PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KID DAN DCC KABUPATEN BLORA
PIU KABUPATEN BLORA CIPAYUNG, 9 – 14 JULI 2007
-1-
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KID DAN DCC KABUPATEN BLORA I.
Pendahuluan. Berdasarkan Loan Agreement 17 Januari 2003, maka secara administratif kegiatan P4MI akan berakhir pada 31 Desember 2007. Pada hakekatnya P4MI telah dirancang selaras dengan Program Panca Yasa yang dicanangkan Departemen Pertanian, yaitu pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan petani, perbaikan penyuluhan, perbaikan pembiayaan pertanian dan penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani/peternak. Ke lima hal fundamental tersebut telah dicakup dalam kegiatan program P4MI yang sasaran jangka panjangnya adalah peningkatan keberdayaan petani, sedangkan tujuan jangka pendek adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, melalui penerapan inovasi dalam produksi usahatani dan sistem pemasaran. Pelaksannan Investasi Desa di kabupaten Blora dibagi dalam 3 (tiga) kategori kegiatan yaitu : 1. Fisik Konstruksi, yang antara lain adalah berupa pembangunan sarana dan prasarana irigasi, seperti embung, bendung,pompanisasi, sumur gali maupun sumur pantek. 2. 3.
Fisik Non-Konstruksi, yang berupa pengembangan agribisnis skala kecil, seperti kambing, sapi, padi dan jagung. Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berupa pelatihan pengolahan hasil pertanian untuk wanita tani dan pelatihan petani seperti budidaya tanaman pangan (padi, jagung), budidaya kambing dan sapi maupun teknologi tepat guna seperti pembuatan pupuk organik.
Investasi Desa yang telah dilaksanakan di kabupaten Blora berdasarkan tahun anggaran dan jenis investasi secara ringkas disajikan dalam tabel berikut :
-2-
Tabel 1. Rekapitulasi Investasi Desa tahun 2003 ( 10 desa )
A.
Pembangunan Fisik Konstruksi. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
B.
Embung Bendung/checkdam Sumur gali Pompa air Saluran irigasi Pasar Desa / Kios Lantai jemur
Jumlah
Satuan
2 8 0 4 1.940 1 1
unit unit unit unit meter unit unit
Jumlah Desa 1 8 0 4 2 1 1
Pembangunan Fisik Non-Konstruksi No.
Inovasi Agribisnis Skala Kecil
A.
Budidaya Tanaman 1. Padi 2. Jagung 3. Kacang tanah 4. Bawang merah 5. Hortikultura Budidaya Ternak 1. Kambing
B.
C.
Kegiatan
Luas ( Ha )
Jumlah ( Ekor )
55 175 30 25 15
Jumlah Desa 2 7 1 1 1
305
4
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) No. A. B.
Jenis Pelatihan Ketrampilan Wanita Tani 1. Pengolahan Hasil Pertanian Ketrampilan Teknis Pertanian 1. Teknis Pertanian 2. Hortikultura dan Pekarangan 3. Budidaya Tanaman 4. Budidaya Ternak
Jumlah ( OH/ orang )
Jumlah Desa
0
0
1.225 120 115 455
10 1 1 4
-3-
Tabel 2. Rekapitulasi Investasi Desa tahun 2004 ( 30 desa )
A.
Pembangunan Fisik Konstruksi. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
B.
Embung Bendung/checkdam Sumur gali Pompanisasi Saluran irigasi Pasar Desa / Kios Lantai jemur
Jumlah
Satuan
13 17 181 39 11.125 1 3
unit unit unit unit meter unit unit
Jumlah Desa 13 17 8 39 10 1 3
Pembangunan Fisik Non-Konstruksi No.
Inovasi Agribisnis Skala Kecil
A.
Budidaya Tanaman 1. Padi 2. Jagung 3. Kacang tanah 4. Hortikultura Budidaya Ternak 1. Kambing
B.
C.
Kegiatan
Luas ( Ha )
Jumlah ( Ekor )
149 191 10 30
Jumlah Desa
12 11 1 4 1834
22
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) No. A. B.
