yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat; b). Fase kedua, fase interaksi yaitu isis informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam website pemerintah; c). Fase ketiga, tahap transaksi berupa penerapan aplikasi/formulir untuk secara online mulai diterapkan; d). Fase Keempat, fase transformasi berupa pelayanan yang terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antarpemerintah, sektor nonpemerintah, serta sektor swasta). Wujud nyata dari aplikasi egovernment yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan

ADMINISTRATIO

pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government di Indonesia yang memiliki sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet (Buku panduan Kominfo, 2002, 3) Dari aplikasi tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan egovernment di Indonesia dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu: a. Tingkat 1 merupakan tingkat Persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik. b. Tingkat 2 merupakan tingkat Pematangan yang berupa Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. c. Tingkat 3, tingkat Pemantapan yang berisi Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. d. Tingkat 4 adalah tingkat Pemanfaatan yang berisi Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government

ISSN : 1410-8429

526


(G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C). Pada situs web pemerintah daerah ada sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dalam buku panduan penyelenggaran situs web pemerintah daerah. Kriteria yang diberikan merupakan gambaran ciri-ciri kunci bentuk dasar situs web pemerintah daerah yang terdiri dari: 1. Fungsi, aksesbilitas, kegunaan; Isi informasi situs web pemerintah daerah berorientasi pada keperluan masyarakat, yaitu menyediakan informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Pada kriteria ini ditekankan adanya anti diskriminasi bagi pengguna, artinya situs web pemerintah daerah dapat dibuka tanpa membedakan fasilitas dan kemampuan komputer yang dimiliki oleh pengguna. Disain situs web pemerintah daerah adalah profesional, menarik, dan berguna. Berita atau artikel yang ditujukan kepada masyarakat sebaiknya disajikan secara jelas, dan mudah dimengerti. 2. Bekerjasama; Situs web pemerintah daerah harus saling bekerjasama untuk menyatukan visi dan misi pemerintah. Semua dokumen pemerintah yang penting harus memiliki URL (Uniform Resource Locator) yang tetap, sehingga mesin pencari (search engine) dapat menghubungkan kepada informasi yang diinginkan secara langsung. 3. Isi yang Efektif; Masyarakat pengguna harus mengetahui bahwa informasi tertentu akan tersedia pada situssitus

ADMINISTRATIO

pemerintah daerah manapun. Pengguna memiliki hak untuk mengharapkan isi dari suatu situs web pemerintah daerah adalah data terbaru dan tepat, serta mengharapkan berita dan materi baru selalu diketengahkan. 4. Komunikasi Dua Arah; komunikasi yang disediakan pada situs web pemda dalam bentuk dua arah (interaktif). Situs web pemerintah daerah harus memberikan kesempatan pengguna untuk menghubungi pihak-pihak berwenang, menjelaskan pandangan mereka, atau membuat daftar pertanyaan mereka sendiri. 5. Evaluasi Kesuksesan; Situs-situs web pemerintah daerah harus memiliki sistem untuk mengevaluasi kesuksesan, dan menentukan apakah situs webnya memenuhi kebutuhan penggunanya. Artinya Situssitus web pemerintah daerah harus mengumpulkan, minimal, statistik angka pengguna, pengunjung, jumlah halaman, permintaan yang sukses dan tidak sukses, halaman yang sering dikunjungi dan jarang dikunjung, halaman rujukan utama. Informasi tambahan mengenai siapa yang menggunakan situs ini, tingkat transfer data. Evaluasi empat bulanan sangatlah direkomendasikan. 6. Kemudahan Menemukan Situs; pihak pemda harus mempromosikan situs webnya dan mendaftarkannya ke mesin pencari. Masyarakat pengguna mungkin tidak bisa menemukan suatu situs web pemerintah daerah kecuali pengelola mempromosikannya dan memastikan bahwa mesin pencari mendaftarkannya. Serta mensosialisaikannya

ISSN : 1410-8429


melalui pemberitahuan lewat pers, Hubungan Masyarakat dan brosur. 7. Pelayanan yang diatur dengan baik; Pihak pemda harus menggunakan sumber yang terpercaya; strategi yang jelas, tujuan, dan target pengguna; serta strategi pengembangan masa depan, termasuk langkah menuju pusat data yang dinamis dari media digital lainnya.

