ARTIKEL OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
OLEH FAIZAH ABDIAH, S.Pd
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA BANJARBARU
PENGANTAR Sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Termasuk bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial. Dengan adanya pendidikan inklusif diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan
inklusif
secara
falsafah
adalah
pendidikan
yang
dapat
mengakomodasi semua peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua pesesrta didik tanpa mendiskriminasikan konsidi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi dan sebagainya. Semua peserta didik belajar bersama-sama dalam satu lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Implementasi konsep dan system pendidikan inklusif merupakan kebijakan strategis dalamupaya menjawab tuntutan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang holistik. Menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan potensinya adalah mutlak dilakukan. Baik dalam
bentuk
lingkungan
fisik
(sarana
dan
prasarana)
dan
non
fisik
(program/kegiatan/kurikulum) harus aksesibilitas. Sekolah beserta komponennya harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dilaksanakan.
MASALAH Kalimantan Selatan dinyatakan sebagai provinsi pelopor pendidikan inklusif pada tahun 2012. Sejalan dengan pernyataan sebagai provinsi pelopor inklusif maka penyelenggaraan
pendidikan
inkusif
di
Kota
dan
kabupaten
di
pacu
perkembangannya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Banjarbaru terlaksana dari tahun 2013. Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kota
Banjarbaru, terdapat sebanyak 11 Sekolah Dasar dan 5 Sekolah Menengah Pertama.
Data Sekolah Inklusif Kota Banjarbaru N O
NO SK NAMA SEKOLAH
NSS
SDN 2 KOMET
101150110001
2
SDN 3 CEMPAKA
101150130005
4
5
6
7
8
SDN 1 GUNTUNG PAYUNG SDN 1 LANDASAN ULIN BARAT
SDN 1 SUNGAI BESAR
SDN 1 GUNTUNG PAIKAT
SDN 1 LANDASAN ULIN TIMUR
SDN 1 LOKTABAT UTARA
101150120008
101156120005
101150110010
101151001003
101150120002
10115011002
9
SDN 3 SUNGAI BESAR
1011501110033
10
SDN BANGKAL 1
101151003007
11
PENYELENGGARA INKLUSIF
1
3
ALAMAT
SDN 5 SUNGAI ULIN
101150110026
12
SMPN 3 BANJARBARU
201150113037
13
SMPN 4 BANJARBARU
201150112038
Jl. Mawar No 2. Banjarbaru
No 080 Tahun 2013 Tanggal 28 Juni 2013
Jl. Mistar Cokrokusumo –
No 081 Tahun 2013
Cempaka
Tanggal 28 Juni 2013
Jl. Bina Putra Guntung Payung
Jl. A. Yani Km 21. Landasan Ulin
No 081 Tahun 2013 Tanggal 28 Juni 2013 No 081 Tahun 2013 Tanggal 28 Juni 2013 No 012 Tahun 2014
Jl. Beringin no 69 RT 28 RW
No 152 Tahun 2016
05. Simpang Empat.
Tanggal 13 Oktober
Banjarbaru
2016
Jl. Karamunting no 6.
No 152 Tahun 2016
Kelurahan Guntung Paikat.
Tanggal 13 Oktober
Kec. Banjarbaru Selatan
2016
Jl. Peramuan Belakang Makam
No 152 Tahun 2016
Syuhada Haji. Landasan Ulin
Tanggal 13 Oktober
Timur. Banjarbaru
2016
Jl. Ahmad Yani km 32,5 No. 03. Loktabat. Banjarbaru
Jl. Sagitarius Banjarbaru
No 152 Tahun 2016 Tanggal 13 Oktober 2016 No 081 Tahun 2013 Tanggal 28 Juni 2013
JL. Mistar Cokrokusumo -
No 012 Tahun 2014
Cempaka
Tanggal 23 Januari 2014
JL. PM Noor. Komplek Barata. Sungai Ulin. Banjarbaru Utara.
No 152 Tahun 2016 Tanggal 13 Oktober 2016
Jl. Mistar Cokrokusumo –
No 012 Tahun 2014
Cempaka
Tanggal 23 Januari 2014
Jl. Peramuan RT 10 RW 11.
No 152 Tahun 2016
Landasan Ulin Tengah.
Tanggal 13 Oktober
2016 14
SMPN 5 BANJARBARU
201151002054
Jl. RO Ulin KM 33 Loktabat
No 080 Tahun 2013
Selatan Banjarbaru Selatan
Tanggal 28 Juni 2013
Jl. Trikora RT 32 RW 05 Kel. 15
SMPN 14 BANJARBARU
201156102014
Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin. Banjarbaru
16
SMPN 10 BANJARBARU
Perhatian semakin
tumbuh,
201151012071
Jl. Sejahtera no 01 RT 11 RW
No 152 Tahun 2016
9 km 19.200. Liang Anggang.
