er 20 09
ISSN : 2086-0447
kto b
Volume I/No.1/Oktober 2009
PENGARUH ASSYMETRI INFORMASI TERHADAP COST OF EQUITY CAPITAL Tetet Cahyati
I/N o
.1/O
PENGARUH EARNING POWER TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN STUDY KASUS PADA PT.UNILEVER INDONESIA, TBK. Iman Santoso Chasan Doerjat
si V
ol
PERANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE,, PENELITIAN PADA PT.TELKOM INDONESIA, TBK Lilis Puspitawati Rahmat Adiyat
tan
PENGARUH IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP)) TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI PADA PT.PLN Dian Dwinita Kurniawaty Sri Restu Yulia
ise tA
ku n
PENGARUH VALUE FOR MONEY TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Sri Dewi Anggadini
Jur
na lR
PENGARUH KOMITE AUDIT TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN PADA PT.DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) Wati Aris Astuti
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA JL.Dipatiukur 112-114 114 Bandung 40132 Telp.022-2504119, Telp.022 Fax. 022-253375 Email :
[email protected]
PELAYANAN PUBLIK
Sri Dewi Anggadini
kto b
Universitas Komputer Indonesia
er 20 09
PENGARUH VALUE FOR MONEY TERHADAP KUALITAS
.1/O
Abstract
tan
si V
ol
I/N o
Applied by him three principles in the process of the organisation management that is economics, efficiency, and the effectiveness.. This research is conducted to know the influence which significant of value for money pressure to quality of the public's service which was done by Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung. This research is conducted to know the influence which significant of quality public’s service pressure to quality of the public's service which was done by Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung. The research method that writer use in this research is descriptive analysis method and kuantitative analysis method . Strong relations or the weakness of the Time and Y of the variable ditunjukan through the Rank Spearman Correlation Coefficient, to know the influence size value for money towards the quality of the public's service use the Determination Coefficient. The testing of the hypothesis in this research uses test statistics t two sides. The receipt is produced by this analysis processed by using the SPSS program the version 12 For Windows. Is based on results of the analysis of statistics of showing the existence of very strong relations and a direction (positive) between value for money and the quality of the public's service. The conclusion from this research is to have the influence that is significant upper value for money towards the quality of the public's service.
ku n
Keywords : Value For Money, Quality Public’s Service, Puskesmas.
Jur
na lR
ise tA
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Perkembangan pembangunan di Indonesia saat ini sangat cepat dikarenakan Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan pesat. Upaya pemerintah dilakukan berdasarkan pola umum pembangunan jangka panjang yang telah mencapai kemajuan yang cukup memuaskan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Namun setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, kondisi perekonomian kita menurun dengan drastis. Hal ini membawa dampak yang buruk bagi kondisi di Indonesia sehingga menimbulkan gejolak ekonomi yang berkepanjangan dan kecemburuan sosial. Pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan tentunya memerlukan dana yang cukup besar, yang selanjutnya akan dialokasikan pada berbagai bidang perekonomian yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan negara maupun daerah di dalam organisasi publik yang tepat agar mencapai sasaran yang diinginkan dengan disertai perhatian pada segi-segi efisiensi dan efektif. Keefesiensi dan keefektifan di segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, telah memunculkan aspirasi dan tuntutan baru masyarakat untuk berperan aktif dan terlibat dalam mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks pembangunan daerah, keinginan untuk meningkatkan peran serta masyarakat daerah ditunjukan dengan adanya keinginan pergeseran dari peranan pemerintah pusat ke pemerintah daerah
Jur
na lR
ise tA
ku n
tan
si V
ol
I/N o
.1/O
kto b
er 20 09
dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk menciptakan kemandirian daerah yang lebih besar, serta keinginan untuk diberikan keadilan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga good governance menjadi kunci utama sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui mekanisme pemantauan kinerja manajemen dan juga sebagai upaya untuk memperkuat dan mempertegas pertanggungjawaban pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan organisasi. Untuk dapat mencapai good governance maka salah satu hal yang harus dipenuhi adalah adanya transparansi / keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses penyelenggaraan pemerintah di daerah yang good governance didasarkan pada prinsip sebagai berikut: a. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah b. Demokratisasi adalah kebebasan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat c. Tranparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah d. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benarbenar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Pada umumnya, pemerintah menganggap bahwa akuntabilitas publik (public accountability) merupakan prasayarat penting untuk dapat menciptakan efisiensi produksi dan pelayanan jasa publik. Salah satu upaya untuk menilai akuntabilitas yang merupakan bagian dari prinsip good governance adalah dengan dilakukannya reformasi anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai pada periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran sektor publik berkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Prosesnya dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik antara lain aspek perencanan, aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terjamin secara layak. Selama ini pengukuran akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif karena belum tersedianya suatu sistem pengukuran yang menginformasikan tentang tingkat keberhasilan saat organisasi serta masih adanya anggapan bahwa keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah tergantung dari kemampuan instansi tersebut menyerap anggaran tanpa mengukur hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan diterapkannya value for money dalam rangka menjalankan aktivitas dalam pelayanan publik. Value for money adalah konsep pencairan dana penggunaan dan pemerintah daerah yang menetapkan prinsip 3E artinya, pemerintah daerah harus selalu memperhatikan tiap sen / rupiah dana (uang) yang diperoleh dan dipergunakan (http://www.yahoo.com) Dengan demikian value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target yang bertujuan untuk kepentingan publik. Sektor publik dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan 80
Jur
na lR
ise tA
ku n
tan
si V
ol
I/N o
.1/O
kto b
er 20 09
value for money. Melalui value for money diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui, mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam suatu periode tertentu dan minimalisir inefisiensi, pemborosan, kebocoran dana. Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik (Indra Bastian,2001) Dengan value for money, organisasi sektor publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Dimana pelayanan publik di organisasi sektor publik jika ditelaah memiliki beberapa permasalahan mendasar. Pertama, rendahnya kualitas produk layanan. Kedua, rendahnya kualitas penyelenggaraan layanan. Ketiga, ketiadaan akses bagi kelompok rentan, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Keempat, ketiadaan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa. Kelima ketiadaan ruang partisipasi publik dalam menyelenggarakan pelayanan (http://www.Ekonomirakyat.Org). Instansi pemerintah yang bergerak dibidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah Puskesmas. Puskesmas merupakan sarana pelayanan kepada masyarakat (publik) dari Pemerintah khususnya Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam bidang pembangunan kesehatan dan perbaikan kesehatan masyarakat dengan tugas sebagai berikut: 1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat didistribusikan kepada masyarakat, 2. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan, 3. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan dan membiayai usaha-usaha kesehatan tanpa melupakan fungsi sosial, 4. Pengaturan aset-aset pemerintah yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin administrasi pemerintah dan usaha-usaha pembangunan disektor kesehatan, 5. Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rutin adminitrasi pemerintah dan usaha-usaha pembangunan disektor kesehatan yang berada dibawah kebijakan umum peraturanperaturan yang berlaku. Dalam aktivitasnya Puskesmas memperoleh dana dari APBD Pemerintah Kota Bandung dimana setiap kegiatan pelayanan kesehatan didanai oleh pemerintah kota dan kabupaten setempat sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Kesehatan minimal dikabupaten / kota adalah sebagai berikut: Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD. Puskesmas Pasirkaliki memiliki masalah dengan kualitas pelayanan publik dimana akhirakhir ini timbul permasalahan dalam masyarakat mengenai rendahnya kualitas pelayanan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkat unsur pelayanan, mulai pada tingkat petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkat penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi maupun harapan masyarakat sering terlambat / bahkan diabaikan sama sekali. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat / bahkan tidak sampai kepada masyarakat. Berbagai unit pelaksanaan pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. Berbagai unit pelayanan yang berkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpah tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. Kurang mau mendengar keluhan / saran / aspirasi masyarakat pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemaunan untuk mendengar keluhan / saran / aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.Pada Puskesmas Pasirkaliki peran value for money sangatlah dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pemborosan-pemborosan biaya dalam suatu anggaran yang akan mengakibatkan terjadinya suatu realisasi yang melebihi target anggaran. Hal ini dapat diakibatkan oleh kurangnya pengendalian dari setiap unit kerja pada saat menentukan program anggaran. Selain itu, dana pengeluaran-pengeluaran diluar target yang sudah ditetapkan sebelumnya mengakibatkan realisasi yang melebihi target. 81
I/N o
.1/O
kto b
er 20 09
Penerimaan yang diperoleh Puskesmas Pasirkaliki merupakan input bagi seluruh aktivitas yang akan dilakukan, apabila tidak mencapai target sehingga dalam menghasilkan outputnya tidak akan efektif dan efisien karena harus dilakukan penekanan atas seluruh biaya yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi pemborosan. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh tidak adanya value for money dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehingga keefektifan kerjanya menjadi kurang optimal. Untuk itu puskesmas perlu mengambil langkah untuk mengurangi dampak negatif dari masalah ini. Agar puskesmas memiliki kualitas pelayanan yang berkualitas, maka diperlukan value for money yang didukung konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran / pengelolaan organisasi tersebut harus mencapai target yang diinginkan untuk kepentingan publik. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan tugas terpenting bagi organisasi pemerintah adalah dalam rangka mengatur mekanisme dan prosedur dalam memberikan pelayanan kepada publik, sehingga berbagai kepentingan dan kebutuhan tidak saling bertentangan yang pada gilirannya merugikan semua pihak. Untuk itu birokasi pemerintah yang professional, efektif, efisien merupakan hal yang menjadi idaman masyarakat.Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yaitu dengan judul: “Pengaruh Value For Money Terhadap Kualitas Pelayanan Publik”. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana value for money yang dilaksanakan pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung 2. Bagaimana kualitas pelayanan publik pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung 3. Sejauh mana pengaruh value for money terhadap kualitas pelayanan Publik pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung.
tan
si V
ol
1.2
ku n
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS 2.1. Kajian Pustaka 2.1.1 Value For Money
Jur
na lR
ise tA
Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money. Pengertian value for money yang dikutip penulis dari http://www.yahoo.com, adalah: “Value for Money adalah konsep pencairan dana penggunaan dan pemerintah daerah yang menerapkan prinsip 3 E. Artinya, pemerintah daerah selalu memperhatikan tiap sen/rupiah dana (uang) yang diperoleh dan digunakan.” Dengan demikian, value for money berarti diterapkannya tiga dalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna) efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target untuk tujuan kepentingan publik.
82
Jur
na lR
ise tA
ku n
tan
si V
ol
I/N o
.1/O
kto b
er 20 09
2.1.2 Kualitas Pelayanan Publik 2.1.2.1 Kualitas Pengertian mengenai kualitas sangat sulit untuk dideskripsikan karena kualitas ini bersifat sangat subyektif, tergantung pihak yang merasakannya. Webster mengatakan bahwa sebaliknya kualitas ditentukan berdasarkan persepktif pelanggan masing-masing. Menurut Kolter (2003:452) menjelaskan kualitas adalah : “Quality is the totality as features ny characteristics of a product or service that bear on its satisty stated or implied need.” Sedangkan menurut Tjiptono (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005:209) pada prinsipnya konsep kualitas memiliki 2 dimensi, yaitu : “1. Dimensi produk yang memandang kualitas barang dan jasa dari perspektif derajat konformitas dengan spesifikasinya, yaitu perspektif memandang kualitas dari sosok yang dapat dilihat, kasat mata dan dapat diidentifikasikan melalui pemeriksaan dan pengamatan. 2. Dimensi berhubungan antara produk dan pemakai memiliki perspektif bahwa suatu karakteristik lingkungan dimana kualitas produk adalah dinamis, sehingga harus disesuaikan dengan tuntutan dari pemakai produk”. Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk/layanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan/yang tersirat. Dalam menilai kualitas jasa, pada dasarnya pengguna jasa membandingkan jasa yang diberikan dengan apa yang diharapkan dari jasa tersebut. Zeithami dan Bitner yang dikutip oleh Kotler (2003:384) mendefinisikan kualitas jasa pelayanan (Service Quality) adalah : “Service quality as delivery of excellent or superior service relative to customer expectation.” Dari definisi di atas, dapat diartikan bahwa jasa /pelayanan yang berkualitas merupakan keseluruhan atribut yang menyertai pelaksanaan pelayanan kepada pelanggan yang dapat memuaskan kebutuhan,keinginan, dan sesuai dengan harapan pelanggan. Di sini jasa atau layanan mencakup lokasi yang nyaman, ragam pilihan, bertransaksi, alat komunikasi, pengiklanan dan humas, kesopanan dan keramahan pengetahuan akan produk, kesediaan untuk membantu, dan antusiasme. Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan, (2005:207), jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokasi terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik dari suatu produk, seperti kinerja, keandalan, mudah dalam penggunaan, estetika dan sebagainya. Adapun dalam definisi strategi dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih strategis oleh Gaspersz (Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005:207) mengemukanan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok: “1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk, 2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekuarangan atau kerusakan”. Tuntutan kualitas jasa pelayanan publik oleh pengguna semakin meningkat. Di pihak operator pelayanan publik menghadapi kendala dalam menyajikan jasa pelayanan publik. Di pihak lain kualitas dan kuantitas yang diinginkan belum terpenuhi. Transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dalam pelayanan publik diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pihak-pihak yang terkait. Dituntut pula regulator yang mampu mengalokasikan sumber daya yang ada, sehingga terjadi keseimbangan pihak-pihak terkait dalam layanan publik. Di luar pengguna jasa layanan publik perlu diperhatikan kepentingannya, khususnya tutntutan lingkungan. 83
I/N o
.1/O
kto b
er 20 09
2.1.2.2 Pengertian Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 pelayanan publik adalah: “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Namun demikian, meskipun kewajiban pemberian pelayanan publik terletak pada pemerintahan, pelayanan publik juga dapat diberikan oleh pihak swasta dan pihak ketiga, yaitu organisasi nonprofit, relawan, dan lembaga swadaya masyarakat. Jika penyelenggaraan pelayanan publik tertentu diserahkan kepada sawasta atau pihak ketiga, maka yang terpenting dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan regulasi, jaminan hukum, dan lingkungan yang kondusif. Hubungan Value For Money dengan Kualitas Pelayanan Publik Salah satu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah efektivitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat melalui kualitas pelayanan publik yang baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagaipungutan lainnya. Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh pemberi pelayanan serta didukung konsep ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money). Value for money berarti diterapkannya tiga dalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna) efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target untuk tujuan kepentingan publik. Menurut Mardiasmo (2002:7) manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain: 1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; 2. Meningkatkan mutu pelayanan; 3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjalinnya penghematan dalam penggunaan input; 4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan 5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik”. Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye impelentasi konsep value for money pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance.
Jur
na lR
ise tA
ku n
tan
si V
ol
2.1.3
84
er 20 09
Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik.
Jur
na lR
ise tA
ku n
tan
si V
ol
I/N o
.1/O
kto b
2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 2.2.1 Kerangka Pemikiran Dalam upaya membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara organisasi pemerintah dalam era otonomi daerah ini harus mempunyai tujuan utama yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai sumber daya yang secara ekonomi terbatas jumlahnya. Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam membangun daerah melaui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, 2. Menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (perpartisipasi) dalam proses pembangunan, Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan mengunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance, terfokus pada keberhasilan atas kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan secara periodik. Hal ini membedakan akuntabilitas dengan cara-cara tradisional dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah sebagai berikut: a. Harus adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dangan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; d. Harus berorientasi pada pencapaian visi da misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintahan dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan peyusunan laporan akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi keuangan merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik karena kualitas pemerintah yang baik dan kepemerintahan yang bersih ditentukan oleh kedua hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan supermasi hukum. Akuntabilitas publik keuangan maupun pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan dana publik secara ekonomi, efesien, efektif kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (right to know). Hak untuk memberikan informasi (right to be kept informated), hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to) dapat dipenuhi. Dalam anggaran belanja suatu instansi pemerintah, yang menjadi tolak ukurnya adalah value for money, yang meliputi penilaian ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan anggaran belanja untuk dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang semaksimal mungkin. Dalam upaya penerapan konsep value for money, menurut Mardiasmo (2002:4) value for money, adalah sebagai berikut: “ Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas” 85
Jur
na lR
ise tA
ku n
tan
si V
ol
I/N o
.1/O
kto b
er 20 09
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna) efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target untuk tujuan kepentingan publik. Organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam rangka menjalankan aktivitas seperti halnya dalam pelayanan publik. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/ M PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan publik diartikan sebagai: “Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan” . Agar pelayanan dapat memuaskan orang / kelompok orang lain yang dilayani, maka perlu yang bertugas melayani harus memenuhi empat kriteria pokok yaitu: 1. Tingkah laku yang sopan, 2. Cara penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, 3. Waktu penyampaian yang tepat, 4. Keramahtamahan, Kualitas pelayanan yang lain ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai pelaksanaan serta ditunjang sarana dan prasarana fisik yang memadai. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya bagian pemerintah yang berinteraksi dengan publik secara langsung sehingga cara mereka melayani publik akan menentukan kualitas pelayanan. Kebutuhan akan membelian dan perbaikan kualitas bagi pemerintah sudah jelas yaitu intropeksi yang objektif, keterbukaan mengenai kekurangan dan kesiapan untuk melakukan perubahan dan perbaikan tersebut. Sektor publik merupakan sektor yang berhadapan langsung dengan kepentingan umum sehingga dituntut untuk lebih prima dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dalam hal ini dengan value for money diharapkan dapat bermanfaat dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, karena melalui value for money dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dan value for money dapat memberikan penilaian yang objektif dalam pengambilan keputusan organisasi maupun manajemen. Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapat pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya. Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh pemberi pelayanan serta didukung konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money ). Menurut Mardiasmo (2002:7) manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain: 1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; 2. Meningkatkan mutu pelayanan; 3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjalinnya penghematan dalam penggunaan input; 4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan 5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik”. 86
er 20 09
Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efesiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efesiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berate bahwa penggunaan anggaran / pengelolaan organisasi tersebut harus mencapai target yang diinginkan untuk kepentingan publik.
.1/O
kto b
2.2.2 Hipotesis Hipotesis diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menetapkan kesimpulan sementara. Sugiyono (2009: 64), menjelaskan pengertian hipotesis sebagai berikut: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah, di atas penulis mengemukakan hipotesis: “Value For Money terhadap Kualitas Pelayanan Publik” OBJEK DAN METODE PENELITIAN Objek Penelitian Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Husein Umar (2003: 303), menjelaskan pengertian dari objek penelitian sebagai berikut: “Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.” Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Value For Money dan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
si V
ol
I/N o
III. 3.1.
ise tA
ku n
tan
3.2. Metode Penelitian 3.2.1. Desain Penelitian Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian mengacu kepada desain penelitian yang telah dibuat. Sugiyono (2008:13), menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: “1. Sumber masalah 2. Rumusan masalah 3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan 4. Pengajuan hipotesis 5. Metode penelitian 6. Menyusun instrument penelitian 7. Kesimpulan”. Operasionalisasi Variabel Operasional vaiabel merupakan proses penguraian variabel penelitian ke dalam subvariabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasioanlisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.
na lR
3.2.2.
Jur
3.2.3. Sumber Data dan Teknik Penentuan Data 3.2.3.1. Sumber Data Jenis data yang digunakan peneliti pada penelitian mengenai pengaruh value for money terhadap kualitas pelayanan publik adalah data primer dan data sekunder. 87
Teknik Penentuan Data Teknik penentuan data dalam penelitian ini menggunakan populasi untuk menentukan obyek atau subyek yang memiliki karakteristik tertentu. populasi yang digunakan oleh penulis adalah bagian informasi sebanyak 4 orang, urusan Tata Usaha sebanyak 6 orang, bagian pelayanan sebanyak 10 orang, jadi populasi yang digunakan sebanyak 20 orang. Populasi yang ada pada penelitian ini relatif kecil, jadi peneliti mengunakan penarikan sampel dengan metode sensus.
er 20 09
3.2.3.2.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada penelitian mengenai pengaruh value for money terhadap kualitas pelayanan publik ada beberapa langkah, antara lain dengan penelitian lapangan seperti observasi, kuesioner dan wawancara, serta searcing (internet).
kto b
3.2.4.
Rancangan Analisis Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Analisis data diperlukan agar peneliti dapat memperoleh hasil yang dapat dipercaya. Data yang dihimpun dari hasil penelitian akan peneliti bandingkan antara data yang ada di lapangan dengan teori yang relevan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif.
I/N o
.1/O
3.2.5.
Metode Deskriptif Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta yang ada. Metode deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertanyaan pertama dan kedua, dengan cara member peringkat pada masing-masing variabel dengan menggunakan persentase skor aktual. sebagaimana Umi Narimawati (2007: 84) menjelaskan sebagai berikut: Skor aktual % skor aktual =
si V
ol
1.
X 100%
tan
Skor ideal
ku n
Keterangan : a. skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Analisis korelasi (Rank Spearman) Analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan untuk menyatakan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat , maka digunakan korelasi. Korelasi Rank Spearman dapat dirumuskan dengan: 2 6 ∑d rs = 13 n –n Keterangan : r s = korelasi rank spearman 2 d = selisih antara X dan Y n = jumlah sampel yang diambil Pengujian Koefisien Determinasi (KD) Untuk mengetahui besarnya sumbangan atau peran variabel X dan variabel Y, dapat dihitung dengan rumus koefisien determinasi, Jonathan (2006: 50) menjelaskan rumus koefisien determinasi sebagai berikut: 2 KD= rs x 100%
Jur
3
na lR
ise tA
2.
88
er 20 09
Dimana : KD = Koefisien Determinasi rs = Koefisien Korelasi Pengujian Hipotesis
Guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan memiliki pengaruh atau tidak, maka dilakukan uji t.
kto b
Sugiyono (2009: 184) menjelaskan rumus untuk menguji t sebagai berikut: rs √n - 2 t=
2
√1 – rs
I/N o
.1/O
Membandingkan t tabel dan thitung dengan kriteria: thitung ≥ttabel , maka H0 ditolak dan Ha diterima. thitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Pada penelitian ini dilakukan uji dua pihak karena hipótesis yang telah ditetapkan menyatakan variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y, jadi belum terlihat apakah variabel X dapat meningkatkan variabel Y atau tidak.
ku n
tan
si V
ol
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Pelaksanaan Value For Money Pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 20 orang pegawai pada bagian informasi sebanyak 4 orang, urusan Tata Usaha sebanyak 6 orang, bagian pelayanan sebanyak 10 orang yang terlibat dalam proses value for money, dimana untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut: Skor aktual % skor aktual = X 100% Skor ideal Keterangan : a. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.
Jur
na lR
ise tA
Diketahui bahwa persentase skor aktual dari value for money sebesar 88,6%. Menurut Umi Narimawati (2007: 85) menjelaskan bahwa skor aktual sebesar 88,6% masuk dalam kriteria sangat baik, Sangat baiknya penilaian responden disebabkan oleh beberapa hal penting yang mampu diperhatikan oleh Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung yaitu Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas. Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, ketika output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Oleh karena berorientasi output, biaya yang dianggarkan muncul karena kita melakukan kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran / pengelolaan organisasi tersebut harus mencapai target yang diinginkan untuk kepentingan publik 89
Kualitas Pelayanan Publik Pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 20 orang pegawai pada bagian informasi sebanyak 4 orang, urusan Tata Usaha sebanyak 6 orang, bagian pelayanan sebanyak 10 orang yang terlibat dalam proses kualitas pelayanan publik, dimana untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:
er 20 09
4.2.
kto b
Skor aktual % skor aktual =
X 100% Skor ideal
.1/O
Keterangan: a. skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.
ku n
tan
si V
ol
I/N o
Diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari variabel pengendalian internal perusahaan sebesar 86,95 Menurut Umi Narimawati (2007: 85) menjelaskan bahwa persentase skor aktual sebesar 86,95% masuk dalam kriteria sangat baik, Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung sangat baik dimata responden. Baiknya penilaian responden disebabkan oleh beberapa hal penting yang mampu diperhatikan oleh Puskesmas Pasirkaliki yaitu dapat terpenuhinya tujuan dari kualitas pelayanan publik itu sendiri yaitu, Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Pimpinan penyelenggaran pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik, kelengkapan sarana dan prasarana tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan saran teknologi telekomunikasi dan informasi. Pengaruh Value For Money terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung Pengujian hipotesis digunakan untuk mebuktikan hipotesis dalam penelitian. Pengujian hipotesis dalam panalitian kali ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh keberadaan value for money (variabel independent) terhadap kualitas pelayanan publik (variabel dependent). Untuk menguji hipotesis tersebut, maka peneliti melakukan beberapa langkah antara lain: 1. Pengujian Korelasi Rank Spearman Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas hasil data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis dihitung berdasarkan korelasi Rank Spearman. Adapun perhitungannya dapat menggunakan perhitungan manual atau dibantu dengan program SPSS 12.0 For Windows. Dari hasil perhitungan korelasi dengan menggunakan SPSS 12.0 for Windows dapat dilihat bahwa rs = 0,888, maka hubungan ini menurut Sugiyono (2009:184) termasuk hubungan dalam kriteria yang sangat kuat dan memiliki hubungan yang positif (+) atau searah.
Jur
na lR
ise tA
4.3.
90
er 20 09
2. Pengujian Koefisien Determinasi (KD) Besarnya pengaruh value for money (variabel X) terhadap kualitas pelayanan publik dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi (Kd), dengan rumus sebagai berikut: 2 KD = 0,802 x 100% = 0,788554 x 100% = 78,85%
thitung
=
n 2
rs
1 r s
0,888
2
I/N o
t hitung
.1/O
kto b
Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh value for money terhadap kualitas pelayanan publik adalah sebesar 78,85%, dan sisanya yaitu sebesar 21,15% (100%-78,85%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia yang dimiliki oleh Puskesmas Pasirkaliki belum dapat menerapkan sepenuhnya value for money, pemutakhiran teknologi, serta masyarakat yang belum tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan. value for money belum dapat diterapkan sepenuhnya sehingga kualitas pelayanan publik pun dirasa kurang maksimal. 3 Uji Statistik Uji Statistik yang digunakan adalah uji t dengan rumus sebagai berikut:
√20-2
=
thitung = Dimana :
3,765 0,460 3,305
si V
thitung
ol
√1-(0,888)²
Jika thitung > dari ttabel , maka H 0 ditolak, Ha diterima
tan
Jika thitung < dari t tabel, maka H 0 diterima, H a ditolak
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari penelitian yang dilakukan untuk value for money pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan mengunakan metode dekriptif maka tanggapan
Jur
V. 5.1.
na lR
ise tA
ku n
Dengan taraf signifikansi α=0,05 dan dk=20-2= 181 maka ttabel = 2,101, jadi thitung =3,305 > ttabel=2,101, thitung lebih besar dari ttabel maka H 0 ditolak dan H a diterima. Dari hasil semua pernitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa value for money mempunyai korelasi yang kuat dan positif (+) terhadap kualitas pelayanan publik, ditunjukkan oleh angka hasil korelasi yang kuat yaitu sebesar 0,888. Ini berarti bahwa apabila value for money diterapkan dengan baik dan berhasil, maka kualitas pelayanan publik itu sendiri akan terwujud seiring dengan perkembangan penerapan value for money.value for money juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, ditunjukkan oleh besarnya t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu 3,305 > 2,101 Hal ini membuktikan hipotesis penelitian bahwa value for money berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun menggunakan SPSS 12.0 For Windows, hasilnya adalah value for money dan kualitas pelayanan publik sudah baik, serta adanya pengaruh yang sangat kuat dan signifikan antara value for money terhadap kualitas pelayanan publik.
91
er 20 09
ku n
tan
si V
3.
ol
I/N o
.1/O
kto b
2.
responden terhadap value for money sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis dinyatakan “sangat baik”. Di mana konsep 3E yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang memberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Dari penelitian yang dilakukan untuk kualitas pelayanan publik pada Puskesmas Pasirkaliki Dinas Kesehatan Kota Bandung mengunakan metode deskriptif maka tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis dinyatakan “sangat berkualitas”. Dimana pelayanan publik pada Puskesmas Pasirkaliki yaitu Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat dan sah, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum, pimpinan penyelenggaran pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan saran teknologi telekomunikasi dan informasi, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas, dan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan. Hasil dari perhitungan koefisien determinasi didapat sebesar 78,85 %, artinya value for money memiliki peranan penting dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik, apabila value for money dapat diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik dapat terwujud seiring dengan perkembangan value for money itu sendiri, dan begitupun sebaliknya apabila value for money tidak diterapkan dengan baik maka maka kualitas pelayanan publik pun tidak akan maksimal. Sisanya yaitu sebesar 21,15 % (100%-78,85 %) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diduga seperti sumber daya manusia yang dimiliki oleh Puskesmas Pasirkaliki belum dapat menerapkan sepenuhnya value for money, pemutakhiran teknologi, serta masyarakat yang belum tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan. value for money belum dapat diterapkan sepenuhnya sehingga kualitas pelayanan publik pun dirasa kurang maksimal.
5.2 Saran
Jur
na lR
ise tA
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut : 1. Puskesmas Pasirkaliki dalam pengelolaan organisasinya agar mempertahankan dengan konsep 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan terlihat dari Puskesmas pasirkaliki dapat mengoptimalkan input yang diperoleh untuk menghasilkan output yang berkualitas. 2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penulis menyarankan, Puskesmas Pasirkaliki yang merupakan unit pelayanan kesehatan yang berada di tengah kota mampu memberikan pelayanan yang maksimal dengan meningkatkan program puskesmas keliling untuk menjangkau pasien yang jarah tempuh ke Puskesmas Pasirkaliki jauh dengan menambah frekuansi kunjunganya, menambah sumber daya manusia atau tenaga kerja yang memadai serta berkualitas, dan meningkatkan jalinan kemitraan baik pihak swasta maupun pemerintah guna menunjang pelayanan dan keberhasilan program.
92
DAFTAR PUSTAKA
er 20 09
IV.
kto b
Abdul Halim, (2004), Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat. Indra Bastian, (2002), Akuntansi Sektor Publik Indonesia, Penerbit Andi Yogyakarta. Jonathan Sarwono, (2006), Panduan Cepat dan Mudah SPSS 14, Penerbit Andi Yogyakarta. Sedarmayanti, (2004), Good Governance, Bagian Kedua, Bandara Maju, Bandung. Mardiasmo, (2002), Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi Yogyakarta.. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. Tangkilisan, Hessel Nogi. S (2005), Manajemen Publik, Penerbit Gramedia Bandung. , Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993. Aparatur Negara No. Umum Penyelenggaraan
tan
si V
ol
I/N o
.1/O
, Keputusan menteri Pendayagunaan 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman Pelayanan Publik. http://www.yahoo.com http://www.Ekonomirakyat.Org
Jur
na lR
ise tA
ku n
Gambar Daerah penerimaan dan penolakan hipótesis
-3,305
-2,101
2,101
3,305
Gambar Hasil Uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis
93
a. ekonomi b. efisiensi c. efektivitas
Ordinal
kto b
Value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas.” Mardiasmo (2002:7) Kualitas adalah sejumlah keistimewaaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk Gaspersz (Hessel Nogi S. Tangkilisan 2005:207) Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.
Skala
a. Tangibles (Bukti Fisik), b.Realiability ( Kehandalan) c. Responsiveness(DayaTangkap) d. Competence(Kemampuan) e. Courtesy(Sikap/Perilaku Ramah), f. Credibility (Dapat dipercaya), g. Security (Keamanan), h. Communications(Komunikasi), i. Acces (Kemudahan), j. Understanding The Costumer (Kebutuhan Pelanggan),dan k. Accountability(bertanggung jawab)
.1/O
Value For Money (Variabel X)
si V
Kualitas Pelayanan Publik (Variabel Y)
Indikator
I/N o
Konsep Variabel
ol
Variabel
er 20 09
Tabel Operasionalisasi Variabel
ku n
tan
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M PAN/7/2003
No.
ise tA
Tabel Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden Terhadap Skor Ideal % Jumlah Skor
Kriteria
Jur
na lR
1. 20.00 – 36.00 2. 36.01 – 52.00 3. 52.01 – 68.00 4. 68.01 – 84.00 5. 84.01 – 100 (Sumber: Umi Narimawati, 2007:85)
94
Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Sangat Baik
Ordinal
er 20 09
Tabel Koefisien Korelasi
TINGKAT HUBUNGAN
0,00 – 0,0119
Sangat rendah
0,20 – 0,399
Rendah
0.40 – 0,599
Sedang
0.60 – 0,799
Kuat
kto b
INTERVAL KOEFISIEN
0,80 – 1,000
Sangat kuat
.1/O
(Sumber: Sugiyono, 2009: 184)
Value For Money
tan
Kualitas Pelayanan Publik
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient
si V
Spearman's rho
ol
I/N o
Tabel Hasil Uji Hipotesis Korelasi Rank Spearman Correlations
Jur
na lR
ise tA
ku n
Sig. (2-tailed) N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
95
Komite Audit
Pengendalian Internal Perusahaan
1,000
,888(**)
. 20
,000 20
,888(**)
1,000
,000 20
. 20
