PENGAWASAN DI DINAS PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG (Analisis Realisasi Penerimaan Retribusi)
Oleh: Livia Paendong Abstrak
Tahun 2009 bahwa objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa peralatan, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan oleh pedagang dan oleh pemerintah kota bitung dalam kebijakan peraturan daerah (perda) nomor 9 2007 tentang pengolahan pasar yang dimiliki atau dikuasai pemerintah kota bitung serta pemungutan restribusinya.Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota, maka oleh pemerintah Kota Bitung mengembangkan mekanisme pembiayaan daerahnya dengan menggali berbagai potensi untuk menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat termasuk sarana dan prasarana pasar khususnya pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Retribusi (jasa) pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan secara jelas retribusi pasar dalam menunjang PAD. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui Belum maksimalnya penagihan yang dilakukan oleh petugas/kolektor pasar terhadap wajib retribusi jasa pasar.
Keywords : Pengawasan, Pendapatan Asli Daerah
1
BAB I PENDAHULAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Berdasarkan ketentuan retribusi pasar dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 bahwa objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa peralatan, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan oleh pedagang dan oleh pemerintah kota bitung dalam kebijakan peraturan daerah (perda) nomor 9 2007 tentang pengolahan pasar yang dimiliki atau dikuasai pemerintah kota bitung serta pemungutan restribusinya. Rencana strategi dinas pasar kota bitung disusun dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMkota bitung merupakan perjabaran visi, misi dan program walikota bitung. Dinas pasar kota bitung sebagai suatu SKPD selanjutnya mempelajari dampak ,visi, misi dan program walikota bitung tehadap tugas, pokok dan fungsi dinas pasar kota bitung. Kemudian menyusun rencana strategi ini sesuai mekanisme yang tertuang dalam peraturan mentri nomor54tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan ,pengadilan dan evaluasi dinas pasar kota bitung berisi informasi tentang sumber daya,dana,keluaran dan dampak dokumen rencana strategi merupakan indikasi yang dicapai dan bersifat kaku sesuian dengan tugas dan fungsi dinas pasar untuk mengatasi masalah yang ada, sejalan dengan itu maka diperlukan suatu pengawasan yang merupakan fungsi organik dari pada manajemen yaitu usaha untuk mendeteminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil-hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana (George, R. Terry 1986:34). Dengan melihat potensi yang ada di pasar Kota Bitung yang cukup besar, tapi dengan keadaan pasar ini pada tahun 2013 sudah banyak jenis potensinya yang sudah tidak aktif dimana tempat itu tidak lagi ditempati lagi pedagang berjualan, atau tidak membayar jasa harian serta tidak membayar sewa tempat atau pembayarannya menunggak. Dengan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengambil topik retribusi (jasa) pasar karena melihat proposi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai sumber pendapatan asli daerah disamping itu penulis ingin mengetahui apakah pihak Dinas Pasar Kota Bitung sudah maksimal dalam memungut retribusi (jasa) pasar di Kota Bitung. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik dan ingin mendalami penelitian ini dengan topik-topik “Aspek Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung.”
2
B. Rumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang pemikiran maka peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana Pengawasan di Dinas Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah.
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1. Retribusi (jasa) pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. 2. Strategi dalam Pencapaian Hasil atau target dari Dinas Pasar Kota Bitung dalam menunjang PAD.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi ilmiah bagi pemerintah Kota Bitung lewat dinas pasar dalam pelaksanaan otonomi daerah terlebih lagi dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi (jasa) pasar.
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Pengawasan Pengawasan menurut Saragih (1982:88) adalah sebagai berikut: "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki". Sedangkan
Pengawasan
menurut
Suiatmo
(1983:19)
mengungkapkan
bahwa:
"Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenamya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak". Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (dassein) dengan hasil yang diinginkan (das sollen).Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Sujamto (dikutip Silalahi, 2002:177) lebih tegas mengatakan: Pengendalian adalah segala usaha- atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Sementara Maman Ukas (2004:337) menyatakan bahwa : "Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan". Berdasarkan pengertian para ahli tentang pengawasan sebagai mana diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standard, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.
B. Konsep Dinas Pasar Menurut Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008, bahwa kedudukan, tugas dan fungsi dinas ialah Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh 4
kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah, dinas daerah mempunyai tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung No. 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi ditetapkannya adanya Daerah Pasar yang ditindak lanjuti dengan peraturan Walikota No. 35 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dinas pasar kota Bitung .Adapun Dinas Pasar ini dikepalai oleh seorang kepala Dinas dan dilengkapi dengan perangkatnya yang terdiri dari : a. 1 (satu) orang Sekretaris -
Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
-
Sub Bagian Keuangan
-
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
b. 3 (tiga) orang Kepala Bidang -
Bidang Retribusi dan Sewa Harian Pasar, terdiri dari 3 seksi Yaitu: seksi penagihan, seksi perhitungan dan penetapan, dan pengadaan benda berharga.
-
Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri 3 seksi Yaitu: seksi perencanaan, penelitian, dan, pengembangan seksi pemantauan dan pengendalian bangunan seksi pendataan, evaluasi dan pelaporan
-
Bidang Pengawasan/Keamanan dan Ketertiban terdiri dari 3 seksi
C.Konsep Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 butir 5 PP No. 58 Tahun 2005). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, pertanggungjawab dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal, pasal 1). Pengertian keuangan daerah tersebut lebih luas dari pada pengertian keuangan daerah menurut PP No. 105 Tahun 2000 yang hanya beruang lingkup APBD. Sedangkan pengertian keuangan Daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu meliputi:
Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
Penerimaan daerah. 5
Pengeluaran daerah
Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.
D. Konsep Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintah daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaan-penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang sering kita sebut dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang dikelola daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan daerah Pemerintah Pusat dan Daerah pada pasal 6 dijelaskan pula, bawah: “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola daerah melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perubahan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain.Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
E. Konsep Retribusi Daerah Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bias menunjukan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan insentif pajak dan retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang diminati oleh pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Menurut Feldman, retribusi adalah penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakan atas usul dan untuk kepentingan rumah tangga swasta, dan 6
prestasi-prestsi tersebut karena berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh panguasa publik. Dalam kaitannya dengan kewenangan retribusi ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah.Menurut Bachrul Elmi retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan pemerintah daerah. (Faisal Akbar Nasution, 2009:131).
F. Objekdan Golongan Jasa Retribusi Daerah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan social ekonomi layak disajikan objek retribusi. 1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yangdisediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. 3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7
BAB III METODE PENELTIAN
A.
Lokasi Penelitian Penyediaan ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pasar Kota Bitung, Hal ini didasarkan karena instansi tersebut diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap (Jasa) Pasar di Kota Bitung.
B.
Unit Analisis Unit analasis pada penelitian ini adalah “organisasi”, yaitu Dinas Pasar Kota Bitung. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pasar Kota Bitung sebagai pelaksana dan bertanggungjawab terhadap pemungutan retribusi (Jasa) Pasar Kota Bitung.
C.
Informan Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris Dinas Pasar 2. Kepala Bagian Retribusi, Sewa Harian Pasar 3. Kepala Bidang Pengawasan, Keamanan dan Ketertiban 4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian 5. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan 6. Kepala Pasar 7. Koordinator Pasar 8. Pedagang
D.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Dokumentasi,
E.
Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif .
F.
Fokus Penelitian Sebagaimana pemahaman yang dijelaskan, bahwa
implementasi kebijakan ialah
serangkaian tindakan atau program-program yang ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan retribusi pasar dalam menunjang PAD Kota Bitung, sehingga yang menjadi focus penelitian adalah : 1. Pengawasan pemungutan retribusi pasar 8
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar 3. Pencapaian hasil atau target dari Dinas Pasar Kota Bitung dalam menunjang PAD
G.
Jenis dan Sumber Data Ada dua jenis data penelitian yang dilakukan yaitu a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi dengan informan untuk memperoleh data yang sebenarnya dilapangan. b. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan acuan dan literature yang berhubungan dengan materi dan dokumen dari Dinas Pasar Kota Bitung.
H.
Teknik Analisis Data Untuk menganalisis data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
9
BAB V HASIL PENENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pengawasan Berikut ini penulis akan mengemukakan hasil Penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan : Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan pengawasan di Dinas Pasar Kota Bitung yang dilakukan oleh Kepala Bidang dan Kasie pengawasan terhadap kolektor dimaksud agar dapat mencapai target penerimaan Retribusi (jasa) pasar di samping itu pengawasan atasan langsung dimaksud agar supaya pada saat yang dibutuhkan maka atasan dapat segerah memberikan petunjuk atau tindakan korektif bilamana perlu, pengawasan atasan langsung dinilai paling efektif karena antara subjek yang mengawasi dan objek yang diawasi paling dekat sehingga memungkinkan adanya komunikasi yang intens dalam aktifitas sehari-hari sebagai atasan dan bawahan langsung. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa sebagai salah satu bagian dari proses manajemen, pengawasan bukanlah suatu tindakan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan merupakan aktivitas manajemen yang dimaksudkan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan
rencana
berjalan
sesuai
yang
direncanakan,
dan
apabila
terdapat
penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan dan kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan
kemudian diambil
tindakan-tindakan korektif.
B. Perencanaan Perencanaan didefenisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang di butuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan jasa retribusi pasar Kota Bitung maka perlu adanya perumusan perencanaan.Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang di tetapkan dalam suatu organisasi. C. Penentuan Target Dari keterangan yang diperoleh dari Kasie Penagihan Bapak Lucky V. Pangkey, SE., menjelaskan ; "Penentuan target setiap tahunnya didasarkan pada pendataan potensi-potensi pasar setiap tahunnya dengan cara turun langsung ke pasar mendata jumlah pedagang yang menempati pasar berjualan, dengan melakukan pendataan setiap tahunnya kita dapat mengetahui berapa jumlah 10
pedagang yang masih aktif atau sudah tidak aktif.” Selanjutnya dijelaskan bahwa ; "Penentuan target setiap tahunnya bukan hanya dari segi jumlah pedagang saja yang menempati pasar tapi dari segi biaya jasa, biaya Man danpotensi-potensi lain yang ada di Pasar Kota Bitung".
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada pendataan pedagang yang tidak menentu jumlahnya, dan melihat semua potensi-potensi yang ada. Penentuan target sangat bergantung terhadap, realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namuntahun terakhir target yang ditentukan oleh tidak tercapai karena disebabkan oleh personil yang memungut jasa retribusi belum optimal dan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar jasa retribusi. Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menyebabkan tidak tercapainya target karena SDM yang belum memaksimal dalam memungut jasa harian pasar dan kurangnya kesadaran wajib retribusi (pedagang). Sedangkan dengan melihat potensi-potensi yang ada di Pasar seharusnya dapat meningkatkan penerimaan jasa pasar. Adapun jumlah tarif retribusi (jasa) yang dibebankan terhadap wajib retribusi pasar yang terdiri dari Ruko, Toko, Lods, Kios, dan Pedagang kaki Lima (PKL) sudah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasar Daerah Kota Bitung. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini : Tabel 13.Tarif Retribusi Pasar pada Pasar di Kota Bitung Tahun 2013 Lokasi
Jenis Pungutan
Tarif Retribusi
1
2
3
Pasar Kota Bitung
a. Ruko
Rp. 2.000 / Hari
b. Kios
Rp. 2.000 / Hari
c. Los
Rp. 2.000 / Hari
d. Pkl
Rp. 2.000 / Hari
Sumber Data : Dinas Pasar Kota Bitung, 2013 Hasil wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Kota Bitung Bpk. Udin, pedagang kios menyatakan hal yang sama bahwa : “Retribusi yang ditarik sudah sesuai dengan fasilitas yang didapat.” Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi penulis, maka penulis dapat simpulkan bahwa tarif retribusi sudah sangat murah dan tidak memberatkan pedagang dan pemungutan retribusi dipasar Kota Bitung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. 11
D. Pelaksanaan Yaitu Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seharusnya menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas. semestinya dalam suatu
dinas jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah
pekerjaan dalam dinas tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan jasa harianpasar dari Bapak Lucky V. Pangkey, SE., selaku Kasie Penagihan yangmengatakan bahwa: "Secara kuantitas jumlah personil Pasar sudah memadai, untuk saat ini jumlah kolektor Pasar Kota Bitung berjumlah 8 orang yang setiap harinya melakukan pemungutan jasa harian pasar kepada pedagang yang ada di Pasar Kota Bitung.”
