TESIS
PENGATURAN PEMULANGAN ORANG ASING DENGAN STATUS DWI KEWARGANEGARAAN (BIPATRIDE) YANG MEMILIKI PASPOR GANDA
KADEK PUTRA ARIK PERSONA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 TESIS
PENGATURAN PEMULANGAN ORANG ASING DENGAN STATUS DWI KEWARGANEGARAAN (BIPATRIDE) YANG MEMILIKI PASPOR GANDA
KADEK PUTRA ARIK PERSONA NIM : 1290561038
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
PENGATURAN PEMULANGAN ORANG ASING DENGAN STATUS DWI KEWARGANEGARAAN (BIPATRIDE) YANG MEMILIKI PASPOR GANDA
Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
KADEK PUTRA ARIK PERSONA NIM :1290561038
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 5 NOPEMBER 2015
Pembimbing II,
Pembimbing I,
Dr. I Nyoman Suyatna, SH NIP. 19590923 198601 1
Prof. Dr. Ibrahim R., SH.,MH. NIP. 19551128 198303 1 003
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana,
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. NIP.19611101 198601 2 001
Tesis Ini Telah Diuji
iii
Direktur Program Pascasa Universitas Udayana,
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi NIP. 19590215 198510 2
Pada Tanggal 5 Nopember 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 3402/UN 14.4/HK/2015, Tanggal 13 Oktober 2015
Ketua
: Prof. Dr. Ibrahim R., SH.,MH.
Sekretaris
: Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH.
Anggota
: 1. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH. 2. Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH.,MH. 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum.
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Yang bertandatangan di bawah ini
:
Nama
: Kadek Putra Arik Persona
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Tesis
: Pengaturan Pemulangan Orang Asing Dengan Status Dwi Kewarganegaraan (Bipatride) Yang Memiliki Paspor Ganda
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Denpasar, 5 Nopember 2015 Yang menyatakan,
KADEK PUTRA ARIK PERSONA
v
UCAPAN TERIMA KASIH Om Swastiastu, Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, ( Tuhan Yang Maha Esa ), karena berkat rahmat dan anugerahnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan Judul “Pengaturan Pemulangan Orang Asing Dengan Status Dwi Kewarganegaraan (Bipatride) Yang Memiliki Paspor Ganda” ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister ( S2 ) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada : Rektor Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD KEMD. beserta Jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K), beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana Denpasar. Ketua Program Studi
vi
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH., M.Hum., LLM., atas kesempatan, dukungan serta tuntunan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana Denpasar. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum. atas kesempatan, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. Berikutnya, ucapan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Ibrahim R., SH., MH., sebagai dosen pembimbing 1 (satu) yang dengan penuh semangat dan perhatian telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi serta saran kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Tesis ini. Bapak Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH., sebagai dosen pembimbing 2 (dua) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini dengan penuh perhatian memberikan saran serta masukan yang kontruktif untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Tesis ini. Para Guru Besar dan Dosen pengajar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis. Staf administrasi ( Ibu Gung Yun, Pak Made Mustiana, dan Dandy ) atas berbagai dukungannya yang telah memperlancar proses pengadministrasian sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana.
vii
Ucapan terimakasih juga penulis berikan kepada keluarga tercinta, kakek dan nenek penulis I Wayan Turut (Alm) dan Ni Made Sumprig (Alm), kedua orang tua penulis I Nyoman Sudarta dan Ni Wayan Sani, kakak Penulis Ni Putu Elinawati, SH., kakak ipar penulis I Ketut Ari Wistana, keponakan penulis I Wayan Goichi Wasudanta Wistana dan I Made Eiji Wasudanta Wistana, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan doa, kasih sayang, bantuan materi, semangat dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Ucapan terima kasih selanjutnya diberikan kepada Kepala Bidang Hukum, Ibu Ida Ayu Susanti, SH., MH., dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bapak Bekti Purwanto, SH., yang telah banyak memberikan waktu untuk bimbingan selama proses penyusunan Tesis ini. Senior yang merupakan rekan kerja penulis Bapak Putu Surya Dharma, SH., MH., yang senantiasa memberikan kritik dan semangat sejak awal perkuliahan hingga akhir penyusunan Tesis, sahabat penulis para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali Ni Putu Ritayani, SH., I Dewa Gde Peradnyana, SH., Ni Nyoman Suadnyani, SH., MH., dan rekan kerja di Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Gde Ngurah Suhardiyana., SH., Ida Ayu Nyoman Widialaksmi, SH., I Made Deny Lesmana, SH., I Gede Danang Wirawan, SH., Desak Gede Fatmasari Dewi Wiryawan., SH yang selalu memberikan nasehat dan semangat penulis. Rekanrekan mahasiswa dan mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana angkatan 2012, serta teman- teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu
viii
persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga harapan penulis, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Dan semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu melimpahkan Anugerahnya kepada kita semua.
