Pengembangan Kompetensi dan Strategi Perencanaan dan Anggaran Berkeadilan Gender bagi LSM, Pemda & DPRD, Bali, 5-8 Juni 2006

Proses Lokakarya

Pengembangan Kompetensi dan Strategi Perencanaan dan Anggaran Berkeadilan Gender bagi LSM, Pemda & DPRD, Bali, 5-8 Juni 2006 Selasa, 6 Juni 2006 Sesi I Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Analisa Gender dalam Perencanaan Apa itu PUG?

• Strategi mengintegrasikan pengalaman laki-laki dan perempuan yang berbeda melalui program, kegiatan, pengawasan, dan monitoring.

• Perlu melakukan analisa terlebih dahulu terhadap masalah laki-laki dan perempuan, ketika menentukan program dan kegiatan di segala bidang. Apa itu Analisis Gender?

• Analisis gender akan melihat masalah dari perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan, sehingga memerlukan Partisipasi untuk merumuskan secara bersama kebutuhan, kepentingan masing-masing.

• Perempuan juga memerlukan Akses baik dalam partisipasi, kontrol, maupun manfaat sehingga bisa memperoleh apa yang dibutuhkan.

• Belum tentu perempuan yang sudah dibuka aksesnya bisa mengontrol, oleh karena itu harus punya Kontrol

• Perempuan juga memerlukan Manfaat karena perempuan yang sudah mempunyai akses dan kontrol bisa merasakan kesejahteraannya. Apa yang diperlukan PUG? 1. Data terpilah 2. Identifikasi persoalan gender 3. Analisis faktor penyebab Catatan-catatan yang harus diperhatikan berkaitan dengan PUG: 1. Dalam memahami dan menganalisa data harus melihat data penunjang lainnya, sehingga permasalahan yang ada dapat kita ketahui secara lebih komprehensif. Selain itu, kita juga harus memahami penyebab yang ada untuk mengetahui persoalan yang ada. Misalnya dengan cara mengkritisi HDI, GDI, dan GEM. Identifikasi terhadap masalah berfungsi untuk menentukan prioritas program.

1

2. Mekanisme partisipasi harus diatur agar aspirasi yang sesungguhnya bisa tersampaikan. Misalnya, pertemuan musrenbang dibagi dalam dua kelompok, yaitu perempuan dan laki-laki secara terpisah seperti di Lampung dan Aceh. 3. Melibatkan beberapa stakeholder yang memiliki posisi penting dalam pengambilan kebijakan, yang berkaitan dengan Anggaran Berkeadilan Gender, seperti Dinas Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan., Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Posisi pengambil kebijakan ini sangat terkait dalam menentukan prioritas. 4. Salah satu permasalahan dalam mengimplementasikan PUG adalah bahwa unit-unit kerja belum siap, sehingga unit kerja hanya menuliskan program itu tanpa mengetahui artinya. Unit-unit kerja juga seringkali mengartikan gender sebagai perempuan. 5. Masalah gender tampak dari RPJM, misalnya masalah kemiskinan, seperti bagaimana masalah kemiskinan berkaitan dengan gender. 6. Perlu adanya strategi dalam mengimplementasikan PUG karena kebijakan yang ada belum responsif gender. Salah satu alat untuk memahaminya adalah GAP (Gender Analysis Pathway). Kebijakan yang ada pada umumnya bersifat netral gender, karena tidak melakukan analisis gender. Analisis ini akan menunjukkan kepada kita siapa yang perlu diarusutamakan. Dalam analisis gender ini memerlukan baik data kuantitatif maupun kualitatif. 7. Dalam penerapan GAP sering timbul berbagai salah paham. Adanya kebijakan mengenai PUG mendorong para pengambil kebijakan di daerah untuk membuat kegiatan yang responsif gender. Di lain pihak, pemahaman gender para pengambil keputusan di daerah masih rendah. Kondisi demikian menyebabkan kegiatan yang dibuat hanya sekedar mengikuti aturan PUG, tanpa memperhatikan substansi pemahaman gender di dalamnya, apalagi menggunakan analisis GAP dalam kegiatan tersebut. Selain itu, ketiadaan kompetensi pada pejabat menyebabkan mereka tidak tahu mekanisme perumusan program yang responsif gender serta cara menghabiskan anggaran, yang berkaitan dengan gender

2

Sesi II Diskusi Kelompok dan Presentasi hasil Diskusi Kelompok “Identifikasi Persoalan Gender pada 6 wilayah dan Telaah Perencanaan Program dan Kebijakan yang Responsif Gender pada 6 level”

NUSA TENGGARA TIMUR: Masalah Gender Kebijakan Lama

Pemberantasan buta huruf (tidak menyebutkan jumlah perempuan atau lakilaki. Masalah Gender Kebijakan Lama

Penanggulangan AKI

Masalah pendidikan: Angka Buta Huruf (311.000 orang yang buta huruf, 65% nya adalah perempuan dan NTT masuk dalam jumlah kantong besar buta huruf di Indonesia) Kegiatan/ Kebijakan Baru Tujuan baru yang Program Baru yang Identifikasi Mitra Program Lama yang Responsif Responsif Gender Responsif Gender Strategis Gender Kejar paket A Gerakan daerah Mempercepat Dinas Pendidikan,  Pelatihan fasilitator/tutor dan kejar paket dalam rangka pemberantasan buta  Menyelenggarakan kejar Biro PP, DPRD, B pemberantasan huruf perempuan Ormas, Ornop, dan Paket A dan kejar paket B buta aksara Organisasi perempuan Perempuan AKI (554/100, melebihi jumlah nasional) Kegiatan/ Kebijakan Baru Tujuan Baru yang Program Lama yang Responsif Responsif Gender Gender Gerakan Sayang Pengembangan Mempercepat Ibu desa siaga dan penurunan AKI bapak siaga untuk sayang ibu

Masalah Gender Kebijakan Lama

TKW Kegiatan/ Program Lama

Perlindungan perempuan dan anak dalam bentuk Perda (tidak hanya terfokus pada

Pelatihan tenaga kerja tanpa melihat jenis kelamin dan kualitas yang

Kebijakan Baru yang Responsif Gender Perlindungan dan pemberdayaan TKW

Program Baru yang Responsif Gender  Membangun kesadaran seluruh masyarakat di tingkat basis (perempuan, laki-laki, masyarakat desa, petugas medis)  Peningkatan kompetensi kader dan masyarakat  Membangun kesadaran di tingkat medis  Revitalisasi posyandu untuk meningkatkan kompetensi pelayanan  Pelatihan dukun dan bidan terlatih

Identifikasi Mitra Strategis

PKK, Dinas kesehatan, dinas pendidikan, Biro PP, DPRD, Dinas badan terkait, Masyarakat desa, Organisasi Perempuan, Ormas, dan Ornop

Tujuan Baru yang Responsif Gender

Program Baru yang Responsif Gender


Meningkatkan kompetensi TKW dan mencegah munculnya trafficking

 Pelatihan keterampilan TKW  Membangun balai diklat  Pinjaman tanpa bunga

APJATI, dinas tenaga kerja, DPRD, dinas pendidikan, Ormas, Ornop, dan Organisasi Perempuan

3

TKW)

diperlukan tenaga kerja

untuk persiapan paspor/dana awal melalui APBD  Persiapan kurikulum peningkatan keterampilan

Pertanyaan dan Masukan untuk Nusa Tenggara Timur: 1. Angka buta huruf perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, tetapi mengapa programnya hanya untuk perempuan. 2. Target nasional untuk AKI nasional bukan 307/100 itu angka demografi. Di tingkat nasional sebenarnya 125/1000 jumlah AKI. 3. Bagaimana dengan substansi yang diberikan dalam program kejar paket A dan paket B karena kebanyakan tidak responsif gender substansinya. 4. Apakah sudah ada standar pelayanan AKI minimal di Kupang? Jika sudah ada maka hal itu perlu di advokasi.

