PENGARUH KEWAJIBAN E-SPT MASA PPN TERHADAP EFISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 4 (2014)

PENGARUH KEWAJIBAN E-SPT MASA PPN TERHADAP EFISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN

Yuanita Kartika Sari [email protected] Yazid Yud Padmono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The effort of modernism system of the process taxation data is being done frequently. One of the efforts is Regulation Number 11/PJ/2013 which is compulsory the Taxable business people to use e-SPT. This observation has purpose to find out the perception, obligation influence and e-SPT application to the tax data processing efficiently. This observation object was businessman included tax that registered in Primary Tax Service Office of Surabaya (Genteng). The research result shows that obligation and e-SPT application on PPN process has significant influence to the tax data processing because the obligation of e-SPT encourage taxpayer more efficient processing taxation by using application that supports achievement of efficiency that produces quality information, low costs, save time and minimize performance of Human Resources. Whereas the perception of socialization and orientation has compulsory purpose of e-SPT included good category, while the timeliness within enough category. Perceptions of e-SPT application in terms of safety, practicality, ease of use, ease of recording of data, ease of reporting and ease of upgrades and updates go in either category. About perceptions taxation data processing efficiency in terms of output, the cost, time and performance of Human Resources in either category. Keywords: Obligation, e-SPT application, efficienctly. ABSTRAK Upaya modernisasi sistem pemrosesan data perpajakan terus dilakukan. Salah satunya, Peraturan Nomor 11/PJ/2013 yang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak Badan untuk menggunakan e-SPT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan pengaruh kewajiban dan aplikasi e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Objek penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban dan aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap pemrosesan data perpajakan hal ini disebabkan karena kewajiban e-SPT mendorong wajib pajak untuk lebih efisien dalam pemrosesan data perpajakannya dengan menggunakan aplikasi yang mendukung proses pencapaian efisiensi yang menghasilkan informasi berkualitas, tidak memerlukan biaya tinggi, menghemat waktu dan meminimalkan kinerja Sumber Daya Manusia. Sedangkan persepsi mengenai sosialisasi dan orientasi tujuan kewajiban e-SPT masuk dalam kategori baik, sedangkan ketepatan waktu dalam kategori cukup. Persepsi mengenai aplikasi e-SPT dalam segi keamanan, kepraktisan, kemudahan penggunaan, kemudahan perekaman data, kemudahan pelaporan dan kemudahan upgrade dan update masuk kategori baik. Persepsi mengenai efisiensi pemrosesan data perpajakan dalam segi output, biaya, waktu dan kinerja Sumber Daya Manusia masuk dalam kategori baik. Kata kunci: Kewajiban, aplikasi e-SPT, efisiensi.

PENDAHULUAN Penerimaan negara salah satunya bersumber dari pajak. Sehingga, upaya peningkatan penerimaan pajak harus dilakukan. Contohnya, penyempurnaan kebijakan, pelayanan dan sistem administrasi modern. Memberi kemudahan penyetoran dan pelaporan bagi Wajib


2

Pajak. Hal tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak mengubah Peraturan Nomor 44/PJ/2010 menjadi 11/PJ/2013. Perbedaannya terletak pada kewajiban e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Pengusaha Kena Pajak Badan. Peraturan Nomor 11/PJ/2013 mewajibkan semua Pengusaha Kena Pajak Badan menggunakan e-SPT Masa PPN. Peraturan Nomor 44/PJ/2010 hanya mewajibkan jika melaporkan lebih dari 25 dokumen. Penelitian terdahulu sebelum Peraturan Nomor 11/PJ/2013 ditetapkan mempunyai hasil yang bervariasi. Menurut Mery (2004) penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan. Menurut Sripeni (2012) terdapat pengaruh terdapat penerapan e-SPT (Masa PPN) terhadap efektivitas pengisian SPT (Masa PPN). Menurut Suryadi (2012) penerapan e-SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pemrosesan data. Menurut Lingga (2012) penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspesi responden dan membuktikan pengaruh penerapan kewajiban dan aplikasi e-SPT terhadap efisensi data perpajakan dan mengukur signifikansi pengaruh penerapan kewajiban dan aplikasi e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS Kewajiban e-SPT Masa PPN Pada awal April 2013 Direktorat Jenderal Pajak mengubah Peraturan Nomor 44/PJ/2010 menjadi 11/PJ/2013. Perubahan utamanya terletak pada kewajiban e-SPT Masa PPN PKP Badan. Peraturan Nomor 11/PJ/2013 mewajibkan semua PKP Badan menggunakan e-SPT Masa PPN. Peraturan Nomor 44/PJ/2010 hanya mewajibkan jika melaporkan lebih dari 25 dokumen. Pada Peraturan Nomor 11/PJ/2013 pasal 3, Kriteria yang wajib e-SPT Masa PPN adalah: a. Pengusaha Kena Pajak Badan. b. Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang melaporkan lebih dari 25 dokumen. Dokumen itu adalah faktur pajak atau dokumen yang kedudukannya dipersamakan dan atau nota retur atau nota pembatalan. Sedangkan kriteria tidak wajib e-SPT Masa PPN a. Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang melaporkan tidak lebih dari 25 dokumen. b. Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam satu masa pajak kurang dari Rp. 400.000.000,00 Aplikasi e-SPT Masa PPN e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak merupakan aplikasi perpajakan digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua diwajibkan melaporan dengan data elektonik (e-SPT) kecuali yang telah disebutkan kriteria yang menggunakan formulir kertas (hard copy).

yang PPN PKP pada

Pengusaha Kena Pajak Badan Pengusaha Kena Pajak Badan yang dimaksud adalah badan usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kriteria Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah: a. Pengusaha (perusahaan) yang tidak termasuk Pengusaha Kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.


3

b. Pengusaha yang memenuhi syarat ini, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak c. Pengusaha kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dan memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil diberikan pilihan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak. Artinya, hukumnya tidak wajib. Batasan Pengusaha Kecil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010. Berdasarkan ketentuan ini Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 . Namun ada Peraturan Menteri Keuangan terbaru yang disahkan tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor 197/PMK.03/2013. Mulai 1 Januari 2014, pengusaha dengan penjualan tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 setahun tidak wajib berstatus Pengusaha Kena Pajak. Efisiensi Menurut Hasibuan (1984) efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Pengukuran efisiensi dari kewajiban penggunaan e-SPT dilakukan dengan membandingkan SPT Manual dan e-SPT. Perbedaan antara manual dengan data elektorik adalah cara pemrosesan data dan hasilnya. Diharapkan e-SPT dalam pemrosesan data tidak membuang waktu, tenaga dan biaya serta hasilnya lebih tepat. Selain itu, fiskus tidak perlu menginput ulang data pajak masukan, keluaran dan ekspor. Output dan input yang diukur adalah sebagai berikut: a. Output: Pajak Masukan, keluaran dan ekspor. b. Input: Surat Pemberitahuan (SPT) hard copy dan atau data elektornik. Persepsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2007) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Thoha (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut: a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek. Modernisasi perpajakan di Indonesia Menurut Pandiangan (2008) dasar konsep modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia adalah pelayanan prima dan pengawasan insentif dengan pelaksanaan good governance. Moderiniasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi: a. Restrusksi organisasi. b. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. c. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.


4

Berdasarkan konsep umum modernisasi perpajakan tersebut di atas, sebagai outcome yang diharapkan adalah: a. Terjadinya perubahan paradigma, pola pikir dan nilai organisasi yang tercermin pada perilaku setiap pegawai. b. Terciptanya proses bisnis dari setiap jenis pekerjaan yang lebih efisien. c. Mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Pengembangan Hipotesis Pengaruh kewajiban e-SPT Masa PPN terhadap efisensi pemrosesan data perpajakan. Program modernisasi Direktorat Jendral Pajak yang dilakukan dengan memegang prinsip good governance. Menurut Pandingan (2008) program modernisasi ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Perubahan tesebut salah satunya terhadap pemrosesan data perpajakan yang dijalankan lebih efisien. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak dengan menetapkan Peraturan Nomor 11/PJ/2013 yang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan kriteria tertentu wajib menggunakan e-SPT Masa PPN mulai Masa Juni 2013. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: H1 : Kewajiban dan aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan Pengaruh aplikasi e-SPT masa PPN terhadap efisensi pemrosesan data perpajakan. Lingga (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Menurut Pandingan (2008) moderinisasi perpajakan dilakukan dengan penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini bertujuan agar tercipta proses bisnis dari setiap jenis pekerjaan yang lebih efisien. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: H2 : Aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan Pengaruh kewajiban dan aplikasi e-SPT masa PPN terhadap efisensi pemrosesan data perpajakan. Reformasi perpajakan menurut Pandiangan (2008) dilakukan dengan perubahan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi yang merupakan upaya untuk peningkatan pelayanan perpajakan. Sehingga wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak akan lebih efisien dalam pemrosesan data parpajakannya. Menurut penelitian sebelumnya Sripeni (2011) bahwa penerapan e-SPT Masa PPN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemrosesan data perpajakan. Menurut penelitian sebelumnya Sripeni (2011) bahwa penerapan e-SPT Masa PPN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemrosesan data perpajakan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: H3: Kewajiban dan aplikasi e-SPT masa PPN berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan


5

METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sebanyak 579 wajib pajak. Pengambilan sampel sampling incidental dengan jumlah responden 100 orang. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Independen a. Kewajiban e-SPT Masa PPN Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11/PJ/2013 mewajibkan Pengusaha Kena Pajak Badan menggunakan e-SPT. Peraturan ini ditetapkan mulai Juni 2013. Indikator pengukurannya adalah: 1. Sosialisasi penerapan e-SPT Menurut Soekanto (1990) sosialisasi ialah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang sekitarnya. 2. Tepat waktu penetapan peraturan Tahap pertama pembuatan kebijakan menurut Dunn (2000) yaitu penyusunan agenda. Penyusunan agenda kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder sehingga diperlukan pemikiran untuk dapat menerapkan kebijakan secara tepat waktu. 3. Orientasi pada tujuan kebijakan Menurut Dye (1975) apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mewajibkan e-SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak memiliki tujuan antara lain untuk memudahkan pelaporan SPT Masa PPN, meminilalisasi kesalahan input ulang fiskus, modernisasi administrasi perpajakan. b.

Aplikasi e-SPT PPN Sebagai sistem administrasi berbasis teknologi yang digunakan Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Indikator pengukuran e-SPT Masa PPN mengacu pada penelitian sebelumnya Lingga (2012) adalah: 1. Kemananan penyimpanan dan akses data Menurut Gollmann (1999) keamanan komputer berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. 2. Kepraktisan pemrosesan data Menurut Quintanilla (1998) dalam pandangan kognitif, teknologi merupakan bentuk pengetahuan praktis berbasiskan sains yang mengarahkan kita untuk mendesain artifak secara efisien untuk memecahkan masalah secara praktis. 3. Kemudahan perhitungan Menurut Fuori (1973) komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan secara cepat termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tampa campur tangan manusia. 4. Kemudahan penggunaan Berdasarkan Theory of Reasoned Action yaitu teori yang menghubungkan keyakinan (beliefs), sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku. Menurut Davis et al. (1989) salah satu variabel utama seseorang dapat menerima teknologi informasi yaitu persepsi kemudahan penggunaan yang mempengaruhi Attitude Toward Using individu terhadap teknologi. Attitude Toward Using dikonsepkan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem


6

yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. 5. Kemudahan perekaman data Salah satu kelebihan e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak yaitu berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak. 6. Kemudahaan pelaporan Salah satu kelebihan e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah kemudahan dalam membuat laporan pajak. Hal ini didasari karena Pengusaha Kena Pajak tidak perlu membawa hardcopy yang terlalu tebal untuk melaporkan lampiran SPT Masanya sehingga proses pelaporan berlangsung cepat karena fiskus tidak perlu menginput ulang. 7. Kemudahaan up grade dan up date software Berdasarkan Openoffice (2006) update adalah perintah yang digunakan untuk mendapatkan pembaharuan terbaru dan melakukan sinkronisasi dengan versi yang ada pada CVS server. Sedangkan upgrade adalah mengganti atau menambah hardware atau komponen-komponen PC dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Variabel Dependen Efisiensi pemrosesan data perpajakan digunakan sebagai variable dependen. Efisiensi diukur untuk menilai manfaat dan dampak yang terjadi. Indikator variabel dependen ini adalah: a. Menghasilkan informasi berkualitas Menurut Leod (2001) ada empat hal yang menentukan kualitas informasi yaitu akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap. Akurat adalah informasi yang diterima harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Tepat waktu adalah informasi harus tersedia pada saat diperlukan. Relevan adalah informasi harus mencermikan keadaan sebenarnya dan lengkap adalah informasi yang diberikan tidak sepotong-sepotong dan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. b. Tidak memerlukan biaya yang tinggi Menurut Mulyadi (2001), biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya yang diperlukan oleh Pengusaha Kena Pajak relatif tidak terlalu tinggi karena fasilitas yang diperlukan seperti komputer sudah tersedia untuk keperluan operasional kantor. c. Menghemat waktu dalam proses pelaporan Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket/flashdisk. d. Meminimalkan kinerja Sumber Daya Manusia Menurut Marimin et al. (2006) keberadaan teknologi informasi ditunjukan untuk meningkatkan kualiatas kinerja Sumber Daya Manusia (employees empowerment). Analisis Persepsi Responden Persepsi responden diuji menggunakan analisis deskriptif berdasarkan tanggapan atas pernyataan dalam kuesioner. Kategori prosentase menggunakan skala guttman yang memiliki skala rasio dengan tingkatan serta jarak antara suatu nilai dengan nilai lainnya. Kategori baik jika 100% -76%, cukup 75%-56%, kurang baik 55%-40%, tidak baik < 40%.


