PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
PENYETARAAN PROGRAM PAKET C DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA (Suatu Studi Di PKBM “Marga Jaya” Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya) Oleh: NOOR KARINA NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015
ABSTRAK Permasalahan penelitian pelaksanaan program ini yaitu rendahnya jumlah angka kelulusan hasil ujian kesetaraan Paket C, terbatasnya fasilitas yang dimiliki, minimnya tenaga pendidik berdasarkan jumlah yang terbatas dan kurang memiliki latar belakang pendidikan guru, dan Sosialisasi yang disampaikan kurang jelas dan tidak merata. Program ini bertujuan untuk menampung masyarakat yang telah menyelesaikan paket B, dan tidak tertampung pada jalur pendidikan formal. Teori yang digunakan dalam penulisan ini ialah George C. Edwards III yang mengemukakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan Struktur Birokrasi. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan masalah bahwa implementasi kebijakan Program Kesetaraan Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya belum berjalan efektif, hal ini dapat diindikasikan berdasarkan Komunikasi yang dilaksanakan melalui sosialisasi tidak merata dan angka ketidaklulusan menunjukkan kenaikkan dengan persentasi sebanyak 21 orang yang mendaftar dengan kehadiran sebanyak 20 orang sedangkan ketidakhadiran sebanyak 1 orang dan angka kelulusan sebanyak 3 orang, jadi angka ketidaklulusan sebanyak 18 orang. Selain itu, minimnya jumlah tenaga pendidik yang disiapkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” sebanyak 2 orang dengan latar belakang pendidikan SLTA 1 orang dan S1 1 orang. Kemudian tidak adanya gedung sendiri untuk melaksanakan Program Paket C oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya sehingga menumpang mengunakan gedung SMA yang setara dengan paket C. Kata-kata Kunci: Penyetaraan, Program Paket C, Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, Struktur Birokrasi
ABSTRACT The research of program implementation is low number of graduation rates equivalency test result paket C, limitted facilities, minim educators and background teacher, and socialization delivered unclear and uneven. This program purpose to accomodate in formal education. Theory used in this paper is George C. Edward III, that suggest there are four factors that influence the effectiveness of policy implementation is communication, resources, attitude, and bureaucratic structure. Qualitative methode with descriptive approach. The result of this study indicate that the issue of equality policy implementation program package C on the community learning center (PKBM) “Marga Jaya” in Department of Education had not been effective, this indicated based communication implemented unevenly and graduation rates show the presence of 20 people while the absence of one person and the passing score as many there people, so the failure as many 18 people.in addition to the inadequate number of educators prepare by community learning center (PKBM)”Marga Jaya” as two people, with a background of high school education one person and undrgraduated one person. And then, the absence of own building to implement the program package C by comminity learning center (PKBM)”Marga Jaya”in Department of Education Kubu Raya so that using the school building which is equivalent to the package C. Keyword: Equivalent, Program Package C, Communication, Resources, Attitude, Bureaucratic Structure.
1 Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
berkembangnya lembaga, pengelola, dan
A. PENDAHULUAN
unit pelaksana teknis pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan nonformal
1. Latar Belakang Masalah Pendidikan masyarakat merupakan
merupakan salah satu indikator kualitas
suatu proses dimana upaya pendidikan
partisipasi
masyarakat
dan
peran
yang diprakarsai pemerintah diwujudkan
pemerintah dalam melayani kebutuhan
secara terpadu dengan upaya pendududuk
pendidikan masyarakat.
setempat untuk meningkatkan kondisi
Menurut Undang-Undang Nomor
sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
bermanfaat dan memberdayakan masya-
Nasional
rakat. Perkembangan ilmu pengetahuan
pendidikan terdiri atas: pendidikan formal,
dan teknologi dengan segala aspeknya
nonformal, dan informal yang dapat saling
menuntut
masyarakat
melengkapi dan memperkaya (Pasal 13).
berusaha
meningkatkan
untuk
selalu
menyebutkan
bahwa
jalur
kecerdasan,
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
kemandirian.
(PKBM) adalah lembaga yang dibentuk
Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu
oleh masyarakat untuk masyarakat yang
meningkatkan
kesiapan sumber daya
bergerak dalam bidang pendidikan. PKBM
manusia, daya saing dan produktivitas
ini masih berada di bawah pengawasan dan
sesuai dengan irama perubahan sosial yang
bimbingan
ada.
Nasional. PKBM ini bisa berupa tingkat
keterampilan,
dan
sikap
Upaya pemerintah dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui
jalur pendidikan tidak dapat
mengabaikan
keberadaan
pendidikan
dari
Dinas
Pendidikan
desa ataupun kecamatan. Salah
satu
bentuk
layanan
pendidikan kesetaraan dalam pen- didikan nonformal
adalah
pen-
yelenggaraan
nonformal sebagai bagian integral dalam
program Paket C. Program ini bertujuan
sistem pendidikan nasional. Kebutuhan
untuk menampung masyarakat yang telah
belajar
menyelesaikan program Paket B, dan tidak
masyarakat
yang
tidak
dapat
dipenuhi melalui pendidikan formal dapat
tertampung pada jalur pendidikan formal.
pendidikan
Hal ini bertujuan agar memiliki
masyarakat
kemampuan setara dengan lulusan Sekolah
terhadap pentingnya pendidikan sepanjang
Menengah Atas yang dilaksanakan oleh
hayat mempengaruhi daya jangkau layanan
pendidikan formal.
dilaksanakan nonformal.
pendidikan
pada
jalur
Pemahaman
nonformal.