Jenis Pelatihan Ketrampilan Wanita Tani 1. Pengolahan Hasil Pertanian Ketrampilan Teknis Pertanian 1. Teknis Pertanian 2. Hortikultura dan Pekarangan 3. Agribisnis Pedesaan 4. Budidaya Tanaman 5. Budidaya Ternak
Jumlah ( OH/ orang )
Jumlah Desa
3.470
27
480 180 990 210 120
2 2 2 2 1
-4-
Tabel 3. Rekapitulasi Investasi Desa tahun 2005 ( 72 desa ) A. Pembangunan Fisik Konstruksi. Total No. Kegiatan Satuan Volume 1. Sarana Irigasi Kecil : 24 unit Embung
2. 3. 4. 5.
24
Bendung/checkdam
49
unit
49
Sumur gali
612
unit
20
Sumur pantek
0
unit
0
Pompanisasi
46
unit
17
10.504
meter
31
1.233,16 1 1
meter unit unit
3 1 1
223,62
m3
2
m
3
1
0
m
3
0
1.408,93
meter
Saluran irigasi Jalan Usaha Tani Pasar Desa / Kios Lantai Jemur Rehabilitasi : Rehabilitasi checkdam Rehabilitasi bendung Rehabilitasi embung Rehabilitasi saluran irigasi
B.
Jumlah Desa
96,96
3
Pembangunan Fisik Non-Konstruksi No.
Inovasi Agribisnis Skala Kecil
A.
Budidaya Tanaman 1. Padi 2. Jagung 3. Kacang tanah 4. Kedelai 5. Cabai 6. Bawang merah 7. Jamur merang 8. Hortikultura Budidaya Ternak 1. Kambing 2. Sapi 3. Ayam kampung 4. Ikan
B.
Luas ( Ha )
Jumlah ( Ekor )
886 1.338 99 46 93 36 8 41
Jumlah Desa
36 50 2 2 1 2 1 3 5.217 51 0 3.654
50 7 0 1
-5-
C.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) No. A. B.
Jenis Pelatihan
Jumlah ( OH/ orang )
Jumlah Desa
5.924
72
0 532 452 302 3.144 1.592 892 84
0 7 10 3 24 19 7 1
Ketrampilan Wanita Tani 1. Pengolahan Hasil Pertanian Ketrampilan Petani 1. Penggemukan sapi 2. Budidaya kambing 3. Budidaya jagung hibrida 4. Teknis pertanian organik 5. Budidaya agribisnis 6. Kelembagaan 7. Temu Lapang & Demo Inovasi 8. Studi Banding
Tabel 4. Rekapitulasi Investasi Desa tahun 2006 ( 48 desa ) A. Pembangunan Fisik Konstruksi. Total No. Kegiatan Satuan Volume 1. Sarana Irigasi Kecil : 9 unit Embung
9
Bendung/checkdam
29
unit
27
Sumur gali
908
unit
30
Sumur pantek
10
unit
1
Pompanisasi
28
unit
13
7.180
meter
13
2
unit
2
4.000 0 300
meter unit m2
2 0 1
156
m3
1
520
m
3
1
900
m
3
1
2.100
meter
Saluran irigasi 2. 3. 4. 5.
Jumlah Desa
Bak penampung air Jalan Usaha Tani Pasar Desa Lantai Jemur Rehabilitasi : Rehabilitasi checkdam Rehabilitasi bendung Rehabilitasi embung Rehabilitasi saluran irigasi
1
-6-
B.
B.
C.
Pembangunan Fisik Non-Konstruksi No.
Inovasi Agribisnis Skala Kecil
A.
Budidaya Tanaman 1. Padi 2. Jagung 3. Kacang tanah 4. Cabe 5. Kedelai 6. Tanaman perkebunan 7. Tanaman pekarangan 8. Hortikultura
Luas ( Ha )
Jumlah ( Ekor )
230 600,5 30 4 30 15 30 6
Jumlah Desa
14 36 2 2 2 1 2 1
Pembangunan Fisik Non-Konstruksi No.
Inovasi Agribisnis Skala Kecil
B.
