PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT

PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENDETEKSI FRAUD DI SEKTOR PUBLIK (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG, KABUPATEN SOLOK, KOTA SOLOK, KABUPATEN PESISIR SELATAN)

ARTIKEL ILMIAH

LISA OKTAVIANI 1108523/ 2011

AKUNTANSI (S1) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2017

PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENDETEKSI FRAUD DI SEKTOR PUBLIK (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG, KABUPATEN SOLOK, KOTA SOLOK, DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN) Lisa oktaviani Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Barat Email : [email protected]

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian fraud procurement di sektor publik yang dilakukan pada SKPD Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian ini adalah kausatif. Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner pada objek penelitian sebanyak 52 SKPD dan jumlah respondennya sebanyak 156 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini secara parsial adalah dimana tahap perencanaan, dan tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan fraud procurement, serta pada tahap sanggahan lelang berpengaruh terhadap pendeteksian fraud procurement. Sedangkan variabel tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap evaluasi, tahap penawaran, tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian fraud procurement. Kata Kunci: Tahap Perencanaan, Tahap Pembentukan Panitia, Tahap Prakualifikasi, Tahap Penyusunan Dokumen Lelang, Tahap Penawaran, Tahap Pengumuman, Tahap Sanggahan, Pencegahan Fraud Procurement, dan Pendeteksian Fraud Procurement ABSTRACT The porpose of this study was determined the effect of E-Procurement Against the Prevention and Detection of Fraud in the Public Sector procurement carried out in SKPD city of Padang, Solok, Pesisir Selatan. This type of research is causative. The research data was obtained from questionnaires on the object of research as much 52 SKPD and the number of respondents as many 156. The purposive sampling technique was used to determine the sample. The results of research partially is where the planning stage, and the stage of preparation of tender documents was effect on the prevention of procurement fraud, as weel as on the stage of the auction refutation influence the detection fraud procurement. While the variable stage of formation of the committee, the prequalification phase, evaluation stage, the bidding stage, the phase announcement of auction no significant effect on procurement fraud prevention and detection. Keyword: Planning Phase, Phase Formation Committee, Prequalification Stage, Stage b Preparation of Tender Documents, Bid Evaluation Phase, Phase Announcement of Auction, Auction Disclaimer Stage, Procurement Fraud Prevention, Detection and Fraud Procurement.

Kelemahan yang terjadi dalam

PENDAHULUAN metode

Latar Belakang

Perangkat

pemerintahan yang baik

segala

ataupun

kegiatan

pelayanan

agar

melalui

disebut

dengan

dan

e-government.

usaha

tingkat

yang

sehat,

efisiensi

proses

yang

real

time

guna

mewujudkan clean and good government

(Telekomunikasi,

dalam pengadaan barang/jasa.

Media dan Informatika), yang menjelaskan pemerintah

persaingan

informasi

Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001

aparat

dan

dan audit, memenuhi kebutuhan akses

tanggal 24 April Tahun 2001 melalui

bahwa

transparansi

pengadaan, mendukung proses monitoring

baru dimulai dan diperkenalkan pada

telematika

meningkatkan

memperbaiki

Pencanangan e-government di Indonesia,

tentang

pelayanan

akuntabilitas, meningkatkan akses pasar

pemanfaatan teknologi informasi atau biasa

sistem

lainnya

pengadaan barang/jasa secara elektronik

pemerintahan

publik

Kerja

Daerah/institusi

menyelenggarakan

adalah dengan cara melakukan reformasi dalam

menjadikan

kementrian/Lembaga/Satuan

Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan

konvensional

harus

Ada beberapa faktor resiko yang

menggunakan teknologi telematika dalam

sangat mempengaruhi terjadinya tindak

mewujudkan

dan

kecurangan seperti korupsi. Menurut Yong

demokrasi

(2012), faktor resiko tersebut terdiri dari

good

mempercepat

governance

proses

(Andrianto, 2007:53).

perencanaan proyek (projeck planning), desain produk dan dokumentasi (product

Secara khusus, Lembaga Kebijakan

design and documentation), proses tender

Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP, 2011)

menjelaskan

munculnya

(tender process), kontrak usaha (contract

fraud

awards),

procurement pada metode konvensional

faktor

barang terbatas, akses pasar yang terbatas,

premanisme,

tidak bad

sehat

dan

audit

resiko

tersebut

penerapan

pengadaan barang/jasa secara elektronik

pasar yang tersekat sekat (fragmented), usaha

akuntansi

(accounting and auditing). Dari beberapa

disebabkan oleh informasi harga dan

persaingan

dan

(e-procurement) yang lebih transparansi

atau

dan

governance,

akuntabilitas

dalam

pengadaan

barang/jasa seharusnya dapat mencegah

persekongkolan, sumber daya manusia

dan

yang terbatas, kredibilitas proses tidak

mendeteksi

(fraud).

terjamin.

1

adanya

kecurangan

Penerapan telah

e-procurement

dilakukan

di

Indonesia

yang

barang dan pelaksanaan pekerja kontruksi

belum

pembangunan gedung kampus Institusi

berjalan dengan baik, karena Data media

Pemerintahan

massa menjelaskan pada bulan Juli 2014,

Propinsi Sumatera Barat di Kabupaten

masih terjadi kecurangan (fraud) yaitu

Agam pada tahun anggaran 2011. KPK

mayoritas jenis perkara yang ditangani

menetapkan

oleh

Komitmen Pusat Administrasi Keuangan)

Komisi

Pemberantasan

Korupsi

(KPK) adalah penyuapan (175 kasus) dan

dan

pengadaan

Gedung

barang/jasa

(www.lek2pndiklat.com).

(123)

kasus

Statistik

ini

BRK

Dalam

DJ

(Pejabat

(General

PT.

Negeri

Hutama

(IPDN)

Pembuat

Manager

Divisi

Jaya)

sebagai

tersangka. Akibatnya berdasarkan hitungan

menunjukkan bahwa pemberlakuan e-

sementara

lelang

sepenuhnya

kerugian sekitar Rp 34 miliar rupiah dari

mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan

nilai proyek sebesar Rp 125 miliar rupiah

nepotisme dalam pengadaan barang/jasa

(Komisi Pemberantas Korupsi, 2 Maret

pemerintah.

2016).

ternyata

belum

Pemberlakuan ternyata

belum

lelang

Keuangan dan Aset (DPKA) diduga penyimpangan dan penyelewengan dana

kasus korupsi pengadaan 540 unit genset

pembelian

di Direktorat prasarana dan sarana ditjen dan

budidaya

dan

Padang yaitu Halwis dan rekannya David. Pengadaan kendaraan dinas ini diduga

jasa

melanggar aturan dari sekitar Rp 6 miliar

pemerintah yaitu berupa penggelembungan

yang di anggarkan, terealisasi Rp 5 miliar.

harga oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Kasus ini diselidiki kejaksaan setelah

(PPK) dan pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi

kontrak

yang

kepala bagian umum pemerintah Kota

Metro Jaya menemukan modus klasik barang

dinas

Miliar. Penetapan tersangka pada mantan

Miliar. Direktorat kriminal khusus Polda

pengadaan

kendaraan

merugikan keuangan negara senilai Rp 6

kementrian

kelautan dan perikanan senilai Rp 31,5

dalam

mengalami

terdapat kasus pada Dinas Pengelolaan

dapat

mencegah Praktik korupsi di Indonesia,

perikanan

diduga

Sedangkan di Kota Padang juga

elektronik

sepenuhnya

negara

keluar surat perintah penyelidikan pada

(Jakarta,

Agustus 2014 lalu. Namun sampai saat ini,

Gresnews.com, Juni 2015).

20 unit dari 30 unit total kendaraan dinas Di menurut

provinsi KPK

Sumatera

Barat,

yang dibeli tahun 2007 tidak memiliki

mengemukakan

bahwa

BPKB

terjadi kasus korupsi dalam pengadaan

(Padang

Desember 2015). 2

Ekspres,

Jum’at

11

Berdasarkan beberapa kasus dan

Croom

dan

Brandon

(2007)

fenomena yang terjadi, maka diterbitkan

mendefinisikan

bahwa e-procurement

berupa peraturan Undang-Undang yang

merupakan suatu proses pengadaan yang

mengatur tentang pengadaan barang dan

mengacu pada penggunaan internet sebagi

jasa instansi pemerintah adalah Peraturan

sarana informasi dan komunikasi.

Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Kecurangan

tahun 2015 sesuai dengan Peraturan dengan

perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

keuangan

negara

dan

jasa

dapat dilakukan dengan yaitu

maka

melakukan

pengadaan

sistem

elektronik

atau

tahap

melalui

tahap

penyusunan

dokumen

lelang,

pendaftaran

dan

pengambilan dokumen lelang, penjelasan, tahap

Akan tetapi e-procurement sejauh ini adalah sistem paling baik oleh

perencanaan,

pengumuman,

e-procurement

dalam peraturan tersebut.

dibutuhkan

tahap

e-procurement

pembentukan panitia, tahap prakualifikasi,

dibuatlah ketentuan mengenai kewajiban untuk

karena

2011) menjelaskan bahwa tahapan yang

yang

pemerintah,

e-procurement

Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP,

dibelanjakan melalui proses pengadaan barang

adanya

barang dan jasa. Lembaga Kebijakan

Untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan

pada

memiliki beberapa tahap dalam pengadaan

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Pemerintah.

terjadi

pengadaan barang/jasa bisa diminimalisir

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Barang/Jasa

yang

pemerintah

meminimalisir terjadinya

dan

pembukaan

dokumen, tahap evaluasi penawaran, tahap

yang

pengumuman, dan tahap sanggahan.

untuk dan

Dari beberapa tahapan dalam e-

1

procurement yang telah di jelaskan di

mengenai pengertian dan istilah pada butir

LKPP (2011) maka pengadaan barang/jasa

37 yang dimaksud dengan e-procurement

dari sistem e-procurement sudah berjalan

adalah

sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku

kebocoran

anggaran.

pengadaan

dilaksanakan

Dalam

informasi

elektronik

sesuai

pasal

barang/jasa

dengan

teknologi

fraud

pemasukan

yang

menggunakan

yaitu

confidentiality

(kerhasiaan

dan

dan

transaksi

keamanan), availability (ketersediaan), dan

dengan

ketentuan

integrity (integritas) dan pengendalian

perundang- undangan. Maksudnya adalah

internal sudah bisa dikatakan efektif,

proses pengadaan barang/jasa pemerintah

karena sudah berjalan sesuai dengan

yang dilakukan secara elektronik terutama

komponen pengendalian internal yang

berbasis web atau internet. Sedangkan

ditetapkan oleh Committee of Sponsoring 3

Organization of The Treadway Comission

terhadap

(COSO), yaitu : Lingkungan pengendalian,

procurement di sektor publik?

penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi

dan

komunikasi,

pencegahan

6. Apakah e-procurement pada tahap

serta

pengumuman

pemantauan.

pemenang

berpengaruh

Berdasarkan latar belakang yang

terhadap

pencegahan


mengambil judul dalam penelitian ini yaitu

sanggahan

“pengaruh

pencegahan

e-procurement

berpengaruh

fraud procurement di


fraud di sektor publik”. Berdasarkan latar belakang yang

perencanaan

telah dikemukakan sebelumnya, maka

pendeteksian

rumusan masalah dalam penelitian ini

sektor publik?

adalah :

berpengaruh

1. Apakah e-procurement pada tahap perencanaan

berpengaruh

pencegahan


pembentukan

terhadap

terhadap

terhadap


9. Apakah e-procurement panitia

pada tahap berpengaruh

pendeteksian

fraud


sektor publik?


2. Apakah e-procurement

terhadap

terhadap

sektor publik?

terhadap pencegahan dan pendeteksian

pembentukan

lelang

fraud procurement di sektor publik?

telah di uraikan di atas, maka penulis

penerapan

fraud

panitia

pada tahap

prakualialifikasi berpengaruh terhadap

berpengaruh

pencegahan

pendeteksian

fraud


sektor publik?




penyusunan

dokumen

lelang

prakualialifikasi berpengaruh terhadap

berpengaruh terhadap pendeteksian

pencegahan fraud procurement di


sektor publik?


4. Apakah e-procurement pada tahap penyusunan berpengaruh

dokumen terhadap

lelang pencegahan

terhadap

pendeteksian

berpengaruh fraud


5. Apakah e-procurement pada tahap penawaran

penawaran



evaluasi

evaluasi

pengumuman

berpengaruh

pemenang

lelang

berpengaruh terhadap pendeteksian fraud procurement di sektor publik? 4

14. Apakah e-procurement pada tahap sanggahan

berpengaruh

pendeteksian

ketidakpuasan kerja (Salman, 2005,dalam

terhadap

Falsol,2014). Sedangkan menurut teori


GONE menitikberatkan kepada empat hal

sektor publik?

yaitu Greed (Ketamakan), Opportunity (kesempatan),

Need

(kebutuhan)

KAJIAN TEORI, KERANGKA

Exposure.

KONSEPTUAL, HIPOTESIS

c. Konsep E-Procurement Fraud

dan

Menurut Tuanakotta (2010:165)

Kajian Teori 1. Fraud (Kecurangan)

mengungkapkan bahwa kecurangan dalam

a. Pengertian Fraud (Kecurangan)

proses pengadaan barang dan jasa dibagi

Menurut

Sinaga

(dalam

Heljapri,

atas tiga tahapan yaitu fraud pada tahap

2015) Fraud atau kecurangan adalah

sebelum

Tindakan-tindakan ilegal yang ditandai

pelaksanaan.

dengan penipuan, penyembunyian, atau

mempunyai karakteristik, red flags yang

pelanggaran kepercayaan dan yang mana

berbeda, berikut ini dijelaskan secara

tidak tergantung pada penerapan ancaman

terperinci

kekerasan fisik atau kekerasan. Individu

yaitu:

dan

tindakan-

1. Pada tahapan sebelum tender Skema

mendapatkan

kecurangan yang terjadi biasanya

organisasi

tindakan uang,

tersebut

property

melakukan untuk atau

layanan,

untuk

dalam

menghindari pembayaran atau kehilangan

tender,

penawaran

dan

Masing-masing

tentang

tahap

procurement

penentuan

fraud,

kebutuhan

dan

penentuan aspek.

uang atau jasa, atau untuk mengamankan

2. Pada tahap penawaran persekongkolan

keuntungan pribadi atau bisnis.

terjadi

antara

pembeli

dengan

pemasok. b. Penyebab

Timbulnya

Fraud

3. Pada tahap pelaksanaan skema yang

(Kecurangan)

terjadi antara lain pengiriman barang

SAS (Standar Audit Amerika) No.

yang mutunya lebih rendah.

99 menjelaskan secara terperinci faktor

2. Pengadaan Barang dan Jasa

pemicu terjadinya fraud. yaitu pressure

a. Pengertian Pengadaan Barang dan

(incentive atau motivation), merupakan

Jasa

dorongan yang menyebabkan seseorang

Menurut Keputusan Presiden RI

melakukan fraud karena tuntutan gaya hidup,

ketidakberdayaan

dalam

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman

soal

Pengadaan

keuangan, perilaku gambling, mencoba-

Barang/Jasa

Pemerintah

disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa

coba untuk mengalahkan sistem dan 5

pemerintah

adalah

memperoleh

kegiatan

Barang/Jasa

untuk

terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak

oleh

Kementerian/Lembaga/Satuan

diskriminatif, akuntabel.

Kerja

3. Konsep E-Procurement

Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya

dimulai

dari

a. Pengertian E-Procurement

perencanaan

peraturan presiden No. 70 tahun 2012

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

tentang

kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

pemerintah. Pepres No. 4 tahun 2015

2003

pengadaan

Menurut Keppres No. 80 Tahun

mendefinisikan

mengemukakan

adalah

bahwa

terdapat

barang

bahwa

pengadaan

dilaksanakan

barang/jasa pemerintah, yaitu :

teknologi

informasi

1)

Meningkatkan penggunaan produks

elektronik

sesuai

dalam negeri.

perundang-undangan.

3)

4)

Meningkatkan peran serta usaha

jasa

e-procurement

barang/jasa

beberapa tujuan dalam sistem pengadaan

2)

dan

dengan

yang

menggunakan dan

transaksi

dengan

ketentuan

Purwanto (2008) mendefinisikan

kecil termasuk koperasi kecil dan

bahwa

kelompok

aplikasi untuk mengelola data pengadaan

masyarakat

dalam

e-procurement

adalah suatu

pengadaan barang/jasa.

barang dan jasa yang meliputi data

Meningkatkan penerimaan Negara

pengadaan berbasis internet yang di desain

melalui sektor perpajakan.

untuk mencapai suatu proses pengadaan

Menumbuh kembangkan peran serta

yang efektif, efisien dan terintegrasi.

usaha Nasional.

b. Tujuan

b. Pihak

Yang

Pengadaan

Terlibat

Barang

Dan

Dalam

dan

Manfaat

E-

Procurement Keputusan Presiden RI Nomor 70

Jasa

Pemerintah

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan

Para pihak (subyek) dalam kegiatan

Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa

pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

pengadaan barang dan jasa bertujuan

Pejabat

untuk:

Pembuat

Komitmen

(PPK),

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna

1. Meningkatkan

Anggaran, Penyedia Barang/Jasa, Panitia Pengadaan,

Unit

Layanan

transparansi

dan

akuntabilitas.

Pengadaan

2. Meningkatkan

(Procurement), Pejabat Pengadaan. Sesuai

akses

pasar

dan

persaingan usaha yang sehat.

dengan ketentuan dalam Pasal 5 Pepres

3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses

No. 54 Tahun 2010 adalah efisien, efektif,

pengadaan.

6

4. Mendukung proses monitoring dan

5. Pendeteksian Fraud

audit.

Pendeteksian

5. Memenuhi kebutuhan akses informasi

dilakukan

yang real time. Menurut manfaat

dengan

cara

fraud

pengamatan,

melakukan tuntutan hukum, penegakan Sutedi

lain

tindakan

dari

(2012:254)

pelaksanaan

etika dan kebijakan atas tindakan fraud

e-

(Nelly,

2010).

Pendeteksian

Fraud

procurement yaitu dengan e-procurement

berbeda dengan penginvestigasian fraud.

proses lelang dapat berlangsung secara

Jika pada tahap pendeteksian hanya

efektif,

bersaing,

mengidentifikasi gejala yang sering terjadi

transparan, adil/tidak diskriminatif dan

dan mengarah pada tindakan fraud,

akuntabel,

dapat

selanjutnya pada tahap penginvestigasian

keterbukaan/transparansi

menentukan siapa pelaku, bagaimana

efisien,

sehingga

mencerminkan dan

terbuka,

juga

meminimalisir

curang/KKN dalam barang

diharapkan

yang

praktik

motif

lelang pengadaan

berakibat

mereka

tersebut,

merugikan

melakukan

kapan

tindakan

melakukannya,

dan

mengapa mereka melakukan hal tersebut.

keuangan Negara.

Oemarmadi (2009:01), indikator dalam penelitian ini dalam menilai atau

4. Pencegahan E-Procurement Fraud Menurut Amrizal (2004) dalam

meminimalisir

tindakan

fraud

dalam

Falsol (2014) yang menyatakan bahwa

pengadaan barang dan jasa pemerintahan

pencegahan kecurangan dapat dilakukan

adalah :

dengan

1. Tahap perencanaan

cara

pengendalian

internal

mengefektifkan meningkatkan

membangun yang

aktivitas kultur

struktur baik,

2. Tahap pembentukan panitia

pengendalian,

organisasi

3. Tahap prakualifikasi

dan

4. Tahap penyusunan dokumen lelang

mengefektifkan fungsi internal audit. Pope

5. Tahap evaluasi penawaran

(dalam

6. Tahap pengumuman pemenang lelang

Falsol,2014)

mengemukakan

tentang pencegahan fraud antara lain

7. Tahap sanggahan

adalah: Memperkuat kerangka hukum,

8. Pencegahan procurement fraud

Prosedur transparan, Membuka dokumen

9. Pendeteksian procurement fraud

tender, Evaluasi penawaran, Pelimpahan wewenang,

Pemeriksaan

dan

Kerangka Konseptual

audit

Berdasarkan hipotesa yang telah

independen.

diajukan

sebelumnya,

maka

kerangka

konseptual dalam penelitian ini adalah : 7

Gambar 1 Kerangka Konseptual Tahap Perencanaan (X1) Tahap Pembentukan Panitia (X2) Tahap Prakualifikasi (X3)

Tahap Pencegahan fraud procurement (Y1)

Tahap Penyusunan Dokumen Lelang (X4)

Tahap Evaluasi Penawaran (X5) Tahap Pengumuman Lelang (X6)

Tahap Pendeteksian fraud procurement (Y2)

Tahap Sanggahan lelang (X7)

Hipotesis 1:variabel tahap perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terbadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 2: variabel tahap pembentukan panitia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 3: variabel tahap prakualifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 4: variabel tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 5: variabel tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. 8

Hipotesis 6: variabel tahap pengumuman lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 7: variabel tahap sanggahan lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud procurement. Hipotesis 8: variabel tahap perencanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 9: variabel tahap pembentukan panitia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 10: variabel tahap prakualifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 11: variabel tahap penyusunan dokumen lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 12 : variabel tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 13: variabel tahap pengumuman lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement. Hipotesis 14: variabel tahap sanggahan lelang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud procurement

METODE PENELITIAN

sesuai

a. Jenis Penelitian

sampel. Sehingga terdapat 156 sampel

Jenis penelitian ini adalah penelitian

dengan

kriteria

pengambilan

penelitian.

kausatif. d. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

b. Jenis dan Sumber Data

Observasi, Kuesioner, Kepustakaan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data subjek.

Berdasarkan proses estimasi data

Data subjek adalah jenis data yang penelitian pengalaman,

berupa

opini,

atau

karakteristik

yang telah dilakukan dengan menggunakan

sikap,

SPSS diperoleh ringkasan hasil pengujian

dari

seperti beriku:

seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).

Tabel 19

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh

dari

data

primer.

Hasil Uji Normalitas (Y1)

Proses

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

pencarian data primer dilakukan dengan

Unstandardize d Residual

menyebarkan kuesioner. N

c. Populasi dan Sampel

144

Normal Parameters

Populasi dalam penelitian ini adalah

a

Mean

.0000000

Std. Deviation

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian

3.01886892

Most Extreme

Absolute

.066

Differences

Positive

.063

Negative

-.066

ini yaitu SKPD Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir

Kolmogorov-Smirnov Z

.797

Selatan. cara pengambilan sampel dengan

Asymp. Sig. (2-tailed)

.549

menggunakan purposive sampling.

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer yang diolah 2016

Dari banyaknya populasi yang ada peneliti memilih beberapa SKPD yang

Dari tabel 19 terlihat bahwa uji

memenuhi kriteria sebagai berikut: yang mengadakan mengadakan mengadakan

lelang lelang

umum,

yang

sederhana,

yang

e-purchasing,

normalitas X terhadap Y1 menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov

52 SKPD tersebut

0,789

dengan signifikan 0,549. Berdasarkan hasil

yang

tersebut

mengadakan seleksi sederhan. Dari

sebesar

dapat

dinyatakan data

yang

digunakan dalam penelitian ini telah akan

terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan

disebar ke masing-masing SKPD sebanyak

untuk diteliti lebih lanjut.

tiga kuesioner yaitu kepada pejabat yang 9

Tabel 20

X4

.215

.080

.230 2.696

.008

.812 1.232

Hasil Uji Normalitas (Y2)

X5

-.028

.058

-.041 -.488

.626

.843 1.186

X6

.025

.079

.027

.315

.753

.786 1.273

X7

.168

.099

.151 1.700

.091

.748 1.336

21

hasil

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

a. Dependent

Unstandardized

Variable: Y1

Residual N

Sumber: Data Olahan SPSS 2016 144

Normal

Mean a

Berdasarkan

.0000000

Parameters

Std. Deviation

Most Extreme Differences

tabel

4.03784441

pengujian diperoleh nilai VIF untuk

Absolute

.073

masing- masing variabel bebas < 10 dan

Positive

.058

Negative

-.073

Kolmogorov-Smirnov Z

.875

Asymp. Sig. (2-tailed)

.429

nilai tolerance value > 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya kolerasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah

a. Test distribution is Normal.

multikolinearitas di antara sesama variabel

Sumber: Data Primer yang diolah 2016

bebas dalam model regresi. Dari tabel 19 terlihat bahwa uji Tabel 22

normalitas X terhadap Y2 menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov

sebesar

Hasil Uji Multikolinearitas

0,875

Pendeteksian Fraud Procurement

dengan signifikan 0,429. Berdasarkan hasil tersebut

dapat

dinyatakan data

Coefficientsa

yang

Unstandardized Standardized

digunakan dalam penelitian ini telah

Coefficients

terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan

Coefficients

Statistics

Std. Model

untuk diteliti lebih lanjut. 1

(Const ant)

Tabel 21

B 13.293

Error

Tolera Beta

t

4.37

Sig.

nce

VIF

3.042 .003

0

X1

.124 .084

.135

1.471 .144

.781

1.281

Hasil Uji Multikolinearitas Pencegahan

X2

.032 .094

.031

.344 .731

.829

1.206

Fraud Procurement

X3

.030 .133

.022

.224 .823

.692

1.446

X4

.097 .107

.082

.906 .367

.812

1.232

X5

-.053 .077

-.061

-.688 .492

.843

1.186

X6

-.065 .106

-.056

-.615 .539

.786

1.273

X7

.317 .132

.225

2.398 .018

.748

1.336

a

Coefficients Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

Std. Model 1

Collinearity

(Con

B

Error

Toleran Beta

T

Sig.

ce

VIF

a. Dependent 10.845

3.267

3.320

.001

X1

.129

.063

.178 2.051

.042

81 1.281

X2

.005

.070

.006

.069

.945

.829 1.206

X3

.083

.099

.077

.838

.403

.692 1.446

stant)

Variable: Y2

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

10

Berdasarkan

tabel

22

hasil

lelang sebesar 0,572 > alpha 0,05, untuk

pengujian diperoleh nilai VIF untuk

variabel tahap evaluasi penawaran sebesar

masing- masing variabel bebas < 10 dan

0,674 > alpha 0,05, untuk variabel tahap

nilai tolerance value > 0,10. Hal ini

pengumuman lelang sebesar 0,293 > alpha

menunjukkan tidak adanya kolerasi antara

0,05, dan untuk variabel tahap sanggahan

sesama variabel bebas dalam model regresi

lelang sebesar 0,445 > alpha 0,05.

dan disimpulkan tidak terdapat masalah

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak

multikolinearitas di antara sesama variabel

terjadi gejala heteroskedastisitas dalam

bebas dalam model regresi.

model penelitian ini.

Tabel 23

Tabel 24

Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel

Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel

Pencegahan Fraud Procurement

Pendeteksian Fraud Procurement Coefficientsa

Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients

Coefficients

Std. Model

B

Error

Model Beta

T

(Constan

3.528

2.073

1.702

.091

X1

-.061

.040

-.145 -1.535

.127

X2

-.025

.044

-.051

-.562

.575

X3

.107

.063

.171

1.703

.091

X4

-.029

.051

-.052

-.566

.572

X5

-.015

.037

-.038

-.421

.674

X6

.053

.050

.099

1.055

.293

X7

-.048

.063

-.074

-.767

.445

t)

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

Sig. 1

1

Unstandardized

(Const

3.315

2.699

X1

-.014

.052

-.026

-.272 .786

X2

-.004

.058

-.006

-.066 .947

X3

-.042

.082

-.052

-.512 .609

X4

-.007

.066

-.010

-.109 .913

X5

-.003

.048

-.005

-.055 .956

X6

.088

.066

.129

1.348 .180

X7

-.033

.082

-.040

-.403 .687

ant)

1.228 .221

a. Dependent Variable: ABS_RES

a. Dependent Variable:


ABS_RES


Dari tabel 23 terlihat bahwa nilai

Dari tabel 23 terlihat bahwa nilai

signifikansi variabel tahap perencanaan

signifikansi variabel tahap perencanaan

sebesar 0,786 > alpha 0,05, untuk variabel

sebesar 0,127 > alpha 0,05, untuk variabel

tahap pembentukan panitia sebesar 0,947 >

tahap pembentukan panitia sebesar 0,575 >

alpha

alpha

tahap

prakualifikasi sebesar 0,609 > alpha 0,05,

prakualifikasi sebesar 0,091 > alpha 0,05,

untuk variabel tahap penyusunan dokumen

untuk variabel tahap penyusunan dokumen

lelang sebesar 0,913 > alpha 0,05, untuk

0,05,

untuk

variabel

0,05,

untuk

variabel

tahap

variabel tahap evaluasi penawaran sebesar 11

0,956 > alpha 0,05, untuk variabel tahap

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak

pengumuman lelang sebesar 0,180 > alpha

terjadi gejala autokorelasi dalam model

0,05, dan untuk variabel tahap sanggahan

penelitian.

lelang sebesar 0,687 > alpha 0,05.

PEMBAHASAN

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak

Jumlah koesioner yang disebarkan

terjadi gejala heteroskedastisitas dalam

sebanyak 156 kuesioner yang sesuai

model penelitian ini.

dengan

telah disebar tetapi hanya 144 kuesioner

Model Summaryb

1

R Square

.445

a

.198

Propinsi

masing-masing SKPD. Seluruh kuesioner

Pencegahan Fraud Procurement

R

di

dibagikan sebanyak 3 kuesioner untuk

Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel

Model

SKPD

Sumatera Barat sebanyak 52 SKPD yang

Tabel 25

Adjusted R

kriteria

yang

Std. Error of the Durbin-

Square

Estimate

.157

Watson

3.096

kembali.

Sehingga

hanya

144

kuesioner yang dapat dipergunakan dalam

1.834

penelitian.

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3 b. Dependent Variable: Y1

Uji Hipotesis


Uji F Simultan

Berdasarkan tabel diatas dapat

Tabel 27

dijelaskan bahwa nilai Durbin Watson

Hasil Pengujian F-Statistik (Model of

sebesar 1,834 berada diantara -2 sampai +2

Fit) Untuk Pencegahan Fraud

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak

Procurement

terjadi gejala autokorelasi dalam model

ANOVAb

penelitian.

Mean Model

Tabel 26 Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel

1

Pendeteksian Fraud Procurement Model Summaryb

Sum of Squares

Regression

df

Square

321.919

7

45.988

Residual

1303.240

136

9.583

Total

1625.160

143

F 4.799

Sig. .000a

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, Model

R

R Square

1

.325a

.106

Adjusted R

Std. Error of

Durbin-

Square

the Estimate

Watson

.060

4.140

1.712

X3 b. Dependent Variable: Y1


a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3 b. Dependent Variable: Y2

Pada tabel 27 di atas terlihat nilai


signifikan yang diperoleh di dalam tahapan pengujian data adalah Fhitung > Ftabel

Berdasarkan tabel diatas dapat

sebesar 4,799 > 1,75 atau nilai signifikansi

dijelaskan bahwa nilai Durbin Watson

sebesar 0,000, di dalam proses pengujian

sebesar 1,712 berada diantara -2 sampai +2 12

tingkat kesalahan yang digunakan adalah

sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap

0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

perencanaan, tahap pembentukan panitia,

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05

tahap prakualifikasi, tahap penyusunan

maka keputusannya adalah Ha diterima

dokumen

sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap

penawaran, tahap pengumuman lelang, dan

perencanaan, tahap pembentukan panitia,

tahap sanggahan lelang secara bersama-

tahap prakualifikasi, tahap penyusunan

sama berpengaruh terhadap pendeteksian

dokumen

fraud procurement.

lelang,

tahap

evaluasi

lelang,

penawaran, tahap pengumuman lelang, dan

tahap

evaluasi

Tabel 29

tahap sanggahan lelang secara bersama-

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

sama berpengaruh terhadap pencegahan

Untuk Pencegahan Fraud Procurement

fraud procurement.

Model Summary

Tabel 28 Model

Hasil Pengujian F-Statistik (Model of

.445a

1

Fit) Untuk Pendeteksian Fraud

R

R

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Square

Estimate

.198

.157

3.096

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3

Procurement


b

ANOVA Sum of Model 1

Squares

Regression

Berdasarkan data yang diolah tahun

Mean df

Square

276.251

7

39.464

Residual

2331.499

136

17.143

Total

2607.750

143

F 2.302

Sig.

2016 pada tabel 29 diketahui bahwa nilai

.030a

adjusted R square adalah sebesar 0,157. Hal ini berarti besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel


dependen hanya sebesar 15,7%, sisanya

b. Dependent Variable: Y2

sebesar 84,3% dipengaruhi oleh variabel


lain diluar variabel pada model penelitian. Pada tabel 27 di atas terlihat nilai Tabel 30

signifikan yang diperoleh di dalam tahapan

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

pengujian data adalah Fhitung > Ftabel

Untuk Pendeteksian Fraud Procurement

sebesar 2,302 > 1,75 atau nilai signifikansi

Model Summary

sebesar 0,030, di dalam proses pengujian tingkat kesalahan yang digunakan adalah

Model

R a

R

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Square

Estimate

0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

1

nilai signifikansi sebesar 0,030 < 0,05


.325

.106

.060


maka keputusannya adalah Ha diterima 13

4.140

Berdasarkan data yang diolah tahun

sebesar -0,028, nilai koefisien regresi (b )

2016 pada tabel 30 diketahui bahwa nilai

sebesar 0,025, dan nilai koefisien regresi

adjusted R square adalah sebesar 0,060.

(b ) sebesar 0,168.

Hal ini berarti besarnya pengaruh dari Sehingga diperoleh persamaan:

variabel independen terhadap variabel

Y = 10,845 + 0,129 (X1) + 0,005 (X2) +

dependen hanya sebesar 6%, sisanya

0,083 (X3) + 0,215 (X3) – 0,028 (X4)

sebesar 94% dipengaruhi oleh variabel lain

+ 0,025 (X5) + 0,168 (X7) + 3,267

diluar variabel pada model penelitian.

Dari perhitungan regresi di atas maka Tabel 31

interprestasinya sebagai berikut :

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

a. Nilai konstanta dalam penelitian ini

Varabel Pencegahan Fraud Procurement

adalah 10,845 artinya artinya jika

Coefficientsa

Model 1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

(Constant)

Std. Error

Beta

tidak

memperhatikan

variabel

independen yang terdiri dari tahap t

Sig.

perencanaan,

3.320 .001

tahap

10.845

3.267

X1

.129

.063

.178

2.051 .042

X2

.005

.070

.006

.069 .945

X3

.083

.099

.077

.838 .403

X4

.215

.080

.230

2.696 .008

pengumuman

X5

-.028

.058

-.041

-.488 .626

sanggahan

X6

.025

.079

.027

.315 .753

X7

.168

.099

.151

1.700 .091

pembentukan

panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi

penawaran, lelang,

lelang

tahap dan

maka

tahap variabel

dependen yang terdiri dari pencegahan fraud procurement akan mengalami

a. Dependent Variable: Y1

peningkatan sebesar 10,845


b. Nilai Pada tabel 31 dapat dilihat maka nilai

penduga

masing-masing

koefisien

regresi

variabel

koefisien

regresi

tahap

perencanaan (X ) = 0,129 yang berarti

dari

bahwa tahap perencanaan berbanding

dapat

lurus

dengan

pencegahan

fraud

disubtitusikan ke dalam persamaan regresi

procurement,

linear berganda yaitu nilai konstanta (a)

peningkatan tahap perencanaan maka

sebesar 10,845 nilai koefisien regresi (b )

akan meningkatkan pencegahan fraud

sebesar 0,129, nilai koefisien regresi (b )

procurement sebesar 0,129.


c. Nilai

koefisien

dimana

regresi

setiap

tahap

pembentukan panitia (X ) = 0,005

sebesar 0,083, nilai koefisien regresi (b ) sebesar 0,215, nilai koefisien regresi (b )

yang 14

berarti

bahwa

tahap

pembentukan panitia berbanding lurus dengan

pencegahan

fraud

dimana

setiap

procurement, peningkatan panitia

maka

pencegahan

g. Nilai

yang

berarti

tahap

bahwa

tahap

tahap

pembentukan

pengumuman lelang berbanding lurus

akan

meningkatkan

dengan

fraud

procurement

pencegahan

fraud

dimana

setiap

procurement, peningkatan

koefisien

regresi

(X ) =

prakualifikasi

regresi

pengumuman lelang (X ) = 0,025

sebesar 0,005 d. Nilai

koefisien

0,083

tahap

lelang

yang

pencegahan

berarti bahwa tahap prakualifikasi

tahap

pengumuman

akan

meningkatkan

fraud

procurement

maka

sebesar 0,025.

berbanding lurus dengan pencegahan

h. Nilai

koefisien

regresi

tahap

sanggahan lelang (X ) = 0,168 yang

fraud procurement, dimana setiap peningkatan tahap prakualifikasi maka

berarti bahwa tahap sanggahan lelang

akan meningkatkan pencegahan fraud

berbanding lurus dengan pencegahan

procurement sebesar 0,083

fraud procurement, dimana setiap

e. Nilai

koefisien

regresi

tahap

peningkatan tahap sanggahan lelang


maka akan meningkatkan pencegahan

yang berarti bahwa tahap penyusunan

fraud procurement sebesar 0,168.

dokumen lelang berbanding lurus dengan

pencegahan

fraud

dimana

setiap

procurement, peningkatan dokumen

tahap lelang

meningkatkan

Tabel 32 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Varabel Pendeteksian Fraud

penyusunan maka

akan

pencegahan

fraud

Procurement Coefficientsa

procurement sebesar 0,215. f. Nilai koefisien regresi tahap evaluasi penawaran (X ) = -0,028 yang berarti bahwa

tahap

berbanding pencegahan dimana evaluasi

setiap

Model 1

(Constant)

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

13.293

4.370

X1

.124

.084

Beta

T

Sig.

3.042

.003

.135

1.471

.144

evaluasi

penawaran

X2

.032

.094

.031

.344

.731

terbalik

dengan

X3

.030

.133

.022

.224

.823

procurement,

X4

.097

.107

.082

.906

.367

tahap

X5

-.053

.077

-.061

-.688

.492

akan

X6

-.065

.106

-.056

-.615

.539

X7

.317

.132

.225

2.398

.018

fraud

peningkatan

penawaran

maka

menurunkan pencegahan fraud e-

a. Dependent Variable:

procurement sebesar -0,028

Y2

15


akan mengalami peningkatan sebesar 13,293

Pada tabel 32 dapat dilihat maka nilai

penduga

koefisien

masing-masing

regresi

variabel

b. Nilai

dari dapat

regresi

tahap

perencanaan (X ) = 0,124

yang

berarti

disubtitusikan ke dalam persamaan regresi

koefisien

bahwa

tahap

perencanaan

berbanding lurus dengan pendeteksian

linear berganda yaitu nilai konstanta (a)



peningkatan tahap perencanaan maka


akan


meningkatkan

pendeteksian

fraud procurement sebesar 0,124.


c. Nilai


koefisien

regresi

tahap


sebesar -0,053, nilai koefisien regresi (b )

yang

sebesar -0,065, dan nilai koefisien regresi

berarti

bahwa

tahap

pembentukan panitia berbanding lurus

(b ) sebesar 0,317.

dengan

Sehingga diperoleh persamaan:

pendeteksian

fraud

dimana

setiap

procurement,

Y = 13,293 + 0,124 (X1) + 0,032 (X2) +

peningkatan

0,030 (X3) + 0,097 (X4) – 0,053 (X5)

panitia

+ 0,065 (X6) + 0,317(X7) + 4,370

maka

pendeteksian

tahap

pembentukan

akan

meningkatkan

fraud

procurement

sebesar 0,032. Dari perhitungan regresi di atas maka

d. Nilai

interprestasinya adalah sebagai berikut :

koefisien

prakualifikasi

regresi

(X ) =

tahap

0,030

yang

a. nilai konstanta dalam penelitian ini

berarti bahwa tahap prakualifikasi

adalah 13,293 artinya jika tidak


memperhatikan variabel independen


yang terdiri dari tahap perencanaan,

peningkatan tahap prakualifikasi maka

tahap pembentukan panitia, tahap

akan

prakualifikasi,

fraud procurement sebesar 0,030

dokumen

tahap

lelang,

penyusunan

tahap

e. Nilai

evaluasi

meningkatkan

koefisien

pendeteksian

regresi

tahap

lelang, dan tahap sanggahan lelang


maka variabel dependen yang terdiri

dokumen lelang berbanding lurus

dari pendeteksian fraud procurement

dengan

penawaran,

tahap

pengumuman

yang berarti bahwa tahap penyusunan

procurement, 16

pendeteksian

fraud

dimana

setiap

peningkatan

tahap

dokumen

penyusunan

lelang

meningkatkan

maka

akan

pendeteksian

fraud

Uji t Parsial Berdasarkan

antara

f. . Nilai koefisien regresi tahap evaluasi

evaluasi

penawaran

terbalik

dengan

berbanding pendeteksian dimana evaluasi

fraud

setiap

peningkatan

menurunkan

maka

pendeteksian

koefisien

regresi

berarti

bahwa

pengumuman

lelang

nilai signifikansi sebesar 0,042 <

tahap

alpha 0,05 dengan koefisien β 0,129

akan

dengan

fraud

peningkatan lelang

tahap

maka

pendeteksian

dan signifikan terbadap pencegahan

tahap

fraud procurement. b. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah tahap pembentukan panitia

setiap

memiliki nilai signifikansi sebesar

pengumuman

akan

menurunkan

fraud

procurement

0,945 > alpha 0,05 dengan kuefisien β 0,005 dengan arah positif maka keputusannya

koefisien

regresi

tidak

memiliki

pengaruh

yang

procurement.


c. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini

peningkatan tahap sanggahan lelang

fraud

ditolak

signifikan terhadap pencegahan fraud


pendeteksian

H2

variabel tahap pembentukan panitia

berarti bahwa tahap sanggahan lelang

akan

adalah

sehingga dapat disimpulknn bahwa

tahap

sanggahan lelang (X ) = 0,317 yang

maka

maka

tahap perencanaan berpengaruh positif

sebesar -0,065. h. Nilai

positif

dapat disimpulkan bahwa variabel

tahap

berbanding

dimana

arah

keputusannya H1 diterima sehingga

terbalik dengan pendeteksian fraud procurement,

terhadap

adalah tahap perencanaan memiliki

pengumuman lelang (X ) = -0,065 yang

independen

a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini

procurement sebesar -0,053. g. Nilai

variabel

sebagai berikut:

procurement,

penawaran

data

variabel dependen secara parsial adalah

penawaran (X ) = -0,053 yang berarti tahap

olahan

statistik maka dapat dilihat pengaruh

procurement sebesar 0,097

bahwa

hasil

adalah tahap prakualifikasi memiliki

meningkatkan

nilai signifikansi sebesar 0,403 >

procurement


sebesar 0,317.

dengan

arah

keputusannya

positif

adalah

H3

maka ditolak

sehingga dapat disimpulkan bahwa 17

variabel tahap prakualifikasi tidak

tidak

memiliki pengaruh yang signifikan


terhadap

procurement.

pencegahan

fraud

procurement.

memiliki

pengaruh

yang

g. Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini

d. Hipotesis keempat dalam penelitian

adalah

tahap

sanggahan

lelang

ini adalah tahap penyusunan dokumen


lelang

signifikansi

0,091 > alpha 0,05 dengan koefisien β

sebesar 0,008 < alpha 0,05 dengan

0,168 dengan arah positif maka

koefisien β 0,215 dengan arah positif

keputusannya

maka

H4

sehingga dapat disimpulkan bahwa

diterima sehingga dapat disimpulkan

variabel tahap sanggahan lelang tidak

bahwa variabel tahap penyusunan


dokumen lelang berpengaruh positif

terhadap

dan signifikan terhadap pencegahan

procurement.

memiliki

nilai

keputusannya

adalah

fraud procurement.

tahap

H7

pencegahan

ditolak

fraud

h. Hipotesis kedelapan dalam penelitian

e. Hipotasis kelima dalam penelitian ini adalah

adalah

evaluasi

ini adalah tahap perencanaan memiliki

penawaran

nilai signifikansi sebesar 0,144 >




dengan

-0,028 dengan arah negatif maka

keputusannya

keputusannya


adalah

H5

ditolak

arah

positif

adalah

variabel

variabel tahap evaluasi penawaran


tidak

terhadap

pengaruh

yang


perencanaan

ditolak


memiliki

tahap

H8

maka

pendeteksian

tidak

fraud

procurement.

procurement.

i. Hipotesis kesembilan dalam penelitian

f. Hipotesis keenam dalani penelitian ini

ini adalah tahap pembentukan panitia

adalah tahap pengumuman lelang


memiliki nilai signifikansi sebasar





keputusannya

keputusannya

ditolak




variabel tahap pengumuman lelang

tidak

adalah

H6

18

adalah

memiliki

H9

pengaruh

ditolak

yang

signifikan

terhadap

pendeteksian

signifikan

fraud procurement.

adalah

pendeteksian

fraud procurement.

j. Hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini

terhadap

tahap

m. Hipotesis ketigabelas dalam penelitian

prakualifikasi

ini adalah tahap pengumuman lelang







keputusannya adalah

keputusannya adalah

H10

ditolak

H13

ditolak



variabel tahap prakualifikasi tidak



tidak

terhadap

signifikan

pendeteksian

fraud

procurement.

memiliki

pengaruh

terhadap

yang

pendeteksian

fraud procurement.

k. Hipotesis kesebelas dalam penelitian

n. Hipotesis

keempatbelas

dalam

ini adalah tahap penyusunan dokumen

penelitian ini adalah tahap sanggahan

lelang

lelang

memiliki

nilai

signifikansi

memiliki

nilai

signifikansi

sebesar 0,367 > alpha 0,05 dengan

sebesar 0,018 < alpha 0,05 dengan

koefisien β 0,097 dengan arah positif

koefisien β -0,317 dengan arah positif

maka

maka

keputusannya

adalah

H11

keputusannya

adalah

H14

ditolak sehingga dapat disimpulkan

diterima sehingga dapat disimpulkan

bahwa variabel tahap penyusunan

bahwa

dokumen

memiliki

lelang memiliki pengaruh yang positif

pengaruh yang signifikan terhadap

dan signifikan terhadap pendeteksian

pendeteksian fraud procurement.

fraud procurement.

lelang

tidak

l. Hipotesis keduabelas dalam penelitian

variabel

tahap

sanggahan

KESIMPULAN

ini adalah tahap evaluasi penawaran

A. Kesimpulan

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,492 > alpha 0,05 dengan koefisien β

Berdasarkan hasil pengolahan data


dan pembahasan terhadap hasil penelitian

keputusannya adalah

pengaruh

H12

ditolak

penerapan

e-procurement


terhadap pencegahan dan pendeteksian

variabel tahap evaluasi penawaran

fraud di sektor publik maka dapat diambil

tidak

kesimpulan sebagai berikut:

memiliki

pengaruh

yang

19

1. Berdasarkan variabel

uji

t

parsial

untuk


tahap perencanaan dapat

pencegahan fraud procurement.

