Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Perundang-Undangann

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

NANGGROE JURNAL HUKUM TATA NEGARA

HASIL PENELITIAN

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Perundang Perundang-Undangan Undangan Daniel Noreiga1

Abstrak Correspondence: [email protected] 1.

Paralegal di Advokat dan Bantuan Hukum Hj. Amna Djasinar, SH dan Rekan

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya ditegakkan di sebagaian daerah, padahal UndangUndang undang telah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok untuk melindungi hak-hak asasi warganya untuk hidup sehat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (2) yang diatur dalam Undang-Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan: “Pemerintah Daerah Wajib Menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya” dan juga yang ditetapkan apkan pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang menyebutkan: “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan raturan Daerah”. Tulisan ini akan menginventarisir peraturan perundang-undangan undangan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok di Republik Indonesia. Kata Kunci: Pengaturan, Kawasan Tanpa Rokok

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 2015)| 64

ISSN 2302-6219

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok… – Daniel Noriega (64-79)

A. PENDAHULUAN

Hingga

saat

ini

masalah

rokok masih menjadi perdebatan 1. Latar Belakang Kebiasaan

dari berbagai pihak. Hal ini menjadi merokok

sudah

menjadi budaya pada bangsa kita, remaja, dewasa, bahkan anak-anak sudah tidak asing lagi dengan benda mematikan tersebut. Saat ini rokok menjadi

salah

satu

produk

konsumen yang tingkat konsumsinya relatif tinggi di masyarakat yang memiliki sangat banyak pembeli serta memiliki arus perdagangan yang

berkembang

pesat.

Perusahaan-perusahaan

yang

memproduksinya

serius mengingat semakin gencarnya iklan rokok baik dimedia cetak maupun elektronik yang menjadi pintu

gerbang

untuk

membidik

kalangan muda, terutama anakanak. Rokok merupakan bahan yang mengandung zat adiktif, dimana zat adiktif

adalah

bahan

menyebabkan

yang

adiksi

atau

ketergantungan

yang

dapat

mengakibatkan

bahaya

terhadap

kesehatan.

1

membanggakan

Kesehatan merupakan hak

laba yang fantastis, kendali politik

asasi manusia dan salah satu unsur

dan

kesejahteraan

prestise.

Rokok

juga satu-

yang

harus

satunya produk legal yang bila

diwujudkan

digunakan sesuai dengan tujuannya,

Perlindungan terhadap

akan

sangat jelas diatur dalam ketentuan

membuat

kebanyakan

pemakainya kecanduan.

dan

di

tempat

umum

pengkonsumsi rokok tidak segansegan

menghisap

rokok

pemerintah. kesehatan

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang

Maka tidak heran di setiap ruang

oleh

tanpa

memikirkan efek yang ditimbulkan dari kepulan asap yang mereka

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua Tahun 2000, disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

buat. Pelarangan untuk merokok 1

memang tidak bersifat baku, hanya saja yang ditekankan adalah tidak merokok ditempat umum.

Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 65

ISSN 2302-6219

baik


dan

sehat

serta

berhak

memperoleh pelayanan kesehatan”.

yang menyebutkan: “Setiap orang yang

memproduksi

memasukkan Asap rokok yang ada dalam

Indonesia

rokok

wajib

atau kewilayah

mencantumkan

sebatang rokok mengandung 4.000

peringatan kese-hatan”, serta pada

(empat

Pasal

ribu)

beracun

yang

kesehatan rokok

jenis

zat

kimia

berbahaya

tubuh.

