PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh Andri Widianto1, Yeni Priatna Sari2, Hetika3 Dosen D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal Jalan Mataram No.09 Tegal Telp/ Fax (0283) 352000
[email protected]
ABSTRAK Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi Daerah merupakan bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari segi keuangan atau non keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode Tahun 2002-2012. Sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Model analisis Partial Least Square (PLS) yang digunakan dalam studi ini mengikuti pola model persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
1
BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Good Governance merupakan issue yang familiar dalam pengelolaan administrasi publik pada era sekarang. Ini merupakan momentum pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan, ditengah tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggaranya pemerintahan yang bersih yang menjunjung tinggi asas keterbukaaan. Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi Daerah merupakan bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari segi keuangan atau non keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dan dapat memberikan layanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Pemberian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab tersirat dalam perundangan tersebut, merupakan pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang menitikberatkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tentu saja memerlukan sumber pendanaan yang cukup besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terasa sangat optimal apabila penyelengaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup terhadap daerah. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran tersebut berisi tentang rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan melalui peraturan daerah (Undang-undang No 17 Tahun 2003 pasal 1 butir tentang Keuangan Negara). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, maka terkait dengan dengan efektivitas belanja daerah dapat menjadi salah satu tolok ukur utama terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, terutama sejauhmana kebijakan otonomi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah mampu mendorong tercapai tujuan nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum di daerah. Atas dasar hal tersebut seharusnya Pemerintah daerah merubah komposisi belanja modal yang lebih menitikberatkan pada anggaran belanja modal, bukan sebaliknya komposisi belanja daerah digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif. Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan dalam daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada umumnya ditunjukan oleh laju dari PDRB. Laju pertumbuhan beberapa sektor di setiap kabupaten/kota sangat beragam tergantung dari karakteristik sektor yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Kemiskinan merupakan persoalan yang seolah abadi dan sulit untuk dipecahkan. Oleh karenanya, program pembangunan yang direncanakan adalah tidak hanya bertumpu pada belanja modal saja akan tetapi berusaha juga membuat suatu program atau terobosan untuk mengurangi penduduk miskin. Pembangunan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah perlu ditingkatkan terutama untuk penduduk miskin, karena salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang tercermin dari anggaran pemerintah yang berpihak pada penduduk miskin (pro-poor budgetting). Berdasarkan penjelasan tersebut
2
penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan ekonomi, dan Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta? 3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta? 4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta? 5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta? 6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta? 3. Review Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan antara lain studi yang dilakukan oleh Situngkir (2009), Pradita (2011), Yustikasari (2007), Gustiana (2014), Setiyawati (2007), Musliadi (2013), dan Titisari (2012). Penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Penelitian yang dilakukan Situngkir (2009), tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal menunjukan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi/PDRB, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Secara parsial hanya variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal di daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Pradita (2011) tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal menunjukan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal dan variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Yustikasari (2007) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi Umum terhadap pengalokasian belanja modal menunjukan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal, Secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menunjukan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Penelitian yang dilakukan oleh Gustiana (2014) tentang pendapatan asli derah, dana alokasi umum, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Hasil uji regresi menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan secara positif terhadap belanja daerah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati (2007) yang meneliti tentang analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukan adanya pengaruh yang signifikan. Tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.