Denpasar, 5 Nopember 2015 Penulis
ix
ABSTRAK Penelitian ini berjudul pengaturan pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda, yang menganalisa tentang pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda dan pengaturan pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada adanya norma kosong tentang pengaturan pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda. Kesimpulan yang dirumuskan adalah pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan status bipatride dilakukan sejak orang asing dengan status bipatride masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia. Salah satu kewajiban yang harus ditaati sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang memiliki status bipatride dinyatakan sah untuk masuk ke Indonesia walaupun memiliki dua dokumen perjalanan dari negara yang berbeda dengan syarat dokumen yang dimilikinya tersebut merupakan dokumen yang sah dikeluarkan oleh negaranya dan orang asing tersebut memberikan informasi yang jelas tentang status kewarganegaraannya. Untuk melaksanakan pengawasan orang asing di Indonesia maka orang asing dibebankan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat. Pendekatan dengan metode penafsiran Peraturan Perundangundangan secara sistematis dengan melakukan analisa terhadap aturan dibawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang mengatur bahwa Anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus menggunakan paspor yang sama. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dapat dikonstruksi sebagai dasar terhadap peristiwa pemulangan orang asing yang memiliki status bipatride karena memiliki kesamaan subjek pengaturan yaitu orang asing dengan status bipatride. Sehingga orang asing yang memiliki status bipatride harus masuk dan keluar wilayah Indonesia mengunakan dokumen perjalanan yang sama. Pendekatan kasus menghasilkan kesimpulan bahwa orang asing dengan status bipatride yang mengalami kematian dipulangkan ke negara asalnya sesuai dengan permintaan keluarga. Keadaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 The Haque Convention on the Conflict of Nationality Laws Tahun 1930. Kata Kunci : Pemulangan, Orang Asing, dan Dwi Kewarganegaraan
x
ABSTRACT This study entitled The Arrangement of Repatriation of Foreigners with the Dual Citizenship Status (bipatride) who have dual passport, which analyzes on the supervision of immigration of foreigners with the status of dual citizenship (bipatride) who have dual nationality and the arrangements of repatriation of foreigners with the status of dual citizenship (bipatride). The type of study is a normative law research which refers to the existence of vacuum of norm on the arrangement of the repatriation of foreigners with the status of dual citizenship (bipatride) who have dual passports. A conclusion formulated is that the immigration control of foreigners with the status of dual citizenships shall be carried out since foreigners with the status of dual citizenships enter into the sovereign territory of Indonesia. One of the obligations that must be adhered to in accordance with Article 8 of Law No. 6 of 2011 on Immigration, namely for those who have valid and legitimate travel documents. Foreigners who have the status of dual citizenship are declared to be valid for entry into Indonesia despite having two travel documents from different countries on the condition that their documents are valid documents and issued by their country and the foreigners should provide clear information about their citizenship status. To carry out the supervision of foreigners in Indonesia hence the foreigners are imposed an obligations pursuant to Article 9 of Law No. 6 of 2011 on immigration in which they must provide all the necessary information regarding the identity and / or their families and report any changes of civil status, nationality, occupation, guarantor, or change the address to the local Immigration Office. Types of immigration administrative sanctions are provided for in Article 75 paragraph (2) of Law No. 6 of 2011. The administrative sanction which still ambiguous is the deportation of the subject who has the status of dual citizenship. The approach with methods of legislation systematically the rules under Act No. 6 of 2011 which in Article 10 paragraph (1) of the Government Regulation No. 31 of 2013, which stipulates that the child of dual nationals entering or leaving Indonesian territory must use the same passport. The provisions in Article 10 paragraph (1) of Government Regulation No. 31 Year 2013 can be constructed as a basis to the events of repatriation of foreigners who have dual citizenship status, as it has similarities a with the subject matter i.e the arrangements of foreigners with dual citizenship status. So that foreigners who have the status of dual citizenship must enter and exit the territory of Indonesia use the same travel documents. The approach to the case lead to the conclusion that foreigners whith status of dual citizenship who died, then their expatriation is in accordance with the request of the family. The circumstance is in accordance with the provisions of Article 5 of The Haque Convention on The Conflict of Nationality Laws of 1960. Keywords: Repatriation, Foreigners, and Dual Citizenship