MAKASSAR: Masalah Gender Kebijakan Lama

 Ada kebijakan 50% desa kelurahan dibangun Pustu (puskesmas pembantu) di Gowa.  Mengaktifkan semua posyandu di seluruh desa dan kelurahan

Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi untuk menurunkan AKI karena pada saat melahirkan Kegiatan/ Kebijakan Baru Tujuan Baru Program Baru yang Identifikasi Program Lama yang Responsif yang Responsif Responsif Gender MitraStrategis Gender Gender Mengaktifkan  Mendorong  Revitalisasi posyandu seluruh posyandu lahirnya (pengadaan saranadesa di kelurahan kebijakan prasarana responsif khusus untuk gender, toilet responsif meningkatkan gender, pemberian pelayanan makanan tambahan kesehatan  Pengobatan gratis di reproduksi. Pustu termasuk pelayanan  Sosialisasi nilaikespro (imunisasi lengkap, nilai kesetaraan penggunaan kontrasepsi gender dalam dan kontrolnya, hubungan pemeriksaan dan dengan kespro pelayanan kespro, pemberian obat gratis,  Penambahan makan bergizi pada ibu tenaga medis hamil, pelayanan prima setiap desa yang ibu hamil dengan memahami mengaktifkan suami siaga tentang kespro dan desa siaga) (AKI) dalam hal meningkatkan  Pendidikan kesehatan kesejahteraan (pendidikan para medis

4

perempuan



untuk pelayanan responsif gender, sosialisasi kepada masyarakat tentang pustu dan pelayanan posyandu, untuk memperkuat posyandu diperlukan pelatihan yang responsif gender, membuat brosur (kerjasama dengan radio)  Pendidikan kesehatan (pengadaan sarana dan prasarana kesehatan di desa)

Tingginya buta huruf di Gowa Kegiatan/ Kebijakan Baru Program Lama yang Responsif Gender  Membangun sanggar pendidikan untuk anak sholeh (SPAS) setiap desa dan kelurahan  Mengangkat tenaga pengajar sesuai dengan SPAS  Meningkatkan pelaksanaan paket A, paket B, dan paket C  Peningkatan life skill

Tujuan Baru Program Baru yang yang Responsif Responsif Gender Gender  Membangun  Pendataan jumlah angka sarana dan ketertinggalan pendidikan prasarana SPAS berdasarkan usia yang responsif  Pemberian beasiswa gender  Pendidikan gratis (bangunan  Peningkatan kesejahteraan setiap desa, guru mobiler, alatalat elektronik, TV dll)  Mengangkat tenaga pengajar SPAS  Mendata kembali di setiap desa angka buta huruf untuk ikut paket A, B, dan C  Pendataan dan pelaksanaan untuk life skill Mensukseskan wajar 9 tahun, sanggar pendidikan anak sholeh Kegiatan/ Kebijakan Baru Tujuan Baru Program Baru yang Program Lama yang Responsif yang Responsif Responsif Gender Gender Gender  Pemberian  Mengupayakan  Pendataan jumlah angka beasiswa beasiswa ketertinggalan pendidikan dengan nego berdasarkan usia  Pendidikan untuk badan gratis  Pemberian beasiswa sosial, termasuk  Pendidikan gratis  Peningkatan 5



kesejahteraan guru dan kualitas

dana dari APBD II  Pendidikan gratis dari APBD II  Pelatihan bagi tenaga pengajar yang terkait dengan disiplin ilmu yang dikembangkan  Memperjuang kan melalui dana APBD I dan APBD II untuk kesejahteraan guru, donasi masyarakat dan badan sosial

 Peningkatan kesejahteraan guru

Tujuan Baru yang Responsif Gender  Meningkat kan gebyar akte  Advokasi akte gratis


BALI Masalah Gender Kebijakan Lama

Biaya administrasi “retribusi” (dikira mahal) tidak transparan


KUHP yang tidak efektif. Polisi, masyarakat banyak yang menganggap sebagai kasus pribadi

Akte perkawinan dan anak Kegiatan/ Kebijakan Baru Program Lama yang Responsif Gender Gebyar akte di  sosialisasi desa belum manfaat efektif  pembuatan akte kelahiran kepada masyarakat

KDRT perempuan dan anak menjadi korban Kegiatan/ Kebijakan Baru Tujuan Baru Program Lama yang Responsif yang Responsif Gender Gender Pelibatan aparat UU PKDRT yang Pemenuhan desa dinas, desa baru, UU tentang hak adat, kekerabatan, perlindungan perempuan dan keluarga anak pelayanan HAM, terpadu penyadaran penanganan bahwa pelaku KDRT/ crisis KDRT bisa center. dihukum

6

 Pelatihan gender untuk masyarakat desa, terutama perempuan juga harus diberi penguatan tentang isu gender dan hak.  Data BPS dan peran media Program Baru yang Responsif Gender  Sosialisasi efektif dan koordinasi aparat hukum dan masyarakat  Pembentukan perda-perda untuk perlindungan perempuan dan anak  Meningkatkan pemahaman tentang hakhak perempuan

Identifikasi Mitra Strategis PKK, BPS desa, dinas pendidikan, catatan sipil

Identifikasi Mitra Strategis Dinas Sosial, aparat penegak hukum, Biro PP, RPK, LSM, LBH, advokat, desa dinas dan desa adat

Pertanyaan dan Masukan untuk Bali: 1. Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan advokasi pengadaan akte gratis. Selama suami-istri belum resmi, biasanya anak akan menjadi anak ibu. 2. Berkaitan dengan kebijakan KDRT, pusat pelayanan terpadu untuk KDRT. Apakah berada dalam satu rumah sakit atau terpisah. Lebih efektif mana antara keduanya?

SURABAYA Masalah Gender Kebijakan Lama

Kebijakan yang ada adalah netral gender


Kebijakan anggaran tidak responsif gender, kespro tidak dianggar layanan

Bahan ajar yang masih bias gender mulai dari pendidikan anak usia dini, SD, SMP, dan SMU. Padahal, hal ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap penanaman nilai-nilai di masyarakat. Kegiatan/ Kebijakan Baru Tujuan Baru yang Program Baru yang Identifikasi Program Lama yang Responsif Responsif Gender Responsif Gender Mitra Strategis Gender Program-program Harus ada Mensosialisasikan Penerbit, FGMP,  Pengadaan bahan ajar yang lama yang pedoman yang sejak dini tentang Dewan yang responsif gender tidak terbatas jelas tentang keadilan gender pendidikan,  Pelatihan penulisan pada buku, tetapi bahan ajar yang komite sekolah, bahan ajar yang juga yang responsif gender LSM, MKKS responsif gender berkaitan dengan siswa (masyarakat, guru, orang tua) cenderung melanggengkan nilai-nilai yang tidak adil gender. Contoh-contoh dalam bahasa Indonesia, PPKN, dll menunjukkan adanya kesenjangan gender sehingga menghambat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender Kualitas layanan Kespro dasar masih rendah Kegiatan/ Kebijakan Baru Tujuan Baru Program Baru yang Identifikasi Program Lama yang Responsif yang Responsif Responsif Gender Mitra Strategis Gender Gender Alokasi APBD Peningkatan pelayanan BKB, Biro  Monev  Meningkatkan terhadap kespro melalui: pemberdayaan pelayanan kualitas layanan kesehatan perempuan, LSM, kespro kespro • pelatihan tenaga medis reproduksi PT, dewan (SPM/SOP)  Meningkatkan • monev SPM kespro 7

dasar

tidak dilaksanakan  Belum semua tenaga medis dilatih sesuai SOP

meningkat

akses perempuan terhadap layanan kespro

•

penyadaran hak kespro

kesehatan, IDI, IBI

MATARAM Masalah Gender Kebijakan Lama

Perda pembentukan puskesmas, Pustu, Polintas


Masih netral gender


Harus punya usaha

Kesehatan: akses dan pelayanan kespro Kegiatan/ Kebijakan Baru Tujuan Baru Program Lama yang Responsif yang Responsif Gender Gender Pelayanan Untuk melayani umum/KIA kespro laki-laki Pembentukan dan perempuan pelayanan kespro di puskesmas Pendidikan: masalah buta huruf lebih banyak dari laki-laki Kegiatan/ Kebijakan Baru Tujuan Baru Program Lama yang Responsif yang Responsif Gender Gender Rekrutmen peserta didik yang responsif gender

Ekonomi: akses modal untuk perempuan usaha Kegiatan/ Kebijakan Baru Tujuan Baru Program Lama yang Responsif yang Responsif Gender Gender Bisa untuk membuat usaha baru

8


Identifikasi Mitra Strategis Dinkes, Bappeda, LSM kesehatan, perguruan tinggi


Identifikasi Mitra Strategis Diknas/PLS, Depag, BPS, LSM pendidikan, perguruan tinggi, Bappeda


Identifikasi Mitra Strategis Deperindag, dinas koperasi, LSM, dan bagian pereknomian

Sesi III Analisa Anggaran Berkeadilan Gender Sebelum masuk ke definisi Anggaran Berkeadilan Gender (ABG), perlu melihat terlebih dahulu proses dan latar belakang perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 9, 2000 tentang adanya pengarusutamaan gender. Ketika hal ini diaplikasikan, ternyata kebijakan yang dibuat dan pengalokasian anggaran yang ada masih terjadi kesenjangan. Kesenjangan tersebut terlihat pada adanya alokasi anggaran dan program yang tertuang di APBD dan APBN yang masih minim, dengan program dan pengalokasian dana yang adil gender. Apa ABG itu?

• Anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta memberikan dampak atau manfaat secara adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan dan menghilangkan kesenjangan.

• Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyebut kepanjangan ABG, seperti Anggaran Berperspektif Gender, Anggaran Responsif atau Sensitif Gender, dan Anggaran Berkeadilan Gender. Beragamnya definisi mengenai ABG ini perlu pembahdan lebih lanjut.

• Penggunaan istilah tergantung pada argumentasi dan nilai yang mengikuti dari istilah yang dipakai, apakah itu partisipatif, responsif, sensitif, dan lain-lain. WRI menggunakan istilah berkeadilan gender karena mengedepankan kesetaraan dan kesejahteraan.

• CIBA menggunakan istilah responsif gender. Menurut CIBA bahwa ada masalah, jadi perlu melakukan tanggapan atau merespon masalah tersebut, makanya CIBA menggunakan istilah responsif gender. Anggaran merupakan alat terhadap apa yang sudah direncanakan. Anggaran sebagai alat analisis, sehingga tujuannya adalah keadilan itu sendiri.