Tumbuh
dan 2
Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Penyelenggaraan program Paket C merupakan salah satu program untuk memenuhi
kebutuhan
C berhak mendapatkan ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA.
masyarakat
Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu
menindak lanjuti pendidikan dasar 9 tahun.
Raya mempunyai 4 bidang pemerintahan
Melalui program Paket C warga belajar di
yang menangani pekerjaan sesuai dengan
persiapkan
tugas dan fungs pokoknya masing-masing,
untuk
menjadi
anggota
masyarakat yang mampu ber- interaksi
adapun
bidang-bidang
positif dengan lingkungannya dan dapat
adalah sebagai berikut:
pemerintahan
mengembangkan ke tujuan penyelengg-
a. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
araan program Paket C dapat tercapai
b. Bidang Pendidikan Dasar
apabila dalam sistem sosial masyarakat
c. Bidang SMA Dan SMK
telah terjadi pemahaman positif terhadap
d. Bidang
Peningkatan
Mutu
keberadaan program, manfaat program,
Pendidikan Dan Tenaga Pendidik.
dan perhatian serius pemerintah terhadap
Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu
pemerataan
jangkauan
pendidikan
nonformal.
PKBM yang membantu Dinas Pendidikan
Program Paket C adalah program pendidikan
Raya membawahi 7 (tujuh) lembaga
lanjutan
dari
Paket
B.
Sedangkan pengertian Program Paket C
Kabupaten
Kubu
menyelenggarakan
Raya Program
a. PKBM Marga Jaya
Program
b. Sanggar Kegiatan Belajar
pendidikan
C
adalah
menengah
program
pada
jalur
d. PKBM Anggrek
yang terkendala ke pendidikan formal atau
e. PKBM Terpadu
berminat
Pendidikan
f. PKBM Agatha
Kesetaraan untuk ket- untasan pendidikan
g. LPLS Anugrah
menengah.Adapun
memilih
Program
C
Namun, penulis hanya mengambil
ditujukan bagi warga masyarakat yang
1 (satu) PKBM sebagai fokus penelitian
karena
ekonomi,
yaitu PKBM “Marga Jaya” yang terletak di
waktu, kesempatan dan geografi tidak
Jalan Pembangunan Patok 33 Desa Rasau
dapat
Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten
keterbatasan
mengikuti
sosial,
pendidikan
Paket
C
c. PKBM Lembayung
nonformal setara SMA/MA bagi siapapun
dan
Paket
diantaranya:
dalam buku terbitan Direktorat Kesetaraan Paket
didalam
Sekolah
Menengah Atas/ sederajat. Lulusan Pakect
Kubu Raya.
3 Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Selain
itu,
/kepemilikan
status
merupakan
lembaga
ketidaklulusan lebih besar dibandingkan
Yayasan
angka
kelulusan
terlihat
dari
jumlah
Pendidikan Non Formal dengan Status
peserta yang mendaftar di Pusat Kegiatan
Hukum oleh mantan Bupati Bapak Muda
Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya”
Mahendrawan Nomor 23 Tahun 2008.
untuk
Adapun izin operasional Pusat Kegiatan
Paket C Kabupaten Kubu Raya sebanyak
Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya”
21 orang dengan kehadiran sebanyak 20
merupakan rekomendasi kepada Kepala
orang sedangkan ketidakhadiran sebanyak
Desa
Nomor
1 orang dan angka kelulusan sebanyak 3
2008,
orang. Jadi angka ketidaklulusan sebanyak
Rasau
Jaya
425/137/Kemasyarakat
II Tahun
Camat Rasau Jaya Nomor 421.9/154/ Pemasyarakat,
Kepala
UPT
mengikuti
Program
Kesetaraan
18 orang.
Dinas
Program
penyetaraan
Paket
C
Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
merupakan kebijakan standar program
Nomor 800/38/TU-UM Tahun 2008, Dinas
kesetaraan SMA dimaksudkan supaya
Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Nomor
masyakat yang tidak memiliki ijasah SMA
421.9/200a/Dik-D Tahun 2011. Dinas
dapat menempuh pendidikan luar sekolah
Pendidikan
yaitu Paket C. Oleh karena perlu adanya
Kabupaten
Kubu
Raya
mempunyai peran untuk mendata dan
komunikasi
mengajukan nama-nama siswa yang akan
dengan melakukan pertemuan antara Dinas
mengikuti ujian Paket C akan tetapi yang
Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dan
menyelenggarakannya
pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
adalah
Pusat
dalam
bentuk
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
(PKBM)
“Marga Jaya” tersebut.
penyelenggara serta menyebarkan surat
Bidang Pendidikan Luar Sekolah merupakan
bidang
pendidikan
non
“Marga
sosialisasi
Jaya”
sebagai
edaran kepada perangkat daerah di masing-
yang
menangani
masing kecamatan atau sekolah-sekolah.
formal
pendidikan
Hal ini akan memudahkan penyampaian
kesetaraan Paket C. Keterlibatan Dinas
informasi secara jelas, cepat dan akurat,
Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dan
namun
lembaga
Belajar
dilakukan hanya maksimal pada tataran
Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” sangat
atas saja, pada tataran masyarakat tidak
mendorong peningkatan jumlah kelulusan
semua masyarakat yang mengetahuinya
peserta Paket C. Akan tetapi permasalahan
sehingga
yang
berjalan maksimal karena masyarakat yang
Pusat
terjadi
Kegiatan
bahwa
jumlah
angka
yang
terjadi
proses
sosialisasi
komunikasi
yang
belum
4 Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
mengetahui
dan
mendaftar
jumlahnya
terbatas.
mengajar lainnya masih menggunakan fasilitas
sekolah
yang
ditumpangi.