Budidaya Ternak 1. Kambing 2. Sapi 3. Ayam kampung
Jumlah ( Ekor )
Jumlah Desa
2.220 120 0
34 11 0
Jumlah ( OH/ orang )
Jumlah Desa
3.840
48
250 230 225 715 100 205 10 14 kel
4 5 6 11 2 4 1 2
Luas ( Ha )
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) No. A. B.
Jenis Pelatihan Ketrampilan Wanita Tani 1. Pengolahan Hasil Pertanian Ketrampilan Petani 1. Pakan Ternak dan Kompos 2. Budidaya kambing 3. Hortikultura dan pekarangan 4. Teknis pertanian 5. Budidaya sayuran 6. Agribisnis Pedesaan 7. Pestisida hayati 8. Industri rumah tangga 9. Temu Lapang & Demo Inovasi
Ternak sapi
120
2
Budidaya padi
60
1
Keluarga Tani
60
1
-7-
Tabel 5. Rekapitulasi Investasi Desa tahun 2007 ( 135 desa ) A. Pembangunan Fisik Konstruksi. Total No. Kegiatan Satuan Volume 1. Sarana Irigasi Kecil : 33 unit Embung Bendung/checkdam
unit
48
4.471
unit
90
Sumur pantek
14
unit
4
Pompanisasi
20
unit
18
6.610
meter
10
1.000 1 0
meter unit m2
1 1 0
156
m3
1
520
m
3
1
900
m
3
1
2.100
meter
Luas ( Ha )
Jumlah ( Ekor )
Saluran irigasi Jalan Usaha Tani Pasar Desa Lantai Jemur Rehabilitasi : Rehabilitasi checkdam Rehabilitasi bendung Rehabilitasi embung Rehabilitasi saluran irigasi
B.
31
58
Sumur gali
2. 3. 4. 5.
Jumlah Desa
1
Pembangunan Fisik Non-Konstruksi No.
Inovasi Agribisnis Skala Kecil
A.
Budidaya Tanaman 1. Padi 2. Jagung 3. Kacang tanah 4. Tembakau Budidaya Ternak 1. Kambing 2. Sapi 3. Ayam kampung
B.
733 1.305 15 10
Jumlah Desa 47 79 1 1
9.609 10 700
109 1 1
-8-
C.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) No. A. B.
II.
Jenis Pelatihan Ketrampilan Wanita Tani 1. Pengolahan Hasil Pertanian Ketrampilan Petani 1. Penggemukan sapi 2. Budidaya kambing 3. Budidaya jagung hibrida 4. Teknis pertanian organik 5. Budidaya agribisnis 6. Kelembagaan 7. Temu Lapang & Demo Inovasi 8. Studi Banding
Jumlah ( OH/ orang )
Jumlah Desa
10.800
135
150 1.190 280 3.460 715 2.000 620 390
1 12 4 36 10 16 5 6
Pengembangan Kelembagaan. Bagi masyarakat Blora, khususnya di pedesaan istilah atau nama KID sudah begitu dikenal, bahkan mereka termasuk juga perangkat desa sering menyebut dengan istilah “proyek KID” yang tidak lain adalah program P4MI yang salah satu kegiatannya adalah dengan membentuk suatu Komite Investasi di tingkat desa untuk melaksanakan program-program / kegiatan yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani (miskin). KID di Blora tidak bisa di lepaskan dari image bendung / embung, kambing, jagung, kripik / criping dan berbagai makanan olahan lainnya yang berbasis hasil-hasil pertanian. Dari kondisi yang demikian kiranya tidaklah berlebihan apabila KID (yang diucapkan dengan “satu kata”) berpotensi menjadi pelopor pembangunan yang “partisipatoris” dalam arti pembangunan yang benar-benar direncanakan oleh masyarakat, untuk kepentingan masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri,termasuk kegiatan operasional dan pemeliharaannya. Tentunya peran ini tidak terlepas dari peran kepala desa beserta perangkatnya yang merupakan unsur pendorong bagi kelancaran kegiatan KID. Dengan adanya KID masyarakat mulai berani berpendapat (dalam arti positif, yang nampak dari keaktifan mereka dalam pelatihanpelatihan maupun berdialog dengan orang lain), wawasan dan pola pikir berkembang pesat yang terlihat dari cepatnya mereka mengadopsi teknologi baru, seperti jagung hibrida, sistem tanam jajar legowo, dan lain-lain termasuk ibu-ibu yang begitu bersemangat dan bergembira selama proses pelatihan ketrampilan wanita (pengolahan hasil pertanian) yang mungkin selama ini belum pernah mereka rasakan dan belum