2

terbakar

Saat maka

14

Ayat

(1)

Peraturan

bagi

Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun

batang

2012 tentang Pengamanan Bahan

asapnya

Yang

Mengandung

Zat

Adiktif

menguraikan sekitar 4.000 (empat

Berupa

ribu) bahan kimia yang merupakan

Kesehatan,

racun utama yang paling berbahaya

“Setiap orang yang memproduksi

bagi kesehatan tubuh.

dan/atau

Besarnya

bahaya

merokok

sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat

Produk

Tembakau

juga

menyebutkan:

mengimpor

Tembakau

ke

Bagi

wilayah

Produk Indonesia

wajib men-cantumkan peringatan kesehatan”. Hingga

saat

ini

masalah

tempat

umum

peringatan wajib dari pemerintah

merokok

sebagaimana

dalam

merupakan masalah utama, oleh

Kesehatan

karena itu perlu dilakukan langkah-

(Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013

langkah pengamanan rokok bagi

tentang

kesehatan,

Peraturan

yang

diatur

Menteri

Pencatuman

Peringatan

di

diantaranya

melalui

Kesehatan dan Informasi Kesehatan

penetapan Kawasan Tanpa Rokok

Pada Kemasan Produk Tembakau,

yaitu pada ruangan atau area yang

dan juga yang dimaksud dalam Pasal

dinyatakan dilarang untuk kegiatan

114

merokok

Undang-Undang

Tahun

2009

tentang

Nomor

36

Kesehatan,

atau

kegiatan

mem-

produksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk

2

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI, Tjandra Yoga Aditama, Generasi Muda Sehat, Generasi Tanpa Rokok, Google, (http://www.depkes.go.id), Akses 5 September 2014.

tembakau

pada

tempat-tempat


ISSN 2302-6219


yang diatur sebagai Kawasan Tanpa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

Rokok, antara lain:3

109

Tahun

2012

Pengamanan

tentang

Bahan

Yang

1. fasilitas pelayanan kesehatan

Mengandung

2. tempat

Produk Tembakau Bagi Kesehatan,

proses

belajar

mengajar

yang

Zat

Adiktif

menyebutkan:

Berupa

“Pemerintah

3. tempat anak bermain

Daerah wajib menetapkan Kawasan

4. tempat ibadah

Tanpa Rokok di wilayahnya dengan

5. angkutan umum

Peraturan Daerah”.

6. tempat kerja 7. tempat umum serta tempat kawasan lain yang ditetapkan

Namun peraturan tersebut belum daerah.

Kebijakan yang diambil oleh

ditegakkan Pada

ditingkat

Tanpa Rokok belum sepenuhnya

diterapkan.

Saat

ditegakkan di sebagaian daerah,

provinsi

mana

padahal

kabupaten/kota

mewajibkan

Pemerintah

Daerah

provinsi

kabupaten/kota

mengeluarkan

telah

sebagian

sebagian

pemerintah daerah terkait Kawasan

Undang-undang

di

di

telah

Perda

cakupannya

ini

dan

sudah

terdapat di

yang

28 103

dalam memiliki

untuk menetapkan Kawasan Tanpa

perda/pergub/perwali/surat edaran

Rokok untuk melindungi hak-hak

tentang kebijakan Kawasan Tanpa

asasi warganya untuk hidup sehat

Rokok.4

sebagaimana yang dimaksud dalam

Peraturan Walikota (Perwali) Banda

Pasal 115 Ayat (2) yang diatur

Aceh Nomor 47 Tahun 2011 tentang

dalam Undang-Undang Nomor 36

Kawasan Tanpa Rokok pada Pasal 2

Tahun

Kesehatan,

Ayat (2). Dalam peraturan itu,

“Pemerintah

setidaknya ada 8 kawasan yang

Daerah Wajib Menetapkan Kawasan

ditetapkan menjadi daerah tanpa

Tanpa

rokok.

yang

2009

tentang

menyebutkan:

Rokok

diwilayahnya”

dan

juga yang ditetapkan pada Pasal 52 3

Tobacco Control Support Centre (TCSC) Indonesia, Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya, Google, (http:// tcscindonesia.org), Akses 10 Desember 2014.

Salah

satunya

Diantaranya,

seperti

sarana

kesehatan, tempat proses belajar 4

National Geographic Indonesia, Kawasan Tanpa Rokok Guna Lindungi Perokok Pasif, Google, (http://nationalgeographic.co.id/), Akses 5 September 2014.


