KB MANDIRI RINGKASAN TEMUAN PENELITIAN OPERASIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
O l e h : DR. SUPRIYOKO, M.PD
******************************************************** MAKALAH DALAM PRESENTASI MENYAMBUT TAMU JEPANG DAN CINA BKKBN PROPINSI DIY Jakarta, 10 Juni 1991
KB MANDIRI RINGKASAN TEMUAN PENELITIAN OPERASIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
A. Pendahuluan: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah pengembangan Keluarga Berencana (KB) di In-donesia; dari daerah ini diharapkan muncul temuan-temuan dan hasilhasil eksperimen yang spesifik dan konstruktif terhadap gerakan KB. Jumlah penduduk DIY tercatat seba-nyak 3.171.695 orang (Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1989), dan sekitar 12% di antaranya merupakan Pasangan Usia Subur (PUS). .lh10 Dari data dasar yang berhasil dipetik dalam Sur-vey WUS PIU Yogyakarta (1989) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi KB di DIY mencapai angka 72%; dengan catatan angka ini diperhitungkan pada mereka yang memakai alat kontrasepsi modern. Alat kontrasepsi IUD ternyata cukup menjadi "favourite"; karena 53% di antara peserta KB di DIY menggunakan jenis alat ini. Peserta KB dengan cara suntik mencapai jumlah 16% dari keseluruhan peserta, me-nyusul kemudian pil dan tubektomi berturut-turut 13% dan 10%; sementara itu yang selebihnya memakai alat dan atau cara-cara yang lainnya. Data dari penelitian yang sama menunjukkan belum semua PUS memahami pengetahuan tentang KB Mandiri; baru 37% dari PUS yang menyatakan 'mengerti' tentang apa yang dimaksud dengan KB Mandiri. Tingkat kemandirian peserta KB ternyata mencapai angka 13,4% (1989); dan mereka menyatakan mendapatkan pelayanan KB secara langsung dari sektor-sektor swasta. Meskipun demikian ternyata sekitar 24% dari keseluruhan peserta KB di DIY menyatakan bahwa masingmasing sudah mengeluarkan uang lebih dari Rp 1000,- untuk alat kontra sepsi yang dipakainya. Sementara itu tingkat kemandirian tersebut dalam jangka beberapa bulan kemudian meningkat menjadi 23,3% (BKKBN, Januari 1990). Berkaitan dengan pentingnya pencarian pendekatan yang paling efektif untuk mengembangkan KB Mandiri, baik di DIY maupun di luar DIY, sebagaimana yang pernah dicanangkan oleh pemerintah maka penelitian tentang pengem-bangan KB Mandiri menjadi sangat penting dilaksanakan.
B. Tujuan: Tujuan utama penelitian KB Mandiri pedesaan ialahmeningkatkan kemandirian peserta KB di Daerah Istimewa Yogyakarta; direalisasikan dengan memantabkan peserta KB (lama) yang sudah mandiri, memandirikan peserta KB (lama) yang belum mandiri, serta memandirikan peserta KB baru. Adapun secara lebih operasional
tujuan penelitian ini a-dalah sebagai berikut. 1. Menanamkan pengetahuan tentang KB Mandiri kepada ma- syarakat, khususnya para peserta KB. 2. Mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar supaya dapat ber-KB atas inisiatif dan keinginannya sendiri tanpa harus dianjur-anjurkan oleh pihak lain, teru-tama oleh petugas. 3. Mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar dapat ber-KB dengan memenuhi keperluannya sendiri; dengan cara membayar dalam mendapatkan pelayanan KB. 4. Meningkatkan proporsi peserta KB yang mendapatkan pelayanan dari sektor swasta; baik peserta baru yang langsung ke swasta atau peserta lama yang beralih dari pelayanan pemerintah ke swasta.
