PENGARUH ROLLING PEJABAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(Suatu Studi Di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Minahasa Selatan)
Fatly.v. Mirah. Wilson Yappy Rompas .Gustaf Budi Tampi
ABSTRACT : Rolling is an incarnation or manifestation of the dynamics of organizations that serve as one way to achieve organizational goals and implemented to reduce the tedium of the job, increase knowledge, skills and increase the motivation and morale, in addition to placing the appropriate officials with expertise in the field of duty each. Problems to be answered in this research is how Rolling officials can affect the quality of public services in the scope of government staffing minahasa south. This study uses quantitative methods. This study aims to measure the relationship Rolling Minahasa district officials in the south with indicators of work experience, knowledge and skills and employees. This research was conducted by taking 5 samples at several SKPD with sample set of 20 respondents. Gathering date using questionnaires and interviews aided engineering. Date analysis using linear regression analysis and correlation of product moment. Management of data analysis using manual calculation formulas based on statistical analysis of linear regression and correlation product moment. Based on the analysis of the data showed: (1) correlation coefficient Rolling Minahasa officials in the southern district of the quality of public services is positive in the amount of 0.239 scale. (2) The correlation coefficient Rolling officials on the quality of public services delivery regency minahasa south is 0.306 while the coefficient of determination is 0.093 . results of these studies concluded that the influence of officials Rolling positive and significant impact on the quality of public services in the district minahasa south. Keywords: influence, rolling, quality, public service
otonomi
PENDAHULUAN Pasca membawa
bergulirnya dampak
penyelenggaraan Pemerintahan berubah
pada
dulunya
dimaksudkan
untuk
reformasi
mengoptimalkan fungsi pemerintahan yang
perubahan
meliputi : pemberian pelayanan yang lebih
pemerintah
yang
menjadi
era
daerah
daerah.
baik;
sentralistik
pengaturan;
fungsi
pembangunan; fungsi perwakilan; dan fungsi
dimana
koordinasi Sarundajang (2000) menyatakan
peranan daerah lebih diberdayakan melalui
bahwa otonomi daerah, sebagai salah satu
penerapan
bentuk desentralisasi pemerintahan pada
fundamental,
desentralistik,
fungsi
otonomi
daerah.
Secara
pemberian penyelenggaraan
hakikatnya 1
ditujukan
untuk
memenuhi
kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu
kesejahteraan
upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan
meningkat.
penyelenggaraan
pemerintahan
untuk
Dalam
rakyat
konteks
yang
makin
otonomi
daerah,
mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih
keberhasilan pemerintah daerah dapat dilihat
adil dan makmur.
dari
Lebih
lanjut, Sarundajang (2000)
menjelaskan bahwa
seberapa
jauh
kebutuhan
masyarakat dapat dipenuhi, masyarakat dapat
tujuan pemberian
diberdayakan dan puas terhadap pelayanan
otonomi kepada daerah setidak-tidaknya
yang diterima (Kasim 1996).
meliputi empat aspek sebagai berikut:
Koswara
1. Dari
segi
politik
adalah
nyata
(1997)
Disisi lain
mengatakan
bahwa,
untuk
keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah
menyalurkan
tidak terlepas dan sangat bergantung kepada
inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik
sikap mental dan perilaku serta kemampuan
untuk
profesional
mengikutsertakan,
kepentingan
daerah
sendiri
aparatur
pemerintah
daerah.
maupun untuk mendukung politik dan
Sederhananya dapat dikatakan bahwa hakikat
kebijaksanaan nasional dalam rangka
dan tujuan dari otonomi daerah, salah
pembangunan dalam proses demokrasi
satunya
dilapisan bawah.
pelayanan
adalah
untuk
publik.
meningkatkan
Guna
meningkatkan
2. Dari segi manajemen pemerintahan
pelayanan publik, titik berat pelaksanaan
adalah untuk meningkatkan daya guna
otonomi daerah diletakkan di kabupaten atau
dan
kota. Hal ini mengingat kabupaten atau kota
hasil
guna
penyelenggaraan
pemerintah,
terutama
dalam
memberikan
pelayanan
terhadap
merupakan tingkatan pemerintahan yang dekat
dengan
masyarakat,
sehingga
masyarakat dengan memperluas jenis-
pemerintah kabupaten atau kota tentu lebih
jenis pelayanan dalam berbagai bidang
memahami tentang kebutuhan masyarakat.
kebutuhan masyarakat.
