PELAKSANAAN KOORDINASI PENERBITAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PELAKSANAAN KOORDINASI PENERBITAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA Oleh: MARADEN TAMBUNAN NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015 e-mail: [email protected]

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Koordinasi Penerbitan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah rencananya para PKL dan Camat beserta jajarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku PKL disebabkan belum adanya sanksi yang tegas tehadap PKL yang melakukan pelanggaran yang berjualan sepanjang jalan Kecamatan Rasau Jaya. Selain itu PKL juga telah disediakan tempat jualan yang lebih layak di sekitar pelabuhan antar Kabupaten Kubu Raya, namun dengan alas an tidak banyaknya konsumen atau pembeli maka PKL tidak mau menemapati apa yang telah disediakan oleh pihak yang berwenang. Kata-kata Kunci : PKL, Koordinasi dan Penelitian

1 MARADEN TAMBUNAN, NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTATION COORDINATION CONTROL OF STREET VENDORS IN DISTRICT RASAU KUBU RAYA JAYA Oleh: MARADEN TAMBUNAN NIM : E21109028 Thesis of State Administration of Science Program Faculty of Social and Political Sciences, University Tanjungpura Pontianak 2015

ABSTRACT Coordinating the implementation of the Control of Street Vendors In District Rasau jaya Kubu Raya . The method used in this research is descriptive qualitative method. Data sources used were key informants who were the street vendors and sub-district and its board. In this study, the authors also conducted interviews and documentation in order to obtain data on how to coordinate street vendors in the field based on existing data. The author seeks to develop the data in a systematic, factual and accurate information on the facts, nature, and the relationship between the phenomenon exists. The results showed that the behavior of PKL due to the absence of strict sanctions against the street vendors who sell along the road offenses Rasau Desa Jaya. In addition PKL has also provided a more viable sales around the harbor between Kubu Raya, but the reason is not the number of consumers or buyers of the vendors do not want to occupy what has been provided by the authorities. Keywords: PKL, Coordination and Research

2 MARADEN TAMBUNAN, NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

para Para Pedagang Kaki Lima yang

PENDAHULUAN

begitu 1.

penanganan

Latar Belakang Masalah Pedagang Kaki Lima ( PKL )

merupakan

salah

satu

pesat

permasalahan

kurang

dan

disamping

pemerintah

kurang

juga

dalam

itu masih

memberikan

penyuluhan tentang dampak serta sebab

perekonomian yang dialami oleh sebagian

akibat

masyarakat

Sebagian

disembarang tempat. Oleh karena itu

masyarakat tersebut memilih salah satu

sering terjadi bentrok antara Pedagang

alternatif usaha di sektor informal dengan

Kaki Limadan Satpol PP pada saat

modal relatif kecil yang sering kita kenal

penertiban bangunan sedang berlangsung.

dengan sebutan pedagang kaki lima.

Para Pedagang Kaki Lima ini telah

Pedagang kaki lima ini kebanyakan

dianggap mengganggu para pengguna

berjualan dengan memanfaatkan area

jalan, karena para Pedagang Kaki Lima

pinggir jalan raya untuk mengais rezeki

tersebut telah memakan ruas jalan dalam

dengan

atau

menggelar dagangannya. Namun bila kita

gerobaknya di pingir-pinggir perlintasan

menengok kembali pada masa penjajahan

jalan raya. Bila melihat sejarah dari

belanda dahulu, antara ruas jalan raya,

permulaan adanya Pedagang Kaki Lima,

trotoar harus ada jaraknya yaitu jarak dari

sudah ada sejak masa penjajahan kolonial

jalan

Belanda. Seiring perjalanan waktu para

kenyataanya Satuan Polisi Pamong Praja (

Pedagang Kaki Lima ini tetap ada hingga

Satpol PP ) mengalami kesulitan dalam

sekarang, namun ironisnya para Pedagang

mengatasi yaitu dengan meningkatnya

Kaki

dianggap

para Pedagang Kaki Lima yang begitu

mengganggu para pengguna jalan karena

pesat, dan disamping itu penanganan

para Pedagang Kaki Lima tersebut telah

pemerintah juga masih kurang dalam

memakan ruas jalan dalam menggelar

memberikan penyuluhan tentang dampak

daganggannya.