xi
RINGKASAN Tesis ini berjudul “Pengaturan Pemulangan Orang Asing Dengan Status Dwi Kewarganegaraan (Bipatride) Yang Memiliki Paspor Ganda” yang disusun dalam 5 ( lima ) Bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I. Menguraikan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pengaturan pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda. Orang asing yang masuk ke Indonesia tidak tertutup kemungkinan memiliki kewarganegaraan lebih dari satu. Fenomena yang terjadi adalah telah terjadi pembunuhan terhadap orang asing yang memiliki status dwi kewarganegaraan yang memiliki dua paspor yaitu paspor Inggris dan paspor Australia. Pengawasan terhadap orang asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mengatur dengan jelas dan tegas mengenai pengawasan terhadap orang asing dengan status dwi kewarganegaraan yang memiliki paspor ganda. Pengaturan pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride) juga tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia berhak mengatur tentang kewajibannya dalam melakukan pengawasan dan menangani pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan. Aturan yang jelas merupakan wujud dari negara hukum yang melahirkan legalitas dari setiap tindakan pemerintah. Dalam hal ini telah
xii
terjadi kekosongan hukum tentang pengaturan pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan yang memiliki paspor ganda. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda? 2. Bagaimanakah pengaturan pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda? Bab II. Menguraikan tentang tinjauan umum yaitu pengertian pemulangan, pengertian
penduduk,
pengertian
status
kewarganegaraan,
pengertian
keimigrasian, fungsi keimigrasian, sejarah politik hukum keimigrasian. Bab III. Menguraikan tentang analisis permasalahan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride) yang memiliki paspor ganda Bab IV. Menguraikan tentang analisis permasalahan pengaturan pemulangan orang asing dengan status dwi kewarganegaraan (bipatride). Bab V. Kesimpulan yang dirumuskan adalah pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dengan status bipatride dilakukan saat orang asing dengan status bipatride masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia. Orang asing yang memiliki status bipatride dinyatakan sah untuk masuk ke Indonesia walaupun memiliki dua dokumen perjalanan dari negara yang berbeda selama dokumen yang dimilikinya tersebut merupakan dokumen yang sah dikeluarkan oleh negaranya dan orang asing tersebut memberikan informasi yang jelas tentang
xiii
status kewarganegaraannya tersebut. Dokumen yang digunakan pada saat masuk akan diberikan tanda masuk berupa cap yang kemudian menjadi dokumen yang akan digunakan sebagai identitas selama berada di Indonesia dan pada saat keluar wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan pengawasan orang asing di Indonesia maka orang asing dibebankan kewajiban memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat. Pejabat Imigrasi dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang bersangkutan, dan pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya. Pendekatan dengan metode penafsiran Peraturan Perundang-undangan secara sistematis dengan melakukan analisa terhadap aturan dibawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang mengatur bahwa anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus menggunakan paspor yang sama. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dapat dikonstruksi sebagai dasar terhadap peristiwa pemulangan orang asing yang memiliki status bipatride karena memiliki kesamaan subjek pengaturan yaitu orang asing dengan status bipatride. Sehingga orang asing yang memiliki status bipatride harus masuk dan keluar wilayah Indonesia mengunakan dokumen perjalanan yang sama. Pendekatan kasus menghasilkan kesimpulan bahwa orang asing dengan status bipatride yang
xiv
mengalami kematian dipulangkan berdasarkan permintaan keluarga. Keadaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 The Haque Convention on the Conflict of Nationality Laws Tahun 1930 yang menentukan bahwa dalam sebuah negara ketiga seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan akan diperlakukan seperti ia hanya memiliki satu kewarganegaraan dan negara ketiga tersebut akan mengakui hanya salah satu, yaitu kewarganegaraan dari negara dimana ia bisa tinggal dan tempat tinggal utama, atau kewarganegaraan dari negara dengan mana dalam hal-hal tertentu ia tampaknya berhubungan paling erat.
xv
DAFTAR ISI SAMPUL DALAM ........................................................................................
i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER ..................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .................................................................
iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS ...............................
