PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
PENGAWASAN TERHADAP KESELAMATAN TRANSPORTASI SUNGAI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA DI DERMAGA RASAU JAYA Oleh: LIDYA NOVITA TINA NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email :
[email protected]
Abstrak Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya kurang optimal, hal ini dilihat dari Sumber Daya Manusia awak kapal di Dermaga Rasau Jaya masih rendah, minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di dalam kapal motor sungai, dan lingkungan perairan yang tercemar oleh aktivitas kapal. Konsep yang digunakan penulis untuk menganalisis adalah berdasarkan teori Siagian (2008:112) yaitu on the spot observation dan on the spot report. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa awak kapal motor sungai yang ada di Dermaga Rasau Jaya belum memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Awak kapal motor sungai hanya memiliki pendidikan tertinggi yaitu sampai Sekolah Menengah Atas. Awak kapal tidak diberikan pelatihan khusus mengenai aturan yang berlaku seperti mengenai standar keselamatan transportasi sungai seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri 25 tahun 2015. Selain awak kapal, sarana dan prasaran sebagai penunjang keselamatan kapal motor sungai saat pelayaran tidak tersedia sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Jumlah sarana yang tersedia tidak sesuai dengan kapasitas muatan kapal motor. Lingkungan perairan kapal motor di Dermaga Rasau Jaya tercemar akibat aktivitas dari kapal motor, penumpang kapal motor sering kali mengabaikan kebersihan perairan dan membuang sampah makanan langsung ke perairan. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya tempat sampah di dalam kapal motor sungai. Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran kapal motor sungai ini, pengawasan yang dilakukan bertujuan agar pelayaran dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pihak kapal motor. Tapi, pengawasan yang dilakukan dirasa kurang optimal karena masih banyak aturan yang terabaikan. Pihak kapal motor mengabaikan aturan yang berlaku dikarnakan tidak adanya teguran maupun sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya. Saran dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya diharapkan dapat memperketat peraturan yang telah dibuat dengan memberikan teguran dan sanksi kepada pihak kapal motor sungai yang tidak mematuhi peraturan standar keselamatan transportasi sungai dan melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan kapal motor sungai secara rutin sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan pada saat pelayaran. Kata-kata kunci: Pengawasan, SOP, Transportasi Sungai
Abstract Monitoring carried by Kubu Raya District Department of Transportasi is less than optimal, it is seen from the Human Resources crew at Pier Rasau Jaya was still low, the lack of facilities and infrastructure available in the boat of river, and the water environment polluted by the activities of vessels. The concept used by the writer to analyze based on the theory by Siagian (2008:112) is on the spot observation and on the spot report. The method used descriptive method with qualitative approach. The Results of this study showed that the crew of the motor vessel river in Pier Rasau Jaya has not met the requirements for qualification and competence. The crew of the boat river has only the highest level to Senior High School. The ship’s crew was not given specific training on the rules and regulations
1 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
such as the safety standard transport stream as listed on the Regulation of the Minister the Transportation Ministerial Regulation Number 25 in 2015. In addition to the crew, facilities and infrastructures as supporting the safety of the current river boat cruise is not available in accordance with the issued by the Department of Transportation. The total number of available facilities are not in accordance with the payload capacity motor boats. Aquatic environments motor boats at Pier Rasau Jaya pollued due to the activity of motor boats, passenger motor boats often negleot the cleanliness of the water and dispose of food waste directly into the water. This is due to the unavailability of the trash in the river boat. Kubu Raya District Department of Transportation has a duty to supervise the safety of this river cruise boat, the oversight conducted aims to cruise can run smoothly without any obstacles caused by noncompliance with the boat. But supervision performed considered less than optimal because there are many rules are ignored. Party boat ignore rules that apply because no strikes or sanctions conducted by the Department of Transportation Kubu Raya. Suggestions for this study was the Department of Transportation Kubu Raya is expected to tighten the rules that have been made to give warning and sanctions to the boat river that does not comply with regulations safety standard transport stream and examine the document and motor boats of the river on a regular basis so as to minimize the occurrence accident during the cruise. Keywords: Supervision, SOP, River Transport
pilihan
A. PENDAHULUAN
pertama
masyarakat
yang
akan
menggunakan transportasi sungai untuk menuju Salah satu transportasi yang sejak lama digunakan segala
masyarakat kegiatan
transportasi
sungai.
dalam
melancarkan
sehari-harinya Pemilihan
adalah
penggunaan
transportasi sungai dikarenakan akses jalan raya
ke
daerahnya
Transportasi masyarakat
khususnya
ini daerah
sangat
Teluk
Batang.
bermanfaat
Kubu
Raya
bagi
maupun
masyarakat yang memiliki kepentingan dengan hal yang terkait.
di beberapa daerah di Indonesia masih banyak
Transportasi sungai yang penulis teliti
mengalami kendala seperti banyak jalan yang
yaitu transportasi Kapal Motor Penumpang
rusak dan jauhnya jarak yang ingin dicapai
jurusan Rasau Jaya (Kabupaten Kubu Raya) –
sehingga membutuhkan waktu yang lama. Oleh
Telok Batang (Kabupaten Kayong Utara). Kapal
karna itu, transportasi sungai dipilih dalam
Motor
mempermudah dan mempersingkat waktu dalam
penumpang dan kendaraan yang digunakan
kelancaran kegiatan. Sampai saat ini masyarakat
penumpang tersebut khususnya kendaraan roda
di Kabupaten Kubu Raya khususnya di Rasau
dua. Masyarakat di daerah tersebut biasa
Jaya masih sebagian menggunakan transportasi
menyebutnya dengan “kelotok”. Kapal motor
sungai
kelotok ini masih banyak diminati masyarakat
sebagai
pemenuhan
kebutuhan
transportasi atau sebagai mata pencaharian. Dermaga
kapal
motor
sungai
penumpang Rasau Jaya dengan tujuan Teluk
ini
digunakan
untuk
mengangkut
dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari seperti pergi ke sekolah, kantor, maupun pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar.
Batang (Kabupaten Kayong Utara) menjadi 2 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Berdasarkan hasil pra penelitian yang
Berdasarkan fenomena-fenomena yang
penulis lakukan kepada awak kapal motor, kapal
telah
motor tersebut merupakan kapal motor kelotok
mengidentifikasi bahwa:
pertama yang ada di Rasau Jaya yaitu pada tahun
a. Kondisi dermaga untuk naik dan turun
1980an, hal ini menunjukkan bahwa transportasi
penumpang kapal motor ke dan kembali ke
air
lama
Rasau Jaya kurang terawat, seperti hilangnya
digunakan masyarakat. Kapal motor sungai ini
papan belian, terdapat lobang di lantai
masih sangat diminati sehingga peningkatan
dermaga, sehingga mengancam keselamatan
jumlah penumpang akan dengan mudahnya
penumpang. Di samping itu, dermaga terlalu
terjadi jika menjelang hari libur.
sempit apabila penumpang padat dan tidak
khususnya
kapal
motor
sudah
penulis
paparkan,
penulis
dapat
Liputan6.com memuat berita mengenai
terdapat ruang tunggu. Sebagian penumpang
insiden tenggelamnya kapal motor penumpang
terpaksa menunggu di toko atau warung
di perairan Muara Kubu yang di posting pada
disekitar dermaga.