Selain itu, ketersediaan sumber
Kemudian sering terjadi rangkap jabatan
daya pendukung yang cukup, handal dan
dalam penyelenggaraan Program Paket C
trampil
pada pembagian tugas tenaga pengajar
sangat
diperlukan
untuk
melaksanakan kebijakan Program Paket C,
dengan
kekurangan
tenaga
pada lembaga Pusat Kegiatan Belajar
mengakibatkan pembagian tugas terhadap
Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” di
tenaga pengajar didalam memberikan mata
Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
pelajaran menjadi kurang maksimal. Hal
tenaga pendidiknya sangat minim yaitu
ini
berjumlah 2 orang terdiri dari SMA 1
dilaksanakan
orang dan S1 1 orang. Berdasarkan jumlah
PKBM “Marga Jaya” yang mana 1 guru
tenaga pendidik yang terbatas kemudian
mengajar 1 mata pelajaran melainkan yang
dibantu oleh swadaya masyarakat dan
terjadi 1 guru bisa mengajar lebih dari 1
mahasiswa/i dengan kurang memiliki latar
mata pelajaran karena kekurangan tenaga
belakang guru menyebabkan kemampuan
pengajar.
dikarenakan
menyampaikan bahan ajaran yang diterima
pengajar
pekerjaan
melebihi
Menangapi
dari
ketentuan
masalah
Mengingat
rendahnya
yang
termasuk daerah baru dimekarkan jadi
mencapai 3 orang dari 20 yang mengikuti
perlu mendapat perhatian khusus dalam
ujian Paket C. Selain itu juga lembaga
bidang pendidikan karena berdasarkan
Pusat
Masyarakat
tahun 2012 lulusan SMP sebanyak 60.172
(PKBM) “Marga Jaya” Dinas Pendidikan
ribu orang atau 22, 20 % dan lulusan SMA
Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki
sebesar 36.324 ribu orang atau 13, 40%
fasilitas gedung sekolah Paket C melainkan
jadi terdapat sebesar 23.848 orang atau 8,8
menumpang di gedung SMA sesuai dengan
%
paketnya.
melanjutkan kejenjang SMA tiap tahunnya,
Kegiatan
kelulusaan
Belajar
anak
yang
Kubu
diatas,
akan lambat. Hal tersebut berdampak pada angka
Kabupaten
yang
diperkirakan
Raya
tidak
Jadi setiapkali melaksanakan ujian
hal ini dikarenakan angkatan kelulusan
Paket C dan proses belajar mengajar selalu
SMP lebih besar dibandingkan angkatan
menggunakan
lulusan
gedung
SMA,
hal
ini
SMA.
Permasalahan
tersebut
dikarena keterbatasan fasilitas pendukung,
diakibatkan kondisi ekonomi masyarakat
sehingga semua fasilitas dari gedung,
Kabupaten
kursi, meja, papan tulis dan kelengkapan
berpenghasilan menengah kebawah dengan
Kubu
Raya
yang
5 Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
bermata
Petani
ketepatan waktu dalam penyam- paian
sebanyak 389.030 orang atau 64,93%.
informasi, harus jelas isi informasi yang
Sesuai dengan luas wilayah Kabupaten
di
Kubu
pencahariaan
Raya
sebesar
sebagai
km2,
6.985,20
menpunyai jumlah penduduk sebanyak
sampaikan,
ketelitian
serta
dan
memerlukan
konsisten
dalam
menyampaikan informasi.
560.472 orang, yang memiliki 113 Desa
b. Sumber daya (resources), sumber-
atau Kelurahan dengan Desa tertinggal 76
sumber dalam imple- mentasi
sehingga Desa majunya sekitar 37 Desa.
kebijakan
memegang
peranan
Berdasarkan permasalahan diatas,
penting, karena imple- mentasi
maka mendorong penulis untuk melakukan
kebijakan tidak akan efektif bila
penelitian yang berkaitan dengan masalah
mana
Implementasi Program Kesetaraan Paket C
dibutuhkan tidak memadai atau
Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu
relevan.
Raya.
sumber
daya
yang
c. Disposisi atau sikap (disposition or attitudes), dalam hal ini yang terpenting
adalah
sikap
men-
B. TINJAUAN PUSTAKA
dukung dari para implementor
a. Kerangka Teori
terhadap implementasi kebijakan.