7

Normalitas Menurut Ghozali (2006) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Metode yang digunakan adalah grafik normal Probability Plot. Distribusi data residual dikatakan normal jika garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006). Validitas Menurut Azwar (2000) validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kuesioner yang dibuat dengan memberikan bobot skala likert pada setiap jawaban responden. Setelah itu dilakukan uji validitas untuk setiap pertanyaan. Untuk menggukur valid tidaknya pertanyaan peneliti menggunakan indeks 0,30 (Azwar, 2000). Jika indeks validitas dari pertanyaan tersebut ≥ 0,30 maka dinyatakan valid. Sedangkan, jika ≤ 0,30 maka pertanyaan tersebut tidak valid. Reliabilitas Setelah setiap butir pertanyaan diuji validitasnya maka peneliti juga mengukur reliabilitas. Sehingga, menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas ini menggunkan metode Cronbach Alpha.). Nilai cronbach alpha > 0,60 maka dikatakan reliabel, jika < 0,60 maka variabel dikatakan tidak reliabel. Pengujian Asumsi Regresi a. Uji Multikolonieritas Menurut Ghozali (2006) bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atar variabel bebas (Independen). Apabila Tolerance Value < 0,10 atau VIF > 10 maka terjadi multikolenearitas. b. Uji Autokorelasi Menurut Ghozali (2006) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode Durbin-Waston. Apabila nilai nilai dt < du maka terjadi autokorelasi. c. Uji Heterokedastitas Menurut Ghozali (2006) uji heterokedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Penelitian ini menggunakakan Spearman’s rho apabila Sig < 0,05 maka terjadi Heterokedastitas. UJi T Menurut Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan 0,05 (α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria: a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.


8

b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan ). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Uji F Menurut Ghozali (2006) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama - sama terhadap variabel terikat. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F: a. Taraf signifikan α = 0,05 b. Ha diterima apabila p value< α dan Ha ditolak apabila p value > α. Uji Koefisien Determinasi Dalam uji linear berganda menurut Ghozali (2006) koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat untuk itu digunakan angka-angka pada tabel model summary. Regresi Berganda Analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yaitu penerapan kewajiban e-SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: Y = a + β1X1it + β2X2it + ε Y a β1 β2 X1 X2 ε

= Efisiensi pemrosesan data perpajakan = koefisien konstanta = koefisien variabel kewajiban e-SPT Masa PPN (X1) = koefisien variabel aplikasi e-SPT PPN (X2) = Kewajiban e-SPT Masa PPN = Aplikasi e-SPT PPN = error term

Untuk mengukur prosentase pengaruhnya maka dilakukan uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari Adjusted R Square pada tabel model summary. Sedangkan selisih antara 1 dengan nilai Adjusted R Square adalah koefisien pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati. Perhitungan-perhitungan statistik diatas akan dilakukan dengan program SPSS versi 20. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Diskripsi Obyek Penelitian Jumlah PKP Badan yang menggunakan e-SPT PPN Masa September 2013 adalah 579 wajib pajak, sedangkan jumlah daftar pertanyaan yang diberikan 150 bendel. Jumlah bendel yang dinyatakan lengkap jawabnya 100 bendel. Jumlah 100 bendel tersebut dijadikan sampel.


9

Tabel 1 Responden Ditinjau dari Gender Gender

Frekuensi

Laki-laki 45 Perempuan 55 Jumlah 100 Sumber: Hasil Pengolahan Data

Prosentase 45% 55% 100%

Dari tabel 1 diatas menujukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih besar dibanding laki-laki baik secara absolute maupun prosentase. Tabel 2 Responden Ditinjau dari Tingkat Pendidikan Tingkat Frekuensi Prosentase Pendidikan SMA 33 33% D3 13 13% S1 51 51% S2 3 3% 100 100% Jumlah Sumber: Hasil Pengolahan Data Dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden dengan tingkat pendidikan S1 lebih besar dari pada SMA, D3 dan S2 baik secara absolute maupun prosentase. Tabel 3 Responden Ditinjau dari Lama Kerja Lama Kerja Frekuensi Prosentase (tahun) 1-5 51 51% 6-10 22 22% 11-15 10 10% 16-20 10 10% 21-25 2 2% 26-30 5 5% Jumlah 100 100% Sumber: Hasil Pengolahan Data Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden dengan lama bekerja satu sampai lima tahun lebih besar dari pada lainnya baik secara absolute maupun prosentase.