• Dalam istilah ini, yang terpenting adalah poin adanya kesetaraan dan kesejahteraan, karena selama ini kebanyakan hanya berhenti pada kesejahteraan tanpa memperhatikan kesetaraan. Oleh karena itu, ABG didasarkan pada 3 syarat sebagai berikut. - Menggunakan analisis gender - Partisipasi laki-laki dan perempuan - Mencerminkan kebutuhan perempuan Hal-hal yang perlu dikuasai sebelum penerapan ABG:

• • • • •

Pemahaman konsep gender Pemahaman konsep dan tata cara penyusunan anggaran Pemahaman dasar hukum keadilan dan kesetaraan gender Memahami hak untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran Memahami siklus pengelolaan keuangan daerah

9

Catatan-catatan yang perlu diperhatikan: 1. Kalau kita hanya mendesakkan anggaran untuk kebutuhan perempuan, maka eksekutif dan legislatif pasti berpikir bahwa hal itu bukan Anggaran Berkeadilan Gender, tetapi anggaran untuk perempuan. 2. Pemahaman tersebut juga dipengaruhi oleh mainstreaming yang disosialisasikan dalam PUG. 3. Yang paling penting untuk eksekutif adalah Juklaknya seperti apa. 4. Perspektif gender mensyaratkan bahwa dalam proses perumusan dan penganggaran, perlu melibatkan laki-laki dan perempuan. 5. Kita harus memahami alur dan mekanisme serta mampu menganalisa dengan menggunakan alat analisis gender. 6. Isu untuk anggaran responsif gender adalah bahwa perempuan ingin menambah anggaran untuk perempuan. Usulan redaksinya “mencerminkan kebutuhan perempuan” direvisi dan atau kebutuhan laki-laki. Ada kebutuhan spesifik gender target. 7. Permasalahan ini tidak bisa dilihat secara parsial, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan mengapa ABG perlu ada: 1. Untuk mengukur komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesetaraan dan kebutuhan lakilaki maupun perempuan. 2. Untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam pemberantasan ketidakadilan gender 3. Untuk merealokasi anggaran dalam memenuhi MDGs, dll. 4. Pada intinya, tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana memasukkan analisa gender dalam kebijakan ekonomi makro? 1. Untuk anggaran ekonomi makro: pada saat merumuskan anggaran memasukkan analisa gender. Jadi memasukkan berdasarkan asumsi-asumsi makro yang dibuat. Dari segi anggaran, Departemen Keuangan masih dalam tahap merumuskan beberapa istilah ABG/Anggaran Responsif Gender. Alur penyusunan anggaran sudah dilakukan. Tidak diarahkan pada bahwa ABG harus sejajar dengan anggaran kinerja. Peran utama terletak di tingkat Kementerian. 2. Harus aware pada situasi lain yang berhubungan dengan kondisi di luar daerah, termasuk kondisi dan situasi makro. Jadi maksudnya ekonomi makro adalah seperti kebijakan hutang luar negeri yang kemudian berdampak pada kondisi perempuan dan laki-laki di daerah. Kita harus melihat secara keseluruhan. Apa kebijakan yang mengatur kebijakan tentang anggaran, yaitu kebijakan ekonomi. 3. Persoalan gender tidak terbatas pada persoalan ekonomi, sehingga kebijakan publik juga perlu diperhatikan. Ada 3 kategori Anggaran Belanja yang Berkeadilan Gender: 1. Anggaran khusus untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. 2. Anggaran yang rutin dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan kerja yang setara bagi perempuan dan laki-laki. 3. Anggaran belanja umum untuk pengarusutamaan gender. 10

Sesi IV Diskusi Kelompok dan Presentasi “Analisa Anggaran Berkeadilan Gender” Dalam diskusi ini, masing-masing wilayah akan mengisi kerangka kerja dengan mengaitkan anggaran kinerja. Dalam Kepmendagri, input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (penerimaan manfaat), impact (dampak). Namun dalam PP 10 benefit dan impact telah dihilangkan.

MATARAM Proram

Kegiatan

Indikator Input (yg dibutuhkan)

Penurunan AKI

 Pembentukan Unit Pelayanan Kespro di 3 Puskesmas

     

 Penyuluhan Kespro kepada Pasutri

    

Dana Tenaga Medis Peralatan Medis Obat-obatan Penyuluh Ruangan dan peralatan kantor Dana Tutor/ tenaga Dana Tempat Buku panduan

Indikator Output (target)  Terbentuknya 3 unit pelayanan kespro  Terlaksananya pelayanan Kespro Terlaksananya penyuluhan kespro sebanyak 120 pasutri

Indikator Outcome (capaian)  Adanya Unit Pelayanan kespro di 3 Puskesmas  Adanya Pelayanan Unit Kespro

Indikator Benefit

Indikator Impact

Terlayaninya kespro untuk masyarakat di wilayah 3 Puskesmas

Menurunnya angka kematian ibu sebesar 30% di 3 wilayah puskesmas

Meningkatnya pemahaman 120 orang pasutri tentang kespro

120 orang peserta paham tentang kespro

Terjadinya perubahan perilaku pasutri dalam pemeliharaan kesehatan reproduksi

Catatan : Impact umum adalah dalam jangka waktu 5 tahun penurunan AKI sebesar 50% dari AKI nasional

Pertanyaan dan Masukan untuk Mataram: 1. Masalah AKI di Lombok sejak 15 tahun lalu, sehingga sudah banyak upaya penanganan mengenai hal itu sampai sekarang. Oleh karena itu, perlu melakukan kajian literatur tentang proyek-proyek dan laporan pelaksanaan program terdahulu untuk dikaji kelemahan dan kelebihannya. 2. Untuk penanganan masalah ini, perlu membuat indikator penilaian pemda untuk program ini. Ketika kita melakukan program-program pro poor budget, mereka belum punya list untuk hal ini. Padahal, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipecah satu persatu.

11

MAKASSAR (GOWA) Program

Kegiatan

Pengembangan SDM tenaga pengajar berdasarkan kebutuhan gender

Pemberian beasiswa guru S1, SD yang diprioritaskan pada perempuan

Indikator Input (yang dibutuhkan)  Dana  Guru yang akan dididik  Sekolah

Indikator Output (target) Terdidiknya 120 guru yang berpendidikan S1

Indikator Outcome (capaian) Diharapkan tersedianya tenaga SD yang berkualitas

Indikator Benefit

Indikator Impact

Meningkatnya kualitas guru SD di kabupaten GOWA

Meningkatnya kualitas guru SD di kabupaten GOWA

Catatan: Makassar mempunyai materi/kurikulum untuk tenaga pendidikan guru

Pertanyaan dan Masukan untuk Makassar: 1. Kegiatannya mungkin tidak hanya pemberian beasiswa saja kepada guru tetapi mereka juga perlu pola ajar dan buku-buku. Mungkin saja mereka yang lulus dari pendidikan tersebut tidak mempunyai perspektif gender karena lulusan S1 belum tentu punya perspektif gender.

NUSA TENGGARA TIMUR Program

Kegiatan


Perlindungan dan pemberdayaa n TKW

Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi TKW

 150 orang dalam 3 angkatan  PRT, buruh pabrik, perkebunan  Tutor yang sudah ahli dalam bidang tersebut  Dana dari APBD  APJATI dan instansi lain  Data tentang TKW  Materi dan bahan ajar sesuai dengan kompetensi

Indikator Output (target) Terlatihnya 150 orang TKW yang punya kompetensi dalam 3 bidang sebagai PRT, buruh pabrik tekstil, dan buruh perkebunan kelapa sawit

12

Indikator Indikator Outcome Benefit (capaian) Tersedianya 150 orang TKW yang mempunyai kompetensi sebagai PRT, buruh pabrik, dan perkebunan

Indikator Impact

Meningkatnya posisi tawar perempuan sehingga menjamin kesejahteraan dirinya dan keluarganya

Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam wilayah publik

Pertanyaan dan Masukan untuk Nusa Tenggara Timur: 1. Sistem dan mekanisme perlindungan kepada TKW belum terlihat. Karena programnya adalah perlindungan dan pemberdayaan, maka seluruh detailnya harus juga menggambarkan program yang dibuat. 2. Program dan uraian harus dibuat berdasarkan pada analisa gender dan permasalahan gender yang ada di masing-masing daerah. Usahakan menggunakan bahasa yang detail dan responsif gender sehingga tidak tampak netral dari apa yang diwujudkan. Lalu, kita lihat di kegiatannya yang ternyata juga kurang detail kompetensi apa yang hendak diberikan pada TKW. Indikator input sudah jelas yaitu basis materialnya. Kalau output adalah keluarannya, tetapi harus detail lagi bahwa TKW terdidik dalam hal apa? 3. Di atas tampak bahwa kita hanya menggantikan fungsi yang biasa dijalankan oleh APJATI. Seharusnya, kita memasukkan substansi gender dalam kompetensi yang diberikan. Jadi harus SMART apa yang kita buat dalam mengisi matriks ini. Ada dua hal yang harus diingat dalam membuat program, yaitu kesetaraan dan kesejahteraan. Kedua hal ini harus bisa dicapai secara bersamaan. Jangan sampai dampak itu sangat jauh dengan apa yang dibuat sebagai program. 4. Indikator adalah sesuatu yang bisa diukur, dirasakan, dan dilihat sesuai dengan SMART. Indikator dampak bisa dipakai untuk 2 hal, yaitu dampak untuk kegiatan dan dampak untuk program. 5. Dalam latar belakang, disebutkan adanya tindak kekerasan terhadap TKW. Jadi, sebaiknya ada program untuk penanganan tindakan tersebut. 6. Yang paling efektif, hal ini dapat ditunjang penyelesaiannya dengan adanya Perda, dan UndangUndang. 7. Meskipun sebetulnya ada program yang hasilnya bisa kita ukur dan tidak bisa kita ukur, ada yang terwujud dan tidak terwujud, dan ada yang tidak bisa kita deskripsikan secara sistematis, hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Yang harus diingat adalah SDM itu siapa dan untuk apa. Jadi harus tetap lebih jelas dan detail, karena program-program yang abstrak pasti susah untuk diukur keberhasilannya.