Menurut George C. Edwards III (dalam
Agustino,
2006:150)
Artinya para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif
mengemukakan bahwa ada empat faktor
dalam
yang mempengaruhi efektifitas implemen-
kebijakan,
tasi kebijakan yaitu:
tergantung
a. Komunikasi (communication), bahwa
wewenang yang ada padanya.
komunikasi
merupakan
salah
rangka
melaksanakan
justru pada
sangat
sejauh
mana
satu
d. Struktur birokrasi (bureaucratic
variabel yang menentukan efektivitas
tructure), bahwa pada dasarnya
imple- mentasi kebijakan. Komu- nikasi
suatu
merupakan
untuk
melibatkan beberapa lembaga atau
menyebarluaskan informasi, baik dari
organisasi dalam proses imple-
atas kebawah maupun dari bawah
mentasinya, sehingga diperlukan
keatas. Untuk menghindari terjadinya
adanya koordinasi yang efektif
distorsi informasi yang disampaikan
diantara
atasan
organisasi-organisasi
sarana
kebawahan,
perlu
adanya
kebijakan,
seringkali
lembaga-lembaga atau yang
ter6
Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
libat. Struktur birokrasi yang demi
b. Kerangka Pikir Penelitian
kian sangat memerlukan koordinasi, tanpa adanya koordinasi yang
efektif
tidak
diharapkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mungkin
implementasi
kebijakan akan berhasil dengan baik. Lester dan Stewart Jr (dalam Agustinus,
2006;139)
mengemukakan
bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat melalui proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan Sedangkan menurut
yang
ingin
keberhasilan Grindle
di
raih.
implementasi
(dalam
Subarsono,
2005;94) dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu: pertama, isi kebijakan yang menyangkut
kepentingan
kelompok
sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang
di
keputusan,
inginkan,
letak
pelaksanaan
pengambil
program,
dan
sumber daya yang dilibatkan dan yang kedua, lingkungan implementasi dimana kebijakan tersebut diterapkan.
MASALAH a. Rendahnya jumlah angka kelulusan hasil ujian kesetaraan paket C b. Terbatasnya fasilitas yang dimiliki c. Minimnya tenaga pendidik berdasarkan jumlah yang terbatas dan kurang memiliki latar belakang pendidikan guru d. Sosialisasi yang disampaikan kurang jelas dan tidak merata
TEORI Menurut George C Edward III (dalam Agustino, 2006:150) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yaitu: a. Komunikasi (Communication), terdiri dari: Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi b. Sumber Daya (Resources), terdiri dari: Staff, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas c. Disposisi atau Sikap (Disposition ot Atitudes) d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Terdiri dari: Pembagian tugas Meningkatkan Kesetaraan Pendidikan Melalui Program Paket C
7 Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus Di
C. METODE PENELITIAN
PKBM “Marga Jaya” Desa Rasau Jaya II Jenis penelitian yang digunakan
Kecamatan Rasau Jaya). Teknik dan alat
dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
pengumpulan data yaitu menggunakan
Deskriptif dengan analisis data secara
Teknik Wawancara, Teknik Observasi Dan
Kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang
Teknik Wawancara. Teknik analisis data
bermaksud menggambarkan kejadian atau
yaitu
temuan-temuan data dan gejala-gejala yang
Penyajian
terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau
Verifikasi.
sebagaimana
adanya
lapangan
pada
yang saat
terjadi
menggunakan Data,
Reduksi Kesimpulan
Data, Dan
di
penelitian
dilaksanakan. Fokus dalam penelitian ini
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
pada: Efektifitas Implementasi Program Kesetaraan Paket C Pada Pusat Kegiatan
Kebijakan publik yang dipilih oleh
Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya”
pemerintah juga memungkinkan timbulnya
Di Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau
pro dan kontra dari berbagai pihak karena
Jaya Kabupaten Kubu Raya.
kebijakan
Untuk
merupakan
jawaban final, lengkap atau jawaban akhir
gambaran yang lebih konkrit, lengkap dan
atas permasalahan sosial. Kebijakan publik
objektif tentang masalah yang diteliti serta
tidak serta merta hadir begitu saja.
sesuai dengan tujuan penelitian maka,
Terdapat beberapa proses atau tahap yang
penulis menentukan informan kunci dalam
harus dilalui dan implementasi merupakan
penelitian ini antara lain adalah:
tahap
Bidang
data
bukan
dan
a. Kepala
memperoleh
politik
Pendidikan
Luar
Sekolah b. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Keaksaraan Fungsional
paling
krusial
dalam
proses
kebijakan publik. Demikian pula dengan program penyetaraan Paket C oleh Dinas Pendidikan
Kubu
Raya
pengimplementasiannya
pada
dalam Pusat
c. Kepala PKBM “Marga Jaya”
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
d. Tenaga Pendidik
“Marga Jaya” di Desa Rasau Jaya II
e. 5 orang Peserta Paket C
Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu
Sedangkan Obyek penelitian ini
raya ini tidak begitu mudah.