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif

dan

signifikan

7. Berdasarkan

terhadap

uji

t

parsial

disimpulkan

bahwa

signifikan terhadap pencegahan fraud procurement.

tahap

8. Berdasarkan variabel


t

parsial

bahwa

prakualifikasi

tidak

t

dapat

fraud

uji

untuk

t

parsial

disimpulkan

bahwa

parsial

disimpulkan

bahwa

tahap

t

parsial

untuk

bahwa

prakualifikasi

tidak

tahap memiliki

uji

t

parsial

untuk

variabel tahap penyusunan dokumen lelang dapat disimpulkan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan

untuk

terhadap

variabel tahap pengumuman lelang dapat

uji

disimpulkan

11. Berdasarkan

tahap

pencegahan fraud procurement. t

bahwa



uji

untuk


evaluasi penawaran tidak memiliki

6. Berdasarkan

parsial

variabel tahap prakualifikasi dapat

variabel tahap evaluasi penawaran dapat

t

disimpulkan

10. Berdasarkan

procurement. 5. Berdasarkan

uji


lelang

pencegahan

pendeteksian


berpengaruh positif dan signifikan terhadap

yang

pembentukan panitia tidak memiliki

untuk

lelang dapat disimpulkan bahwa tahap dokumen

untuk


variabel tahap penyusunan dokumen

penyusunan

pengaruh

terhadap

9. Berdasarkan

memiliki

parsial

parsial

fraud procurement.

tahap

pencegahan fraud procurement. uji

memiliki

signifikan


4. Berdasarkan

t

tahap perencanaan dapat

tidak

untuk

variabel tahap prakualifikasi dapat disimpulkan

uji

disimpulkan bahwa tahap perencanaan

pencegahan fraud procurement. uji

untuk

lelang tidak memiliki pengaruh yang

untuk

pembentukan panitia tidak memiliki

3. Berdasarkan

parsial

disimpulkan bahwa tahap sanggahan

variabel tahap pembentukan panitia dapat

t

variabel tahap sanggahan lelang dapat

pencegahan fraud procurement. 2. Berdasarkan

uji

procurement.

tahap

pengumuman lelang tidak memiliki 20

pendeteksian

fraud

12. Berdasarkan

uji

t

parsial

untuk

C. Saran

variabel tahap evaluasi penawaran dapat

disimpulkan

bahwa

Berdasarkan keterbatasan tersebut di

tahap

atas, maka beberapa saran yang diusulkan

evaluasi penawaran tidak memiliki

dalam


sebagai berikut:

pendeteksian fraud procurement. 13. Berdasarkan

uji

t

parsial

penelitian

selanjutnya

adalah

a. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat untuk

memperluas

wilayah

penelitian


sehingga peneliti dapat digeneralisasi

dapat

ke semua objek secara keseluruhan.

disimpulkan

bahwa

tahap

pengumuman lelang tidak memiliki

b. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya


selain


digunakan metode pengumpulan data

14. Berdasarkan

uji

t

parsial

menggunakan

kuesioner

untuk

dengan cara survey lapangan dan

variabel tahap sanggahan lelang dapat

wawancara secara langsung dengan

disimpulkan bahwa tahap sanggahan

responden dalam pengisian kuesioner

lelang

berpengaruh

sehingga jawaban responden lebih

positif

dan

berpengaruh

signifikan

terhadap

mencerminkan jawaban yang lebih


baik

informasi

B. Keterbatasan Meskipun merancang

peneliti dan

telah

berusaha

terdapat

mengembangkan

beberapa

untuk selain

mendapatkan

yang

telah

ada

kuesioner karena terkadang kuesioner ada yang tidak kembali.

penelitian ini sedemikian rupa, namun masih

dan

c. Sebaiknya pemerintah harus lebih

keterbatasan

memperhatikan transparansi dengan

dalam penelitian mengenai penerapan e-

terlibat

procurement di sektor publik yaitu dalam

tentang evaluasi penawaran karena

penyebaran kuesioner pada setiap SKPD

sangat mempengaruhi pencegahan dan

tidak dapat dilakukan secara keseluruhan,


hal

ini

disebabkan

pejabat

pihak-pihak

yang

terkait

pembuat

d. Sebaiknya pemerintah harus lebih

komitmen dan unit layanan pengadaan

memperhatikan pembatalan tender dan

tidak bisa memberikan pendapat atau opini

pencoretan

melalui kuesioner yang disebar dengan

sanggahan tidak benar yang selama ini

alasan kesibukan dan sedang melakukan

dilakukan

dinas di luar kota.

mempengaruhi

nama

pemenang

karena

jika

sangat

pencegahan

pendeteksian fraud procurement. 21

dan

Heljapri.2015. Perbedaan Persepsi Antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Dengan Auditor BPKP Tentang Aspek Penyebab Fraud Pengadaan Barang/ Jasa Pada Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Padang : Universitas Negeri Padang. Jurnal Akuntansi Sektor Publik. http://sumbarsatu.com/berita Keppres, Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kiswara, Endang. (2011). Analisa FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. LKPP.2010. Modul 1 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. http://www.lkpp.go.id Marbun, Rocky, 2010, Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visimedia, Jakarta. Messah, Yunita A. dkk. 2013. Kajian Persepsi Pelaku Jasa Konstruksi tentang Kegiatan Pengadaan Jasa konstruksi secara e-procurement di Kota Kupang. Jurnal Teknik Sipil, Vol. II. No. 1, April 2013. Nelly dan Rozmita. (2012). Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA Andrianto, Nico. (2007). Good eGovernment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment. Malang, Banyumedia Publishing. Anggoro, Renaldi. (2014). Evaluasi Faktor Penghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui EProcurement (Studi Pada Sekretariat Jenderal KESDM). Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada . Antaranews, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60 Persen Melalui "EProcurement diakses 20 Januari 2015. Arfah, Eka Arianty. 2011. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Implikasinya pada Kinerja Keuangan. Jurnal Investasi, Vol. 7, No. 2. Committee of Sponsoring Organization of the treadway Commission (COSO). 1992. Internal Control Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. Damayanti, Astri dan Hamzah, Ardi. 2011. Pengaruh e-procurement terhadap Good Governance. Falsol, Imam Agus. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. JAFFA Vol. 02 No. 2 Oktober 2014 Hal. 71-90. Madura. Universitas Trunojoyo. Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 22

Oemarmadi, Sarwedi dkk. 2009. Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta Selatan: Indonesian Procurement Watch. Ovumnews, Lelang Pengadaan di Dinas Peternakan Sumbar, diakses 06 Oktober 2015. Padang Ekspres. Kasus Penyimpangan dan Penyelewengan Dana Pembelian Kendaraan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengaadaan Barang/Jasa, Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 2 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Perpres No. 6 Tahun 2001 tentang telematika (Teknologi, Media, dan Informatika), Aparat Pemerintah harus menggunakan teknologi telematika dalam mewujudkan good governance dan mempercepat proses demokrasi. Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Edisi II. Purwanto, SS. 2008. Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement. Fakultas Teknik Universitas Palembang. Jurnal teknik sipil Volume 9 No. 1, Oktober 52 2008 : 43 – 56.

Putranto, Kurniadi Cahyo. (2015). Analisis Individual Pengaruh Penerapan EProcurement Dan Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan Terhadap Upaya Mendeteksi Dan Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang (Studi Di PT. Pertamina). Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. www.LKPP.go.id

23

PENGARUH PENERAPAN E-PROCUREMENT

Recommend Documents