SKRIPSI
PENGATURAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DENPASAR
KETUT YUNDA ANASTESIA NIM. 1116051084
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
PENGATURAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DENPASAR
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
KETUT YUNDA ANASTESIA NIM.1116051084
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 22 JUNI 2015
Pembimbing I
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH, M.Hum NIP . 196502211990031005
Pembimbing II
I Ketut Suardita, SH, MH NIP . 196902241997021001
iii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 10 AGUSTUS 2015
Panitia Pengujan Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 0683/UN14.4E/IV/PP/2015 Tanggal 27 Juli 2015
Penguji I
:
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH, M.Hum NIP . 196502211990031005
Penguji II
:
I Ketut Sudiarta, SH, MH NIP. 196205151988031004
Penguji III
:
Nengah Suharta, SH, MH NIP. 195511071986021001
iv
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang atau Asungkertha Waranugraha-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGATURAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DENPASAR” tepat pada waktu. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum dengan konsentrasi Hukum Pemerintahan pada Program Non-Reguler Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat terdapat banyak kekurangan-kekurangan didalam penyusunannya baik secara ilmiah maupun penguasaan materi yang sangat terbatas. Karena itu segala kritik, saran dan pendapat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak, sehingga nantinya penulis dapat menjadikan sebagai pelajaran dan pengalaman dikedepannya untuk lebih menyempurnakan suatu karya yang penulis hasilkan. Dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak maka pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesarbesarnya kepada yang terhormat: 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana;
v
2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana; 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH, MH, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana; 4. Bapak I Wayan Suardana, SH, MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana; 5. Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan-pengarahan dalam penyusunan skripsi ini; 6. Bapak I Ketut Suardita, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Adminitrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan, semangat, dukungan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini; 7. Bapak I Gde Putra Ariana, SH, M,Kn, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana; 8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Udayana yang telah banyak memberikan pengetahuan ilmu hukum selama melaksanakan perkuliahan; 9. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana
yang telah
memberikan
administrasi kepada penulis;
vi
sumbangsih
berupa
pelayanan
10. Para informan dan responden yang telah banyak memberikan informasi, selama penulis mengadakan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini; 11. Kedua orang tua penulis Drs. I Made Budiadnya, SH, M.Pd dan Gusti Ayu Kade Komalasari, SH, MH beserta kakak-kakak tercinta Putu Krisma Handayani, SH, Kadek Erma Yunita, SH, dan Komang Angga Prihastini, Amd.Keb, S.KM, serta Kakak Ipar dan keponakan penulis Kayla, Darian dan Nanta yang telah memberikan semangat dan tuntunan selama penyusunan skripsi ini; 12. Teman-teman dari SD sampai SMA tidak dapat disebutkan satu persatu, sahabat yang selalu menemani selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Luh Pujaniya Metta, Ni Nyoman Wahyuni, Putu Denita Cahyani Dewi, Kadek Dian Rosita, Via Pramisuari, Ida Ayu Gita Srinita, Kadek Sitta Bulandari, Ida Ayu Agung Puspa Dewi, Puspita Ratnadewi, Vera Anglila, Maharatih Prabandari serta Satria Priangga yang telah sabar menemani ketika sidang skripsi, sebelum dan setelah sidang skripsi; 13. Semua rekan-rekan angkatan 2009, 2010, 2011 dan angkatan 2012 yang selalu memberikan semangat serta menemani selama perkuliahan maupun pada saat penyusunan skripsi.
Denpasar, Juni 2015
Penulis
vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Penulisan Hukum Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, 15 Juni 2015
Ketut Yunda Anastesia NIM. 1116051084
viii
ABSTRACT
The progress of industrial cannot be separated from the role of government in providing to support the industry players, one of them is by giving easy of industrial license sector. In general, the government has the authority to license the issue which determined explicitly in the legislation that became the basic of license. One of them relates to the provisions in the field of Industry Licensing at Denpasar Mayor Regulation No. 23 Year 2013 Article 5 (1) compared with the Denpasar City Regional Regulation No. 12 of 2002 Article 2 (1) and (2) there is a conflict of norms. Granted license must be upheld to the element of good governance in order to realize the implementation of the State are clean and free from corruption. Permission is the legal instrument which granted as a barrier to making an effort / activity to prevent environmental pollution. That reason exactly prompted the authors to investigate why good governance shall be applied in granting of the industrial license, linkages good governance in giving business licensing industry in preventing environmental pollution in the Denpasar City Governmant. The type of this research, using normative legal research with Statute and Conceptual Approach. Sources of legal materials in this thesis that the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1999 , Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2004 , the Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2009, the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2014, Law Republic of Indonesia Number 23 Year 2014, TAP MPR No. VII / MPR / 2001 , the Indonesian Government Regulation No. 101 of 2000 , the Indonesian Government Regulation No. 27 Year 2012, the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 41 / M-IND / PER / 6/2008, Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 05 / M-IND / PER / 1 / 2009, Denpasar City Regional Regulation No. 12 of 2002, and Regulation No. 23 of 2013 the Mayor of Denpasar. Good governance shall be applied in granting permission in order to realize the elements of good governance such as: accountability, transparency, participation and the bureaucratic apparatus supremacy of law. The existence of the good governance is to avoid or prevent abuse of authority. The legal basis is termed good governance into State administrators set in Article 58 of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014 it is also set on TAP MPR No. VII / MPR / 2001 and the Indonesian Government Regulation No. 101 of 2000. Granting of the industrial license, granting the permission by the government is a preventive measure in order to prevent the effects of environmental pollution in the city of Denpasar. Keywords
: Good Governance, License Industry, Prevention, Protection, Environmental
ix