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI DAERAH Dasar dari pelaksanaan egovernment adalah Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Latar belakang kebijakan ini adalah tentang pertimbangan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang diyakini akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tujuan utama pelaksanaannya adalah untuk peningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. E-government sebagai bagian dari produk internet menjadi topik pembicaraan dalam diskusi internet maupun media massa dan populer setelah dihubungkan dengan otonomi daerah. Pada konteksnya pengertian egovernment adalah e-government refers to the processes and structures pertinent to the electronic delivery of government services to the public (www.eu.com/egovernment.html). Sementara itu, Kementerian Kominfo memberi definisi e-government sebagai

ADMINISTRATIO

527

aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. intinya e -government adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Pengembangan e-government dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas pengembangan dan fasilitas yang disediakan untuk melayani masyarakat. Beberapa institusi dan pakar telah mengemukakan pendapat tentang level pengembangan e-government, namun pada intinya level pengembangan e-government terdiri dari 4 level yaitu: 1. Level informasi; dimana egovernment hanya digunakan untuk sarana publikasi informasi pemerintah secara on-line, misalnya profil daerah, peraturan, dokumen, dan formulir. 2. Level interaksi; dimana egovernment sudah menyediakan sarana untuk interaksi dua arah antara pejabat pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik, misalnya dalam bentuk sarana untuk menampung keluhan, forum diksusi, atau hotline nomor telepon atau email pejabat. 3. Level transaksi; di mana egovernment sudah menyediakan sarana untuk bertransaksi bagi masyarakat dalam menggunakan layanan publik, yakni transaksi yang melahirkan kesepakatan (deal) yang dapat disertai dengan pembayaran sebagai akibat dinikmatinya layanan

ISSN : 1410-8429

528


publik yang telah digunakan. Misalnya trasaksi untuk pembayaran pajak atau retibusi. 4. Level integrasi, dimana semua pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah disamping disediakan secara konvensional juga disediakan secara online melalui e-government. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dijiwai oleh nilai-nilai good gevernance, Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika pada tahun 2003 telah mengeluarkan beberapa panduan berkenaan dengan pengembangan egovernment yang ditujukan kepada setiap instansi pemerintah, antara lain; Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah, Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan E-Government Lembaga, Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dlm Menunjang E-Government, Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada tahun 2004 dan 2006 Depkominfo juga mengeluarkan enam panduan tentang pengembangan egovernment bagi seluruh instansi pemerintah. Keenam panduan ini yaitu; Standar mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi (e-services), Kebijakan tentang kelembagaan, otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta dalam penyelenggaraan, Kebijakan pengembangan kepemerintahan yang baik dan manajemen perubahan,Panduan tentang pelaksanaan proyek dan penganggaran e-government,

ADMINISTRATIO

Standar kompetensi pengelola egovernment, Blue-print aplikasi egovernment pemerintah pusat dan daerah. Kemudian pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan ICT di negara kita yang secara tidak langsung memperkuat kebijakan dalam pengembangan e-government. Kebijakan tersebut adalah pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas). Dewan yang dibentuk Presiden SBY melalui Keppres No. 20, 11 November 2006. Dewan ini diberi amanah untuk merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan (ICT). Selain itu Dewan juga diminta untuk melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan ICT. Melakukan koodinasi dengan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha dan lembaga profesional dalam rangka pengembangan TIK juga menjadi tugas Dewan, selain memberikan persetujuan atas pelaksanaan program ICT yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien. (Majalah e-Indonesia, 2007) Saat ini sudah ada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Melalui data yang ada di Kementrian Komunikasi dan Informasi per November 2007 dapat dilihat rincian pemerintah daerah yang mengembangkan egovernment adalah sebagai berikut:

ISSN : 1410-8429


Tabel 2. Kondisi Situs Web Resmi Pemerintah Daerah Juml. Situs Bisa Web Dibuka Dept./Kem./Lembaga Tinggi 37 37 37 (100%) Lembaga Pem. Non Departemen 32 28 28 (100%) Pemprov./Pemkab./Pemkot. 472 330 201 (61%) Sumber: depkominfo Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk pemerintah provinsi kota atau kabupaten baru 70% yang memiliki situs web, sedangkan lembaga dan departemen hampir 100% telah memiliki. Dari situs yang dimiliki oleh pemerintah daerah (prov/kota/kabupaten) hanya 61% yang lancar dapat diakses, sedangkan 2.12% tak dapat diakses atau dibuka. Disamping itu, dalam perkembangan e-government di daerah, diketahui bahwa dari 30 kabupaten dan enam kota, hanya 24 kabupaten (80%) dan lima kota (83%) yang sudah mempunyai website yang dapat diakses, selebihnya setelah dilakukan pencarian dengan menggunakan search engine Google dan Yahoo, website kabupaten dan kota yang bersangkutan tidak ditemukan. Mayoritas website pemerintah kabupaten dan kota yang sudah dapat diakses masuk dalam level pertama yakni hanya mempublikasikan informasi seputar profil daerah tersebut, dan kebanyakan terdiri dari menu utama: (1) profil daerah, (2) prosedur pelayanan publik, dan (3) berita daerah bersangkutan yang sumbernya sebagian besar bukan dari kabupaten atau kota sendiri tapi hanya mengambil dari media lain. Berita yang ditampilkan juga tidak selamanya ter-update dengan baik karena ada daerah yang menyajikan berita yang sudah basi. Terkait dengan perkembangan level situs, dari 24 kabupaten dan lima kota yang websitenya dapat diakses, hanya 12 dari website

ADMINISTRATIO

529

Tdk Bisa dibuka 0 (0%) 0 (0%) 23 (7%)

kabupaten (40%) yang dapat dikategorikan pada level interaksi. Sedangkan lima website kota semuanya (100%) sudah ber-level interaksi. Aplikasi fasilitas interaksi yang disediakan antara lain: (1) Buku tamu, (2) forum, (3) chatting, (5) link kontak, dan (6) polling. Hasil survei menunjukkan fasiltas tersebut kurang berfungsi dengan baik diperlihatkan dengan buku tamu hanya menampilkan keluhan masyarakat tanpa ada respon dari pejabat atau staf birokrasi terkait ataupun dari admin website. Bahkan ada buku tamu yang hanya ditujukan kepada admin yang hanya bersifat interaksi satu arah. Disamping itu, forum diskusi juga masih kosong tidak ada aktivitas. Beberapa website baru membuat topik diskusi namun sama sekali tidak ada aktivitas. Diluar data tersebut diatas, Sesuai dengan aturan yang berlaku (IDNIC dan Panduan Penyelenggaraan Situs Web pemerintah Daerah), nama domain untuk situs web pemerintah adalah .go.id. Pada sejumlah kecil pemerintah daerah, nama domain situs webnya ada yang menggunakan nama domain .com (sekitar 6 situs web), untuk hal ini situs web pemerintah daerah bersangkutan tidak dimasukkan pada kategori situs web resmi pemerintah daerah. Permasalahan yang cukup banyak ditemukan pada situs web pemerintah adalah nama alamat atau URL situs web pemerintah daerah, dalam hal ini memang belum ada suatu aturan baku yang dikeluarkan oleh

ISSN : 1410-8429

530


Kementrian Komunikasi dan Informasi (sebagai tindak lanjut INPRES No. 3 Tahun 2003). Nama alamat situs web pemerintah daerah ternyata juga sangat bervariasi, mulai yang mudah diingat sampai yang sulit diketahui asal/lokasi situs web pemerintah daerah bersangkutan. Penamaan alamat situs web pemerintah daerah cukup beragam, ada yang menggunakan nama yang sesuai dengan nama

