SKRIPSI
PENGATURAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
M. SYAMSUL ISLAM NIM. 1103005147
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
SKRIPSI
PENGATURAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
M. SYAMSUL ISLAM NIM. 1103005147
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
PENGATURAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
M. SYAMSUL ISLAM NIM. 1103005147
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
iii
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 21 MEI 2015
Pembimbing I
Dr. I Gede Yusa ,SH.,M.H NIP. 19610720 198609 1 001
Pembimbing II
Ni Made Ari Yuliartini Griadi ,SH.,MH NIP. 19790719 200112 2 002
iv
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 06 Agustus 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 294/UN14/.1.11.1/PP.05.02/2015 Tanggal 06 Agustus 2015
Ketua
: Dr. I Gede Yusa SH., MH.
(
)
Sekretaris
: Ni Made Ari Yuliartini Griadhi SH., MH. (
)
Anggota
: 1Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan SH., M.Hum.
(
)
2 Made Nurmawati SH.,MH.
(
)
3 . Nyoman Mas Ariyani SH., MH.
(
)
v
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. I
Gusti Ngurah Wairocana,SH.,MH., Dekan Fakultas
Hukum Univeristas Udayana; 2.
Bapak I Ketut Sudiarta, SH., MH., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana;
3.
Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana;
4.
Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana;
5.
Bapak Dr. I Gede Yusa ,SH.,MH., Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Udayana;
vi
6.
Bapak I Made Dedy Priyanto SH.,M.Kn, Pembimbing Akademik (PA) yang selama ini telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis;
7.
Bapak Dr. I Gede Yusa ,SH.,MH.,dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8.
Bapak Ni Made Ari Yuliartini Griadi ,SH.,MH,dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini ;
9.
Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan yang sangat bermanfaat selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Udayana;
10. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana dan pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang turut membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini; 11. Bapak I Wayan Tangun Susila, Pengajar bagian Pidana dan Acara Peradilan, yang telah memberikan bantuan dan keterangan-keterangan yang sangat berguna; 12. Kepada orang tua penulis, Bapak M. Saiful Islam (Alm.) dan Ibu Mainiah, yang senantiasa mendukung dan percaya kepada penulis, serta selalu menyertakan nama penulis dalam setiap munajatnya. 13. Kepada saudara kandung penulis, Rahmatullah dan Dzulfitriyani yang terus memberikan dukungan serta doa tiada henti. Selain itu terimakasih untuk nenek, paman, bibi, saudara-saudara sepupu, dan seluruh anggota keluarga
vii
yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; 14. Untuk Sahabat-sahabat penulis, Ni Made Destriyana Alviani, Andhika Ramadian Afsiandi, Akbar Nugraha, Windi Dianti Agustin, Amalia Rani, Daud Jusuf Aritonang, Irma Putri Labora, Susi H. Tambunan, Rahmawati Aprilyana, M Zainal Abidin, yang telah memberikan doa, dukungan serta warna tersendiri dalam hidup penulis; 15. Keluarga Besar UMCC Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang telah memberikan banyak pengalaman serta pelajaran berharga dalam setiap kegiatannya ; 16. Anggota Delegasi MCC A.G Pringgodigdo IV Unair Tahun 2013 yang telah memberikan semangat, motivasi, serta pengalaman serta pelajaran berharga dalam setiap kegiatannya yang menunjang pembuatan skripsi ini; 17. Anggota SOLIH Universitas Udayana, Zhafran Raihan Zaki, Dien Zailani, Nisa, Vina, Aryan ,Riska
dan anggota lainnya yang telah memberikan
banyak doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini; 18. Segenap pihak yang membantu dan mendukung penulis baik secara material maupun immaterial yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Penulis menyadari dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, maka skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan
viii
skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Denpasar, 29 Juni 2015
Penulis
ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan
ini
penulis
menyatakan
bahwa
Karya
Ilmiah/
Penulisan
Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, 29 Juni 2015 Yang menyatakan,
( M. Syamsul Islam ) NIM.1103005147
x
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DALAM...................................................................... ii HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM ..................... iii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGESAHAN ................ iv HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ......................................... v HALAMAN KATA PENGANTAR ................................................................. vi HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ...................................... x HALAMAN DAFTAR ISI ............................................................................... xi ABSTRAK ......................................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 1.2. Rumusan Masalah .......................................................................... 11 1.3. Ruang Lingkup Masalah ................................................................ 11 1.4. Orisinaliatas Penulisan .................................................................. 12 1.5. Tujuan Penulisan ........................................................................... 14 a. Tujuan Umum ............................................................................ 14 b. Tujuan Khusus ........................................................................... 14 1.6. Manfaat Penulisan ......................................................................... 15 a. Manfaat Teoritis ......................................................................... 15 b. Manfaat Praktis .......................................................................... 15
xi
1.7. Landasan Teoritis ........................................................................... 16 1.8. Metode Penelitian .......................................................................... 26 a. Jenis Penelitian ......................................................................... 26 b. Jenis Pendekatan ........................................................................ 26 c. Bahan Hukum ............................................................................ 27 d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ......................................... 28 e. Teknis Analisis .......................................................................... 28 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA
NEGARA DALAM
KETATANEGARAAN INDONESIA 2.1 Istilah dan Pengertian Lembaga Negara ....................................... 30 2.2 Sejarah KPK ................................................................................. 34 2.2 Struktur KPK ............................................................................... 40 2.4 Badan-Badan Lain Yang Berwenang Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan Dalam Peratutan Perundang-Undangan .............................................................................................................. 56
BAB III KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGAMBIL ALIH KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI 3.1 Pengambilalihan Kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ...................................... 65
xii
3.2 Kerjasama
KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam
memberantas Tindak Pidana Korupsi .......................................... 74 3.3 Kekaburuan Norma Hukum Dalam Pasal 9 UU KPK ................ 78
BAB IV PERANAN KPK SEBAGAI
LEMBAGA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA 4.1 Istilah Peranan ........................................................................ 87 4.2 Independensi KPK Sebagai Lemabaga Negara Di Indonesia . ............................................................................................... 89 4.3 Peranan KPK dalam Memberantas Korupsi Pada Masa Kini Dan Akan Datang ......................................................................... 92 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ................................................................................... 116 5.2 Saran-saran .................................................................................... 117
DAFTAR BACAAN
xiii
Abstrak
Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia. Penyimpangan ini bukan saja merasuki lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa disana ada korupsi. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus. Oleh karena itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK. Secara yuridis KPK dibentuk berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU tipikor. Namun dalam penulisan ini lebih mengkhususkan pembahasan terhadap alasan yang digunakan dalam mengambil alih penyidikan dan penuntutan serta peranan KPK untuk masa sekarang dan akan datang. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang termaktub dalam pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi selanjutnya disebut UU KPK dan bagaimanakah peranan KPK sebagai Lembaga Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia untuk masa yang akan datang? Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengambil alihan kewenangan penyidikan dan penuntutan dari kepolisian dan kejaksaan. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode hukum normatif, dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier yang kemudian di analisis secara sistematis dan gramatikal. Adapun hasil yang diperoleh dalam penulisan ini adalah dapat disimpulkan bahwa sejak dibentuknya KPK dari awal periode sampai sekarang, lembaga tersebut sudah membuktikan keberhasilan yang signifikan dalam memberantas korupsi maupun meminimalisir tindak pidana korupsi di tanah air. Dengan keberhasilan yang dihasilkan oleh KPK dalam menjalankan fungsinya , maka alangkah baiknya jika lembaga tersebut dipertahankan untuk masa yang akan datang guna menstabilkan perekonomian Negara dan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat luas agar tidak ada lagi kasus korupsi yang bermunculan. Selain itu peranan KPK sangatlah diperlukan untuk masa mendatang dilihat dari faktor yurisdis, sosiologis, dan filosofis pembentukannya serta tugas dan fungsi KPK saat ini.
Kata Kunci : Pengaturan, Kewenangan
xiv
Abstract
Corruption became one of the major problems facing Indonesia. This deviation is not only permeated the halls of the institution previously unimaginable that there is no corruption. It is necessary for law enforcement methods incredible through the establishment of a special agency. Therefore formed Anti-Corruption Commission, hereinafter referred to the KPK. It is stated in Article 34 Undan-Undang No. 31 of 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi as amended by Undang-Undang No. 20 of 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi referred to UU tipikor. But in this study, more specialized discussion of the reasons used to take over the investigation and prosecution as well as the role of the Commission for the present and future. The issue raised is how the authority of the Commission in the investigation and prosecution of corruption offenses contained in article 9 of the Undang-Undang No. 30 of 2002 tentang pembernatasan tindak pidana korupsi hereinafter referred to as UU KPK and how the role of the Commission as State institutions in the Indonesian constitutional system for the future? The purpose of this paper is to know the limits of authority mengambilih Commission in the investigation and prosecution of police and prosecutors. Legal method used is the method of normative law, by using primary data, secondary data and data tertiary later in the analysis in a systematic and grammar. The results obtained in this paper is that it can be concluded that since the establishment of the KPK of the initial period until now, the agency has proved a significant success in combating corruption and minimize corruption in the country. With the success generated by the KPK in carrying out its functions, it would be nice if the institution is maintained for the foreseeable future in order to stabilize the country's economy and may provide satisfaction for the general public so that no more cases of corruption that have sprung up. Besides the role of the KPK is necessary for future visits from yurisdis factors, sociological, and philosophical formation as well as the duties and functions of the current KPK. Keywords: Settings, Authority, Regulation Legislation
xv