serta

di

Indonesia.

menggelar

Lima

menengok

dagangannya

ini

telah

Namun

kembalin

bila pada

kita masa

dsri

ke

membuka

dagangannya

pemukiman.

sebab

akibat

Namun

dari

pada

membuka

dagangan disembarangan tempat.

penjajahan Belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar harus ada jaraknya yaitu jarak dari jalan ke pemukiman. Namun pada kenyataanya Satuan Polisi Pamong

2. Rumusan Masalah Berpedoman penelitian

dengan

latar

diatas

dapat

Praja ( Satpol PP ) mengalami kesulitan

belakang

dalam mengatasi, dengan meningkatnya

dirumuskan permasalahan penelitian yaitu 3

MARADEN TAMBUNAN, NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

“ Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi

khususnya dalam Pelaksanaan Koordinasi

Penertiban

Penertiban

Pedagang

Kaki

Lima

di

Pedagang

Kaki

Lima

di

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu

Raya “.

Raya. 2. Manfaat Praktis adalah Penelitian ini dapat

3. Tujuan Penelitian Setiap

kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya

dilakukan harus memiliki tujuanyang

tentang sejumlah kekurangan yang ada

jelas.

untuk

dalam Pelaksanaan Koordinasi Pedagang

memberikan arahan bagi pelaksanaan

Kaki lima dan pelaksanaan yang di

kegiatan agar sesuai dengan maksud yang

lakukan oleh Satpol PP.

itu

yang

masukan

hendak

Hal

kegiatan

member

dimaksudkan

di laksanakan kegiatan tersebut. Demikian juga penlitian

ini bertujuan untuk

5. Tinjauan Pustaka

mengetahui dan menganalisis pelaksanaan

Dalam sebuah organisasi setiap

koordinasi penertiban yang di lakukan

pimpinan perlu melakukan koordinasi

oleh

kepada

Satpol

Penertiban

PP

dan

Pedagang

menjalankan

Kaki

Lima

di

anggota

menyelesaikan

organisasi tugas.

Kecamatan Rasau Jaya Kasbupaten Kubu

penyampaian

informasi

Raya.

pengkomunikasianyang

dalam melalui

yang

jelas,

tepat

dan

pembagian pekerjaan yang baik kepada anggota organisasi, maka seyiap individu

4. Manfaat Penelitian Penelitian akan lebih bermanfaat

akan mengerjakan pekerjaanya sesuai

apa bila mempunyai data yang akurat dan

dengan wewenang yang diterima dan

dapat menambah wawasan pembaca, oleh

tanpa adanya koordinasi didalam sebuah

karena itu, penulis merumuskan manfaat

organisasi maka tujuan perusahaan tidak

peneliti sebagai berikut :

akan

1.

Manfaat

pengertian

Koordinasi menurut Handoko ( 2003 : 15

mengembangkan ilmu dan pengetahuan

) berpendapat “Koordinasi adalah sebagai

bagi

Pelaksanaan

proses pengintegrasian dan kegiatan -

Koordinasi Pertiban Pedagang Kaki Lima

kegiatan pada satuan - satuan yang

di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten

terpisah ( Departemen - departemen atau

Kubu

hasil

bidang - bidang fungsional ) pada suatu

penelitian ini dapat memberi pemikiran

organisasi untuk mencapai tujuan secara

bagi perkembangan ilmu pengetahuan

efisien”.

Raya.

adalah

Adapun

untuk

peneliti

Teoritis

tercapai.

mengenai

Serta

diharapkan

4 MARADEN TAMBUNAN, NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

Pada

hakekatnya

koordinasi

diharapkan dapat berfungsi dalam dalam

memerlukan kesadaran setiap anggota

usaha

mewujutkan

organisasi atau satuan organisasi lainya

organisasi.

tujuan

suatu

agar anggota atau satuan organisasi

Rivai ( 2005:444 ) menyatakan

tersebut tidak berjalan sendiri - sendiri.