Dari wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah pegawai kolektor yang ada di pasar Kota Bitung tidak seimbang dengan wajib jasa harian pasar yaitu pedagang dengan demikian pemungutan jasa harian pasar belum berjalan efektif dan efisian. Sehingga terjadi beberapa kendala dalam pemungutan retribusi atau jasa harian pasar yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang telah ditentukan. Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwapemungutan jasa harian pasar belum efektif dan efisien.Karenadengan melihat jumlah kolektor yang ada di pasaryang hanyaberjumlah20 orang.Dengan demikian, petugas kolektor tidak bisa melakukan pendekatan kepada setiap, wajibretribusi di karenakan kurangnya jumlah kolektor yang melaksanakan pemungutan retribusi di Pasar Kota Bitung.
12
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pemungutan retribusi (jasa) Pasar belum maksimal karena penerimaan target dan realisasi retribusi (Jasa) pasardi Kota Bitung tidak mencapai target. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yaitu sebagai berikut : 1. Faktor umum terdiri dari
Belum maksimalnya penagihan yang dilakukan oleh petugas/kolektor pasar terhadap wajib retribusi jasa pasar.
Tidak kontiniunya sosialisasi oleh setiap unit kepala pasar, koordinator pasar dan petugas/kolektor penagih retribusi kepada semua pedagang (wajib retribusi) akan kewajibannya dalam membayar tagihan jasa pasar.
Masih ada sebagian pedagang yang tidak memiliki kartu pedagang
2. Faktor khusus terdiri dari :
Faktor Cuaca dan Kondisi Bangunan yang tidak memungkinkan berjualan.
Setoran, faktor setoran sangat berpengaruh terhadap pencapaiantarget karena dengan sedikitnya setoran akan menyebabkan kurangnya penerimaandan mengakibatkan tidak tercapainya target.
B. Saran Dengan melihat kondisi penerimaan target dan realisasi retribusi Pasar di Kota Bitung yang tidak mencapai target satu tahun terakhir yaitu tahun 2013, maka pihak Dinas Pasar sebagai pengelola pasar akan memberikan solusi melalui upaya yang akan di laksanakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) Pasar yaitu sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada di Pasar Kota Bitung. 2. Meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat). 3. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing dalam membayar tagihan. 4. Penyesuain tarif retribusi jasa harian pasar kepada semua pedagang, baik yang menempati ruko, kios, lods dan pelataran. 5. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan, rehabilitasi, dan peremajaan sarana dan prasarana pasar. 6. Diperlukan pengawasan eksternal dari Dinas Pasar terhadap kolektor.
13
DAFTAR PUSTAKA
Athoilah Anton, 2010. Dasar-dasar manajemen.Bandung : Pustaka Setia Basuki, 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta ; Kreasi Wacana Certo, Samuel C. & S. Travis Certo. 2006. Modern Management, Pearson Prentice Hall. Darise Nurlan, 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Gorontalo :PT Indonesia Kelompok Gramedia. Darwin, 2010.Pajak Daerah & Retribusi Daerah.Jakarta : Mitra Kencana. Hasley D. George.2003. Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai anda.Rineka Cipta; Jakarta. Iksan, 2009.Manajemen Strategis dalam kompetisi Pasar Global.Jakarta : GP. Press. Jemsly Hutabarat, dkk, 2006. Pengantar Manajemen strategik Kontemporer, Strategik di Tengah Operasional.Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Mahmudi, 2010.Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta.Penerbit : Erlangga Maringan Masry Simbolon, 2003. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen.Bekasi : Ghalia Indonesia. Suyanto, Bagong. 2006. Metode Penelitian Sosial. Kencana, Jakarta. Suwanto, dkk, 2011.Manajemen SDM dalam organisasi Publik bisnis.Bandung : Alfabeta Terry R. George. 1986. Prinsip-prinsip Managemen. Bumi Aksara : Jakarta. Tripmo, Tedjo & Udan, 2005. Manajemen Strategi. Bandung. Rekayasa Sains. Widjaja, 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : Rineka cipta. _______, 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta. Winardi, 2000.Manajer dan Manajemen.Bandun : Citra Aditya Bakti. Yogi, dkk. 2007. Manajemen Stratejik Terapan Paduan cara Menganalisa Industri dan Pesaing. Jakarta. Poliymana Widya Pustaka.
Sumber-sumber lain : Peraturan Daerah Kota Bitung No. 19 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi. Peraturan Walikota No. 35 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Bitung. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14