13

SURABAYA Program

Kegiatan

Penyelenggaraan pendidikan yang responsif gender

Pengadaan bahan ajar yang responsif gender di SD

Indikator input (yang dibutuhkan)  Workshop tim penulis  Review bahan ajar  Perumusan acuan bahan ajar responsif gender

Indikator Output (target)  SDM tim penulis  Dana yang dibutuhkan (500 juta)

Indikator Outcome (capaian)  Tercetaknya dan terdistribusikannya buku pegangan guru untuk mata pelajaran bahasa Indonesia (30.000 buah)  Tersosialisasi kannya nilai keadilan gender sejak dini

Indikator Benefit  Meningkatnya pemahaman guru tentang masalah yang responsif gender  Pemahaman siswa tentang nilai-nilai gender sejak dini

Indikator Impact Terjadinya perubahan terhadap nilainilai yang membawa kesetaraan gender

Pertanyaan dan Masukan untuk Surabaya: 1. Tabel di atas, tampak ada semacam menyederhanakan persoalan seolah-olah buku yang sudah tercetak dan terkirim pasti dibaca. Padahal, berdasarkan pengalaman kita, pemahaman gender tidak hanya cukup dengan membaca buku saja. Selain itu, satu sekolahan hanya mendapat 10 buku dengan harapan guru dapat mentransfer pada murid-murid, juga merupakan suatu asumsi yang sangat sederhana. 2. Indikator input kalau kegiatannya seperti itu sepertinya memudahkan persoalan tanpa melakukan adanya intervensi pada kurikulum.

14

BALI Program Pelayanan akte perkawinan

Kegiatan


• Pendataan tentang persentase penduduk berakte perkawinan dan kelahiran

• Sosialisasi dan advokasi

• Gebyar pengurusan akte (one stop and go)

Pendataan tentang persentase penduduk berakte perkawinan dan kelahiran Lokakarya: Ada data  CAPIL, LSM, dan BKPP  Dana  Saranaprasarana Data; media (televisi, cetak, radio) Capil, LSM, BKPP  Tim gebyar  Jadwal gebyar  dana

Indikator Output (Target)

•

Data primer dan sekunder

•

Dana Peneliti (SDM)

Indikator Outcome (Capaian) Tersedia data masyarakat yang punya akte dan tidak

Kades paham masalah dan situasi riil

 Meningkatkan pemahaman kades  Target jelas

Masyarakat terinformasi pentingnya P dan K

Iklim kondusif untuk mengurus akte

Berapa kali gebyar

Lebih banyak masyarakat yang punya akte sesuai target

Indikator Benefit Gambaran yang mendekati akurat tentang persentase penduduk yang memiliki P dan K Data layak pakai

Indikator Impact

Akses perempuan dan anak terhadap hukum perlindungan nasional

SURAKARTA & YOGYAKARTA Data

Program

Kegiatan

600 PSK Dewasa tidak semuanya ber-KTP Surakarta

“Pengentasan ” PSK melalui pemberdayaa n ekonomi perempuan 100 PSK perempuan dengan KTP Surakarta dan 10 germo perempuan.

 Menumbuhk an Kesadaran Kritis akan kesetaraan relasi kuasa laki-laki dan perempuan pada PSK dan Germo  Pengorganisa sian

Indikator Masukan (yg dibutuhkan)  SDM (kerjasama antara LSM, psikolog, rohaniwan, DKRPPKB, DKK, Bapeda, KoperasiUKM, Legislatif, PSK, Disnaker-

Indikator Keluaran (target)

Indikator Hasil (capaian)

Indikator Penerimaan Manfaat

Indikator Dampak

 100 PSK perempuan dan 10 germo laki-laki dengan KTP Surakarta mendapat pengorganisa sian & pelatihan  100 PSK dan

 30% PSK Tersadarkan atas adanya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan mereka terikat pada germo, tetapi belum

 Peserta secara terus menerus mengorganisir diri untuk memperkuat posisinya hingga memiliki keberanian untuk lepas

 Meningkat -nya kesadaran PSK dan Germo bahwa eksploitasi seksual terhadap perempuan berdampak

15

 Pelatihan Kewirausaha an sesuai dengan kebutuhan yang di dasarkan pada assesment  Memberikan Asset Produktif  Monitoring dan evaluasi

BLK)  Methode Partisipatory, assesment kualitatif, pendampingan  Rp 325.000.000,00 (Sumber APBD)  Peraturan Walikota sbg Payung Hukum

10 germo mendapat asset atau memiliki akses produktif

16

lepas dari pekerjaannya.  15% PSK Tersadarkan dan berencana lepas dari germo  25% PSK Terentaskan dan memiliki pekerjaan non PSK  Tersalurkannnya stimulan asset produktif sesuai kebutuhan dan kemampuan PSK  Berkurangnya jumlah PSK dari 600 orang menjadi 575 orang dalam waktu 6 bulan  Dalam waktu 6 bulan 45% PSK termonitor memiliki potensi terentaskan sebagai PSK  Menguatnya ekonomi keluarga PSK menuju pengentasan kemiskinan secara bertahap  7 dari 10 Germo menghentikan profesinya dan 3 dalam pendampingan yang menunjukkan gejala positif

dari germo  Pemberdayaa n secara organisasiona l dan kesadaran menguat, dan mulai merasakan manfaat ekonomi dari program  Mendapatka n pemberdayaa n ekonomi.

buruk  Meningkat -nya asset ekonomi produktif PSK  Germo beralih profesi  Berkurang nya PSK di jalanan sehingga masalah PMS relatif terkontrol

Pertanyaan dan Masukan untuk Surakarta dan Yogyakarta: 1. Dalam pengentasan PSK tidak cukup hanya PSK saja yang harus menjadi sasaran. Untuk pembinaan dan upaya pemberhentian PSK tidak hanya diperlukan pembinaan dari psikolog saja, tetapi juga dari agama dan ekonomi. 2. Menjadi PSK bukanlah suatu pilihan, meskipun akhirnya dipilih oleh perempuan. Banyak dari mereka yang memilih menjadi PSK karena pilihan akhir. Ini bukan persoalan moral saja, tetapi juga masalah ekonomi. Dalam paparan di atas, tampak bahwa kita masih terlihat bias dalam memandang PSK. Dalam persoalan ini jangan membuat kita menjustifikasi sekelompok orang tertentu, dimana kita tidak berada di lingkungan kelompok itu. Dan yang jelas, dalam membuat program jangan hanya mendasarkan pada angka saja. 3. Menurut penelitian yang pernah dilakukan, keberadaan lokalisasi justru memberikan sumbangan kepada negara. 4. Pernyataan-pernyataan dalam program, tidak boleh menampakkan adanya perlakuan yang mengarah pada suatu bentuk ketidakadilan dari bahasa yang kita gunakan. 5. Identifikasi persoalan dari data yang ada 600 PSK tidak memiliki KTP, karena ada persoalan ekonomi. Dalam kegiatan “menumbuhkan kesadaran”, membutuhkan kegiatan detail, yaitu pengorganisasian dan pelatihan. Jadi bukan angka lagi, tetapi dirumuskan dalam bentuk besaran dari keluaran. 6. Banyak hal yang terjadi dalam lokalisasi yang telah ditunjukkan oleh beberapa Penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dalam penanganan PSK, sebaiknya melakukan kajian literatur dan penelitian, seperti tesis tentang perempuan kramat tunggak.

17

Sesi Terakhir - Rangkuman Proses yang terjadi pada hari pertama:

• Peserta memahami secara mendalam mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anggaran berkeadilan gender beserta analisanya.

• PUG sendiri mengintegrasikan proses dengan melihat kebutuhan. Kegiatan dan program yang dibuat juga perlu melihat akses partisipasi dan kontrol, serta kebijakan, seperti Kepmendagri No. 132 sebagai pijakan.

• Hal lainnya yang diperlukan adalah data terpilah • Dalam diskusi kelompok, setiap daerah mengangkat permasalahan gendernya yang cukup beragam. Tiap daerah kemudian menindaklanjuti dengan perencanaan dalam penerapan kebijakan dan anggaran yang berkeadilan gender. Bali membahas akte perkawinan dan kelahiran serta KDRT, Solo dan Yogyakarta membahas PSK dan PRT serta TKW, Kupang membahas persoalan yang sama dengan Mataram dan Gowa. Surabaya, membahas bahan ajar yang masih bias gender.