pengertian disiplin kerja adalah suatu alat

Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan

yang digunakan para manajer untuk

adalah inti dari pada usaha berarti bahwa

berkomunikasi dengan karyawan agar

pemimpin harus mengatur sedemikian

mereka bersedia untuk mengubah suatu

rupa usaha -usahanya dari pada tiap

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk

kegiatan

terdapat

meningkatkan kesadaran dan kesediaan

mencapai

seseorang mentaati semua peraturan dan

adanya hasil.

individu keserasian

Kesatuan

sehingga didalam

tindakan

ini

adalah

norma - norma social yang berlaku.

merupakan suatu kewajiban dari pimpinan

Dari pengertian diatas sangatlah

untuk memperoleh suatu koordinasi yang

jelas bahwa dalam melaksanakan sebuah

baik dengan mengatur jadwal waktu yang

koordinasi diperlukan ketertiban Agar

dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu

dalam pencapaian harus ditangani dengan

dapat berjalan sesuai dengan waktu yang

baik. Kata penertiban jika ditinjau dari

telah direncanakan.

kamus Besar Indonesia modern karangan

Secara Teoritis tujuan dalam suatu

Daryanto S.S. menjelaskan tentang aturan,

organisasi adalah untuk mencapai tujuan

teratur, rapi, dan sopan. Maksudnya disini

bersama dimana individu tidak dapat

adalah berisi aturan - aturan yang berlaku

mencapainya sendiri. Di dalam kelompok

dimasyarakat yang harus dipenuhi melihat

terdapat dua atau lebih orang yang bekerja

fenomena dan fakta social yang terjadi di

bersama secara koo peratif dan di

masyarakat cukup beragam, hal yang

koordinasikan yang dapat mencapai hasil

sama juga dikatakan oleh salah satu

lebih dari pada dilakukan perseorangan.

masyarakat yang berada di Kecamatan

Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya

Rasau Jaya. Bapak Ahmad desember 2012

adalah prinsip pembagian kerja ( Difision

menjelaskan bahwa dalam mengartikan

of labor ). Prinsip pembagian kerja ini

sebuah

adalah maksudnya jika suatu organisasi

dengan kata disiplin dan tentunya juga

diharapkan untuk dapat berhasil dengan

untuk mendisiplinkan masyarakat dimulai

baik dalam usaha mencapai tujuanya,

dengan aparat Dinas Pemerintahan yang

maka hendaknya dilakukan pembagian

beklerja didalamnya baru diterapkan ke

kerja.

masyarakat. Itulah betapa pentinganya

Dengan

pembagian

kerja

ini

kata

penertiban

sangat

jelas

5 MARADEN TAMBUNAN, NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

peranan penertiban bagi manusia karena

dalam menangani masalah yang terjadi

dari situ dapat membawa manusia kearah

anatara Satpol PP dan Pedagang Kaki

yang lebih baik.

Lima (PKL) sehingga penelitian ini dapat bermanfaat. Waktu

penelitian

direncanakan

setelah proposal ini disetujui menjadi

A. METODE PENELITIAN

proposal penelitian. Rencannya mulai dari pengumpulan data dan penulisan laporan

1. Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian

ini

adalah

metode

sekitar 3 (tiga) bulan, seperti tercantum dalam table skedul penelitian.

deskriptif. Metode deskriptif dan kualitatif dapat diartikan yaitu dengan penelitian

3. Subjek dan Objek Penelitian

oleh peneliti dan mengumpulkan semua

Subjek penelitian ini terdiri dari

data di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten

penulis,

Kubu Raya yang kemudia dianalisis dan

Muspika, pemuka masyarakat setempat

dibandingkan berdasarkan kenyataan yang

dan khususnya Satpol PP Kecamatan

berlangsung dan mencoba untuk member

Rasau

pemecahan masalanya. Metode penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini

yang digunakan dalam penelitian ini

dilakukan

bertujuan untuk memberikan gambaran

didasarkan atas cirri-ciri atau sifat-sifat

mengenai

koordinasi

yang telah diketahui sebelumya, dan

Lima

di

diketahui memahami atau menangani

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu

masalah yang sedang diteliti (Sugiono,

Raya.

