PENGEMBANGAN 3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN AIDS DI KOTA BANJARBARU, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PENGEMBANGAN 3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN AIDS DI KOTA BANJARBARU, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Edi Sampana, SKM., M.Kes. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Banjarbaru

[email protected]

KAJIAN/REVIEW KEBIJAKAN KESEHATAN

Latar Belakang  64.5% penularan HIV

terjadi melalui hubungan kelamin, di luar/dalam nikah  Tahun 2009, di

Banjarbaru terdapat 6.241 ‘pria tidak setia’ yang 3.390 diantaranya mempunyai isteri

Tidak ada peraturan  Banjarbaru bukan

yang efektif mencegah penularan HIV pada hubungan seks suami isteri, di Banjarbaru ada 14 pengidap yang tertular dari suami/isterinya

PENGEMBANGAN 3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN AIDS DI KOTA BANJARBARU, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

daerah epidemi HIV meluas/terkonsentrasi, sehingga belum ada layanan PPIA padahal sudah ada anak yang tertular HIV dari ibunya  Di Bali, terbukti jarum

tato sebagai media penularan HIV

Latar Belakang Untuk mengurangi

calon ‘pria tidak setia’, mereka saat ini ‘dipaksa’ mendengarkan penyuluhan/kampa nye ABAT yang dilaksanakan di SLTP dan SLTA



Masih ada peluang mengurangi calon ‘pria tidak Untuk setia’ yaitu dengan memanfaatkan ‘memaksa’ mereka mendengarkan penyuluhan peluang ini, perlu pada saat akan menikah


kebijakan yang mewajibkan calon pengantin ke Puskesmas dan RS pemerintah untuk menerima konseling dan tes HIV sukarela

Tujuan Kebijakan Untuk mencegah kasus HIV terutama pada ibu rumah

tangga dan anak, serta mencegah penularan melalui tukang salon/cukur/bekam


Proses  Kebijakan ini

diinisiasi pada rapat KPA Kota Banjarbaru setelah melihat kekurangan isi Perda Penanggulangan AIDS di Kota Banjarbaru yang terbit pada awal 2014

Dilakukan

penjajakan ke calon pelaksana kebijakan (Dinkes dan Puskesmas), untuk melihat ada tidaknya reaksi penolakan


Pada akhir 2014,

direncanakan pengadaan reagen HIV yang akan didistribusikan ke Puskesmas dan RS pemerintah, senilai Rp.200 juta

Hasil April 2015 diterbitkan 3 SE Walikota Banjarbaru. Karena hanya berbentuk SE Walikota, kebijakan ini belum kuat, di masa yang akan datang kebijakan akan ditingkatkan menjadi Perwali atau Perda PENGEMBANGAN 3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN AIDS DI KOTA BANJARBARU, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Tindak lanjut  Dilakukan koordinasi

dengan Kemenag dan kelurahan, sehingga pasangan calon pengantin harus datang ke Puskesmas untuk mendapatkan konseling HIV. SE disepakati efektif berlaku mulai 2016 PENGEMBANGAN 3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN AIDS DI KOTA BANJARBARU, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Dilakukan

sosialisasi kepada pekerja salon dan tukang cukur tentang KEWAJIBAN MEMAKAI PERALATAN STERIL

Tindak lanjut Dilakukan sosialisasi

petunjuk teknis SE BUMIL dan CALON PENGANTIN kepada staf 8 Puskesmas


 Sampai saat ini

masih diupayakan pelibatan RS pemerintah dalam pelaksanaan SE tentang BUMIL dan CALON PENGANTIN

Kesimpulan Kebijakan ini berpotensi:  mengurangi ‘pria

tidak setia’ yang berperilaku seks tidak aman yang akan berimplikasi pada menurunnya kasus HIV pada ibu rumah tangga

mengurangi kasus

HIV anak karena ada intervensi sejak dalam kandungan ibunya yang mengidap HIV


menihilkan kasus

HIV yang menular melalui pisau cukur/bekam

Terima kasih atas perhatian

Pasar Terapung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Kota Banjarbaru

Data Penduduk: • 2009: 171.496 • 2011: 209.547 • 2012: 216.066 • 2014: 227.500

Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Banjarbaru

jiwa jiwa jiwa jiwa

Pasar Terapung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan

12

Jembatan Barito di kabupaten Barito Kuala, prop Kalimantan Selatan

13

Pulau Kembang di kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

14

Pendulangan Intan Tradisional di Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Penggosokan Intan Tradisional di Banjarbaru Martapura, Kalimantan Selatan

Sekretariat KPA Kota Bajnarbaru, prop Kalimantan Selatan 17

Sekretariat KPA Kota Bajnarbaru, prop Kalimantan Selatan 18

PENGEMBANGAN 3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN AIDS DI KOTA BANJARBARU, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents