PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
APA PENGARUSUTAMAAN GENDER ? Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah
3
DASAR PELAKSANAAN • Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). • Undang-undang
No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
• Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yang mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG.
4
PERPRES NO. 5 TAHUN 2010 RPJMN 2010-2014 A.
3 (tiga) agenda prioritas: a) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; b) Menciptakan Indonesia aman dan damai; c) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
B. 3 (tiga) Strategi Pengarusutamaan (mainstreaming/ terintegrasi) ke dalam semua sektor: a) Pembangunan berkelanjutan (sustainable development); b) Tatalaksana pemerintahan yang baik (good governance)
c) Gender .
5
Lanjutan …
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013
tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2014.
6
KESETARAAN GENDER Akses Kesetaraan Gender
Kontrol
Partisipasi Manfaat
Aspirasi
o
o o Pengalaman o Permasalahan o
Kebutuhan
Perempuan Laki-laki Anak perempuan Anak laki-laki Difabel
ISU GENDER KELAUTAN DAN PERIKANAN • Data kelompok pembudidaya laki-laki jumlahnya lebih banyak
daripada kelompok pembudidaya perempuan karena masih ada kesenjangan akses bagi pembudidaya perempuan dalam membentuk kelompok • Penentuan dan lokasi sentra untuk pengembangan industri pengolahan hasil perikanan belum sepenuhnya mempertimbangkan kemudahan akses bagi perempuan; dalam hal waktu dan lokasi pertemuan sehingga pertemuan teknis lebih banyak diakses oleh laki-laki • Usaha pengolahan perikanan sebagian besar dilakukan oleh perempuan, tetapi perempuan kurang mendapatkan akses untuk mendapatkan permodalan, pelatihan bagi usaha pengolahan perikanan
PERLUNYA PUG DALAM KELAUTAN DAN PERIKANAN • Terkait dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
pelaku pembangunan ( tenaga kerja nelayan cukup banyak khususnya dipedesaan) • Ada perbedaan dalam kebutuhan, pengalaman, aspirasi antara laki-laki dan perempuan • Melalui PUG akan tepat sasaran dalam memfasilitasi pelaku pembangunan, teknik pelatihan yang dibutuhkan, hasil penelitian sesuai dengan aspirasi pelaku • Melalui PUG dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya pembangunan kelautan, meningkatkan pendapatan keluarga
9
BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan kelautan dan perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDB perikanan, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2) sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pembangunan kelautan dan perikanan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung kerja sama lintas sektor/instansi terkait seperti: pemberdayaan perempuan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, dan lain sebagainya. Disamping itu, KKP juga melaksanakan beberapa Rencana Aksi Nasional (RAN) diantaranya RAN perubahan iklim, RAN hak asasi manusia, RAN Pemberantasan Korupsi, RAN Kepemudaan dan lain sebagainya.
10
• • • • • • • • • •
Pengintegrasian Gender dlm Pembangunan Perencanaan • Regulasi PUG/HA
• Pedoman Monev
• Pokja PUG • Data Terpilah
• Indikator • Alat Analisis
Evaluasi
7 Prasyarat Pelaksanaan PUG
Penganggaran • Regulasi PUG/HA • SDM yg Mampu • Data Terpilah • Alat Analisis
•
SDM yg Mampu • Juklak/Juknis • Peran Masyarakat
IMPLEMENTASI PUG KKP
KEBIJAKAN
PPRG
KEBIJAKAN • KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN DENGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 06 MENKP/KB/III/2011 DAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN • KEP.51/MEN/SJ/2012 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN • PERJANJIAN KERJASAMA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI DENGAN DIRJEN PERIKANAN TANGKAP TENTANG FASILITASI BIMBINGAN DIVERSIFIKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN BAGI WANITA NELAYAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER • Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan
dua proses yang saling terkait dan terintegrasi yaitu Perencanaan Responsif Gender dan Penganggaran Responsif Gender; • Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya; • Anggaran responsif gender (ARG) adalah Anggaran yang mengakomodasi kebutuhan, aspirasi,permasalahan laki-laki dan perempuan pelaku pembangunan
15
MENGAPA PPRG ? 1. Agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan adil
(lebih tepat sasaran); 2. Mengurangi kesenjangan gender (gender gap); 3. Menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penerapan PUG; 4. Mengoptimalkan penerima manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dan difable.
AKSELERASI PELAKSANAAN PUG NASIONAL DAN DAERAH Diterbitkan Surat Edaran Bersama 4 Menteri Tahun
2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara PP dan PA (Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA / 11/2012) tentang STRANAS percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
16
17
TUJUAN • Pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan
menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun daerah • Memberi rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di tingkat nasional mapun daerah agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten /Kota) melalui Juklak PPRG baik untuk K/L dan daerah
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI • Pelembagaan PPRG dengan membangun komitmen
pejabat tertinggi K/L dan Pemerintah Provinsi • Koordinasi instansi penggerak dengan K/L teknis dan SKPD teknis • Peningkatan kapasitas K/L dalam melakukan analisis gender untuk menyusun lembar ARG • Penetapan pelaksana dan mekanisme penyusunan PPRG di setiap K/L, minimal di unit eselon 1 atau 2 • Re-orientasi fungsi POKJA PUG dan Fokal Point Gender di setiap K/L dan Pemerintah Daerah • Penetapan mekanisme penyediaan data terpilah di K/L dan pemda
PMK NOMOR 94/PMK.02/2013 • ARG adalah anggaran yang mengakomodasi 2 hal: • Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya • Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan • Penekanan ARG adalah pada kesetaraan dalam
penganggaran, dengan cara menelaah dan menganalisa dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki serta menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki
MEKANISME PENGALOKASIAN ARG DALAM RKAKL • Penerapan ARG pada sistem penganggaran diletakkan pada
output, relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas • K/L yang wajib menerapkan ARG adalah K/L yang telah mendapatkan pendampingan PPRG dari KPPPA • Penerapan ARG fokus pada penugasan prioritas nasional, pelayanan kepada masyarakat dan pelembagaan PUG • Dilakukan melalui 2 tahap yaitu Analisis Gender dan penyusunan GBS
21
KRITERIA PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DISUSUN ARG • Yang memiliki daya ungkit besar terhadap
penurunan kesenjangan gender terutama yang menangani Bidang Perekonomian dan Polsoskum • Berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional pencapaian MDG’s • Berhubungan dengan pelayanan publik/ service delivery • Memperkuat pelembagaan PUG terutama capacity building , advokasi dan penyediaan data terpilah
PEMAHAMAN TENTANG KEGIATAN RESPONSIF GENDER • Selama ini masih terjadi kesalahpahaman mengenai gender yang sering
diartikan pemberdayaan perempuan. • Kegiatan responsif gender sering diartikan kegiatan yang melibatkan jumlah perempuan yang lebih banyak dalam kegiatan pembangunan. • Masih ada anggapan salah mengenai anggaran Responsif Gender yang diartikan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan • Kegiatan yang responsif gender adalah bagaimana peran, tanggung jawab, kebutuhan, permasalahan antara laki-laki dan perempuan yang dikelompokkan menurut empat aspek yaitu: akses, kontrol, partisipatif dan manfaat dapat diwujudkan secara adil dan seimbang antara lakilaki dan perempuan sehingga fasilitas yng diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha (penyuluh, nelayan)
PRINSIP DASAR ARG 1. Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
2. Pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan peran dan tanggung jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain; 3. Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
4. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; 5. Bukan berarti bahwa alokasi anggaran responsif gender berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; 7. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender ada juga yang netral gender.
TAHAPAN PENYUSUNAN ARG
ANALISIS GENDER GAP
TOR (KAK)
GBS
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN POLICY OUTLOOK FOR PLANNING (POP)
Data Keb/ Progr Pemb Wawas m an /Keg
Isu Gender Fakt kesjn
Keb/Ren Aksi
Intern Ekster n
Refor tujuan
Renc Aksi
Monitoring Baseli Indikat n/data or gndr dsr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IDENTIFI KASI KEBIJAK AN PROGRA M/KEGIA TAN DAN TUJUAN PROGRA M/KEGIA TAN
DATA DAN INFORMASI MENGACU PADA DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
MENGACU PADA DATA PEMBUKA WAWASAN APA PENYEBAB KESENJAN GAN; DARI AKSES, PARTISIPAS I, KONTROL DAN MANFAAT
FOKUS PADA SEBAB INTERNA L LEMBAG A/UNIT KERJA, APAKAH PERATU RAN, PERENC ANAAN, SDM
FOKUS PADA EKSTERN AL LEMBAGA DAN PADA PROSES IMPLEMEN TASI DI MASYARA KAT
MEREFOR MULASI KEBIJAK, PROGRA M/KEGIAT AN DAN TUJUAN KEGIATAN MENJADI RESPONS IF GENDER
MENETAP KAN RENCANA AKSI UNTUK MERESPO N ISU GENDER YANG TERIDENT IFIKASI DI KOLOM 3 5
MEMILIH KEADAAN YANG AKAN DIPAKAI UNTUK MENGUKU R KEMAJUA N (BISA DIAMBIL DARI KOLOM 2)
KESENJA NGAN GENDER HILANG/B ERKURAN G PERUBAH AN NILAI DAN PERILAKU PERUBAH AN RELASI GENDER
RENSTRA SKPD
DATA EXISTING YANG ADA SESUAI PROG/KEG SKPD
MENGACU KOLOM 2, APKM
MENGACU PADA KOLOM 1
MENGAC U KLM 3,4 5
MENGAC U KLM 2
GENDER BUDGET STATEMENT Dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan/keadilan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu aktivitas.
Komponen dalam GBS : Tujuan output kegiatan; Analisis situasi; Rencana aksi yang terdiri atas komponen input dan
indikator inputnya; Besar alokasi anggarannya; Dampak/hasil output kegiatan.
FORMAT GBS Nama K/L
:
Unit Organisasi
:
Unit Eselon II/Satker
:
Program
Nama Program ( Dari Dokemen Renstra / Format GAP Kolom 1 )
Kegiatan
Nama Kegiatan ( Dari Dokumen Renstra / Format GAP Kolom 1 )
Indikator Kinerja Kegiatan
Nama Indikator Kinerja Kegiatan ( Dari Dokumen Renstra )
Output Kegiatan
Jenis,volume, dan satuan dari suatu output kegiatan ( Dari Renstra / Aplikasi RKA KL)
Analisa Situasi
Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: • Data pembuka wawasan (Format GAP Kolom 2) , • Faktor kesenjangan (Format GAP Kolom 3), dan • Penyebab permasalahan kesenjangan gender eksternal dan internal ( Format GAP Kolom 4 dan 5). Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantatif) maka, dapat menggunakan data kualitatif berupa ’rumusan’ hasil dari focus group discussion (FGD)
Bagian dari suatu Output. output ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi
Rencana Aksi
Alokasi Angaran Kegiatan Dampak/Hasil Output Kegiatan
Tujuan Output
Uraian mengenai tujuan output setelah dilaksanakan analisis gender (Format GAP Kolom 6)
Komponen 1
Uraian mengenai tahapan pelaksanaan output (Format GAP Kolom 7)
Komponen 2
Uraian mengenai tahapan pelaksanaan output (Format GAP Kolom 7)
Angaran Output
Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output
Output
Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output
Outcomes/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisisi situasi ( Format GAP Kolom 9)
………, …………….....….. Pimpinan Unit Kerja Nama Pangkat/Gol NIP
Program
Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
Kegiatan
Pelatihan Kelautan dan Perikanan
Output Kegiatan
Jumlah lulusan pelatihan bagi masyarakat sebesar 15.000 orang
Tujuan
Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan
Analisis Situasi
-
Rencana Aksi
-
Alokasi Anggaran Output Kegiatan Dampak/hasil Output Kegiatan
Perempuan memiliki beban ganda sehingga tidak dapat mengakses informasi kegiatan pelatihan Masih lemahnya partisipasi peserta perempuan karena kurangnya keberpihakan terhadap peserta perempuan Masih lemahnya peran perempuan untuk terlibat aktif dalam penyusunan rencana tindak lanjut pelatihan, dan proses penyelenggaraan pelatihan Masih kurangnya pemahaman dari pemangku kebijakan tentang dukungan terhadap kegiatan responsif gender Belum adanya pedoman/panduan penyelenggaraan pelatihan yang responsif gender Dalam penyelenggaraan pelatihan di daerah yang budaya patrialistik yang masih kuat sehingga pemanfaatan hasil pelatihan perempuan masih rendah Peserta pelatihan yang dikirim oleh instansi daerah terkait masih didominasi oleh laki-laki
Meningkatkan peran penyuluh untuk menyebarluaskan informasi pelatihan responsif gender Dalam pedoman pelatihan dimasukan persyaratan yang mendukung keberpihakan terhadap partisipasi perempuan sebagai peserta pelatihan Di dalam modul dan kurikulum pelatihan dimasukan materi responsive gender
Rp. 2.810.000.000.000,Meningkatnya peserta perempuan dalam pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan minimal 10%
Terima Kasih