16/11/2003. Pihak syahbandar Rasau Jaya
b. Prosedur tetap (SOP) perlindungan barang
mengatakan kapal motor tersebut tenggelam
atau penumpang masih kurang optimal atau
karena kelebihan muatan. Seharusnya maksimal
acapkali diabaikan oleh aparatur. Kesalahan
jumlah penumpang 40 orang tapi kapal tersebut
ini akibat kurang ketatnya pengawasan oleh
mengangkut
regulation (Dinas Perhubungan).
129
penumpang.
ANTARANEWS.com
juga
Selain
itu,
memberitakan
c. Sering kali terjadi perbedaan antara manifes
mengenai insiden kapal motor penumpang yang
menyangkut jumlah penumpang dan barang,
menewaskan satu penumpang yang diposting
sehingga terjadi penumpukan barang dan
pada tanggal 10/02/2012. Hal ini disebabkan
jumlah penumpang dalam kapal motor.
oleh ambruknya atap kapal motor yang memuat
Akibatnya,
ratusan keping papan.
terganggu dengan banyaknya barang yang
Selain itu masyarakat juga dikejutkan
banyak
penumpang
yang
dimuat.
dengan tenggelamnya Dermaga Apung Rasau
d. Terdapat penumpangan yang berada di atas
Jaya. Gapasdapkuburaya.wordpress.com pada
atap pada waktu musim padat penumpang
13/12/2013
tenggelamnya
terutama masa liburan sekolah, hari besar
dermaga apung Rasau Jaya. Hal ini disebabkan
umat beragama dan hari raya. Resiko
kondisi dermaga yang memprihatinkan, selain
penumpang terjatuh ke sungai sangat besar.
memberitakan
karna sudah termakan usia dermaga tersebut juga
e. Alat-alat
keselamatan
penumpang
yang
kurang terawat seperti diabaikannya papan lantai
tersedia di kapal motor sangat minim, bahkan
dermaga yang sudah berlobang dan kayu
penumpang
dermaga yang lapuk.
diperlihatkan alat-alat tersebut.
tidak
pernah
tahu
dan
3 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Fenomena-fenomena di atas dengan
organisasi ditentukan sejauh mana controlling
segala kekurangannya merupakan bagian dari
dilaksanakan oleh organisasi.
tugas, pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan
Selanjutnya
Kabupaten
Kubu
dimana
(2008:112)
Dinas
mengatakan bahwa proses pengawasan pada
Perhubungan Kabupaten Kubu Raya memiliki
dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan
bidang Perhubungan Laut dan Sungai yang
manajemen dengan mempergunakan dua macam
mempunyai
teknik, yaitu:
tugas
Raya
Siagian
menyiapkan
bahan
dan
perumusan kebijakan teknis, dibidang lalu lintas,
1. Inspeksi Langsung atau yang lebih dikenal
angkutan, prasarana dan sarana perhubungan laut
dengan
dan sungai. Sedangkan salah satu fungsi dari
mengawasi secara langsung kegiatan yang
Bidang Perhubungan Laut dan Sungai adalah
sedang dilakukan. Siagian menjelaskan ada
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan
dua macam teknik yang bisa dilakukan dalam
teknis pengendalian dan pengawasan kegiatan
inspeksi langsung dapat berbentuk:
operasional keselamatan pelayaran.
a) On the spot observation, merupakan
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungkan
didasarkan
dari
pengawasan
bentuk
Standar
langsung
pengawasan
dilakukan
pimpinan
langsung
yang
dengan
cara
Operasional Prosedur (SOP) yang diacu dari
mengamati dan memeriksa
Peraturan
lapangan.
Menteri
Perhubungan
Nomor
yaitu
kegiatan di
Peraturan Menteri 25 tahun 2015 tentang Standar
b) On the spot report, yaitu pengawasan
Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan
yang dilakukan oleh pimpinan dengan
Penyeberangan yang terdiri dari aspek awak
cara meminta laporan secara langsung
kapal
kepada bawahan pada saat berada di
motor,
sarana
dan
prasarana,
dan
lingkungan di bidang angkutan sungai.
lapangan. 2.
Pengawasan
Tidak
Langsung
adalah
pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh B.
yang dilakukan pimpinan melalui laporan-
TINJAUAN PUSTAKA
laporan yang Siagian
(dalam
mengungkapkan bahwa
Torang,
2013:176)
pengawasan adalah
diterima dari bawahan,
baik berupa lisan maupun tertulis. Brantas
(2009:190-191)
menyatakan
proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan
tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:
organisasi
1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai
untuk
menjamin
agar
semua
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan
rencana
yang
telah
dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
ditentukan
sebelumnya. Oleh sebab itu, efektivitas suatu 4 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
2. Melakukan tindakan perbaikan (correction)
Penentuan suatu teknik pengawasan ini
jika terdapat penyimpangan-penyimpangan
adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan
(deviasi).
pada tindakan yang telah dilakukan atau agar
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.
penyimpangan
yang
telah
terjadi
tidak
berdampak yang lebih buruk, selain itu agar
4. Menghentikan atau meniadakan kesalahan,
dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan
penyimpangan, penyelewengan, pemborosan,
yang harus dilakukan.
hambatan, dan ketidakadilan.
Oleh karna itu, penulis menggunakan teori
5. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan,
pengawasan yang dikemukan oleh Siagian (2008:112).
hambatan dan ketidakadilan. 6. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik. 7. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian JUDUL Pengawasan terhadap keselamatan transportasi sungai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya di Dermaga Rasau Jaya.
8. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 9. Meningkatkan kinerja organisasi. 10.Memberikan opini atas kinerja organisasi. 11.Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada. 12.Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, diketahui bahwa pengawasan sebagai fungsi
BENTUK KEBIJAKAN 1. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. MASALAH POKOK Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
manajemen yang harus dilakukan oleh setiap
TEORI Pengawasan menurut Siagian (2008:112): a. on the spot observation, yaitu inspeksi langsung yang dilakukan langsung dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan. b. on the spot report, yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan masuk.
organisasi, maka dari itu teknik pengawasan yang
dilakukan
terhadap
tujuan
akan
sangat
berpengaruh
organisasinya.
Pengawasan
HASIL RISET
Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya lebih optimal.
dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semua tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi.
5 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
C. METODE PENELITIAN
Dalam
penulis
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
deskriptif
Perhubungkan Kabupaten Kubu Raya didasarkan
kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk
dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
menggambarkan fenomena yang terjadi dengan
diacu dari Peraturan Menteri Perhubungan
hasil
Nomor Peraturan Menteri 25 tahun 2015 tentang
menggunakan
data
penelitian
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
jenis
di
ini,
penelitian
lapangan
yang
kemudian
dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun table
Standar
Keselamatan
Transportasi
Sungai,
dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk
Danau dan Penyeberangan yang terdiri dari
penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan
aspek awak kapal motor, sarana dan prasarana,
dari bulan Mei 2015 hingga Februari 2016.
dan lingkungan di bidang angkutan sungai.
Subjek dari penelitan ini adalah Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Danau, Kepala Dermaga Kapal Sungai Rasau Jaya, Nakhoda Kapal Motor Sungai dan penumpang kapal motor. Dalam
penelitian
ini
1.
