DISERTASI
PENGATURAN HAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) ATAS AKSES MODAL DI BIDANG USAHA PARIWISATA
DEWA GDE RUDY NIM : 1290971002
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
PENGATURAN HAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) ATAS AKSES MODAL DI BIDANG USAHA PARIWISATA
Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor Pada Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana
DEWA GDE RUDY NIM : 1290971002
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
Lembar Pengesahan
DISERTASI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL, 07 DESEMBER 2015
Promotor,
Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS Nip. 19440929 197302 1 002
Ko-Promotor I,
Ko-Promotor II
Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH Nip. 19550306 198403 1 003
Dr. N.K.Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum,LLM Nip. 19611101 198601 2 001
Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof.Dr. I Ketut Rai Setiabudhi,SH.,MS Nip. 19530919 197903 1 002
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof.Dr.dr.A.A.Raka Sudewi,Sp.S (K) Nip. 19590215 198510 2 001
iii
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI
Disertasi ini Telah Diuji pada Ujian Tertutup Tanggl 16 Oktober 2015
Panitia Penguji SK Rektor Universitas Udayana No.: 3337/UN.14.4/HK/2015 Tanggal 7 Oktober 2015
Ketua : Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, MS Anggota
:
1. Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH 2. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum. LLM 3. Prof. Dr. Suhariningsih, SH.,SU 4. Prof. RA Retno Murni, SH.,MH.PhD 5. Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum 6. Dr. I Ketut Westra, SH.,MH 7. Dr. I Putu Gede Arya Sumertayasa, SH.,MH
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Dewa Gde Rudy
NIM
: 1290971002
Program Studi
: Ilmu Hukum
Judul Disertasi
: Pengaturan
Hak
Usaha
Mikro
Kecil
dan
Menengah (UMKM) Atas Akses Modal Dibidang Usaha Pariwisata Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah disertasi ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Denpasar, 7 Desember 2015 Yang membuat pernyataan
Dewa Gde Rudy
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat, rahmat dan karunia -Nya saya dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian disertasi ini sesuai dengan rencana dan jadwal yang sudah saya susun. Disertasi yang berjudul “Pengaturan Hak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Atas Akses Modal di Bidang Usaha Pariwisata” ini penyelesaiannya melalui beberapa tahapan dan proses penelitian sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah yang ada. Menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian disertasi ini saya telah menerima banyak masukan yang sangat berharga, dorongan, bantuan, dan bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, sehingga dapat memelihara semangat dan keyakinan saya untuk menyelesaikan disertasi ini. Sehubungan dengan itu, melalui kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan penghormatan saya kepada Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS. sebagai Promotor,
yang
dengan
tekun,
sabar
dan
penuh
tanggungjawab
memberikan bimbingan, arahan, petunjuk yang dimulai sejak penyusunan proposal dan penelitian disertasi ini. Meskipun dalam kondisi kesehatan yang tidak prima, beliau tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan selalu dapat meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini dengan sebaikbaiknya. Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada Dr. I
vi
Wayan Wiryawan, SH.,MH, sebagai Ko-Promotor I, dan Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM, sebagai Ko-Promotor II, dengan penuh ketekunan dan kearifannya telah membimbing saya untuk memahami dasar-dasar keilmuan, menyusun konstruksi berpikir serta membangun teori dan konsep dalam rangka penulisan disertasi ini. Dengan penguasaan keilmuan yang mumpuni dan ketajaman berpikirnya didalam membimbing telah membuka cakrawala berpikir saya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini sesuai dengan arahan dan petunjuak yang diberikan. Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD, KEMD, Rektor Universitas Udayana yang telah memberikan izin kepada saya untuk melanjutkan studi Program
Doktor
pada
Program
Doktor
Ilmu
ke jenjang
Hukum
Program
Pascasarjana Universitas Udayana, Prof.Dr.dr. Anak Agung Raka Sudewi, Sp.S(K), Direktur Program Pascasarjana Universit as Udayana, Prof.Dr. Made Budiarsa, MA, Asisten Direktur I Program Pascasarjana Universitas
Udayana,
dan
Prof.
Made
Sudiana
Mahendra,
M.App.Sc.,PhD., Asisten Direktur II Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah memberikan kesempatan kepada saya dengan berbagai fasilitas yang ada untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana. Begitu juga ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah menerima dan vii
memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor dibidang ILmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi ke jenjang Program Doktor dengan segala kemudahan dan fasilitas yang diberikan, dan Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH, Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang telah membantu dan memberikan dispensasi untuk tugas-tugas di Bagian Hukum Keperdataan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan lancar tanpa mengabaikan tugas pokok saya sebagai pengajar. Berkaitan dengan proses perkuliahan dan mekanisme ujian dari penulisan disertasi, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Drs. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum, sebagai pengasuh mata kuliah penunjang disertasi yang telah memberkan banyak masukan dan membuka wawasan berpikir saya tentang keilmuan, khususnya dibidang Hukum Kepariwisataan baik domestik maupun internasional dalam rangka penguatan konsep berpikir saya terkait dengan penulisan disertasi ini, Prof. R.A. Retno Murni, SH.,MH.,PhD, Prof.Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum, Prof. Dr. Suhariningsih, SH.,SU, Dr. I Ketut Westra, SH.,MH, Dr. I Putu Gede Arya Sumertayasa, SH.,M.Hum, Tim Penguji yng telah bersedia sebagai penguji dan memberikan masukan, tanggapan, saran dan pendapat yang sangat berharga dalam rangka penyempurnaan penelitian dan penulisan disertasi ini serta Prof. Dr. I Dewa Gede viii
Atmadja, SH.,MS, Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS, Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,MH, Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum, Prof. R.A.Retno Murni, SH.,MH,PhD, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Prof. Dr. I Made Subawa, SH.,MH, Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum, para guru besar dan Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah banyak mencurahkan ilmunya dan memberikan wawasan berpikir ilmiah, sehingga saya dapat menyelesaikan Program Doktor ini dengan sebaik baiknya dengan tuntunan, arahan dan curahan ilmunya. Ucapan terma kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada Dewa Putu Putra (alm) dan Jujun Jumirah, Ayahanda dan Ibunda, yang telah membesarkan dan mendidik saya dan selalu memberikan nasehat dan dorongan kepada saya untuk memegang teguh nilai -nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab, serta selalu mengarahkan saya untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Semua hal itu mendorong dan