ABSTRAK Kemajuan perindustrian tidak lepas dari peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku industri, salah satunya dengan memberi kemudahan di sektor perijinan industri. Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin yang ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perijinan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan ketentuan Perizinan di bidang Perindustrian pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) dan (2) terdapat konflik norma. Izin yang diberikan harus menjunjung hingga unsur good governance dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Izin merupakan instrumen hukum yang diberikan sebagai pembatas dalam melakukan suatu usaha/kegiatan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup. Alasan tersebutlah yang mendorong penulis untuk meneliti mengapa tata kepemerintahan yang baik wajib diterapkan dalam pemberian izin usaha industri, serta keterkaitan tata kepemerintahan yang baik pada pemberian izin usaha industri dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam skripsi ini yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, TAP MPR No. VII/MPR/2001, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 05/M-IND/PER/2/2014, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2013. Tata kepemerintahan yang baik wajib diterapkan dalam pemberian izin supaya unsur-unsur good governance direalisasikan seperti: akuntabilitas, transparansi, partisipasi serta supremasi hukum aparat birokrasi. Keberadaan good governance untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dasar hukum good governance yang diistilahkan kedalam penyelenggara Negara diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 selain itu juga diatur pada TAP MPR No. VII/MPR/2001 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000. Pemberian izin usaha industri. Pemberian izin dari pemerintah merupakan upaya preventif dalam rangka mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup di Kota Denpasar. Kata Kunci : Tata Kepemerintahan Yang Baik, Izin Usaha Industri, Pencegahan, Perlindungan, Lingkungan Hidup
x
DAFTAR ISI
JUDUL. ............................................................................................................... i PERSYARATAN SARJANA HUKUM. ........................................................... ii LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING. .................................................... iii LEMBAR PENGESAHAN. ............................................................................... iv KATA PENGANTAR. ....................................................................................... v SURAT PERNYATAAN KEASLIAN. ............................................................. viii ABSTRACT. ....................................................................................................... ix ABSTRAK. ......................................................................................................... x DAFTAR ISI. ...................................................................................................... xi BAB I PENDAHULUAN. .................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang Masalah. ................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah. .......................................................................... 8 1.3 Ruang Lingkup Masalah.................................................................. 8 1.4 Orisinalitas Penelitian. ..................................................................... 9 1.5 Tujuan Penelitian. ............................................................................ 10 1.5.1 Tujuan Umum. ........................................................................ 10 1.5.2 Tujuan Khusus. ....................................................................... 10 1.6 Manfaat Penelitian. .......................................................................... 11 1.6.1 Manfaat Teoritis. .................................................................... 11 1.6.2 Manfaat Praktis. ...................................................................... 11 1.7 Landasan Teoritis. ........................................................................... 11 1.7.1. Teori Kewenangan................................................................. 12
xi
1.7.2. Teori Tindak Pemerintahan. .................................................. 14 1.7.3. Teori Perizinan. ..................................................................... 16 1.7.4. Teori Perlindungan Lingkungan Hidup. ................................ 18 1.8 Metode Penelitian. ........................................................................... 19 1.8.1. Jenis Penelitian...................................................................... 19 1.8.2. Jenis Pendekatan. .................................................................. 19 1.8.3. Sumber Bahan Hukum. ......................................................... 20 1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. ................................... 23 1.8.5. Teknik Analisis. .................................................................... 24 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK, IZIN USAHA INDUSTRI DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. .............................. 25 2.1 Pengertian Tata Kepemerintahan Yang Baik. ................................ 25 2.2 Tata Kepemerintahan Yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. .................................................................... 27 2.3 Pengertian Izin Usaha Industri. ...................................................... 32 2.4 Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup. .................................. 37 BAB III KEWAJIBAN MENERAPKAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DI KOTA DENPASAR. ...................................................................... 40 3.1 Prinsip-Prinsip Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penetapan Perizinan. ...................................................................... 40 3.2 Dasar Hukum Penetapan Izin Usaha Industri Berbasis dengan Tata Kepemerintahan Yang Baik Di Kota Denpasar. .................... 47 3.3 Mekanisme Pemberian Izin Usaha Industri Yang Berbasis Tata Kepemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar. ............................. 52
xii
BAB IV IZIN USAHA INDUSTRI YANG BERDASARKAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DENPASAR. 60 4.1 Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. ............. 60 4.2 Pemberian Izin Usaha Industri untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Denpasar. ........................................... 64 4.3 Tata Kepemerintahan Yang Baik dalam Penetapan Izin Usaha Industri Yang Dapat Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Denpasar............................................................................ 68 BAB V PENUTUP. ............................................................................................ 77 5.1 Simpulan. .......................................................................................... 77 5.2 Saran. ................................................................................................ 79 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RINGKASAN SKRIPSI
xiii