-9-
pernah terbayangkan bahwa ibu-ibu juga bisa “berpenghasilan” (mencari uang) untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Potret seperti itulah yang membuat kita menaruh harapan bahwa mereka bisa dan mampu berswadaya dalam rangka menuju hidup yang lebih sejahtera asal ada kesempatan dan kepercayaan khususnya dari pemerintah sebagai penentu kebijakan. Agar tugas, peran dan fungsi KID bisa terus berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, maka KID hendaknya bisa dijadikan sebagai lembaga resmi yang ada di tingkat desa. Kebijakan ini kiranya perlu di ambil agar keberadaan KID tidak seumur proyek dimana KID akan bubar dengan selesainya proyek. Landasan pengembangan ekonomi pedesaan telah dibangun, tinggal bagaimana kebijakan yang ada mampu berperan mendorong tumbuh dan berkembangnya KID menjadi “soko guru” perekonomian pedesaan yang partisipatif dan dibutuhkan terutama untuk petani kecil. Adanya Inovasi Kelembagaan yang sesuai dengan kondisi dan disertai dengan adanya dukungan kebijakan yang tepat sangat diperlukan dalam usaha pelestarian dan pengembangan KID pasca proyek. Belajar dari pengalaman masa lalu (tentang proyek) kiranya berharap KID yang ada saat ini akan tetap terus bertahan sesuai dengan tugasnya tanpa adanya dukungan kebijakan yang berpihak adalah sangat berat. Permasalahan yang ada adalah : bagaimana merencanakan pembangunan bersama masyarakat dan bukan merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk masyarakat. Karena pada hakekatnya pembanguan yang partisipatoris adalah tidak sekedar mencapai perbaikan kesejahteraan masyarakat secara material, tetapi harus mampu menjadikan warga masyarakat menjadi lebih kreatif. Upaya yang akan ditempuh oleh kabupaten Blora agar fungsi dan peran KID mampu terus berkembang dalam usaha mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui peningkatan pendapatan adalah dengan : 1. Berusaha memasukkan
KID menjadi salah satu
komponen/lembaga
dalam
pemerintah desa. Dengan demikian keberadaan KID menjadi lebih jelas dalam berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan unit-unit terkait di tingkat desa (asas legalitas) 2. Mendorong KID menjadi lembaga ekonomi pedesaan dengan membentuk unit-unit usaha produktif (asas manfaat) 3. Mengikutsertakan
KID
dalam
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan
khususnya bidang pertanian (asas kebersamaan / partisipasi) - 10 -
STRUKTUR ORGANISASI DI TINGKAT DESA ( SEJAJAR DENGAN KEPALA URUSAN )
LKMD
BPD
KADES
SEKDES
Kaur Bang
Kaur Kesra
Kaur Pemerintahan
KID
KID sejajar dengan kepala urusan : Keuntungan : 1. Mobilitas dan wewenang KID lebih jelas 2. Akses kepala masyarakat tani lebih besar 3. Kedudukan secara hukum lebih nyata 4. Koordinasi di tingkat desa lebih mudah Kendala : 1. Membutuhkan biaya tinggi (merubah Perda) 2. Memakan waktu yang cukup lama (persetujuan DPR) 3. Ada kemungjinan tumpang tindih dengan fungsi Kaur Pembangunan
- 11 -
STRUKTUR ORGANISASI DI TINGKAT DESA ( KONDISI SAAT INI )
LKMD
KADES
BPD
SEKDES KID Staf Desa
Ka Ur Bang
Ka Ur Kesra
Ka Ur Pemerintahan