adalah Efektifitas Implementasi Program
Dari pemahaman diatas terdapat
Kesetaraan Paket C Di Dinas Pendidikan
permasalahan Rendahnya jumlah angka 8
Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
kelulusan hasil ujian kesetaraan Paket C,
C supaya masyarakat dapat mendaftarkan
Terbatasnya failitas yang dimiliki PKBM
diri
“Marga Jaya”, Minimnya tenaga pendidik
Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” yang
berdasarkan jumlah yang terbatas dan
nantinya
kurang memiliki latar belakang pendidikan
Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Seperti
guru, Sosialisasi yang disampaikan kurang
yang kita ketahui bahwa pengetahuan
jelas dan tidak merata. Untuk menganalisis
masyarakat akan Paket C selama ini sangat
faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan
kurang sekali, dimana menganggap bahwa
pelaksanaan program Paket C berdasarkan
program tersebut tidak setara dengan
masalah
menggunakan
SMA. Melainkan sesui dengan UU No 20
keberhasilan
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
yang dikemukakan oleh
Nasional bahwa hasil pendidikan nasional
George C Edward III (dalam Agustino,
dapat dihargai setara dengan hasil program
2006:150) yang melihat permasalahan dari
pendidikan formal.
diatas
peneliti
indikator-indikator implementasi
kepada
sudut pandang:
Pusat
akan
Kegiatan
didata
oleh
Belajar
Dinas
Melihat permasalahan kurangnya informasi
yang
diterima
masyarakat
mendorong pentingnya komunikasi sebagai
a. Komunikasi Secara umum sosialisasi dapat
alat untuk menyampaikan informasi yang
diartikan sebagai salah satu usaha untuk
berkaitan
menyampaikan
menyebarluaskan
fungasi dan manfaat dari pada Program
sebuah informasi yang jelas dan benar
Paket C ini, melalui sosialisasi masyarakat
serta objek yang tepat, sebagai salah satu
Kabupaten Kubu Raya dapat mengetahui
komponen yang tidak dapat dipisahkan
program ini dan dapat mendaftarkan diri
satu dengan yang lainnya, adapun cakupan
sebagai
dari penyebaran informasi secara khusus
mendapatkan pekerjaan berdasarkan ijasah
adalah
SMA.
atau
masyarakat
dengan
pengertian,
persyaratan
apabila
tujuan,
ingin
yang
memiliki
SMA
kemudian
Hasil wawancara terhadap peserta
memerlukan ijasah Kesetaraan Paket C
didik juga menegaskan sebagai informan,
SMA untuk persyaratan pekerjaan.
dengan menyatakan:
pendidikan
dibawah
Sosialisasi ini dilakukan dengan
“kalo sosialisasi yang dilakukan itu
maksud upaya masyarakat memahami
nggak ade, yang saye tau kan biasanya
tentang adanya Program Paket C ini, dan
program paket c itu adanya setelah dengar
menginformasikan pelaksanaan ujian Paket
kelulusan sma, hasil kelulusan itu kadang9
Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
kadang ada pelajar yang nggak lulus dan
adanya informasi mengenai program Paket
ada juga masyarakat yang putus sekolah
C kepada masyarakat.
karena ingin mendapatkan ijasah sma makanya
mengikuti
program
ini.
b. Sumber Daya
Sedangkan ujian sma itu dilaksanakan
Jumlah peserta yang mendaftar di
biasanya awal tahun antara bulan 3 dan 4
Pusat
geto lah. Jadi, ya sebelumnya saye nanya-
(PKBM) “Marga Jaya” untuk mengikuti
nanya dulu ke PKBMnya apa-apa aja
Program Kesetaraan Paket C sebanyak 21
syaratnya trus tata cara pendaftarannya
orang dengan kehadiran sebanyak 20 orang
kayak gimana. Setelah mengetahui semua
sedangkan
itu barulah saye daftar kan diri karena
orang dan angka kelulusan sebanyak 3
berminat untuk ikut mendapatkan ijasah
orang. Jadi angka ketidaklulusan sebanyak
sma ini”
18 orang, melihat permasalahan jumlah
Berdasarkan
hasil
diatas, peserta didik
wawancara
yang mengikuti
Kegiatan
angka
Belajar
Masyarakat
ketidakhadiran
ketidaklulusan
dibandingkan
angka
sebanyak
lebih
1
besar
kelulusan
pihak
program Paket C tersebut menegaskan
penyelenggara Program Paket C harus
bahwa tidak mengetahui akan adanya
lebih memperhatikan anak didiknya pada
sosialisasi
Paket
saat proses belajar mengajar supaya tingkat
mengetahui
akan
C
karena
adanya
untuk
pelaksanaan
kelulusan
semakin
meningkat
dengan
program Paket C langsung mendatangi
memberikan kurikulum yang bermutu dan
PKBM “Marga Jaya” yang terdapat di
berkualitas supaya cepat dipahami.
Desa Rasau Jaya II, seperti yang diketahui bahwa
pelaksanaan
paket
biasanya
Keselurahan tenaga pendidik yang terdapat
di
Pusat
Kegiatan
Belajar
dilaksanakan setelah siswa/siswi SMA
Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” pada
mendengar
kelulusan
terdapat
Program Paket C berjumlah 2 orang yang
siswa/siswi
yang
ujian
terdiri dari 0 orang laki-laki dan 2 orang
karena
tidak
lulus
sedangkan ujian nasional SMA diadakan
perempuan.