ISSN 2302-6219


mengajar, tempat ibadah, tempat

tempat umum. Namun, ini akan

kerja

sangat

dan

angkutan

umum.

sulit

dijalankan

karena

Peraturan itu tidaklah cukup untuk

kurang efektif dan efisien karena

mengontrol para perokok aktif yang

tidak adanya pengawasan yang kuat

notabene telah mengakar di tengah-

membuat

tengah masyarakat.

mengabaikan Rokok,

Banyak

faktor

yang

menjadikan penegakan aturan dan kebijakan Tanpa

menerapkan

Rokok

Kawasan

Tanpa

meskipun

sebenarnya

perokok tahu bahaya merokok di tempat umum.

kurang

Oleh karena itu kebijakan

diperhatikan oleh para penanggung

kewajiban

jawab

Tanpa

seharusnya

selalu

Kawasan

menjadi

tempat

masyarakat

umum

ditetapkan

yang Kawasan

menetapkan

Rokok

sebagai

sangat

agenda

Kawasan diperlukan

kebijakan

serta

Tanpa Rokok. Ada beberapa tempat

keberanian dan komitmen yang kuat

umum

menetapkan

dari penanggung jawab tempat-

Kawasan Tanpa Rokok, namun tidak

tempat umum untuk melaksanakan

diterapkan. Bahkan tidak sedikit

Kawasan

para

tertib.Berdasarkan latar belakang

justru

yang

sudah

penangung

jawab

menjadi

tersebut

pioneer

dalam

tersebut

Tanpa

penulis

Rokok

dengan

tertarik

untuk

merokok, sehingga Kawasan Tanpa

menulis mengenai kebijakan dan

Rokok sulit untuk dijalankan yang

penerapan aturan yang ditetapkan

membuat masyarakat merasa tidak

sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

terikat aturan merokok. 2. Rumusan Masalah Meskipun pencatuman peringatan pada berbagai media telah digunakan,

misal

pamflet

atau

Berdasarkan latar belakang masalah

di

atas

maka

stiker Kawasan Tanpa Rokok yang

merumuskan

masalah

ditempel diberbagai sudut tidak

bagaimanakah

penerapan

akan efektif jika tidak ada aturan

kawasan tanpa rokok.

yang “Memaksa”, atau alternatif yang

lebih

pelarangan

ekstrim,

membawa

yaitu

rokok

di

peneliti tentang hokum

B. PEMBAHASAN 1. Pengertian Rokok


ISSN 2302-6219


Rokok adalah silinder dari

Rokok biasanya dijual dalam

kertas berukuran panjang antara 70

bungkusan berbentuk kotak atau

hingga

kemasan

120

millimeter

bervariasi

tergantung

dengan

diameter

(mm) negara

dimasukkan

yang

dengan

mudah

millimeter (mm) yang berisi daun-

tahun

daun tembakau yang telah dicacah.

bungkusan ter-sebut juga umumnya

Rokok

disertai

salah

satu

terakhir,

pesan

ujungnya dan dibiarkan membara

memperingatkan

agar asapnya dapat dihirup lewat

bahaya

mulut pada ujung lainnya.

5

Sejak

ke

dalam

pada

kantong.

dapat

10

dibakar

sekitar

kertas

beberapa bungkusan-

kesehatan

yang

perokok

akan

yang

dapat

kesehatan

ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau

Rokok merupakan salah satu

jantung,

serangan

walaupun

pada

zat adiktif yang bila digunakan

kenyataannya

dapat

hiasan, jarang sekali dipatuhi.6

mengakibatkan

kesehatan

bagi

masyarakat.

Zat

bahaya

individu

dan

adiktif

lain

itu

hanya

Berdasarkan

tinggal

Peraturan

sebagaimana yang telah ditetapkan

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

pemerintah yang dimaksud dalam

tentang Pengamanan Bahan Yang

Pasal 113 Ayat (2) yang diatur

Mengandung

dalam Undang-Undang Nomor 36

Produk Tembakau Bagi Kesehatan,

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang

pada Pasal 1 yang menyebutkan:

menyebutkan:

Adiktif

“Rokok adalah salah satu produk

sebagaimana yang dimaksud pada

tembakau yang dimaksudkan untuk

Ayat (1) meliputi tembakau, produk

dibakar

yang mengandung tembakau, padat,

dihirup Asapnya termasuk rokok

cairan, dan gas yang bersifat adiktif

kretek, rokok putih, cerutu, atau

yang

bentuk lainnya yang dihasilkan dari

“Zat

penggunaannya

dapat

Zat

dan

Adiktif

dihisap

menimbulkan kerugian bagi dirinya

tanaman

Nicotiana

dan atau masyarakat sekelilingnya”.

Nicotiana

Rustica,

lainnya

atau

Berupa

dan/atau

Tabacum, dan

sintesisnya

spesies yang

asapnya mengandung nikotin dan 5

Wikipedia, Rokok, Google, (http://id.wikipedia.org/wiki/Roko k), Akses 5 September 2014.

6

Ibid, Wikipedia.


ISSN 2302-6219

tar,


dengan

atau

tanpa

bahan

masyarakat

seperti

sarana

tambahan”. Rokok, dalam literatur

kesehatan, tempat proses belajar

apa pun, adalah sumber racun yang

mengajar,

berbahaya.

tempat ibadah dan angkutan umum.

Tak

ada

satu

pun

arena

bermain

anak,

penelitian yang berkesimpulan lain. Berdasarkan pada Undang-

Akibat racun itu fatal, mulai dari obstruktif kronik,

Undang

impotensi, hingga kanker. Terdapat

tentang

sekitar 4.000 (empat ribu) bahan

mencantumkan tempat-tempat yang

kimia

diberlakukan

penyakit

paru

berbahaya

keluar

melalui

Nomor

36

Tahun

Kesehatan,

peraturan

2009 juga

Kawasan

Tanpa Rokok, pada Bagian Ketujuh

asap rokok.7 2. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Belas,

Pengamanan

Pasal

115

Ayat

Zat

Adiktif,

(1)

yang

menyebutkan :

Kawasan Tanpa Rokok adalah

Larangan yang dinyatakan sebagai

” Kawasan Tanpa Rokok antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat

Kawasan Tanpa Rokok yaitu pada

lain yang ditetapkan”.

ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau

kegiatan

memproduksi,

menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.8

tempat

umum

sarana

yang Sasaran

diselenggarakan oleh pemerintah, swasta

atau

digunakan

perorangan

untuk

kegiatan

Kawasan

Tanpa

yang

Rokok adalah di tempat pelayanan

bagi

kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain,

7

8

Eflita Meiyetriani, SKM, Mengapa Rokok Haram, Tobacco Control Support Centre (TCSC) Indonesia,Jakarta 2011, Google, (http://www.tcsc-indonesia.org), Akses 29 September 2014. Promosi kesehatan (Promkes), Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2011, hlm. 15

tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009


ISSN 2302-6219

tentang


Kesehatan,

berikut

penjelasannya :9

a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola

tempat

ibadah. 1. Sasaran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

b. Jemaah. c. Masyarakat di sekitar tempat


ibadah.

fasilitas

pelayanan kesehatan.

5. Sasaran di Angkutan Umum:

b. Pasien.

a. Pengelola sarana penunjang

c. Pengunjung. d. Tenaga

di angkutan umum (kantin,

medis

dan

non

medis.

hiburan, dsb). b. Karyawan. c. Pengemudi

2. Sasaran

di

Tempat

Proses

Belajar Mengajar:

dan

awak

angkutan. d. Penumpang.


tempat

proses belajar mengajar.

6. Sasaran di Tempat Kerja: a. Pimpinan/penanggung

b. Peserta didik/siswa.

jawab/pengelola

c. Tenaga kependidikan (guru).

penunjang di tempat kerja

d. Unsur

(kantin, toko, dsb).

sekolah

(tenaga

lainnya

administrasi,

pegawai di sekolah). 3. Sasaran

di

sarana

b. Staf/pegawai/karyawan. c. Tamu.

Tempat

Anak

Bermain:

7. Sasaran di Tempat Umum: a. Pimpinan/penanggung


tempat

anak bermain. b. Pengguna/pengunjung tempat anak bermain.

jawab/pengelola

sarana

penunjang di tempat umum (restoran, hiburan, dsb). b. Karyawan. c. Pengunjung/pengguna tempat umum.