C. Strategi: Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut di atas maka dikembangkanlah lima alternatif strategis di dalam penelitian operasional KB Mandiri pedesaan di DIY. Ada-pun kelima alternatif tersebut adalah sebagai berikut. 1. PELAYANAN DOKTER PRAKTEK SWASTA (DPS): Masyarakat dianjurkan untuk mendapatkan pelayanan KB pada DPS dengan segala sifat "keswastaannya"; dengan demikian secara otomatis mereka akan menjadi peserta KB Mandiri. 2. PELAYANAN BIDAN PRAKTEK SWASTA (BPS): Masyarakat dianjurkan untuk mendapatkan pelayanan KB pada BPS dengan segala sifat "keswastaannya"; dengan demikian secara otomatis mereka akan menjadi peserta KB Mandiri. 3. PEMBINAAN KELOMPOK GOTONG ROYONG (KGR): Pembinaan terhadap KGR dimaksudkan untuk meningkat-kan peran KGR dalam gerakan KB; terutama dalam upaya memandirikan anggotanya yang secara individual masih mempunyai banyak keterbatasan untuk mandiri. 4. PENGEMBANGAN SISTEM KUD LIBI: Untuk mendekatkan pelayanan KB Mandiri kepada masya-rakat maka dikembangkanlah sistem KUD Lingkaran Biru (LIBI), yaitu KB Mandiri via KUD dengan memilih lokasi yang tidak ada apotik dan atau kekurangan DBS. 5. PENGEMBANGAN SISTEM KB MANDIRI PUSKESMAS: Untuk memberikan pelayanan terhadap peserta KB dari kelompok "mampu" yang ingin mendapatkan pelayanan di Puskesamas, maka dikembangkanlah sistem KB Mandiri via Puskesmas.
D. Metodologi: Uraian tentang metodologi penelitian operasional ini meliputi (1) Daerah Treatment, (2) Komitmen, (3) KIE, (4) Orientasi/Training, dan (5) Metode Evaluasi; adapun uraian ringkasnya adalah sebagai berikut.
D1. DAERAH TREATMENT: Secara administratif DIY terdiri dari lima daerah tingkat dua; yaitu satu kotamadya serta empat kabupaten. Dari lima daerah tingkat dua ini terdapat dari sebanyak 73 kecamatan; sementara itu dari 73 kecamatan ini terda-pat sebanyak 553 desa. Status ekonomi masyarakat sangat bervariasi dari yang paling rendah (lower level), sedang (middle level) sampai yang paling tinggi (high level). Status pendidikannya pun juga sama, dari yang tidak ber-pendidikan sama sekali sampai yang berpendidikan tinggi; namun khusus di kotamadya masyarakat yang berpendidikan merupakan kelompok mayoritas. Daerah treatment dalam penelitian ini dikategori-kan menjadi dua kelompok; masingmasing adalah "daerah lama" yang sudah dikembangkan sejak tahun 1989, dan "dae rah baru" yang baru dikembangkan sejak tahun 1990. Dae-rah yang lama dikembangkan pada 20 kecamatan yang terdis tribusi pada lima tingkat dua, sementara itu pada daerah baru dikembangkan 30 kecamatan yang juga terdistribusi pada lima tingkat dua. Dengan demikian pada tahun 1990 secara operasional terdapat 50 kecamatan yang merupakan daerah treatment penelitian operasional KB Mandiri pede-saan di DIY. Adapun perinciannya dapat disajikan melalui Tabel 1 sebagai berikut. Tabel 1: DAERAH TREATMENT PENELITIAN OPERASIONAL KB MANDIRI PEDESAAN DI DIY (THN 1990) _____________________________________________ Jumlah Kecamatan No Nama Dati-2 ---------------- Total Lama Baru _____________________________________________ 01 BANTUL 3 8 11 02 GUNUNGKIDUL 3 6 9 03 KULONPROGO 2 6 8 04 SLEMAN 3 8 11 05 YOGYAKARTA 9 2 11 _____________________________________________ -- JUMLAH 20 30 50 _____________________________________________