• Salah satu analisa gender yang diperkenalkan juga adalah GAP (Gender Analysis Pathway), yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan data terpilah dan analisa penyebab.

• Perlunya Indikator penilaian stakeholder, yang salah satu variabelnya adalah penilaian ketimpangan gender, agar sensitivitas terhadap isu yang diangkat menjadi besar. Hal ini dilatarbelakangi bahwa isu yang dikembangkan di LSM berdasarkan fenomena di lapangan, belum tentu menjadi isu pemerintah. Alasan lainnya adalah spesifikasi masing-masing wilayah bisa jadi belum sama menjadi isu besar di daerah yang berbeda, dan menjadi sensitivitas yang tinggi di masing-masing wilayah.

• Untuk rencana tindak lanjut yang akan dibahas berikutnya dan menjadi kesepakatan bersama ke depan adalah identifikasi kebutuhan serta produk yang bekerja di masyarakat sebagai penyebab ketidakadilan gender.

18

Rabu, 7 Juni 2006 Sesi I Dasar Hukum dan Mekanisme Pengarusutamaan Gender Pembicara Materi

: Dr. Surjadi Soeparman, MPH : “Dasar Hukum dan Mekanisme Pelaksanaan Strategi PUG dalam Konteks Pembangunan Nasional”

Telah banyak lembaga termasuk WRI yang telah melakukan capacity building yang merupakan entry point untuk PUG yang meliputi pemberian pengetahuan, merubah mind set dan mempraktekan memasukan dimensi gender dalam perencanaan dan penganggaran. Tahun 2006 adalah saat yang baik untuk penganggaran 2007 dan sistem perencanaan telah diundangkan melalui UU 25 tahun 2005, namun perlu dilihat bagaimana sistem tersebut berjalan mulai dari desa, kabupaten sampai propinsi dan nasional. Perencanaan yang partisipatif melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki dalam perencanaan agar aspirasi kebutuhan dan pengalaman yang berbeda bisa diakomodir dalam perencanaan tersebut sehingga bottom up. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan partisipatif, bukan sekedar konsultatif. Perencanaan semua harus bertitik tolak pada data kesenjangan dan manfaat pembangunan pada perempuan dan laki-laki. Data terpilah penting dalam perencanaan pembangunan. Bappeda dan BPS harus membuat data terpilah dari berbagai aspek pembangunan: pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Anggaran yang berperspektif gender ada tiga: anggaran untuk spesifik Women in Development, anggaran untuk PUG, dan penganggaran yang responsif gender, yaitu untuk melihat gender mana yang tertinggal untuk diintervensi. Alokasi untuk anggaran yang berperspektif gender ada di DAU yang diperebutkan oleh seluruh sektor. Agar anggaran semua sektor berperspektif gender harus ada anggaran untuk pelaksanaan strategi PUG dan anggaran APBD untuk spesifik perempuan. Yang harus memperjuangkan anggaran yang berperspektif gender di semua sektor adalah gender focal point yang telah dilatih bagaimana menerapkan perencanaan dan penganggaran. Kesetaraan tercapai dengan melihat akses, partisipasi, manfaat, dan pengambilan keputusan. Dasar hukum untuk kesetaraan yang tertinggi adalah UUD 45, kemudian UU No. 7 tahun 1984, PP No. 7 dan 2004/2005 dan Inpres No. 9 tahun 2000. Daerah ada RPJMD yang dijabarkan renja SKPD, yang bisa diintervensi karena sifatnya tahunan.

19

Mekanisme Daerah dalam Pembuatan RPJMD yang Responsif Gender Pembicara Materi

: Ibu Asminarsih Zahid : “Mekanisme Daerah dalam Pembuatan RPJMD yang Responsif Gender.”

Dasar menyusunan RPJMD dokumen perencanaan yang memuat kebijakan daerah, strategi, program satuan umum SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, dan kerangka kerja yang bersifat indikatif dan masa berlaku adalah 5 tahun. Depdagri mengeluarkan surat menteri dalam negeri untuk pembuatan RPJMD dan telah dijadikan pedoman terutama daerah yang telah melakukan pilkada dan RPJMD ditujukan pada daerah yang memilih kepala daerah langsung. Penyusunan RPJMD harus berpatokan pada: a) Tata cara, b) Arah kebijakan keuangan daerah dan c) Penyiapan rancangan renstra, visi, misi, kegiatan program dan kegiatan Penyusunan RPJMD merupakan integrasi RPJMD dan renstra. Musrenbang merupakan forum konsultasi dimana draft SKPD digabungkan dengan visi misi kepala daerah terpilih ada dialog dimana masyarakat dapat berpartisipasi termasuk perempuan. Setelah pembahasan rancangan akhir RPJMD yang merupakan rancangan awal dari stakeholder daerah yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Pada UU 32 dan UU 25 ada sedikit konflik apakah RPJMD diputuskan melalui perda atau perkada. Akhirnya diputuskan bahwa RPJMD dikeluarkan dalam bentuk perda atau perkada yang merupakan hasil kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan implementasi UU masih dalam masa transisi. Substansi RJPM meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah 5 tahun, geografis, ekonomi, prasarana dan pendekatannya adalah sudah berbasis kinerja. Melalui RPJMD daerah bisa memprediksi 5 tahun ke depan apa yang harus dilakukan kepala daerah. Bab selanjutnya adalah arah kebijakan keuangan daerah hasil analisis daerah yang menjadi dasar penyusunan anggaran. AKU adalah dari SKPD untuk menyusun program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Daerah tinggal membreak down dari RPJMD, tidak seperti selama ini setiap tahun ganti prioritas. Visi misi kepala daerah dituangkan dalam program SKPD. Penyusunan RPJM berangkat dari prioritas pembangunan, yaitu: kesejahteraan rakyat, demokratisasi, dan Indonesia aman dan damai. Tahun 2007 ditambah penanggulangan kemiskinan. Pembahasan Departemen Dalam Negeri, RPJMD di daerah Sulawesi Utara, gender sudah masuk ke visi, memberdayakan perempuan dan anak. Selain itu program-program penguatan kedudukan, karena konsistensi program masalah gender banyak sekali terutama PUG, perempuan dan pendidikan, perempuan dan kesehatan dan perempuan dilibatkan sesuai dengan misi. Sementara itu di daerah lain perempuan bukan prioritas. Kesimpulannya untuk merealisasikan mekanisme daerah yang responsif gender perlu adanya komitmen yang jelas dari kepala daerah.

20

Gender Budget melalui Realokasi Anggaran Pembicara Materi

: Bpk. Alexander Irwan : “Gender Budget melalui Realokasi Anggaran”

Penerapan Gender Budget bukan merupakan masalah sederhana, meskipun landasan hukum sudah banyak, wujudnya tidak pernah terlihat secara konkrit. Jadi harus dikembangkan pilot project. Pada program TIFA diidentifikasi best practice di Jembrana. Di Jembrana alokasi anggarannya berdasarkan pada visi-misi kepala daerah. Proses musrenbangnya tidak partisipatif. Alokasi di Jembrana bukan dari partisipasi. TIFA mempromosikan Jembrana best practice APBD bukan proses penganggaran. Salah satu agenda utama untuk advokasi Gender Budget adalah bekerjasama dengan kepala daerah untuk membuat pilot project berdasarkan pada azas Gender Budget. Namun yang menjadi masalah penting adalah indikator Gender Budget: apa yang mau dicapai dan bagaimana harus diintervensi sehingga ke luar indikator. Di Jembrana, indikator yang dipakai adalah pengurangan keluarga miskin, kematian bayi, dan tingkat drop out sekolah dasar. Hal seperti ini yang harus dirumuskan untuk mengukur pencapaian daerah atau APBD. Harus menggunakan data terpilah untuk melihat apakah ada kesenjangan atau tidak. Indikator harus jelas, buat kepala daerah sangat ampuh secara politik. Bagi masyarakat terutama perempuan alokasi realokasi anggaran APBD Jembrana, mereka merasa sangat diuntungkan. Sehingga pada pilkada lalu, bupati tidak perlu kampanye. Penerapan Gender Budget konkrit: ada kabupaten, contoh RPJMD, SPKD yang diterjemahkan dalam alokasi APBD. Indikator misalnya pada Jembrana untuk mengukur program ini: pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan dana bergulir untuk kelompok masyarakat. Yang harus dilihat juga dalam realokasi APBD adalah sisi penerimaan APBD. Hal ini dikarenakan retribusi pelayanan kesehatan dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2001 adalah 31% dan 2002: 33% dan propinsi dari 53% menjadi 61%. Padahal sebenarnya peran negara adalah memberikan pelayanan kesehatan, yang terjadi justru negara menarik retribusi. Jadi intervensi harus di penerimaan dan belanja. Jika kesehatan masih diretribusi, maka belum Gender Budget. Sangat diperlukan bagi kita semua untuk mengembangkan pilot project untuk memilih kabupaten dan kota untuk diintervensi: RPJMD yang pro gender dan SPK yang pro gender yang kemudian diterjemahkan dalam APBD pro gender.