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.................................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH ...........................................................................
vi
ABSTRAK ......................................................................................................
x
ABSTRACT ....................................................................................................
xi
RINGKASAN .................................................................................................
xii
DAFTAR ISI ...................................................................................................
xvi
BAB. I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................ 10 1.3 Ruang Lingkup Masalah .................................................................. 10 1.4 Tujuan Penelitian.............................................................................. 11 1.4.1. Tujuan Umum ........................................................................ 11 1.4.2. Tujuan Khusus ....................................................................... 11 1.5 Manfaat Penelitian............................................................................ 11 1.5.1. Manfaat Teoritis .................................................................... 12 1.5.2. Manfaat Praktis ...................................................................... 12 1.6 Orisinalitas Penelitian ...................................................................... 12 1.7 Landasan Teoritis ............................................................................ 16 1.8 Metode Penelitian ............................................................................. 30 1.8.1. Jenis Penelitian ....................................................................... 30 1.8.2. Jenis Pendekatan .................................................................... 31
xvi
1.8.3. Sumber Bahan Hukum ........................................................... 32 1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..................................... 34 1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .............................................. 34 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMULANGAN ORANG ASING DENGAN STATUS DWI KEWARGANEGARAAN (BIPATRIDE)...................................................................................
36
2.1. Pengertian Pemulangan………………………………………...
36
2.2. Pengertian Penduduk…………………………………………...
37
2.3. Status Kewarganegaraan……………………………………….
39
2.4. Pengertian Keimigrasian ...........................................................
42
2.5. Sejarah Politik Hukum Keimigrasian di Indonesia .....................
45
2.5.1. Pengaturan Pada Masa Kolonial .....................................
47
2.5.2. Pengaturan Pada Masa Tahun 1950 Sampai Dengan Tahun 1992 ....................................................................
52
2.5.3. Pengaturan Pada Masa Tahun 1992 Sampai Dengan Tahun 2011 .....................................................................
54
2.5.4. Pengaturan Pada Masa Tahun 2011 Sampai Dengan Sekarang ..........................................................................
57
2.6. Fungsi Keimigrasian di Indonesia .................................................
58
BAB III PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING DENGAN STATUS
DWI KEWARGANEGARAAN
(BIPATRIDE) YANG MEMILIKI PASPOR GANDA .......................
60
3.1. Prosedur Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia.................
60
3.2. Pencegahan dan Penangkalan dalam Lalu Lintas Orang Asing di Indonesia .................................................................................
75
3.3. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian ...............................
81
3.4. Jenis Sanksi Administratif Keimigrasian ....................................
86
3.5. Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.............
90
3.5.1. Prosedur Pendetensian .....................................................
94
3.5.2. Pelayanan Deteni .............................................................
98
xvii
3.5.3. Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Tata Tertib....................
100
3.5.4. Pemindahan Deteni .........................................................
101
3.5.5. Penanganan Kelahiran, Kematian, Pelanggaran, Mogok Makan, Pemeriksaan Kesehatan dan Melarikan Diri ......
102
3.5.6. Pemulangan dan Deportasi..............................................
104
BAB IV PEMULANGAN ORANG ASING DENGAN STATUS DWI KEWARGANEGARAAN
(BIPATRIDE)
YANG
MEMILIKI
PASPOR GANDA ...............................................................................
105
4.1. Kedaulatan Negara Terhadap Keberadaan Orang Asing di Indonesia……………………………………………………….. 105 4.2. Tangung Jawab Negara dalam Melakukan Pemulangan Terhadap Orang Asing dengan Status Dwi Kewarganegaraan (Bipatride) ................................................................................... 4.3. Konstruksi Pemulangan
Peraturan Orang
Perundang-undangan Asing
Dengan
Status
108
Tentang Dwi
Kewarganegaraan (Bipatride) .....................................................
116
BAB V. PENUTUP ..........................................................................................
132
5.1. Simpulan ......................................................................................
132
5.2. Saran ..............................................................................................
134
DAFTAR PUSTAKA
xviii
