PENGARUSUTAMAAN GENDER SEBAGAI UPAYA STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DALAM BIDANG EKONOMI. Murbanto Sinaga

Karya Tulis

PENGARUSUTAMAAN GENDER SEBAGAI UPAYA STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DALAM BIDANG EKONOMI

Murbanto Sinaga

DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2003

Murbanto Sinaga : Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Strategis Untuk Mewujudkan…, 2003

USU Repository © 2006

DAFTAR ISI

A.

PENDAHULUAN .........................................................................

1

B.

PARTISIPASI DI LEGISLATIF ................................................

2

C.

PARTISIPASI DI EKSEKUTIF .................................................

3

D.

DEMOKRASI TANPA PEREMPUAN ......................................

4

E.

TANTANGAN SELANJUTNYA ................................................

5

ii Murbanto Sinaga : Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Strategis Untuk Mewujudkan…, 2003


PENGARUSUTAMAAN GENDER SEBAGAI UPAYA STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DALAM BIDANG EKONOMI

A. PENDAHULUAN Pada konferensi Perempuan IV yang diselenggarakan oleh PBB di Beijing – Cina, telah dihasilkan Deklarasi Beijing yang memuat 12 area keprihatinan untuk Perempuan di seluruh dunia, sebagai berikut: 1.

Kemiskinan Perempuan

2.

Pendidikan dan Kursus untuk Perempuan

3.

Kesehatan Perempuan

4.

Kekerasan terhadap Perempuan

5.

Perempuan dalam Situasi Konflik Bersenjata

6.

Perempuan dan Ekonomi

7.

Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan

8.

Mekanisme Kelembagaan untuk Pengembangan Perempuan

9.

Hak Azasi Perempuan

10.

Perempuan dan Media

11.

Perempuan dan Lingkungan Hidup, dan

12.

Anak Perempuan

1 Murbanto Sinaga : Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Strategis Untuk Mewujudkan…, 2003


Keduabelas masalah perempuan di atas adalah bersifat politis. Dalam konteks partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun di dalam masyarakat umumnya, masalah nomor tujuh yakni minimnya jumlah perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan secara langsung maupun tak langsung mengakibatkan munculnya sebelas masalah lainnya termasuk masalah nomor enam yang akan menjadi bahan diskusi kita bersama pada acara Sosialisasi Pengarusutamaan Gender saat ini. Minimnya partisipasi Perempuan Indonesia dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan dapat terlihat dari persentase jumlah perempuan di legislatif dan eksekutif.

B. PARTISIPASI DI LEGISLATIF Data statistik menunjukkan representasi perempuan di MPR dan DPR pusat hanya 8,9 %. Demikian juga halnya dengan jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD tingkat Propinsi berdasarkan Pemilu 1999 yang tertinggi adalah Sumatera Selatan yakni 10 anggota dari 75 anggota DPRD Propinsi atau hanya 13,3 persen, dan yang terendah adalah di Propinsi Bali tanpa ada satu pun yang mewakili (nol persen). Sedangkan untuk propinsi lain, jumlah perempuan di DPRD tingkat propinsi rata-rata di bawah 10 persen termasuk Sumatera Utara yang jumlah anggota DPRD sebanyak 85 orang, hanya 3 orang anggota perempuan yang mewakili (3,5 persen).



Kondisi yang sama juga terlihat dari komposisi anggota DPRD diseluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dari total 757 anggota DPRD di 19 Kabupaten dan kota, hanya 18 anggota yang mewakili perempuan (2,37 persen). Jumlah terbanyak di Kabupaten Tapanuli Selatan, sebanyak 3 orang dari jumlah keseluruhan 45 anggota DPRD. Ironisnya, terdapat 8 kabupaten/kota yang tak satu pun ada mewakili perempuan.

C. PARTISIPASI DI EKSEKUTIF Tidak ada satu perempuan pun dari 32 Gubernur dan hanya dua orang perempuan sebagai wakil Gubernur. Dari 266 Bupati, hanya lima orang perempuan dan dari 80 walikota hanya dua orang perempuan. Di Sumatera Utara dari 23 kabupaten/kota yang ada saat ini, tak satu orang pun perempuan yang menjadi Bupati maupun Walikota. Hanya satu orang yang menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Simalungun.



D. DEMOKRATISASI TANPA PEREMPUAN Rendahnya keterlibatan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan di parlemen (DPRD) dan dalam lembaga di pemerintahan (birokrasi) menjadi penyebab utama tidak adanya perhatian terhadap isu kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang ekonomi. Lahirnya kebijakankebijakan ekonomi yang tidak sensitive gender terkait erat dengan sedikitnya perwakilan perempuan di setiap tingkat lembaga pengambilan keputusan. Kondisi keterwakilan perempuan di parlemen (DPR – DPRD) maupun di birokrasi (eksekutif) menjadi gambaran umum sistem pemerintahan dan dunia politik di Indonesia yang masih sangat didominasi oleh kaum laki-laki. The Indonesian NGO Forum for Women menyatakan bahwa “demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi”. Karena itu kalau suatu negara ingin menjadi demokrasi, negara tersebut tidak mengabaikan partisipasi perempuan. Pada dasarnya perempuan lebih mudah membangun kebijakan yang memperhatikan kepentingan keluarga, perempuan dan anak (women friendly policies) secara lebih efektif. Disamping itu perempuan mewakili banyak sekali pengetahuan tentang ekonomi keluarga (home industry), kondisi pemukiman, transportasi, lingkungan hidup, kesehatan dan fasilitas umum lainnya.



E. TANTANGAN SELANJUTNYA Pertanyaan yang timbul adalah mungkinkah demokratisasi dalam bidang ekonomi dapat terwujud tanpa adanya demokratisasi politik yang berkeadilan gender? (Baca minimnya keterwakilan perempuan). Jawabnya “Pasti tidak mungkin!”. Padahal jumlah perempuan di Indonesia yang menjadi roda penggerak perekonomian keluarga demikian banyak jumlahnya melalui berbagai pekerjaan di sektor informal maupun formal (BUMN, BUMS dan Koperasi). Agar terwujud demokratisasi dalam bidang ekonomi, prasyarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu adalah terwujudnya demokratisasi politik yang berkeadilan gender. Prasyarat ini merupakan tantangan bagi kita semua (stakeholders) dan harus segera dipersiapkan langkah-langkah dan upaya untuk mewujudkannya. Sebagai penutup, ditawarkan beberapa langkah dan upaya agar demokratisasi politik yang berkeadilan gender tercapai sehingga terwujud pula demokratisasi di bidang ekonomi. Langkah dan upaya tersebut antara lain: 1. Perlu peningkatan kemampuan perempuan Kota Tebing Tinggi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan agar perempuan Kota Tebing Tinggi dapat masuk dan terlibat secara aktif di dunia politik di Kota Tebing Tinggi.



2. Bagi Pemko Tebing Tinggi agar memanfaatkan peluang yang diberikan oleh otonomi daerah untuk mendorong percepatan proses demokratisasi yang berkeadilan gender, sehingga demokratisasi di bidang ekonomi terwujud.



PENGARUSUTAMAAN GENDER SEBAGAI UPAYA STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DALAM BIDANG EKONOMI. Murbanto Sinaga

Recommend Documents