4. Sasaran di Tempat Ibadah: 9

Ibid, hlm 17


ISSN 2302-6219


3. Landasan Hukum Kawasan

8) Peraturan

Tanpa Rokok

109

Pemerintah

Tahun

2012

Pengamanan Beberapa

peraturan

telah

Produk

dalam

Kesehatan.

Kawasan

Tanpa Rokok sebagai berikut:

Bahan

nesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 sampai dengan 116. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Yang

Tembakau

9) Peraturan

1) Undang-Undang Republik Indo-

tentang

Mengandung Zat Adiktif Berupa

diterbitkan sebagai landasan hukum pengembangan

Nomor

Bersama

Bagi

Menteri

Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri

Nomor

188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kawasan

Tanpa

Rokok. 4. Pengaturan Kawasan Tanpa


Rokok

nesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4) Undang-Undang Republik Indo-

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu bentuk upaya

perlindungan

untuk

terhadap

resiko

nesia Nomor 35 Tahun 2014

masyarakat

tentang perubahan atas Undang-

ancaman

Undang Nomor 23 Tahun 2002

karena lingkungan tercemar asap

tentang Perlindungan Anak.

rokok, sebab di dalam Undang-

gangguan


Undang

nesia Nomor 39 Tahun 1999

tentang

tentang Hak Asasi Manusia.

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

6) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor

tentang

8

Tahun

1999

Perlindungan

Konsumen.

Nomor

32

kesehatan

Tahun

Perlindungan

2009 Dan

tercantum pada ketentuan umum Pasal

1

nomor

menyebutkan:

14

yang

“Pencemaran

lingkungan hidup adalah masuk atau

7) Peraturan Pemerintah Nomor 41

dimasukkannya makhluk hidup, zat,

Tahun 2009 tentang Pengen-

energi, dan/atau komponen lain ke

dalian Pencemaran Udara.

dalam

lingkungan

hidup

oleh


ISSN 2302-6219


kegiatan

manusia

sehingga

pelayanan

kesehatan,

tempat

melampaui baku mutu lingkungan

proses belajar mengajar, tempat

hidup yang telah ditetapkan” dan

anak

pada

angkutan

nomor

34

menyebutkan:

bermain,

tempat

umum,

ibadah,

tempat

kerja,

“Ancaman serius adalah ancaman

tempat umum

yang

terhadap

yang ditetapkan, untuk melindungi

lingkungan hidup dan menimbulkan

masyarakat yang ada dari asap

keresahan masyarakat” karena asap

rokok.10

berdampak

rokok

luas

merupakan

kesehatan masalah

ancaman

yang pada

dan tempat lain

bagi Salah

menimbulkan masyarakat

di

bentuk

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dengan

lingkungan sekitarnya.

satu

membuat

kebijakan,

kebijakan tersebut merupakan salah Oleh karena itu perlu di

satu

cara

yang

untuk

masalah

yang

lakukannya pengamanan bahan yang

mengatasi

mengandung zat adiktif agar tidak

sedang terjadi. Adapun upaya-upaya

mengganggu

yang harus di buat dalam kebijakan

dan

membahayakan

suatu

efektif

masyarakat. Pengaturan Kawasan

tersebut

Tanpa Rokok merupakan cara yang

Kawasan Tanpa Rokok dilakukan

efektif

mengendalikan

oleh pejabat tinggi di daerah atau

tembakau atau lebih khusus lagi

pimpinan wilayah yang dihadiri oleh

untuk mengurangi asap rokok di

semua pihak yang berkepentingan

tempat

terhadap pember-lakuan Kawasan

untuk

umum,

pengamanan

dan

upaya

terhadap

bahaya

dengan

penetapan

Tanpa Rokok.

merokok dan juga membatasi ruang gerak

bagi

para

menghasilkan

perokok

yang

rokok

yang

asap

Maka wajib

melakukan

sangat berbahaya bagi kesehatan

Kawasan

perokok

merupakan menghirup

aktif

maupun

perokok

pasif. Maka pengaturan Kawasan Tanpa

Rokok

diselenggarakan

tersebut di

perlu fasilitas

10

pemerintah

Tanpa

daerah

Penetapan Rokok

yang

salah

satu

solusi

udara

bersih

dari

http://healthpolicys2ugm.wordpress. com/2012/11/23/kebijakangerakan-kampanyeper lindunganterhadap-perokok-pasif/, Akses 31 September 2014.