2004:96), sedangkan objek penelitian oini

penertiban

pelaksanaan Pedagang

Kaki

pejabat

Jaya

daerah

Kabupaten

secara

setempat,

Kubu

purposive

Raya.

yakni

adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di 2. Tempat dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian tentang kordinasi

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

penertiban Pedagang Kaki Lima didaerah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah disamping menghemat biaya,

dan

tenaga

karena

waktu,

4. Teknik Pengumpulan Data a. Teknik Wawancara Data

yang

diperlukan

dalam

penelitian

penelitian ini mencakup data primer dan

berdomisili di Kabupaten Kubu Raya.

data sekunder. Teknik yang digunakan

Pemerintah di daerah tersebut juga peduli

dalam penelitian ini adalah: 6

MARADEN TAMBUNAN, NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

1. Teknik Observasi

terjadi pelanggaran terhadap Perda yang

Teknik observasi yaitu teknik yang

ditetapkan.

digunakan untuk mengamati fenomena

Pedagang

Lima

sebagai

koordinasi

penertiban Pedagang Kaki

merupakan orang- orang yang kalah

Lima (PKL) di Kecamatan Rasau Jaya

dalam pertarungan perebutan ekonomi dan

yang

negara

prosedur

koordinasi

tidak

ekonomi

(PKL)

yang terkait dengan masalah kegiatan

meliputi

pelaku

Kaki

bisa

informal

memenuhi

dan

pertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang

melindunginya. Demikian juga dengan

dilakukan oleh Satpol PP.

arus urban yang tinggi karena di pedesaan

2. Teknik Wawancara

sudah kehilangan lapangan kerja dan

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan

mengacu

pada

akhirnya menimbukan beban baru di perkotaan, misalnya masalah pemukiman.

panduan

Kebutuhan akan Satpol PP yang

wawancara. Teknik ini digunakan untuk

bervisi baru dalam rangka Otonomi

menjaring

data

dari

Daerah

informan

tentang

erat

memperoleh kesamaan pandangan baik

dan

informasi

hal-hal

yang

hubungannya dengan masalah penelitian.

ini

sangat

penting

untuk

dari Satpol PP sendiri, masyarakat, dan pemegang

kebijakan

daerah

dan

sebagainya. Diakui atau tidak dalam awal pembentukannya jaman colonial Polisi

PEMBAHASAN

Pamong Praja ditempatkan sebagai alat penguasa (pemerintah colonial) untuk

a. Tugas Satpol PP Dengan tugas dan fungsi baru

menertibkan

masyarakat

dan

Pemerintahan Daerah yaitu perwujudan

mengendalikan keamanan yang melanggar

kesejahteraan rakyat, maka tugas dan

Peraturan Daerah setempat.

fungsi

Satpol

kemajuan.

PP

Jika

juga

sebelumnya

mengalami bertugas

menjalankan keamanan dan ketertiban,

b. Perspektif Sistem Penyelenggaraan Tugas Penertiban

sekarang lebih komplek karena bergeser

Pada tahap perspektif system yang

kepada masalah-masalah yang berkaitan

dimaksud adalah menggunakan system

dengan gejolak social. Untuk melihat

terbuka, yakni dalam proses penegakan

pelanggaran

oleh

Perda Satpol PP memiliki keterbukaan

Pedagang Kaki Lima tidak serta merta

dengan instansi-instansi lain sehingga

bisa dilihat bahwa secara material telah

memungkinkan melakukan kerja sama

yang

dilakukan

7 MARADEN TAMBUNAN, NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

dengan isntansi terkait, seperti pada saat

melakukan koordinasi vertiakal adalah

Satpol PP melakukan razia atau operasi

bagaimana kerjasama antara pimpinan dan

penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima.

bawahan. Apabila bawahan sulit untuk

Apabila Satpol PP melakukan penertiban

diatur maka pimpinan bisa memberikan

terhadap Pedagang Kaki Lima secara

sanksi yang tegas kepada bawahan. Dalam

besar-besaran maka Satpol PP akan

konteks penelitian ini adalah Satpol PP

berkerja sama dengan Polri, TNI.

dan

jika Pedagang Kaki Lima yang berada di

memberikan

pasar, maka Satpol PP akan berkerja sama

penertiban

dengan Dians Pasar, sedangkan apabila

Limam sesuai Perda yang berlaku dengan

melakukan penertiban di jalan raya maka

melalui berbagai prosedur.