antara bulan 3 dan 4 sehingga sebelumnya
pendidikan terdiri dari 1 orang memiliki
peserta didik menanyakan persyaratan dan
pendidikan
tata cara pendaftaran untuk mengikuti
pendidikan D3 dan 1 orang memiliki
program Paket C tersebut. Berdasarkan
pendidikan S1. Berdasarkan wawancara
penjelasan diatas kurangnya sosialisasi
berkaitaan dengan sumber daya staf kepada
yang
Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan
dilakukan
mengakibatkan
tidak
Berdasarkan
SMA,
0
orang
jenjang
memiliki
10 Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Keaksaraan
Fungsional
Pada
Dinas
mereka belum mempunyai latar belakang
Pendidikan
Kabupaten
Kubu
Raya,
mengajar, namun swadaya masyarakat
mengatakan bahwa: “kita lihat
sangat membantu pihak penyelenggara berkurang
yaitu lembaga Pusat Kegiatan Belajar
karena tenaga pendidiknya itu banyak
Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” untuk
kalangan dari SMA, jadi itu dari
melaksanakan ujian Paket C dan proses
swadaya masyarakat yang membantu
belajar mengajar.
itu sangat
Fasilitas
untuk mengajar karena dimana disini
fisik
faktor
untuk masalah tenaga pendidiknya
kebijakan. Implementor mungkin memiliki
sangat kurang, jadi kita minimnya
staf yang mencukupi, mengerti apa yang
disitu,
harus
rata-rata
itu
kita
dalam
merupakan
mereka tidak dibayar. Jadi dalam arti
hampir
penting
juga
dilakukannya,
implementasi
dan
memiliki
meminta bantuan dari luar yaitu
wewenang untuk melaksanakan tugasnya,
masyarakat
kadang-kdang
tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung
dibantu juga sama mahasiswa PPL
sarana atau prasarana maka implementasi
yang kita pakai dari sekolah-sekolah”.
kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
dan
Berdasarkan uraian diatas pihak
Berdasarkan wawancara berkaitaan
Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
dengan sumber daya fasilitas fisik kepada
Melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar
Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan
Sekolah Dan Kepala Seksi Pendidikan
Keaksaraan
Fungsional
Pada
Dinas
Kesetaraan Dan Keaksaraan Fungsional,
Pendidikan
Kabupaten
Kubu
Raya,
menyampai- kan tenaga pendidik pada
mengatakan bahwa:
Program Paket C untuk Pusat Kegiatan
“untuk fasilitasnya itu dilihat sangat
Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya”
minim sarana dan prasarananya, itu
sangat kurang sekali, adapun yang tersedia
karena
kadang-kadang tidak seimbang dengan
menumpang dimana disitu ya... jadi
jumlah mata pelajaran yang di jadwalkan
untuk
Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
didik yang menyiapkan semuanya jadi
Oleh
itu
karena
masyarakat
itu,
sekitar
terdapat untuk
swadaya membantu
dimana
saat
ini
perawatannya tetap peserta
juga
proses
mereka
mempengaruhi
belajar
kegiatan
mengajarnya
jadi
menyukseskan pelaksanaan Paket C ini
diharapkan untuk ada pembantuan
dengan menjadi tenaga pendidik, walaupun
dari
dari segi kemampuan dan keterampilan
Karena saat ini kita masih tetap untuk
sarana
dan
prasarananya.
11 Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
ujiannya masih menggunakan sekolah-
tataran pelaksanaan ujian Paket C dan
sekolah yang sesuai dengan paketnya,
proses
untuk paket A ke SD, paket B ke SMP,
mengalami
paket C ke SMA jadi kita pada saat
masyarakat yang mendaftar Paket C tidak
untuk ujian itu kita mau gag mau
sesuai dengan masyarakat yang ikut Paket
menampung
C. Untuk itu pemerintah perlu adanya
kesekolah-sekolah
tersebut”
belajar
perhatian
Berdasarkan uraian diatas, seperti
semangat
mengajar
permasalahan
khusus
dari
dengan
masyarakat
tersebut
membangun
supaya
dapat
yang disampaikan pihak Dinas Pendidikan
berpartisifasi
melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar
Pendidikan Paket C Di Dinas Pendidikan
Sekolah Dan Kepala Seksi Pendidikan
Kab- upaten Kubu Raya.
Kesetaraan Dan Keaksaraan Fungsional menunjukkan
segi
Kesetaraan
Mengingat Kabupaten Kubu Raya
fasilitas
termasuk daerah baru dimekarkan jadi
pelaksanaan Paket C sangat minim, adapun
perlu mendapat perhatian khusus dalam
keterbatasan itu meliputi lembaga Pusat
bidang pendidikan karena berdasarkan
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
tahun 2012 lulusan SMP sebanyak 60.172
“Marga Jaya” dalam melaksanakan Paket
ribu orang atau 22, 20 % dan lulusan SMA
C tidak memiliki gedung sendiri melainkan
sebesar 36.324 ribu orang atau 13, 40%
menumpang di gedung SMA sesuai dengan
jadi terdapat sebesar 23.848 orang atau 8,8
paketnya. Jadi setiapkali melaksanakan
%
ujian Paket C dan proses belajar mengajar
melanjutkan kejenjang SMA tiap tahunnya,
selalu menggunakan gedung SMA. Maka
hal ini dikarenakan angkatan kelulusan
dari
SMP lebih besar dibandingkan angkatan
itu
dari
meningkatkan
jumlah
pemerintah
harus
lebih
anak
yang
diperkirakan
tidak
memperhatikan dari fasilitas pendukung
lulusan SMA.