ISSN 2302-6219


terpaparnya

asap

sebagaimana

yang

peraturan

tentang

Kawasan berikut:

diatur

Tanpa

rokok

menyebutkan:”Menteri Dalam

dalam

Negeri

Penetapan

Rokok,

Jenderal

sebagai

Direktur

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa bertugas

11

untuk:

1. Undang-Undang

Nomor

36

a. mendorong

Tahun 2009 tentang Kesehatan

daerah

Pasal

melaksanakan

115

Ayat

(2)

yang

“Pemerintah

wilayahnya

daerah

menetapkan

masing”.

wajib tanpa

rokok

dan

KTR

di

masing-

di Manfaat penetapan Kawasan

wilayahnya”. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 109

pemerintah

menetapkan

menyebutkan:

kawasan

Tahun

2012

tentang

Tanpa

Rokok

perlindungan

merupakan untuk

upaya

masyarakat

Yang

terhadap resiko ancaman gangguan

Adiktif

kesehatan karena lingkungan yang

Berupa Produk Tembakau Bagi

tercemar asap rokok, pada tempat-

Kesehatan

tempat

Pengamanan

Bahan

Mengandung

Zat

Pasal

52

yang

yang

sudah

ditetapkan

menyebutkan:

“Pemerintah

sebagai Kawasan Tanpa Rokok yaitu

Daerah

menetapkan

di fasilitas pelayanan kesehatan,

wajib

Kawasan

Tanpa

Rokok

di

tempat proses belajar mengajar,

wilayahnya dengan Peraturan

tempat

Daerah”.

ibadah, angkutan umum, tempat

anak

bermain,

tempat

Menteri

kerja, tempat umum dan tempat

Kesehatan dan Menteri Dalam

lain yang ditetapkan. Adapun tujuan

Negeri

dari

3. Peraturan

Bersama

Nomor

188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7

Tahun

Pedoman

2011

tentang

Pelaksanaan

Ayat

(2)

huruf

a

a. Menurunkan dan/

Kawasan

atau

Tanpa

12

angka

kesakitan

angka

kematian

dengan cara mengubah perilaku

yang

Promosi kesehatan, Op.Cit,hlm. 16.

penetapan

Rokok antara lain adalah:

Kawasan Tanpa Rokok Pasal 7

11

melalui

masyarakat untuk hidup sehat. 12

Ibid, hlm. 16.


ISSN 2302-6219


b. Meningkatkan

produktivitas

kerja yang optimal.

demikian, sanksi hukum tersebut bukan bertujuan untuk menghukum,

c. Mewujudkan kualitas udara yang

karena pelanggaran bukan bersifat

sehat dan bersih, bebas dari

kriminal tetapi untuk pembinaan

asap rokok.

dan lebih bersifat edukatif.13

d. Menurunkan angka perokok dan 5. Penyelenggaraan Pelayanan

mencegah perokok pemula.

Kesehatan

e. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Rumah sakit adalah salah

Penetapan Kawasan Tanpa

satu dari sarana fasilitas pelayanan

Rokok perlu diselenggarakan dan

kesehatan tempat menyelenggara-

ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa

kan

Rokok

kesehatan

serta

menjadi

kewajiban

upaya

kesehatan. dilakukan

Upaya dengan

asasi bagi kita semua terutama para

pendekatan pemeliharaan, pening-

pimpinan/penentu

katan

kebijakan

di

kesehatan

(promotif),

tempat tersebut untuk mewujud-

pencegahan penyakit

kannya.

penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan

Pengaturan mengenai sanksi

dilaksanakan

(preventif),

(rehabilitatif) secara

serasi

yang dan

atas pelanggaran Kawasan Tanpa

terpadu serta berkesinambungan.14

Rokok juga diatur di dalam Undang-

Menurut Undang-Undang Republik

Undang

2009

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009

tentang Kesehatan yang tercantum

tentang Rumah Sakit pada BAB I

di dalam Pasal 199 Ayat (2) yang

Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1

menyebutkan: "Setiap orang yang

menyebutkan: “Rumah Sakit adalah

dengan sengaja melanggar Kawasan

institusi pelayanan kesehatan yang

Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud

13

Nomor

36

Tahun

dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”, sanksi tersebut

merupakan

untuk 14

menimbulkan

efek

jera

dan

membentuk kebiasaan. Walaupun

Tobacco Control Support Centre (TCSC)-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Pelatihan Pengawasan/Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok, TCSC-IAKMI, Jakarta, 2011, hlm. 11. Charles J.P. Siregar, dan Lia Amalia, Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan, Jakarta, 2004, hlm. 7.


ISSN 2302-6219


menyelenggarakan pelayanan kese-

pelayanan dasar harus dilakukan di

hatan perorangan secara paripurna

Pukesmas. Hal tersebut di perjelas

yang menyediakan pelayanan rawat

dalam keputusan Menteri Kesehatan

inap,

Republik

rawat

jalan,

dan

gawat

darurat”.

Indonesia

Nomor:

983/MENKES/SK/XI/1992

tentang

Pedoman Organisasi Rumah Sakit Rumah

adalah

Umum, yang menyebutkan bahwa

yang

tugas rumah sakit mengutamakan

merupakan instrumen masyarakat,

upaya penyembuhan dan pemulihan

yang merupakan titik fokus untuk

yang dilaksanakan secara serasi dan

mengkoordinasi dan menghantarkan

terpadu dengan upaya peningkatan

pelayanan

dan

suatu

sakit

lembaga

komunitas

penderita

komunitasnya. tersebut,

juga

pada

Berdasarkan

rumah

sakit

hal

pencegahan

melaksanakan upaya rujukan.

dapat

dipandang sebagai suatu struktur yang

terorganisasi

gabungkan profesi

serta

Penyelenggaraan pelayanan

yang

meng-

kesehatan

bersama-sama

semua

mempunyai

kesehatan,

di

rumah

sakit

karakteristik

dan

fasilitas

organisasi yang sangat kompleks.

diagnostik dan terapi, alat dan

Berbagai jenis tenaga kesehatan

perbekalan

fisik

dengan perangkat keilmuan masing-

kedalam suatu sistem terkoordinasi

masing ber-interaksi satu sama lain.

untuk

Ilmu pengetahuan dan teknologi

serta

fasilitas

penghantaran

pelayanan 15

kesehatan bagi masyarakat.

kedokteran

yang

berkembang

sangat pesat yang harus diikuti oleh Di merupakan

Indonesia rumah rujukan

sakit

pelayanan

tenaga

kesehatan

pemberian

dalam

pelayanan

rangka yang

kesehatan untuk pusat kesehatan

bermutu,

masyarakat (Pukesmas), terutama

kompleksnya permasalahan dalam

upaya

rumah sakit.16

pemulihan,

penyembuhan sebab

mempunyai

rumah

fungsi

dan

membuat

semakin

sakit utama

menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat non-spesialistik atau 15

Ibid, hlm. 8.

16

Departemen Kesehatan RI, 2009, Google, (http://depkes.go.id), Akses 14 November 2014.


ISSN 2302-6219


Guna melaksanakan tugasnya,

rumah

yang

telah

mempunyai

diatur dalam Undang-Undang Nomor

berbagai fungsi, yaitu menyeleng-

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

garakan

medik,

yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat

pelayanan penunjang medik dan

(1) huruf t yang menyebutkan:

non medik, pelayanan dan asuhan

“Setiap Rumah Sakit mempunyai

keperawatan, pelayanan rujukan,

kewajiban: memberlakukan seluruh

pendidikan

lingkungan

pelayanan

dan

penelitian serta

sakit

Sebagaimana

dan

pelatihan, pengembangan,

administrasi

keuangan.

