Pengawasan Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Potensi Kredit Bermasalah Pada Bank BRI

Pengawasan Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Potensi Kredit Bermasalah Pada Bank BRI

Furra Pisga Pemasela, Yunus Husein, dan Aad Rusyad Nurdin Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia E-mail: [email protected]

Abstrak

Pengawasan kredit adalah suatu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam suatu pemberian kredit perbankan. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kredit bermasalah perbankan adalah pengawasan kredit yang tidak maksimal. Dalam penelitian ini, akan dibahas perihal pengawasan kredit sebagai upaya pencegahan potensi kredit bermasalah pada bank BRI, dengan terlebih dahulu membahas perihal pemberian kredit dan kredit bermasalah yang ada pada bank BRI. Dalam penerapannya, bank BRI, sebagai salah satu bank umum tertua yang ada di Indonesia telah memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan kredit dengan baik. Sistem pengawasan kredit yang dibangun oleh bank BRI pun telah berhasil menjadi upaya pencegahan potensi kredit bermasalah pada bank BRI, yang ditegaskan dengan rendahnya angka non-performing loans pada bank BRI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis, ditambah dengan data hasil wawancara untuk melengkapi.

Credit Supervision As An Effort To Prevent The Non-Performing Loans Potential At Bank BRI Abstract

Credit supervision is an important thing in credit distribution. One of many factors that make the nonperforming loans is due to the non-maximal credit supervision of a bank. This research is aim to describe the credit supervision as an effort to prevent the non-performing loans potential at BRI, with the credit distribution and the non-performing loans description at first. In the implementation, BRI, as one of the oldest bank in Indonesia had fulfilled and performed the provisions of credit supervision appropriately. The system of credit supervision which applied by BRI had basically success to prevent the non-performing loans potential at BRI, reflected by the low rate of non-performing loans at BRI. This research is using juridical-normative method which refers to positive law or written norms law, and the interview report as an additional data.

Keywords: Banking, Credits, Non-performing loans, credit supervision.

Pengawasan kredit..., Furra Pisga Pemasela, FH UI, 2014

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.1 Lembaga keuangan2, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakan roda perekonomian suatu negara.3 Di dunia modern, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badanbadan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.4 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), dalam Pasalnya yang ke 1 ayat (2) menyatakan bahwa : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.” Pasal 3 UU Perbankan menegaskan kembali apa yang tersirat dalam ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) tersebut bahwa, fungsi utama dari perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Melalui ketentuan ini, tercermin bahwa fungsi bank adalah sebagai perantara (financial intermediary) dari pihak-pihak yang melebihi kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds).5

1

Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Ed. 2, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 1. Lembaga keuangan (financial institution) adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) kepada pihak yang membutuhkan dana (unit defisit). Lihat, Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia), (Jakarta : Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 109. 3 Muchdarsyah Sinungan, loc.cit. 4 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 7. 5 Ibid., hlm. 20. 2


Kegiatan penyaluran dana pada bank dikenal juga dengan istilah alokasi dana.6 Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank.7 Kredit dari sisi bank merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan bank itu sendiri.8 Selain pendapatan bunga dan keuntungan, penyaluran kredit oleh sebuah bank memberikan banyak manfaat lain, seperti jaringan kerja dan informasi yang masih luas, karena debitur umumnya juga akan memanfaatkan fasilitas bank pemberi kredit.9 Sedangkan bagi debitur, kredit bagaikan suatu obat yang dapat menyembuhkan atau bahkan dapat mematikan.10 Kredit menjadi obat yang menyembuhkan apabila ketika melalui kredit tersebut, pencapaian kebutuhan khususnya pada bidang ekonomi, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari dari masyarakat dapat terwujud. Kredit dapat menjadi obat yang mematikan adalah ketika kredit tersebut justru menjadi beban bagi debitur, yakni ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan jumlah kredit yang telah dipinjamnya. Resikoresiko dalam pemberian kredit selalu ada, dan hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi bank dalam pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit, bank harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabahnya untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998). Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian.11 Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur.12 Kepercayaan ini adalah bahwa bank benar-benar percaya bahwa debitur mampu menggunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan dari permohonan kredit tersebut dan dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam

6

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi, Cet. 12, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 84. 7 Ibid. 8 Suharno, Analisa Kredit, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 2. 9 Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, op. cit., hlm. 183. 10 Suhamo, loc.cit. 11 Mahalayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Cet. 5, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 87. 12 Hermansyah, op.cit., hlm. 58.


memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.13 Kepercayaan bank terhadap nasabah kreditnya diwujudkan melalui prosedur-prosedur dalam pemberian kredit, yang tentunya bukan prosedur yang sederhana, dan berbeda pada tiap bank.14 Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan dalam memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain : jelas tujuan peruntukkan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.15 Hal ini sebagai implementasi prinsip kehati-hatian yang digariskan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992. Berbicara mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan kredit merupakan salah satu perwujudan dari adanya prinsip kehati-hatian pada bank. Pengawasan ini bertujuan untuk penjagaan dan pengamanan kekayaan bank yang disalurkan melalui kredit. 16 Pengawasan perkreditan akan menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.17 Pengawasan perkreditan juga akan mengamankan kekayaan bank dari kemungkinan kerugian yang potensiil akan timbul lebih besar. Usaha ini ditekankan untuk mencegah kerugian tersebut sama sekali atau meminimalisir kerugian yang akan timbul.18 Pembagian wewenang yang jelas dan tegas dalam pemberian kredit maupun juga pengawasannya merupakan hal yang mutlak diperlukan. Hal ini karena, kredit bermasalah19 (non performing loans) tidak hanya disebabkan 13

Indonesia (1), Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3742, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 29 ayat (3). 14 Proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain tak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masingmasing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi. Lihat Hermansyah, op.cit., hlm. 68. 15 Ibid., hlm. 58. 16 Sri Amilianti, “Pengawasan Kridit Pada Bank Rakyat Indonesia” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1995), hlm. 27. 17 Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, Cet. 1, (Jakarta : BPEE Yogyakarta, 1993), hlm. 142. 18 Denny Suriandhi, “Prosedur Pengawasan Kredit Pada Bank “X” dan Bank “Y” (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 1993), hlm. 6. 19 Munculnya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh kesalahan bank dan atau nasabah, tetapi dapat juga karena faktor-faktor eksternal. Kesalahan bank dan atau nasabah lebih disebabkan faktor-faktor internal perusahaan. Faktor-faktor eksternal antara lain resesi ekonomi, kejutan di sisi penawaran (supply shock) seperti naiknya harga minyak yang melanda negara-negara maju pada tahun 1974 atau krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Lihat, Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, op.cit., hlm. 198.


oleh pihak ekstern dari bank (debitur), namun kerap kali disebabkan pula oleh pihak intern bank sendiri, sehingga dalam internal bank pun harus terdapat suatu sistem pengawasan yang tegas. Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) sebagai salah satu bank umum terbesar di Indonesia, secara 9 tahun berturut-turut meraih penghargaan sebagai bank dengan profit terbesar di Indonesia.20 Hasil ini tentu saja tidak terlepas dari pengawasan kredit yang ada pada bank BRI, karena tingginya angka profit tentunya berbanding lurus dengan rendahnya angka kredit bermasalah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan ditelaah secara ilmiah, yakni bagaimanakah proses pemberian kredit pada bank BRI? Bagaimanakah kriteria dan faktor penyebab kredit bermasalah pada bank BRI? Bagaimanakah pengawasan kredit pada bank BRI sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam bahwa pengawasan pemberian kredit adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditannya sehingga kredit bermasalah dapat dicegah sedini mungkin. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui proses pemberian kredit yang ada pada bank BRI, mengetahui kriteria kredit bermasalah pada bank BRI, dan mengetahui pengawasan kredit yang ada pada bank BRI sebagai upaya pencegahan potensi kredit bermasalah.

Tinjauan Teoritis

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.21

20 21

Annual Report Bank BRI tahun 2013, hlm. 56. Indonesia (1), op.cit., Pasal 1 angka 11.


Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.22 Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah23, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang berbunyi :24 Pasal 8 ayat (1) : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Pasal 8 ayat (2) : Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung

22

Kasmir, op.cit., hlm. 95. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, Lihat, Indonesia (1), op.cit., Pasal 1 angka 12. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina), Lihat, Ibid., Pasal 1 angka 13. 24 Hermansyah, op.cit., hlm. 62. 23


dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan.25 Adapun proses pemberian kredit secara umum pada bank, sebagai upaya untuk memperoleh keyakinan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut : 1. Permohonan kredit. 2. Penelitian berkas kredit. 3. Penilaian kelayakan kredit. 4. Keputusan kredit. 5. Pencairan kredit. Selain prinsip perkreditan yang umum dikenal26, suatu bank juga wajib mempunyai Pedoman Kebijaksanaan Perkreditan Bank. Hal ini sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bagi bank. Dengan adanya Kebijaksanaan Perkreditan Bank yang dibakukan, maka bank diharapkan dapat

menerapkan

asas-asas

perkreditan

yang

sehat

secara

lebih

konsisten

dan

berkesinambungan.27 Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.28 Berdasarkan SK Dir BI tersebut, bank umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisari bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :29 1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. 25

Ibid., hlm. 63. Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), 7P (Personality, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection, Party), dan 3R (Returns, Repayment, Risk Bearing Ability). 27 Bank Indonesia (1), Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR, Bab I poin 110. 28 Ramlan Ginting, “Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum”, (makalah disampaikan dalam Diskusi Hukum “Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia”, Bandung, 6 Agustus 2005), hlm. 3. 29 Ibid. 26


2. Organisasi dan manajemen perkreditan. 3. Kebijakan persetujuan kredit. 4. Dokumentasi dan administrasi kredit. 5. Pengawasan kredit. 6. Penyelesaian kredit bermasalah. Selain itu, setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko30 dalam melakukan kegiatannya mengingat kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Menurut Pasal 1 angka 5 PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (PBI Manajemen Risiko), manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Salah satu yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah mengenai risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.31 Sehingga manajemen risiko kredit dapat didefinisikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul akibat kegagal debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit secara sederhana dapat dikatakan sebagai risiko timbulnya kredit bermasalah atau non-performing loans (NPL). Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan, atau macet32 seperti yang terdapat pada PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

30

Penerapan manajemen risiko dapat bervariasi antara satu bank dengan bank lain sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Lihat, Bank Indonesia (2), Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI Tahun 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, PBI No. 5/8/PBI/2003, Penjelasan Umum. 31 Bank Indonesia (3), Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, PBI No. 11/25/PBI/2009, Pasal 1 angka 6. 32 Hermansyah, op.cit., hlm. 75.


Perlu diketahui bahwa menggangap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan debitur adalah hal yang salah. Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari debitur, dari kondisi eksternal, bahkan dari bank pemberi kredit sendiri. Kesalahan bank yang kemudian dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan.33 Oleh karena itulah, untuk mencegah potensi timbulnya kredit bermasalah pada bank, diperlukan suatu sistem pengawasan kredit. Pengawasan kredit dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan kredit itu sebagai kekayaan bank dan dapat mengetahui terms of lending serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan kredit tercapai atau terjadi penyimpangan.34 Pengawasan kredit itu lebih mendekati upaya sebagai penjagaan dan pengamanan kredit (harta/kekayaan bank) yang bersifat preventive. Sementara itu, dalam rangka penyelamatan kredit dari kemungkinan kerugian yang potensial lebih mendekati upaya repressive atau dapat mencegah kerugian itu sama sekali, minimal mampu meminimalkannya.35 Pengawasan kredit harus meliputi semua aspek perkreditan serta semua objek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, yaitu :36 1. Pengawasan terhadap semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan.37 2. Pengawasan terhadap semua jenis kredit, termasuk kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu. pengawasan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu bahkan harus dilakukan secara lebih intensif.

Metode Penelitian 33

Veithzal Rivai, et all., Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit : Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah, Ed. Revisi, Cet. 3, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 399. 34 Ibid., hlm. 466. 35 Ibid. 36 Bank Indonesia (1), op.cit., Bab VI poin 610. 37 Pengendalian Intern Perkreditan.


Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Namun, selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan jenis data primer yakni berupa hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian penulis, sehingga alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian

Pedoman Pemberian Kredit (PPK) bagi sebuah bank merupakan “kitab suci” dalam kegiatan perkreditannya, demikian juga bagi bank BRI.38 Segala pemberian kredit yang ada harus dilandaskan pada pedoman pemberian kredit tersebut, mengingat PPK merupakan pedoman dan petunjuk untuk pemberian kredit. Menindaklanjuti SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 yang menyebutkan bahwa Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank, maka BRI membuat Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) selaku dasar yang berlaku di BRI, dan PPK adalah pedoman yang lebih rinci untuk pemberian kredit pada debitur.39 PPK yang ada pada bank BRI secara umum mengatur mengenai hal-hal yang lebih terperinci dari apa yang diatur di KUP, diantaranya adalah mengatur mengenai tugas dan fungsi organ-organ yang terlibat dalam proses pemberian kredit.40 Adapun proses pemberian kredit menurut PPK yang ada pada bank BRI adalah :41 1. Proses permohonan kredit Pada proses ini, nasabah mengisi lembar aplikasi permohonan kredit.

38

Hasil wawancara dengan Bambang Tri Gunawan, Legal Divisi Administrasi Kredit BRI, tanggal 12 Juni

2014. 39

Ibid. Ibid. 41 Ibid. 40


2. Pemeriksaan kelengkapan data pemohon kredit Pada proses ini, bank BRI memeriksa data pemohon kredit dimana legalitas calon nasabah debitur adalah fokus yang utama. 3. Pemeriksaan jaminan kredit Pada proses ini bank BRI memeriksa jaminan kredit yang diberikan oleh calon nasabah debitur dan mengelompokkan jenis jaminan kredit tersebut. 4. Pemeriksaan oleh analis dan administrasi kredit Bank BRI melakukan pemeriksaan kembali dan melakukan penilaian atas kredit yang diberikan berdasarkan seluruh kelengkapan aplikasi permohonan kredit yang telah diproses. 5. Pencairan dana kredit Persetujuan terhadap permohonan kredit dan dana kredit dicairkan. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, risiko suatu kredit menjadi kredit bermasalah dalam pemberian kredit perbankan selalu ada dan merupakan konsekuensi yang logis. Demikian halnya dengan bank BRI. Dalam memberikan kreditnya, bank BRI juga dihadapkan pada potensi timbulnya kredit bermasalah. Adapun kriteria kredit bermasalah yang ada pada bank BRI adalah kredit dengan kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet, yang mengacu pada ketentuan PBI 14/15/PBI/2012 tentang Kualitas Aset Bank Umum. 42 Faktor-faktor yang umumnya menjadi penyebab kredit bermasalah pada bank BRI adalah :43 1. Debitur beritikad buruk. 2. Debitur gagal bayar disebabkan oleh kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang berubah. 3. Bencana alam yang menyebabkan usaha debitur hancur atau debitur meninggal dunia. Sebagai upaya pencegahan potensi kredit bermasalah, bank BRI telah menerapkan pengawasan kredit dalam kegiatan perkreditannya. Tujuan dari pengawasan kredit pada bank BRI adalah :44 1. Untuk menjaga kualitas kredit yang diberikan kepada debitur. 42



2. Monitoring perkembangan usaha debitur. 3. Menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan. Objek pengawasan yang ada pada bank BRI antara lain adalah :45 1. Usaha debitur. 2. Pasokan supplier (usaha) debitur. 3. Debitur itu sendiri. Aspek-aspek pokok pengawasan kredit yang ada pada bank BRI antara lain :46 1. Aspek pengawasan kredit secara internal. Adanya audit intern yang bertujuan untuk melihat apakah pemberian kredit yang diberikan telah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. 2. Aspek pengawasan kredit secara hukum. Aspek yang diperhatikan adalah aspek yuridis mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemberian kredit yang diberikan oleh bank BRI. 3. Pengawasan kualitas kredit. Menjaga kualitas kredit yang diberikan agar tetap baik. Teknik pengawasan kredit yang ada pada bank BRI adalah :47 1. Monitoring perkreditan. Bank mencari informasi yang lengkap melalui external information dan internal information. 2. Control by exception. Menitikberatkan pada hal-hal yang masih lemah dari intern maupun ekstern. 3. Verbal control. Pemeriksaan atas hal-hal yang saling berhubungan yang dilakukan secara tersamar untuk menghindarkan kerugian dari pihak/objek yang sedang diawasi. 4. Budgetary control.