Melihat angka-angka pada Tabel 1 tersebut di atas maka secara proporsional sebanyak 68,5% dari keseluruhan kecamatan di DIY sudah berhasil dijadikan daerah treat-ment penelitian operasional KB Mandiri pedesaan; untuk mengembangkan tingkat kemandirian peserta KB-nya. D2. KOMITMEN: Untuk melancarkan strategi guna mencapai tujuan penelitian yang diinginkan, yaitu meningkatkan kemandi-rian dalam ber-KB, maka di dalam langkah-langkahnya diu-sahakan untuk melibatkan semua sektor, baik pemerintah, swasta, maupun institusi masyarakat. Untuk mendukung itu semua maka diciptakanlah berbagai komitmen politis yang di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pendekatan terhadap Pemerintah Daerah, instansi pe-merintah, organisasi profesi, perusahaan-perusahaan swasta untuk mendukung gerakan KB Mandiri. 2. Diturunkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah IstimewaYogyakarta No:2/Instruksi/1988 tentang PelaksanaanProgram KB Mandiri di DIY. 3. Dicanangkan gerakan KB Mandiri Pedesaan oleh Kepala BKKBN Pusat di daerah Pakem, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 1989. 4. Kesepakatan bersama di antara instansi terkait dalam Rapat Kerja Daerah mengenai peningkatan efektivitas gerakan KB Mandiri di DIY. 5. Muncul berbagai Surat Keputusan (dan Surat Edaran) dari para Bupati tentang pelaksanaan gerakan KB man-diri pedesaan di wilayahnya masing-masing..lh10 6. Dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BKKBN Propinsi DIY, Kanwil dan Dinas Kesehatan, dan Kanwil Koperasi tentang penyaluran alat kontrasepsi LIBI melalui KUD. 7. Dibentuknya TIM PENGENDALI KB Mandiri yang unsur-un-surnya terdiri dari Pemerintah Daerah, BKKBN, Kanwil dan Dinas Kesehatan, Kanwil Koperasi, Bangdes, serta organisasi profesi (ISFI, IDI, IBI dan GP Farmasi).
D3. KIE: Kegiatan KIE dilakukan melalui tiga pendekatan; masing-masing ialah pendekatan individual (face to face), pendekatan kelompok, dan pendekatan massa. Bentuk pende-katannya adalah konsultasi kepada pimpinan formal dan informal, bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok serta pemberian informasi kepada masyarakat pada umumnya. Untuk mengefektifkan program KIE tersebut di atas maka dibuat berbagai media, antara lain flipchart, papan DBS, leaflet, brosur, program audio, dan sebagainya yang didistribusi kepada sasarannya masing-masing. Adapun pe-rincian dari KIE media disajikan dalam Tabel 2 berikut..lh8
Tabel 2: PROGRAM KIE MEDIA PADA PENELITIAN OPERASIONAL KB MANDIRI PEDESAAN DI DIY (THN 1989/90) ____________________________________________________ No Jenis Media Distribusi 1989 1990 ____________________________________________________ 01 Papan DBS Dokter & bidan 199 160 02 Papan Apotik Apotik 30 30 03 Papan PPKBD PPKBD/SubPPKBD 280 236 04 Papan KUD Kantor KUD -- 15 05 Flipchart KBM PLKB/PPKBD -- 1000 06 Leaflet KBM Masyarakat 14700 10000 07 Leaflet KUD Masyarakat -- 8500 08 Buku KBM PLKB/PPKBD -- 1000 09 Buku KUD LIBI Petugas/KB -- 300 10 Sticker KBM Masyarakat 500 4000 11 Kaset audio RRI/RSN -- 30 ____________________________________________________