Pengawasan Awak Kapal Motor Sungai di Dermaga Rasau Jaya Aspek pertama yaitu aspek awak kapal,
penulis
Peraturan
Menteri
Perhubungan
Nomor
menggunakan tiga teknik penggunaan data, yaitu
Peraturan Menteri 25 tahun 2015 mengenai
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam
standar keselamatan transportasi sungai, danau
teknik analisis data, penulis menggunakan
dan penyeberangan, yang didasari dari Undang-
olahan data secara kualitatif. Teknik analisis
Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
yang penulis gunakan adalah teknik analisis
pasal 135, menyatakan setiap kapal wajib
Sugiono (2011:364) menyatakan bahwa aktivitas
diawaki oleh awak kapal yang memenuhi
dalam analisis data kualitatif terdiri dari tiga
persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai
tahap yaitu meringkas data, memaparkan, dan
dengan ketentuan nasional dan internasional.
menyimpulkan. Adapun untuk menguji validitas
Ditambah pasal 137 ayat (6) menyatakan
data, penulis menggunakan triangulasi sumber
nakhoda
yaitu penulis melakukan pengecekan data yang
pendidikan,
diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan ini
keterampilan serta kesehatan.
wajib
memenuhi
pelatihan,
persyaratan
kemampuan,
dan
penulis bertujuan melakukan check and recheck
Berdasarkan wawancara dengan Kepala
hasil wawancara dengan beberapa informan
Dermaga Kapal Sungai mengenai awak kapal
untuk
motor sungai bapak Aravif, beliau mengatakan:
mengetahui
kebenaran
data
dengan
menyatakan pertanyaan yang sama terhadap
“setiap orang yang akan menjadi awak kapal
informan yang berbeda.
pasti melakukan pendidikan atau pelatihan, biasanya diberikan langsung dari pusat yaitu 6
LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
Raya) sebagai pihak pelaksana. Sosialisasi ini
Salah satu pendidikan yang diberikan adalah
dilaksanakan satu tahun sekali, tapi sayangnya
dalam bentuk sosialisasi kepada nakhoda dan
tahun ini tidak dilaksanakan karena kurangnya
awak
keselamatan
dana. Dana yang dibutuhkan itu termasuk dana
transportasi sungai.”(hasil wawancara tanggal
perjalanan dinas.”(hasil wawancara 20 Januari
9 Desember 2015)
2016)
kapal
tentang
Sosialisasi
standar
standar
Berdasarkan wawancara di atas, sangat
keselamatan transportasi sungai memang sangat
disayangkan jika sosialisasi tidak dilakukan pada
dibutuhkan
kapal
tahun ini dikarenakan kekurangan dana, padahal
terjaminnya
sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat
merupakan
peraturan
karena
mengingat
faktor
utama
awak
keselamatan transportasi dalam pelayaran. Oleh
digunakan
karena itu aspek SDM adalah aspek utama yang
meningkatkan pengawasan dan menegaskan
wajib dipenuhi persyaratannya oleh nakhoda dan
kembali kepada pihak kapal motor sungai baik
awak kapal.
operator maupun nakhoda kapal akan pentingnya
Sosialisasi
dilakukan
Perhubungan
dalam
Dinas
mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi
Perhubungan Kabupaten Kubu Raya disebut
keamanan dan kenyamanan penumpang maupun
Sosialilsasi Kelaikan yang berupa Program
pihak kapal motor sungai itu sendiri, mengingat
Peningkatan
ini
nakhoda dan awak kapal merupakan pihak yang
memberikan
memegang kendali dalam mengambil keputusan
dilaksanakan
yang
Dinas
Pelayanan. bertujan
Program
untuk
pengarahan kepada operator atau pemilik kapal
pada saat kapal motor sungai berlayar.
dan kepada nakhoda kapal motor sungai
Peraturan
mengenai
kualitas
dan
mengenai cara berlayar yang baik dan benar
kuantitas awak kapal sudah diatur didalam
demi alasan keselamatan penumpang. Seperti
Peraturan
yang telah diungkapkan oleh Kepala Bidang
Indonesia Nomor PM 25 tahun 2015 tentang
Perhubungan Sungai dan Danau Bapak Zairin,
Standar
SH,
Danau dan Penyeberangan.
mengenai
sosialisasi
yang
Dinas
Perhubungan lakukan, beliau mengatakan
Menteri
Keselamatan
Berdasarkan
Perhubungan
Transportasi
wawancara
Republik
Sungai,
dengan
“ya, kita ada melakukan sosialisai kepada
nakhoda kapal motor sungai Nabila 01 mengenai
operator atau pemilik kapal dan kepada
pendidikan dan persyaratan untuk menjadi
nakhoda kapal motor sungai mengenai peratura-
nakhoda ataupun awak kapal motor sungai
peraturan standar keselamatan transportasi
Bapak Abdul Rolik mengatakan
sungai ini. Biasanya yang memberikan materi
”ndak perlu pendidikan khusus dek tuk bisa jadi
itu dari Dinas Perhubungan Provinsi, selaku
nakhoda atau awak kapal disini. Apalagi tuk
kami (Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu
masalah mengemudikan kapal motor, soalnya 7
LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
ndak susah kalau belajar sendiri karena cara
dengan tujuan tersedianya sumber daya manusia
mengemudikannya ndak ribet, malahan lebih
yang
susah kalau kita belajar nyetir mobil dibanding
bertanggungjawab
ngemudikan kapal kelotok ini jadi semua awak
nasional dan internasional. Selanjutnya pasal 262
kapal disini bisa mengemudikan kapal. Kami di
menyatakan pendidikan dan pelatihan di bidang
sini rata-rata pendidikan hanya sampai tamat
pelayaran diselenggarakan oleh Pemerintah,
SD, paling tinggi tamat SMA, itu pun hanya 1 2
Pemerintah Daerah, atau masyarakat melalui
orang dek dan saya termasuk yang tamatan
pendidikan
formal
dan
SMA.” (hasil wawancara tanggal 9 Desember
pendidikan
formal
diselenggarakan
2015)
jenjang pendidikan menengah dan perguruan Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan
tinggi
profesional,
sesuai
kompeten, serta
dengan
disiplin,
memenuhi
standar
nonformal.
ketentuan
dan
Jalur dalam
peraturan
Danau menambahkan
Perundang-undangan,
“kalau persyaratan untuk menjadi awak kapal
pendidikan
itu tidak ada mengingkat bahwa kapal motor
pelatihan dalam bentuk balai pendidikan dan
sungai ini termasuk dalam golongan kapal
pelatihan di bidang pelayaran.
pedalaman. Yang menjadi awak kapal itu adalah orang-orang
yang
dipilih
jalur
merupakan
lembaga
Selain itu yang berhak menjalankan
oleh
kapal motor adalah juragan kapal motor yang
perusahaan penyedia jasa itu sendiri yaitu
telah memiliki surat juragan yang dikeluarkan
operator. Dinas Perhubungan hanya akan
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten kubu Raya.