Tanggal 13 Oktober
Banjarbaru
2016
dan komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan inklusif hal
ini
dapat
dilihat
dari
peningkatan
jumlah
sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Peningkatan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menimbulkan tantangan dan permasalahan baru bagi pemerintah daerah. Dengan bertambahnya jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, maka terjadi peningkatan jumlah kebutuhan terhadap penyediaan guru pembimbing khusus. Sekolah yang akan ataupun sudah melaksanakan pendidikan inklusif masih mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi dan asessmen, penempatan, modifikasi kurikulum dan program pembelajaran individual. Pemahaman Kepala Sekolah, guru dan pengambil kebijakan di daerah terhadap pendidikan inklusif masih terbatas dan bervariasi.
PEMBAHASAN DAN SOLUSI Upaya pemerintah daerah Banjarbaru dalam optimalisasi pendidikan inklusif dengan membangun dan kerjasama antar berbagai pihak yang terkait. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain adalah sekolah inklusif, sekolah luar biasa, perguruan tinggi, pokja pendidikan inklusif, dinas pendidikan, komite sekolah, orang tua murid, kementerian pendidikan, Sistem dukungan merupakan aktifitas bantuan professional dan operasional dalam
penyelenggaraan
pendidikan
inklusif.
Sistem
dukungan
dalam
penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain dukungan regulasi (perundangundangan/peraturan-peraturan), dukungan dana/biaya, sarana prasarana dan dukungan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait. Jenis dukungan dapat berupa bantuan dalam pengidentifikasian dan perekrutan peserta didik berkebutuhan khusus, penyelenggaraan asessmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus,
penyusunan program pendidikan individual (PPI), penyusunan strategi dan metodologi pembelajaran, layanan intervensi dan rehabilitasi, penyediaan materi dan media belajar serta sarana pendidikan lainnya yang sesuia, penyediaan prasarana dan lingkungan yang aksesibel dan penyediaan biaya. Sistem dukungan berupa regulasi perundang-undangan yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa, Lembaga Pendukung Pendidikan. Sistem dukungan lain yang dilakukan di Banjarbaru adalah dengan membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif. Kelompok Kerja (POKJA) pendidikan inklusif adalah suatu tim yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan pelaksanaan pendidikan inklusif di suatu daerah/wilayah. Tugas utama POKJA pendidikan inklusif adalah merancang konsep pengembangan pendidikan inklusif, memantau pelaksanaannya serta mengkoordinasikan berbagai elemen untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif. POKJA
pendidikan inklusif
Banjarbaru dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota atas nama walikota. Dinas pendidikan Kota Banjarbaru juga membentuk Kelompok Kerja Guru Pendidikan Khusus Layanan Khusus Pendidikan Dasar yang bertujuan membantu percepatan dan perluasan akses pendidikan inklusif. Keanggotaan KKG PKLK DIKDAS merupakan penggabungan antara guru di sekolah luar biasa, guru pembimbing khusus dan guru kelas di sekolah inklusif. KKG PKLK DIKDAS dibentuk pada tahun 2013 dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru pembimbing khusus,
memberdayakan
guru
pembimbing
khusus,
memecahkan
masalah
pembelajaran yang dihadapi di sekolah inklusif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru pembimbing khusus, meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di kota
Banjarbaru,
meningkatkan
kompetensi
dan
kinerja
KKG
dalam
mengembangkan profesionalisme guru. Menjawab tantangan yang ada pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Banjarbaru adalah dengan salah satunya menjalin kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Di Kota Banjarbaru terdapat SLB Kota Banjarbaru dan SLB - C Negeri Pembina Provinsi Kalsel. SLB merupakan institusi yang dapat menjadi pusat sumber bagi pendidikan inklusif. Salah satu dukungan yang dapat diberikan SLB adalah program pendampingan sekolah inklusif yang dilaksanakan dari tahun 2013. Tujuan kegiatan pendampingan adalah untuk mempercepat perluasan akses dan
peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh suatu lembaga/sekolah. Program pendampingan yang diberikan dalam bentuk pelatihan guru-guru di sekolah, melakukan identifikasi dan asessmen, penempatan, modifikasi kurikulum dan program pembelajaran individual.