D4. ORIENTASI/TRAINING: Kepada para provider, petugas KB, dan orang-orang yang secara langsung dipandang memiliki posisi yang stra tegis dalam mengembangkan KB Mandiri pedesaan maka oleh tim peneliti diberikan treatment yang berupa orientasi/ training. Dengan diberikannya orientasi atau training/ training diharapkan pelayanannya akan lebih berkualitas, bonafide dan bertanggung jawab. Mereka juga diharapkan menjadi "multiplikator" dalam memasyarakatkan KB Mandiri pedesaan di wilayahnya masing-masing. Perincian tentang kegiatan orientasi/training di-sajikan dalam Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3: KEGIATAN ORIENTASI/TRAINING PENELITIAN OPERASIONAL KB MANDIRI PEDESAAN DI DIY (THN 1989/90) __________________________________________________ No Sasaran Sifat 1989 1990 __________________________________________________ 01 Dokter Swasta Orientasi 02 Bidan Swasta Training 03 Apoteker Orientasi
164 28 199 66 -- 27
04 Pengawas PLKB Training 20 30 05 PLKB Training 175 124 06 PPKBD Training 200 229 07 Tokoh Masy. Orientasi 228 300 08 Pengurus KUD Orientasi -- 24 __________________________________________________
Dari Tabel 3 tersebut di atas terlihat bahwa pro-vider, petugas KB, dan orang-orang yang memiliki posisi strategis dalam mengembangkan KB Mandiri telah mendapat kesempatan untuk mengikuti orientasi/training.
D5. EVALUASI: Untuk mengevaluasi program dilaksanakan melalui dua pendekatan sekaligus; masingmasing ialah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuan-titatif dilakukan dengan mengadakan survey langsung pada Pasangan Usia Subur (PUS) dan gathering laporan bulanan dari dokter swasta, bidan swasta, dan dari PLKB. Testing trainee juga merupakan bagian dari kegiatan evaluai ku-antitatif. Sementara itu pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengadakan diskusi group, wawancara insidental, observasi serta indepth interview. Perincian program evaluasi yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan dalam program penelitian operasional KB Mandiri pedesaan disajikan dalam Tabel 4 berikut.
Tabel 4: KEGIATAN EVALUASI YANG SUDAH, SEDANG, DAN AKAN DILAKSANAKAN PADA PENELITIAN OPERASIONAL KB MANDIRI PEDESAAN DI DIY (THN 1989/90) ____________________________________________________ No Bentuk Evaluasi 1989 1990 Keterangan ____________________________________________________ 01 02 03 04 05
Survey WUS Testing Trainee Laporan Dokter Laporan Bidan Laporan PLKB
Sudah ----- 2500 resp. Sudah Sudah >700 resp. ----- Sudah Jan -> Sep ----- Sudah Jan -> Sep ----- Sudah Jan -> Sep
06 07 08 09 10
FGD PLKB ----- Sudah 20 resp. FGD Bidan ----- Sudah 20 resp. FGD PPKBD/Sub ----- Sudah 20 resp. FGD Pengurus KUD ----- Sudah 24 resp. Midsurvey PUS ----- Sudah 1000 resp.
11 Indepth Int. KGR ----- Sedang 50 resp. 12 Observasi Sudah Sudah uncomput. 13 Wwncr Insidental Sudah Sudah uncomput. 14 Postsurvey PUS ----- Akan 1400 resp. 15 Indepth Int. KUD ----- Akan 50 rsp. ____________________________________________________
E. Temuan: Untuk menguraikan temuan-temuan dalam penelitian operasional KB Mandiri pedesaan di DIY dikategorikan di dalam enam bagian; masing-masing adalah (1) Temuan Umum, (2) Temuan pada DPS, (3) Temuan pada BPS, (4) Temuan pada KGR, (5) Temuan pada KUD, serta (6) Temuan pada Puskesmas. Adapun perincian uraian atas temuan-temuannya adalah sebagai berikut.