10

Tabel 4 Responden Ditinjau dari Usia Usia Frekuensi Prosentase 19-28 43 43% 29-38 24 24% 39-48 25 25% 49-58 6 6% 59-68 2 2% Jumlah 100 100% Sumber: Hasil Pengolahan Data Dari tabel 4 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden dengan usia 19 sampai 28 tahun lebih besar dari pada lainnya baik secara absolute maupun prosentase. Tabel 5 Responden Ditinjau dari Jenis Usaha Jenis Usaha

Frekuensi Prosentase

Jasa 64 Dagang 25 Manufaktur 11 Jumlah 100 Sumber: Hasil Pengolahan Data

64% 25% 11% 100%

Dari tabel 5 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden pada jenis usaha jasa lebih besar dari pada dagang dan manufaktur baik secara absolute maupun prosentase. Tabel 6 Responden Ditinjau dari Bentuk Perusahaan Bentuk Frekuensi Prosentase Perusahaan PT 63 63% CV 27 27% Koperasi 5 5% Fa 2 2% UD 2 2% Yayasan 1 1% Jumlah 100 100% Sumber: Hasil Pengolahan Data Dari tabel 6 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden pada bentuk perusahaan PT lebih besar dari pada CV, Koperasi, Fa, UD dan Yayasan baik secara absolute maupun prosentase.


11

Analisis Persepsi Responden a. Sosialisasi Pengujian statistik menunjukkan 81% responden memiliki persepsi bahwa sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPP Surabaya Genteng sudah membantu dalam memahami Peraturan Nomor 11/PJ/2013 dan sudah dilaksanakan tepat waktu. Artinya, sosialisasi yang dilakukan termasuk dalam kategori baik. b. Ketepatan waktu penerapan peraturan Pengujian statistik menunjukkan 70% responden memiliki persepsi bahwa penerapan kewajiban e-SPT dinilai tepat dilakukan mulai Juni 2013. Artinya ketepatan waktu penerapan peraturan termasuk dalam kategori cukup. c. Orientasi pada tujuan kebijakan Pengujian statistik menunjukkan 88% responden memiliki persepsi bahwa e-SPT memudahkan pelaporan SPT Masa PPN, meminilalisasi kesalahan input ulang fiskus dan modernisasi administrasi perpajakan. Artinya orentasi pada tujuan kewajiban e-SPT Masa PPN termasuk kategori baik. d. Keamanan penyimpanan dan akses data Pengujian statistik menunjukkan 82% responden memiliki persepsi bahwa fasilitas login password pada aplikasi e-SPT membantu keamanan akses data dan mengurangi kerusakan atau kehilangan data dalam mengarsip dokumen. Artinya, keamanan penyimpanan dan akses data pada aplikasi e-SPT termasuk dalam katogori baik. e. Kepraktisan pemrosesan data Pengujian statistik menunjukkan 88% responden memiliki persepsi bahwa e-SPT dapat menyimpan data lebih praktis, memudahkan mencari data, membantu pengarsipan. Artinya, keamanan penyimpanan dan akses data pada aplikasi e-SPT termasuk dalam katogori baik. f. Kemudahan perhitungan Pengujian statistik menunjukkan 89% responden memiliki persepsi bahwa aplikasi dapat menghitung secara otomatis, cepat dan akutat. Artinya, kemudahan perhitungan pada aplikasi e-SPT termasuk dalam kategori baik. g. Kemudahan penggunaan Pengujian statistik menunjukkan 82% responden memiliki persepsi bahwa aplikasi e-SPT memudahkan pengisian SPT dan tidak perlu menggunakan kapasitas sistem komputer yang terlalu canggih. Artinya, kemudahan penggunaan aplikasi e-SPT termasuk dalam kategori baik. h. Kemudahan perekaman data Pengujian statistik menunjukkan 92% responden memiliki persepsi bahwa aplikasi e-SPT mudah merekam input data, profil pengguna dan ditambahkan fasilitas baru pada versi 1.5 yaitu dapat merekam data SPT lebih dari satu Pengusaha Kena Pajak sehingga mereka merasa terbantu. Artinya, kemudahan perekaman data pada aplikasi e-SPT termasuk dalam kategori baik. i. Kemudahan pelaporan Pengujian statistik menunjukkan 92% responden memiliki persepsi bahwa aplikasi e-SPT memudahkan dalam pelaporan dan pencetakan SPT. Artinya, kemudahan pelaporan dapat dikategorikan baik. j. Kemudahaan upgrade dan update software Pengujian statistik menunjukkan 84% responden memiliki persepsi bahwa aplikasi e-SPT Masa PPN terbaru mudah didapatkan di KPP Surabaya Genteng dan mudah diunduh di www.pajak.go.id serta mudah dalam melakukan upgrade dan update aplikasinya. Artinya, kemudahan upgrade dan update software dapat dikategorikan baik.


