PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENDETEKSI FRAUD DI SEKTOR PUBLIK (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG, KABUPATEN SOLOK, KOTA SOLOK, KABUPATEN PESISIR SELATAN)
ARTIKEL ILMIAH
LISA OKTAVIANI 1108523/ 2011
AKUNTANSI (S1) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2017
PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENDETEKSI FRAUD DI SEKTOR PUBLIK (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG, KABUPATEN SOLOK, KOTA SOLOK, DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN) Lisa oktaviani Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Barat Email :
[email protected]
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian fraud procurement di sektor publik yang dilakukan pada SKPD Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian ini adalah kausatif. Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner pada objek penelitian sebanyak 52 SKPD dan jumlah respondennya sebanyak 156 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini secara parsial adalah dimana tahap perencanaan, dan tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan fraud procurement, serta pada tahap sanggahan lelang berpengaruh terhadap pendeteksian fraud procurement. Sedangkan variabel tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap evaluasi, tahap penawaran, tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian fraud procurement. Kata Kunci: Tahap Perencanaan, Tahap Pembentukan Panitia, Tahap Prakualifikasi, Tahap Penyusunan Dokumen Lelang, Tahap Penawaran, Tahap Pengumuman, Tahap Sanggahan, Pencegahan Fraud Procurement, dan Pendeteksian Fraud Procurement ABSTRACT The porpose of this study was determined the effect of E-Procurement Against the Prevention and Detection of Fraud in the Public Sector procurement carried out in SKPD city of Padang, Solok, Pesisir Selatan. This type of research is causative. The research data was obtained from questionnaires on the object of research as much 52 SKPD and the number of respondents as many 156. The purposive sampling technique was used to determine the sample. The results of research partially is where the planning stage, and the stage of preparation of tender documents was effect on the prevention of procurement fraud, as weel as on the stage of the auction refutation influence the detection fraud procurement. While the variable stage of formation of the committee, the prequalification phase, evaluation stage, the bidding stage, the phase announcement of auction no significant effect on procurement fraud prevention and detection. Keyword: Planning Phase, Phase Formation Committee, Prequalification Stage, Stage b Preparation of Tender Documents, Bid Evaluation Phase, Phase Announcement of Auction, Auction Disclaimer Stage, Procurement Fraud Prevention, Detection and Fraud Procurement.
Kelemahan yang terjadi dalam
PENDAHULUAN metode
Latar Belakang
Perangkat
pemerintahan yang baik
segala
ataupun
kegiatan
pelayanan
agar
melalui
disebut
dengan
dan
e-government.
usaha
tingkat
yang
sehat,
efisiensi
proses
yang
real
time
guna
mewujudkan clean and good government
(Telekomunikasi,
dalam pengadaan barang/jasa.
Media dan Informatika), yang menjelaskan pemerintah
persaingan
informasi
Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001
aparat
dan
dan audit, memenuhi kebutuhan akses
tanggal 24 April Tahun 2001 melalui
bahwa
transparansi
pengadaan, mendukung proses monitoring
baru dimulai dan diperkenalkan pada
telematika
meningkatkan
memperbaiki
Pencanangan e-government di Indonesia,
tentang
pelayanan
akuntabilitas, meningkatkan akses pasar
pemanfaatan teknologi informasi atau biasa
sistem
lainnya
pengadaan barang/jasa secara elektronik
pemerintahan
publik
Kerja
Daerah/institusi
menyelenggarakan
adalah dengan cara melakukan reformasi dalam
menjadikan
kementrian/Lembaga/Satuan
Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan
konvensional
harus
Ada beberapa faktor resiko yang
menggunakan teknologi telematika dalam
sangat mempengaruhi terjadinya tindak
mewujudkan
dan
kecurangan seperti korupsi. Menurut Yong
demokrasi
(2012), faktor resiko tersebut terdiri dari
good
mempercepat
governance
proses
(Andrianto, 2007:53).
perencanaan proyek (projeck planning), desain produk dan dokumentasi (product
Secara khusus, Lembaga Kebijakan
design and documentation), proses tender
Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP, 2011)
menjelaskan
munculnya
(tender process), kontrak usaha (contract
fraud
awards),
procurement pada metode konvensional
faktor
barang terbatas, akses pasar yang terbatas,
premanisme,
tidak bad
sehat
dan
audit
resiko
tersebut
penerapan
pengadaan barang/jasa secara elektronik
pasar yang tersekat sekat (fragmented), usaha
akuntansi
(accounting and auditing). Dari beberapa
disebabkan oleh informasi harga dan
persaingan
dan
(e-procurement) yang lebih transparansi
atau
dan
governance,
akuntabilitas
dalam
pengadaan
barang/jasa seharusnya dapat mencegah
persekongkolan, sumber daya manusia
dan
yang terbatas, kredibilitas proses tidak
mendeteksi
(fraud).
terjamin.
1
adanya
kecurangan
Penerapan telah
e-procurement
dilakukan
di
Indonesia
yang
barang dan pelaksanaan pekerja kontruksi
belum
pembangunan gedung kampus Institusi
berjalan dengan baik, karena Data media
Pemerintahan
massa menjelaskan pada bulan Juli 2014,
Propinsi Sumatera Barat di Kabupaten
masih terjadi kecurangan (fraud) yaitu
Agam pada tahun anggaran 2011. KPK
mayoritas jenis perkara yang ditangani
menetapkan
oleh
Komitmen Pusat Administrasi Keuangan)
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
(KPK) adalah penyuapan (175 kasus) dan
dan
pengadaan
Gedung
barang/jasa
(www.lek2pndiklat.com).
(123)
kasus
Statistik
ini
BRK
Dalam
DJ
(Pejabat
(General
PT.
Negeri
Hutama
(IPDN)
Pembuat
Manager
Divisi
Jaya)
sebagai
tersangka. Akibatnya berdasarkan hitungan
menunjukkan bahwa pemberlakuan e-
sementara
lelang
sepenuhnya
kerugian sekitar Rp 34 miliar rupiah dari
mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan
nilai proyek sebesar Rp 125 miliar rupiah
nepotisme dalam pengadaan barang/jasa
(Komisi Pemberantas Korupsi, 2 Maret
pemerintah.
2016).
ternyata
belum
Pemberlakuan ternyata
belum
lelang
Keuangan dan Aset (DPKA) diduga penyimpangan dan penyelewengan dana
kasus korupsi pengadaan 540 unit genset
pembelian
di Direktorat prasarana dan sarana ditjen dan
budidaya
dan
Padang yaitu Halwis dan rekannya David. Pengadaan kendaraan dinas ini diduga
jasa
melanggar aturan dari sekitar Rp 6 miliar
pemerintah yaitu berupa penggelembungan
yang di anggarkan, terealisasi Rp 5 miliar.
harga oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kasus ini diselidiki kejaksaan setelah
(PPK) dan pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi
kontrak
yang
kepala bagian umum pemerintah Kota
Metro Jaya menemukan modus klasik barang
dinas
Miliar. Penetapan tersangka pada mantan
Miliar. Direktorat kriminal khusus Polda
pengadaan
kendaraan
merugikan keuangan negara senilai Rp 6
kementrian
kelautan dan perikanan senilai Rp 31,5
dalam
mengalami
terdapat kasus pada Dinas Pengelolaan
dapat
mencegah Praktik korupsi di Indonesia,
perikanan
diduga
Sedangkan di Kota Padang juga
elektronik
sepenuhnya
negara
keluar surat perintah penyelidikan pada
(Jakarta,
Agustus 2014 lalu. Namun sampai saat ini,
Gresnews.com, Juni 2015).
20 unit dari 30 unit total kendaraan dinas Di menurut
provinsi KPK
Sumatera
Barat,
yang dibeli tahun 2007 tidak memiliki
mengemukakan
bahwa
BPKB
terjadi kasus korupsi dalam pengadaan
(Padang
Desember 2015). 2
Ekspres,
Jum’at
11
Berdasarkan beberapa kasus dan
Croom
dan
Brandon
(2007)
fenomena yang terjadi, maka diterbitkan
mendefinisikan
bahwa e-procurement
berupa peraturan Undang-Undang yang
merupakan suatu proses pengadaan yang
mengatur tentang pengadaan barang dan
mengacu pada penggunaan internet sebagi
jasa instansi pemerintah adalah Peraturan
sarana informasi dan komunikasi.
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Kecurangan
tahun 2015 sesuai dengan Peraturan dengan
perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
keuangan
negara
dan
jasa
dapat dilakukan dengan yaitu
maka
melakukan
pengadaan
sistem
elektronik
atau
tahap
melalui
tahap
penyusunan
dokumen
lelang,
pendaftaran
dan
pengambilan dokumen lelang, penjelasan, tahap
Akan tetapi e-procurement sejauh ini adalah sistem paling baik oleh
perencanaan,
pengumuman,
e-procurement
dalam peraturan tersebut.
dibutuhkan
tahap
e-procurement
pembentukan panitia, tahap prakualifikasi,
dibuatlah ketentuan mengenai kewajiban untuk
karena
2011) menjelaskan bahwa tahapan yang
yang
pemerintah,
e-procurement
Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP,
dibelanjakan melalui proses pengadaan barang
adanya
barang dan jasa. Lembaga Kebijakan
Untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan
pada
memiliki beberapa tahap dalam pengadaan
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Pemerintah.
terjadi
pengadaan barang/jasa bisa diminimalisir
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Barang/Jasa
yang
pemerintah
meminimalisir terjadinya
dan
pembukaan
dokumen, tahap evaluasi penawaran, tahap
yang
pengumuman, dan tahap sanggahan.
untuk dan
Dari beberapa tahapan dalam e-
1
procurement yang telah di jelaskan di
mengenai pengertian dan istilah pada butir
LKPP (2011) maka pengadaan barang/jasa
37 yang dimaksud dengan e-procurement
dari sistem e-procurement sudah berjalan
adalah
sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku
kebocoran
anggaran.
pengadaan
dilaksanakan
Dalam
informasi
elektronik
sesuai
pasal
barang/jasa
dengan
teknologi
fraud
pemasukan
yang
menggunakan
yaitu
confidentiality
(kerhasiaan
dan
dan
transaksi
keamanan), availability (ketersediaan), dan
dengan
ketentuan
integrity (integritas) dan pengendalian
perundang- undangan. Maksudnya adalah
internal sudah bisa dikatakan efektif,
proses pengadaan barang/jasa pemerintah
karena sudah berjalan sesuai dengan
yang dilakukan secara elektronik terutama
komponen pengendalian internal yang
berbasis web atau internet. Sedangkan
ditetapkan oleh Committee of Sponsoring 3
Organization of The Treadway Comission
terhadap
(COSO), yaitu : Lingkungan pengendalian,
procurement di sektor publik?
penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi
dan
komunikasi,
pencegahan
6. Apakah e-procurement pada tahap
serta
pengumuman
pemantauan.
pemenang
berpengaruh
Berdasarkan latar belakang yang
terhadap
pencegahan
7. Apakah e-procurement pada tahap
mengambil judul dalam penelitian ini yaitu
sanggahan
“pengaruh
pencegahan
e-procurement
berpengaruh
fraud procurement di
8. Apakah e-procurement pada tahap
fraud di sektor publik”. Berdasarkan latar belakang yang
perencanaan
telah dikemukakan sebelumnya, maka
pendeteksian
rumusan masalah dalam penelitian ini
sektor publik?
adalah :
berpengaruh
1. Apakah e-procurement pada tahap perencanaan
berpengaruh
pencegahan
fraud procurement di
pembentukan
terhadap
terhadap
terhadap
fraud procurement di
9. Apakah e-procurement panitia
pada tahap berpengaruh
pendeteksian
fraud
procurement di sektor publik?
sektor publik?
10. Apakah e-procurement pada tahap
2. Apakah e-procurement
terhadap
terhadap
sektor publik?
terhadap pencegahan dan pendeteksian
pembentukan
lelang
fraud procurement di sektor publik?
telah di uraikan di atas, maka penulis
penerapan
fraud
panitia
pada tahap
prakualialifikasi berpengaruh terhadap
berpengaruh
pencegahan
pendeteksian
fraud
fraud procurement di
sektor publik?
procurement di sektor publik?
11. Apakah e-procurement pada tahap
3. Apakah e-procurement pada tahap
penyusunan
dokumen
lelang
prakualialifikasi berpengaruh terhadap
berpengaruh terhadap pendeteksian
pencegahan fraud procurement di
fraud procurement di sektor publik?
sektor publik?
12. Apakah e-procurement pada tahap
4. Apakah e-procurement pada tahap penyusunan berpengaruh
dokumen terhadap
lelang pencegahan
terhadap
pendeteksian
berpengaruh fraud
13. Apakah e-procurement pada tahap
5. Apakah e-procurement pada tahap penawaran
penawaran
procurement di sektor publik?
fraud procurement di sektor publik?
evaluasi
evaluasi
pengumuman
berpengaruh
pemenang
lelang
berpengaruh terhadap pendeteksian fraud procurement di sektor publik? 4
14. Apakah e-procurement pada tahap sanggahan
berpengaruh
pendeteksian
ketidakpuasan kerja (Salman, 2005,dalam
terhadap
Falsol,2014). Sedangkan menurut teori
fraud procurement di
GONE menitikberatkan kepada empat hal
sektor publik?
yaitu Greed (Ketamakan), Opportunity (kesempatan),
Need
(kebutuhan)
KAJIAN TEORI, KERANGKA
Exposure.
KONSEPTUAL, HIPOTESIS
c. Konsep E-Procurement Fraud
dan
Menurut Tuanakotta (2010:165)
Kajian Teori 1. Fraud (Kecurangan)
mengungkapkan bahwa kecurangan dalam
a. Pengertian Fraud (Kecurangan)
proses pengadaan barang dan jasa dibagi
Menurut
Sinaga
(dalam
Heljapri,
atas tiga tahapan yaitu fraud pada tahap
2015) Fraud atau kecurangan adalah
sebelum
Tindakan-tindakan ilegal yang ditandai
pelaksanaan.
dengan penipuan, penyembunyian, atau
mempunyai karakteristik, red flags yang
pelanggaran kepercayaan dan yang mana
berbeda, berikut ini dijelaskan secara
tidak tergantung pada penerapan ancaman
terperinci
kekerasan fisik atau kekerasan. Individu
yaitu:
dan
tindakan-
1. Pada tahapan sebelum tender Skema
mendapatkan
kecurangan yang terjadi biasanya
organisasi
tindakan uang,
tersebut
property
melakukan untuk atau
layanan,
untuk
dalam
menghindari pembayaran atau kehilangan
tender,
penawaran
dan
Masing-masing
tentang
tahap
procurement
penentuan
fraud,
kebutuhan
dan
penentuan aspek.
uang atau jasa, atau untuk mengamankan
2. Pada tahap penawaran persekongkolan
keuntungan pribadi atau bisnis.
terjadi
antara
pembeli
dengan
pemasok. b. Penyebab
Timbulnya
Fraud
3. Pada tahap pelaksanaan skema yang
(Kecurangan)
terjadi antara lain pengiriman barang
SAS (Standar Audit Amerika) No.
yang mutunya lebih rendah.
99 menjelaskan secara terperinci faktor
2. Pengadaan Barang dan Jasa
pemicu terjadinya fraud. yaitu pressure
a. Pengertian Pengadaan Barang dan
(incentive atau motivation), merupakan
Jasa
dorongan yang menyebabkan seseorang
Menurut Keputusan Presiden RI
melakukan fraud karena tuntutan gaya hidup,
ketidakberdayaan
dalam
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
soal
Pengadaan
keuangan, perilaku gambling, mencoba-
Barang/Jasa
Pemerintah
disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa
coba untuk mengalahkan sistem dan 5
pemerintah
adalah
memperoleh
kegiatan
Barang/Jasa
untuk
terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak
oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan
diskriminatif, akuntabel.
Kerja
3. Konsep E-Procurement
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya
dimulai
dari
a. Pengertian E-Procurement
perencanaan
peraturan presiden No. 70 tahun 2012
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
tentang
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
pemerintah. Pepres No. 4 tahun 2015
2003
pengadaan
Menurut Keppres No. 80 Tahun
mendefinisikan
mengemukakan
adalah
bahwa
terdapat
barang
bahwa
pengadaan
dilaksanakan
barang/jasa pemerintah, yaitu :
teknologi
informasi
1)
Meningkatkan penggunaan produks
elektronik
sesuai
dalam negeri.
perundang-undangan.
3)
4)
Meningkatkan peran serta usaha
jasa
e-procurement
barang/jasa
beberapa tujuan dalam sistem pengadaan
2)
dan
dengan
yang
menggunakan dan
transaksi
dengan
ketentuan
Purwanto (2008) mendefinisikan
kecil termasuk koperasi kecil dan
bahwa
kelompok
aplikasi untuk mengelola data pengadaan
masyarakat
dalam
e-procurement
adalah suatu
pengadaan barang/jasa.
barang dan jasa yang meliputi data
Meningkatkan penerimaan Negara
pengadaan berbasis internet yang di desain
melalui sektor perpajakan.
untuk mencapai suatu proses pengadaan
Menumbuh kembangkan peran serta
yang efektif, efisien dan terintegrasi.
usaha Nasional.
b. Tujuan
b. Pihak
Yang
Pengadaan
Terlibat
Barang
Dan
Dalam
dan
Manfaat
E-
Procurement Keputusan Presiden RI Nomor 70
Jasa
Pemerintah
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan
Para pihak (subyek) dalam kegiatan
Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa
pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :
pengadaan barang dan jasa bertujuan
Pejabat
untuk:
Pembuat
Komitmen
(PPK),
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
1. Meningkatkan
Anggaran, Penyedia Barang/Jasa, Panitia Pengadaan,
Unit
Layanan
transparansi
dan
akuntabilitas.
Pengadaan
2. Meningkatkan
(Procurement), Pejabat Pengadaan. Sesuai
akses
pasar
dan
persaingan usaha yang sehat.
dengan ketentuan dalam Pasal 5 Pepres
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses
No. 54 Tahun 2010 adalah efisien, efektif,
pengadaan.
6
4. Mendukung proses monitoring dan
5. Pendeteksian Fraud
audit.
Pendeteksian
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi
dilakukan
yang real time. Menurut manfaat
dengan
cara
fraud
pengamatan,
melakukan tuntutan hukum, penegakan Sutedi
lain
tindakan
dari
(2012:254)
pelaksanaan
etika dan kebijakan atas tindakan fraud
e-
(Nelly,
2010).
Pendeteksian
Fraud
procurement yaitu dengan e-procurement
berbeda dengan penginvestigasian fraud.
proses lelang dapat berlangsung secara
Jika pada tahap pendeteksian hanya
efektif,
bersaing,
mengidentifikasi gejala yang sering terjadi
transparan, adil/tidak diskriminatif dan
dan mengarah pada tindakan fraud,
akuntabel,
dapat
selanjutnya pada tahap penginvestigasian
keterbukaan/transparansi
menentukan siapa pelaku, bagaimana
efisien,
sehingga
mencerminkan dan
terbuka,
juga
meminimalisir
curang/KKN dalam barang
diharapkan
yang
praktik
motif
lelang pengadaan
berakibat
mereka
tersebut,
merugikan
melakukan
kapan
tindakan
melakukannya,
dan
mengapa mereka melakukan hal tersebut.
keuangan Negara.
Oemarmadi (2009:01), indikator dalam penelitian ini dalam menilai atau
4. Pencegahan E-Procurement Fraud Menurut Amrizal (2004) dalam
meminimalisir
tindakan
fraud
dalam
Falsol (2014) yang menyatakan bahwa
pengadaan barang dan jasa pemerintahan
pencegahan kecurangan dapat dilakukan
adalah :
dengan
1. Tahap perencanaan
cara
pengendalian
internal
mengefektifkan meningkatkan
membangun yang
aktivitas kultur
struktur baik,
2. Tahap pembentukan panitia
pengendalian,
organisasi
3. Tahap prakualifikasi
dan
4. Tahap penyusunan dokumen lelang
mengefektifkan fungsi internal audit. Pope
5. Tahap evaluasi penawaran
(dalam
6. Tahap pengumuman pemenang lelang
Falsol,2014)
mengemukakan
tentang pencegahan fraud antara lain
7. Tahap sanggahan
adalah: Memperkuat kerangka hukum,
8. Pencegahan procurement fraud
Prosedur transparan, Membuka dokumen
9. Pendeteksian procurement fraud
tender, Evaluasi penawaran, Pelimpahan wewenang,
Pemeriksaan
dan
Kerangka Konseptual
audit
Berdasarkan hipotesa yang telah
independen.
diajukan
sebelumnya,
maka
kerangka
konseptual dalam penelitian ini adalah : 7
Gambar 1 Kerangka Konseptual Tahap Perencanaan (X1) Tahap Pembentukan Panitia (X2) Tahap Prakualifikasi (X3)
Tahap Pencegahan fraud procurement (Y1)
Tahap Penyusunan Dokumen Lelang (X4)
Tahap Evaluasi Penawaran (X5) Tahap Pengumuman Lelang (X6)
Tahap Pendeteksian fraud procurement (Y2)
Tahap Sanggahan lelang (X7)
Hipotesis 1:variabel tahap perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terbadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 2: variabel tahap pembentukan panitia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 3: variabel tahap prakualifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 4: variabel tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 5: variabel tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. 8
Hipotesis 6: variabel tahap pengumuman lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 7: variabel tahap sanggahan lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 8: variabel tahap perencanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 9: variabel tahap pembentukan panitia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 10: variabel tahap prakualifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 11: variabel tahap penyusunan dokumen lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 12 : variabel tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 13: variabel tahap pengumuman lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 14: variabel tahap sanggahan lelang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement
METODE PENELITIAN
sesuai
a. Jenis Penelitian
sampel. Sehingga terdapat 156 sampel
Jenis penelitian ini adalah penelitian
dengan
kriteria
pengambilan
penelitian.
kausatif. d. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
b. Jenis dan Sumber Data
Observasi, Kuesioner, Kepustakaan.
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data subjek.
Berdasarkan proses estimasi data
Data subjek adalah jenis data yang penelitian pengalaman,
berupa
opini,
atau
karakteristik
yang telah dilakukan dengan menggunakan
sikap,
SPSS diperoleh ringkasan hasil pengujian
dari
seperti beriku:
seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).
Tabel 19
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh
dari
data
primer.
Hasil Uji Normalitas (Y1)
Proses
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
pencarian data primer dilakukan dengan
Unstandardize d Residual
menyebarkan kuesioner. N
c. Populasi dan Sampel
144
Normal Parameters
Populasi dalam penelitian ini adalah
a
Mean
.0000000
Std. Deviation
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian
3.01886892
Most Extreme
Absolute
.066
Differences
Positive
.063
Negative
-.066
ini yaitu SKPD Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir
Kolmogorov-Smirnov Z
.797
Selatan. cara pengambilan sampel dengan
Asymp. Sig. (2-tailed)
.549
menggunakan purposive sampling.
a. Test distribution is Normal.
Sumber: Data Primer yang diolah 2016
Dari banyaknya populasi yang ada peneliti memilih beberapa SKPD yang
Dari tabel 19 terlihat bahwa uji
memenuhi kriteria sebagai berikut: yang mengadakan mengadakan mengadakan
lelang lelang
umum,
yang
sederhana,
yang
e-purchasing,
normalitas X terhadap Y1 menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov
52 SKPD tersebut
0,789
dengan signifikan 0,549. Berdasarkan hasil
yang
tersebut
mengadakan seleksi sederhan. Dari
sebesar
dapat
dinyatakan data
yang
digunakan dalam penelitian ini telah akan
terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan
disebar ke masing-masing SKPD sebanyak
untuk diteliti lebih lanjut.
tiga kuesioner yaitu kepada pejabat yang 9
Tabel 20
X4
.215
.080
.230 2.696
.008
.812 1.232
Hasil Uji Normalitas (Y2)
X5
-.028
.058
-.041 -.488
.626
.843 1.186
X6
.025
.079
.027
.315
.753
.786 1.273
X7
.168
.099
.151 1.700
.091
.748 1.336
21
hasil
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
a. Dependent
Unstandardized
Variable: Y1
Residual N
Sumber: Data Olahan SPSS 2016 144
Normal
Mean a
Berdasarkan
.0000000
Parameters
Std. Deviation
Most Extreme Differences
tabel
4.03784441
pengujian diperoleh nilai VIF untuk
Absolute
.073
masing- masing variabel bebas < 10 dan
Positive
.058
Negative
-.073
Kolmogorov-Smirnov Z
.875
Asymp. Sig. (2-tailed)
.429
nilai tolerance value > 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya kolerasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah
a. Test distribution is Normal.
multikolinearitas di antara sesama variabel
Sumber: Data Primer yang diolah 2016
bebas dalam model regresi. Dari tabel 19 terlihat bahwa uji Tabel 22
normalitas X terhadap Y2 menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov
sebesar
Hasil Uji Multikolinearitas
0,875
Pendeteksian Fraud Procurement
dengan signifikan 0,429. Berdasarkan hasil tersebut
dapat
dinyatakan data
Coefficientsa
yang
Unstandardized Standardized
digunakan dalam penelitian ini telah
Coefficients
terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan
Coefficients
Statistics
Std. Model
untuk diteliti lebih lanjut. 1
(Const ant)
Tabel 21
B 13.293
Error
Tolera Beta
t
4.37
Sig.
nce
VIF
3.042 .003
0
X1
.124 .084
.135
1.471 .144
.781
1.281
Hasil Uji Multikolinearitas Pencegahan
X2
.032 .094
.031
.344 .731
.829
1.206
Fraud Procurement
X3
.030 .133
.022
.224 .823
.692
1.446
X4
.097 .107
.082
.906 .367
.812
1.232
X5
-.053 .077
-.061
-.688 .492
.843
1.186
X6
-.065 .106
-.056
-.615 .539
.786
1.273
X7
.317 .132
.225
2.398 .018
.748
1.336
a
Coefficients Unstandardized
Standardized
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
Std. Model 1
Collinearity
(Con
B
Error
Toleran Beta
T
Sig.
ce
VIF
a. Dependent 10.845
3.267
3.320
.001
X1
.129
.063
.178 2.051
.042
81 1.281
X2
.005
.070
.006
.069
.945
.829 1.206
X3
.083
.099
.077
.838
.403
.692 1.446
stant)
Variable: Y2
Sumber: Data Olahan SPSS 2016
10
Berdasarkan
tabel
22
hasil
lelang sebesar 0,572 > alpha 0,05, untuk
pengujian diperoleh nilai VIF untuk
variabel tahap evaluasi penawaran sebesar
masing- masing variabel bebas < 10 dan
0,674 > alpha 0,05, untuk variabel tahap
nilai tolerance value > 0,10. Hal ini
pengumuman lelang sebesar 0,293 > alpha
menunjukkan tidak adanya kolerasi antara
0,05, dan untuk variabel tahap sanggahan
sesama variabel bebas dalam model regresi
lelang sebesar 0,445 > alpha 0,05.
dan disimpulkan tidak terdapat masalah
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
multikolinearitas di antara sesama variabel
terjadi gejala heteroskedastisitas dalam
bebas dalam model regresi.
model penelitian ini.
Tabel 23
Tabel 24
Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel
Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel
Pencegahan Fraud Procurement
Pendeteksian Fraud Procurement Coefficientsa
Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients
Coefficients
Std. Model
B
Error
Model Beta
T
(Constan
3.528
2.073
1.702
.091
X1
-.061
.040
-.145 -1.535
.127
X2
-.025
.044
-.051
-.562
.575
X3
.107
.063
.171
1.703
.091
X4
-.029
.051
-.052
-.566
.572
X5
-.015
.037
-.038
-.421
.674
X6
.053
.050
.099
1.055
.293
X7
-.048
.063
-.074
-.767
.445
t)
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
Sig. 1
1
Unstandardized
(Const
3.315
2.699
X1
-.014
.052
-.026
-.272 .786
X2
-.004
.058
-.006
-.066 .947
X3
-.042
.082
-.052
-.512 .609
X4
-.007
.066
-.010
-.109 .913
X5
-.003
.048
-.005
-.055 .956
X6
.088
.066
.129
1.348 .180
X7
-.033
.082
-.040
-.403 .687
ant)
1.228 .221
a. Dependent Variable: ABS_RES
a. Dependent Variable:
Sumber: Data Olahan SPSS 2016
ABS_RES
Sumber: Data Olahan SPSS 2016
Dari tabel 23 terlihat bahwa nilai
Dari tabel 23 terlihat bahwa nilai
signifikansi variabel tahap perencanaan
signifikansi variabel tahap perencanaan
sebesar 0,786 > alpha 0,05, untuk variabel
sebesar 0,127 > alpha 0,05, untuk variabel
tahap pembentukan panitia sebesar 0,947 >
tahap pembentukan panitia sebesar 0,575 >
alpha
alpha
tahap
prakualifikasi sebesar 0,609 > alpha 0,05,
prakualifikasi sebesar 0,091 > alpha 0,05,
untuk variabel tahap penyusunan dokumen
untuk variabel tahap penyusunan dokumen
lelang sebesar 0,913 > alpha 0,05, untuk
0,05,
untuk
variabel
0,05,
untuk
variabel
tahap
variabel tahap evaluasi penawaran sebesar 11
0,956 > alpha 0,05, untuk variabel tahap
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
pengumuman lelang sebesar 0,180 > alpha
terjadi gejala autokorelasi dalam model
0,05, dan untuk variabel tahap sanggahan
penelitian.
lelang sebesar 0,687 > alpha 0,05.
PEMBAHASAN
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
Jumlah koesioner yang disebarkan
terjadi gejala heteroskedastisitas dalam
sebanyak 156 kuesioner yang sesuai
model penelitian ini.
dengan
telah disebar tetapi hanya 144 kuesioner
Model Summaryb
1
R Square
.445
a
.198
Propinsi
masing-masing SKPD. Seluruh kuesioner
Pencegahan Fraud Procurement
R
di
dibagikan sebanyak 3 kuesioner untuk
Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel
Model
SKPD
Sumatera Barat sebanyak 52 SKPD yang
Tabel 25
Adjusted R
kriteria
yang
Std. Error of the Durbin-
Square
Estimate
.157
Watson
3.096
kembali.
Sehingga
hanya
144
kuesioner yang dapat dipergunakan dalam
1.834
penelitian.
a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3 b. Dependent Variable: Y1
Uji Hipotesis
Sumber: Data Olahan SPSS 2016
Uji F Simultan
Berdasarkan tabel diatas dapat
Tabel 27
dijelaskan bahwa nilai Durbin Watson
Hasil Pengujian F-Statistik (Model of
sebesar 1,834 berada diantara -2 sampai +2
Fit) Untuk Pencegahan Fraud
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
Procurement
terjadi gejala autokorelasi dalam model
ANOVAb
penelitian.
Mean Model
Tabel 26 Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel
1
Pendeteksian Fraud Procurement Model Summaryb
Sum of Squares
Regression
df
Square
321.919
7
45.988
Residual
1303.240
136
9.583
Total
1625.160
143
F 4.799
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, Model
R
R Square
1
.325a
.106
Adjusted R
Std. Error of
Durbin-
Square
the Estimate
Watson
.060
4.140
1.712
X3 b. Dependent Variable: Y1
Sumber: Data Olahan SPSS 2016
a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3 b. Dependent Variable: Y2
Pada tabel 27 di atas terlihat nilai
Sumber: Data Olahan SPSS 2016
signifikan yang diperoleh di dalam tahapan pengujian data adalah Fhitung > Ftabel
Berdasarkan tabel diatas dapat
sebesar 4,799 > 1,75 atau nilai signifikansi
dijelaskan bahwa nilai Durbin Watson
sebesar 0,000, di dalam proses pengujian
sebesar 1,712 berada diantara -2 sampai +2 12
tingkat kesalahan yang digunakan adalah
sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap
0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
perencanaan, tahap pembentukan panitia,
nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05
tahap prakualifikasi, tahap penyusunan
maka keputusannya adalah Ha diterima
dokumen
sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap
penawaran, tahap pengumuman lelang, dan
perencanaan, tahap pembentukan panitia,
tahap sanggahan lelang secara bersama-
tahap prakualifikasi, tahap penyusunan
sama berpengaruh terhadap pendeteksian
dokumen
fraud procurement.
lelang,
tahap
evaluasi
lelang,
penawaran, tahap pengumuman lelang, dan
tahap
evaluasi
Tabel 29
tahap sanggahan lelang secara bersama-
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
sama berpengaruh terhadap pencegahan
Untuk Pencegahan Fraud Procurement
fraud procurement.
Model Summary
Tabel 28 Model
Hasil Pengujian F-Statistik (Model of
.445a
1
Fit) Untuk Pendeteksian Fraud
R
R
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Square
Estimate
.198
.157
3.096
a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3
Procurement
Sumber: Data Olahan SPSS 2016
b
ANOVA Sum of Model 1
Squares
Regression
Berdasarkan data yang diolah tahun
Mean df
Square
276.251
7
39.464
Residual
2331.499
136
17.143
Total
2607.750
143
F 2.302
Sig.
2016 pada tabel 29 diketahui bahwa nilai
.030a
adjusted R square adalah sebesar 0,157. Hal ini berarti besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel
a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3
dependen hanya sebesar 15,7%, sisanya
b. Dependent Variable: Y2
sebesar 84,3% dipengaruhi oleh variabel
Sumber: Data Olahan SPSS 2016
lain diluar variabel pada model penelitian. Pada tabel 27 di atas terlihat nilai Tabel 30
signifikan yang diperoleh di dalam tahapan
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
pengujian data adalah Fhitung > Ftabel
Untuk Pendeteksian Fraud Procurement
sebesar 2,302 > 1,75 atau nilai signifikansi
Model Summary
sebesar 0,030, di dalam proses pengujian tingkat kesalahan yang digunakan adalah
Model
R a
R
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Square
Estimate
0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
1
nilai signifikansi sebesar 0,030 < 0,05
a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3
.325
.106
.060
Sumber: Data Olahan SPSS 2016
maka keputusannya adalah Ha diterima 13
4.140
Berdasarkan data yang diolah tahun
sebesar -0,028, nilai koefisien regresi (b )
2016 pada tabel 30 diketahui bahwa nilai
sebesar 0,025, dan nilai koefisien regresi
adjusted R square adalah sebesar 0,060.
(b ) sebesar 0,168.
Hal ini berarti besarnya pengaruh dari Sehingga diperoleh persamaan:
variabel independen terhadap variabel
Y = 10,845 + 0,129 (X1) + 0,005 (X2) +
dependen hanya sebesar 6%, sisanya
0,083 (X3) + 0,215 (X3) – 0,028 (X4)
sebesar 94% dipengaruhi oleh variabel lain
+ 0,025 (X5) + 0,168 (X7) + 3,267
diluar variabel pada model penelitian.
Dari perhitungan regresi di atas maka Tabel 31
interprestasinya sebagai berikut :
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
a. Nilai konstanta dalam penelitian ini
Varabel Pencegahan Fraud Procurement
adalah 10,845 artinya artinya jika
Coefficientsa
Model 1
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
(Constant)
Std. Error
Beta
tidak
memperhatikan
variabel
independen yang terdiri dari tahap t
Sig.
perencanaan,
3.320 .001
tahap
10.845
3.267
X1
.129
.063
.178
2.051 .042
X2
.005
.070
.006
.069 .945
X3
.083
.099
.077
.838 .403
X4
.215
.080
.230
2.696 .008
pengumuman
X5
-.028
.058
-.041
-.488 .626
sanggahan
X6
.025
.079
.027
.315 .753
X7
.168
.099
.151
1.700 .091
pembentukan
panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi
penawaran, lelang,
lelang
tahap dan
maka
tahap variabel
dependen yang terdiri dari pencegahan fraud procurement akan mengalami
a. Dependent Variable: Y1
peningkatan sebesar 10,845
Sumber: Data Olahan SPSS 2016
b. Nilai Pada tabel 31 dapat dilihat maka nilai
penduga
masing-masing
koefisien
regresi
variabel
koefisien
regresi
tahap
perencanaan (X ) = 0,129 yang berarti
dari
bahwa tahap perencanaan berbanding
dapat
lurus
dengan
pencegahan
fraud
disubtitusikan ke dalam persamaan regresi
procurement,
linear berganda yaitu nilai konstanta (a)
peningkatan tahap perencanaan maka
sebesar 10,845 nilai koefisien regresi (b )
akan meningkatkan pencegahan fraud
sebesar 0,129, nilai koefisien regresi (b )
procurement sebesar 0,129.
sebesar 0,005, nilai koefisien regresi (b )
c. Nilai
koefisien
dimana
regresi
setiap
tahap
pembentukan panitia (X ) = 0,005
sebesar 0,083, nilai koefisien regresi (b ) sebesar 0,215, nilai koefisien regresi (b )
yang 14
berarti
bahwa
tahap
pembentukan panitia berbanding lurus dengan
pencegahan
fraud
dimana
setiap
procurement, peningkatan panitia
maka
pencegahan
g. Nilai
yang
berarti
tahap
bahwa
tahap
tahap
pembentukan
pengumuman lelang berbanding lurus
akan
meningkatkan
dengan
fraud
procurement
pencegahan
fraud
dimana
setiap
procurement, peningkatan
koefisien
regresi
(X ) =
prakualifikasi
regresi
pengumuman lelang (X ) = 0,025
sebesar 0,005 d. Nilai
koefisien
0,083
tahap
lelang
yang
pencegahan
berarti bahwa tahap prakualifikasi
tahap
pengumuman
akan
meningkatkan
fraud
procurement
maka
sebesar 0,025.
berbanding lurus dengan pencegahan
h. Nilai
koefisien
regresi
tahap
sanggahan lelang (X ) = 0,168 yang
fraud procurement, dimana setiap peningkatan tahap prakualifikasi maka
berarti bahwa tahap sanggahan lelang
akan meningkatkan pencegahan fraud
berbanding lurus dengan pencegahan
procurement sebesar 0,083
fraud procurement, dimana setiap
e. Nilai
koefisien
regresi
tahap
peningkatan tahap sanggahan lelang
pembentukan panitia (X ) = 0,215
maka akan meningkatkan pencegahan
yang berarti bahwa tahap penyusunan
fraud procurement sebesar 0,168.
dokumen lelang berbanding lurus dengan
pencegahan
fraud
dimana
setiap
procurement, peningkatan dokumen
tahap lelang
meningkatkan
Tabel 32 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Varabel Pendeteksian Fraud
penyusunan maka
akan
pencegahan
fraud
Procurement Coefficientsa
procurement sebesar 0,215. f. Nilai koefisien regresi tahap evaluasi penawaran (X ) = -0,028 yang berarti bahwa
tahap
berbanding pencegahan dimana evaluasi
setiap
Model 1
(Constant)
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
13.293
4.370
X1
.124
.084
Beta
T
Sig.
3.042
.003
.135
1.471
.144
evaluasi
penawaran
X2
.032
.094
.031
.344
.731
terbalik
dengan
X3
.030
.133
.022
.224
.823
procurement,
X4
.097
.107
.082
.906
.367
tahap
X5
-.053
.077
-.061
-.688
.492
akan
X6
-.065
.106
-.056
-.615
.539
X7
.317
.132
.225
2.398
.018
fraud
peningkatan
penawaran
maka
menurunkan pencegahan fraud e-
a. Dependent Variable:
procurement sebesar -0,028
Y2
15
Sumber: Data Olahan SPSS 2016
akan mengalami peningkatan sebesar 13,293
Pada tabel 32 dapat dilihat maka nilai
penduga
koefisien
masing-masing
regresi
variabel
b. Nilai
dari dapat
regresi
tahap
perencanaan (X ) = 0,124
yang
berarti
disubtitusikan ke dalam persamaan regresi
koefisien
bahwa
tahap
perencanaan
berbanding lurus dengan pendeteksian
linear berganda yaitu nilai konstanta (a)
fraud procurement, dimana setiap
sebesar 13,293, nilai koefisien regresi (b )
peningkatan tahap perencanaan maka
sebesar 0,124, nilai koefisien regresi (b )
akan
sebesar 0,032, nilai koefisien regresi (b )
meningkatkan
pendeteksian
fraud procurement sebesar 0,124.
sebesar 0,030, nilai koefisien regresi (b )
c. Nilai
sebesar 0,097, nilai koefisien regresi (b )
koefisien
regresi
tahap
pembentukan panitia (X ) = 0,032
sebesar -0,053, nilai koefisien regresi (b )
yang
sebesar -0,065, dan nilai koefisien regresi
berarti
bahwa
tahap
pembentukan panitia berbanding lurus
(b ) sebesar 0,317.
dengan
Sehingga diperoleh persamaan:
pendeteksian
fraud
dimana
setiap
procurement,
Y = 13,293 + 0,124 (X1) + 0,032 (X2) +
peningkatan
0,030 (X3) + 0,097 (X4) – 0,053 (X5)
panitia
+ 0,065 (X6) + 0,317(X7) + 4,370
maka
pendeteksian
tahap
pembentukan
akan
meningkatkan
fraud
procurement
sebesar 0,032. Dari perhitungan regresi di atas maka
d. Nilai
interprestasinya adalah sebagai berikut :
koefisien
prakualifikasi
regresi
(X ) =
tahap
0,030
yang
a. nilai konstanta dalam penelitian ini
berarti bahwa tahap prakualifikasi
adalah 13,293 artinya jika tidak
berbanding lurus dengan pendeteksian
memperhatikan variabel independen
fraud procurement, dimana setiap
yang terdiri dari tahap perencanaan,
peningkatan tahap prakualifikasi maka
tahap pembentukan panitia, tahap
akan
prakualifikasi,
fraud procurement sebesar 0,030
dokumen
tahap
lelang,
penyusunan
tahap
e. Nilai
evaluasi
meningkatkan
koefisien
pendeteksian
regresi
tahap
lelang, dan tahap sanggahan lelang
pembentukan panitia (X ) = 0,097
maka variabel dependen yang terdiri
dokumen lelang berbanding lurus
dari pendeteksian fraud procurement
dengan
penawaran,
tahap
pengumuman
yang berarti bahwa tahap penyusunan
procurement, 16
pendeteksian
fraud
dimana
setiap
peningkatan
tahap
dokumen
penyusunan
lelang
meningkatkan
maka
akan
pendeteksian
fraud
Uji t Parsial Berdasarkan
antara
f. . Nilai koefisien regresi tahap evaluasi
evaluasi
penawaran
terbalik
dengan
berbanding pendeteksian dimana evaluasi
fraud
setiap
peningkatan
menurunkan
maka
pendeteksian
koefisien
regresi
berarti
bahwa
pengumuman
lelang
nilai signifikansi sebesar 0,042 <
tahap
alpha 0,05 dengan koefisien β 0,129
akan
dengan
fraud
peningkatan lelang
tahap
maka
pendeteksian
dan signifikan terbadap pencegahan
tahap
fraud procurement. b. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah tahap pembentukan panitia
setiap
memiliki nilai signifikansi sebesar
pengumuman
akan
menurunkan
fraud
procurement
0,945 > alpha 0,05 dengan kuefisien β 0,005 dengan arah positif maka keputusannya
koefisien
regresi
tidak
memiliki
pengaruh
yang
procurement.
fraud procurement, dimana setiap
c. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini
peningkatan tahap sanggahan lelang
fraud
ditolak
signifikan terhadap pencegahan fraud
berbanding lurus dengan pendeteksian
pendeteksian
H2
variabel tahap pembentukan panitia
berarti bahwa tahap sanggahan lelang
akan
adalah
sehingga dapat disimpulknn bahwa
tahap
sanggahan lelang (X ) = 0,317 yang
maka
maka
tahap perencanaan berpengaruh positif
sebesar -0,065. h. Nilai
positif
dapat disimpulkan bahwa variabel
tahap
berbanding
dimana
arah
keputusannya H1 diterima sehingga
terbalik dengan pendeteksian fraud procurement,
terhadap
adalah tahap perencanaan memiliki
pengumuman lelang (X ) = -0,065 yang
independen
a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini
procurement sebesar -0,053. g. Nilai
variabel
sebagai berikut:
procurement,
penawaran
data
variabel dependen secara parsial adalah
penawaran (X ) = -0,053 yang berarti tahap
olahan
statistik maka dapat dilihat pengaruh
procurement sebesar 0,097
bahwa
hasil
adalah tahap prakualifikasi memiliki
meningkatkan
nilai signifikansi sebesar 0,403 >
procurement
alpha 0,05 dengan koefisien β 0,083
sebesar 0,317.
dengan
arah
keputusannya
positif
adalah
H3
maka ditolak
sehingga dapat disimpulkan bahwa 17
variabel tahap prakualifikasi tidak
tidak
memiliki pengaruh yang signifikan
signifikan terhadap pencegahan fraud
terhadap
procurement.
pencegahan
fraud
procurement.
memiliki
pengaruh
yang
g. Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini
d. Hipotesis keempat dalam penelitian
adalah
tahap
sanggahan
lelang
ini adalah tahap penyusunan dokumen
memiliki nilai signifikansi sebesar
lelang
signifikansi
0,091 > alpha 0,05 dengan koefisien β
sebesar 0,008 < alpha 0,05 dengan
0,168 dengan arah positif maka
koefisien β 0,215 dengan arah positif
keputusannya
maka
H4
sehingga dapat disimpulkan bahwa
diterima sehingga dapat disimpulkan
variabel tahap sanggahan lelang tidak
bahwa variabel tahap penyusunan
memiliki pengaruh yang signifikan
dokumen lelang berpengaruh positif
terhadap
dan signifikan terhadap pencegahan
procurement.
memiliki
nilai
keputusannya
adalah
fraud procurement.
tahap
H7
pencegahan
ditolak
fraud
h. Hipotesis kedelapan dalam penelitian
e. Hipotasis kelima dalam penelitian ini adalah
adalah
evaluasi
ini adalah tahap perencanaan memiliki
penawaran
nilai signifikansi sebesar 0,144 >
memiliki nilai signifikansi sebesar
alpha 0,05 dengan koefisien β 0,124
0,626 > alpha 0,05 dengan koefisien β
dengan
-0,028 dengan arah negatif maka
keputusannya
keputusannya
sehingga dapat disimpulkan bahwa
adalah
H5
ditolak
arah
positif
adalah
variabel
variabel tahap evaluasi penawaran
memiliki pengaruh yang signifikan
tidak
terhadap
pengaruh
yang
signifikan terhadap pencegahan fraud
perencanaan
ditolak
sehingga dapat disimpulkan bahwa
memiliki
tahap
H8
maka
pendeteksian
tidak
fraud
procurement.
procurement.
i. Hipotesis kesembilan dalam penelitian
f. Hipotesis keenam dalani penelitian ini
ini adalah tahap pembentukan panitia
adalah tahap pengumuman lelang
memiliki nilai signifikansi sebesar
memiliki nilai signifikansi sebasar
0,731 > alpha 0,05 dengan koefisien β
0,753 > alpha 0,05 dengan koefisien β
0,032 dengan arah positif maka
0,025 dengan arah positif maka
keputusannya
keputusannya
ditolak
sehingga dapat disimpulkan bahwa
sehingga dapat disimpulkan bahwa
variabel tahap pembentukan panitia
variabel tahap pengumuman lelang
tidak
adalah
H6
18
adalah
memiliki
H9
pengaruh
ditolak
yang
signifikan
terhadap
pendeteksian
signifikan
fraud procurement.
adalah
pendeteksian
fraud procurement.
j. Hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini
terhadap
tahap
m. Hipotesis ketigabelas dalam penelitian
prakualifikasi
ini adalah tahap pengumuman lelang
memiliki nilai signifikansi sebesar
memiliki nilai signifikansi sebesar
0,823 > alpha 0,05 dengan koefisien β
0,539 > alpha 0,05 dengan koefisien β
0,030 dengan arah positif maka
-0,065 dengan arah negatif maka
keputusannya adalah
keputusannya adalah
H10
ditolak
H13
ditolak
sehingga dapat disimpulkan bahwa
sehingga dapat disimpulkan bahwa
variabel tahap prakualifikasi tidak
variabel tahap pengumuman lelang
memiliki pengaruh yang signifikan
tidak
terhadap
signifikan
pendeteksian
fraud
procurement.
memiliki
pengaruh
terhadap
yang
pendeteksian
fraud procurement.
k. Hipotesis kesebelas dalam penelitian
n. Hipotesis
keempatbelas
dalam
ini adalah tahap penyusunan dokumen
penelitian ini adalah tahap sanggahan
lelang
lelang
memiliki
nilai
signifikansi
memiliki
nilai
signifikansi
sebesar 0,367 > alpha 0,05 dengan
sebesar 0,018 < alpha 0,05 dengan
koefisien β 0,097 dengan arah positif
koefisien β -0,317 dengan arah positif
maka
maka
keputusannya
adalah
H11
keputusannya
adalah
H14
ditolak sehingga dapat disimpulkan
diterima sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel tahap penyusunan
bahwa
dokumen
memiliki
lelang memiliki pengaruh yang positif
pengaruh yang signifikan terhadap
dan signifikan terhadap pendeteksian
pendeteksian fraud procurement.
fraud procurement.
lelang
tidak
l. Hipotesis keduabelas dalam penelitian
variabel
tahap
sanggahan
KESIMPULAN
ini adalah tahap evaluasi penawaran
A. Kesimpulan
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,492 > alpha 0,05 dengan koefisien β
Berdasarkan hasil pengolahan data
-0,053 dengan arah negatif maka
dan pembahasan terhadap hasil penelitian
keputusannya adalah
pengaruh
H12
ditolak
penerapan
e-procurement
sehingga dapat disimpulkan bahwa
terhadap pencegahan dan pendeteksian
variabel tahap evaluasi penawaran
fraud di sektor publik maka dapat diambil
tidak
kesimpulan sebagai berikut:
memiliki
pengaruh
yang
19
1. Berdasarkan variabel
uji
t
parsial
untuk
pengaruh yang signifikan terhadap
tahap perencanaan dapat
pencegahan fraud procurement.
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif
dan
signifikan
7. Berdasarkan
terhadap
uji
t
parsial
disimpulkan
bahwa
signifikan terhadap pencegahan fraud procurement.
tahap
8. Berdasarkan variabel
pengaruh yang signifikan terhadap
t
parsial
bahwa
prakualifikasi
tidak
t
dapat
fraud
uji
untuk
t
parsial
disimpulkan
bahwa
parsial
disimpulkan
bahwa
tahap
t
parsial
untuk
bahwa
prakualifikasi
tidak
tahap memiliki
uji
t
parsial
untuk
variabel tahap penyusunan dokumen lelang dapat disimpulkan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan
untuk
terhadap
variabel tahap pengumuman lelang dapat
uji
disimpulkan
11. Berdasarkan
tahap
pencegahan fraud procurement. t
bahwa
pendeteksian fraud procurement.
pengaruh yang signifikan terhadap
uji
untuk
pengaruh yang signifikan terhadap
evaluasi penawaran tidak memiliki
6. Berdasarkan
parsial
variabel tahap prakualifikasi dapat
variabel tahap evaluasi penawaran dapat
t
disimpulkan
10. Berdasarkan
procurement. 5. Berdasarkan
uji
pendeteksian fraud procurement.
lelang
pencegahan
pendeteksian
pengaruh yang signifikan terhadap
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
yang
pembentukan panitia tidak memiliki
untuk
lelang dapat disimpulkan bahwa tahap dokumen
untuk
variabel tahap pembentukan panitia
variabel tahap penyusunan dokumen
penyusunan
pengaruh
terhadap
9. Berdasarkan
memiliki
parsial
parsial
fraud procurement.
tahap
pencegahan fraud procurement. uji
memiliki
signifikan
pengaruh yang signifikan terhadap
4. Berdasarkan
t
tahap perencanaan dapat
tidak
untuk
variabel tahap prakualifikasi dapat disimpulkan
uji
disimpulkan bahwa tahap perencanaan
pencegahan fraud procurement. uji
untuk
lelang tidak memiliki pengaruh yang
untuk
pembentukan panitia tidak memiliki
3. Berdasarkan
parsial
disimpulkan bahwa tahap sanggahan
variabel tahap pembentukan panitia dapat
t
variabel tahap sanggahan lelang dapat
pencegahan fraud procurement. 2. Berdasarkan
uji
procurement.
tahap
pengumuman lelang tidak memiliki 20
pendeteksian
fraud
12. Berdasarkan
uji
t
parsial
untuk
C. Saran
variabel tahap evaluasi penawaran dapat
disimpulkan
bahwa
Berdasarkan keterbatasan tersebut di
tahap
atas, maka beberapa saran yang diusulkan
evaluasi penawaran tidak memiliki
dalam
pengaruh yang signifikan terhadap
sebagai berikut:
pendeteksian fraud procurement. 13. Berdasarkan
uji
t
parsial
penelitian
selanjutnya
adalah
a. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat untuk
memperluas
wilayah
penelitian
variabel tahap pengumuman lelang
sehingga peneliti dapat digeneralisasi
dapat
ke semua objek secara keseluruhan.
disimpulkan
bahwa
tahap
pengumuman lelang tidak memiliki
b. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya
pengaruh yang signifikan terhadap
selain
pendeteksian fraud procurement.
digunakan metode pengumpulan data
14. Berdasarkan
uji
t
parsial
menggunakan
kuesioner
untuk
dengan cara survey lapangan dan
variabel tahap sanggahan lelang dapat
wawancara secara langsung dengan
disimpulkan bahwa tahap sanggahan
responden dalam pengisian kuesioner
lelang
berpengaruh
sehingga jawaban responden lebih
positif
dan
berpengaruh
signifikan
terhadap
mencerminkan jawaban yang lebih
pendeteksian fraud procurement.
baik
informasi
B. Keterbatasan Meskipun merancang
peneliti dan
telah
berusaha
terdapat
mengembangkan
beberapa
untuk selain
mendapatkan
yang
telah
ada
kuesioner karena terkadang kuesioner ada yang tidak kembali.
penelitian ini sedemikian rupa, namun masih
dan
c. Sebaiknya pemerintah harus lebih
keterbatasan
memperhatikan transparansi dengan
dalam penelitian mengenai penerapan e-
terlibat
procurement di sektor publik yaitu dalam
tentang evaluasi penawaran karena
penyebaran kuesioner pada setiap SKPD
sangat mempengaruhi pencegahan dan
tidak dapat dilakukan secara keseluruhan,
pendeteksian fraud procurement.
hal
ini
disebabkan
pejabat
pihak-pihak
yang
terkait
pembuat
d. Sebaiknya pemerintah harus lebih
komitmen dan unit layanan pengadaan
memperhatikan pembatalan tender dan
tidak bisa memberikan pendapat atau opini
pencoretan
melalui kuesioner yang disebar dengan
sanggahan tidak benar yang selama ini
alasan kesibukan dan sedang melakukan
dilakukan
dinas di luar kota.
mempengaruhi
nama
pemenang
karena
jika
sangat
pencegahan
pendeteksian fraud procurement. 21
dan
Heljapri.2015. Perbedaan Persepsi Antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Dengan Auditor BPKP Tentang Aspek Penyebab Fraud Pengadaan Barang/ Jasa Pada Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Padang : Universitas Negeri Padang. Jurnal Akuntansi Sektor Publik. http://sumbarsatu.com/berita Keppres, Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kiswara, Endang. (2011). Analisa FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. LKPP.2010. Modul 1 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. http://www.lkpp.go.id Marbun, Rocky, 2010, Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visimedia, Jakarta. Messah, Yunita A. dkk. 2013. Kajian Persepsi Pelaku Jasa Konstruksi tentang Kegiatan Pengadaan Jasa konstruksi secara e-procurement di Kota Kupang. Jurnal Teknik Sipil, Vol. II. No. 1, April 2013. Nelly dan Rozmita. (2012). Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.
DAFTAR PUSTAKA Andrianto, Nico. (2007). Good eGovernment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment. Malang, Banyumedia Publishing. Anggoro, Renaldi. (2014). Evaluasi Faktor Penghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui EProcurement (Studi Pada Sekretariat Jenderal KESDM). Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada . Antaranews, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60 Persen Melalui "EProcurement diakses 20 Januari 2015. Arfah, Eka Arianty. 2011. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Implikasinya pada Kinerja Keuangan. Jurnal Investasi, Vol. 7, No. 2. Committee of Sponsoring Organization of the treadway Commission (COSO). 1992. Internal Control Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Damayanti, Astri dan Hamzah, Ardi. 2011. Pengaruh e-procurement terhadap Good Governance. Falsol, Imam Agus. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. JAFFA Vol. 02 No. 2 Oktober 2014 Hal. 71-90. Madura. Universitas Trunojoyo. Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 22
Oemarmadi, Sarwedi dkk. 2009. Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta Selatan: Indonesian Procurement Watch. Ovumnews, Lelang Pengadaan di Dinas Peternakan Sumbar, diakses 06 Oktober 2015. Padang Ekspres. Kasus Penyimpangan dan Penyelewengan Dana Pembelian Kendaraan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengaadaan Barang/Jasa, Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 2 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Perpres No. 6 Tahun 2001 tentang telematika (Teknologi, Media, dan Informatika), Aparat Pemerintah harus menggunakan teknologi telematika dalam mewujudkan good governance dan mempercepat proses demokrasi. Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Edisi II. Purwanto, SS. 2008. Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement. Fakultas Teknik Universitas Palembang. Jurnal teknik sipil Volume 9 No. 1, Oktober 52 2008 : 43 – 56.
Putranto, Kurniadi Cahyo. (2015). Analisis Individual Pengaruh Penerapan EProcurement Dan Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan Terhadap Upaya Mendeteksi Dan Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang (Studi Di PT. Pertamina). Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. www.LKPP.go.id
23