PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
Drs. IMBANG MURYANTO, M. Si. KABID. TATA LINGKUNGAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN
BLHD KOTA MAKASSAR
Setiap Usaha Wajib Memiliki AMDAL/UKL-UPL/SPPL Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Pasal 2 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Izin Lingkungan
AMDAL Pemrakarsa
Wajib menyus un
UKL/UPL
Wajib memili ki
Izin usaha atau kegiatan
Pasal 47 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan: “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota”. AMDAL
1. 2. 3.
Kewenangan kelayakan: SK Kelayakan Menteri SK Kelayakan Gubertnur SK Kelayakan Bupati/Walikota Kewenangan izin: 1. Izin Lingkungan oleh Menteri 2. Izin Lingkungan oleh Gubertnur 3. Izin Lingkungan Bupati/Walikota
UKL/UPL
Kewenangan rekomendasi: 1. Rekomendasi Menteri 2. Rekomendasi Gubertnur 3. Rekomendasi Bupati/Walikota
Izin Lingkungan Adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKLUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan /atau kegiatan
KEWAJIBAN
PEMERINTAH
Melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam PUU bidang PPLH (Ps. 71 ayat (1) Menetapkan pejabat pengawas LH yang merupakan pejabat fungsional (Ps. 71 ayat (3).
Melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan (Ps. 72). Menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan (Ps. 76 ayat (1).
Tujuan dilakukan pengawasan: Untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap: 1. Kewajiban undangan
yang di
tercantum
bidang
dalam
pengendalian
peraturan
perundang-
pencemaran
dan/atau
kerusakan lingkungan hidup; 2. Kewajiban
pemantauan
untuk
melakukan
lingkungan
pengelolaan
sebagaimana
lingkungan
tercantum
dan
dalam
dokumen AMDAL atau UKL/UPL, atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait.
Ruang Lingkup Pengawasan: 1. Aspek Administrasi : dokumen lingkungan, data pemantauan, sistem dan mekanisme pelaporan, dan kelengkapan perizinan. 2. Aspek Fisik/Lapang: kondisi fisik dan pemenuhan pra-syarat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain 1) Sarana dan proses produksi 2) Instalasi Pengolah Air Limbah 3) Sumber-sumber emisi 4) Tempat dan/atau lokasi pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan, dan penimbunan
Pasal 72 UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, menyatakan: “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan”.
Menteri Gubernur Bupati/Wali kota
Wajib melakukan pengawasan Sesuai kewenangan
Ketaatan terhadap Izin Lingkungan
Sanksi Administrasi Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 Ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan Ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan
1.
Tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam teguran tertulis dan sudah menimbulkan pencemaran 2. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang di dalam izin. 3. Bentuk sanksi: a. penghentian sementara kegiatan prod. b. pemindahan sarana produksi c. penutupan saluran pembuangan d. pembongkaran e. penyitaan f. penghentian sementara seluruh kegiatan g. tindakan lain utk menghentikan dan memulihkan .
Implikasi Hukum Apabila Sansi Tidak Dilaksanakan Oleh Penanggung Jawab Usaha/kegiatan
•Dapat dikenakan pembekuan atau pencabutan izin lingkunan (Pasal 79 UU 32/2009) •Dapat dikenakan denda administrasi atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerinthan (Pasal 81 UU 32/2009) •Dipidana paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak satu milyar rupiah (Pasal 114 UU No. 32/2009).
Kapan Sanksi Pembekuan Izin Lingkungan Ditetapkan ? 1. 2.
3.
Tidak melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintahan Dapat “dicairkan” kembali izin lingkungan setelah segala kewajiban/perintah dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan. Dapat dipidana sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) UU 32/2009.
Kapan Pencabutan Izin Lingkungan Diterapkan ? 1.
Tidak
melaksanakan
perintah
dalam
sanksi
pembekuan izin lingkungan;
2.
Tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
3.
Telah
menyebabkan
terjadinya
pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan & bahaya kes. Manusia.
MEKANISME PENANGANANPENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Pengaduan Pencemaran : •Lisan :
Mengisi Formulir Pengaduan : Dilakukan oleh pengadu atau staf BLHD di Pos P3SLH
•Tertulis :
Klarifikasi dan Penelaahan Pengaduan
Pengaduan Lingkungan Hidup
Bukan Pengaduan Lingkungan Hidup
Verifikasi lapangan: Dilakukan oleh PPLHD didampingi Tim P3SLH
Kepala BLHD Kota Makassar
Diserahkan ke Instansi Terkait
Laporan Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut : oleh PPLHD
Tim P3SLH Kota Makassar
Kasus Selesai
Negosiasi dan Mediasi
Kasus Tidak Selesai
Pembuatan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Kasus
Proses Hukum