Provinsi

Sumatera Utara Riau Sumatera Selatan Jawa Tengah Jawa Timur Maluku DI Yogyakarta

Ketimpangan jumlah situs, lambatnya perkembangan situs web dan rendahnya tingkat kemudahan aksestabilitas situs yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah itu, setidaknya telah mengisyaratkan adanya perbedaan kemampuan, kesiapan dan infrastruktur yang dimiliki masingmasing pemerintah. Dalam konteks kesiapan dan kemampuan pegawai sebagai pelaksana dan pengelola program, maka pemerintah daerah dapat dikatakan memiliki pegawai dengan kemampuan yang lebih rendah dibanding pemerintah pusat. Oleh karenanya, sangat diperlukan upaya pengembangan kompetensi pegawai daerah khususnya dalam bidang ICT. Upaya ini mutlak dilakukan untuk mengimbangi tuntutan penerapan e-government yang harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA : PERSPEKTIF TEORITIS

ADMINISTRATIO

pemerintah daerah bersangkutan, ada yang menggunakan singkatan (yang umum dan yang tidak umum) dari nama pemerintah daerah bersangkutan. Selain itu, cara peletakan atau singkatan dari jenis pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten,kota) juga cukup beragam. Pada daftar di bawah ini dapat dilihat beragamnya nama alamat situs web pemerintah daerah, misalnya:

pempropsu.go.id riau.go.id pempropsumsel.go.id jawatengah.go.id jatim.go.id malukuprov.go.id pemda-daerah.go.id Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur, tangguh cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif dan inovatif, berdisiplin serta berorientasi ke masa depan untuk men-ciptakan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diselaraskan dengan persyaratan keterampilan, keahlian, dan profesi yang dibutuhkan dalam semua sektor pembangunan (Kartasasmita 1995). Untuk itu, Bryant dan White (1987) mengungkapkan bahwa terdapat empat aspek yang terkandung dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu: a. Memberikan penekanan pada kapasitas (capacity), yaitu upaya meningkatkan kemampuan beserta energi yang diperlukan untuk itu. b. Penekanan pada aspek pemerataan (equity) dalam rangka menghindari

ISSN : 1410-8429


perpecahan di dalam masyarakat yang dapat menghancurkan kapasitasnya. c. Pemberian kekuasaan dan wewenang (empowerment) yang lebih besar kepada masyarakat. Dengan maksud agar hasil pembangunan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, karena aspirasi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dapat meningkat. Di samping adanya wewenang untuk memberikan koreksi terhadap keputusan yang diambil tentang alokasi resources. d. Pembangunan mengandung pengertian kelangsungan pembangunan yang harus diperhatikan mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Secara khusus, Schuler dan Youngblood (1986) mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia pada suatu organisasi akan melibatkan berbagai faktor, seperti : pendidikan dan pelatihan; perencanaan dan manajemen karir; peningkatan kualitas dan produktivitas kerja; serta peningkatan kesehatan dan keamanan kerja. Sementara itu, Klingner dan Nalbandian (1985) memasukkan pula faktor motivasi kerja, dan

531

penilaian prestasi kerja sebagai aspek yang tercakup dalam pengembangan sumber daya manusia. Lain daripada itu, Osborne dan Gaebler (1996) justru lebih mementingkan pengembangan visi dan misi aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pelatihan dan Pengembangan merupakan kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, ketrampilan, dan pengetahuan para pegawai sesuai dengan keinginan perusahaan. Secara teoritis istilah pelatihan (training) berbeda pengertian dengan pengembangan (development). Secara definisi, pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek bagi para pegawai operasional untuk memperoleh ketrampilan teknis operasional secara sistematis. Sedangkan pengembangan merupakan proses pendidikan jangka panjang bagi para pegawai manajerial untuk memperoleh penguasaan konsep-konsep abstrak dan teorotis secara sistematis. (Tulus, 1992:88-89) Untuk mengetahui secara lebih jelas perbedaan mendasar antara pelatihan dan pengembangan maka dapat digambarkan melalui tabel seperti berikut ini:

Tabel 3 Perbandingan Antara Pelatihan dan Pengembangan Pelatihan Pengembangan Fokus Saat ini Masa Depan Penggunaan Pengalaman Kerja Rendah Tinggi Tujuan Persiapan untuk Persiapan untuk pekerjaan saat ini perubahan Partisipasi Wajib Sukarela Sumber: Simamora, 2004:274 Tabel di atas menjelaskan secara nyata adanya perbedaan yang mendasar antara pelatihan dan pengembangan. Dengan demikian,