Data Guru Pembimbing Khusus di Banjarbaru Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Latar Belakang Pendidikan No
Sekolah
PLB
BK
PGSD
Bahasa Inggris
SMU
Lain-Lain
1
SDN 2 KOMET
2
2
2
2
SDN 2 CEMPAKA
8
1
3
SDN 1 GUNTUNG PAYUNG
4
SDN 1 LANDASAN ULIN BARAT
1
5
SDN 1 GUNTUNG PAIKAT
1
6
SDN 1 SUNGAI BESAR
7
SDN1 LANDASANULIN TIMUR
1
8
SDN 1 LOKTABAT UTARA
1
9
SDN 1 BANGKAL
1
10
SDN 3 SUNGAI BESAR
2
11
SDN 5 SUNGAI ULIN
1
12
SMPN 3
1
13
SMPN 4
1
14
SMPN 5
15
SMPN 10
16
SMP 14
2
1 1
1 1 1
1
1
KESIMPULAN Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Banjarbaru dapat dilihat dari perhatian dan komitmen pemerintah daerah. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Banjarbaru telah mendapat dukungan regulasi yang tertuang dalam Peraturan
Gubernur
Kalimantan
Selatan
Nomor
65
Tahun
2012
tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa, Lembaga Pendukung Pendidikan. Dengan adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah, jumlah sekolah penyelenggara inklusif
terjadi peningkatan. Peningkatan
jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
berdampak pada peningkatan
kebutuhan guru pembimbing khusus. Sedangkan guru pembimbing khusus dengan latar belakang pendidikan khusus masih sedikit. Mengatasi hal tersebut maka dilakukan maka dibentuk sistem dukungan, antara lain pembentukkan POKJA, KKG dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan sekolah luar biasa (SLB). Bentuk dukungan POKJA berupa merancang konsep pengembangan pendidikan inklusif, memantau pelaksanaannya serta mengkoordinasikan
berbagai
elemen
untuk
mengoptimalkan
pelaksanaan
pendidikan inklusif.
KKG PKLK DIKDAS dibentuk dengan tujuan meningkatkan
kompetensi guru pembimbing khusus, memberdayakan guru pembimbing khusus, memecahkan
masalah
pembelajaran
meningkatkan
pengetahuan
dan
yang
dihadapi
keterampilan
guru
di
sekolah
inklusif,
pembimbing
khusus,
meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di kota Banjarbaru, meningkatkan kompetensi dan kinerja KKG dalam mengembangkan profesionalisme guru. Salah satu dukungan yang dapat diberikan SLB adalah program pendampingan sekolah inklusif yang dilaksanakan dari tahun 2013. Tujuan kegiatan pendampingan adalah untuk mempercepat perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh suatu lembaga/sekolah
HARAPAN PENULIS Sebanyak 8 orang guru melakukan pendampingan mulai tahun 2013, 3 orang pada tahun 2014, 12 orang pada tahun 2015 dan 3 orang pada tahun 2016. Harapan penulis khususnya terhadap guru pembimbing khusus adalah lebih dmendapatkan perhatian pada sistem pendataan tenaga pendidik agar GPK juga bisa mengikuti Uji Kompetensi Guru. Latar belakang GPK Kota Banjarbaru yang variatif harus
mendapat perhatian dan penanganan, harapannya adalah dengan diberikan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban GPK di sekolah inklusif. Selain mendapat kesempatan diklat GPK, harapan penulis agar GPK kota Banjarbaru mendapat pendidikan strata 1 pendidikan khusus di Universitas Negeri Lambung Mangkurat. Menyamakan persepsi antara kepala sekolah, guru dan pengambil kebijakan di daerah yang masih variatif juga harus mendapatkan perhatian. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Banjarbaru
DAFTAR PUSTAKA
Ditjen Dikdas Dit PKLK (2013). StrategiUmumPembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia. Jakarta : Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar
Kustawan Dedy (2012). Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya. Bandung : Luxima
Kustawan Dedy (2013). Manajemen Pendidikan Inklusif. Bandung : Luxima
Kustawan Dedy (2013). Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak. Bandung : Luxima.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2012), Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur. Surabaya : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: FAIZAH ABDIAH,S.Pd
NIP
: 19810102 200903 2 008
Pangkat, Gol/ruang
: Penata, III/c
Tempat, Tanggal Lahir
: Surabaya, 02 Januari 1981
Alamat Tempat Tinggal
: Persada Permai XX No 35. Alalak. Batola
Instansi
: UPTD SLB-C NEGERI PEMBINA PROV KALSEL
Alamat kantor
: Jl. A. Yani KM 20. Liang Anggang. Banjarbaru. Kalsel
Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Semua artikel yang saya ajukan adalah benar dan sesuai dengan aslinya. apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan/kesalahan atau artikel yang saya sampaikan tidak benar, maka segala akibat yang terjadi secara hukum akan menjadi tanggung jawab saya. 2. Artikel merupakan hasil karya saya. 3. Artikel belum pernah dipublikasikan dan/atau tidak sedang diikutkan dalam perlombaan tingkat nasional atau sejenis.
Mengetahui
Banjarbaru,07 November 2016
Kepala UPTD SLB-C NEGERI
Yang membuat pernyataan
PEMBINA KALSEL
Drs. A. RIYADI, M.Pd Pembina Tk.I NIP 19630503 199003 1 012
FAIZAH ABDIAH, S.Pd NIP 19810102 200903 2 008