menyetujui
Kepala dermaga kapal motor sungai Bapak
setelah
langsung
nonformal
sedangkan
operator
memberikan
laporan berupa daftar nama-nama orang yang
Aravif mengatakan:
menjadi
kapal
“kita memberikan surat juragan atau surat
tersebut.”(hasil wawancara tanggal 20 Januari
pengemudi kepada nakhoda kapal dan dialah
2016)
yang berhak mengemudikan kapal motor.”(hasil
nakhoda
dan
awak
Berdasarkan hasil wawancara diatas
wawancara 9 Desember 2015)
dapat ditegaskan bahwa yang ada dilapangan
Tetapi nakhoda kapal motor sungai
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang
bapak Abdul Rolik mengatakan pernyataan yang
menyebutkan bahwa setiap awak kapal harus
berbeda dengan pernyataan Kepala Dermaga
memenuhi persyaratan pendidikan dan lainnya
Rasau Jaya mengenai siapa yang berhak
agar bisa menjadi awak kapal motor sungai yang
memegang kemudi kapal motor sungai, beliau
beralasan demi keselamatan pelayaran. Seperti
mengatakan:
yang
bahwa
“perjalan pake kapal motor dari Rasau sampe
penyelenggaraan dan pengembangan sumber
Teluk Batang ni bah sampe 10 jam dek jadi ndak
daya manusia di bidang pelayaran dilaksanakan
mungkin ndak gantian, mana mampu kalau
tercamtum
pada
pasal
261
8 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
hanya juragan yang pegang kemudi pasti kita
beroperasi
gantian.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember
penumpang.
2015)
setiap
hari
dalam
mengangkut
Seperti apa yang telah dinyatakan Surat Juragan merupakan salah satu
Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Danau,
dokumen kapal yang harus dipenuhi, selain itu
bapak Zairin, SH mengenai strategi pengawasan,
dokumen kapal dan dokumen awak kapal yang
beliau mengatakan
wajib dimiliki oleh nakhoda maupun awak kapal
“Dinas Perhubungan mempunyai strategi dalam
adalah:
melakukan pengawasan yaitu dengan melakukan
1. Sertivikat Kelayakan Kapal
uji petik. Biasa dilakukan tiga bulan sekali atau
2. Surat Ukur Kapal
kadang enam bulan sekali. Uji petik itu suatu
3. Surat Tanda Pendaftaran Kapal
kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan
4. Tanda Pendaftaran Kapal
untuk
5. Izin Trayek / Surat Persetujuan Angkutan
dokumen
Sungai, Danau dan Penyeberangan
untuk
a. Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda (SKKN) Keterangan
kapal
penyeberangan.
6. Surat Pengawakan Kapal:
b. Surat
melakukan
pemeriksaan angkutan
Pemeriksaan
meminimalisir
dokumen-
sungai ini
terjadinya
dan
bertujuan kecelakaan
dalam pelayaran.”(hasil wawancara 30 Oktober 2015)
Kecakapan
Mesin
(SKKM) c. Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda dan Mesin (SKKNM)
Kepala Dermaga Kapal Sungai bertugas melakukan pengawasan keberangkatan kapal motor sungai. Tidak seharusnya pemeriksaan hanya
dilaksanakan
pada
saat
Dinas
Dokumen-dokumen kapal tersebut akan
Perhubungan Kabupaten Kubu Raya melakukan
diperiksa oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
uji petik saja yaitu yang dilaksanakan tiga bulan
Kubu Raya melalui program yang bernama Uji
sekali. Kepala Dermaga yang bertugas di
Petik.
lapangan Dalam hal ini Dinas Perhubungan
mememiliki
melakukan
pengecekan
penumpang
dan
kewajiban
untuk
langsung
terhadap
barang
sebelum
memang sudah memiliki program uji petik atau
jumlah
kegiatan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal
keberangkatan kapal motor sungai setiap hari.
termasuk dokumen yang harus dimiliki oleh
Kepala Dermaga Kapal Sungai Rasau
nakhoda kapal dan awak kapal. Tetapi kegiatan
Jaya merupakan kepanjangan tangan dari Dinas
pemeriksaan ini hanya dilakukan tiga bulan
Perhubungan Kabupaten Kubu Raya yang
sekali jadi jika ada penambahan atau pergantian
bertugas mengawasi keselamatan transportasi
awak kapal pihak Dinas Perhubungan tidak
sungai di Dermaga Rasau Jaya. Bapak Aravif
mengetahui, padahal kapal motor sungai ini 9 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
mengatakan tugasnya sebagai Kepala Dermaga
mereka
hanya
melihat
dari
luar
kapal
Kapal Sungai:
saja.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember
“inti dari tupoksi saya sebagai kepala dermaga
2015).
adalah mengawasi keberangkatan kapal motor.
Selain mengenai nakhoda kapal motor
Jadi kami turun langsung ke pelabuhan untuk
sungai yang harus memenuhi syarat kelaikan
mengawasi dan melakukan pemeriksaan pada
dengan dikeluarkannya Surat Juragan dan Surat
setiap kapal motor yang akan berangkat.”(hasil
Pengawakan
wawancara tanggal 9 Desember 2015)
Perhubungan Nomor KM 73 tahun 2004 tentang
Kapal,
Peraturan
Menteri
Kepala Bidang Perhubungan Laut dan
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau,
Sungai Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu
pasal 11 menyebutkan awak kapal yang bertugas
Raya, bapak Zairin, SH juga menambahkan:
dalam pengoperasian kapal untuk pelayanan
“dalam melakukan pengawasan, kami dari pihak
angkutan sungai dan danau, wajib
Dinas
a. memakai pakaian yang sopan atau pakaian
Perhubungan
turun
langsung
ke
lapangan. Pengawasan di lapangan merupakan tugas pokok dari kepala dermaga kapal sungai. Kepala dermaga juga dibantu dengan staf atau
seragam bagi awak kapal perusahaan, b. memakai kartu tanda pengenal awak kapal sesuai yang dikeluarkan perusahaan,
asistennya yang ada di dermaga sehingga
c. bertingkah laku sopan dan ramah,
pengawasan dapat dilakukan setiap hari dan
d. tidak minum minuman yang mengandung
lebih maksimal.”(hasil wawancara tanggal 30
alkohol, obat bius, narkotika maupun obat
Oktober 2015)
lain yang dapat mempengaruhi pelayanan
Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan
terhadap
pengawasan
oleh
Dinas
dalam pelayaran, e. memenuhi waktu kerja, waktu istirahat dan
Perhubungan di Dermaga Rasau Jaya pada saat
pergantian
keberangkatan kapal motor tidak terdapat satu
ketentuan yang berlaku.
pun petugas Dinas Perhubungan yang turun langsung
ke
lapangan
untuk
awak
kapal
sesuai
dengan
Berdasarkan hasil wawancara dengan
mengawasi.
penumpang kapal motor sungai bernama Udin
Terkecuali syahbandar yang memberikan Surat
mengenai awak kapal motor, beliau mengatakan:
Persetujuan Berlayar setiap kali kapal motor
”mereka bersikap biasa saja tidak ada yang
sungai akan berangkat. Awak kapal motor
aneh-aneh
sungai, Bapak Abdul menambahkan:
sesuatu mereka mau membantu.Tapi kalau
”ada dek orang Dinas Perhubungan di dermaga
masalah cara berpakaian saya tidak pernah
ini tapi mereka hanya memberikan Surat
melihat mereka berpakaian seragam mereka
Persetujuan Berlayar (SPB). Mereka tidak
hanya menggunakan baju kaos biasa, jadi
melakukan pengecekan ke dalam kapal, palingan
terkadang agak kesulitan membedakan antara
jika
penumpang
membutuhkan
10 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
penumpang dan awak kapal.”(hasil wawancara
berlaku.Pihak kapal motor sungai sering kali
tanggal 9 Desember 2015)
mengabaikan peraturan yang berlaku. Hal ini
Berdasarkan hasil wawancara di atas dan
disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan
pengamatan pada awak kapal yang penulis
yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten
lakukan di kapal motor sungai memang tidak
Kubu Raya. Ini terlihat dari tidak terlibatnya
terlihat awak kapal yang menggunakan seragam
Dinas Perhubungan dalam keberangkatan kapal
padahal setiap kapal motor sungai adalah milik
motor sungai yang seharusnya melakukan
dari suatu perusahaan swasta yang seharusnya
pengecekan dokumen dan perlengkapan kapal
menggunakan seragam perusahaan dan kartu
motor
pengenal yang bertujuan agar penumpang tidak
meninggalkan Dermaga.
sungai
sebelum
kapal
tersebut
kesulitan dalam meminta bantuan kepada awak kapal motor sungai.