Permasalahan tersebut
yaitu gedung, jika keterbatasan itu tidak
diakibatkan kondisi ekonomi masyarakat
diperbaiki dikemudian harinya pelaksanaan
Kabupaten
Program Paket C ini tidak akan ada
berpenghasilan menengah kebawah dengan
perubahan dari kualitasnya.
bermata
Kubu
pencahariaan
Raya
sebagai
yang
Petani
sebanyak 389.030 orang atau 64,93%. Berdasarkan wawancara berkaitaan dengan
c. Sikap Atau Disposisi Masyarakaat dituntut untuk pro
sikap atau disposisi terhadap Program
dalam
Program
Kesetaraan Paket C Kepada Kepala Seksi
Kesetaraan Paket C ini, apabila pada
Pendidikan Kesetaraan Dan Keaksaraan
aktif
menyukseskan
12 Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Fungsional
Pada
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Kubu
Raya,
mengatakan
pendidikan dibawah minimal untuk dapat mengikuti program paket C tersebut.
bahwa: “diharapkan untuk ada perhatian dari pemerintah
karena
d. Struktur Birokrasi
bagaimanapun
Dengan adanya pembagian tugas,
paket c ini sudah setara sama dengan
maka
kelulusan,
karena
ini
juga
seseorang atau sekelompok orang untuk
berpengaruh
untuk
peserta
didik
melaksanakan tugas-tugas tersebut. Seiring
tersebut. Karena untuk paket c ini juga
dengan pemberian kewenangan dalam
digunakan
rangka
untuk
melanjutkan
diberikan
kewenangan
melaksanakan
tugas
bagi
yang
pendidikan negeri lebih tinggi dan
dimaksud, harus disertai tanggung jawab
untuk bekerja di dunia swasta, jadi
yang jelas dalam menentukan siapa yang
diharapkan sama pemerintah untuk
pantas
memperhatikan
tenaga
merupakan suatu kebijakan atasan ataupun
pendidiknya, sarana dan prasaranya
lembaga. Tentunya hal ini dimaksudkan
dan fasilitas itu yang kita harapkan”.
untuk meminimalisir penyimpangan dan
dari
untuk
diberikan
wewenang
Berdasarkan uraian diatas yang
kekurangan yang dapat terjadi, sehingga
disampaikan oleh Kepala Seksi Kesetaraan
kebijakan tersebut harus mempunyai dasar
Dan Keaksaraan Fungsional, mempunyai
yang kuat dan relevan sesuai fakta.Struktur
harapan pemerintah supaya dapat lebih
organisasi
memperhatikan pelaksanaan Paket C ini.
menetapkan sistem hubungan didalam
Berdasarkan standar pendidikan, pada saat
organisasi
melanjutkan ketingkat
maupun horizontal. Sehingga implementasi
misalkan:
pendidikan lanjut
perguruan
tinggi,
ijasah
juga
diharapkan
yang
baik
Kubu
sebagai persyaratan administrasi, kalau
pendidikan masyarakat.
maka
terhambat
mengikutinya. dirasakan
bagi
tidak
Hal
yang
pekerja
Raya
dapat
meningkatkan
Berikut wawancara yang dilakukan
akan
bisa
terhadap
sama
juga
menyampaikan:
ingin
“ya...
yang
vertikal
Program Kesetaraan Paket C Di Kabupaten
Kesetaraan Paket C sangat diperlukan
masyarakat tidak memiliki ijasah SMA
secara
dapat
tenaga
tentu
pendidik
kami PKBM
semue
yang
tenaga
memperoleh pekerjaan dengan persyaratan
pendidik
minimal ijasah SMA, jadi Program Paket C
menjalankan
ini memudahkan bagi masyarakat dengan
pokoknye masing-masing, kami semue
tugas
yang
ade
sesuai
tugas
13 Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
udah mempunyai tugas masing-masing untuk
menjalankan
memperhatikan
pem-
pokok
bahasan yang telah penulis utarakan, maka
tersebut. Tugas pokok kami kan udah
kesimpulan yang dapat penulis sampaikan
diatur
dengan
berkenaan dengan penyetaraan program
yang
telah
paket C di Dinas Pendidikan Kubu Raya
kurikulum
dinas
adapun variable-variable yang dimaksud
yaitu
mengajar
memberikaan disusun
tugas
Dengan
materi
dalam
pendidikan, dan itulah yag menjadi
diantaranya yaitu:
acuan kami bekerja. Cuma terkadang
a.
Komunikasi,
Menunjukkan
bahwa
dengan keterbatasan tenaga pengajar
sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas
kami harus mengajar lebih dari satu
Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
mata pelajaran karena kekurangan
belum
tenaga pengajar”
disebabkan masih terdapat masyarakat
Berdasarkan uraian diatas, Kepala PKBM
dan
tenaga
berjalan
maksimal
karena
yang tidak mengetahui akan adanya
pendidik
Program Paket C ini, selain itu juga
menyampaikan bahwa penyelenggaraan
jangkauan wilayah Kabupaten Kubu
Program Paket C tersebut sudah dilakukan
Raya yang sulit dijangkau karena
pembagian
terdapat sungai yang memisahkan satu
tugas
kekurangan
namun
tenaga
dengan
wilayah
dengan
mengakibatkan pembagian tugas terhadap
sehingga
menyulitkan
tenaga pengajar didalam memberikan mata
informasi
pelajaran menjadi kurang maksimal. Hal
Meskipun sebagian masyarakat telah
ini
yang
mengetahui sosialisasi, akan tetapi
ketentuan
kurang nya pengetahuan masyarakat
dikarenakan
dilaksanakan
melebihi
pengajar
pekerjaan dari
wilayah
penyampaian
kepada
penting
lainnya
masyarakat.