E1. TEMUAN UMUM: Dari kegiatan midsurvey PUS yang datanya diungkap pada bulan Maret 1990 ditemukan informasi bahwa tingkat partisipasi peserta KB di DIY mencapai 74% (data survey 1989 adalah 72%). Tingkat partisipasi di daerah pedesaan ternyata relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka serupa untuk daerah perkotaan; yaitu 76% dibanding 74%. Sementara itu tingkat partisipasi pada masyarakat status ekonomi rendah, menengah, dan tinggi berturut-turut ada-lah 76%, 74% dan 72%. Masyarakat ekonomi rendah ternyatapartisipasinya cukup membanggakan dalam hal ber-KB. Seperti halnya temuan pada survey tahun 1989 maka alat kontrasepsi IUD tetap menjadi "favourite"; terbukti 46,1% dari para peserta KB memakai alat ini. Alat atau obat kontrasepsi lain yang juga termasuk banyak diminati oleh peserta KB berturut-turut ialah pil (17,0%), suntik (15,1%), kondom (9,7%), dan tubektomi (7,0%). Sementara itu alat atau obat kontrasepsi yang lain juga digunakan, meskipun dengan persentase yang relatif kecil. Perincian penggunaan alat atau obat kontrasepsi pada para peserta KB di DIY ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini. Tabel 5: PENGGUNAAN KONTRASEPSI PADA PESERTA KB DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ___________________________________________ No Kontrasepsi 1989 1990 ___________________________________________ 01 02 03 04
Tubektomi Vasektomi IUD Susuk
10,0% 7,0% 0,4% 1,5% 53,0% 46,1% 1,0% 2,3%
05 Suntik 16,0% 15,1% 06 Pil 13,0% 17,0% 07 Kondom 6,0% 9,7% 08 Lain-lain 0,6% 1,3% ____________________________________________ -- JUMLAH 100,0% 100,0% ____________________________________________ Dalam hal pertemuan dengan masyarakat maka PPKBD lebih sering daripada PLKB; karena 34% dari responden me ngaku beraudiensi dengan PPKBD pada enam bulan terakhir, sedangkan yang mengaku beraudiensi dengan PLKB hanya 27% saja. Meskipun demikian pertemuan dengan PLKB ternyata lebih efektif karena 93% dari frekuensi pertemuan digu-nakan untuk kepentingan urusan KB, sedangkan PPKBD hanya pada angka 82%. Hasil midsurvey juga membuktikan bahwa PLKB lebih sering menganjurkan masyarakat untuk pergi ke dokter dan atau bidan swasta dibandingkan dengan PPKBD. Hasil semacam ini juga ditemukan dalam laporan MIS bulan an oleh dokter swasta dan bidan swasta. Pada umumnya masyarakat pernah mendengar istilah KB Mandiri (66%), meskipun yang bisa menerangkan artinya hanya 62% saja. Atas pertanyaan dari mana saja mendengar istilah KB Mandiri maka jawabnya berturut-turut adalah dari radio (65%), petugas (62%), televisi (54%) dan dari teman-temannya (54%). Tingkat kemandirian peserta KB di dalam midsurvey ini ternyata mencapai angka 19,44%; apabila dibandingkan dengan hasil basesurvey pada tahun 1989 yang pada waktu itu angkanya menunjukkan 13,44%, maka dalam kurun waktu sekitar satu tahun terjadi peningkatan kemandirian seba-nyak 6,00%. Yang kiranya perlu dicatat ialah peningkatan kemandirian ini tidak disertai dengan penurunan prevalen si atau tingkat partisipasi, yaitu dari 72% untuk tahun 1989 menjadi 74% untuk tahun 1990. Tentang pertanyaan dari mana memperoleh informasi pelayanan sektor swasta, terutama dokter dan bidan swas-ta, maka kebanyakan responden menjawab memperoleh infor-masi dari teman-temannya (52%). Ada pula di antara para responden yang mengaku mendapat informasi tentang pela-yanan sektor swasta dari PLKB dan PPKBD/SubPPKBD, namun demikian jumlahnya relatif lebih sedikit. Sebanyak 37% dari para peserta KB yang memanfaat-kan pelayanan sektor swasta mengaku bahwa pelayanan pada sektor swasta jauh lebih berkualitas dan lebih memuaskan dibandingkan dengan pelayanan pada sektor pemerintah; sedangkan 22% di antaranya pergi ke sektor swasta dengan alasan lokasi yang lebih dekat. Di antara peserta KB ini juga ada yang mengaku pergi ke sektor swasta semata-mata karena dianjurkan oleh petugas; tetapi jumlahnya relatif lebih sedikit. Sementara itu alasan utama bagi yang me-manfaatkan jasa sektor swasta adalah masih merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Se benarnya masih ada pula yang alasannya karena tidak atau belum siap mengeluarkan uang atau membayar, akan tetapi jumlahnya relatif lebih sedikit.