2.
Awak kapal motor sungai yang ada di Dermaga
Rasau
Jaya
belum
memenuhi
Pengawasan
Sarana
dan
prasarana
Kapal Motor Sungai di Dermaga Rasau Jaya
persyaratan kualifikasi dan kompetensi seperti
Aspek kedua yang wajib dipenuhi kapal
yang telah diatur didalam Peraturan Menteri
motor sungai dalam berlayar adalah lengkapnya
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25
sarana dan prasarana yang tersedia.Undang-
tahun 2015 tentang Standar Keseslamatan
undang nomor 17 tahun 2008 pasal 124 ayat (1),
Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
menyatakan setiap pengadaan, pembangunan,
Awak kapal motor sungai tidak mengikuti
dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya
pelatihan atau pendidikan khusus untuk dapat
serta pengoperasian kapal diperairan Indonesia
bekerja di kapal motor tersebut.
harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu
Kemudian
ayat
(2)
menyatakan
bahwa
Raya memiliki peran penting terkait keselamatan
persyaratan keselamatan kapal adalah adanya
pelayaran transportasi
perlengkapan
sungai
ini terutama
alat
penolong
dan
radio.
mengenai pengawasan yang mereka lakukan.
Dipertegas dengan pasal 131 ayat (1), kapal
Pengawasan
sesuai
tersebutseharusnya
dapat
ditingkatkan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
dengan
jenis,
pelayarannya
wajib
perlengkapan
navigasi
ukuran,
dan
daerah
dilengkapi
dengan
dan/atau
navigasi
PM 25 tahun 2015 yang diberlakukan kepada
elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.
nakhoda dan awak kapal adalah bertujuan agar
Pasal 131 ayat (2), kapal sesuai dengan jenis,
terjaminnya keselamatan pelayaran transportasi
ukuran,
sungai. Tapi yang ada di lapangan belum
dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio
berjalan
sesuai
dengan
peraturan
dan
daerah
pelayarannya
wajib
yang 11
LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
dan
kelengkapannya
yang
memenuhi
persyaratan.
Berdasarkan pengamatan penulis pada sarana yang tersedia dikapal motor sungai ini,
Berdasarkan hasil wawancara dengan
memang sarana sudah tersedia tetapi jumlahnya
Kepala Dermaga Kapal Sungai bapak Aravif
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
sarana dan prasarana yang wajib dilengkapi
seperti yang telah ditetapkan oleh Dinas
kapal motor sungai, beliau mengatakan:
Perhubungan. Hal ini penulis ketahui dari hasil
”sarana yang wajib dipenuhi itu ada radio,
wawancara dengan awak kapal motor sungai,
kemudian GPS, racun api atau pemadam
Bapak Jay yang mengatakan:
kebakaran, lab jaket atau pelampung baju, apar
“kalua baju pelampung ni ada 24 buah, kalau
atau alat keselamatan pemadam kebakaran, dan
ringboy ada 2 buah, terus pemadam api ada 1
ringboy
buah.
atau
pelampung
bulat.
Semua
Kalau
dari
Dinas
Perhubungan
perlengkapan itu jumlahnya disesuaikan dengan
menyarankan baju pelampung yang tersedia 50
kapasitas kapalnya dek. Nanti orang dari pusat
buah disesuaikan dengan kapasitas kapal motor
yang akan mengukur langsung dan menentukan
ini, tapi kami menyediakan seadanya saja.
jumlah kapasitas dari kapal motor tersebut.
Perlengkapan
Sedangkan prasarananya ada pelabuhan, lampu
Dinasdikarenakan adanya kejadian baru-baru
sorot, listrik, dan alur sungai.”(hasil wawancara
ini
tanggal 9 Desember 2015)
itu”(hasil wawancara tanggal 13 Januari 2016)
yaitu
Berdasarkan hasil wawancara dengan
ini
waktu
disarankan
oleh
tenggelamnya
orang
speedboad
Berdasarkan wawancara di atas dapat
kepala dermaga di atas, sarana dan prasarana
disimpulkan
bahwa
memang sudah dilengkapi tetapi jumlah sarana
Kabupaten
yang tersedia tidak sesuai dengan ketentuan yang
pengawasan dan pengecekan sarana yang wajib
berlaku. Seperti baju pelampung, ringboy yang
tersedia di kapal motor sungai. Tersedianya baju
tersedia jumlahnya sangat terbatas tidak sesuai
pelampung di kapal motor sungai tersebut
dengan jumlah penumpang yang ada di kapal
setelah
motor sungai.
speedboad yang memakan korban jiwa karena
kubu
adanya
Dinas
Raya
Perhubungan
tidak
kecelakaan
melakukan
yang
dialami
Kemudian awak kapal motor sungai
tidak tersedianya baju pelampung. Sebelum
Bapak Jay mengatakan mengenai sarana dan
kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa kapal
prasaran yang tersedia:
motor sungai tersebut tidak menyedia sarana
“kita sarananya ada semua kok dek tu kayak
keselamatan
baju
bulat,
Perhubungan Sungai dan Danau, menyebutkan
pemadam kebakaran. Kalau baju pelampung ini
penyebab banyaknya korban dalam kecelakaan
jumlahnya ada 24 buah.”(hasil wawancara
speedboad, beliau menyatakan:
pelampung,
roket,
pelampung
penumpang.
Kepala
Bidang
tanggal 9 Desember 2015) 12 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
“speedboad tersebut tidak menyediakan baju
pengguna jasa angkutan penumpang ini. Yang
pelampung sehingga yang menjadi korban
dimaksud prasarana dalam pelayaran dapat
adalah orang-orang yang tidak bisa berenang
berupa fasilitas alur pelayaran sungai dan danau.
seperti orang tua dan anak kecil. Jika pihak
Permenhub RI Nomor PM 25 Tahun 2015 pasal
speedboad
87 ayat (2) menyatakan fasilitas alur pelayaran
mematuhi
peraturan
maka
kecelakaan ini tidak akan memakan korban
sungai dan danau dapat berupa:
jiwa.”(hasil wawancara tanggal 20 Januari
1. Kolam pemindah kapal sungai dan danau
2016)
(ship lock), Ketika ditanya mengenai sarana dan
prasarana
keselamatan
penumpang
kapal
transportasi
motor
sungai,
sungai Adnan
mengatakan bahwa:
2. Bendungan
pengatur
kedalaman
alur
(navigation barrage), 3. Bangunan pengangkat kapal sungai dan danau (ship lift),
“kalau masalah sarana yang tersedia seperti
4. Kanal,
baju pelampung saya ada melihat tetapi
5. Rambu,
jumlahnya sangat minim tidak sesuai dengan
6. Pos pengawas,
jumlah penumpang kapal motor yang ramai ini,
7. Halte,
jadi jika terjadi kecelakaan maka keselamatan
8. Pencatat skala tinggi air,
penumpang
9. Bangunan penahan arus,
terancam.”(hasil
wawancara
tanggal 9 Desember 2015)
10.
Bangunan pengatur arus,
Minimnya sarana yang tersedia tidak
11.
Dinding penahan tanah/tebing sungai,
hanya dilihat oleh satu atau dua penumpang saja.
12.
Kolam penampung lumpur.
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis
Naknoda dan awak kapal motor sungai,
lakukan pada 7 orang penumpang kapal motor
BapakAbdul
sungai mereka mengatakan hal yang serupa
mengenai bahwa:
seperti
Adnan.
“kalau prasarana yang tersedia itu seperti
dapat
dermaga, rambu batas jalur pelayaran, dan pos
apa
Minimnya
yang
dikatakan
sarana
yang
oleh
tersedia
Rolik
dan
pengawas.
sarana seperti baju pelampung merupakan
memperlancar
pertolongan pertama jika terjadinya kecelakaan.
prasarana yang dimiliki kapal motor berupa
dalam
memperlancar
kegiatan
pelayaran.
ini
mengatakan
menggangu rasa aman bagi penumpang karena
Selain sarana, prasarana juga dibutuhkan
Prasarana
Jay
pelayaran.
tersedia
untuk
Kemudian
kalau
lampu sorot dan listrik.”(hasil wawancara 13 Januari 2016)
Prasarana merupakan alat penunjang agar sarana
Berdasarkan wawancara di atasdan hasil
yang tersedia dapat digunakan sesuai tujuan
pengamatan penulis terhadap prasarana yang ada
yaitu memberikan rasa aman dan nyaman bagi
dilapang tidak tersedia berdasarkan peraturan 13
LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
yang berlaku seperti yang tercantum pada
kapasitas kapal motor yang mereka tumpangi
Permenhub RI Nomor PM 25 Tahun 2015 pasal
adalah:
87 ayat (2).
“kalau bagi saya sih aman dan nyaman saja
Menurut pasal 124 ayat (1), yang
tetapi tidak untuk orang tua dan anak-anak
mengatakan setiap pengadaan, pembangunan,
karena jumlah penumpang yang terkadang
dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya
berlebihan membuat penumpang kesulitan untuk
serta pengoperasian kapal diperairan Indonesia
beristirahat dengan aman dan nyaman karena
harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
posisi
Didalam setiap pengadaan, pembangunan dan
perjalanannya lama yaitu sekitar 9 atau 10 jam
pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya,
perjalanan.”(
Dinas
Desember 2015)
Perhubungan
mempunyai
Kubu
kewenangan
Rayalah
untuk
yang
melakukan
pengawasan dan pengukuran. Kapasitas
yang
berdempetan,
hasil
wawancara
mengingat
tanggal
9
Kapal motor di dermaga Rasau Jaya ini merupakan transportasi sungai yang bertujuan
muatan kapal
motor
ini
memudahkan masyarakat yang akan pulang ke
ditentukan oleh ukuran kapal motor itu sendiri.
kampung halamannya dengan menggunakan
Oleh karena itu sarana untuk penumpang juga
kendaraan pribadi mereka tetapi pihak penyedia
seharusnya sesuai dengan kapasitas penumpang
jasa dalam pengangkutan penumpang sering kali
yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan
mengabaikan faktor keamanan dan kenyaman
Kabupaten Kubu Raya. Kepala dermaga kapal
penumpang kapal motor seperti sempitnya
sungai Rasau Jaya, Bapak Aravifmengatakan:
tempat
“kapasitas kapal motor ini berdasarkan dari
keamanan lainnya.
beristirahat
penumpang dan faktor
ukuran kapal motor itu sendiri. Pengukuran
Pasal 219 ayat (1), menyatakan setiap
dilakukan langsung oleh orang pusat. Jadi
kapal yang berlayar wajib memiliki Surat
kapasitas setiap kapal motor itu berbeda
Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh
berdasarkan dari kegunaan kapal motor. Kalau
Syahbandar. Surat Persetujuan Berlayar ini
kapal
yang
hanya berlaku selama satu kali keberangkatan
ditetapkan dinas perhubungan setelah dilakukan
sehingga setiap kali akan melakukan operasi
pengukuran berlaku hanya untuk penumpang
kapal
saja tidak dengan kendara yang mereka
Persetujuan Berlayar tersebut ke Syahbandar.
motor
penumpang,
kapasitas
bawa.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember 2015)
motor
wajib
memperpanjang
Surat
Pasal 323 ayat (1) mengatakan nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan
Penumpang kapal motor mengatakan
berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar
mengenai kenyamanan dan keamanan terkait
sebagaimana yang dimaksud pasal 219 ayat (1) maka akan dipidana dengan pidana penjara 14
LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
paling lama lima tahun dan denda paling banyak
Khatulistiwa memiliki kapasitas 55 orang tetapi
enam ratus juta rupiah. Salah satu syarat
menjelang
dikeluarkannya surat persetujuan berlayar adalah
mencapai 170 orang, kemudian Kapal Motor
kapal motor telah memiliki sarana dan prasarana
Nabila 01, 02, 03 berkapasitas 50 orang dengan
keselamatan
jumlah penumpang mencapai 125, dan Kapal
transportasi
yang
memadai
berdasarkan peraturan yang berlaku. Nakhoda
kapal
motor
hari
libur
jumlah
penumpang
Motor Matan Jaya berkapasitas 50 orang dengan sungaiBapak
Abdul Rolik mengatakan:
jumlah penumpang terkadang mencapai 129 orang.
“kalau syahbandar sih tiap hari ada di
Sarana dan prasarana yang tersedia
pelabuhan dek buat laporan dari pengecekan
hanya sebagai persyaratan saja. Jumlah sarana
jumlah barang dan jumlah penumpang. Selain
yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah
itu syahbandar juga
penumpang yang ada di kapal motor sungai
yang ngeluarkan Surat
Persetujuan Berlayar tuk kapal motor.”(hasil
sehingga
wawancara tanggal 9 Desember 2015)
penumpang.
dapat
mengancam
keselamatan
Syahbandar memiliki tugas membuat laporan mengenai jumlah muatan kapal motor sungai dan memberikan Surat Berlayar kepada
3.