Sesi Pertanyaan dan Tanggapan Peserta: • Peran rakyat untuk bermain di RPJMD dan SKPD dari sektor tidak mungkin terlibat berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, jangan hanya menekankan pada alokasi, tetapi juga partisipasi masyarakat

• DAU yang harus diperebutkan untuk masyarakat habis untuk aparatur. • UU No. 32, 2005 menginsyaratkan RPJMD diperdakan sedangkan UU No. 25, 2005 perkada. Ada konsekuensi hukum kalau perda bisa jadi payung kalau perkada hanya lingkup internal pemerintahan. Bappenas berbeda konsepnya dengan Depdagri sehingga membingungkan karena menjadi acuan ada kebingungan jika dikembalikan ke daerah.

• RPJMD mengandalkan visi misi kepala daerah, padahal bupati tidak peka relasi gender dan masuk akal karena dukungan mereka partai. 21

• PUG belum bisa masuk pada tingkatan panggar eksekutif, karena PUG baru berdiri sendiri. • RPJM menyangkut tentang gender di bab 12, terdapat kata pemberdayaan perempuan. • Musrenbang masih terkesan seremonial, meskipun peraturan telah cukup banyak, tetapi ada harapan untuk perencanaan dan penganggaran secara terpadu, melalui AKU dan APBD.

• RPJM Propinsi tidak jadi acuan RPJM Kabupaten, hanya RPJM Kabupaten bisa memperhatikan propinsi demikian pula propinsi ke nasional hanya memperhatikan.

• RPJM pada bab 12 dinyatakan peningkatan perempuan dan anak, dan gender sudah mainstreaming ke bab-bab lainnya, tinggal bagaimana mengimplementasikannya.

• Harus diperhatikan adanya benang merah dari RPJM sampai RPJMD • Gender Budget bukan alokasi sendiri tetapi harus terefleksikan dalam anggaran. Tidak serta merta jika alokasi meningkat itu Gender Budget.

• Daerah seringkali realokasi budget sarat dengan kepentingan politik terutama DPRD dan bisnis, harus berani membuat keputusan politik.

Sesi II Experiences and Strategies in Citizen Participation Pembicara pertama Materi

: Hans Antlov : “Experiences and Strategies in Citizen Participation”

Ada perubahan dalam governance, good governance adalah hubungan baik warga dengan negara. Public policy dilakukan di bawah (grass roots) musrenbang, forum baru, bamusdes, dan lain-lain. Dulu top down, dengan governance paradigm yang baru harus bottom up. Berarti peran negara juga diubah dari pelaksana menjadi pengambil keputusan menjadi fasilitator. Salah satu perkembangan yang diakui peran negara adalah fasilitator bukan hanya pelaksana program tetapi fasilitator. Dulu partisipasi warga sangat ritualistik, kerja bakti, partisipasi yang sangat terbatas. Tahun 90-an ada perubahan, ada LKMD sebagai salah satu wahana untuk mendorong pembangunan di desa dan kelurahan. Tahun 90-an ada banyak ketidakpuasan dan civil society muncul dan tahun 2000-an sudah ada partisipasi warga. Dengan sistem pembangunan yang baru, musrenbang, tahap selanjutnya adalah empower participatory governance, yang rights based approach. Terdapat power sharing, bagaimana pelayanan publik bisa co-production antara negara dan komunitas. Posyandu menarik karena partisipasi oleh masyarakat dengan dana dari negara. Sayangnya setelah orde baru posyandu mati. Dengan partisipasi warga, kita akan menciptakan sebuah negara. Melalui partisipasi kita bisa belajar yang lebih pinter. Dulu di Orde Baru masyarakat masih bodoh, kita harus empower partisipasi warga. Policy kalau dari partisipasi akan lebih baik. Ada pemberdayaan terus, tetapi tidak mendapat respon dari pemerintah, jika tidak menjadi apatis akan cenderung pada kekerasan. Apa yang harus dilakukan dengan Gender Budgeting? Gender Budget adalah core good governance. Perempuan adalah penerima manfaat, partisipasi dalam Gender Budget adalah entry point. Bagi middle class sudah banyak pilihan tetapi kita harus mengalokasikan dana pada yang tidak punya pilihan. Apa yang harus kita perbuat? Awarenesss raising sudah berhasil, kalau kita mengundang 22

Depdagri dan Bappenas akan datang. Langkah berikutnya implementasi dan monitoring. Harus ada perda transparansi.

Pengembangan Kompetensi dan Strategi Perencanaan dan Anggaran Berkeadilan Gender bagi LSM, Pemda & DPRD Pembicara Kedua Materi

: Aris Arif Mundayat : “Pengembangan Kompetensi dan Strategi Perencanaan dan Anggaran Berkeadilan Gender”

Penelitian WRI berangkat dari pertanyaan hasil advokasi anggaran berkeadilan gender, seberapa efektif, apa yang bisa diambil sebagai pelajaran, kapasitas apa yang dibutuhkan, strategi apa saja yang bisa dilakukan. Gender Budget sebagian besar menyatakan tools tetapi kita adalah penganggaran (perencanaan, alokasi, restrukturisasi, dan pengeluaran) untuk mencapai kesetaraan melalui pemenuhan hak dan penguasaan aset. Temuan WRI menyatakan bahwa telah terjadi sosialisasi, penguatan partisipasi politik melalui forum, pendampingan LSM untuk partisipasi ke legislatif, musrenbang. Sosialisasi: pelaku lokal telah memiliki pengetahuan tetapi lebih pada anggaran untuk perempuan bukan untuk laki dan perempuan. PUG telah menjadi dasar pengetahun, dan strategi tetapi belum sepenuhnya diaplikasikan Advokasi ABG telah memberikan kapasitas realokasi. Peningkatan partisipasi politik, terlihat pada 1) Terbentuknya forum untuk membantu memberdayakan perempuan menyuarakan aspirasinya, 2) Sekalipun akses terbatas perempuan dapat berpartisipasi dan 3) Kehadiran dalam panitia anggaran mulai memberikan kesadaran bagi program untuk perempuan. Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan: 1) Pendampingan yang dilakukan LSM membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dan 2) Forum multistakeholder: untuk bersinergi walaupun tarik menarik, meskipun sudah ada kemauan. Hasil pendampingan lobi, dan para pengambil kebijakan menjadi kekuatan penting untuk ABG Tantangan advokasi ABG adalah a) Budaya, b) Struktur hierarkis dalam pemerintahan membatasi inovasi dalam penganggaran dan c) Politik penganggaran memberikan kewenangan penuh tetapi bukan untuk menjawab pemenuhan kebutuhan. Bukan program berbasis problem. Politik anggaran: advokasi pada masyarakat sipil, hampir semua tempat ditemukan. Ada yang mendampingi sampai ke musrenbangkot. Kemudian di dinas LSM dapat memberikan program-program. Relasi antara LSM dan DPRD bersifat personal, dalam menggoalkan kebijakan lebih didasarkan pada relasi personal. Dari Bappeda ke tim anggaran, panitia anggaran, dan menjadi RASK dan DASK dan menjadi APBD. Karena tidak ada trasparansi, ada kesulitan untuk mengases DASK, begitupun dengan anggota legislatif, padahal hal tersebut merupakan alat kontrol. Elemen-elemen prasyarat advokasi anggaran berkeadilan gender: 1) Pewacanaan anggaran berkeadilan gender, 2) Analisis data sosial dan 3) Analisis aset. Strategi ABG: Kesetaraan dan kesejahteraan ketika menyusun program harus berpikir kesetaraan dan kesejahteraan, dan sinergi engangement, setelah sinergi analisis, data terpilah, tinjauan kritis terhadap HDI, HPI, GDI, GEM, merumuskan GAI, dan untuk program berbasi gender, alokasi dan kesejahteraan akan tercapai. 23

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Pembicara Ketiga Materi

: Bapak Dedy Masykur : “Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender”

Mengapa diperlukan program kebijakan responsif gender? Karena dari HDI, GDI menunjukkan bahwa satu-satunya laki-laki di bawah perempuan adalah umum harapan hidup. Gap yang jauh adalah persoalan gender. Strategi PUG adalah laki-laki dan perempuan harus dilihat subjek dan objek, pendekatan life cycle dari kandungan hingga akhir hayat, empat aspek pembangunan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Perencanaan pembangunan yang responsif gender dari WID ke GAD di birokrasi tidak berubah. Ego sektoral yang paling kuat adalah di daerah. Semua sektor harus menerapkan PUG, partisipatif dalam proses perencanaan. PUG menjadi tidak popular karena mengurus semua hal tanpa punya kekuasaan. Strategi yang dapat dilakukan adalah PUG dilihat sebagai strategi pembangunan dalam memperkecil kesenjangan diterapkan di seluruh kebijakan, lintas sektor dan daerah. Jika kebijakan sudah responsif maka anggaran juga responsif gender. Gender telah diarusutamakan dalam dokumen perencanaan seharusnya juga mewarnai kegiatan di lembaga. Harus ada analisis yang jelas agar hasil yang diperoleh lebih baik dari sisi kinerja, sehingga aspek gender harus dimasukkan dalam kinerja. Hasil yang diharapkan adalah kebijakan berubah dari netral ke responsif gender. Jadi keterbukaan anggaran itu diperlukan, tetapi pada level mana keterbukaan itu dilakukan? Di tingkat operasional atau di kegiatankegiatannya? Indikator kinerja diperlukan untuk melihat kesenjangan gender semakin kecil dengan secara sistematis.