12

k. Menghasilkan informasi berkualitas. Pengujian statistik menunjukkan 95% responden memiliki persepsi bahwa aplikasi e-SPT Masa PPN menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap. Artinya, kualitas informasi yang dihasilkan dalam kategori baik. l. Tidak memerlukan biaya yang tinggi Pengujian statistik yang menunjukkan 89% responden memiliki persepsi bahwa penggunaan aplikasi e-SPT Masa PPN tidak memerlukan biaya yang tinggi. Artinya, biaya yang diperlukan dalam aplikasi e-SPT Masa PPN dalam kategori baik. m. Menghemat waktu dalam proses pelaporan. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan 88% responden memiliki persepsi bahwa aplikasi e-SPT Masa PPN menghemat waktu dalam proses pelaporan. Artinya, efisiensi waktu dalam proses pelaporan SPT dalam kategori baik. n. Meminimalkan kinerja Sumber Daya Manusia Berdasarkan hasil statistik menunjukkan 92% responden memiliki persepsi bahwa aplikasi e-SPT Masa PPN membantu meminimalkan kinerja Sumber Daya Manusia. Artinya, bantuan aplikasi e-SPT Masa PPN terhadap kinerja Sumber Daya Manusia dalam kategori baik. Uji Normalitas Sebelum data diuji validitas dan reliabilitasnya, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas berdasarkan hasil pengujian dengan bantuan aplikasi SPSS diperoleh hasil data terdistribusi secara normal. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Uji Normalitas Probability Plot Sumber: Hasil Pengolahan Data Uji Validitas Berdasarkan hasil penelitian validitas diperoleh hasil r hitung memiliki nilai ≥ 0,30 sehingga dapat disimpulkan semua butir penyataan variabel valid. Uji Reliabilitas Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas variable Y, diketahui bahwa nilai r Alpha variabel kewajiban 0,809, aplikasi e-SPT Masa PPN 0,925 dan efisiensi pemrosesan data perpajakan 0,777 atau nilai reliabilitas semua variabel ≥ 0,60. Artinya variabel dapat dikatakan reliabel.


13

Uji Asumsi Klasik a. Uji Multikolonieritas Berdasarkan hasil perhitungan dengan aplikasi SPSS. Nilai tolerance sebesar 0,391 atau > 0,10 dan VIP sebesar 2,556 atau < 10 maka dapat diartikan bahwa model regresi ini tidak memiliki masalah multikolonieritas. b. Uji Autokorelasi Nilai durbin watson untuk kriteria dt 1,6337 dan du 1,7152. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai durbin watson sebesar 1,954 dan nilai tersebut berada di antara dt dan (4 – du) atau 1,954 lebih besar dari 1,6337 dan 1,954 lebih kecil dari 2,2848 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tersebut tidak terdapat autokorelasi atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan penggangu. c. Uji Heteroskedasitas Nilai korelasi ketiga variabel independen dengan unstandardized residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Signifikansi kewajiban e-SPT sebesar 0,596 dan aplikasi e-SPT 0,252. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Uji Hipotesis Hasil perhitungan regresi linier berganda dalam penelitian ini dengan hasil sebagai berikut: Y = 3,005 + 0,138 X1 + 0,147 X2 + ε Pengaruh Kewajiban e-SPT Masa PPN Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Berdasarkan uji regresi kewajiban e-SPT mempunyai p value sebesar 0,022 hal ini menunjukan bahwa kewajiban e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Serta antara kewajiban e-SPT dan efiseiensi pemrosesan data perpajakan mempunyai hubungan positif yang dibuktikan dengan nilai positif pada beta X1 sebesar 0,138. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan program modernisasi Direktorat Jendral Pajak yang dilakukan dengan memegang prinsip good governance. Menurut Pandingan (2008) program modernisasi ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Indikator kewajiban e-SPT yang pertama yaitu sosialisasi yang memiliki p value 0,000 artinya sosialisasi kewajiban e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal tersebut didukung pernyataan Soekanto (1990) yaitu sosialisasi berguna untuk membentuk sikap berprilaku sesuai dengan orang-orang sekitarnya. Sehingga, sosialisasi dianggap penting agar setiap wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya. Indikator yang kedua yaitu ketepatan waktu memiliki p value 0,026 artinya ketepatan waktu penetapan kewajiban e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal tersebut didukung dengan tahapan pembuatan kebijakan yang pertama menurut Dunn (2000) yaitu penyusunan agenda. Penyusunan agenda kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder sehingga diperlukan pemikiran untuk dapat menerapkan kebijakan secara tepat waktu. Indikator yang ketiga yaitu orientasi tujuan kewajiban e-SPT memiliki p value 0,003 artinya orientasi tujuan kewajiban e-SPT berpengaruh terhadap efiseinsi pemrosesan data perpajakan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Dye (1975) apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik


14

merupakan tindakan pemerintah. Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mewajibkan e-SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak memiliki tujuan antara lain untuk memudahkan pelaporan SPT Masa PPN, meminilalisasi kesalahan input ulang fiskus, modernisasi administrasi perpajakan. Pengaruh Aplikasi e-SPT Masa PPN Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Berdasarkan uji regresi aplikasi e-SPT mempunyai p value sebesar 0,000 hal ini menunjukan bahwa aplikasi e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal itu didukung oleh penelitian sebelumnya dari Lingga (2012) yang membuktikan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Indikator aplikasi e-SPT Masa PPN yang pertama yaitu keamanan penyimpanan dan akses data memiliki p value 0,017 yang artinya keamanan penyimpanan dan akses data pada aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap efiseinsi pemrosesan data perapajakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Gollmann (1999) bahwa keamanan komputer berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Untuk itu diperlukan suatu keamanan penyimpanan dan akses data sehingga meminimalisasi kemungkinan file hilang atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau kerusakan file yang disebabkan karena virus. Indikator yang kedua yaitu kepraktisan pemrosesan data memiliki p value 0,027 yang artinya kepraktisan pemrosesan data pada aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal tersebut didukung oleh Quintanilla (1998) dalam pandangan kognitif bahwa teknologi merupakan bentuk pengetahuan praktis berbasiskan sains yang mengarahkan kita untuk mendesain artifak secara efisien untuk memecahkan masalah secara praktis. Sehingga, kepraktisan harus ada dalam suatu sistem komputer untuk memudahkan dalam memecahkan suatu masalah. Aplikasi e-SPT ini dapat menambah, mengubah dan mengahapus data profil perusahaan serta lawan transaksi sekali saja data sudah dapat digunakan kembali untuk transaksi dan periode berikutnya yang membuat pengguna lebih praktis dalam penggunaannya. Indikator yang ketiga yaitu kemudahan perhitungan memiliki p value 0,028 yang artinya kemudahan perhitungan pada aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal tersebut didukung pernyataan Fuori (1973) bahwa suatu komputer digunakan untuk pemroses data yang dapat melakukan perhitungan secara cepat termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Pada aplikasi e-SPT kemudahan aplikasi e-SPT terdapat pada perhitungan otomatis antara lain saat melakukan input Dasar Pengenaan Pajak aplikasi dapat menampilkan hasil Pajak Pertambahan Nilainya secara langsung. Aplikasi e-SPT juga sudah mampu secara otomatis menampilkan seluruh jumlah Pajak Pertambahan Nilai sesuai rincian pada setiap lampiran yang terekap pada file Induk. Hal tersebut membantu untuk mengetahui dengan cepat nilai kurang atau lebih bayar yang harus dibayar dan laporkan. Indikator keempat yaitu kemudahan penggunaan memiliki p value 0,045 artinya kemudahan penggunaan aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal tersebut didasarkan pada Theory of Reasoned Action yaitu teori yang menghubungkan keyakinan (beliefs), sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku. Menurut Davis et al. (1989) salah satu variabel utama seseorang dapat menerima teknologi informasi yaitu persepsi kemudahan penggunaan yang mempengaruhi Attitude Toward Using individu terhadap teknologi. Attitude Toward Using dikonsepkan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya.


15

Indikator kelima yaitu kemudahan perekaman data memiliki p value 0,002 artinya kemudahan perekaman data pada aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal tersebut merupakan kelebihan e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam websitenya yaitu berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak. Indikator keenam yaitu kemudahan pelaporan memiliki p value 0,048 artinya kemudahan pelaporan pada aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap efiseiensi pemrosesan data perpajakan. Hal tersebut merupakan kelebihan lain dari e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak yaitu kemudahan dalam membuat laporan pajak. Hal ini didasari karena Pengusaha Kena Pajak tidak perlu membawa hardcopy yang terlalu tebal untuk melaporkan lampiran SPT Masanya sehingga proses pelaporan berlangsung cepat karena fiskus tidak perlu menginput ulang. Indikator ketujuh yaitu kemudahan upgrade dan update software p value 0,000 artinya kemudahan upgrade dan update aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal tersebut didasarkan pada Openoffice (2006) karena update berguna sebagai perintah untuk mendapatkan pembaharuan terbaru dan melakukan sinkronisasi dengan versi yang ada dan upgrade sebagai perintah mengganti atau menambah hardware atau komponen-komponen PC dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Update dan upgrade software sangat penting untuk memperbaharui aplikasi dengan fungsi yang semakin bertambah sehingga terciptalah efisiensi pemrosesan data perpajakan. Pengaruh Kewajiban dan Aplikasi e-SPT Masa PPN Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Berdasaran hasil penelitian nilai koefisien regresi kewajiban sebesar 0,138, aplikasi e-SPT Masa PPN sebesar 0,147 dengan nilai constant 3,005 dan nilai signifikansi diperoleh 0,00 atau dibawah 0,05. Besar pengaruh kewajiban dan aplikasi e-SPT Masa PPN terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan sebesar 59,2% dan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh faktor-fakor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Sehingga dapat diartikan kewajiban dan aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sripeni (2011) bahwa penerapan e-SPT Masa PPN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemrosesan data perpajakan. Menurut Pandiangan (2008) perubahan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi merupakan upaya untuk peningkatan pelayanan perpajakan. Oleh karena itu, kewajiban e-SPT Masa PPN ini membantu wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih efisien dalam pemrosesan data perpajakannya dengan menggunakan aplikasi yang mendukung proses pencapaian efisiensi yaitu menghasilkan informasi yang berkualitas, tidak memerlukan biaya yang tinggi, menghemat waktu, dan meminimalkan kinerja Sumber Daya Manusia. SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan 1. Sosialisasi dan orientasi tujuan dalam kewajiban e-SPT Masa PPN termasuk dalam kategori baik, sedangkan untuk ketepatan waktu dinilai cukup. 2. Keamanan, kepraktisan, kemudahan penggunaan, kemudahan perekaman data, kemudahan pelaporan dan kemudahan upgrade dan update aplikasi e-SPT Masa PPN termasuk kategori baik.