Dengan pemahaman yang baik mengenai
3. Dari
segi
meningkatkan
kemasyarakatan,
untuk
partisipasi
serta
kondisi
masyarakat,
maka
diharapkan
pemerintah dapat merumuskan kebijakan-
menumbuhkan kemandirian masyarakat
kebijakan
dengan melakukan usaha pemberdayaan
meningkatkan pelayanan publik.
masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri,
dan
tidak
terlalu
publik
yang
Pemerintah
banyak
tepat,
Daerah
guna
dalam
melaksanakan salah satu fungsinya yaitu
tergantung pada pemberian pemerintah
meningkatkan
serta memiliki daya saing yang kuat
penyelenggaraan
dalam proses penumbuhannya.
dalam memberikan pelayanan publik, harus
4. Dari
segi
ekonomi
efektivitas
dan
efisiensi
pemerintahan,
terutama
pembangunan,
mampu mengatur atau memanage organisasi
adalah untuk melancarkan pelaksanaan
birokrasi. Kemampuan pemerintah dalam
program pembangunan guna tercapainya
mengatur 2
organisasi
birokrasi
sangat
bergantung kepada sikap mental dan perilaku
Rolling pejabat merupakan salah satu cara
serta
kemampuan
profesional
aparatur
yang dapat dilakukan guna meningkatkan
membuat
pelayanan publik. Rolling pejabat sebagai
yang
penjelmaan atau perwujudan dari dinamika
implementasikan harus menjawab kebutuhan
organisasi yang dijadikan sebagai salah satu
pelayanan publik. Disisi lain salah satu
cara untuk mencapai tujuan organisasi dan
permasalahan
dilaksanakan untuk mengurangi rasa bosan
pemerintah
daerah
dalam
kebijakan.
Setiap
kebijakan
yang
dihadapi
organisasi
birokrasi dewasa ini adalah pelayanan publik
kepada
yang
kurang prima. Sampai sekarang
motivasi dan semangat kerja, selain itu untuk
pelayanan birokrasi pemerintahan kita masih
menempatkan pejabat sesuai dengan skill
kurang produktif dan jauh dari harapan
dalam
publik. Dimana organisasi birokrasi identik
Dalam pelaksanaan rolling harus benar-benar
dengan pelayanan yang berbelit-belit dan
berdasarkan penilaian yang objektif dan
penempatan pegawai yang tidak sesuai
didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai
dengan kompetensi dan kemampuan yang
pejabat mengingat sistem pemberian rolling
dimiliki.
dimaksudkan untuk memberikan peluang
The right man in the right place atau
bagi
pekerjaan
bidang
para
serta
tugasnya
meningkatkan
masing-masing.
pegawai negeri
sipil
untuk
The right man in the right place in the right
mengembangkan potensi yang dimilikinya.
job on the right tim sangat penting dalam
Maka dalam pelaksanaan rolling jabatan
pelayanan publik. Dalam Undang-Undang
harus memenuhi tuntutan yang di sebut
Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik
baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan
merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan
pangkat) yang biasanya telah ditentukan oleh
dalam
kebutuhan
Badan Kepegawaian Dan Diklat setempat.
peraturan
Pada dasarnya rolling pejabat ini ditentukan
rangka
pelayanan
pemenuhan
sesuai
perundang-undangan
dengan
warga
oleh pembina kepegawaian didaerah tersebut
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /
yakni bupati melalui berbagai pertimbangan
pelayanan administratif yang disediakan oleh
yaitu
penyelenggara
bagi
pelayanan
setiap
publik.
Oleh
1.
karena itu dalam penyelenggaraan pelayanan
Kebutuhan dari suatu SKPD (satuan kerja pemerintah daerah )
publik, menempatkan orang yang tepat pada
2.
Pertimbangan kepangkatan.
tempat atau jabatan yang tepat sesuai dengan
Menurut Siagian (2001:172) melalui
kompetensinya dengan waktu yang tepat.
rolling, pejabat sesungguhnya memperoleh
Karena akan sangat
manfaat yang tidak sedikit, yaitu:
berpengaruh pada
kualitas layanan yang diberikan.
1. Pengalaman baru.
Pelaksanaan prinsip the right man in
2. Cakrawala pandangan yang lebih luas.
the right place in the right job on the right
3. Tidak
time dapat dilakukan melalui rolling pejabat.
terjadinya
kebosanan. 3
kejenuhan
atau
4. Perolehan
pengetahuan
dari
yang tepat. Jadi, sifatnya positif. Sebaliknya,
keterampilan baru.
mutasi
5. Perolehan prospektif baru mengenai
politik
adalah
konsep
yang
menjadikan mutasi sebagai ruang untuk
kehidupan organisasional.
menempatkan orang-orang sesuai keinginan
6. Persiapan untuk menghadapi tugas baru,
pemimpin dalam hal ini bupati/walikota agar
misalnya promosi.
tujuan individunya bisa tercapai.
7. Motivasi dan keputusan kerja yang lebih
Kabupaten Minahasa Selatan resmi
tinggi berkat tantangan dan situasi baru
dipimpin oleh Bupati Tetty Augenia Paruntu,
yang dihadapi.
SE dan Wakil Bupati Drs. Sonny Tandayu
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
pada tanggal 14 Desember 2010. Selama
2004 Pasal 130 ayat (2) yang menyatakan
kurang
bahwa:
Kabupaten Minahasa Selatan
Pengangkatan,
Pemindahan
dan
lebih
tiga
, Tetty
II pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tandayu telah melaksanakan Rolling pejabat
ditetapkan
setelah
di tingkat Eselon II, III, & IV.
Namun
pejabat
berkonsultasi
kepada
Gubernur.
dan
di
Augenia
Bupati/Walikota
SE
melayani
Pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon
oleh
Paruntu,
tahun
Drs.Sonny
Banyak
yang mengalami mutasi, promosi
dalam pelaksanaan rolling pejabat, sering
dan bahkan banyak pegawai yang mengalami
disalah
demosi.
tafsirkan
hukuman
jabatan
orang atau
yaitu
sebagai
didasarkan
Berkaitan
dengan
ini,
banyak
atas
spekulasi yang muncul dimana rolling ini
hubungan yang kurang baik antara atasan
didasarkan pada balas jasa atau balas dendam
dengan bawahan. Bahkan dewasa ini, rolling
pemilukada yang lalu. Karena hampir setiap
pejabat identik dengan adanya unsur politik
pergantian Bupati/walikota maka akan terjadi
didalamnya.
mutasi/rolling pejabat secara besar-besaran.
Politisasi mutasi/rolling sebetulnya
Setelah saya amati kembali terjadi banyak
ada dan memang melekat di semua tingkatan
masalah di beberapa SKPD yang pejabatnya
pemerintahan
Dalam
mengalami mutasi/rolling hal ini didasarkan
pemerintahan,
dengan adanya beberapa pejabat di mutasi ke
menyebut politik dan mutasi/rolling, dua hal
tempat dimana bukan merupakan bidangnya,
yang harus diperhatikan yakni politik mutasi
hal inilah yang menjadi masalah apa terlebih
dan mutasi politik. Politik mutasi adalah
hal ini berdampak kepada kualitas pelayan
upaya sadar yang dilakukan oleh pemimpin
publik.
terminologi
di
Indonesia.
birokrasi
di sebuah lembaga untuk mengganti elemen-
METODOLOGI PENELITIAN
elemen organisasi guna memaksimalkan
A. Jenis Penelitian
keuntungan atau keberhasilan. Moral utama
Sesuai tujuan dari penelitian untuk
rolling/mutasi di sini adalah kesejahteraan semua
orang.
Caranya
adalah
mengetahui
dengan
pengaruh
rolling
pejabat
terhadap kualitas pelayanan publik di kantor
menempatkan orang yang tepat pada tempat 4
Badan Kepegawaian dan Diklat kabupaten
rolling/mutasi
Minahasa
semangat kerja pada karyawan.
Selatan,
maka
penelitian
ini
menggunakan metode kuantitatif. Penelitian
2.
jabatan,
Memberikan
Kualitas pelayanan publik di kabupaten
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode
minahasa
penelitian yang digunakan untuk meneliti
dependen (dipengaruhi) dengan simbol
pada
tertentu,
Y , definisi operasionalnya adalah
pengumpulan data menggunakan instrumen
kepuasaan tingkat pelayanan terhadap
penelitian,
masyarakat
populasi
atau
sampel
analisis
data
bersifat
selatan
sebagai
akan
variable
kualitas
yg
di
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk
timbulkan dari seorang pelayan publik,
menguji hipotesis yang telah di tetapkan.
indikator
(sugiyono,2013)
pembagian tugas pokok dan fungsi;
B.
Variable
Penelitian
dan
Definisi
Oprasional
variabelnya,:
Tingkat
Kejelasan
pelaksanaan
tugas
antar
instansi;
Tingkat hubungan antara
atasan dan bawahan. Variable dapat didefinisikan sebagai atribut
seseorang,
atau
objek,
C. Populasi dan Sampel
yang
Penelitian ini akan dilaksanakan
mempunyai “variasi’ antara satu orang
di kabupaten Minahasa selatan khususnya di
dengan yang lain atau satu objek dengan
kantor
objek yang lain (hatch dan farhadi, dalam sugiyono,
2013).
Dalam
yang
pejabat
sebagai
mengalami
Jumlah
pejabat
yang
(responden
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan
sederajat atau horizontal bukan suatu
dan
sampel
unsur pejabat eselon II,III dan IV .
pada
posisi/jabatan/tempat/pekerjaan
(promosi
yang
ditetapkn sebanyak 20 orang responden dari
ialah suatu perubahan, pemindahan atau
maupun
mutasi/rolling
minahasa selatan.
simbol X dengan definisi operasional
kenaikan
diklat.
random di 5 dinas yang ada di kabupaten
variable
independen (yang memengarui) dengan
transfer
dan
jumlahnya 20 orang yang di ambil sampel
definisi operasionalnya : Rolling
kepegawaian
Populasi penelitian ini ialah pejabat-pejabat
penelitian
menggunakan dua variable beserta dengan
1.
badan
Data
suatu
penurunan
Teknik Pengumpulan Data yang
demosi),
indikator
digunakan dalam penelitian ini adalah data
variabelnya adalah : Perubahan posisi
primer dan data sekunder.
jabatan, Mutasi ke tempat pekerjaan
1.
Data Primer diperoleh dari informan
yang lain Adanya kesempatan karyawan
secara langsung melalui wawancara
berprestasi untuk rolling/mutasi jabatan,
mendalam terhadap responden yang
Harapan karyawan untuk rolling/mutasi
telah ditentukan sebelumnya dengan
jabatan,
menggunakan pedoman kuesioner dan
Kejelasan
informasi 5
alat
2.
bantu
wawancara.
Kuesioner
3.
menggunakan skala likert dengan poin
menurut
jawaban a (5), b (4), c (3), d (2) dan e
dilanjutkan dengan analisis regresi
(1)
linier sederhana guna mengetahui
Data
sekunder
diperoleh
sugiyono
dengan
bentuk
pola
observasi secara langsung lokasi yang
antara
kedua
sudah
menyelesaikan
ditetapkan
terlebih
dahulu
sebagai objek penelitian E.
Apabila hasil uji ternyata signifikan, (2009)
hubungan
perlu
fungsional
variabel,
dengan
persamaan
regresi
linier sederhana Y=a+bxmenempuh prosedur analisis sebagai berikut :
Teknik Analisis Data
Menghitung koefisien kontanta a dan Berdasarkan karakteristik data dan keperluan
koefisien
pengujian hipotesis penelitian, maka teknik
a=
terdiri dari : Untuk
mengidentifikasi
melalui
(∑Y)(∑X2)−(∑X)(∑X𝑌) n∑XY −(∑X)(∑𝑌)
masingn∑XY −(∑X)(∑X𝑌) n∑X2−(∑X)2
masing variable digunakan analisis
b=
presentase yang di deskripsikan dalam
menguji keberartian koefesien regresi (uji
tabel distribusi frekuensi. 2.
b
penyelesaian rumus :
analisa data yang sesuai untuk digunakan
1.
regresi
independent) dan uji linearitas regresi.
Untuk menguji keeratan hubungan
4.
Untuk mengetahui besarnya kontribusi
(derajat korelasi) digunakan teknik
atau pengaruh rolling pejabat (x)
analisis korelasi product moment,
terhadap kualitas pelayanan publik (y)
dengan
digunakan analisis determinasi dengan
mengikuti
langkah-langkah
berikut ini. a.
cara mengkuadratkan nilai koefisien
Menghitung
nilai
koefisien
korelasi (𝑟)2 .
korelasi dengan mengoperasikan Pembahasan
rumus
Hasil
r- person yang dimodifikasi oleh sudjana
yang
dilakukan
terhadap 20 responden di beberapa SKPD ,
(1983) 𝑟=
penelitian
n∑XY − (∑X)(∑𝑌)
ternyata menemukan bahwa rolling pejabat
(n∑x2 − ∑x 2)(n∑Y2 − ∑Y 2)
berpengaruh
positif
terhadap
kualitas
pelayanan publik di kantor BKD kabupaten b.
Melakukan ujian signifikasi (uji hipotesis)
dengan
Minahasa
cara
selatan.
Berdasarkan
analisis
regresi liner didapat persamaan tentang
mengkonsultasikan nilai rhitung
hubungan
dengan nilai r tabel pada taraf uji
fungsional
pengaruh
rolling
jabatan terhadap kualitas pelayanan publik
1 % dengan derajad kebebasan
yaitu y= 15,77+ 0,239x
(dk)=n
6
. Koefesion regresi b = 0,239 yang bertanda
fungsi,
positif tersebut jelas menunjukkan bahwa
ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi
hubungan pengaruh variabel pengaruh rolling
tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang
jabatan terhadap kualitas pelayanan publik di
bersangkutan memperoleh kepuasan kerja
kantor bkd minsel adalah positif dengan pola
yang mendalam dan dapat memberikan
perkembangan
kualitas
prestasi kerja yang semaksimal mungkin
sebelum dan sesudah rolling pejabat sebesar
yang menunjukkan kualitas dari seorang
1 skala /satuan dan akan menyebabkan
pelayan publik tersebut.
1:0,239
artinya
perubahan kualitas sebesar 0,239. pola
tanggung
Hasil
jawab,
dan
penelitian
status
ini
dapat
hubungan fungsional adalah sangat berarti
memberikan implikasi bahwa pemerintah
atau
perlu
sangat
signifikan,
sebagaimana
lagi
meningkatkan
pengawasan
ditunjukan oleh hasil pengujian keberartian
terhadap proses rolling pejabat yang , sebab
regresi dengan uji F didapat F hitung =
berdasarkan
56,279
menunjukkan Hasil
moment
analisis
(person
korelasi
product
pada
hasil
bahwa,
penelitian
walaupun
ini
proses
rolling yang ada sudah melalui prosedur yang
correlation)
juga
dilakukan
korelasi
daya
pertimbangan jabatab dan pangkat) namun
pejabat
masih ada pula yang kedapatan pejabat yang
terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini di
mengalami rolling belum mengetahui pasti
tunjukkan dengan nilai koefesien (r) sebesar
tugas dan fungsinya ditempat yang baru. Ini
0,306 dan nilai koefisien determinasi (r2)
artinya pemerintah setempat harus lebih
sebesar 0,093. hasil analisis korelasi ini
memaksimalkan
memiliki makna bahwa pengaruh rolling
pengawasan terhadap rolling pejabat yang
pejabat terhadap kulitas pelayanan publik
masih belum menerapkan The right man in
sebesar 65% sedang sisanya 35% ditentukan
the right place atau The right man in the
oleh variabel lain. Hasil penelitian tersebut
right place in the right job on the right tim
memberikan
rolling
secara utuh ( sudah melakukan tetapi tidak
menentukan
dilakukan secara benar) agar supaya kualitas
kualitas pelayanan publik di kantor BKD
pelayanan publik akan terasa baik oleh
kabupaten
publik meskipun dengan situasi seuasi rolling
menunjukan
adanya
determinasi/pengaruh
pejabat
rolling
kesimpulan
berpengaruh
dan
bahwa
dalam
Minahasa
selatan.
Dengan
demikian Ho di tolak dan Ha diterima, maka
sangat
(2002)
berpengaruh
rolling
terhadap
baperjakat
lagi
perhatian
(badan
serta
pejabat.
sesuaillah dengan apa yang di kemukakan Sastrohadiwiryo
oleh
Untuk
memprediksi
kualitas
pejabat
pelayanan publik sebagai dampak dari rolling
kualitas
pejabat, maka dapat dilakukan perhitungan
pelayanan publik karena rolling pejabat
dengan
adalah
yang
memasukkan nilai tertentu dari variabel
berhubungan dengan proses pemindahan
rolling pejabat kedalam persamaan regresi
kegiatan
ketenagakerjaan
7
metode
interpolasi
yaitu
hasil data. Apabila implementasi kinerja
sebelumnya, maka dapatlah di peroleh
BKD dalam mengelola proses rolling pejabat
kesimpulan sebagai berikut :
bisa menghasilkan pejabat yang berkualitas
1.
Dilihat dari analisis data yang dipakai
maka peningkatan nilai (score) maksimal
menunjukkan bahwa kebijakan rolling
hasil pengamatan yakni (34) maka dapat
pejabat di kalangan lingkup pegawai
diprediksi peningkatan kualitas pelayanan
kabupaten
publik yaitu sebagai berikut :
dirasakan oleh sebagian pegawai dan
Minahasa
selatan
cukup
y= 15,77+ 0,239 (34)
bisa dilihat bahwa rolling pejabat yang
= 23,89
dilakukan belum maksimal dilihat dari
Hasil perhitungan ketetapan prediksi diatas
segi peningkatan pelayanan
menunjukkan bahwa apabila kinerja seorang
2.
Walaupun melihat rolling pejabat sudah
pelayan publik dalam mengelola sistem
dilakukan
dengan memperhatikan mutu yang ada
pemerintahan yang ada namun sebagian
didalam
dapat
pejabat pemerintahan yang mengalami
ditingkatkan sebesar nilai (score) maksimum
rolling pejabat kualitas pelayanannya
variabel tersebut hasil pengamatan (34) dari
masih jauh dari yang diharapkan publik.
seorang
pelayan
publik
kondisi yang ada sekarang, maka diharapkan
3.
3
kali
di
lingkup
Berdasarkan analisis regresi linier dan
akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan
korelasi product moment menunjukkan
publik sebesar 23,89 skala, atau jika dihitung
bahwa
dalam skala ideal pengukuran variabel ini
berpengaruh
yakni (35) kualitas pelayanan publik akan
signifikan terhadap kualitas pelayanan
meningkat
publik.
sebesar
perhitungan
prediksi
mengindikasikan
bahwa
24,13%. ini rolling
Hasil dapat
B.
pejabat
itu
pengambil
kebijakan
dan
rolling
pejabat
punya
korelasi
Saran Berdasarkan berbagai kajian yang
terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh sebab
kebijakan
telah dikemukakan diatas, yang menjadi
lebih
saran penulis
memperhatikan lagi kualitas pelayanan yang
seputar pengaruh rolling
pejabat terhadap kualitas pelayanan publik
di munculkan oleh pejabat yang baru
(suatu studi di kantor kepegawaian dan diklat
mengalami rolling pejabat di kabupaten
kabupaten Minahasa selatan) adalah sebagai
Minahasa selatan untuk bisa membuat unsur
berikut :
pemerintahan yang bermutu di kalangan
1.
pemerintahan
Pemerintah rutin memeriksa data-data tentang kepegawaian daerah, membuat
Kesimpulan dan Saran
rumpun jabatan dan memantau iklim
A. Kesimpulan
kerja di lingkup pemerintahan daerah
Berdasarkan uraian di atas dan hasil
supaya ad pegangan yang valid dan
penelitian yang telah di kemukakan pada bab
mempermudah 8
pelaksanaan
rolling
2.
3.
jabatan sehingga terjadi penyegaran dan
Implementasinya,
pemberdayaan untuk pegawai.
Aditama, 2008.
Pejabat, pembina kepegawaian daerah
Indiahono,
Bandung:Refika
Dwiyanto.
Perbandingan
dalam hal ini bupati, harus menggerakan
Administrasi
Publik
pejabat-pejabat untuk maksimal dalam
Model,Konsep,dan
tugas dan tanggung jawabnya melalui
Yogyakarta: Gava Media, 2009.
pemberian penghargaan khusus kepada
Kaloh, J, Dr. Mencari Bentuk Otonomi
pejabat yang dinilai berhasil dalam
Daerah
pelaksanaan tugas pelayanan publik.
Menjawab
Pejabat yang mengalami rolling jabatan
Tantangan Global, Jakarta: Rineka
harus melakukan tugas tanggungjawab
Cipta, 2007.
yang dipercayakan dengan baik, tidak
Luankali,
Suatu
Aplikasi,
Kebutuhan
Bernadus.
hanya loyalitas terhadap atasan tapi
Kebijakan
harus
Pengambilan
memaksimalkan
potensi
dan
kinerja guna pelayanan publik yang
Solusi
Dalam
Lokal
2007.
Publik
dan
Analisis
dalam
Keputusan.
Proses Jakarta:
AMELIA.
lebih baik.
Pasolong, Harbani. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung: Alfabeta, 2010
DAFTAR PUSTAKA
Pramusinto,Agus,Dr dan Dr.Erwan Agus
Amins, H Achmad, MM, Dr. Manajemen Kinerja
Birokrasi,
Kepemimpinan dan Pelayanan Publik:
Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,
Kajian tentang pelaksanaan otonomi
2012.
daerah di Indonesia, Yogyakarta:
Djohermansyah,MA,
Dr,
Prof.
Gava Mediaa JIAN-UGM
Potret Otonomi Daerah dan Wakil
Rasyid,
Pustaka Belajar, 2007. N
William.
Kebijakan
Publik
Muhammad
Ryaas.
1998,Desentralisasi
Pengantar Edisi
MAP-
UGM, 2009.
Rakyat Di Tingkat Lokal, Yogyakarta:
Dunn,
Reformasi
Daerah,
Djohan,
Pemerintah
Purwanto.
Analisis
Menunjang
Kedua,
dalam
Yogyakarta: Gadjah Mada University
Dalam
Pembangunan
Pembangunan
Daerah
Administrasi
DiIndonesia. Pustaka LP3ES: Jakarta.
Press, 2005
Ridwan,Juniarso,Dr
dan
Achmad
Sodik
Gibson, James L. Et al. 1996. Organisasi;
Sudrajat. Hukum Administrasi Negara
Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi
Dan Kebijakan Pelayanan Publik,
kedelapan Jilid I, Alih Bahasa N.
Bandung: NUANSA, 2010
Indriani
MM,
Binarupa
Aksara,
Santosa,
Jakarta.
Administrasi
Publik
Teori dan Aplikasi Good Governance,
Ibrahim, H Amin, MA, Dr. Pokok-Pokok Administrasi
Pandji,Dr.
Publik
Bandung: Refika Aditama, 2009
dan 9
Sarundajang,S.H. Daerah
Penerapan Untuk
Sumber
Daya
Tantangan
Otonomi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Mengoptimalkan Lokal
Global,
Tentang mutasi pejabat
Menghadapi Jakarta:Taskap
Regular Angkatan XXXIII Lemhanas, Dephankam RI, 2000 Sedarmayanti,Hj. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri
Sipil,
Bandung: Refika Aditama, 2011 Sinambela,Poltak.Lijan.
Reformasi
Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010 Sugiyanti , 1998, strategi pelayanan prima, lembaga
Administrasi
Negara
RI,
Jakarta Thoha,Miftah. Perilaku Organisasi Konsep Dasar
dan
Aplikasinya,
Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2009 Waluyo.
Manajemen
Publik
(Konsep,
Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan
Otonomi
Daerah),
Bandung: Mandar Maju, 2007 Wicaksono,Widya Kristian. Administrasi dan Birokrasi
Pemerintah,
Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2006 Winardi,
J.
Manajemen
Perubahan
(Management of Change), Jakarta: Kencana, 2010 Sumber – Sumber Lain: Undang-Undang Nomor
25
Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik
10