3
Penelitian yang dilakukan oleh Musliadi (2013) tentang analisis pengaruh dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kemiskinan menunjukan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, dan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian yang dilakukan Titisari (2012) tentang analisis pendidikan dan pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah di Jawa Tengah Pada Tahun 2007-2009 menunjukan bahwa pendidikan dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama dalam pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang cukup besar untuk pembangunan. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal. Dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah maka akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi (Endrawati, 2010). Jika setiap daerah mampu mengoptimalkan berbagai potensi di sektor masing-masing maka dengan sendirinya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah akan mengurangi jumlah kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: H1:
Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
H2:
Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
H3:
Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Negatif Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
Terhadap
Kemiskinan
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP No. 24 Tahun 2005). Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut Harrod-Domar dalam Arsyad (2010), setiap perekonomian dapat menyisihkan sejumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material, dan sebagainya) yang telah rusak. Namun demikian, untuk dapat meningkatkan laju perekonomian, diperlukan pula investasi-investasi baru sebagai tambahan stock modal. Harrod-Domar memandang bahwa ada hubungan ekonomis antara besarnya stock modal (K) dan tingkat output (Y). Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat pula perekonomian tersebut akan tumbuh. Hal ini sesuai dengan Smith yang mengemukakan bahwa timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini
4
akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: H4: Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta H5:
Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
Pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan adalah didasari pada kondisi trikle down effect yang menyebutkan adanya bagian yang menetes kebawah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Kondisi ini menjelaskan bahwa kesejahteraan dengan sendirinya akan terwujud apabila terjadi pembangunan dalam skala besar sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan per kapita (berarti mengurangi kemiskinan), menaikan permintaan dan penawaran, dan seterusnya berputar mengikuti mekanisme perekonomian. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: H6: Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta BAB III METODE PENELITIAN 1.
Populasi, Jenis Data, dan Metode Pengumpulan Data Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode Tahun 2002-2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen laporan realisasi APBD melalui situs (www.djpk.depkeu.go.id). Laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2002-2012 dapat diperoleh data mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Sedangkan data mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan metode sensus. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan metode dokumentasi.
2.
Definisi Operasional a. Pendapatan Asli Daerah Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan rumus: PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini diukur dengan satuan rupiah. b.
Belanja Modal Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan asset tak berwujud. Belanja Modal dihitung dengan rumus:
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya
5
Variabel belanja modal dalam penelitian ini diukur dengan satuan rupiah
3.
c.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sukirno (2012:55-56), Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pengukuran variabel pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus: ๐๐ก โ ๐๐กโ1 ๐๐ก = ๐ฅ 100% ๐๐กโ1 Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan satuan persentase (%)
d.
Kemiskinan Menurut Maipita (2014:9), Kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (makanan, pakaian, rumah atau tempat belindung, pendidikan, dan kesehatan) sehingga standar hidup layak tidak tercapai. Pengukuran variabel kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan satuan jiwa.
Model dan Teknik Analisis Data Model analisis Partial Least Square (PLS) yang digunakan dalam studi ini mengikuti pola model persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural dan teknis analisis dalam pengujian hipotesis dalam studi ini menggunakan PLS. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.
Analisis Deskriptif Analisis data pada penelitian ini menggunakan hasil statistik deskriptif dan analisis Partial Least Square (PLS). Untuk hasil analisis data dengan statistik deskriptif ditunjukan dengan Tabel 4.1 sebagai berikut: Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 2002-2012 Belanja Modal Pertumbuhan Kemiskinan Pendapatan Asli Rp (Juta) Ekonomi (%) (Jiwa) Daerah Rp (Juta) Mean 8,233 9,920 4,51 121 Minimum 13,487 10,956 2 37,5 Maximum 338,284 302,760 5,76 194,4 Sumber: Output SPSS (Data Diolah) Berdasarkan Tabel 4.1 tampak bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki rata-rata untuk seluruh kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta per 11 tahun sebesar Rp8.233.455.000 pendapatan asli daerah terendah ditunjukan oleh Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2002 sebesar Rp13.486.860.000 dan jumlah pendapatan asli daerah tertinggi ditunjukan oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2012 sebesar Rp338.284.000.000. Variabel belanja modal memiliki rata-rata untuk seluruh kabupaten/kota di DIY per 11 tahun sebesar Rp9.919.863.000 dengan jumlah belanja modal terendah ditunjukan oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2007 sebesar Rp10.956.000.000 dan belanja modal tertinggi ditunjukan oleh Kabupaten Bantul pada tahun 2008 sebesar Rp302.760.000.000 . Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata untuk seluruh kabupaten/ kota di DIY per 11 tahun sebesar 4,51% dengan pertumbuhan ekonomi terendah ditunjukan oleh Kabupaten Bantul pada tahun 2006 sebesar 2% dan pertumbuhan ekonomi tertinggi ditunjukan oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2012 sebesar 5,76%. Variabel kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rata-rata
6
untuk seluruh kabupaten/ kota di DIY per 11 tahun sebesar 121,000 Jiwa dengan jumlah kemiskinan terendah ditunjukan oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2012 sebesar 37,550 Jiwa dan jumlah kemiskinan tertinggi ditunjukan oleh Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2006 sebesar 194,400 Jiwa. 2.