Pengawasan Lingkungan Perairan Kapal Motor Sungai di Dermaga Rasau Jaya
kapal motor sungai yang akan berlayar. Tapi yang
ada
dilapangan
syahbandar
hanya
Aspek ketiga dari strandar keselamatan tansportasi sungai adalah aspek lingkungan.
memberikan Surat Berlayar tanpa melakukan
Yang
pengecekan jumlah penumpang dan jumlah
pencegahan dan penanggulangan pencemaran
barang
dari kapal. Undang-undang nomor 17 tahun
sehingga
menyebabkan
kapasitas
penumpang yang berlebihan.
dimaksud
aspek
lingkungan
adalah
2008 pasal 227, menyatakan setiap awak kapal
Kapal motor sungai yang ada di
wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya
Dermaga Rasau Jaya berjumlah 6 (enam) unit
pencemaran lingkungan yang bersumber dari
yang terdiri dari KM Khatulistiwa, KM Ulfa,
kapal. Setiap kapal motor wajib dilengkapi
KM Nabila 01, KM Nabila 02, KM Nabila 03
dengan peralatan dan bahan penanggulangan
dan KM Matan Jaya. Setiap kapal motor sungai
pencemaran dari kapal motor. Selain itu awak
memiliki 6 orang awak kapal dan 1 orang
kapal dan penumpang kapal motor sungai
nakhoda kapal yang ditunjuk langsung oleh
dilarang melakukan pembuangan limbah, air
operator atau pemilik kapal motor.
balas, kotoran, sampah serta bahan kimia
Kapal motor sungai memiliki kapasitas yang berbeda disesuaikan dengan ukuran dari kapal
motor
itu
sendiri.
Kapal
Motor
berbahaya dan beracun ke perairan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dermaga Kapal Sungai mengenai aspek 15
LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
lingkungan yang berkaitan dengan kapal motor,
a. Melaporkan
kegiatan
pencemaran
kepada
bapak Aravif menyatakan:
syahbandar terdekat dan/ atau unsur pemerintah
”Alhamdulillah, selama saya bertugas disini
lain yang terdekat.
menjadi Kepala Dermaga sudah 5 tahun
b. Melakukan
penanggulangan
dengan
belakangan ini tidak pernah terjadi kebocoran
menggunakan peralatan dan bahan yang dimiliki
minyak dari kapal motorsungai karena setiap
oleh kapal, unit kegiatan lain diperairan,
kapal yang bersender di pelabuhan kita sudah
pelabuhan termasuk terminal khusus, atau unsur
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum
lainya sesuai dengan prosedur penanggulangan
melakukan pengoperasian.”(hasil wawancara
pencemaran yang dilakukan oleh Menteri.
tanggal 9 desember 2015) Mengingat
pasal
Jika terjadi pencemaran yang berasal 229
ayat
(1)
dari kapal motor maka pemilik kapal atau
menyatakan setiapl kapal dilarang melakukan
operator bertanggungjawab dalam mengeluarkan
pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah
dana untuk mengatasi pencemaran tersebut.
serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke
Berdasarkan hasil wawancara dengan
perairan. Dapat disimpulkan bahwa kapal motor
nakhoda kapal motor sungai Bapak Abdul Rolik
wajib menyediakan tempat sampah dan tempat
mengenai pencemaran perairan yang berasal dari
penampungan untuk pembuangan kotoran agar
kapal motor, beliau mengatakan:
tidak mencemari perairan. Berdasarkan hasil
“selama ini sih tidak pernah terjadi pencemaran
wawancara dengan penumpang kapal motor
dari kapal motor yang berdampak besar bagi
mengenai tempat untuk mencegah pencemaran,
perairan dek, kalaupun ada paling hanya
Bapak Syakir mengatakan:
masalah
“ndak ada tempat sampah dek di kapal motor
membuang sampah makanan mereka ke sungai
sungai ini mungkin karna padatnya penumpang
tanpa sepengetahuan kami.”(hasil wawancara
jadi tidak ada ruang untuk tempat sampah
tanggal 9 Desember 2015)
lagian tempat sampah yang diletakkan didalam
penumpang
kapal
motor
yang
Seharusnya pihak kapal motor tidak
kapal motor akan mengganggu dan tidak enak
hanya
dilihat.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember
berbicara saja tetapi pihak kapal motor sungai
2015)
seharusnya menyediakan tempat sampah atau Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 21 tahun 2010 pasal 25 menyatakan
penanggulangan
pencemaran
dilakukan dengan cara:
menghimbau
penumpang
dengan
tempat pembuangan limbah lainnya sehingga tidak mencemari perairan. Tribun
Pontianak
memuat
berita
mengenai kecelakaan speedboat di Perairan Kubuyang menewaskan banyak korban yang diposting pada tanggal 13/12/2015. Pasalnya 16
LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
speedboat yang memuat 44 orang ini menabrak
Sampah memang sering kali menjadi
batang kayu yang hanyut sehingga menyebabkan
masalah karena
speedboat tersebut seketika berputar, kemudian
mengganggu
oleng dan tenggelam secara perlahan. Korban
membahayakan pelayaran. Sampah-sampah yang
yang tewas disebabkan karena tidak bisa
berukuran lumayan besar dapat mengganggu
berenang dan tidak tersedianya jaket pelampung
pelayaran karena bisa tersangkut di mesin kapal
ataupun pelampung bulat.
yang dapat mengakibatkan mogoknya mesin
Berdasarkan berita yang dimuat Tribun Pontianak
dapat
kecelakaan
dan
juga
dapat
kapal motor sungai. Keberadaan sampah tidak bisa
disepelekan,
selain
dapat
mencemari
perairan sampah ataupun limbah lain yang
optimalnya pengawasan yang dilkukan Dinas
beracun yang berasal dari kegiatan kapal,
Perhubungan terhadap aspek lingkungan yang
sampah juga dapat merusak habitat yang ada di
menjadi bagian dari standar keselamatan pada
sungai.
sungai,
dikarenakan
penyebab
pemandang
belum
transportasi
tersebut
disimpulkan
keberadaan sampah dapat
sehingga
menyebabkan
Lingkungan
perairan
di
hilangnya nyawa penumpang. Jalur pelayaran
Dermaga Rasau Jaya masih tercemar sampah
sungai
kebersihannya
yang berasal dari kegiatan kapal maupun
sehingga sampah-sampah besar seperti batang
kegiatan yang dilakukan penumpang kapal
kayu tidak hanyut sampai ke jalur pelayaran
motor sungai. Tidak tersedianya sarana seperti
transportasi sungai.
tempat sampah menyebabkan hal itu terjadi.
harus
tetap
Berdasarkan
terjaga
wawancara
dengan
Pihak kapal motor diwajibkan melengkapi kapal
penumpang kapal motor sungai mengenai aspek
motornya
dengan
alat
dan
bahan
lingkungan, Juri mengatakan
penanggulangan pencemaran kotoran. Tapi pada
“selama ini saya selalu pulang kampung dengan
kenyataannya tidak tersedia sarana tersebut
naik kapal motor ini, dan saya sering kali
sehingga pencemaran perairan tidak dapat
melihat sampah yang hanyut di perairan seperti
terelakkan.
kayu-kayu kecil, tanaman-tanaman, terus ada
Dinas Perhubungan Kabupaten
bekas sampah makanan juga. Mungkin kalau
Kubu Raya sering kali mengalami kendala yang
masalah sampah bekas makanan yang dibuang
disebabkan rendahnya kesadaran operator atau
ke sungai karena tidak ada tempat buang
pihak penyedia jasa dalam memenuhi semua
sampah ya jadi penumpang-penumpang kapal
persyaratan
motor cenderung membuat sampah langsung ke
transportasi sungai, seperti apa yang telah
sungai.”(hasil wawancara tanggal 9 Desember
dikatakan Kepala Bagian Perhubungan Laut dan
2015)
Sungai, Bapak Zairin, SH pada wawancara
dokumen-dokumen
keselamatan
dengan penulis. 17 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Tetapi dibalik rendahnya kesadaran pihak kapal motor sungai terhadap pentingnya memenuhi
persyaratan
keselamatan
skala air tidak memenuhi syarat sehingga mengancam keselamatan penumpang.