ADMINISTRATIO

secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu organisasi ataupun perusahaan mengadakan pelatihan untuk tujuan penguasaan

ISSN : 1410-8429

532


ketrampilan jangka pendek, dengan kisaran peserta atau sasaran utamanya yaitu para pegawai bagian operasional dan sifatnya wajib diikuti oleh peserta pelatihan yang telah ditentukan oleh organisasi/perusahaan. Sedangkan pengembangan diadakan untuk tujuan penguasaan teoritis dan konsep serta memerlukan pengalaman kerja dan proses pendidikan yang lebih panjang, di mana peserta atau sasarannya meliputi para staf manajerial organisasi/perusahaan. Dalam Sedarmayanti (2007:170) disebutkan bahwa tujuan umum pelatihan dan pengembangan pegawai yaitu meningkatkan produktifitas organisasi melalui berbagai kegiatan antara lain:

1. Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. 2. Mengembangkan ketrampilan/keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif. 3. Mengembangkan/merubah sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerja sama dengan sesama pegawai dan manajemen (pimpinan). Dengan demikian pada prinsipnya tujuan pelatihan dan pengembangan pegawai adalah: 1) Menambah pengetahuan; 2) Menambah ketrampilan; 3) Merubah sikap. Secara sederhana tujuan umum dan khusus pelatihan dan pengembangan bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Prinsip dan Tujuan Pelatihan dan Pengembangan

Sumber: Sedarmayanthi, 2007. Dalam konteks pengembangan pegawai di daerah, pendidikan dan latihan yang berintikan pemberdayaan manusia mempunyai peran kunci dalam mengembangkan sumber daya aparatur/pegawai daerah yang berkualitas. Pendidikan dan latihan tersebut dalam pelaksanaannya didasarkan pada

ADMINISTRATIO

empat pilar (Padmowihardjo, 1999), yaitu: (1) Learning to know (penguasaan konsep), komunikasi informasi, pemahaman lingkungan, rasa senang memahami, mengerti dan menemukan sesuatu), (2) Learning to do (penekanan pada pelatihan, tingkat rendah, tingkat tinggi, untuk menuju ke

ISSN : 1410-8429


kompetensi), 3) Learning to live together (mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, menemukan tujuan bersama, bekerjasama dengan orang lain atau lihat: Outward bound training, Sensitivity training, Group dynamic, Behavioral agenda), dan (4) Learning to be (memecahkan masalah sendiri, mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab, mengembangkan diri sendiri secara utuh, belajar untuk disiplin).

KONSEPSI KOMPETENSI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS PADA KOMPETENSI Kompetensi didefinisikan (Mitrani, 1992; Spencer and Spencer,1993) sebagai an underlying characteristic’s of an individual which is causally related to criterion-referenced efective and or superior performance in a job or situasion. Atau karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannnya. Berangkat dari pengertian tersebut kompentensi seorang individu merupakan sesuatu yang melekat dalam dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya. Sesuatu yang dimaksud bisa menyangkut motif, konsep diri, sifat, pengetahuan maupun kemampuan/keahlian. Kompentensi individu yang berupa kemampuan dan pengetahuan bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan motif kompentensi dapat diperoleh pada saat proses seleksi. Selanjutnya menurut Spencer and Spencer (1993) kompetensi dapat dibagi atas 2 (dua) kategori yaitu “threshold competencies” dan “differentiating compentencies”. Threshold competencies adalah karakteristik utama yang harus