Kondisi Yang ada : 1. Posisi KID tidak jelas 2. Koordinasi ngambang tergantung personel 3. Tidak semua Kepala Desa (juga perangkat yang lain membantu penuh KID) Akibatnya : 1. KID tumbuh dari orang per orang (pengurus) 2. Apabila pengurus kurang perhatian, KID lemah 3. Kepala desa yang aktif, dapat mendorong KID tumbuh dengan baik (dan sebaliknya)
- 12 -
STRUKTUR ORGANISASI DI TINGKAT DESA ( YANG AKAN DIKEMBANGKAN )
LKMD
BPD
KADES
SEKDES
Staf Desa
KaUr Bang
KaUr Pemerintahan
KaUr Kesra
KID
KSP
P3A
KSU
KUWT
Keterangan : KSP : Kelompok Simpan Pinjam P3A : Perkumpulan Petani Pemakai Air KSU : Kelompok Serba Usaha KUWT : Kelompok Usaha Wanita Tani
- 13 -
STRUKTUR ORGANISASI DI TINGKAT KABUPATEN
DCC Dis. Pert Bina Program Asosiasi KID
Gab. KID
KCD
KID
Gab. KID
KID
PPL
KT
KT
MASYARAKAT TANI
TINGKAT DUSUN/HAMPARAN
- 14 -
SUSUNAN PENGURUS Susunan Pengurus
Uraian
Keterangan
1. KID : Ketua
Tidak mengubah struktur
Pemantapan
Sekretaris
organisasi yang telah ada.
kelembagaan.
Bendahara Seksi I Seksi II 2. Gabungan KID Ketua Sekretaris Bendahara
Ketua : berasal dari ketua KID (pemilihan)
Revitalisasi dari FAD
Sekretaris : berasal dari sekretaris KID (pemilihan) Bendahara : berasal dari bendahara KID (pemilihan)
3. Asosiasi/Induk KID Ketua
Ketua : berasal dari ketua
Revitalisasi dari
Sekretaris
Gabungan KID (pemilihan) Sekretaris : berasal dari sekretaris Gabungan KID (pemilihan)
Koordinator FAD
Bendahara
Bendahara : berasal dari bendahara Gabungan KID (pemilihan)
Tugas Pokok dan Fungsi KID : 1.
Melaksanakan koordinasi dengan kepala desa dan kepala urusan pembangunan desa dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2.
Melaksanakan musyawarah desa tentang rencana kegiatan secara partisipatif berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.
3. 4.
Menyusun AD/ART KID. Memfasilitasi rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok-kelompok tani dan
5.
kelompok masyarakat lainya. Memantau dan mengevaluasi semua perkembangan kegiatan/bidang usaha yang ada.
- 15 -
6.
Melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dengan pelaksana masing-masing kegiatan.
7. 8.
Melaksanakan koordinasi dengan gabungan KID secara rutin. Membuat laporan perkembangan kegiatan secara rutin ke kepala desa.
9.
Melaksanakan musyawarah desa sebagai pertanggung-jawaban organisasi sesuai yang dipersyaratkan dalam AD/ART.
Tugas Pokok dan Fungsi Gabungan KID : 1. 2.
Melaksanakan koordinasi dengan camat dan unit-unit terkait lainya di tingkat kecamatan. Melaksanakan koordinasi dalam setiap rencana kegiatan dengan KID di wilayahnya.
3. 4.
Menginformasikan setiap hasil kegiatan di tingkat kecamatan termasuk kebijakan yang diambil untuk tingkat kecamatan. Melaporkan setiap perkembangan yang ada ke camat dan KCD secara rutin setiap bulan.
5. 6.
Membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh KID di wilayahnya bila diperlukan. Menampung dan menindak-lanjuti setiap usulan KID di wilayah kerjanya.
Tugas Pokok dan Fungsi Asosiasi KID : 1.
Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait di tingkat kabupaten.
2. 3.
Melaksanakan pertemuan koordinasi secara rutin dengan Gabungan KID. Membantu DCC khususnya Dinas Pertanian dalam menyusun Rencana Strategis Pembangunan Pertanian Daerah / kabupaten
4. 5. 6.
Mendorong terbentuknya kemitraan usaha. Melaporkan ke DCC perkembangan KID secara rutin. Menanpung dan menindak-lanjuti setiap usulan Gabungan KID.