16

3. Output data yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, minimalisasi kinerja Sumber Daya Manusia dan kecepatan waktu pelaporan dalam efisiensi pemrosesan data perpajakan termasuk kategori baik. 4. Kewajiban dan aplikasi e-SPT Masa PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. 5. Besarnya pengaruh kewajiban dan aplikasi e-SPT Masa PPN terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan 59.2% dan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian. Keterbatasan 1. Penelitian dilakukan dikota besar yang terbiasa dengan modernisasi. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian didaerah yang lebih kecil. 2. Responden hanya pada Pengusaha Kena Pajak Badan. Penelitian selanjutnya hendaknya juga mencakup Pengusaha Kena Pajak Pribadi 3. Pengukuran pada setiap variabel bisa diperluas terutama pada variabel kewajiban e-SPT Masa PPN.

DAFTAR PUSTAKA Azwar, S. 2000. Reliabilitas dan Validitas. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Direktorat Jenderal Pajak, 2010. User Manual e-SPT PPN 111 v. 1.00. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak, 2014. E-SPT. www.pajak.go.id diakses 21 Februari 2014. Davis, Keith dan John. 1989. Human Behavior at work: Organizational Behavior. Newstrom. Singapura. Dunn, W, N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Gadjahmada. University Press. Yogyakarta. Dye, T, R. 1987. Understanding Public Policy. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, NJ. USA. Fuori, W, M. 1973. Introduction to The Computer, the Tool of Business. Englewood Cliffs. Prentice Hall. Inc. New Jersey. Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Edisi 4. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Gollmann, D. 1999. Computer Security. Jhon Willey and Son Inc. Canada Hasibuan, M, 1984. Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah. Penerbit Gunung Agung. Jakarta. Leod, R. 2001. Sistem Informasi. Edisi 7. Prenhallindo. Jakarta Lingga, I, S. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan DataPerpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung. Jurnal Akutansi 4(2): 101-114. Marimin, H. Tanjung dan H. Prabowo. 2006. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Grasindo. Jakarta Mery, I. 2004. Pengaruh Penerapan SPT Digital Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan Menurut Persepsi WP Badan. Skripsi. Universitas Padjadjaran. Bandung. Mulyadi. 2001.Akuntansi Biaya. STIE YKPN.Yogyakarta. Openoffice. 2006. Update dan upgrade. www.wiki.openoffice.org . Diakses tanggal 23 Januari 2014. Pandiangan, L. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. PT Elex Media Komputindo. Jakarta


17

Peraturan Direktur Pajak Nomor Nomor 11 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal PajakNo 44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). 12 April 2013. Jakarta. Nomor 44 Tahun 2010 Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). 6 Oktober 2010. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 68/PMK.03/2010 Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. 23 Maret 2010. Jakarta. Nomor 197/PMK.03/2013 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batsasan Pengusaha Kecil Pajak Petambahan Nilai. 20 Desember 2013. Jakarta Soekanto, S. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta. Sripeni, R. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT (Masa PPN) Terhadap Efisiensi Pengisian SPT (Masa PPN) Menurut Perpsepsi Wajib Pajak Badan. Jurnal Sosial 12(2). Suryadi, R. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya. Skripsi. Universitas Kristen Maranatha, Bandung Thoha, M. 2003. Kepemimpinan Dalam Manajemen. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.. 15 Oktober 2009. Jakarta. ●●●

PENGARUH KEWAJIBAN E-SPT MASA PPN TERHADAP EFISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN

Recommend Documents