Sesi Pertanyaan dan Tanggapan Peserta: • Advokasi anggaran sering terlambat dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Ada kendala advokasi RASK karena sering RASK tidak sama dengan APBD.

• Teknis implementasi Gender Budget belum jelas dan partisipasi perempuan masih rendah, belum ada cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

• • • •

Gender Budget bukan tujuan, tetapi alat. PUG adalah perspektif kalau ini perspektif harus masuk dalam RPJM dan RPJMD. Masalah pada lobi dalam advokasi anggaran adalah tidak sustainable. Dalam advokasi yang terpenting adalah pendampingan. Jangan pernah melempar program tanpa ada pendampingan.

• Realokasi budget sarat dengan politik, karena budget is politics tetapi harus benar secara politik dan politik yang benar.

24

Sesi III Model Pengembangan Strategi Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender Pada prinsipnya Gender Budget melihat pada alokasi dan prosesnya. Mekanisme penerapan Gender Budget belum disepakati oleh semua pihak, termasuk LSM, yang masih dalam taraf sosialisasi. Jadi dirasa penting untuk memberikan pemahaman mengenai anggaran berkeadilan gender. Sampai saai ini istilah gender masih menimbulkan resistensi, diusulkan untuk diganti menjadi pro-poor budget, yang penerimaannya dikalangan eksekutif dan legislatif lebih baik. Namun perlu dicermati pro-poor budget menjadi netral gender. LSM dalam memberikan advokasi mengenai anggaran berkeadilan gender dapat masuk melalui pendekatan personal ke eksekutif dan legislatif. Advokasi dapat dilakukan melalui mekanisme penyusunan anggaran bidang komisi, misalnya advokasi RASK bidang kesehatan dapat melalui komisi terkait di DPRD. Selain itu terdapat mekanisme sinrenbang yaitu sistem manajemen perencanaan dan pembangunan, dengan melihat daya serap terhadap aspirasi warga dari desa hingga kota atau SKPD. Tingkat serapan dari APBD, usulan dari bottom up hanya sedikit dan partisipasi masyarakat sangat sedikit, apalagi perempuan. Perempuan hanya dihadiri oleh Ketua PKK. Realokasi ditemukan untuk orang miskin, misalnya pengadaan akses air bersih, KB gratis, dan lainnya. Realokasi tersebut dari desakan koalisi NGO dan masyarakat basis yang melobi ke DPRD. Usulan dari musrenbang yang tercantum di APBD sangat rendah. Masyarakat tidak mempunyai hak untuk mengalokasikan anggaran. Sementara advokasi di tingkat penganggaran eksekutif masih sulit. Jadi harus melakukan pendekatan personal dan institusional dalam advokasi anggaran. Advokasi perencanaan belum tentu dapat berhasil di tingkat penganggaran karena di UU belum dibuat ruangnya. Ada usulan untuk membuat RUU perencanaan penganggaran negara. Prinsip dari anggaran responsif gender harus menjawab kebutuhan perempuan dan melihat pada sisi penerimaan dan pengeluaran. Ada kebutuhan peraturan sistem perencanaan dan penganggaran. Advokasi untuk peraturan tersebut dapat dilakukan di Bappenas, Depkeu dan Depdagri. Advokasi anggaran diperlukan policy, alat (mekanisme), dan advokasi birokrasi. Selain itu juga diperlukan indikator ABG. Dari pemaparan para peserta Lokakarya, indikator yang muncul adalah melihat pada aspek penerimaan, pemenuhan hak, pemenuhan kebutuhan orang miskin, pengarusutamaan gender dalam penganggaran, pemenuhan kebutuhan strategis dan praktis, alokasi anggaran untuk menanggulangi isu gender, proporsi anggaran publik yang lebih besar daripada aparat, penggunaan data terpilah. Terdapat persoalan untuk membedakan antara indikator ABG dengan para kondisi/persyaratan adanya ABG. ABG bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan bagi laki-laki dan perempuan. Namun, perlu diturunkan menjadi indikator-indikator. Indikator perlu dirumuskan untuk menjawab kebutuhan yang dirumuskan. Jadi perumusan indikator konkrit dengan strategi, proses dan alokasinya. Dalam RTL perlu dirumuskan mekanisme advokasi UU.

25

Kamis, 8 Juni 2006 RANGKUMAN Dipresentasikan oleh Ermi:

• Ibu Asminarsih mengungkapkan tentang visi-misi pemerintah, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil dan damai. Ada beberapa hal yang harus dicatat dalam melakukan pemilihan bupati, yaitu komitmen dari calon dan stakeholder, adanya dana, dan dilaksanakan dengan sungguhsungguh.

• Dari presentasi Bapak Alex ada satu hal yang menarik bahwa ABG adalah seperti hantu. Suaranya terdengar, tetapi tidak konkrit. Ada usulan dari Bapak Alex untuk melakukan pilot project di beberapa daerah saja. Usulan selanjutnya adalah bahwa analisa gender tidak hanya dilakukan untuk alokasi pengeluaran saja, tetapi juga di alokasi pendapatannya.

• Bapak Hans Antlov mengungkap tentang proses partisipasi warga. Proses partisipasi warga sekarang harus memulai dengan paradigma baru. Civil society sebagai konsep harus menjadi relasi dari pemerintah dalam proses anggaran dan berpartisipasi dalam proses, seperti musrenbang dan lain-lain.

• Mas Aris mempresentasikan hasil penelitian WRI dari 6 daerah penelitian. Dinyatakan bahwa dalam sistem anggaran memang sudah banyak kemajuan, tetapi masih banyak juga persoalan yang muncul. Masih ada gap di seluruh sektor, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, ada diskusi pleno mengupas mekanisme, strategi, dan indikator. Dalam diskusi pleno, dibutuhkan mekanisme tentang penganggaran. Dipresentasikan oleh Ical:

• Secara garis besar ada tiga poin yang perlu dijadikan sebagai rujukan pada pembahasan kemarin, yaitu berupa input dari narasumber tentang PUG, dasar hukumnya, dan mekanisme yang kemudian diturunkan dalan mekanisme RPJMD bagaimana perencanaan program yang partisipatif.

• Ada beberapa hal yang berkaitan dengan diskusi tentang strategi dan mekanisme. Salah satunya adalah adanya sharing pengalaman tentang adanya musrenbang tandingan, karena musrenbang yang sebenarnya tidak berjalan secara efektif. Musrenbang tandingan ini selanjutnya diistilahkan sebagai sebuah counter dari sistem yang ada. Dan dari sisi keberhasilannya, musrenbang tandingan ini lebih berhasil dan efektif dibanding musrenbang formal dalam pelaksanaannya.

• Pada konteks perencanaan program, perencanaan yang partisipatif merupakan sebuah affirmatif action adanya 30% keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan.

• Tentang indikator ABG, ada beberapa pendapat yang muncul. Termasuk adanya pra kondisi (analisis data terpilah yang menunjukkan adanya kesenjangan, adanya prioritas program, menjawab kebutuhan). Dalam perencanaan program, dibutuhkan mekanisme dan kebijakan yang mendukung.

26

RTL Bersama Bergantung pada Konteks Daerah: Pembuatan indikator tidak mungkin sekali jadi. Tetapi kita sudah mulai sampai pada suatu kesimpulan pada apa yang akan menjadi dasar untuk dijadikan sebagai indikator. Paling tidak kita sudah berkesimpulan ada rambu-rambu untuk membuat indikator ABG di daerah kita. Kalau ini akan menjadi dasar sebagai RTL, setidaknya kita melihat pada muara adanya kebutuhan akan mekanisme dan peraturan. Dalam RTL yang perlu didiskusikan sesuai masing-masing daerah adalah apa mekanisme dan peraturan yang bisa dilakukan di tingkat daerah masing-masing dan untuk tingkat nasionalnya. Apa program advokasi yang bisa dilakukan di tingkat daerah masingmasing dan untuk tingkat nasional. Harapan kita nanti ini bisa menjadi sebuah jaringan. Jadi, komunikasi tidak hanya sebatas pada apa yang dihasilkan pada pertemuan ini saja. Tetapi bisa menjadi kelanjutan informasi tentang bagaimana kondisi kelanjutan daerah masing-masing dalam penerapan ABG.

DISKUSI KELOMPOK RTL I. MATARAM 1. Advokasi terhadap Peraturan-peraturan (Melakukan revisi terhadap peraturan) a. RPJMD yang responsif gender. b. Perda partisipatif (menyebutkan keterlibatan masyarakat tanpa penjelasan perempuan. Jadi, harus disempurnakan untuk mengakomodir partisipasi perempuan secara proporsional). c. Perda sistem pengelolaan keuangan daerah (harus direvisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan berperspektif gender) d. Surat Keputusan walikota tentang petunjuk penyusunan APBD yang responsif gender. e. MOU antara legislatif dan eksekutif tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan skala prioritas (SP) yang responsif gender. 2. Advokasi tingkat Nasional Mengusulkan kepada Bappenas, Depdagri, dan Depkeu agar memasukkan petunjuk ketentuan anggaran yang responsif gender.