ADMINISTRATIO

533

dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya. Tetapi tidak untuk membedakan seorang yang berkinerja tinggi dan ratarata. Sedangkan “differentiating competiencies” adalah factor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah. Misalnya seorang dosen harus mempunyai kemampuan utama mengajar, itu berarti pada tataran “threshold competencies”, selanjutnya apabila dosen dapat mengajar dengan baik, cara mengajarnya mudah dipahami dan analisanya tajam sehingga dapat dibedakan tingkat kinerjanya maka hal itu sudah masuk kategori “differentiating competencies”. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis pada Kompetensi-PPBK (competency-based education and or training) merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan SDM yang berfokus pada hasil akhir (outcome). PPBK merupakan suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan secara khusus, untuk mencapai hasil kerja yang berbasis target kinerja (performance target) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu PPBK sangat fleksibel dalam proses kesempatan untuk memperoleh kompetensi dengan berbagai cara. Tujuan utama PPBK adalah Menghasilkan kompetensi dalam menggunakan ketrampilan yang ditentukan untuk pencapaian standar pada suatu kondisi yang telah ditetapkan dalam berbagai pekerjaan dan jabatan. Penelusuran (penilaian) kompetensi yang telah dicapai dan sertifikasi. Hasil PPBK hendaknya dihubungkan dengan kebutuhan Standar kompetensi yang akan diberikan, program Pendidikan dan Pelatihan didasarkan atas uraian kerja, kebutuhan multiskilling, alur karir (career path).

ISSN : 1410-8429

534


Salah satu perbedaan antara PPBK dan Pendidikan dan Pelatihan tradisional adalah hasil pembelajaran, bukan penyampaian Pendidikan dan Pelatihan. Dalam PPBK, kita hanya memperhatikan dan berfokus pada apabila orang yang dilatih memperoleh kompetensi yang diharapkan dan bukan bagaimana mereka memperolehnya. Proses pembelajaran yang dipergunakan lebih berfokus pada perbantuan dan fasilitasi untuk mereka belajar dan ketrampilan yang dipelajari akan lebih mudah diadaptasikan. Salah satu model PPBK yang sederhana dan banyak dipergunakan adalah model 5 tahap yang dikembangkan oleh Dubois, 1996. Model tersebut dirancang untuk peningkatan kompentensi pegawai yang dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada agar dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Untuk mencapai hasil yang optimal pada PPBK hendaknya diperhatikan faktor yang dapat berpengaruh pada hasil akhir Pendidikan dan Pelatihan. Faktorfaktor ini antara lain, keselarasan tujuan program dengan kebutuhan dan kebijakan organisasi, dukungan dan anggaran dari manajemen; kurikulum; peserta didik dan latih; instruktur, metode dan teknik penyampaian, sarana dan prasarana, manajemen dan administrasi, litbang, sosialisasi program dan evaluasi program

program utama yang perlu direncanakan untuk mendukung pengembangn SDM dalam hal teknologi informasi yaitu: (1) pelatihan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pengoperasian egovernment, (2) pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas tenaga fungsional teknologi informasi dan komunikasi, (3) pemberian kepastian karier dan kesejahteraan yang memadai bagi SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai informasi atau data yang sudah dipaparkan diatas terbukti bahwa ada masalah dalam segi teknologi terutama dalam hal SDM karena yang terjadi selama ini dalam bidang teknologi, SDM kurang begitu di perhatikan oleh karena itu untuk pengembangan e-government sampai saat ini masih dalam proses perbaikan Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan egovernment di daerah. Tantangan utama dari pengembangan egovernment adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya bukan teknologi. Suksesnya terletak pada kerja sama yang erat antara tenaga profesional telematika dan para manajer dalam merencanakan dan menerapkan perubahan-perubahan dalam berbagai kegiatan dan praktek pemerintahan. Penulis akan memberikan penjelasan terkait pengembangan SDM di bidang teknologi informasi dalam menunjang penerapan egovernment.

MODEL PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI ICT Dari konsep tersebut pengembangan SDM sangatlah penting untuk keberlangsungan organisasi dalam hal ini pengembangan SDM untuk mengelola e-government ada tiga

ADMINISTRATIO

ISSN : 1410-8429


Dari gambar tersebut terlihat bahwa untuk mengembangkan SDM untuk bisa menerapkan egovernment ada 3 hal yang perlu diperhatikan, akan tetapi dalam penulisan ini hanya memfokuskan pada bagaimana model pengembangan SDM di bidang teknologi untuk menunjang penerapan e-government yang ideal. Model pengembangan disini bukan hanya pada tenaga operasional tetapi juga tataran top leader. Dalam pengembangan SDM bidang teknologi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Model konseptual  dimaksudkan bahwa para aparatur daerah bisa mengenal lebih jauh masalah teknologi. 2. Model praktek  dimaksudkan bahwa para aparatur daerah lebih bisa mengenal dan mengorasikan teknologi sesuai dengan kebutuhan, misal: membuat website atau mengoperasikan komputer agar lebih mahir lagi.