PKBM “Marga Jaya” yang mana 1 guru
akan
nya
pendidikan
mengajar 1 mata pelajaran melainkan yang
kesetaraan
terjadi 1 guru bisa mengajar lebih dari 1
partisipasi mas- yarakat mengikuti
mata pelajaran karena kekurangan tenaga
Program
pengajar.
memperhatikan
menimbulkan
Paket dan
C
tingkat
kurang
mengganggap
sepele kebijakan ini hal ini dikarenakan latar belakang ekonomi masyarakat E. KESIMPULAN DAN SARAN
yang masih rendah dengan biaya
a.
pendaftaran sebesar Rp 500.000 per
Kesimpulan
orang. 14 Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
b. Sumber daya, ketersediaan sumber
penyelenggaraan Program Paket C
daya untuk Program Paket C sangat
pada pembagian tugas tenaga pengajar
kurang sekali, pada tenaga pendidik
dengan kekurangan tenaga pengajar
adapun yang tersedia tidak seimbang
mengakibatkan
dengan jumlah mata pelajaran yang
terhadap
dijadwalkan
Pendidikan
memberikan mata pelajaran menjadi
Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu
kurang maksimal. Hal ini dikarenakan
mengakibatkan proses pembelajaran
pekerjaan yang dilaksanakan melebihi
terkadang tidak dapat diterima dengan
dari ketentuan PKBM “Marga Jaya”
baik bagi peserta didik terlihat dari
yang mana 1 guru mengajar 1 mata
angka
Pusat
pelajaran melainkan yang terjadi 1 guru
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
bisa mengajar lebih dari 1 mata
“Marga Jaya” yang cenderung tingggi
pelajaran karena kekurangan tenaga
yaitu 18 orang dari 21 peserta. Selain
pengajar.
Dinas
ketiaklulusan
pada
tenaga
pembagian pengajar
tugas didalam
itu, dari segi fasilitas pelaksanaan Program Paket C sangat minim, adapun keterbatasan itu tidak memiliki gedung sendiri
melainkan
menumpang
di
gedung SMA sesuai dengan paketnya. c. Sikap,
implementor
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis merasa sangat perlu untuk memberikan masukan agar
melak-
kedepannya penyetaraan program paket C
sanakan Program Paket C ini sudah
di Dinas Pendidikan Kubu Raya lebih baik.
dikatakan cukup baik, hal ini terlihat
Adapun saran yang dapat diberikan penulis
dari harapan dan dukungan terhadap
sebagai suatu masukan adalah sebagai
Program Paket C ini supaya dapat
berikut:
berjalan
a. Komunikasi, Pihak Pusat Kegiatan
sesuai
dalam
b. Saran
dengan
standar
pendidikan yang ada.
Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga
d. Struktur birokrasi, pembagian tugas
Jaya” dan Dinas Pendidikan Kabupaten
sudah jelas sesuai tugas pokok dan
Kubu Raya harus lebih memperhatikan
fungsinya masing-masing, jadi masing-
dalam hal menyampaikan informasi
masing lembaga sudah mengetahui apa
yang jelas kepada setiap masyarakat
yang harus dikerjakan berdasarkan
supaya dapat dipahami dan dimengerti.
bidangnya
masing-masing.
Namun
b. Sumber
sering terjadi rangkap jabatan dalam
sumber
Daya, daya,
Berkaitan walaupun
dengan kebijakan 15
Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
sudah disosialisasikan tanpa adanya sumber daya sangat mustahil berjalan efektif,
dengan
demikian
perlulah
adanya penambahan pada aspek-aspek tertentu di bidang sumber daya. c. Sikap, Peningkatan standar jumlah hasil kelulusan Program Paket C harus ditingkatkan lagi tiap tahunnya agar tingkat pendidikan dapat sesuai standar pemerintah. d. Struktur
Birokrasi,
Sudjana. 2001. Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori Asas. Bandung: Falah Production Sugiyono, 2003. Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta Suharto, Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bsndung: Alfabeta Sutopo, Heribertus. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis. Surakarta: UNS
Prosedur
pembagian tugas sudah berjalan baik
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik: AIPI
sesuai TUPOKSI nya masing, namun pada saat pengrekrutan tenaga pendidik perlu menilai beberapa kriteria supaya memperoleh tenaga pendidik yang terampil,
berkualitas
dan
berkemampuan IPTEK.
Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
Peraturan Pemerintah F. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku: Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Nugroho, Riant. D. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Gramedia
Depdiknas. 2001. Keputusan Mendiknas nomor: 055/U/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelengaraan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga . Jakarta: Ditjen PLSPO. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Adminitrasi Publik. Bandung: Alfabeta Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori & Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
16 Noor Karina, NIM. E21110001 Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UNTAN