Pemantapan kelembagaan di tingkat kabupaten diarahkan pada terciptanya pelaksanaan tugas yang saling terkait dalam mendukung berbagai fungsi pelayanan yang dibutuhkan oleh utamanya petani. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas DCC terdiri atas beberapa dinas / badan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan petani, langkah ini dimaksudkan agar tercipta keterpaduan langkah dalam fungsi pelayaran kepada masyarakat. Ke depan dalam rangka keberlanjutan proyek peran dan fungsi DCC perlu diperluas dengan memasukkan unsur KID (Asosiasi KID) sebagai anggota DCC. Dengan demikian aspirasi masyarakat tani bisa terwakili dan terwadahi. Lebih jauh lagi KID (Asosiasi KID) bisa ikut aktif berperan dalam penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) pembangunan daerah lewat keterlibatannya dalam DCC. Untuk itu disamping adanya unsur KID dalam keanggotaan DCC, kiranya perlu pula menjadikan DCC sebagai lembaga resmi yang bersifat lintas sektoral dalam kerangka koordinasi antar sektor untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif.
- 16 -
III.
Strategi Pengembangan.
3.1.
Kebijakan Umum Berdasarkan kondisi terkini, permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh kabupaten Blora, maka ditetapkan VISI KABUPATEN BLORA TAHUN 2006 – 2010 adalah sebagai berikut :
”TERWUJUTNYA MASYARAKAT KABUPATEN BLORA YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN DIDUKUNG OLEH MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA DALAM LINGKUNGAN YANG BERKEADILAN, DAMAI DAN DEMOKRATIS” Berdasarkan visi kabupaten blora tahun 2006 – 2010 tersebut, maka untuk mewujudkanya perlu disusun misi. Adapun MISI KABUPATEN BLORA TAHUN 2006 – 2010 adalah : 1. Mewujutkan masyarakat kabupaten Blora yang maju dan sejahtera, berdaya saing, sehat
2.
dan berpendidikan memadai dalam kehidupan ekonomi yang berkualitas (Wareg, Waras dan Wasis), Mewujutkan kehidupan sosial politik masyarakat kabupaten Blora yang demokratis, aman,
3.
tentram, tertib, damai serta menghormati penegakaan hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia (Masyarakat yang Wilujeng). Mewujutkan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam kerangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.
Visi Dinas Pertanian Kabupaten Blora dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Kabupaten Blora dirumuskan sebagai :
”TERWUJUDNYA KASEJAHTERAAN MASYARAKAT KHUSUSNYA PETANI MELALUI PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK DAPAT MENGEMBANGKAN SISTEM DAN USAHA USAHA AGRIBISNIS YANG BERDAYA SAING, BERKERAKYATAN, BERKELANJUTAN” Sedang MISI yag diemban dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blora meliputi : a. Mendayagunakan keragaman sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan hayati secara optimal dan berkelanjutan melalui pengembangan inovasi teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan. b. Mendorong berkembangnya sistem dan usaha usaha agribisnis dari berbagai skala usaha (usaha mikro rumah tangga, UKM dan besar) baik on-farm maupun off-farm (budidaya,
- 17 -
pengolahan dan pemasaran) dan mendorong berkembangnya kerjasama kemitraan bisnis antar usaha dalam konsep saling menguntungkan. c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi ekonomi petani dan jaringan usahanya pada industri hulu dan hilir pertanian. Tiga program pokok yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blora, yaitu : 1. Program Pengembangan Agribisnis. 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. Penjabaran ke tiga program tersebut adalah : 1.
Mengurangi kemiskinan masyarakat tani di pedesaan dengan melaksanakan usaha perbaikan pendapatan dan adopsi teknologi pertanian tepat guna di tingkat usahatani.
2.
Mengurangi pengangguran di pedesaan dengan pengembangan berbagai usaha agribisnis ecara utuh dan berkelanjutan. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dengan pengembangan diversifikasi
3.
komoditas sistem agribisnis dan peningkatan produksi pertanian. Memperkuat kelembagaan masyarakat petani dan pemberdayaan modal usaha petani menuju pertanian yang produktif, efisien dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas maupun petani dalam rangka
4. 5.
pengembangan dan pemanfaatan inovasi teknologi. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya petani.
6.
3.2.
Kebijakan Khusus
3.2.1. Pemantapan Kelembagaan.
Beberapa kegiatan pelatihan/pendampingan masih dibutuhkan untuk membentuk KID yang benar-benar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi pedesaan. Beberapa pelatihan yang sekiranya masih diperlukan adalah : 1. Pelatihan Pemantapan Kelembagaan. Pelatihan ini dikhususkan untuk pengurus KID dan bila perlu diikuti pula PPL terkait serta 5 orang tokoh tani. Peserta sebanyak 15 – 20 orang untuk tiap KID. 2.
Pelatihan kewira-usahaan. Pelatihan ini diikuti oleh kelompok tani/petani melalui seleksi yang obyektif berdasarkan minat dan kesungguhan peserta. Jumlah peserta sebanyak 20 – 30 orang tiap KID yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.
- 18 -
3.
Pelatihan Management Usahatani. Pelatihan ini diikuti oleh kelompok tani/petani melalui seleksi yang obyektif berdasarkan minat dan kesungguhan peserta. Jumlah peserta sebanyak 20 – 30 orang tiap KID yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.
4.
Pelatihan O&P Investasi Desa. Pelatihan ini diikuti oleh pengurus KID dan petani pemanfaat langsung dari kegiatan investasi desa yang telah dibangun. Jumlah peserta sebanyak 20 – 30 orang tiap KID yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.
5.
Pelatihan Agro-Industri. Pelatihan ini diikuti oleh Pengurus KID dan petani yang terpilih berdasarkan minat dan kesungguhanya. Jumlah peserta sebanyak 20 – 30 orang tiap KID yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.
6.
7.
Pelatihan Management Produksi dan Analisa Pasar. Pelatihan ini diikuti oleh pengurus KID dan petani yang terseleksi berdasarkan minat dan kesungguhanya. Peserta pelatihan ini juga merupakan peserta pelatihan Kewira-usahaan. Jumlah peserta sebanyak 20 – 30 orang tiap KID. Pelatihan Strategi Pasar dan Kemitraan. Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan No.2 dan No.6.
Semua jenis pelatihan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bekal bagi KID dan peserta pelatihan dalam merealisasikan minatnya dan khususnya untuk peserta pelatihan kelembagaan merupakan bekal apabila nantinya duduk sebagai salah satu pengurus unit usaha produktif yang dibentuk oleh KID seperti KSU, KSP, P3A atau KUWT. 3.2.2. Penumbuhan Unit Usaha Produktif
Penumbuhan unit usaha produktif, seperti kelompok usaha wanita tani (KUWT), pengadaan agro-input pertanian dan lain sebagainya dimaksudkan agar KID mampu terus berkembang dalam melayani kepentingan masyarakat/petani. Penumbuhan unit usaha produktif ini perlu difasilitasi oleh pihak luar (pemerintah atau swasta) dalam bentuk ”Permanen Modal KID”. 3.2.3. Pembentukan Permanen Modal.
Agar KID mampu berperan sesuai fungsi dan tugasnya, maka unit-unit/dinas terkait yang ada perlu membentuk/memfasilitasi KID dalam anggaran kegiatanya, seperti Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan lainya. Permanen modal ini merupakan modal awal bagi KID dalam usaha penumbuhan uit-unit usaha yang produktif.
- 19 -
3.2.4. Pembinaan KID
Pembinaan KID dimaksudkan untuk mendorong KID agar terus tunbuh dan berkembang untuk mengetahui tingkat perkembangan KID dibutuhkan sistem pembinaan yang terpadu dan sistematis dengan alur pelaporan yang jelas. Alur pelaporan dalam rangka mendorong tumbuhnya KID adalah sebagai berikut :
Alur Pelaporan untuk Pembinaan dan Pengembangan
BUPATI DINAS PERTANIAN
CAMAT
KADES
KCD
AKID
GKID
PPL
KID
Alur pelaporan perkembangan KID dalam rangka monitoring dan evaluasi di laksanakan secara terpadu melalui tiga jalur yaitu : 1. Jalur Pemerintahan (Kepala Desa dan Camat) 2. Jalur Teknis (PPL dan KCD) 3. Jalur kelembagaan (GKID dan AKID) Dengan demikian, pengorganisasian dan pembinaan KID melekat pada sistem yang telah ada, sehingga kondisi masing-masing KID dapat diketahui secara berkala untuk keperluan pengembangan
- 20 -
3.2.5. Pengintegrasian Kegiatan
1.
Peningkatan Capacity Building Penyuluh Penyuluh Pertanian lapangan (PPL) merupakan ujung tombak pembangunan pertanian. Penyuluh yang tangguh dan berwawasan ke depan sangat dibutuhkan bagi terciptanya tujuan pembangunan pertanian yang partisipatif. Khususnya dalam hal pemantapan dan keberlanjutan KID, Pemda Kabupaten Blora yan dalam hal ini Dinas Pertanian (PIU, P4MI) telah melaksanakan pelatihan dengan mengikutsertakan secara aktif penyuluh dalam kegiatan P4MI, yang antara lain berupa : a. Pelatihan TOT bersama SLK yang di fasilitasi PIU. b. Kegiatan pembinaan KID secara langsung c. d. e.
Membantu KID dalam menyusun proposal Investasi Desa Pelatihan pengisian form PPMS Pelatihan-pelatihan berupa : Pelatihan petani (sebagai pelatih) Pelatihan agribisnis (sebagai peserta) Studi banding (bersama-sama pengurus KID)
2.
Dukungan Infrastruktur Pada tahun anggaran 2007, berupa pembangunan Balai Penyuluhan di 4 lokasi (Kecamatan Kunduran, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Blora) yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nantinya akan dapat dikembangkan sebagai tempat / lokasi telecenter (UPIPD). Juga pada tahun anggaran yang sama (2007) telah direncanakan merenovasi bangunan PIPP (Pengembangan Informasi dan Penyuluhan Pertanian) yang diantaranya telah memiliki Radio FM ”Rasta” (Radio Suara Tani).
3.
Pembentukan Bank Tani Salah satu kendala yang dialami oleh sebagian besar petani/miskin di pedesaan adalah sulitnya mereka mengakses lembaga keuangan khususnya perbankan yang secara nyata sangat mereka butuhkan. Kedepan yang perlu dipersiapkan adalah adanya kemudahan-kemudahan bagi petani dalam memperoleh modal usaha. Di kabupaten Blora, sebagian besar KID masih mempunyai dana, baik dana tunai maupun berupa aset-aset yang berasal dari kegiatan agribisnis skala kecil (kambing dan tanaman). Apabila aset-aset tersebut dimobilisasi secara serentak untuk keseluruhan KID yang ada di kabupaten Blora, maka dapat digunakan sebagai modal pendirian bank. Bank Tani inilah yang ke depan mampu menjawab kendala yang selalu dirasakan oleh sebagian besar petani,karena semua sahan dimiliki oleh KID yang dengan kata lain masyarakat tanilah pemilik ”Bank Tani” ini.
- 21 -
IV.
Penutup Landasan pengembangan ekonomi pedesaan telah diletakkan, manfaat dan dampak awal P4MI sudah dirasakan oleh masyarakat / petani. Ibarat bangunan, pondasi dan pilar sudah berdiri. Harapan masyarakat / petani adalah ”rumah idaman” yang indah dan kokoh yang bukan hanya sebagai tempat berteduh, tetapi juga sebagai tempat berkreasi, yang bukan hanya untuk mereka sendiri tetapi juga untuk generasi penerusnya, anak-anak petani dan cucu mereka. Yang menjadi masalah sekarang adalah, mampukah kita berperan untuk membantu mewujudkan impian mereka itu? Karena pada hakekatnya inti dari pembangunan (yang partisipatif) adalah kemandirian, dalam arti diperlukan interaksi dan saling ketergantungan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan (pemerintah, masyarakat dan lembagalembaga lain) untuk memobilisasi energi dan sumberdaya yang tersedia dalam masyarakat (yang sebagian besar miskin) sebagai faktor kunci bagi tumbuhnya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produktivitas. Atau sebaliknya pondasi dan pilarpilar yang ada akan roboh karena tidak ada yang perduli.
- 22 -