Analisis Induktif dengan Partial Least Square (PLS) Analisis induktif dengan Partial Least Square (PLS) pada penelitian ini meliputi Penilaian Outer Model, Perhitungan Nilai Goodness Of Fit (Inner Model) serta Pengujian Hipotesis a. Penilaian Outer Model Dalam penelitian ini tidak melakukan penilaian outer model yang meliputi Uji Validitas dan Uji Reliabilitas karena data dalam penelitian ini terukur. b. Perhitungan Nilai Goodness Of Fit (Inner Model) Model Struktural atau inner model pada kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan referensi teori dan konsep disebut fit apabila didukung oleh data empirik. Perhitungan nilai Goodness of Fit Inner Model didasarkan pada hasil analisis PLS pada Tabel 4.2 Tabel 4.2 Hasil Inner Model (Nilai R-Square) Variabel
R Square
Pendapatan Asli Daerah
-
Belanja Modal
0,000796
Pertumbuhan Ekonomi
0,308420
Kemiskinan
0,208425
Sumber: Output PLS (Data Diolah) Goodness of Fit Inner Model pada analisis PLS menggunakan ukuran Stone-Geisser QSquare test yang berupa nilai Q-Square predictive relevance dihitung berdasarkan nilai R2 masing-masing variabel endogen, yaitu variabel Belanja Modal diperoleh nilai RBM2 sebesar 0,001; variabel Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai RPE2 sebesar 0,308; variabel Kemiskinan diperoleh nilai RK2 sebesar 0,208. Dengan demikian, nilai Q-Square predictive relevance sebesar: = 1 โ (1 โ RBM2) (1 โ RPE2) (1 โ RK2) = 1 โ (1 โ 0,001) (1 โ 0,308) (1 โ 0,208) = 1 โ (0,999) (0,692) (0,792) = 1 โ 0,548 = 0,452 Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai Q-Square predictive relevance sebesar 0,452 atau 45,2% sehingga model dikatakan memiliki nilai prediktif lemah karena variasi variabel-variabel dalam model yang meliputi variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi hanya mampu menjelaskan variasi kemiskinan sebesar 45,2%, sedangkan sisanya sebesar 54,8% merupakan variasi variabel lain di luar model. Q2
3.
Pengujian Hipotesis Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria outer model. Berikutnya dilakukan pengujian model struktural (Inner Model). Berikut adalah hasil pengujian model struktural yang ditunjukan dengan Tabel 4.3
7
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Hipotesis No
Hubungan Variabel
Koefisien Jalur
Standard Deviation (STDEV)
Standard Error (STERR)
T Statistics
1
PAD -> BM
-0,028222
0,110070
0,110070
0,256399
2
PAD -> PE
0,552237
0,089344
0,089344
6,181035)*
3
PAD -> K
-0,402491
0,134478
0,134478
2,992999)*
4
BM -> PE
0,076387
0,096396
0,096396
0,792429
5
BM -> K
0,121993
0,105781
0,105781
1,153259
6
PE -> K
-0,059075
0,142703
0,142703
0,413973
Keterangan: *) t hitung > t tabel Pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan t tabel sebesar 2,006 (N=55). Sumber: Output PLS (Data Diolah)
1. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal Hasil uji koefisien parameter antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,028 dan nilai t-hitung sebesar 0,256. Nilai t-hitung tersebut lebih kecil dibanding nilai t-tabel sebesar 2,006 (0,256 < 2,006). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan Pendapatan Asli Daerah belum mampu untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja modal karena Pendapatan Asli Daerah porsinya masih sangat kecil (Tabel1.2) sehingga tidak dapat mempengaruhi belanja modal. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya. Akan tetapi, realita menunjukan yang terjadi selama ini adalah masih terdapatnya kesenjangan fiskal. Kesenjangan fiskal tersebut timbul karena adanya keterbatasan sumber dan kewenangan penerimaan daerah, baik dalam pajak maupun bukan pajak serta adanya kebutuhan pengeluaran daerah yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya bagi kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pradita (2011), yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Akan tetapi, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009), Yustikasari (2007), dan Prakosa (2004), yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 2. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hasil uji koefisien parameter antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,552 dan nilai t-hitung sebesar 6,181. Nilai t-hitung tersebut lebih besar dibanding nilai t-tabel sebesar 2,006 (6,181 > 2,006). Hasil pengujian hipotesis kedua, yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya (Endrawati, 2010). Hal ini disebabkan karena tingkat Pendapatan Asli Daerah yang tinggi (Tabel 1.2) maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah tersebut. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Endrawati (2010) dan Setiyawati (2007) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gustiana (2014), yang menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
8
3. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan Hasil uji koefisien parameter antara pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,402 dan nilai t-hitung sebesar 2,993. Nilai t-hitung tersebut lebih besar dibanding nilai t-tabel sebesar 2,006 (2,993 > 2,006). Hasil pengujian hipotesis ketiga, yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ini bermakna peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dialokasikan melalui program pengentasan kemiskinan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, melibatkan banyak instansi pemerintah dan swasta. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Musliadi (2013) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh dan Titisari (2012) tentang analisis pendidikan dan pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah di Jawa Tengah Pada Tahun 2007-2009 menunjukan bahwa pendidikan dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Nurdin (2009) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan daerah perkotaan. 4. Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hasil uji koefisien parameter antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,0764 dan nilai t-hitung sebesar 0,793. Nilai t-hitung tersebut lebih kecil dibanding nilai t-tabel sebesar 2,006 (0,793 < 2,006). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat, yaitu belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa alokasi belanja modal tidak didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk masyarakat akan tetapi digunakan untuk keperluan belanja rutin yang kurang produktif seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan (Situngkir, 2009). Teori Harrod-Domar dan pendapat Smith belum bisa sepenuhnya dikatakan benar, karena secara statistik dalam penelitian ini, teori dan pendapat tersebut tidak terbukti, penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi belanja modal maka pertumbuhan ekonomi belum tentu akan semakin tinggi. Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa besarnya belanja modal yang dialokasikan oleh Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya tinggi rendahnya belanja modal tidak berimplikasi pada besarnya besarnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Badrudin (2012) yang menjelaskan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Bastias (2010) yang menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah atas transportasi signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 5. Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan Hasil uji koefisien parameter antara belanja modal terhadap kemiskinan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,122 dan nilai t-hitung sebesar 1,153. Nilai t-hitung tersebut lebih kecil dibanding nilai t-tabel sebesar 2,006 (1,153 < 2,006). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima, yaitu belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Ini bermakna bahwa berbagai kebijakan/program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan di daerah semuanya masih merupakan program yangdirumuskan oleh pemerintah pusat. Selain formulasi kebijakan/program, juga dalam hal pembiayaan implementasi kebijakan/program pengentasan kemiskinan masih ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga sebagian besar pembiayaan pengentasan kemiskinan masih dibiayai oleh pemerintah pusat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Musliadi (2013) yang menjelaskan belanja modal negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil yang berbeda ditunjukan Meilen et al (2014) yang menemukan bahwa variabel belanja langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado 6. Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif Terhadap Kemiskinan Hasil uji koefisien parameter antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,059 dan nilai t-hitung sebesar 0,414. Nilai t-hitung tersebut lebih kecil dibanding nilai t-tabel sebesar 2,006 (0,414 < 2,006). Hasil pengujian hipotesis keenam, yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Ini bermakna kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 15,03% (BPS, 2012) diduga kuat akibat dari pertumbuhan sektor perekonomian yang padat modal dan dikuasai oleh investor tertentu. Hal lain yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Daerah
9
Istimewa Yogyakarta tidak berpengaruh langsung karena pembangunan yang terjadi di daerah ini merupakan pembangunan eksklusif yaitu pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok eksklusif saja dan pembangunan yang terjadi tidak berkualitas karena kurang memperhitungkan pertumbuhan (pro-growth), penyerapan tenaga kerja (projob), mengurangi kemiskinan (pro-poor) dan memperhatikan lingkungan (pro-environment). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2009) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh langsung terhadap kemiskinan daerah perkotaan dan Hamzah (2007) yang menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Wahyuniarti (2007:37) yang menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun magnitude pengaruh relatif tidak besar dan Wijaya (2011) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. BAB V KESIMPULAN Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan mengambil sampel seluruh kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode pengamatan tahun 2002-2012 dengan total sampel 55, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan telanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. DAFTAR PUSTAKA Abdillah, W. (2009). Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris. Yogyakarta: BPFE. Adi, P. H. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX Padang , 1-22. Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Unit Percetakan dan Percetakan STIM YKPN. Badan Pusat Statistik. (2009). Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badrudin, R. (2013, Januari 28). Retrieved Juni 1, 2014, from Kedaulatan Rakyat Online: http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/1712/pembangunan-inklusif.kr Badrudin, R. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Disertasi. Universitas Airlangga. Surabaya. Bastias, D. D. (2010). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang. Chaidir,
I.