45



Membandingkan dan menganalisis rencana kerja yang telah ditetapkan dalam anggaran dengan realisasinya. 5. Kunjungan kepada debitur (on the spot). Untuk memeriksa langsung kebenaran seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan nasabah debitur. 6. Audit (pemeriksaan) perkreditan sekali dalam setahun. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rencana kerja dilakukan oleh bank BRI. 7. Cara-cara lain. Cara-cara lain seperti break event point, credit audit, credit examination, dll. Mekanisme pengawasan kredit yang ada pada bank BRI telah dimulai sejak permohonan kredit debitur diproses sampai kredit dilunasi, yakni sebagai berikut :48 1. Tahap perencanaan kredit. a. Penelitian terhadap permohonan kredit debitur. b. Penelitian mengenai informasi penting khusus yang menyangkut calon nasabah debitur. c. Penelitian terhadap analisis kredit yang dilakukan account officer. d. Penelitian terhadap rekomendasi/persetujuan kredit. 2. Tahap pelaksanaan kredit. 3. Tahap evaluasi kredit. Untuk membandingkan antara tahap perencanaan kredit dan tahap pelaksanaan kredit tentang efektivitas pencapaian hasil. Selain harus memiliki pengawasan terhadap kredit yang diberikan, bank juga harus memiliki pengendalian intern sebagai bentuk pengawasan kredit di dalam bank itu sendiri. Pengendalian intern pada bank BRI antara lain adalah :49 1. Separation of duties. Adanya pemisahan fungsi-fungsi yang ada dalam setiap jabatan yang berhubungan dengan pemberian kredit. 2. Rotasi dan mutasi account officer. 48 49

Ibid. Ibid.


Untuk menjaga objektivitas bank dalam memberikan kreditnya. 3. Adanya audit regular 1 kali dalam setahun. Untuk melihat apakah proses dan pemberian kredit yang dilakukan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. 4. Adanya special audit. Apabila telah terjadi kecurigaan/dugaan yang kuat bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur dalam pemberian kredit yang ada.

Pembahasan

Keberadaan pengawasan kredit pada bank BRI tidak lain adalah sebagai perwujudan dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perbankan, yakni tentang prinsip kehatihatian perbankan dan mengenai analisis yang mendalam dalam pemberian kredit yang dilakukan. Lebih jauh, Pasal 8 ayat 2 UU Perbankan menyatakan bahwa bank harus menerapkan pedoman perkreditan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang dalam hal ini tertuang pada SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank, dimana di dalamnya terdapat ketentuan bahwa bank wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang memuat salah satunya adalah kebijakan persetujuan kredit (yang di dalamnya terdapat pedoman proses pemberian kredit bank) dan pengawasan kredit. Sehingga adanya proses pemberian kredit dan pengawasan kredit pada bank BRI telah memenuhi ketentuan tersebut. Keberadaan objek, aspek-aspek, teknik, dan mekanisme pengawasan kredit pada bank BRI dapat dikatakan sebagai serangkaian metode untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit yang berupa kredit bermasalah. Sehingga dalam hal ini, keberadaan pengawasan kredit pada bank BRI telah melaksanakan manajemen risiko yang tertuang dalam PBI Manajemen Risiko. Selain itu, dalam PBI Manajemen Risiko dituntut adanya pengendalian intern dan audit intern dalam kegiatan perbankan, yang mana hal ini juga terdapat dalam ketentuan SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 sebagai bentuk dari