ADMINISTRATIO

535

Kedua model tersebut merupakan model yang sederhana yang akan membuat para aparatur daerah lebih bisa menguasai bidang teknologi. Ada beberapa tahapan agar model tersebut bisa terealisasi, antara lain: a. Harus ada kesepakatan antara pimpinan dengan bawahan yang selanjutnya adalah adanya komitmen bersama b. Ada tim khusus ICT c. Pelatihan yang diselenggarakan bukan hanya formalitas tetapi ada follow up atau tindak lanjut d. Mendatangkan tim ahli yang bisa menjamin perubahan dalam mengembangkan SDMIT e. Ada pendampingan setelah melalui pelatihan pengembangan tersebut Selain permodelan pengembangan tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah penyediaan materi atau kurikulum pengembangan sesuai dengan kompetensi yang memadai. Dalam konteks kebutuhan kompetensi pegawai. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka setidaknya ada beberapa kompetensi dasar yang harus diberikan kepada pegawai daerah sebagai pengelola e-government, yaitu: 1. Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah daerah. 2. Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah. 3. Penyusunan Rencana Pengembangan E-Government Lembaga. 4. Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah. 5. Standar mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi (e-services). 6. Pelaksanaan proyek dan penganggaran e-government. 7. Blue-print aplikasi e-government pemerintah pusat dan daerah.

ISSN : 1410-8429

536


PENUTUP Dalam konteks kesiapan dan kemampuan pegawai sebagai pelaksana dan pengelola program, maka pemerintah daerah dapat dikatakan memiliki pegawai dengan kemampuan yang lebih rendah dibanding pemerintah pusat. Oleh karenanya, sangat diperlukan upaya pengembangan kompetensi pegawai daerah khususnya dalam bidang ICT. Upaya ini mutlak dilakukan untuk mengimbangi tuntutan penerapan e-government yang harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2008. Konsep Dasar EGovernment. Diakses pada www.eu.com/e-government.html

Arief, Edwi Sosiawan. 2008. Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia: Prespektif Content Dan Manajemen. UPN Veteran. Yogyakarta. Depkominfo. Kondisi Situs Web Pemerintah Daerah. Diakses melalui http://www.depkominfo.go.id /portal/?act=detaildanmod=ar tikeldanview=1danid=BRT0601 16124201 Dessler, Gary. 1997, Manajemen Sumberdaya manusia, (Human Resources Management) AIih bahasa Benyamin Molan, PT. Prenhallindo, Jakarta

Dubois, Daid,D., “The Executive Guide to Competency-Based Performance Improvement”, HRD Press Harvest, 1996 Hayat Padje, Gud Reacht. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Sebagai Alat Penunjang Kesuksesan Pelayanan Birokrasi Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-government Mitrani, A, Daziel, M. And Fitt, D. 1992. “Competency Based Human Resource Management: Value-Driven Strategies for Recruitment, Development and Reward”, Kogan Page Limited. London. Padmowihardjo, Soedijanto. 1999.”Peranan Widyaiswara Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia Untuk Menyongsong Otonomi Daerah”. Dalam Orasi Ilmiah Widyaiswara Utama. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Jakarta. Pergeseran Paradigma dalam Penyampaian Pelayanan Publik. Diakses melalui http//io.ppi-jepang.org/ artikel php?id=263 Sedarmayanthi. 2007. Manajemen Sumber Daya Manuasia. PT. Rafika Adi Tama. Bandung. Setyowati, Endah. Pengembangan Sdm Berbasis Kompetensi: Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi. Diakses melalui www.publik.brawijaya.ac.id

Dharma, Surya, dkk2002. “Paradigma Baru: Manajemen Sumber Daya Manusia”. Amara Books. Yogyakarta. 2002.

ADMINISTRATIO

ISSN : 1410-8429

PENGEMBANGAN PEGAWAI DAERAH BERBASIS KOMPETENSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI: Solusi bagi pengembangan Implementasi e-government di Daerah

Recommend Documents