dokemen-dokumen
transportasi
sungai
adalah
3.
dikarenakan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan
Dinas
Perhubungan
Pengawasan
Terhadap
Lingkungan
Perairan Kapal Motor
sehingga
Bahwa pengawasan terhadap lingkungan
membuat pihak kapal motor merasa bahwa tidak
perairan kapal motor sungai di Dermaga Rasau
diwajibkan uttuk mengikuti semua peraturan
Jaya
yang berlaku.
banyaknya pencemaran yang berasal dari kapal
belum
optimal
dikarenakan
masih
motor yang dilakukan oleh penumpang kapal motor. Hal ini disebabkan tidak tersedianya E.
tempat sampah untuk penumpang sehingga
KESIMPULAN
membuat 1.
Pengawasan
Terhadap
Awak
Kapal
Bahwa pengawasan terhadap awak kapal sungai
membuang
sampah
langsung ke perairan. Kapal motor penumpang juga tidak menyediakan penampungan kotoran
Motor Sungai
motor
penumpang
oleh
Dinas
dan limbah.
Perhubungan
Kabupaten Kubu Raya belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari tidak dilatih secara khusus juragan
dan
awak
kapal
mengenai
F.
SARAN
jalur
pelayaran dan standar keselamatan transportasi
Perlunya pengawasan yang lebih ketat
dengan alasan bahwa kapal motor merupakan
seperti dilakukannya pemeriksaan minimal satu
kapal tradisional yang cara mengemudi yang
minggu sekali yang dilakukan oleh pihak Dinas
sangat mudah.
Perhubungan
Kabupaten
kubu
Raya
pada
dokumen-dokumen nakhoda dan awak kapal 2.
Pengawasan
Terhadap
Sarana
dan
Prasarana Kapal Motor Sungai
agar sesuai dengan persyaratan yang berlaku sehingga
dapat
meminimalisir
terjadinya
Bahwa pengawasan terhadap sarana dan
kecelakaan. Dan setiap juragan dan awak kapal
prasarana kapal motor sungai oleh Dinas
yang ada diharapkan memiliki pengetahuan
Perhubungan Kabupaten Kubu Raya belum
mengenai segala aturan standar keselamatan
optimal karena sarana berupa baju pelampung,
transportasi sungai seperti jalur perairan yang
ringboy, dan pemadam kebakaran jumlahnya
dilalui, jumlah muatan kapal dan aturan dalam
masih minim dan prasarana berupa dermaga,
pelayanan penumpang.
rambu-rambu, pos pengawasan, dan pencatat 18 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
G. REFERENSI
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
1.
Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Buku-Buku:
Amirulah. 2004. Pengantar Manajemen, edisi kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu. Brantas. 2009. Dasar-dasar Bandung: Alfabeta.
Manajemen.
Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. _______________. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Torang, Syamsir. 2013. Organisasi Manajemen. Bandung: Alfabeta.
dan
Trisnawati, Sule Ernie dan Kurniawan Saefullah. 2005. Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama. Jakarta: Prenada Media Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: Mandar Maju. Wiludjeng, Sri. 2007. Pengantar Manajemen. Bandung: Graha Ilmu.
Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen (edisi 2). Yogyakarta: BPFEYOGYAKARTA. 2. Kadarman. 2001. Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT Prenhallindo.
Skripsi:
Muhadjir, Noeng. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi IV). Jakarta: Rake Sarasin.
Landa. 2012. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empang Kabupaten Kapuas Hulu.Skripsi.
Moekijat. 2000. Pengawasan yang Efektif. Bandung: Alfabeta.
3.
Nasution, Nur. 2004. Manajemen Tranportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nitisemito, Alex S. 1989. Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia). Jakarta: Ghalia Indonesia. Siagian, Sondang. 2008. Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama. Jakarta: Bumi Aksara. Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2003. Dasardasar Penelitian Kualitatif ( Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sumber lain:
https://gapasdapkuburaya.wordpress.com/2013/1 2/2013/tenggelamnya-dermaga-apungpelabuhan-rasau-jaya/ http://hendrapedia.blogspot.com/2014/11/makala h-transportasi-laut.html http://www.scribd.com/doc/220537437/MAKAL AH-TRANSPORTASI-AIR#scribd id.m.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Mo da_Transportasi_Laut m.antaranews.com/berita/296775/penum pang-tewas-tertimpa-atap-kapal-di-kalbar m.hukumonline,com/pusatdata/detail/27 983/nprt/1011/uu-no-17-tahun-2008-pelayaran news.liputan6.com/read/66558/feritenggelam-129-penumpang-selamat 19
LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
yumariblajar.blogspot.com/2011/08/mod a-transportasi.html Liputan6.com terbit pada tanggal 16/11/2003, pukul 23:58 WIB Antaranews.com terbit pada tanggal 10/02/2012, pukul 17:12 WIB
20 LIDYA NOVITA TINA, NIM. E01111046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan
KEMENTERIAN
RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKUL TAS ILMU SOSIAL DAN ILMU P9LITIK
~ I
TINGGI
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan Prof, Dr. :IL ~t:lari Nawawi, Pontiallak !'otak Pos 78124 lIom~pege: http://unnafis.untan.ac.id LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH I PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang ,bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus .Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan Program Studi E-mail addresl HP
: hj.GJ0
1~~D.~
.
~.Q~~~0 ..
: ~.~.~~..I.q5.~ !...:ur . 04 n~ret 20!h
. ; :t~~j?::::(:::r~:0:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I
. 'AN
; :\j~~0:~R;{'·ti~-i~:~~w;;'JL~9.;;:::Z::Q.~:l:i.5.!j:~::i.~:~i:~::::::::::::::::::::: .
demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .. ~~li~~ *) pada Program Studi ]Jr!'.\I ~x\.!':'.i.ntrl!'~£! t\!2:.9M.~ Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free- Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :
.~~~:0.0.~0.~0.~ ...J([.r:.~.9P..~ .....~~?f?~.0.~.t?t0.~ ....1~~Y.'5f.1?r.':!0X~L ...~SL~g:0.~... ~~.~0.] .....
.Qi.~0.!.
~y.~.I!.~0.Y.".53~.~ : ,?Y?0.~9.t.~~~~~.~ ..g_;:::~0. ~.,~ b.f.:'~P..9{? R..~!.g.y' p'!~t7I
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-medial format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain):
c:::J Secara fulltex IYJ content artikel
I
.
sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.
untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Dibuatdi
PontroflO-v, : . 0 [Y1 ~i 1.-D r b :
Pada tangga~.
;iJk .
.....1~~.y.9. ..... g5{i:l.~... T~~0 ... .._. NIM.
£,OIIIIOL/b
Catatan : *tulis nama jumal sesuai prodi masing-masing (publikalGove'rnanceIAspirasiiSociodevISosiolo$ique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)