umum

dan

17

kawasan rumah

rumah sakit sebagai tanpa

sakit

rokok”,

karena

termasuk

dalam

Kawasan Tanpa Rokok yaitu tempat yang seharusnya menjadi kawasan,

Sebagaimana merupakan garakan

Rumah

tempat

upaya

sakit

menyeleng-

kesehatan

yaitu

area atau ruangan yang dilarang untuk

kegiatan

yang

ditetapkan

merokok

seperti

oleh

undang-

setiap kegiatan untuk memelihara

undang, yang tertera dalam Pasal

dan meningkatkan kesehatan serta

115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

bertujuan

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

derajat

untuk

kesehatan

mewujudkan yang

optimal

dan

pada

Pasal

50

Ayat

(1)

bagi masyarakat, rumah sakit harus

Peraturan Pemerintah Nomor 109

mampu

kualitas

Tahun 2012 tentang Pengamanan

pelayanan yang lebih bermutu agar

Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif

terwujudnya

Berupa

meningkatkan

derajat

kesehatan

yang baik bagi masyarakat, dari segi

Produk

Tembakau

Bagi

Kesehatan.

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang bersih membuat

Sejalan dengan amanat Pasal

masyarakat merasa sehat, aman dan

34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar

nyaman, salah satunya rumah sakit

Negara Republik Indonesia Tahun

berkewajiban

1945 Perubahan Keempat, Tahun

lingkungannya

untuk bebas

menjaga dari

asap

rokok.

2002

menyatakan:

“Negara

bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas

17

pelayanan Charles J.P. Siregar, Amalia, Op.Cit, hlm. 10.

dan

Lia

umum

yang

layak”.

Kemudian dalam Pasal 28H Ayat (1)


ISSN 2302-6219


Undang-Undang Republik

Dasar

Indonesia

Negara

tahun

1945

Perubahan Kedua, Tahun 2000 telah ditegaskan berhak

bahwa

setiap

memperoleh

orang

pelayanan

kesehatan. C. PENUTUP Implementasi

kawasan

Tanpa Rokok berdasarkan UndangUndang tentang

Nomor

36

Tahun

Kesehatan.

2009

Kebijakan

aturan yang telah diterapkan sudah tepat untuk mengatasi para perokok aktif. Namun masih banyak perokok

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI, Tjandra Yoga Aditama, Generasi Muda Sehat, Generasi Tanpa Rokok, Google, (http://www.depkes.go.id), Akses 5 September 2014. Eflita Meiyetriani, SKM, Mengapa Rokok Haram, Tobacco Control Support Centre (TCSC) Indonesia,Jakarta 2011, Google, (http://www.tcscindonesia.org), Akses 29 September 2014. http://healthpolicys2ugm.wordpres s.com/2012/11/23/kebijakangerakan-kampanyeper lindungan-terhadap-perokokpasif/, Akses 31 September 2014.

yang tidak patuh terhadap aturan tersebut. Ketidakpatuhan tersebut lebih

merupakan

permasalahan

social, bukan permasalahan norma

National Geographic Indonesia, Kawasan Tanpa Rokok Guna Lindungi Perokok Pasif, Google, (http://nationalgeographic.co.i d/), Akses 5 September 2014.

maupun pengaturan hukum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. DAFTAR PUSTAKA Charles J.P. Siregar, dan Lia Amalia, Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan, Jakarta, 2004, hlm. 7. Departemen Kesehatan RI, 2009, Google, (http://depkes.go.id), Akses 14 November 2014.

Promosi kesehatan (Promkes), Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2011, hlm. 15 Scribd, Jenis Rokok, Google, (http://www.scribd.com/), Akses 28 September 2014. Tobacco Control Support Centre (TCSC) Indonesia, Kawasan


ISSN 2302-6219


Tanpa Rokok dan Implementasinya, Google, (http:// tcsc-indonesia.org), Akses 10 Desember 2014. Tobacco Control Support Centre (TCSC)-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Pelatihan Pengawasan/Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok, TCSCIAKMI, Jakarta, 2011, hlm. 11. Wikipedia, Rokok, Google, (http://id.wikipedia.org/wiki/R okok), Akses 5 September 2014.


Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Perundang-Undangann

Recommend Documents