E2. TEMUAN PADA DPS: Pada tiap bulan semua dokter praktek swasta (DPS) yang beroperasi di daerah penelitian dimohon mengisi la-poran MIS tentang kemajuannya dalam memberikan pelayanan KB Mandiri pada masyarakat. Menurut data yang terkumpuldari Januari s/d September 1990 ternyata hanya sekitar 50% dari DPS yang mau memberi laporan secara rutin. Dari data MIS tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta baru KB yang datang pada DPS, yang paling banyak minta pelayanan kontrasepsi suntik (45,68%); selanjutnya menyusul IUD dan pil. Jenis kontrasepsi yang lain memang diminati pula, tetapi jumlahnya relatif kecil. Sementara itu pada para peserta lama KB ternyata juga lebih banyak yang minta pelayanan kontrasepsi suntik (71,98%); meski-pun demikian yang minta pelayanan IUD jumlah relatifnya lebih besar apabila dibandingkan dengan peserta KB baru. Periksa Tabel 6 berikut ini. Tabel 6: PERBANDINGAN PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI ANTARA PESERTA BARU DAN PESERTA LAMA PADA DPS Periode Januari s/d September 1990 _____________________________________________ No Kontrsp. Baru Lama Rata-rata _____________________________________________ 01 MOW/MOP 4,74 1,44 3,09 02 IUD 21,72 16,50 19,11 03 Susuk 3,00 0,48 1,74 04 Suntik 45,68 71,98 58,83 05 Pil 22,54 7,96 15,25 06 Kondom 2,32 1,39 1,86 07 Obat Vgn ---0,25 0,12 _____________________________________________ -- JUMLAH 100,00 100,00 100,00 _____________________________________________ Salah satu temuan yang cukup menarik adalah bahwa para peserta KB yang datang kepada DPS umumnya menyata-kan atas inisiatifnya sendiri (82,05%); dalam arti tidak lagi dianjurkan oleh orang ataupun pihak lain. Meskipun demikian masih ada juga peserta yang kedatangannya pada DPS atas petunjuk bidan (0,86%), PLKB/PPLKB (10,75%), PPKBD/SubPPKBD (3,11%), dan atas petunjuk tokoh masyara-kat atau orang lain (3,23%). Kesimpulan umumnya sebagian peserta KB sudah meinta pelayanan atas kebutuhan serta tanggung jawabnya sendiri. Menurut data tersebut di atas kiranya dapat disim pulkan bahwa tugas PLKB/PPLKB dalam menganjurkan peserta atau calon peserta KB untuk meminta pelayanan pada DPS adalah cukup berhasil.
Pada sisi yang lainnya lagi ditemukan bukti bahwa keluhan dari hampir seluruh peserta KB bisa diselesaikan oleh DPS itu sendiri; tidak ada yang terpaksa dirujuk ke dokter (ahli) yang lain ataupun ke Rumah Sakit. Hal ini kiranya merupakan salah satu faktor penting yang telah mendorong para peserta dan calon peserta KB untuk meman-faatkan jasa DPS.