pengawasan kredit secara internal. Adanya pengendalian intern dan audit intern pada bank BRI sejatinya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada tersebut. Sebagai upaya pencegahan potensi kredit bermasalah, sistem pengawasan kredit yang ada pada bank BRI telah menjadi sistem yang baik untuk mencegah potensi kredit bermasalah. Aspek-aspek yang diawasi telah mencakup keseluruhan aspek yang ada dalam pemberian kredit, yakni aspek pengawasan internal, pengawasan secara hukum yang merujuk kepada pengawasan debitur, dan aspek pengawasan akan kualitas kredit, yakni merujuk kepada kolektabilitas kredit yang diberikan. Teknik pengawasan kredit yang diterapkan oleh bank BRI juga merupakan teknik pengawasan yang baik, yakni tidak hanya mengawasi secara eksternal namun juga internal dan tidak hanya berupa pengawasan secara administratif namun juga pengawasan secara langsung di lapangan. Pengawasan kredit di bank BRI pun dilakukan dengan mekanisme yang baik, yakni dilakukan sejak tahap perencanaan kredit hingga evaluasi kredit yang diberikan, sehingga pengawasan kredit ada dalam setiap tahapan perkreditan dan tersusun dengan baik. Selain itu, pengawasan kredit di bank BRI semakin lengkap dengan adanya pengendalian intern sebagai bentuk pengawasan kredit secara internal yang bertujuan untuk menghindari adanya abused of power dari setiap pejabat yang terlibat dalam pemberian kredit. Keberhasilan pengawasan kredit yang ada pada bank BRI sebagai upaya pencegahan potensi kredit bermasalah ditegaskan pula dengan angka NPL BRI yang rendah pada periode per Desember 2013, yakni sebesar 0,31% (nett), menurun dari posisi di akhir Desember 2012 yang tercatat sebesar 0,34% (nett)50, yang bahkan merupakan rasio terendah dalam delapan tahun terakhir menurut Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Muhammad Ali.51

Kesimpulan

50

Annual Report Bank BRI tahun 2013, hlm. 13. Maya Nawangwulan, “Kredit BRI Tumbuh 23,7 Persen di 2013”, http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/087547532/Kredit-BRI-Tumbuh-237-Persen-di-2013, diunduh tanggal 25 Juni 2014. 51


Berdasarkan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Dalam pemberian kreditnya, bank senantiasa harus menerapkan prinsip kehati-hatian seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan. Lebih lanjut, seturut dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) maka bank wajib menerapkan pedoman perkreditan seusai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum. Sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian perbankan dan sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, bank BRI memiliki Kebijakan Umum Perkreditan dan Pedoman Pemberian Kredit dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya. Adapun dalam pedoman pemberian kreditnya, proses pemberian kredit yang ada pada Bank BRI adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : (1) proses permohonan kredit, (2) pemeriksaan kelengkapan data pemohon, (3) pemeriksaan jaminan kredit, (4) pemeriksaan oleh analis dan administrasi kredit , dan (5) pencairan dana kredit. 2. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan, atau macet, seperti yang tertuang pada ketentuan dalam PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dimana dalam penerapannya, bank BRI juga mengikuti ketentuan yang tertuang dalam PBI tersebut. Adapun faktor penyebab kredit bermasalah yang ada pada bank BRI pada umumnya adalah : (1) debitur beritikad buruk, (2) debitur gagal bayar disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan kebijakan pemerintah yang berubah, dan (3) bencana alam yang menyebabkan usaha debitur hancur atau debitur meninggal dunia. 3. Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank umum tertua yang ada di Indonesia telah memiliki sistem pengawasan kredit yang baik. Objek, aspek-aspek, teknik, dan mekanisme pengawasan kredit yang ada telah menunjang terciptanya sistem pengawasan kredit yang baik. Pengawasan kredit yang baik tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian seperti yang termaktub dalam Pasal 2 UU Perbankan. Keberadaan pengawasan kredit bank BRI tidak terlepas dari pengaturan yang tertuang dalam UU Perbankan, SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang


Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum, juga PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Pengawasan kredit yang ada pada bank BRI telah mengikuti seluruh ketentuan yang tertera dalam pengaturan-pengaturan tersebut. Dan pengawasan kredit yang ada pada bank BRI telah berhasil mencegah potensi kredit bermasalah yang tinggi pada bank BRI, yang terbukti dengan rendahnya tingkat NPL yang ada pada Desember 2013, yakni sebesar 0,31% (nett), menurun dari posisi di akhir Desember 2012 yang tercatat sebesar 0,34% (nett), bahkan rasio ini terendah dalam delapan tahun terakhir.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 1. Keberadaan SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum memang dapat dikatakan masih memadai untuk memberikan kepastian hukum mengenai kebijakan perkreditan bank. Namun, perlu dipertimbangkan untuk membentuk peraturan baru yang lebih relevan dan memadai, mengingat pula fungsi pengawasan bank yang telah beralih dari BI kepada OJK.52

52

Dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pada Pasalnya yang ke 8, dinyatakan bahwa salah satu tugas dari Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi Bank, di mana hal itu diatur lebih lanjut pada Pasalnya yang ke 24-35. Fungsi pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan ini kemudian beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Peraturan-Peraturan Bank Indonesia yang merupakan perangkat peraturan pelaksana UU Perbankan, berdasarkan Pasal 70 UU OJK, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU OJK. Sehingga pengaturan lebih lanjut oleh Bank Indonesia perihal pengawasan kredit dalam PeraturanPeraturan Bank Indonesia terkait masih berlaku.


2. Pengawasan kredit yang ada pada bank BRI telah berjalan dengan baik dan diharapkan agar terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga angka NPL dapat semakin ditekan. Penulis juga mengharapkan ban BRI dapat membagikan keunggulannya dalam pengawasan kredit kepada bank-bank lainnya sehingga tingkat NPL secara nasional dapat ditekan dan tingkat efektivitas kredit dapat meningkat secara nasional. 3. Penelitian ini hanya terbatas kepada penelitian normatif dan diharapkan ke depannya dapat diadakan penelitian terhadap pengawasan kredit yang lebih aplikatif dengan menyertakan contoh kasus yang berkaitan dengan penerapan sistem pengawasan kredit pada suatu bank.

Daftar Pustaka

A. Buku Hasibuan, Mahalayu S.P. Dasar-Dasar Perbankan, Cet. ke-5. Jakarta : Bumi Aksara, 2006. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana, 2008. Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi, Cet. ke-12. Jakarta : RajaGrafindo Perdasa, 2013. Manurung, Mandala dan Prahatma Rahardja. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia). Jakarta : Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004. Muljono, Teguh Pudjo. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, Cet. ke-1. Jakarta : BPEE Yogyakarta, 1993. Rivai, Veithzal, et all. Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit : Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan


Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah, Ed. Revisi, Cet. ke-3. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013. Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank, Ed. 2. Jakarta : Bumi Aksara, 1992. Suharno. Analisa Kredit. Jakarta : Djambatan, 2003. B. Artikel/Makalah/Buletin Ginting, Ramlan. “Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum” Makalah disampaikan pada Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktek Perbankan di Indonesia, Bandung, 6 Agustus 2005. C. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3742. ________, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, PBI No. 5/8/PBI/2003. _____________, Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, PBI No. 14/15/PBI/2012. _____________, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, PBI No. 11/25/PBI/2009. _____________, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum, SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. D. Skripsi


Amilianti, Sri. “Pengawasan Kridit Pada Bank Rakyat Indonesia”. Depok : Skripsi Universitas Indonesia, 1995. Suriandhi, Denny. “Prosedur Pengawasan Kredit Pada Bank X dan Bank Y”. Depok : Skripsi Universitas Indonesia, 1993. E. Internet Bank

BRI.

“Bank

BRI

Annual

Report

2013”.

<
ir.net/media_files/IROL/14/148820/BANK_BRI_Annual_Report_2013.pdf>>. Diunduh tanggal 11 Juli 2014. “Kredit

BRI

Tumbuh

23,7

Persen

di

<>. Diunduh tanggal 25 Juni 2014.


2013”.

Pengawasan Kredit Sebagai Upaya Pencegahan Potensi Kredit Bermasalah Pada Bank BRI

Recommend Documents