(n.d.). Dewan Riset Nasional. Retrieved Juni 1, 2014, from http://www.drn.go.id/index.php/en/71-artikel-drn/179-sistem-inovasi-nasionaluntuk-pembangunan-inklusif
10
Elfindri.
(2013, Januari 2). okezone.com. Retrieved Juni 1, 2014, http://economy.okezone.com/read/2013/01/02/279/740087/pembangunaninklusif/large
from
Endrawati, U. M. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi dan Manajemen 5 (2) , 68-84. Fathony, A. ( 2011). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessment: Kasus Yogyakarta. Sosiokonsepsia, , Vol. 16 No. 02. Ghozali, I. (2008). Struktural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Semarang: Badan Penerbit-Undip. Gustiana, A. (2014). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Soppeng periode 2005-2012). Makasar: http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/9344. Diakses 1 Juni 2014. Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Halim, S. A. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI , 1140-1159. Hamzah, A. S. (2007). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 4 (2):211-228. Hasan, T. B. (2008). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin Di Aceh. HM, W. A. (2009). Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris. Yogyakarta: BPFE. Kementrian Keuangan, (n.d.). Retrieved Juni 1, 2014, from http://www.djpk.depkeu.go.id/: http://www.djpk.depkeu.go.id/ Kuncoro, M. (2004). Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Maharani, M. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah se Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Negeri. Semarang. Maipita, I. (2014). Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Meilen Greri Paseki, A. N. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , Volume 14 No 3 Oktober 2014. Musliadi. (2013). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2008-2012. Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada.
11
Nurdin, A. H. (2009). Pengaruh Anggaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam APBD Kota dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Daerah Perkotaan Di Indonesia. Permana, D. Y. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Trhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. Pradita, R. R. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Derah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya. Prakosa, K. B. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY) . JAAI, 8. (2) , 101-118. Rohman, F. N. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Diponegoro Journal Of Accounting , 1-14. Simatupang, D. d. (2003). Produk Domestik Regional Bruto, Harga dan Kemiskinan: Hipotesis Trickle Down Dikaji Ulang. Ekonomi dan Keuangan Indonesia 51 (3) , 291-324. Situngkir, A. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemkot/ Pemkab Sumatera Utara. Tesis Universitas Sumatera Utara. Sularno, F. M. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat). Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung. Sulistyowati, D. (2011). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang. Suliswanto, M. S. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 358-364. Taryono. (2012). Analisis Belanja Daerah Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat antara Kabupaten/ Kota Penghasil Migas dan Bukan Penghasil Di Provinsi Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan , 52-70. Thesaurianto, K. (2007). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. Tesis. Universitas Dipenogoro Semarang. Titisari, E. W. (2012). Analisis Pendidikan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Era Otonomi Daerah Di Jawa Tengah Pada Tahun 2007-2009. Semarang: Skripsi Universitas Negeri Semarang. Wahyuniarti, H. S. (2007). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Institut Pertanian Bogor. Wijaya, A. (2011). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/ Kota di DIY). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yustikasari, D. d. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X .
12
13