memberikan
inspirasi
kepada
saya
untuk
secepatnya
dapat
menyelesaikan Program Doktor ini. Begitu juga ucapan terima kasih ini saya sampaikan
kepada Desak Putu Kerti, Am.Pd., I Dewa Gede
Primayudha, ST, I Dewa Ayu Dwi Mayasari, SH.,MH, Ni Nyoman Putri Wulandari, SE.MM, I Gede Wahyu Diastika, Dewa Gede Nanda Kiran Laksamana, I Gede Bagas Mayastika, Istri, anak, menantu, dan cucu tercinta, yang telah banyak memberikan semangat dan memberikan dorongan
moril
maupun
materiil
ix
serta
selalu
mendampingi
dan
mendoakan saya agar dapat menyelesaikan Program Doktor ini secara lancar dan memperoleh hasil maksimal seperti yang diharapkan. Begitu juga ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada teman dan kerabat terutama; Dr. I Nyoman Sukandia, SH.,MH, Dr. A.A. Sagung Ngurah Indradewi, SH.,MH, I Nyoman Wijaya, SH.,MKn., I Made Sutama, SH.,MH, I Ketut Arjana, SH.,MH,M.Kn, serta teman dan kerabat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada saya didalam menempuh Program Doktor ini. Atas amal bakti keilmuan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal atas semua itu. Sebagai akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya tetap berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Denpasar,
Desember 2015 Penulis,
x
ABSTRAK Secara sosilogis problem yang dihadapi oleh UMKM dibidang usaha pariwisata adalah masih terbatasnya akses mereka terhadap modal sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Secara filosofi, demokrasi ekonomi yang berintikan keadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945 belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara nyata, terutama berkaitan akses UMKM untuk mendapatkan modal bila dibandingkan dengan usaha besar, sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Sementara secara yuridis problem yang dihadapi dalam mewujudkan hak UMKM atas akses modal adalah adanya ketidakpastian hukum pengaturan hak UMKM atas akses modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan beberapa problematik tersebut, maka penelitian disertasi ini mengambil judul “Pengaturan Hak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Atas Akses Modal Dalam Penyelenggaraan Usaha di Bidang Pariwisata”, dengan mengajukan 2 (dua) rumusan masalah pokok; 1) Mengapa Peraturan Perundang-Undangan yang ada belum menjamin dapat diwujudkannya hak UMKM atas akses modal dibidang usaha pariwisata ? 2) Bagaimana formulasi pengaturan dalam rangka mewujudkan hak UMKM atas akses modal dibidang usaha pariwisata ? Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan penulisan disertasi ini termasuk jenis Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan kepada bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier), dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundangundangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, dengan tehnik analisisnya menggunakan tehnik deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan ; 1) Peraturan Perundang-undangan yang ada belum menjamin dapat diwujudkannya hak UMKM atas akses modal dibidang usaha pariwisata. Hal mana dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang disebabkan adanya Problem Norma (rumusan norma kabur, konflik norma, dan norma yang ambigu), 2) Formulasi pengaturan dalam rangka mewujudkan hak UMKM atas akses modal dibidang usaha pariwisata adalah dengan merumuskan ketentuan dalam UU Pariwisata yang memuat substansi pelibatan peran pihak diluar pemerintah seperti; usaha besar, lembaga pembiayaan, sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Guna mendukung kearah itu, konsep A Community Partisipation Based Empowerment Micro, and Small Medium Enterprises relevan dikembangkan kedepan dan seyogyanya menjadi muatan materi dari UU Kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk pemerintah. Kata Kunci : Pengaturan, Hak UMKM, Akses Modal, Usaha Pariwisata.
xi
ABSTRACT Sociologically problems faced by SMEs in the field of tourism enterprises are still their limited access to capital as one of the important components in the implementation of business activities. Philosophically, the economic democracy which is based on justice as mandated by Article 33 of the 1945 State Constitution has not been fully manifested, primarily related to SME access to capital when compared to large enterprises, thus causing gaps and injustice in the economic field while judicially problems faced in realizing the right of the SMEs for access to capital is the legal uncertainty on the regulation of the SME rights to the access to capital based on the existing legislation. Based on some of the problems, the research of this dissertation is entitled "The Right Regulations of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) Over Access to Capital in Doing Businesses in the Tourism Sector" by raising two (2) formulations of the basic problems: 1) Why can not the existing legislation guarantee the realization of the rights of SMEs over access to capital in tourism business? 2) How is the formulation of future regulations in order to realize the right of SMEs on access to the capital in the field of tourism enterprises? The research conducted in relation to the writing of this dissertation is the type of Normative Legal research, namely, the research of legal literature or legal research based on the legal materials (primary legal materials, legal materials secondary and tertiary legal materials), with some approaches namely, legislation approach (statue approach), conceptual approach, and analytical approach. The collection of legal materials was done through the study of documents; the analysis technique used the technique of description, interpretat ion, evaluation, and argumentation. The results showed that: 1) The existing legislation is not able to guarantee the accomplishment of the rights of SMEs on the access to capital in the field of tourism businesses. This is due to the lack of legal certainty caused by the Problem of Norms (formulation of norms blurred, norm conflicts, and ambiguity norms), 2) Formulation of regulations in order to realize the right of SMEs to the access to capital in the business of tourism is by formulating the provisions in the Tourism Law that contains the substance of the involvement of the roles of parties outside the government such as; large enterprises, financial institutions, as a form of community participation. To support this direction, the concept of a Community Participation Based on the Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises relevant to be developed in the future and this should be the materials from the Tourism Law and other legislations established by the government. Keywords:
Regulation, SMEs Rights, Access to Capital, Tourism Enterprises.
xii
RINGKASAN Disertasi ini merupakan penelitian terhadap Pengaturan Hak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Atas Akses Modal Dalam Penyelenggaraan Usaha Dibidang Pariwisata, yang terdiri dari 7 (tujuh) Bab Pembahasan. Pada Bab I (Pertama) Tentang Pendahuluan, yang diawali dengan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian. Pada uraian latar belakang masalah dikemukakan bahwa keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah menghadapi problematik sosiologis, filosofis, maupun yuridis. Secara sosiologis problem yang dihadapi oleh UMKM adalah masih terbatasnya akses mereka terhadap modal sebagai komponen penting dalam kegiatan usaha. Secara filosofis, demokrasi ekonomi yang berintikan keadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945 belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara nyata, terutama berkaitan dengan terbatasnya akses UMKM untuk mendapatkan modal bila dibandingkan dengan usaha besar. Selanjutnya secara yuridis terdapat adanya ketidakpastian hukum dari peraturan perundang-undangan yang mengatur UMKM dibidang akses modal. Dari beberapa problematik tersebut, maka ada 2 (dua) rumusan masalah penelitian dari disertasi ini, yaitu ; 1) Mengapa peraturan perundang-undangan yang ada belum menjamin dapat diwujudkannya hak UMKM atas akses modal dibidang usaha pariwisata ? 2) Bagiamana formulasi pengaturan dalam rangka mewujudkan hak UMKM atas akses modal dibidang usaha pariwisata ? Disertasi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atua penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ; pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, dengan tehnik analisisnya menggunakan tehnik deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan argumentasi. Pada Bab II membahas tentang Kerangka Teoritik, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Berpikir, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub pokok bahasan. Pada kerangka teoritik dipaparkan beberapa teori yang dijadikan pisau analisa untuk membedah permasalahan penelitian dalam disertasi ini. Adapun teori-teori yang dipergunakan, meliputi ; teori Sistem Hukum (legal system theory), teori Utilitarisme, teori Hak dan Hak Azasi Manusia, teori Negara Kesejahteraan (welfare state), teori Cita Hukum, teori Stakeholders (Stakeholders Theory), teori Keadilan, teori Hukum Progresif dan teori Fungsi Hukum sebagai xiii
pembaruan masyarakat (law as a tool of social engineeriing). Kemudian pada Kerangka Konseptual dikemukakan tentang konsep pengaturan, konsep hak, konsep usaha mikro, kecil dan Menengah, konsep modal, dan konsep bidang usaha pariwisata. Selanjutnya pada kerangka berpikir diuraikan tentang alur berpikir pemecahan masalah penelitian, baik untuk rumusan masalah pertama maupun rumusan masalah kedua dari penelitian disertasi ini. Pada Bab III, membahas tentang UMKM Dalam Perekonomian Indonesia dan Hak UMKM Atas Akses Modal, yang meliputi beberapa sub bahasan, yaitu ; Potensi dan Nilai Strategis UMKM, UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan, keterbatasan UMKM atas akses modal sebagai sumber daya produktif, hak UMKM atas akses modal sebagai hak azasi manusia dan hak UMKM atas akses modal sebagai hak konstitusional. Pada intinya Bab III ini membahas tentang potensi dan nilai setrategis dari UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan. UMKM sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan dengan berpijak pada potensi dan nilai stategis yang dimiliki terbukti mampu bertahan saat menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998. Sementara usaha besar banyak yang terpuruk dan mengalami kesulitan. Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pengembangan UMKM tidaklah mudah, mengingat masih rendahnya daya saing UMKM bila dibandingkan dengan usaha besar. Kendala mendasar pengembangan UMKM adalah adanya keterbatasan akses UMKM terhadap sumber daya produktif, baik akses permodalan, akses teknologi, akses informasi, dan akses pasar. UMKM di negara manapun termasuk Indonesia mengalami kendala modal untuk bisa tumbuh dan berkembang. UMKM akan dapat berkembang dengan baik bila ada dukungan modal yang memadai. Akses UMKM untuk mendapatkan modal, terutama dari perbankan sangat sulit diperoleh karena tidak mampu menyediakan jaminan sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh bank. Dari perspektif Hak Azasi Manusia, akses atas modal merupakan hak UMKM. Selain itu, akses atas modal merupakan hak konstitusional dari UMKM karena dijamin oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara 1945). Pada Bab IV membahas tentang Konsepsi dan Pengaturan Pariwisata serta Implikasinya Terhadap UMKM, yang meliputi beberapa sub bahasan, yaitu ; konsepsi pariwisata sebagai industri, pengaturan pariwisata dalam hukum nasional, pengaturan pariwisata dalam GATSWTO, komitmen Indonesia dalam GATS-WTO dalam bidang pariwisata, implikasi perjanjian GATS-WTO terhadap pengaturan pariwisata di Indonesia, dan implikasi perjanjian GATS-WTO terhadap UMKM dibidang usaha pariwisata. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa pemerintah telah mengakui pariwisata tidak lagi hanya sebagai kegiatan usaha, tetapi juga sebagai industri. Mengingat pariwisata telah berkembang menjadi xiv
fenomena global, maka pariwisata sebagai industri dan bentuk perdagangan jasa, disamping tunduk pada hukum nasional juga tunduk pada ketentuan-ketentuan dan kesepakatan internasional, seperti GATSWTO. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi WTO (World Trade Organization) Agreement dan salah satu bagian dari WTO itu sendiri adalah tentang GATS (General Agreement on Trade in Services) atau persetujuan umum perdagangan jasa. Peratifikasian WTO Agreement, termasuk GATS oleh Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk menata sistem hukumnya, terutama Undang-Undang Nomr 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk disesuaikan dan diharmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip GATS. Implikasi lain perjanjian GATS-WTO, dimana sistem liberalisasi jasa ini lebih menguntungkan negara-negara kapitalis dengan kekuatan modal dan teknologi yang dimilikinya, dan merugikan kelompok UMKM yang tingkat daya saingnya rendah. Liberalisasi jasa pariwisata tentu menghadirkan pengusaha atau pemasok jasa asing di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai usaha berskala besar. Dengan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki, seperti permodalan, penguasaan teknologi, dan skill yang mumpuni, tentulah tidak adil apabila mereka nantinya bersaing dengan UMKM yang posisinya lemah dan tidak berdaya. Pada Bab V membahas tentang Pengaturan Hak UMKM Atas Akses Modal dan Politik Hukum Pengaturan UMKM di Indonesia, yang meliputi beberapa sub bahasan, yaitu ; Pengaturan hak UMKM atas akses modal berdasarkan hukum positif di Indonesia, konsep dasar politik hukum dan politik hukum nasional, politik hukum pengaturan UMKM masa pemerintahan Soekarno, Politik hukum pengaturan UMKM masa pemerintahan Soeharto, politik hukum pengaturan UMKM masa pemerinitahan reformasi. Pada saat sekarang ini peraturan perundangundangan yang mengatur tentang UMKM cukup banyak. Masalah UMKM disamping diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, juga diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan yang lainnya, seperti ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Peranan Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang diteliti ada rumusan normanya yang tidak jelas atau kabur, mengandung arti ganda (ambiguity), dan konflik norma, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Adanya ketidakpastian hukum tidak menunjang penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip negara hukum. Selain xv
itu, adanya ketidakpastian hukum dari peraturan perundang-undangan yang diteliti dapat menghambat pelaksanaan dan penegakkan dari peraturan tersebut, sehingga tidak menjamin pemenuhan atau dapat diwujudkannya hak UMKM atas akses modal dibidang usaha pariwisata. Begitu pula bila dilihat dari politik hukum pengaturna UMKM dari sejak masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) hingga masa pemerintahan reformasi masih mempertahankan liberalisasi dalam perekonomian yang lebih berpihak kepada usaha besar. Akibat dari itu berbagai akses ekonomi UMKM terhadap sumber daya produktif, seperti akses pasar, akses informasi, maupun akses modal sangat terbatas dan sulit diwujudkan. Pada Bab VI, membahas tentang Formulasi Pengaturan Kedepan Dalam Upaya Mewujudkan Hak UMKM Atas Akses Modal di Bidang Usaha Pariwisata, yang meliputi beberapa sub bahasan, yaitu ; Realitas dan Pemberdayaan UMKM dibidang usaha Pariwisata, Fungsi Hukum Pariwisata Dalam Pemberdayaan UMKM, Peranan Negara (Pemerintah) Dalam Pemberdayaan UMKM, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM di Bidang Akses Modal, Peranan Usaha Besar Dalam Pemberdayaan UMKM Dibidang Akses Modal, Peranan Lembaga Pembiayaan Dalam Pemberdayaan UMKM di Bidang Akses Modal, dan Formulasi Pengaturan Kedepan Dalam Rangka Mewujudkan Hak UMKM Atas Akses Modal di Bidang Usaha Pariwisata. Dari realitas keterbatasan UMKM atas akses modal dibidang usaha pariwisata, sudah seharusnya menjadi tantangan dan dorongan bagi pemerintah untuk mencari strategi yang dianggap efektif untuk menembus kendala struktural dalam membantun akses UMKM terhadap modal, yang tidak hanya mengandalkan kredit dari perbankan saja, tetapi penting dan urgen untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan (modal) alternatif lainnya. Hal mana juga didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan negara atau pemerintah menyediakan dan/atau memfasilitasi pembiayaan yang menjadi salah satu sumber permodalan UMKM sangat terbatas. Untuk itu perlu dan penting dilibatkan peran dari sektor non pemerintah, seperti ; usaha besar, lembaga pembiayaan, dan pihak-pihak lainnya sebagai wujud partisipasi masyarakat. Formulasi pengaturan kedepan dalam rangka mewujudkan hak UMKM atas akses modal dibidang usaha pariwisata adalah dengan merumuskan ketentuan dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang memuat substansi pelibatan peran negara (Pemerintah), Pemerintah Daerah, BUMN, dan pihak non pemerintah, seperti ; usaha besar, lembaga pembiayaan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Guna mendukung ke arah itu, maka konsep pemberdayaan UMKM berbasis partisipasi masyarakat (A Community Participation Based Empowerment Micro, and Small Medium Enterprises) relevan untuk dikembangkan dan seyogyanya menjadi muatan materi dari Undang-Undang Kepariwisataan dan peraturan
xvi
perundang-undangan lain yang sudah ada maupun yang akan dibentuk oleh pemerintah. Pada Bab VII merupakan uraian Penutup yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran. Dari seluruh uraian dan pembahasan dapat disimpulkan; 1) Dari peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat menjamin terwujudnnya hak UMKM atas akses modal dibidang usaha pariwisata. Hal mana disebabkan tidak adanya kepastian hukum dari peraturan tersebut yang ditunjukkan dengan adanya problem norma (adanya rumusan norma yang tidak jelas, mengandung arti ganda, konflik norma, dan norma kosong), 2) Formulasi pengaturan kedepan dalam rangka mewujudkan hak UMKM atas akses modal dibidang usaha pariwisata adalah dengan merumuskan ketentuan dalam UU Kepariwisataan yang memuat substansi pelibatan peran negara (Pemerintah), Pemerintah Daerah, BUMN, dan pihak non pemerintah, seperti ; usaha besar, lembaga pembiayaan, sebagai wujud partisipasi masyarakat. Sebagai upaya pemecahan masalah diajukan saran-saran; 1) Guna tuntutan kepastian hukum perlu dilakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur UMKM, terutama terhadap UU Kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. 2) Dalam rangka pariwisata kerakyatan dan Community Based Tourism, maka dalam perumusan kaedah hukum pariwisata, hendaknya mengakomodir peran dan keterlibatan pihak diluar pemerintah sebagai stakeholders seperti; usaha besar, lembaga pembiayaan dalam upaya menyediakan modal bagi UMKM sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam rangka ikut berkontribusi meringankan beban dan tanggungjawab pemerintah.
xvii
SUMMARY This dissertation is a study on the Regulation of the Rights of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) over the Access to Capital in Doing Businesses in the field of tourism, which consists of 7 (seven) Chapters of Discussion. Chapter I is the Introduction, dealing with a description of the background of the problem, formulation of the problems, research objectives, the benefits of research, originality of research, and research methods. In the description of the background of problems, it is raised that the existence of micro, small and medium enterprises faces sociological, philosophical, and juridical problems. Sociologically, the problem faced by SMEs is still their limited access to capital as a key component in business activities. Philosophically, the economic democracy which is based on justice as mandated by Article 33 of the State Constitution of 1945 has not been fully manifested, primarily related to the limited access of SMEs to obtaining capital when compared to large enterprises. Furthermore, juridically there is legal uncertainty of the legislation governing the SMEs in the field of the access to capital. From some of these problems, then there are two (2) formulations of the research problems of this dissertation, namely; 1) Why can not the existing legislation guarantee the realizati on of the rights of SMEs over access to capital in tourism business ? 2) What are the formulations of regulations in order to realize the right of the access to the capital of SMEs in the field of tourism enterprises? This dissertation uses normative legal research, namely, research of legal literature or legal research based on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The approaches used in this study are: approach to legislation (statue approach), approach to the concept (conceptual approach), and analytical approaches. The collection of legal materials is done through the study of documents; the analysis technique uses the technique of description, interpretation, evaluation, and argumentation. Chapter II discusses Theoretical Framework, Conceptual Framework, and Framework of Thinking, each of which consists of several sub-sections. The theoretical framework presents several theories used as analytical knife to dissect the problems of research in this dissertation. The theories used include the theory of legal system, the theory of utilitarianism, the theory of Rights and Human Rights, the theory of welfare state, the theory of Cita Law, the theory of Stakeholders, the theory of Justice, the theory of Progressive Law and the theory of Functions of Law as an innovation for the society (law as a tool of social engineering). Then the Conceptual Framework puts forward the concept of the regulation, the concept of right, the concept of micro, small and medium enterprises, the concept of capital, and the concept of the tourism enterprises. Furthermore, the framework for thinking describes the roadmap of solving research problems, both for the
xviii
formulation of the first problem and formulation of the second problem of this dissertation research. Chapter III discusses SMEs in Indonesia's economy and the rights of the SMEs to the Access to Capital, which includes several sub-topics, namely; Potential and Strategic Value of SMEs, SMEs as a pillar of democratic economy, SMEs limitations on access to capital as productive resources, the right of SMEs to access capital as human rights and the rights of SMEs to access capital as a constitutional right. In essence, Chapter III discusses the potential and strategic value of SMEs as a pillar of social economy. SMEs as part of the people's economy rest on the potential and strategic value possessed proves able to survive in the face of the economic crisis in 1998. While many big enterprises collapse and have trouble. The fact that cannot be denied is that the SME development effort is not easy, given the low competitiveness of SMEs compared to big enterprises. The fundamental problem of development of SMEs is the lack of SME access to productive resources, both the access to capital, access to technology, access to information, and access to markets. SMEs in any country, including Indonesia experience a lack of capital in order to grow and thrive. SMEs will be able to develop properly if there is adequate capital support. SME access to capital, especially from banks, is very difficult to obtain because they are unable to provide security as one of the requirements demanded by banks. From the perspective of human rights, access to capital is the right of SMEs. In addition, access to capital is the constitutional right of SMEs as guaranteed by the constitution (1945State Constitution). Chapter IV discusses the conception and the Regulation of Tourism and Its Implication to SMEs, which includes several sub-topics, namely; conception of tourism as an industry, regulation of tourism in national law, regulation of tourism in the GATS-WTO, Indonesia's commitment in the GATS-WTO in the field of tourism, the implications of the agreement GATS-WTO on the regulation of tourism in Indonesia, and the implications of the agreement GATS-WTO to SMEs in the field of tourism enterprises. As stipulated in Law No. 10 of 2009 on Tourism that the government has recognized tourism not only as business activities, but also as an industry. Given tourism has developed into a global phenomenon, then tourism serves as the industry and a form of trade in services, in addition, it is subject to the national law and also subject to the provisions and international agreements, such as GATS-WTO. Through the Act No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the WTO (World Trade Organization) Agreement and one part of the WTO itself is about the GATS (General Agreement on Trade in Services). Ratification of the WTO Agreement, including the GATS by Indonesia, requires Indonesia to organize its legal system, especially Act Number 10 of 2009 on Tourism to be adjusted and harmonized with the provisions and principles of the GATS. Other implications are the GATSWTO agreements, in which the liberalization service system gives more benefits to capitalist countries with the strength of its capital and xix
technology, and detrimental to the group of SMEs with their low level of competitiveness. Tourism services liberalization would bring businessmen or foreign services suppliers in Indonesia which are classified as large-scale enterprises. With the strength and advantages, such as capital, technology mastery, and qualified skills, certainly it is not fair if they will compete with SMEs whose position is weak and helpless. Chapter V discusses the Right Regulation of the SME Access to Capital and Legal Politics in Regulating SMEs in Indonesia, which includes several sub-topics, namely; Regulating the right of access to capital by SMEs based on positive law in Indonesia, the basic concept of the politics of law and politics of national law, political law of Regulating the SMEs in Sukarno era, Political law in Regulating SMEs in the Soeharto era, the political laws governing SMEs by the Government in reformation era. At present the legislations governing the SMEs are quite a lot. SME problems besides being regulated in Law Number 10 of 2009 concerning tourism, it is also regulated in some other legislations, such as: Law No. 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises, Act No. 10 of 1998 on the Amendment of Law Number 7 of 1992 concerning Banking, Law Number 25 of 2007 on the Role of Capital, Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, Act No. 13 of 2010 on Horticulture, Law No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions. From several legislations studied, there are norms that are not clear or hazy, containing double meaning (ambiguity), and conflict of norm, causing legal uncertainty. Legal uncertainty does not support governance based on the rule of law. Moreover, the legal uncertainty of the legislation under study may hamper the implementation and enforcement of these rules, so as not to guarantee the fulfillment or accomplishment of the MSMEs rights of access to capital in the field of tourism enterprises. Similarly, when viewed from the political laws of the MSME regulation from the Soeharto era (New Order) to the reformation government, it still maintains liberalization in the economy that is, it still favors large enterprises. As a result of this, the various accesses of the SMEs to productive resources, such as access to markets, access to information, and access to capital is very limited and difficult to realize. Chapter VI discusses future regulation formulation in an Effort to Realize the Rights of SMEs on the Access to Capital in the field of tourism enterprises, which includes several sub-topics, namely; Reality and Empowerment of SMEs in the field of tourist enterprises, Function of Tourism Law In SME Empowerment, Role of the State (Government) In SME Empowerment, The Role of Local Governments in SME Empowerment in Access to Capital Sector, The Role of Large Enterprises In SME Empowerment In the field of Access to Capital, The Role of Banking Institutions In Empowerment of SMEs in the Field of Capital Access, and Future Formulation Regulation In Order To Achieve Top Right SME Business Sector Access to Capital in Tourism Enterprises. From the reality of the limitations of SMEs to access to capital in the field of tourism xx
enterprises, it should be a challenge and encouragement for the government to look for strategies that are considered effective to penetrate the structural constraints in helping the SME access to capital, which does not only rely on credit from the banks alone, but it is important and urgent to develop other alternative financing sources. This is also based on the fact that the state or the government's ability to provide and / or facilitate the financing which causes one of the limited capital resources of the SMEs. It is necessary and important to involve the role of non-governmental sector, such as; large enterprises, financial institutions and other parties as a form of community participation. Formulation of future regulation in order to realize the right of SMEs to access capital in the business of tourism is to define the provisions of the Law on Tourism which contains the substance of the role of state involvement (Government), local governments, state enterprises, and non-governmental parties, such as; large enterprises, financial institutions as a form of community participation to support that direction, then the concept of empowerment of SMEs based on community participation (A Community Participation Based Empowerment of Micro, and Small Medium Enterprises) relevant to the development and it should be the materials of the Law of Tourism and other existing legislations which will be established by the government. Chapter VII is a description that ends with conclusions and suggestions. From all descriptions and discussions it can be concluded that: 1) the existing legislation is not able to guarantee the rights realizing the SMEs to access capital in the field of tourism businesses. This is due to lack of legal certainty of the regulation which indicates the problem of the norms (the formulation of norms that are not clear, containing a double meaning, conflict of norms, and the norm is empty), 2) Formulation of future regulations in order to realize the right of SMEs to access capital in the field tourism business is to define the provisions in the Act that contains a substance involvement of tourism role of the state (government), local government, state enterprises, and non-governmental parties, such as; large enterprises, financial institutions, as a form of community participation. As efforts to solve the problems, the following suggestions are made: 1) In order to claim legal certainty, there is a need to synchronize the legislation governing SMEs, especially against the Tourism Act and other legislations, either vertically or horizontally. 2) In order to establish populist tourism and Community-Based Tourism, the formulation of tourism legal norms should accommodate the role and involvement of stakeholders outside government such as large enterprises, financial institutions in an effort to provide capital to SMEs as a form of community participation in order to contribute to lighten the burden and responsibility of the government.
xxi
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN ....................................................
i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .........................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN ...........................................................
iii
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..............................
iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH ..........................................................
vi
ABSTRAK ...................................................................................
xi
ABSTRACT .................................................................................
xii
RINGKASAN ..............................................................................
xiii
SUMMARY ..................................................................................
xviii
DAFTAR ISI .................................................................................
xxiii
DAFTAR TABEL ........................................................................
xxvi
DAFTAR BAGAN ....................................................................... xxviii DAFTAR SINGKATAN ...............................................................
xxix
GLOSARY ...................................................................................
xxxi
BAB
I. PENDAHULUAN .........................................................
1
1.1 Latar Belakang Masalah .........................................
1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................
33
1.3 Tujuan Penelitian ...................................................
33
1.3.1 Tujuan Umum ................................................
33
1.3.2 Tujuan Khusus...............................................
34
1.4 Manfaat Penelitian .................................................
34
1.5 Orisinalitas Penelitian ............................................
35
1.6 Metode Penelitian ..................................................
39
xxii
1.6.1 Jenis Penelitian..............................................
39
1.6.2 Pendekatan Masalah ......................................
40
1.6.3 Sumber Bahan Hukum ...................................
43
1.6.4 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum ...............
44
1.6.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum .......................
45
BAB II. KERANGKA TEORITIK, KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA BERPIKIR ......................................
47
2.1 Kerangka Teoritik ..................................................
47
2.1.1 Teori Sistem Hukum (Legal System Theory) ...
48
2.1.2 Teori Utilitarisme ..........................................
53
2.1.3 Teori Hak dan HAM ......................................
58
2.1.4 Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) ...
65
2.1.5 Teori Stakeholders (Stakeholders Theory) ......
71
2.1.6 Teori Keadilan ...............................................
75
2.1.7 Teori Hukum Progresif ..................................
82
2.1.8 Konsep Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pembaruan Masyarakat (Law as a tool of Social Engineering) .......................................
86
2.2 Kerangka Konseptual ............................................
88
2.2.1 Konsep Pengaturan .......................................
88
2.2.2 Konsep Hak ...................................................
91
2.2.3 Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....................................................
95
2.2.4 Konsep Modal .............................................
100
2.2.5 Konsep Bidang Usaha Pariwisata .................
104
2.3 Kerangka Berpikir ..................................................
108
xxiii
BAB III. UMKM DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA DAN HAK UMKM ATAS ASKES MODAL .................
115
3.1 UMKM Dalam Perekonomian Indonesia .................
115
3.1.1 Potensi Dan Nilai Strategis UMKM ..............
115
3.1.2 UMKM Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan ..
119
3.1.3 Keterbatasan UMKM Terhadap Akses Modal Sebagai Sumber Daya Produktif … ...............
124
3.2 Hak UMKM Atas Akses Modal Sebagai HAM dan Hak Konstitusional ................................................
131
3.2.1 Hak UMKM Atas Akses Modal Sebagai Hak Azasi Manusia ...............................................
131
3.2.2 Hak UMKM Atas Akses Modal sebagai Hak Konstitusional .............................................
140
BAB IV. KONSEPSI DAN PENGATURAN PARIWISATA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP UMKM ...........
144
4.1 Konsepsi Pariwisata Sebagai Industri ........................
144
4.2 Pengaturan Pariwisata Dalam Hukum Nasional .........
148
4.3 Pengaturan Pariwisata Dalam GATS-WTO ...............
156
4.4 Komitmen Indonesia Dalam GATS-WTO Di Bidang Pariwisata ................................................................
163
4.5 Implikasi Perjanjian GATS-WTO Terhadap Pengaturan Pariwisata di Indonesia ...........................
166
4.6 Implikasi Perjanjian GATS-WTO Terhadap UMKM di Bidang Usaha Pariwisata .....................................
170
BAB V. PENGATURAN HAK UMKM ATAS AKSES MODAL DAN POLITIK HUKUM PENGATURAN UMKM DI INDONESIA ................................................................
180
5.1 Pengaturan Hak UMKM Atas Akses Modal Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ...................
180
5.2 Politik Hukum Pengaturan UMKM di Indonesia .......
231
xxiv
5.2.1 Konsep Dasar Politik Hukum dan Politik Hukum Nasional ............................................
231
5.2.2 Politik Hukum Pengaturan UMKM Masa Pemerintahan Soeharto ..................................
236
5.2.3 Politik Hukum Pengaturan UMKM Masa Pemerintahan Reformasi ................................
262
BAB VI. FORMULASI PENGATURAN KEDEPAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN HAK UMKM ATAS AKSES MODAL DIBIDANG USAHA PARIWISATA .................
287
6.1 Deskripsi dan Realitas UMKM di Bidang Usaha Pariwisata .............................................................
287
6.2 Pemberdayaan UMKM dibidang Usaha Pariwisata ...
290
6.3 Fungsi Hukum Pariwisata Dalam Pemberdayaan UMKM ..................................................................
299
6.4 Peranan Negara Dalam Pemberdayaan UMKM .......
312
6.5 Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM di Bidang Akses Modal ...............................
319
6.6 Peranan Usaha Besar Dalam Pemberdayaan UMKM di Bidang Akses Modal............................................
330
6.7 Peranan Lembaga Pembiayaan Dalam Pemberdayaan UMKM Dibidang Akses Modal .......
351
6.8 Formulasi Pengaturan Dalam Rangka Mewujudkan Hak UMKM Atas Akses Modal Di Bidang Usaha Pariwisata ...............................................................
363
BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN ...........................................
398
6.1 Simpulan ...............................................................
398
6.2 Saran .....................................................................
399
DAFTAR BACAAN
xxv
DAFTAR TABEL Halaman Tabel
1.
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ............
99
Tabel
2.
Jumlah Unit UMKM Dengan Usaha Besar di Indonesia ...............................................................
117
Jumlah Tenaga Kerja Yang Diserap Unit UMKM Dengan Usaha Besar di Indonesia ..........................
117
Struktur Materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. ....................................
149
Rumusan Norma Kabur dari Ketentuan Pasal 17, Pasal 16 Huruf f, dan Pasal 61 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ................................
184
Rumusan Norma Kabur dari Ketentuan Pasal 31, Pasal 11, dan Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro ...............
188
Rumusan Norma Kabur dan Bersifat Ambigu dari Pasal 2 ayat (1) Huruf c dan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara ...............................................
193
Rumusan Norma Yang Bersifat Ambigu dari Ketentuan Pasal 12 ayat (1), UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ................................................
197
Rumusan Norma Kabur dan Ambigu dari Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ..............................................................
203
Rumusan Norma Kabur dari Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ..................................................
208
Politik Hukum Pengaturan UMKM pada Masa Pemerintahan Soeharto (1966 – 1999) ....................
249
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
xxvi
Tabel
Tabel
12.
13.
Politik Hukum Pengaturan UMKM Pada Masa Pemerintahan Reformasi (1999 – Sekarang) ...........
275
Rekapitulasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bidang Pariwisata Kabupaten/Kota se Bali Tahun 2014 ......................................................................
288
xxvii
DAFTAR BAGAN Halaman Bagan
1.
Sumber-Sumber Modal Menurut Wasis ...................
104
Bagan
2.
Kerangka Berpikir .................................................
112
Bagan
3.
Alur Berpikir Pemecahan Masalah 1 .......................
113
Bagan
4.
Alur Berpikir Pemecahan Masalah 2 .......................
114
Bagan
5.
Mekanisme Penjaminan Kredit UMKM oleh Pemerintah Kota Denpasar ......................................
324
Pola Kemitraan Sederhana Antara Usaha Besar Dengan UMKM .....................................................
334
Akses Modal UMKM Melalui Penyaluran Dana CSR oleh Usaha Besar ...................................................
345
Akses Modal UMKM Melalui Modal Ventura (Ventura Capital) ..................................................
356
Akses Modal UMKM Melalui Lembaga Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring) .....................................
361
Latar Belakang Pemikiran Yang Memberi Inspirasi Konsep Pemberdayaan UMKM Berbasis Paritispasi Masyarakat ............................................................
374
Bagan Bagan Bagan Bagan Bagan
6. 7. 8. 9. 10.
xxviii
DAFTAR SINGKATAN
UMKM
: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
BUMN
: Badan Usaha Milik Negara
HAM
: Hak Azasi Manusia
UUDN 1945 : Undang-Undang Dasar Negara 1945 CSR
: Corporate Social Responsibility
GATS
: General Agreement on Trade in Services
WTO
: World Trade Organization
SDM
: Sumber Daya Manusia
EKOSOB
: Ekonomi, Sosial dan Budaya
MDG’S
: Millenium Development Goals
GCG
: Good Corporate Governance
BUMD
: Badan Usaha Milik Daerah
AEC
: Asean Economic Community
TRIPS
: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TRIMS
: Trade Related Investment Measures
HKI
: Hak Kekayaan Intelektual
MFN
: Most Favoured Nation
SOC
: Schedule of Commitment
ICESCR
: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
UDHR
: Universal Declaration Human Rights
DUHAM
: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
APBN
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
LPKD
: Lembaga Penjaminan Kredit Daerah
LPD
: Lembaga Perkreditan Desa
MPR
: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS
: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
GBHN
: Garis-Garis Besar Haluan Negara
ORBA
: Orde Baru xxix
ORLA
: Orde Lama
RPJMN
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN
: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
KKN
: Korupsi Kolusi dan Nepotisme
LSM
: Lembaga Swadaya Masyarakat
PMA
: Penanaman Modal Asing
SMBCGF
: Small and Medium Business Credit Guarantee Fund
SPKD
: Sarana Penjaminan Kredit Daerah
BPD
: Bank Pembangunan Daerah
ASKRINDO : Asuransi Kredit Indonesia NPP
: Nota Penutupan Penjaminan
LPK
: Lembaga Penjaminan Kredit
PMV
: Perusahaan Modal Ventura
PPU
: Perusahaan Pasangan Usaha
xxx
GLOSSARY
Kemitraan (Partnerships)
: Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan / atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kebijakan kemitraan dirancang sebagai strategi yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mencapai kesejahteraan besama.
Triple Bottom Lines
: Kepedulian perusahaan yang didasarkan kepada tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah “Triple Bottom Lines”; profit, people dan planet. Berkaitan dengan konsep Triple Bottom Lines dimaksud bahwa suatu perusahaan selain mengejar keuntungan (Profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Planet).
Hukum Progresif
: Hukum progresif adalah teori hukum yang berinitikan 9 (sembilan) pokok pemikiran yaitu ; 1) Hukum yang menolak tradisi analytical jurisprudence dan berbagai paham seperti legal realism. 2) Hukum yang menolak pendapat bahwa ketertiban hanya bekerja pada institusi-institusi kenegaraan. 3) Hukum yang melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum. 4) Hukum yang menolak status quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknkologi yang tidak bernurani. 5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. xxxi
6) Hukum yang pro rakyat dan pro keadilan. 7) Asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. 8) Hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final. 9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Community Based Tourism
Modal Ventura (Ventura Capital)
GATS – WTO
: Community Based Tourism (Pariwisata Berbasis Masyarakat), adalah sebuah pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang berfokus pada penggunaan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up), dengan menekankan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengembangan pariwisata untk kesejahteraan masyarakat.
: Modal Ventura merupakan lembaga pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan (penyertaan modal) ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, pembagian bagi hasil. : Organisasi Perdagangan Dunia, WTO (International World Trade Organization) yang dilahirkan dari putaran akhir Uruguay yang dalam lampiran I.B memuat mengenai Perjanjian Umum Tentang Perdagangan JasaJasa (GATS). Perjanjian Umum Tentang Perdagangan Jasa-Jasa atau The General Agreement On The Trade Services (GATS), yang tujuannya adalah untuk merumuskan aturan main dibidang perdagangan jasa-jasa dan ini adalah isu baru yang dirundingkan dalam Putaran Uruguay, selain isu lainnya seperti mengenai Trade Related Aspects of xxxii
Intellectual Property Rights (TRIPS) dan mengenai Trade Related Investment Measures (TRIMS). Corporate Social Responsibility (CSR)
: Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggungjawab sosial perusahaan yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, UU Perseroan Terbatas memberikan pengertian sebagai tanggungjawab sosial dan liingkungan, yaitu komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumn ya.
Penjaminan Kredit
: Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan / atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit.
Factoring
: Factoring (Anjak Piutang) merupakan lembaga pembiayaan yang didalam melakukan usaha pembiayaan dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
Ekonomi Kerakyatan
: Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat.
xxxiii
Schedule Of Commitments
Negara Kesejahteraan (Welfare State)
Pemberdayaan Masyarakat
: Schedule Of Commitments (SOC) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari General Agreement On Trade in Services (GATS) yang berisi daftar komitmen yang disusun oleh masing-masing negara peserta yang bersifat spesifik mengenai liberalisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara peserta. Schedule Of Commitments (SOC) ini mencantumkan secara eksplisit sektor-sektor yang terbuka serta jenis-jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh Forein Service Provider atau pemasok jasa asing.
: Negara Kesejahteraan (Welfare State) adalah negara (pemerintah) tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Paham negara kesejahteraan menjadi ide yang cukup dominan dalam penyelenggaraan negara maju maupun negara dunia ketiga.
: Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk membantu masyarakat mendapatkan daya, kekuatan, kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial didalam mengambil keputusan dan tindakan tersebut. Proses pemberdayaan tersebut mengandung makna pemberian sebagian kekuatan atau kekuasaan kepada masyarakat, dan menstimulasi, mendorong, atau memotivasi masyarakat agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Pemberdayaan itu sendiri pada umumnya dilakukan terhadap kelompok-kelompok yang posisinya lemah, tidak berdaya, kaum miskin, dan kelompok marginal dalam masyarakat. xxxiv
Partisipasi Masyarakat
: Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris, “Participation” yang berarti peran serta. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan kewajiban masyarakat dalam mendukung program pemerintah yang memang sasarannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat berupa ; sumbangan pemikiran (ide, gagasan), sumbangan tenaga, dan sumbangan materi (dana/modal, barang, alat).
Hak Konstitusional
: Hak-hak yang diatur dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara 1945), yang mencakup baik hak-hak yang tergolong ke dalam warga negara (citizen rights) maupun hak-hak yang ke dalam hak azasi manusia (human righst). Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diturunkan dari konsepsi hakhak dasar atau hak azasi manusia dan kemudian dituangkan ke dalam dan menjadi bagian dari konstitusi.
Hak Ekosob
: Hak Ekosob (Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya) adalah merupakan HAM generasi kedua. Hak Ekosob merupakan bagian esensiil dalam hukum hak azasi manusia internasional, bersama-sama dengan HAM Generasi Pertama (hak-hak sipil dan politik), ia menjadi bagian dari The International Bill of Human Rights. Sebagai bagian dari The International Bill of Human Rights, kedudukan Hak Ekosob demikian penting, ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan dibidang ekonomi, sosial, dan budaya.
xxxv
Keadilan Pancasila
Millennium Development Goal (MDG’S)
The Five “C” of Credit
: Keadilan Pancasila adalah keadilan yang tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu “Keadilan Sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam keadilan Pancasila mencakup pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia.
: Agenda besar pembangunan di dunia yang diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1990 – 2015, yang terdiri dari 8 (delapan) butir, yaitu ; 1) Pemberantasan Kemiskinan dan kelaparan ekstrim. 2) Pendidikan dasar secara universal. 3) Dikedepankannya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 4) Pengurangan Kematian Anak Balita. 5) Perbaikan kesehatan ibu. 6) Peperangan Terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya. 7) Kepastian berkelanjutan lingkungan. 8) Pengembangan Kemitraan global untuk pembangunan. : The Five “C” of Credit adalah merupakan salah satu prinsip, yaitu prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) dalam dunia perbankan sehubungan dengan pemberian kredit kepada calon nasabah debitur. The Five “C” of Credit meliputi ; Character (Kepribadian), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Condition of Economic (Kondisi Ekonomi), dan Collateral (Agunan). Sebelum pihak bank memberikan kredit kepada calon debitur, wajib untuk mempertimbangkan faktor The Five “C” tersebut, guna memberikan keyakinan pada bank bahwa calon debitur dikemudian hari akan dapat mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank. Prinsip kehati-hatian ini adalah salah satu kongkritisasi dari prinsip kepercayaan (Fiduciary Principle) dalam suatu pemberian kredit, disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip prudential banking dari seluruh kegiatan perbankan.
xxxvi