E3. TEMUAN PADA BPS: Pada tiap bulan semua bidan praktek swasta (BPS) yang beroperasi di daerah penelitian dimohon mengisi la-poran MIS tentang kemajuannya dalam memberikan pelayanan KB Mandiri pada masyarakat. Menurut data yang terkumpuldari Januari s/d September 1990 ternyata hanya sekitar 65% dari BPS yang mau memberi laporan secara rutin serta bertanggung jawab. Dari data MIS tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta baru KB yang datang pada BPS, yang paling banyak minta pelayanan kontrasepsi suntik (55,78%); selanjutnya menyusul IUD dan pil. Jenis kontrasepsi yang lain memang diminati pula, tetapi jumlahnya relatif kecil. Sementara itu pada para peserta lama KB ternyata juga lebih banyak yang minta pelayanan kontrasepsi suntik (62,20%); meski-pun demikian yang minta pelayanan IUD jumlah relatifnya lebih besar apabila dibandingkan dengan peserta KB baru. Periksa Tabel 7 berikut ini.
Tabel 7: PERBANDINGAN PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI ANTARA PESERTA BARU DAN PESERTA LAMA PADA BPS Periode Januari s/d September 1990 _____________________________________________ No Kontrsp. Baru Lama Rata-rata _____________________________________________ 01 IUD 22,50 23,20 22,85 02 Suntik 55,78 62,20 58,99 03 Pil 15,88 11,98 13,93 04 Kondom 4,24 1,46 2,85 05 Obat Vgn 1,60 1,16 1,38 _____________________________________________ -- JUMLAH 100,00 100,00 100,00 _____________________________________________ Salah satu temuan yang cukup menarik adalah bahwa para peserta KB yang datang kepada BPS umumnya menyata-kan atas inisiatifnya sendiri (86,24%); dalam arti tidak lagi dianjurkan oleh orang ataupun pihak lain. Meskipun demikian masih ada juga peserta KB yang kedatangannya pada BPS atas petunjuk dari PLKB/PPLKB (8,10%), PPKBD/ SubPPKBD (2,64%) dan atas petunjuk tokoh masyarakat atau orang lain (3,02%). Jadi sebagian besar peserta KB sudah mencari pelayanan atas tanggung jawabnya sendiri. E4. TEMUAN PADA KGR, KUD DAN PUSKESMAS:
KB Mandiri via KGR dan KUD pada dasarnya berjalan secara "perlahan-lahan" dan masih dalam proses pembinaan; dengan demikian angka-angka yang pasti belum dapat dila-porkan dalam ringkasan hasil penelitian ini. Sedangkan KB Mandiri Puskesmas belum berjalan sama sekali, karena masih dalam proses persiapan untuk dioperasionalisasikan mulai Tahun 1991 yang akan datang.
Kepustakaan: Ackoff, R.L and Sasieni, M.W. Fundamentals of Operations Wiley & Sons Inc., 1968
Research. New York: John
Blumenfeld, Stewart N. Operations Research Methods : A Health Care. Maryland : PRICOR, 1985
General Approach in Primary
Haryono Suyono. Pokok-Pokok Strategi Program Nasional KB Edukasi. Jakarta: BKKBN Pusat, 1978 Neeraj, Kak and Supriyoko. KB Mandiri Village: Bali, YoJakarta: URC, 1990
Bidang Komunikasi dan
gyakarta, and Sulawesi Utara.
Supriyoko, dkk. KB Mandiri di Pedesaan: Studi Penjajagan di Kecamatan Pandak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: BKKBN Propinsi DIY, 1987 Supriyoko. Laporan Midsurvey Pasangan Usia Subur di DaeYogyakarta, PIU RS Bethesda, 1990 Supriyoko. Pengaruh Sikap dan Pengetahuan terhadap Niat untuk Ber-KB Mandiri pada Para Akseptor di Daerah Yogyakarta: LPP "Putra Mataram", 1988 Supriyoko, dkk. Pola Pemakaian IUD pada Para Akseptor di Yogyakarta: LPP "Putra Mataram", 1988 *****
rah Istimewa Yogyakarta.
Istimewa Yogyakarta.
Daerah Istimewa Yogyakarta.