Satpol PP bekerja sama dengan Dinas

Sedangkan

Perhubungan.

anggotanya.

Kepala

arahan terhadap

agar

Satpol

melakukan

Pedagang

dalam

PP

Kaki

koordinasi

horizontal, koordinasi ini dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan Pedagang

c. Pengendalian oleh Satpol PP dalam

Kaki Lima agar mau disiplin dengan aturan Perda yang ada di Kabupaten Kubu

Menertibkan PKL Pengendalian yang dilakukan oleh

Raya. Apabila Pedagang Kaki Lima dalam

aparat Satpol PP terhadap para Pedagang

menertibkan melakukan perlawanan maka

Kaki Lima yang terbukti melanggar

Satpol PP berhak memberi sanksi. Sejauh

Peraturan Daerah. Apabila Pedagang Kaki

ini Satpol PP telah banyak melakukan

Lima

koordinasi dengan Pedagang Kaki Lima

yang sudah diberikan teguran

tersebut dan masih melanggar maka akan

dengan berbagai cara.

dilakukan operai penertiban, dan para Pedagang penertiban

Kaki

Lima

wajib

yang

terkena

mengurus

e. Koordinasi dengan Kasi Trantib

dan

Kasi

Trantib

merupakan

menyelesaikannya ke kantor Satpol PP

komandan tertinggi Satpol PP dalam

untuk mengambil barangnya kembali

ruang lingkup sebuah kecamatan. Begitu

setalh didata dan ditindak lanjuti oleh

juga dengan Kecamatan Rasau Jaya, Kasi

Penyidik Satpol PP terlebih dahulu.

Trantib yang dipimpin salah satu Satpol PP

ini

merupakan

instruktruk

d. Koordinasi Satpol PP terhadap PKL

perpanjangan tangan dari seorang Camat

Dalam koordinasi vertical didalam

dalam hal keputusan lapangan berkaitan

sebuah struktur organisasi pastinya ada

dengan

keamanan

dan

ketertiban.

pimpinan. Kunci sukses dalam bagaimana

Berbagai hal yang dilakukan Satpol PP 8

MARADEN TAMBUNAN, NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

selain mengawasi Perda, Satpol PP juga

1. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

banyak terlibat dalam pengamanan dan

ayat (1) huruf d mempunyai tugas

penertiban

melaksanakan

untuk

kepentingan

daerah

dimana mereka bertugas. Maraden

ketertiban

Tambunan

sebagai

1. Mengadakan

serta

sekaligus

tugas-tugas

kedinasan lainnya.

di

dimaksudkan pada ayat (1), Seksi

sebagai

Kentertraman dan ketertiban yang

coordinator lapangan sesuai dengan

mempunyai fungsi.

perintah

f. Turun ke Lapangan

Kasi

perlindungan

2. Melakasanakan tugas sebagaimana

kegiatan-kegiatan

lapangan

dan

masyarakat

wakil Kasi Trantib Kecamatan Rasau Jaya bertugas dan melaksanakan :

kentetraman,

Ketentraman

dan

Ketertiban.

Setelah mendapat surat instruksi

2. Mendampingin Camat bila berpergian mengadakan

kegiatan

lapangan,

dan

ke

Lima, Satpol PP kembali turn kelapangan

melaksanakan

dengan bekal surat tersebut. Diharapkan

kegiatan-kegiatan anggota Satpol PP

dengan membawa surat instruksi Camat

dilapangan.

ini para Pedagang Kaki Lima mau pindah

3. Memonitoring semua

dan

turun

dari Camat untuk para Pedagang Kaki

mengevaluasi

kegiatan-kegiatan

anggota

Satpol PP dilapangan.

atau

membongkar

lapaknya

dengan

sukarela. Namun kadang-kadang apa yang diharapkan

tidak

sesuai

kenyataan.

