PENGEMBANGAN GERAKAN KB MANDIRI PEDESAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
( Penelitian Operasional )
diringkas oleh: DR. SUPRIYOKO, M.PD ------------------Research Manager
__________________________________________________________ PIU RS Bethesda Yogyakarta BKKBN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta University Research Corporation Jakarta Denpasar, 3-4 April 1990
PENGEMBANGAN GERAKAN KB MANDIRI PEDESAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( Penelitian Operasional )
A. PENDAHULUAN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah pengembangan Keluarga Berencana (KB) di In-donesia; dari daerah ini diharapkan muncul temuan-temuan dan hasilhasil eksperimen yang spesifik dan konstruktif terhadap gerakan KB. Jumlah penduduk DIY tercatat seba-nyak 3.171.695 orang (Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1989), dan sekitar 12% di antaranya merupakan Pasangan Usia Subur (PUS). Dari data dasar yang berhasil dipetik dalam Sur-vey PUS PIU Yogyakarta (1989) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi KB di DIY mencapai angka 71%; mereka memakai alat kontrasepsi modern. Alat kontrasepsi IUD ternyata cukup "favourite"; karena 34,6% di antara peserta KB memakai jenis alat ini. Peserta KB dengan cara suntik mencapai jumlah 10% dari keseluruhan peserta, menyusul kemudian kondom 6,5%, dan selebihnya menggunakan alat atau cara-cara yang lainnya. Data dari penelitian yang sama menunjukkan belum semua PUS memahami pengetahuan tentang KB Mandiri; baru 37% dari PUS yang menyatakan 'tahu' tentang apa yang di-maksud dengan KB Mandiri..pn2 Tingkat kemandirian peserta KB ternyata mencapai angka 13,4% (1989); dan mereka menyatakan mendapatkan pelayanan KB secara langsung dari sektor swasta. Meski demikian ternyata sekitar 24% dari peserta KB menyatakan bahwa mereka sudah mengeluarkan uang lebih dari Rp 1000,untuk alat kontrasepsi yang dipakai. Tingkat kemandirian tersebut dalam jangka sekitar satu tahun telah meningkat menjadi 23,3% (BKKBN, Januari 1990). B. TUJUAN
Secara ringkas tujuan penelitian KB Mandiri pede-saan adalah untuk menaikkan tingkat kemandirian peserta KB di Daerah Istimewa Yogyakarta; hal ini dapat direali-sasikan dengan memandirikan peserta KB (lama) yang belum mandiri dan atau memandirikan peserta KB baru. Secara lebih rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menanamkan pengetahuan tentang KB Mandiri kepada ma- syarakat, khususnya para peserta KB. 2. Merobah sikap serta perilaku masyarakat agar dapat ber-KB atas inisiatif dan keinginannya sendiri tanpa harus dianjur-anjurkan oleh pihak lain. 3. Merobah sikap serta perilaku masyarakat agar dapat ber-KB dengan memenuhi keperluannya sendiri; dengan cara membayar dalam mendapatkan pelayanan KB. 4. Meningkatkan proporsi peserta KB yang memakai alat kontrasepsi mantap; dari peserta
baru langsung mema- kai alat kontrasepsi mantap, atau peserta lama dari yang belum mantap ke mantap. 5. Meningkatkan proporsi peserta KB yang mendapatkan pelayanan dari sektor swasta; baik peserta baru yang langsung ke swasta atau peserta lama yang beralih dari pelayanan pemerintah ke swasta.
C. STRATEGI Sesuai dengan karakteristik penelitian operasio-nal (operations research) maka strategi untuk mencapai tujuan tersebut di atas dikombinasikanlah tiga aktivitas sekaligus; yaitu antara kegiatan operasionalisasi kebi-jakan/keputusan (policy), intervensi, dan analisis data. Ketiga unsur ini dipadukan sedemikian rupa sehingga ke-tiganya saling mendukung dan mengisi satu sama lain demi tercapainya tujuan yang didambakan. Perhatikan skema di halaman berikut ini! Secara ringkas skema tersebut (periksa halaman di balik ini) dapat diterjemahkan sbb: untuk mencapai tuju-an maka antara komitmen politis, komitmen operasional, nal (unsur POLICY), KIE, training dan bimbingan (unsur INTERVENSI) dan survey, Focus Group Discussion, MIS, dan Field Approach (unsur DATA) harus saling berjalan secara beriringan. KOMITMEN KOMITMEN INTERVENSI - kie POLITIS OPERASIONAL - training bimbingan | | | | | | . | | | __________________________________________________________________________|*** *********************************************************************** . TUJUAN .__________________________________________________________________________ PENELITIAN | | DATA
|
| DATA
. DATA
| | | | | | _____|___________________________|____________________________|________________ _______ QUANTITATIVE SURVEY, QUALITATIVE RESEARCH, FOCUS GROUP DISCUSSION, MIS, FIELD APPROACH
.cw18 D. KOMITMEN POLITIS
Berbagai komitmen politis yang dihasilkan untuk memasyarakatkan gerakan KB mandiri di DIY agar dapat me-libatkan semua sektor, pemerintah, swasta, dan institusi masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan pendekatan dengan Pemerintah Daerah, ins-tansi pemerintah, organisasi profesi, perusahaan-pe rusahaan swasta untuk mendukung gerakan KB Mandiri. 2.Dikeluarkannya Instruksi Gubernur Kepala Daerah Isti mewa Yogyakarta No:2/Instruksi/1988 tentang Pelaksa-naan Program KB Mandiri di DIY. 3.Dicanangkannya gerakan KB Mandiri Pedesaan oleh Ke-pala BKKBN Pusat di Pakem Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 1989. 4.Kesepakatan bersama dalam Rapat Kerja Daerah tentang peningkatan efektivitas gerakan KB Mandiri di DIY. 5.Munculnya berbagai Surat Keputusan (dan Surat Edaran) dari para Bupati tentang pelaksanaan gerakan KB man-diri pedesaan di wilayahnya masingmasing. 6.Dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BKKBN Propinsi DIY, Kanwil dan Dinas Kesehatan, dan Kanwil Koperasi tentang penyaluran alat kontrasepsi LIBI melalui KUD. 7.Dibentuknya TIM PENGENDALI KB Mandiri yang unsur-un-surnya terdiri dari Pemerintah Daerah, BKKBN, Kanwil dan Dinas Kesehatan, Kanwil Koperasi, Bangdes, serta organisasi profesi (ISFI, IDI, IBI dan GP Farmasi). .cw18 E. KOMITMEN OPERASIONAL.cw12 Untuk menindaklanjuti berbagai komitmen politis tersebut di atas maka selanjutnya dilaksanakanlah berba-gai komitmen operasional; di antaranya sebagai berikut. 1.Pengembangan sistem pelayanan KB Mandiri melalui jalur dokter dan bidan swasta (DBS), klinik swasta, dan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) swasta. 2. Pembinaan KELOMPOK GOTONG ROYONG (KGR) sebagai bagi-an dari gugus depan pemasyarakatan KB Mandiri. Ada-pun bentuk KGR antara lain adalah Apsari, PKK, Dasa Wisma, Kelompok Pengajian, dan sebagainya.3.Pembinaan KELOMPOK INSTITUSI; antara lain pembinaan terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Warga Pertanian, Depdikbud, dan sebagainya. 4.Penyaluran alat kontrasepsi LIBI melalui KOPERASI UNIT DESA (KUD). Semenjak 1 April 1990 dilaksanakan dari 12 KUD Mandiri yang tersebar pada 4 kabupaten, untuk kemudian diikuti dengan KUD-KUD yang lainnya. Bahkan pada tanggal 15 Maret 1990 oleh Gubernur DIY telah diresmikan penyaluran alat kontrasepsi pada salah satu KUD di DIY (KUD GODEAN). 5.Penyaluran alat kontrasepsi LIBI melalui PUSKESMAS.Konsep, tata cara, juklak dan juknisnya sudah hampir "goal" (99%). Sekarang ini sedang dalam tahap selek-si daerah yang terpilih sebagai lokasi uji coba. 6.Pelayanan KB Mandiri melalui PONDOK PESANTREN. Kon-sep ini sudah diujicobakan di Bantul Yogyakarta, dan hasilnya cukup memuaskan; oleh karena itu dalam wak-tu dekat akan
segera diaplikasikan pada pondok-pon-dok pesantren di daerah lainnya. 7.Peningkatan efektivitas peranan ORGANISASI PROFESI (IDI, IBI, ISFI, dsb). Hal ini menyangkut sistem pe-layanan yang tidak dapat dilepaskan dari partisipasi organisasi profesi; antara lain pengaturan tarif pe-layanan antara dokter dengan bidan (sudah berjalan di KULONPROGO), distribusi alat kontrasepsi melalui IBI tingkat ranting (sudah berjalan di KODYA), dsb.8.Peningkatan efektivitas peran SWASTA. Saat ini se-dang dibuat "billboard" ukuran besar atas sponsor dari BAPINDO yang akan dipajang pada daerah-daerah strategis. Sementara itu pembicaraa yang hampir se-lesai adalah pemasangan sticker di bis-bis kota yang akan dibeayai oleh sponsor. Semua ini merupakan ma-nifestasi dari peran swasta. 9. Merealisasikan program KB Mandiri masuk KAMPUS. Pro- gram ini sudah dimulai dalam bentuk pemberian materi dan "approach" kepada para dosen perguruan tinggi pengelola/pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan "pembekalan" KB Mandiri kepada para mahasiswa yang hampir lulus, se-kaligus memasyarakatkan KB Mandiri dengan pendekatan ilmiah (scientific approach). 10.Peningkatan SISTEM INFORMASI KB Mandiri. Bulan Desem ber dan Januasi 1990 telah dilaksanakan kerja sama dengan Kanwil Penerangan, IPKB, dan para kolumnis di berbagai media massa untuk penyelenggaraan lomba pe-nulisan artikel KB Mandiri. Kerja sama ini segera dilanjutkan dalam bentuk-bentuk yang lain. F. INTERVENSI.cw12 Untuk lebih memantapkan pola gerak pemasyarakatan KB Mandiri maka berbagai langkahlangkah intervensi te-lah ditempuh. Langkah-langkah intervensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.1.Meningkatkan efektivitas sistem KIE untuk menjangkau masyarakat luas. Sistem ini direalisasikan dengan pendistribusian informasi melalui poster, sticker, radio spot, tv spot, audio program, brosur, leaflet, serta billboard. 2.Pelaksanaan latihan (training) untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pada para "pendukung" KB Mandiri. Latihan ditujukan kepada para dokter, bidan, PPLKB/PLKB, Tokoh Masyarakat, PPKBD/SubPPKBD, APA, dan para Pengelola KUD. 3.Menyelenggarakan bimbingan lapangan; hal ini dilak-sanakan dengan cara mengadakan kunjungan kepada para anggota masyarakat yang memerlukan sistem bimbingan; KGR, pengurus koperasi, birokrasi desa, dsb. G. DATA PENDUKUNG.cw12
Pendekatan ilmiah terhadap kebijakan pengembangan gerakan KB Mandiri ditempuh dengan cara mencara dati em-piris di lapangan; baik yang bersifat data kuantitatif maupun data kualitatif. Adapun data empiris yang diambilsetiap periode enam bulanan sekaligus untuk mengevaluasi hasil intervensi selama enam bulan diungkap melalui ke-giatan MIDSURVEY dan POSTSURVEY. Bentuk-bentuknya adalah sbb: quantitative survey PUS, quantitative survey provi-der, focus group discussion (FGD), indepth interview (qu alitative research), dan field approach. Menurut schedule di dalam proposal maka Midsurvey dilaksanakan pada periode April dan Mei 1990, sedangkan postsurvey dilaksanakan periode November 1990. Sampai dengan awal April 1990 ini kegiatan mid-survey yang telah dilaksanakan ialah
quantitative survey PUS, FGD, dan quantitative survey provider. Untuk survey PUS sampai pada tahap analisis data, untuk survey provi-der ampai pada tahap instrumentasi, sedangkan untuk FGD sudah selesai dilaksanakan secara keseluruhan. Pelaksana an FGD ditujukan kepada PLKB (tahap 1), bidan (tahap 2), PPKBD/SubPPKBD (tahap 3), dan Pengelola KUD (tahap 4). Temuan-temuan penting (important findings) yang diperoleh dari FGD terhadap PLKB, bidan, PPKBD/SubPPKBD, dan Pengelola KUD antara lain adalah sebagai berikut. 1. DISTRIBUSI LIBI: Pada umumnya masyarakat belum jelas benar tentang sistem dan mekanisme distribusi LIBI dan harga jualnya. Harga jual antar apotik bervaria-si dan umumnya justru lebih mahal dari harga penjual obat keliling maupun harga standard. Beruntung IBI ranting Kotamadya Yogyakarta berhasil menyiasati hal ini dengan mengadakan pelayanan bagi anggotanya. 2.PENGAYOMAN MEDIS: Adanya sementara peserta KB yang gagal atau berefek samping cukup berat umumnya belum mendapatkan penanganan yang semestinya. Akibatnya a-da petugas yang terpaksa malu, "tombok", dan sering "dipingpong" oleh petugas lain..he # 3.GRASS ROOT LEVEL: Memasyarakatkan KB Mandiri kepada masyarakat "lower" gampang-gampang susah akan tetapi lebih banyak susahnya; karena meskipun mereka telah bersikap "welcome" terhadap program KB Mandiri, akan tetapi kurang didukung oleh kekuatan ekonomis yang memuaskan. 4.TARIF JASA: Salah satu kabupaten telah menerapkan aturan tentang tarif jasa pelayanan antara bidan dan dokter; hal ini atas prakarsa IDI dan IBI ranting. Menurut pengalaman hal ini lebih banyak positifnya daripada negatifnya karena para dokter dan bidan le-bih sehat dalam bersaing. 5.SISTEM REWARD: Para bidan menyatakan adanya "reward" yang edukatif bagi mereka yang berprestasi; semen-tara itu sistem reward yang lain sudah diterapkan pada pengurus KGR atas kerja sama antara KGR dengan Puskesmas. Bentuknya: pengurus KGR bebas jasa pela-yanan ke Puskesmas. 6.DILEMA PUSKESMAS: Masih adanya pelayanan KB pemerin-tah lewat Puskesmas (gratis) seringkali menjadikan hambatan dalam memasyarakatkan KB Mandiri, sehingga seolah-olah para petugas menghadapi dilema. Aspek kultural pada sementara anggota masyarakat mengatakan sbb: mengapa harus mencari pelayanan yang harus mengeluarkan biaya kalau pelayanan yang bebas beaya, dan legal, pun masih tersedia. Selain data empiris yang dikumpulkan dan diana-lisis setiap enam bulanan melalui mid serta postsurvey, maka data empiris juga dikumpulkan setiap bulan melalui format MIS yang didistribusi kepada sumber data; dokter, bidan, PLKB, PPKBD, dan SubPPKBD. Temuan-temuan penting (important findings) yang diperoleh dalam MIS bulan Januari dan Februari 1990 ini adalah sebagai berikut. 1. KB SUNTIK: Peserta KB baru yang datang pada dokter dan bidan swasta umumnya lebih banyak yang memilih cara suntik. Pada Bulan Januari 1990 yang memilih suntik pada dokter 43,08% dan bidan 67,82%, sementa-ra itu pada Bulan Februari 1990 suntik pada dokter 62,39% dan bidan 73,11% (Note: ada kontoversi). 2.INISIATIF SENDIRI: Kedatangan peserta KB pada dokter dan bidan swasta umumnya atas inisiatifnya sendiri; pada dokter angkanya di atas 90,00%, sedangkan pada bidan angkanya di atas 75,00%. Dari angka ini dapat disimpulkan pula bahwa sistem "motivasi" lebih ber-laku pada bidan. 3.KELUHAN: Peserta KB yang datang atas keluhan kepada dokter maupun bidan umumnya
dapat diatasi sendiri, tidak perlu dirujuk ke tempat atau orang lain. Hal ini menjadikan para peserta KB yang mengalami keluh-an tersebut merasa puas atas pelayanan yang diberi-kan oleh dokter dan bidan swasta. 4. DANA KGR: KGR di dusun-dusun umumnya mempunyai dana/ kas yang cukup; di samping ada beberapa KGR yang be-lum mempunyai dana tetapi ada pula KGR yang dananya mencapai Rp 9.923.550,-. Rata-rata dana/kas yang di-miliki oleh KGR di DIY adalah Rp 140.398,-. Tentunya ini merupakan potensi ekonomik yang dapat dikembangbangkan lagi. 5.DISTRIBUSI PENGELUARAN: Pengeluaran dana KGR seba-gian sudah dialokasikan untuk keperluan KB; yaitu 16,26% untuk keperluan KB, 25,38% untuk dana kese-hatan nonKB, dan selebihnya untuk pengeluaran yang bersifat umum. Sementara itu untuk pengeluaran KB a-dalah sbb: 15,62% untuk beli alat kontrasepsi, 14,40% untuk mengatasi efek samping, 5,45% untuk honor pe-tugas, dan selebihnya untuk lain-lain. .cw18 H. PENUTUP Demikian ringkasan kebijakan dan kegiatan peneli-tian operasional di dalam rangka pengembangan gerakan KB Mandiri Pedesaan di DIY. Ada beberapa kebijakan dan ke-giatan yang feasibel untuk dilanjutkan dan dikembangkan, akan tetapi ada pula yang masih diperlukan kerja ekstra keras untuk mencapai efektivitasnya.
_______________ Yk, april 1990