II. SURABAYA 1. Mekanisme

• Partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran - Jaminan keterwakilan perempuan dan kelompok marginal - Jaminan tersedianya akses informasi alokasi (pagu indikatif), proses perencanaan dan penganggaran

• Kesepakatan warga atas indikator prioritas dan plafon 27

2. Dasar Hukum yang diperlukan

• Perda transparansi, informasi dan partisipasi • SK tentang PUG 3. Untuk tingkat nasional

• UU perencanaan Anggaran Negara • UU kebebasan informasi • Peningkatan status hukum Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG 4. Advokasi yang akan dilakukan DAERAH:

• Melakukan penyadaran dan pemahaman tentang pentingnya ABG dan PUG di tingkat eksekutif dan legislatif

• Mengefektifkan jaringan advokasi ABG • Advokasi dasar hukum • Mensinergikan koordinasi antar stakeholder (Bappeda, Dispenda, Pemkot, Legislatif dan CSO)

• Pemberdayaan masyarakat (penguatan dan penyadaran di tingkat basis) NASIONAL:

• • • •

Membangun kesadaran di tingkat nasional pada pengambil kebijakan Membangun jaringan kerja advokasi di tingkat nasional dan daerah Teknikal asisten untuk pembuat kebijakan untuk aplikasi ABG Melakukan advokasi payung hukum di tingkat nasional tentang UU perencanaan, informasi, dan lain-lain

III. KUPANG Mekanisme yang dilakukan: 1. Perencanaan yang partisipatif EKSEKUTIF:

• • • • • •

Musrenbangdus/lingkungan Musrenbangdes/kelurahan Musrenbangcam Musrenbang Kab/Kot Musrenbangprop Musrenbangnas

LEGISLATIF:

• Jaring asmara (ada public hearing) • Masyarakat Sipil/PPA (Poverty Planning Assesment) ada workshop 28

2. Penyusunan AKU dan SP

• Ada public hearing untuk menentukan prioritas • Dilanjutkan dengan nota kesepakatan antara legislatif, eksekutif, dan disaksikan oleh stakeholder 3. Penyusunan RKA-SKPD

• • • •

Tim vocal point dan Pokja PUG di semua dinas unit badan Rakor tim vocal point propinsi untuk cek isu gender masuk dalam program Asistensi panitia anggaran eksekutif (Harusnya Biro/Badan PP masuk dalam tim asistensi karena faktanya hanya Bapeda Sunpro keuangan saja yang masuk)

• Asistensi ke Panitia Anggaran • (Harusnya legislatif juga dapat dokumentasi RKA-SKPD tidak saja nota keuangan dan RAPBD) 4. Pembahasan anggaran di tingkat propinsi

• Tingkat komisi (Public hearing) dan mitra masyarakat • Ke Panitia Anggaran (Masyarakat ikut tetapi tidak mempunyai hak suara) 5. Penetapan APBD Advokasi terhadap Landasan Peraturan: Peraturan Pemerintah tingkat pusat perlu ada, yang diusulkan:

• • • • •

PP tentang PUG RUU tentang perencanaan pengangaran negara Peraturan Daerah Tingkat Propinsi, Kab/Kot Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang rencana PUG Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota tentang implementasi PUG

Program-program yang dilakukan:

• • • • • • • • •

Rapat evaluasi PUG tingkat pusat dan propinsi Penyusunan indikator isu gender pada masing-masing sektor Pelatihan analisis gender pejabat perencanaan di propinsi dan Kab/Kot Rakor TP4 tingkat Prop/Kab/Kot Rakor penyusunan program 2007/2008 berbasis kesetaraan dan kesejahteraan anak Rapat jaringan kemitraan legislatif, eksekutif, dan NGO Advokasi penyusunan RKA-SKPD tingkat propinsi/Kab/Kot Advokasi perubahan anggaran 2006 di Kab/Kot Advokasi kebijakan desentralisasi fiskal unit desa dari Kab/Kot

29

IV. SURAKARTA dan YOGYAKARTA Advokasi Tingkat Lokal:

• • • • • •

Memperkuat jaringan antar stakeholder Membangun akses ke Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif Peningkatan kapasitas perempuan dalam keikutsertaan pada MP3 Mendiskusikan dan merumuskan definisi dan indikator ABG Mengintegrasikan gender perspektif dalam penyusunan RPJMD Mendiseminasikan hasil loknas kepada SKPD dan DPRD

Advokasi Tingkat Nasional:

• Merumuskan definisi dan indikator ABG • Advokasi RUU perencanaan anggaran -

Diseminasi RUU ke jaringan Kompilasi masukan dari jaringan dan daerah Lobby dan hearing

• Melakukan analisa atau peta secara nasional APBD-APBD untuk perbaikan mekanisme dalam penganggaran

• Membentuk jaringan nasional untuk advokasi ABG V. BALI “Gebyar akte perkawinan dan Kelahiran di Kabupaten Badung” Mekanisme yang dilakukan:

• Pendataan kepemilikan akte perkawinan dan kelahiran di Kabupaten Badung • Sosialisasi kepemilikan akte • Pelayanan terpadu pembuatan akte di desa-desa di kecamatan Kuta dan Petang Alasan pemilihan wilayah Kabupaten Badung:

• • • • •

Ada akses ke Bupati Kabag PP memiliki kepedulian Wilayah terdekat APBD terbesar Masyarakat masih banyak yang belum punya akte

VI. MAKASSAR Di Sulawesi Selatan sudah ada RPJMD dan ada kata-kata ABG yang berlaku untuk 2007. Tahun 2006 sudah ada beberapa dinas yang melakukan ABG. Tahun 2006, dengan difasilitasi beberapa NGO, mengusulkan untuk anggota Pokja harus tetap sehingga kerja advokasi tidak banyak dilakukan lagi.

30

1. Peraturan yang memayungi ABG:

• Daerah (Perda ABG) • Pusat (UU ABG) 2. Mekanisme ABG:

• Membuat jaringan ABG (JABAG Sulawesi Selatan) yang meliputi: DPR, Bappeda, NGO, PT dan Instansi

• Mengusulkan Ranperda melalui eksekutif atau legislatif. 3. Advokasi yang dilakukan:

• Teknikal asisten untuk eksekutif, legislatif, NGO, pengusaha, dan masyarakat dalam bentuk capacity building, TOT, seminar, workshop dan FGD

• • • •

Kampanye melalui media elektronik dan cetak Pembuatan naskah akademik Hearing dengan DPRD panitia anggaran, lobbi dengan eksekutif Memperkuat jaringan baik nasional maupun daerah (nasional : WRI, daerah: JABAG)

Masukan dan Usulan untuk RTL bersama: • Adanya SKB beberapa menteri tentang pelaksanaan penganggaran ABG. Dalam hal ini, KPP perlu dimasukkan sebagai lembaga yang mengawal gender. Kalau dulu dalam bentuk SK yang sifatnya hanya mengikat, jadi yang lebih baik adalah peraturan bersama.

• Dua bulan lalu, KPP pernah mengundang Bappenas, Depdagri, dan Departemen Keuangan untuk membicarakan ABG, kemudian muncul ide untuk membuat surat bersama. Apapun namanya bisa diformulasikan, tetapi ide tersebut belum direalisasikan. Jadi, kita harus menuntut untuk segera direalisasikan dengan menyusun step-stepnya untuk menuju pembuatan surat edaran bersama ini.

• Sebaiknya, sebelum bertemu dengan 4 pejabat terkait, dirumuskan terlebih dahulu konsep ABG dan memahami peraturan-peraturan yang sudah ada terkait dengan penganggaran.

• Ada banyak Surat Keputusan Bersama antara Bappenas dan Depdagri yang bisa menjadi acuan pembuatannya. Seluruh peraturan yang sudah ada kita buka, baca, dan analisa keseluruhannya untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Dalam melakukan analisa terhadap peraturan ini, perlu dikaitkan dengan situasi politik adanya otonomi daerah saat ini.

• Surat Edaran Bersama Bappenas dan Depdagri tidak menjadi acuan di daerah. Tapi, Surat Edaran bisa menjadi rujukan bagi seluruh daerah. Artinya, ada implikasi dampak yang berbeda di daerah-daerah terhadap kedua Surat Edaran tersebut. Sebenarnya, petunjuk pelaksanaannya sudah ada. Masalahnya, Kepmendagri belum cukup menjawab akan pentingnya PUG dalam anggaran daerah.

31

Teknis Pelaksanaan RTL bersama: • Mengundang beberapa teman (yang berada di Jakarta) untuk merumuskan beberapa konsep terlebih dahulu, kemudian dikirimkan ke temen-temen (luar Jakarta) untuk mendapat masukan.

• Mengundang beberapa pejabat terkait

Notes untuk RTL di daerah: • Melaksanakan beberapa program dan mekanisme yang telah dibuat di atas secara langsung. • Perlu merumuskan konsep untuk dijadikan sebagai panduan.

Women Research Institute, 2006

32

Pengembangan Kompetensi dan Strategi Perencanaan dan Anggaran Berkeadilan Gender bagi LSM, Pemda & DPRD, Bali, 5-8 Juni 2006

Recommend Documents