4. Menjaga dan melindungi kentetraman

Demikianlah yang terjadi di Rasau

dan kertertiban umum dilingkungan

Jaya, para Pedagang Kaki Lima seolah tuli

Kantor Camat Rasau Jaya maupun di

dengan teguran-teguran yang ada dan

luar Kantor Camat Rasau Jaya.

tidak memperdulikan.

5. Menugaskan anggota Satpol PP untuk membuat surat dan melaporkan sesuai dengan

situasi

lingkungan

dan

kondisi

wilayah

di

Apa yang dilakukan oleh Satpol

Kecamatan

PP Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten

Rasau Jaya. Zainal

KESIMPULAN

Kubu Raya melakukan koordinasi vertical Abidin

Ketentraman

dan

Kecamatan

Rasau

sebagai

Ketertiban Jaya

Kasi

sudah sesuai prosedur dan aturan yang

Kantor

ada. Yaitu dengan melakukan koordinasi

bertugas

dari atasan dengan bawahan. Apabila

melaksanakan :

bawahan atau anggota Satpol PP Rasau Jaya tidak taat pada aturan atau menyalahi 9

MARADEN TAMBUNAN, NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

apa yang menjadi tata tertib maka akan

Sebagai warga Negara Indonesia

mendapatkan sanksi yang tegas dari

yang baik, marilah kita patuhi semua

atasannya. Dalam hal ini, Satpol PP

peraturan-peraturan

dibawah naungan seorang Camat dan Kasi

undangan yang telah dibuat agar Negara

Trantib akan melakukan koordinasi terus

kita ini menjadi Negara yang bersinar

menerus

guna

akan ketaatan hukum warga negaranya

mereka

sehingga terciptanya lingkungan yang

dengan

merumuskan

anggota

kebijakan

yang

jalankan.

perundang-

indah, bersih, sehat, dan nyaman sehingga

Satpol PP mengalami kesulitan dikarenakan Pedagang Kaki Lima sulit diajak

dan

dalam

melakukan

ke

Kantor

penyakit.

koordinasi.

Contonya pada saat Pedagang Kaki Lima diundang

kita dapat terhindar dari berbagai macam

Camat

DAFTAR PUSTAKA

untuk

membahas tentang pelanggaran Perda yamg mereka lakukan, namun sangat jarang Pedagang Kaki Lima yang mau

Buku-buku: Faisal, sanafiah. 2000. Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi. Jakarta: Rajawali Press.

hadir ke kantor camat untuk secara bersama-sama membahas dan mencari solusi atau jalan tengah.

SARAN Untuk

pelaksanaan

koordinasi

Gibson, J.L Dkk. 1990 : Proses dan struktur perilaku organisasi, Jakarta.Erlangga Handoko. H.T. 2009; Manajemen,BPFE, Yogyakarta. Islamy Irfan, M. 2007 : Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara, Jakarta, Bumi aksara.

vertical penulis menyarankan agar dalam melakukan koordinasi dari atasan dan

Moekijat. 1993 ; Teori Bandung, Mandar Maju.

komunikasi,

bawahan jangan samapai ada salah paham atau apa yang di instruksikan atasan tidak dilaksanakan melakukan

oleh

penertiban

mempertimbangkan seperti

apa

bawahan.

yang

Dalam harus

berbagai

aspek

diberikan

kepada

Pedagang Kaki Lima dan apa solusi untuk memberikan Pedagang Kaki Lima tempat berjualan yang sesuai dengan aturan Pedagang Kaki Lima.

Moenir A.S 2000 ; Manajemen Pelayanan umum di Indonesia, Jakarta, Bumi aksara Moenir A.S 1987 ; Pendekatan Manusia dan Organisasi terhadap pembinaan pegawai, Jakarta, Gunung agung. Mulyana Deddy. 2007 ; Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung, Rosda karya. Mulyana Deddy. 2006 ; Komunikasi Organisasi, Bandung, Rosda karya. Morissan. 2009 ; Teori Komunikasi Organisasi, Bogor, Ghalia. 10

MARADEN TAMBUNAN, NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 2 edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

Sugiono. 2011 ; Statistika Penelitian, Bandung, Alfabeta.

Untuk

Hasibuan, Malayu S.P, 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.

11 MARADEN TAMBUNAN, NIM : E21109028 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN